DAFTAR - Audit Board of Indonesia · Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1 B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ............................ 1 C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ......................... 3 D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah .................................. 5 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .....................

10

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ................... 10 B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah ................................................................................................

11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) ........................................................................................

14 SS. 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan........................... 15 SS. 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan.......................................... 18 SS. 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat.................................................. 19 SS. 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.... 20 SS. 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan.............. 21 SS. 6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders......................................... 24 SS. 7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan......................... 25 BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 31 LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama pada level sasaran strategis. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah keseluruhan sasaran strategis sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis yang terbagi kedalam 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil memperoleh skor sebesar 100,84 dengan capaian Indikator Kinerja Utama berhasil sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator dari 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas kinerjanya pada Tahun Anggaran 2016. Selain itu LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

Indikator-indikator Kinerja yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja 2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah indikator-indikator yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2015 antara Kepala Perwakilan dengan Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Laporan ini berisikan informasi tentang Perencanaan Strategis dan Pernyataan Komitmen Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Bagian Perencanaan Strategis menguraikan rencana strategis organisasi 2016-2020 yang telah ditetapkan untuk memberikan arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK. Sedangkan bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja perwakilan selama tahun 2016, analisis capaian kinerja Perwakilan selama tahun 2016 dan akuntabilitas keuangan.

Akhirnya kami berharap agar LAK tahun 2016 ini dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Desember 2016 Kepala Perwakilan

Ir. R. Syarief Cornell P., M.M. NIP. 195905041990031001

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK, juga Surat Keluar dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/5518/DI.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Penyampaian laporan Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja K/L Tahun 2015 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja maka berikut disampaikan batas waktu penyampaian ke KemenPAN & RB yaitu Laporan Kinerja Tahun 2014 yang disusun Kementerian/ Lembaga dapat disampaikan kepada Presiden melalui KemenPAN & RB paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 29 Februari 2016.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Bagian Ketujuh Pasal 594 ayat 1 yang berbunyi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI, dan selanjutnya diatur sampai dengan Pasal 603.


BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

8. penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh PemeriksaBPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;


15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan

19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan; Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Sub Auditorat Kalteng I

Sub Auditorat Kalteng II

Sekretariat Perwakilan

Subbag SDM

Subbag Keuangan

Subbag Hukum

Subbag Umum dan

TI

Subbag Humas dan TU Kalan

Staf Subbag SDM

Staf Subbag

Keuangan

Staf Subbag Hukum

Staf Subbag

Umum dan TI

Staf Subbag

Humas dan TU Kalan

Kelompok Jabatan

Fungsional Pemeriksa

Kelompok Jabatan

Fungsional Pemeriksa


2. Sub Auditorat Kalimantan Tengah I; Mempunyai tugas antara lain: a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya,

Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) merumuskan rencana kegiatan; 2) mengusulkan tim pemeriksa; 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD

tentang hasil pemeriksaan; 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan

disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sub Auditorat Kalimantan Tengah II; Mempunyai tugas antara lain: a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) merumuskan rencana kegiatan; 2) mengusulkan tim pemeriksa; 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD

tentang hasil pemeriksaan; 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan

kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2016 berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) pegawai yang terdiri dari : a. 9 (sembilan) orang Pejabat Struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang

Kepala Perwakilan (Eselon IIA), 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Perwakilan (Eselon IIIA), 2 (dua) orang Kepala Sub Auditorat (Eselon IIIA), dan 5 (lima) orang Kepala Subbagian, yaitu Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Hukum, dan Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.

b. 56 (lima puluh enam) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, yang terdiri dari 4 (empat) orang Ketua Tim Senior, 10 (sepuluh) orang Ketua Tim Yunior, 13 (tiga belas) Anggota Tim Senior, 29 (dua puluh sembilan) Anggota Tim Yunior;

c. 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Perwakilan; d. 20 (dua puluh) orang Tenaga Tidak Tetap (TTT).


2. Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp19.916.655.000,00. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,77% dari tahun sebelum yaitu sebesar Rp18.144.521.000,00.

Pada bulan September 2016 dengan adanya kebijakan pemerintah, maka terdapat jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp395.209.00,00 sehingga total anggaran yang dapat dipergunakan adalah sebesar Rp19.521.446.000,00 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK sebesar Rp7.387.675.000,00(37,09%), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK sebesar Rp3.257.032.000,00(16,35%) dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar Rp8.876.739.000,00(44,57%).


3. Sarana Prasana Kerja

Bahwa untuk melengkapi pelaksanaan pekerjaan, telah disediakan sarana prasarana kerja baik berupa: a. gedung bangunan terdiri dari :

1) bangunan kantor yang meliputi ruang kerja pejabat stuktural dan staf, ruang kerja pejabat fungsional dan pejabat fungsional umum, ruang rapat, ruang tamu, ruang arsip, ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), Ruang Perpustakaan, Ruang Poliklinik, Ruang Menyusui (Nursery), gudang, ruang server, front office (loby), kantor dan pos jaga satuan pengamanan, serta auditorium;

Ruangan Rapat dan PIK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

2) rumah jabatan untuk pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV, serta;

Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 3) mess untuk pegawai.

Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah


b. Perlengkapan dan mesin Perlengkapan dan mesin disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas penunjang, baik berupa perlengkapan ruangan, perlengkapan administrasi, perlengkapan Dukungan Teknologi Informasi, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kelengkapan mesin (genset), dan lain sebagainya.

4. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi pemeriksa maupun pelaksana di Sekretariat Perwakilan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat BPK maupun Kantor Perwakilan.

Beberapa Perangkat Lunak yang telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan antara lain :

1. Instruksi Kerja tentang Ancaman Bom;

2. Instruksi Kerja tentang Penanganan Bahaya Kebakaran;

3. Instruksi Kerja tentang Penanganan Pada Saat Terjadi Bencana Alam;

4. Instruksi Kerja tentang Melakukan Layanan Titip Inap Kendaraan dari Pegawai/Pejabat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Instruksi Kerja tentang Pengamanan untuk Menangani Telepon Gelap;

6. Instruksi Kerja tentang Prosedur Menerima Pengaduan atau Laporan;

7. Instruksi Kerja tentang Menerima Telepon dari Luar;

8. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Patroli;

9. Instruksi Kerja tentang Pembinaan Kompetensi Satpam;

10. Instruksi Kerja tentang Pengamanan terhadap Barang yang Keluar Masuk dari dan ke dalam Gedung Kantor;

11. Instruksi Kerja tentang Pengamanan pada Saat terjadi Demonstrasi Massa atau Penyebaran Pamflet bersifat SARA;

12. Instruksi Kerja tentang Penanganan Kejahatan;

13. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Pengaturan pada Saat Penyerahan LHP;

14. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Piket;


15. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Jaga;

16. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Pengawalan;

17. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Protokoler;

18. Instruksi Kerja tentang Pemberian Konsultasi Hukum;

19. Instruksi Kerja tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

20. Instruksi Kerja tentang Pemantauan Penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;

21. Instruksi Kerja tentang Pendampingan dan Perlindungan Hukum;

22. Instruksi Kerja tentang Pengelolaam Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD).


BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2016-2020 adalah Renstra ketiga BPK dan merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015. Renstra BPK 2016-2020 berorientasi pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Dalam rangka memonitor, mengevaluasi, dan mengukur hasil pencapaian kinerja sebagai pengejawantahan Renstra tersebut, BPK terus mengupayakan pengembangan manajemen kinerja BPK agar menjadi lebih akuntabel.

Renstra 2016-2020 memiliki dua tujuan strategis. Tujuan strategis pertama adalah meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan strategis kedua adalah meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Berdasarkan dua tujuan strategis ini, sebagai bentuk penjabaran, BPK telah menetapkan dua sasaran strategis, yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung terwujudnya tujuan strategis tersebut yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK 2016-2020

Keseluruhan Sasaran Strategis tersebut kemudian menjadi menjadi dasar perumusan strategi bagi masing-masing unit eselon I untuk mendukung pecapaian BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku salah satu satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan


tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini:

PETA STRATEGI

Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Eselon II pada tanggal 29 Januari 2016.

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016:

Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2015

1. Meningkatnya Pemanfaatan

Hasil Pemeriksaan

1.1 Persentase Penyelesaian Tindak

Lanjut atas Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan

60%

1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas

Kinerja Pemeriksa BPK

3,6

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI

KEUANGAN

SS 2Meningkatkan

Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan

PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS

SS 7Meningkatkan Kinerja

Anggaran di

Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

SS 6Meningkatkan

Kompetensi Pegawai

di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil

Pemeriksaan

SS 1Meningkatnya

Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

SS 4 Meningkatkan

Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian

Negara

SS 5Meningkatkan

Kualitas Organisasi di



1.3 Persentase Penyampaian LHP yang

Mengandung Unsur Tindak Pidana

ke IPH

100%

1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan

Penghitungan Kerugian Negara

100%

1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan

Pemberian Keterangan Ahli

100%

1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan

Pertimbangan yang Dimanfaatkan

Ditama Revbang

1

2. Meningkatkan Kualitas Hasil

Pemeriksaan

2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana

Pemeriksaan dan Pelaksanaan

Pemeriksaan

85%

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap

seluruh LHP

18%

2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%

3. Meningkatkan Kualitas Hasil

Pemeriksaan

3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)

Pemeriksaan

100%

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)

Pemeriksaan

100%

3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi

Penyajian LHP

100%

4. Meningkatkan Kualitas

Pemantauan TLRHP dan

Kerugian Negara

4.1 Data Kemutakhiran Data Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

100%

4.2 Jumlah Laporan Pemantauan

Penyelesaian Kerugian Negara

30

4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian

Laporan Pemantauan Penyelesaian

Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100%

5. Meningkatkan Kualitas

Organisasi di Lingkungan

Perwakilan di Provinsi

Kalimantan Tengah

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah

A

5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan

Informasi

100%

5.3 Persentase penyusunan best-practice 0%

5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%

5.5 Persentase Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

100%

5.6 Persentase Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Bulanan

100%

5.7 Jumlah media relation yang

dilaksanakan

2

5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan

Prasarana

90%

6. Meningkatkan Kompetensi

Pegawai di Lingkungan

Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

6.1 Persentase Pemeriksa yang

Memenuhi Standar Jam Pelatihan

Pemeriksa

100%

6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi

Jam Pelatihan Teknis/Manajerial

90%


(Non Pemeriksa)

7. Meningkatkan Kinerja

Anggaran di Lingkungan

Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

7.1 Tingkat Kinerja Implementasi

Anggaran di Lingkungan Perwakilan


80%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 memperoleh skor pencapaian kinerja 100,84. Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian skor tahun 2015 yaitu 99,30. Berikut adalah pencapaian IKU-IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah:

Tabel 3.1 – Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan

IKU Uraian Skor Target Capaian

2016 2016 2016 2015 2014 2013 2012

Score Kinerja BPK Perw. Prov. Kalteng

100,84 100,00 100,69 99,30 93,78 92,40 91,86

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

1.1

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

105,00 60,00% 76,90% 71,35% 63,67% 60,68% 62,04%

1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

105,00 3,60 4,49 N/A N/A N/A N/A

1.3

Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

0,00 100,00% 0,00% 50% 65% 1 0

1.4

Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

103,00 100,00% 103,00% N/A N/A N/A N/A

1.5 Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli

103,00 100,00% 103,00% N/A N/A N/A N/A

1.6

Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

105,00 1 2 1 2 2 1

SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Strategis

2.1

Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan

105,00 85,00% 95,00% N/A N/A N/A N/A

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

105,00 18,00% 27,27% 8 9 9 3

2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

100,00 100,00% 100,00% 100,00% 72,73% 88,68% 78,57%

SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

100,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,40%


3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

53,42 100,00% 53,42% N/A N/A N/A N/A

SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

4.2

Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

100,00 30 30 30 30 30 30

4.3

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100,00 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00%

SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

100,00 A A N/A N/A N/A N/A

5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

92,15 100,00% 92,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice

100,00 0,00% 0,00% N/A N/A N/A N/A

5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

100,00 0,00% 0,00% N/A N/A N/A N/A

5.5

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

105,00 2,00 3,00 2 2 2 2

5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

105,00 90,00% 94,91% 100,00% 100,00% 101,00% 96,50%

SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

96,43 100,00% 96,43% 86,67% 44,68% 60,42% 98,11%

6.2

Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)

100,00 90,00% 90,00% N/A N/A N/A N/A

SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

7.1

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

105,00 80,00% 89,61% 90,00% 95,57% 90,07% 95,01%

SS. 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 merupakan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Pada Tahun 2016, rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini


sebesar 76,90% lebih besar dari target 60,00%. Angka ini memperlihatkan bahwa belum seluruh rekomendasi yang dirumuskan oleh BPK ditindaklanjuti oleh auditee.

IKU 1.2 merupakan Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK. Pada Tahun 2016, indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK atas seluruh pemeriksaan di Tahun 2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,49. Nilai ini didapat dari 22 Kuisioner yang disampaikan kepada 22 entitas pemeriksaan pada tahun 2016. Realisasi ini diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu 3,60.

IKU 1.3 merupakan persentase penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH. Definisi dari IKU ini adalahsetiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH.IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2016 tidak ada temuan pemeriksaan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai temuan yang berindikasi pidana yang disampaikan kepada binbangkum. Sehingga realisasi IKU ini sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.


IKU 1.4 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan Kerugian negara. Pada tahun 2016 terdapat tiga permintaan penghitungan Kerugian Negara yang disetujui untuk dihitung dan atas tiga penghitungan tersebut telah diterbitkan tiga LHP penghitungan yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum diantaranya yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada UPTD Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 di Kuala Pembuang. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang atas surat nomor B.268/Q.2.18/Fd.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Pada Pembangunan Gedung Stikes Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas atas surat Nomor B/880/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukamara TA 2013 di Sukamara. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara atas surat nomor B.499/Q.2.19/Fd.1/11/2016 tanggal 14 November 2016 2016.

Pencapaian IKU ini sebesar 103,00% diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%.

IKU 1.5 tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli. Selama tahun 2016 terdapat tiga permintaan sebagai tenaga ahli yang disetujui diantaranya yaitu:

1. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kebersihan selokan/drainase jalan Kota Kuala Pembuang dalam program pengembangan kinerja persampahan Kabupaten Seruyan pada UPTD Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013. Pemberi keterangan ahli yaitu Raymond Pardomuan, S.H.

2. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gedung Stikes Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Pemberi keterangan ahli yaitu Carlos Leo, S.H.

3. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan kapal tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukamara TA 2013. Pemberi keterangan ahli yaitu Sandi Andriansyah, S.E.

Pencapaian IKU ini sebesar 103,00% diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%.

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat memberikan pendapat kepada pemilik kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Untuk dapat memberikan pendapat, BPK Perwakilan memberikan masukan bahan pendapat agar dapat dimanfaatkan oleh Ditama Revbang dalam hal ini Direktorat EPP, untuk selanjutnya disampaikan ke


Badan. Pada Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan dua usulan bahan pendapat diantaranya yaitu:

1. Usulan Bahan Pendapat dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih yang Layak dan Berkelanjutan”. Usulan bahan pendapat ini telah diterima oleh Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP nomor 643/ND/XII.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 dan dimasukkan dalam database Usulan Bahan Pendapat.

2. Usulan Bahan Pendapat dengan judul “Perbaikan Tata Kelola Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Usulan bahan pendapat ini telah diterima oleh Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP nomor 19/ND/XII.2/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan dimasukkan dalam database Usulan Bahan Pendapat.

Pencapaian IKU ini sebanyak dua usulan diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar satu usulan. SS. 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Realisasi IKU 2.1 tentang Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan selama Tahun 2016 yaitu sebesar 95,00%. Realisasi ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 100,00%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan satu kali revisi Rencana Kegiatan Pemeriksaan pada Tahun 2016 sehingga hasil konversi atas revisi tersebut sebesar 95,00%.

Realisasi IKU 2.2 tentang Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yaitu sebesar 27,27% . selama Tahun 2016 sebanyak 6 LHP Kinerja yang diterbitkan dari 37 LHP yang telah diterbitkan. 6 LHP tersebut yaitu LHP atas Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kinerja Pengelolaan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, Kinerja Manajemen Aset Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Realisasi IKU ini diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 18,00%.


Realisasi IKU 2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2016 sebesar 100%. Seluruh LHP yang diterbitkan Tahun 2016 disampaikan tepat waktu kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan waktu penyampaian yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan.

Pada pemeriksaan tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) LHP yang terdiri dari 15 (lima belas) LHP Keuangan, 6 LHP Kinerja, dan 16 (enam belas) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari 15 (lima belas) LHP Keuangan yang diterbitkan, 15 (lima belas) LHP diselesaikan tepat waktu. Semua LHP Kinerja yang diterbitkan sebanyak 6 LHP diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Program Pemeriksaan (P2). Untuk LHP PDTT diterbitkan sebanyak 16 (enam belas) LHP, yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 16 (enam belas) LHP, sehingga realisasi IKU 2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP sebesar 100,00% atau sesuai dengan target sebesar 100,00%.

SS. 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Pengukuran IKU 3.1 tentang Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan didasarkan atas pemenuhan reviu berjenjang atas seluruh pemeriksaan yang telah dilaksanakan. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan reviu berjenjang atas 22 (dua puluh dua) LHP yang telah diterbitkan Tahun 2016. Sehingga pencapaian IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

Pengukuran IKU 3.2 tentang Pemenuhan Quality Assurance Pemeriksaan diukur berdasarkan reviu PSP dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Assurance (QA). Daftar pertanyaan ini merupakan bagian yang terdapat dalam Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu yang digunakan oleh pemeriksa di dalam melaksanakan reviu atas pengendalian keyakinan mutu yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Realisasi IKU ini Tahun 2016 telah memenuhi target sebesar 100,00%.


IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP diukur atas konsistensi dan akurasi LHP Keuangan, Kinerja dan PDTT yang telah diterbitkan. Rata-rata konsistensi dan akurasi untuk IHPS Semester II Tahun 2015 dan IHPS Semester I Tahun 2016 untuk LHP Keuangan sebesar 66,50%, LHP Kinerja sebesar 68,75% dan LHP PDTT sebesar 25,00% sehingga rata-rata ketiganya menjadi 53,42%.

Realisasi IKU ini dibawah target yang telah ditetapkan tahun 2016 sebesar 100,00% sehingga di tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaannya baik atas LHP Keuangan, Kinerja dan PDTT. SS. 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Pada Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tiga kali Rapat Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) bersama Inspektorat se-Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dihasilkan 30 (tiga puluh) TLRHP yang mutakhir selama Tahun 2016 atas 15 (lima belas) entitas pemeriksaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga


pencapaian IKU 4.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebesar 100,00% atau sesuai dengan target Tahun 2016.

Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan selama tahun 2015 yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) laporan (semester I dan II) dari 15 entitas yang dipantau sehingga realisasi IKU 4.2 tentang Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan sebanyak 30 (tiga puluh) dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU 4.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan secara tepat waktu Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah atas 15 (lima belas) entitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ditama Revbang melalui Nota Dinas nomor 270/ND/XIX,PAL/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 (Semester I Tahun 2016) dan Nota Dinas nomor 9/ND/XIX,PAL/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 (Semester II Tahun 2016). Sehingga pencapaian IKU 4.3 sudah sesuai dengan target Tahun 2016 sebesar 100,00%.

SS. 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman tersebut Inspektur Utama melalui Nota Dinas Nomor 220c/ND/XI/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan nilai 86,83% atau dengan kategori “A” (Memuaskan). Hasil Evaluasi ini sejalan dengan pencapaian target IKU 5.1. Nilai evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut


menunjukkan terdapat hal-hal signifikan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sehingga perlu mendapatkan perbaikan.

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU 5.2 ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Pada Tahun 2016 tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92,15% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan layanan dasar email dan eDrive sebesar 77,57%. Dari 78 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 76 pegawai yang memanfaatkan email BPK dan 2 pegawai tidak pernah login ke email BPK. Untuk pemanfaatan eDrive, dari 78 pegawai hanya 45 pegawai yang menggunakan eDrive;

2. Layanan aplikasi umum SISDM sebesar 100,00%. Seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memanfaatkan secara optimal aplikasi SISDM;

3. Pemanfaatan layanan pemeriksaan SMP dan portal eAudit sebesar 100,00%. Aplikasi ini dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Nilai realisasi IKU 5.2 ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 100,00%. Sehingga ditahun mendatang perlu dilakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Teknologi dan Informasi kepada selruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian IKU ini ditahun selanjutnya.

IKU 5.3 tentang Persentase Penyusunan Best Practice. Pada Tahun 2016 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada best-practice yang direncanakan, disusun ataupun divalidasi.

IKU 5.4 tentang Persentase Penyebaran Best Practice. Pada Tahun 2016 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada kegiatan penyebaran best practice.

IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara tepat waktu kepada Direktorat PSMK dengan Nota Dinas Nomor 58/ND/XIX.PAL/02/2016 tanggal 12 Februari 2016. Sehingga pencapaian IKU ini sesuai target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.


IKU 5.6 tentang Ketepatan Penyampaian Laporan Bulanan. Pada Tahun 2016, laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu sebanyak 12 laporan. Sehingga pencapaian IKU ini sebesar 100,00% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU 5.7 tentang Jumlah Media Relation yang dilaksanakan. Media relation adalah media berkomunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan stakeholders. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan dalam rangka meningkatkan awareness stakeholders atas tugas dan fungsi BPK serta istilah-istilah yang digunakan di BPK. Stakeholders BPK diantaranya adalah lembaga perwakilan, lembaga eksekutif, aparat penegak hukum, akademis, pers dan masyarakat umum.

Media Workshop Semester I dan II Tahun 2016

Pada Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 kali kegiatan media workshop yang diikuti oleh awak media cetak maupun elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pertama tanggal 29 Maret 2016 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Media Workshop ini mengambil tema ”Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, Ketua Tim Senior Bapak Oktono Batubara, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Yuyun Wahyudi, Koordinator Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Sukari dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Bapak Sigit Karyawan Yunianto Acara ini dihadiri 27 Media Massa Cetak/Elektronik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Media Workshop kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tema Media Workshop tersebut “Peranan BUMD dalam Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Bertindak sebagai Narasumber adalah Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, Kepala Subauditorat Kalteng I Bapak Ali Wardhana, Kepala Subauditorat Kalteng II Bapak Mochammad Suharyanto, Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera Kabupaten Kotawaringin Barat Bapak Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Bapak Sumantri dan Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Bapak Rohansyah, dengan host/moderator yaitu Neni Maria dari TVRI Kalteng. Adapun model acara yang digunakan adalah menggunakan konsep acara pada Indonesian Lawyer Club yang disiarkan salah satu TV Swasta.


Media Visit BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ke Kalteng Pos dan TVRI Kalteng

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 melakukan dua kali kegiatan media visit. Media visit pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016 ke Kalteng Pos dan Palangka Express. Media Visit kedua dilaksanakan tanggal 7 Desember 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Live Talkshow Interaktif bertempat di TVRI Kalteng. Adapun tema Live Talkshow tersebut yaitu “Peranan BUMD dalam Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara dan Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera Kabupaten Barat.

Pencapaian IKU 5.7 ini sebesar tiga atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar dua.

IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana. Realisasi IKU ini sebesar 94,91% atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu 90%. Adapun realisasi ini didapatkan dari persentase pemenuhan sarana sesuai standar sebesar 95,77% dan persentase pemenuhan prasarana sesuai standar sebesar 94,05%. Total persentase tersebut dibagi 2 menjadi nilai realisasi Tahun 2016.

SS. 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah akhir September. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum akhir September, maka tanggung


jawab diklat ada di satker lama. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sejak awal Oktober maka tanggung jawab diklat ada di satker baru.

Realisasi IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa pada Tahun 2016 sebesar 96,43%. Selama Tahun 2016 terdapat 54 Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 40 jam dari total jumlah pemeriksa sebanyak 56 orang. Realisasi IKU ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu 100,00%. Salah satu kendala pencapaian IKU ini yaitu jadwal pelatihan bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan.

Realisasi IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa) pada Tahun 2016 sebesar 90,00% sama dengan target Tahun 2016.

SS. 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Realisasi IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan sebesar 89,61% atau diatas realisasi yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 80,00%. Tingkat pencapaian implementasi anggaran tersebut diperoleh dari pencapaian penyerapan anggaran sebesar 95,62%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 73,63%, pencapaian keluaran sebesar 100,00% dan efisiensi sebesar 55,33%.


Tabel 3.2 – Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan Dengan Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

2016

Capaian

2016 2015 2014

1. Meningkatnya

Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan

1.1 Persentase Penyelesaian

Tindak Lanjut atas

Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan

60,00% 76,90% 71,35% 63,67%

1.2 Indeks Kepuasan Auditee

atas Kinerja Pemeriksa

BPK

3,60 4,49 N/A N/A

1.3 Persentase Penyampaian

LHP yang Mengandung

Unsur Tindak Pidana ke

IPH

100,00% 0,00% 50% 65%

1.4 Tingkat Pemenuhan

Permintaan

Penghitungan Kerugian

Negara

100,00% 103,00% N/A N/A


Pemberian Keterangan

Ahli

100,00% 103,00% N/A N/A

1.6 Jumlah Bahan Pendapat

dan Pertimbangan yang

dimanfaatkan Ditama

Revbang

1 2 1 2

2. Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Strategis

2.1 Tingkat Konsistensi

antara Rencana

Pemeriksaan dan

Pelaksanaan

85,00% 95,00% N/A N/A

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja

terhadap Seluruh LHP

18,00% 27,27% 8 9

2.3 Ketepatan Waktu

Penyampaian LHP

100% 100% 100% 72,73%

3. Meningkatkan

Kualitas Hasil

Pemeriksaan

3.1 Pemeriksaan Quality

Control (QC)

Pemeriksaan

100,00% 100,00% N/A N/A

3.2 Pemenuhan Quality

Assurance (QA)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.3 Tingkat Konsistensi dan

Akurasi Penyajian LHP

100,00% 53,42% N/A N/A

4. Meningkatkan

Kualitas Pemantaun

TLRHP dan

Kerugian Negara

4.1 Tingkat Pemutakhiran

Data Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

100,00% 100,00% N/A N/A

4.2 Jumlah Laporan

Pemantauan

Penyelesaian Kerugian

Negara

30 30 30 30

4.3 Ketetapan Waktu

Penyampian Laporan

100,00% 100,00% 100,00% 50,00%


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

2016

Capaian

2016 2015 2014

Pemantauan

Penyelesaian Ganti

Kerugian Negara ke

Ditama Revbang

5. Meningkatkan

Kualitas Organisasi

di Lingkungan

Perwakilan

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas

Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan

A A N/A N/A

5.2 Tingkat Pemanfaatan

Teknologi dan Informasi

100,00% 92,15% 100,00% 100,00%

5.3 Persentase Penyusunan

Best-Practice

0,00% 0,00% N/A N/A

5.4 Persentase Penyebaran

Best-Practice

0,00% 0,00% N/A N/A

5.5 Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan

100,00% 100,00% N/A N/A

5.6 Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Bulanan

100,00% 100,00% N/A N/A

5.7 Jumlah Media Relation

yang Dilaksanakan

2,00 3,00 2 2


Sarana dan Prasarana

90,00% 94,91% 100,00% 100,00%

6. Meningkatkan

Kompetensi

Pegawai di

Lingkungan

Perwakilan

6.1 Persentase Pemeriksa

yang Memenuhi Standar

Jam Pelatihan Pemeriksa

100,00% 96,43% 86,67% 44,68%

6.2 Persentase Pegawai yang

Memenuhi Jam Pelatihan

Teknis/Manajerial (non

pemeriksa)

90,00% 90,00% N/A N/A

7. Meningkatkan

Kinerja Anggaran

dim Lingkungan

Perwakilan

7.1 Tingkat Kinerja

Implementasi Anggaran

di Lingkungan

Perwakilan

100% 100% 100% 100%


Tabel 3.3 – Persentase Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2015 Dengan Target Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Kinerja 5 Tahun

Realisasi 2016

Persentase Perbandingan

Realisasi Tahun 2016

dengan Target Tahun

2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1.1

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

70% 70% 70% 60% 70% 76,90% 110%

1.2

Indeks Kepuasan

Auditee atas

Kinerja Pemeriksa

BPK

N/A N/A N/A 3,60 4,00 4,49 112%

1.3

Persentase

Penyampaian LHP

yang Mengandung

Unsur Tindak

Pidana ke IPH

1 60% 60% 100% 100% 0% 0%

1.4

Tingkat

Pemenuhan

Permintaan

Penghitungan

Kerugian Negara

N/A N/A N/A 100% 100% 103% 103%

1.5

Tingkat

Pemenuhan

Pemberian

Keterangan Ahli

N/A N/A N/A 100% 100% 103% 103%

1.6

Jumlah Bahan

Pendapat dan

Pertimbangan

yang dimanfaatkan

Ditama Revbang

2 2 1 1 1 2 200%

2.1

Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan

N/A N/A N/A 85% 85% 95% 112%

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

7 9 8 18% 17% 27,27% 160%

2.3 Ketepatan Waktu

Penyampaian LHP 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100%

3.1 Pemeriksaan Quality Control (QC) Pemeriksaan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Realisasi 2016



dengan Target Tahun

2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


N/A N/A N/A 100% 100% 53,42 53,42%

4.1

Tingkat

Pemutakhiran

Data Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

4.2


30 30 30 30 30 30 100%

4.3

Ketetapan Waktu Penyampian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.1

Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

N/A N/A N/A A A A A

5.2

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

100% 100% 100% 100% 100% 92,15% 92,15%

5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice

N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%

5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%

5.5

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

2 2 2 2 2 3 150%

5.8

Tingkat

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

75% 100% 100% 90% 84% 94,91% 113%

6.1

Persentase

Pemeriksa yang

Memenuhi Standar

90% 90% 90% 100% 100% 96,43% 96,43%




Realisasi 2016



dengan Target Tahun

2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Jam Pelatihan

Pemeriksa

6.2

Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)

N/A N/A N/A 90% 90% 90% 100%

7.1

Tingkat Kinerja

Implementasi

Anggaran di

Lingkungan

Perwakilan

90% 90% 90% 90% 82% 89,61% 109%


BAB IV PENUTUP

Secara umum, pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3 Sasaran Strategis IKU yang tidak mencapai target diantaranya SS 3 tentang Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan pada IKU 2.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP baru tercapai sebesar 53,42% dari target sebesar 100%, SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan pada IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi baru tercapai sebesar 92,15% dari target sebesar 100% dan SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan pada IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa baru tercapai 96,43% dari target 100%.

Meskipun masih terdapat 3 IKU yang belum tercapai namun dibandingkan dengan pencapaian IKU tahun sebelumnya secara total terjadi peningkatan Skor IKU sebesar 1,54 poin yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,84 dibandingkan pencapaian Tahun 2015 sebesar 99,30. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya pencapaian SS IKU diantaranya pada Sasaran Strategis 1 IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dengan capaian sebesar 76,90% dari target sebesar 60%, IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK dengan capaian sebesar 4,49 dari target 3,60, IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Penghitungan Kerugian Negara dengan capaian sebesar 103% dari target 100%, IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dengan capaian sebesar 103%, dan IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang dengan capaian sebesar 2 dari target 1.

Selain itu, Sasaran Strategis 2 pada IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan dengan capaian 95% dari target 85%, IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP, dari target sebesar 18% telah tercapai 27,27%. Peningkatan juga terjadi pada Sasaran Strategis 7 IKU 7.1 Tingkat Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan dari target 80% realisasinya mencapai 89,61%.

Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

Lampiran. 1

Format Formulir Pengukuran Kinerja


Format Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Unit Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran : 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Skor

1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

60% 76,90 105

1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

3,6 4,49 105

1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

100% 0% 0

1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

100% 100% 103

1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

100% 100% 103

1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

1 2 105

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

85% 95% 105

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

18% 27,27% 105

2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

100% 100% 100

3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

100% 100% 100

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

100% 100% 100


100% 53,42% 53,42

4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100% 100% 100

4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

30 30 30

4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100% 100% 100

5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

A A 100

5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

100% 92,15% 92,15

5.3 Persentase penyusunan best-practice

0% 0% 100

5.4 Persentase penyebaran best-practice

0% 0% 100


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Skor

5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

100% 100% 100

5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

100% 100% 100

5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan

2 3 105

5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

90% 94,91% 105

6.

Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

100% 96,43% 96,43

6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

90% 90% 100

7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

80% 89,61% 105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp19.916.655.000,00

Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp18.667.269.819,00

Jumlah efesiensi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp0,00


Lampiran. 2

PKPK 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sjafrudin Mosii Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

Peta Strategi

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI

KEUANGAN

SS 2Meningkatkan

Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan

PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS

SS 7Meningkatkan Kinerja

Anggaran di Lingkungan

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

SS 6Meningkatkan

Kompetensi Pegawai di Lingkungan


SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

SS 1Meningkatnya

Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

SS 4 Meningkatkan

Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian

Negara

SS 5Meningkatkan

Kualitas Organisasi di Lingkungan


IKU dan Target IKU Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan

SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

60% Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja

Pemeriksa BPK 3,6

IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

100%

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

100%

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

100%

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

1 Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK

SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

85%

Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

18%

IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

100%

Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku

SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

100%

Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

100%

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

100% Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS

SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100%

Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

30

IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100%

SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

A Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

100% Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI

IKU 5.3 Persentase penyusunan best-practice 0% Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan

IKU 5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%

IK 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

100%

IK 5.6 PersentasePersentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan

100% Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala

IK 5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan 2 Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan

IK 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90% Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras

SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

100%

Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai IK 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam

Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

90%

SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

80% Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

Kegiatan Anggaran

Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Rp. 9.151.277.000,00

Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri Rp. 999.351.000,00

Manajemen Sumber Daya Manusia Rp. 5.955.284.000,00

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Rp. 515.749.000,00

Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum Rp. 3.294.994.000,00

Total Anggaran Rp. 19.916.655.000,00

Jakarta, 29 Januari 2016

TORTAMA KN VI

Sjafrudin Mosii

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat


Lampiran. 3

Scorecard 2016

Hierarchy Target Realisasi Score RC Trend Action headers Add action

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 100,84

1 Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100.00 104.12

SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan 100.00 104.12

1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 60,00 % 76,90 % 105,00

1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 3.281

1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 849

1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 139

1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 8

1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 4.277

1.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,60 4,49 105,00

1.3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100,00 % 0,00 % 0,00

1.3.1. Jml temuan ps yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Binbangkum 0

1.3.2. Jml temuan ps yg berindikasi pidana yg diserahkan ke Binbangkum 0

1.4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara 100,00 % 103,00 % 103,00

1.4.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 3

1.4.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 3

1.5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli 100,00 % 103,00 % 103,00

1.5.1. Jumlah permintaan sebagai tenaga ahli yang disetujui 3

1.5.2. Jumlah permintaan sebagai tenaga ahli 3

1.6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 2 105,00

2 Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 97.27

SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan 100.00 104.00

2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan 85,00 % 95,00 % 105,00

2.1.1. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan strategi pemeriksaan

2.1.1.1. Jumlah pemeriksaan yang konsisten dengan strategi pemeriksaan

2.1.1.2. Jumlah pemeriksaan di tahun berjalan

2.1.2. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan RKP 95,00 %

2.1.2.1. Jumlah Pengajuan Revisi (konversi) 95,00 %

2.1.2.2. Jumlah Objek Pemeriksaan yang Diganti

2.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 18,00 % 27,27 % 105,00

2.2.1. Jumlah LHP Keuangan yang Diterbitkan 15

2.2.2. Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 6

2.2.3. Jumlah LHP DTT (non Banpol) yang Diterbitkan 1

2.2.4. Jumlah LHP DTT (Banpol) yang Diterbitkan 15

2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100,00 % 100,00 % 100,00

2.3.1. LHP Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 15

2.3.2. LHP Keuangan yang diterbitkan 15

2.3.3. LHP Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 6

2.3.4. LHP Kinerja yang diterbitkan 6

2.3.5. LHP DTT non-banpol yang diterbitkan tepat waktu 1

2.3.6. LHP DTT non-banpol yang diterbitkan 1

2.3.7. LHP DTT banpol yang diterbitkan tepat waktu 15

2.3.8. LHP DTT banpol yang diterbitkan 15

SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan 100.00 88.82

3.1. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

3.1.1. Persentase Pemenuhan QC untuk seluruh kegiatan pemeriksaan 2.200,00 %

3.1.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan 22

3.2. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

3.2.1. Persentase Pemenuhan QA untuk seluruh kegiatan pemeriksaan 2.200,00 %

3.2.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan 22

3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100,00 % 53,42 % 53,42

3.3.1. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP Keuangan 66,50 %

3.3.2. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP Kinerja 68,75 %

3.3.3. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP DTT 25,00 %

SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara 100.00 100.00

4.1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

4.1.1. Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir 30

4.1.2. Jumlah entitas pemantauan TLRHP 15

4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 30 30 100,00

4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang 100,00 % 100,00 % 100,00

4.3.1. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan tepat waktu 30

4.3.2. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan 30

3 Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 98.70

SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan 100.00 99.26

5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan A A 100.00

5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100,00 % 92,15 % 92,15

QPR ScoreCard Web Client http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVit...

1 of 2 08/02/2017 10:03

5.2.1. Layanan dasar: email dan eDrive 77,57 %

5.2.2. Layanan aplikasi umum: SISDM 100,00 %

5.2.3. Layanan pemeriksaan: SMP dan portal eAudit 100,00 %

5.3. Persentase Penyusunan Best-Practice 0,00 % 0,00 % 100,00

5.3.1. Jumlah Best Practice yang Disusun 0

5.3.2. Jumlah Best Practice yang Direncanakan untuk Disusun 0

5.4. Persentase Penyebaran Best-Practice 0,00 % 0,00 % 100,00

5.4.1. Jumlah Best Practice yang Disebarkan 0

5.4.2. Jumlah Best Practice yang Direncanakan untuk Disebarkan 0

5.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan 100,00 % 100,00 % 100,00

5.6. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan 100,00 % 100,00 % 100,00

5.6.1. Jumlah laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu 12

5.6.2. Jumlah laporan bulanan yang disampaikan 12

5.7. Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 3,00 105,00

5.7.1. Jumlah media workshop/editor forum 2

5.7.2. Jumlah siaran pers/konferensi pers 0

5.7.3. Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara 2

5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90,00 % 94,91 % 105,00

5.8.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar 95,77 %

5.8.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar 94,05 %

SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan 100.00 97.75

6.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100,00 % 96,43 % 96,43

6.1.1. Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 40 jam 54

6.1.2. Jumlah pemeriksa pada satuan kerja 56

6.2. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa) 90,00 % 90,00 % 100,00

6.2.1. Jumlah pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 20 jam 18

6.2.2. Jumlah pegawai non pemeriksa pada satuan kerja 20

4 Keuangan 100.00 105.00

SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan 100.00 105.00

7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan 80,00 % 89,61 % 105,00

7.1.1. Penyerapan Anggaran 95,62 %

7.1.2. Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi 73,63 %

7.1.3. Pencapaian Keluaran 100,00 %

7.1.4. Efisiensi 55,33 %

Skor Kinerja 100,84

QPR ScoreCard Web Client http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVit...

2 of 2 08/02/2017 10:03


Lampiran. 4

Scorecard 2015

Hierarchy Target Realisasi Score RC

Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) 99,30

Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100.00 96.54

SS 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100.00 96.54

1.1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti 70,00 % 71,35 % 101,93

1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 3.103

1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 982

1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 265

1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 3

1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 4.353

1.2. Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara 60,00 % 50,00 % 83,33

1.2.1. Persentase penyampaian temuan berindikasi pidana yang disampaikan ke APH 0,00 %

1.2.1.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg diserahkan ke APH 0.00

1.2.1.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Badan 0.00

1.2.2. Persentase pemenuhan penghitungan kerugian negara 0,00 %

1.2.2.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 1.00

1.2.2.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 0.00

1.2.3. Persentase pemenuhan pemberian keterangan ahli 100,00 %

1.2.3.1. Jumlah permintaan sebagai ahli yang disetujui 5.00

1.2.3.2. Jumlah permintaan sebagai ahli 5.00

Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 100.79

SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 100.00 101.41

2.1. Jumlah LHP yang diterbitkan 40 40 100,00

2.1.1. Jumlah LHP Keuangan 15

2.1.2. Jumlah LHP Kinerja 8

2.1.3. Jumlah LHP DTT 17

2.2. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan 8 8 100

2.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

2.3.1. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00

2.3.1.1. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 15

2.3.1.2. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan 15

2.3.2. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00

2.3.2.1. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan tepat waktu 8.00

2.3.2.2. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan 8

2.3.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00

2.3.3.1. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan tepat waktu 17

2.3.3.2. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan 17

2.4. Ketepatan waktu penyelesaian LHP 96,00 % 100,00 % 104,17

2.4.1. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00

2.4.1.1. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 15

2.4.1.2. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan 15

2.4.2. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00

2.4.2.1. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 8

2.4.2.2. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan 8

2.4.3. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00

2.4.3.1. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan tepat waktu 17

2.4.3.2. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan 17

2.5. Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

2.6. Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit 51,00 % 64,00 % 105,00 %

2.6.1. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan yang memanfaatkan portal e-audit 16

2.6.2. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan 25

SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat 100.00 100.00

3.1. Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP 1 1 100,00

SS 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 100.00 100.00

4.1. Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan 30 30 100,00

4.1.1. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan 30

4.1.2. Jumlah entitas yang dipantau 15

4.2. Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah 100,00 % 100,00 % 100,00

Page 1 of 2QPR ScoreCard Web Client

25/01/2016http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=sFXt5nS8r7geKlG...

4.2.1. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yg disampaikan tepat waktu 30

4.2.2. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yang disampaikan ke Dit. Binbangkum 30

Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 100.39

SS 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan 100.00 99.52

5.1. Jam pelatihan rata-rata per pegawai 40,00 Jam 75,95 Jam 105,00

5.1.1 Jumlah jam pelatihan triwulan 1 2.130,00 Jam

5.1.2 Jumlah jam pelatihan triwulan 2 490,00 Jam

5.1.3 Jumlah jam pelatihan triwulan 3 2.185,00 Jam

5.1.4 Jumlah jam pelatihan triwulan 4 895,00 Jam

5.1.5 Jumlah pegawai triwulan 1 78




5.2. Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 90,00 % 86,67 % 96,30

5.2.1. Jumlah pegawai pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 39

5.2.2. Jumlah pegawai pemeriksa 45

SS 6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders 100.00 100.00

6.1. Jumlah Media Relation yang dilaksanakan 2,00 2,00 100,00

SS 7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan 100.00 102.50

7.1. Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal 100,00 % 100,00 % 100,00

7.2. Persentase entitas yang mentransfer data via Agent Konsolidator (AK) 60,00 % 73,33 % 105,00 %

7.2.1. Jumlah entitas yang telah MoU dan telah mentransfer data ke pusat data BPK melalui AK 11

7.2.2. Jumlah MoU 15

Jumlah entitas 15

SS 8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana & Prasarana di Lingkungan Perwakilan 100.00 100.00

8.1.Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja 100,00 % 100,00 % 100,00

8.1.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai standar 100,00 %

8.1.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai standar 100,00 %

Keuangan 100.00 100.00

SS 9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan 100.00 100.00

9.1. Tingkat Pemanfaatan Anggaran 90,00 % 90,00 % 100,00

9.1.1. Realisasi Anggaran Perwakilan Rp 16.330.839.897,00

9.1.2. Total Anggaran Perwakilan Rp 18.144.521.000,00

9.1.3. Efisiensi Anggaran Rp 0,00

Skor Kinerja 100.00 99.30

Page 2 of 2QPR ScoreCard Web Client

25/01/2016http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=sFXt5nS8r7geKlG...


Lampiran. 5 Formulir Input IKU


IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

No. IKU Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh

FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Persentase Penyelesaian Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan

Periode : Triwulan IV Tahun 2016

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)

a b d e f g h i j k l m n o p

2016

1 Provinsi Kalimantan Tengah 16 1.178.994.721,96 38 1.178.994.721,96 7 884.427.003,60 31 294.567.718,36 - - 0 -

2 Kota Palangka Raya 11 9.288.878.445,79 29 9.268.372.811,62 9 192.872.811,62 20 9.075.500.000,00 - - 0 -

3 Kabupaten Kapuas 17 42.137.504.499,14 32 776.039.300,74 22 106.275.750,00 10 669.763.550,74 0 - 0 -

4 Kabupaten Pulang Pisau 6 - 12 - 7 - 5 - 0 - 0 -

5 Kabupaten Katingan 10 631.261.603,76 27 631.261.603,76 22 249.872.597,06 5 381.389.006,70 0 - 0 -

6 Kabupaten Gunung Mas 8 28.987.500,00 21 28.987.500,00 15 28.987.500,00 6 - 0 - 0 -

7 Kabupaten Barito Selatan 15 127.064.456,00 40 1.053.123.095,59 30 200.906.600,00 10 852.216.495,59 0 - 0 -

8 Kabupaten Barito T imur 18 14.328.600,00 38 14.328.600,00 29 6.328.600,00 9 8.000.000,00 0 - 0 -

9 Kabupaten Barito Utara 14 - 37 - 28 - 9 - 0 - 0 -

10 Kabupaten Murung Raya 10 59.373.274.127,32 27 - 26 - 1 - 0 - 0 -

11 Kabupaten Kotawaringin T imur 14 1.211.515.067,00 35 1.211.515.067,00 28 267.240.000,00 7 944.275.067,00 0 - 0 -

12 Kabupaten Kotawaringin Barat 9 206.600.000,00 18 76.000.000,00 17 76.000.000,00 1 - 0 - 0 -

13 Kabupaten Lamandau 11 - 32 - 32 - 0 - 0 - 0 -

14 Kabupaten Sukamara 13 - 31 - 18 - 8 - 5 - 0 -

15 Kabupaten Seruyan 15 27.088.103.792,62 41 2.521.534.060,46 31 937.365.400,00 10 1.584.168.660,46 - - 0 -

2015

1 Provinsi Kalimantan Tengah 17 8.701.241.924,00 41 - 19 - 14 - 8 - 0 -

2 Kota Palangka Raya 23 2.376.893.098,21 67 1.550.094.588,21 50 967.011.493,68 15 583.083.094,53 2 - 0 -

3 Kabupaten Kapuas 12 6.349.129.268,18 33 6.349.129.268,18 22 6.341.329.268,18 11 7.800.000,00 0 - 0 -

4 Kabupaten Pulang Pisau 12 64.250.000,00 23 64.250.000,00 9 30.000.000,00 14 34.250.000,00 0 - 0 -

5 Kabupaten Katingan 18 - 41 - 15 - 26 - 0 - 0 -

6 Kabupaten Gunung Mas 6 - 21 - 20 - 0 - 1 - 0 -

7 Kabupaten Barito Selatan 19 1.254.298.041,81 46 1.243.783.041,81 22 1.148.629.841,81 5 95.153.200,00 19 - 0 -

8 Kabupaten Barito T imur 16 1.089.588.026,06 31 1.089.588.026,06 26 535.765.167,94 5 553.822.858,12 0 - 0 -

9 Kabupaten Barito Utara 19 1.523.376.416,07 58 1.465.253.344,79 55 1.440.253.344,79 3 25.000.000,00 0 - 0 -

10 Kabupaten Murung Raya 16 16.606.268.095,00 43 344.284.256,00 34 237.484.881,00 8 106.799.375,00 1 - 0 -

11 Kabupaten Kotawaringin T imur 28 34.306.360.306,68 90 34.306.360.306,68 74 7.060.103.056,68 7 27.246.257.250,00 9 - 0 -

12 Kabupaten Kotawaringin Barat 21 8.368.027.399,00 44 - 41 - 3 - 0 - 0 -

13 Kabupaten Lamandau 15 132.900.947,92 35 114.768,02 35 114.768,02 0 - 0 - 0 -

14 Kabupaten Sukamara 15 1.228.119.954,00 40 - 36 - 2 - 2 - 0 -

15 Kabupaten Seruyan 13 1.236.250.491,27 43 115.938.491,27 33 84.688.592,68 9 31.249.898,59 0 - 1 -

2014

1 Provinsi Kalimantan Tengah 37 214.345.099.703,56 74 10.753.855.495,32 53 3.191.901.795,52 15 47.787.999,80 1 - 5 7.514.165.700,00

2 Kota Palangka Raya 49 3.130.636.924,69 126 2.094.340.075,97 106 2.088.445.155,97 20 5.894.920,00 0 - 0 -

3 Kabupaten Kapuas 46 10.087.065.916,91 76 6.395.038.502,71 45 81.734.014,00 31 6.313.304.488,71 0 - 0 -

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

TS TBS BT TDT

1.1

Nurul Latifah

Eko Setyo Nugroho

R. Cornell Syarief P

NO EntitasTemuan Rekomendasi

Status Tindak Lanjut Rekomendasi



Validasi

(diisi oleh

PSMK)

TS TBS BT TDT NO EntitasTemuan Rekomendasi


4 Kabupaten Pulang Pisau 34 2.753.598.552,88 67 468.605.952,88 32 468.605.952,88 30 - 5 - 0 -

5 Kabupaten Katingan 11 6.844.191.961,39 21 110.495.045,47 13 110.495.045,47 8 - 0 - 0 -

6 Kabupaten Gunung Mas 17 8.076.354.681,84 35 8.028.514.718,00 28 8.028.514.718,00 6 - 1 - 0 -

7 Kabupaten Barito Selatan 23 3.146.768.018,18 73 778.893.600,18 54 757.801.800,18 18 21.091.800,00 1 - 0 -

8 Kabupaten Barito T imur 42 14.230.958.778,53 124 9.079.229.059,88 77 3.401.658.302,76 47 3.245.290.681,70 0 - 0 2.432.280.075,42

9 Kabupaten Barito Utara 26 4.475.398.385,14 80 4.475.398.385,14 62 713.355.732,86 13 3.762.042.652,28 5 - 0 -

10 Kabupaten Murung Raya 34 19.665.070.554,69 80 18.725.038.460,69 52 1.625.590.550,46 28 17.099.447.910,23 0 - 0 -

11 Kabupaten Kotawaringin T imur 20 758.401.997,00 54 725.254.997,00 43 355.978.207,00 3 369.276.790,00 8 - 0 -

12 Kabupaten Kotawaringin Barat 35 19.522.067.954,42 75 284.074.674,00 74 284.074.674,00 1 - 0 - 0 -

13 Kabupaten Lamandau 10 22.895.030.282,00 21 22.895.030.282,00 21 22.895.030.282,00 0 - 0 - 0 -

14 Kabupaten Sukamara 11 8.559.208.671,94 37 344.678.147,49 35 329.678.147,49 2 15.000.000,00 0 - 0 -

15 Kabupaten Seruyan 44 2.530.648.913,50 99 1.551.253.623,50 56 623.708.982,50 40 779.191.641,00 3 148.353.000,00 0 -

2013

1 Provinsi Kalimantan Tengah 42 6.982.751.534,15 111 2.314.902.407,39 107 2.095.993.341,89 4 218.909.065,50 0 - 0 -

2 Kota Palangka Raya 39 1.845.804.172,00 85 1.727.117.472,00 80 470.482.357,00 5 1.256.635.115,00 0 - 0 -

3 Kabupaten Kapuas 21 1.337.057.016,93 43 350.661.485,93 32 155.842.294,93 11 194.819.191,00 0 - 0 -

4 Kabupaten Pulang Pisau 27 14.931.053.618,27 55 549.650.542,61 24 499.484.542,61 31 50.166.000,00 0 - 0 -

5 Kabupaten Katingan 19 4.786.070.165,25 37 4.786.070.165,25 16 2.363.953,00 21 4.783.706.212,25 0 - 0 -

6 Kabupaten Gunung Mas 14 6.288.291.250,00 34 1.063.238.500,00 23 - 9 1.034.828.500,00 2 28.410.000,00 0 -

7 Kabupaten Barito Selatan 18 1.205.997.497,10 41 834.104.995,77 35 743.346.558,27 5 40.758.437,50 0 - 1 50.000.000,00

8 Kabupaten Barito T imur 50 15.536.849.709,43 87 11.796.237.209,43 58 1.268.051.267,09 25 10.528.185.942,34 4 - 0 -

9 Kabupaten Barito Utara 20 1.175.548.351,00 37 812.480.351,00 34 691.906.740,00 3 120.573.611,00 0 - 0 -

10 Kabupaten Murung Raya 22 4.440.534.982,67 65 3.808.546.918,53 52 3.194.111.666,78 12 614.435.251,75 1 - 0 -

11 Kabupaten Kotawaringin T imur 47 7.116.054.072,37 105 4.802.666.512,00 98 4.802.666.512,00 3 - 4 - 0 -


13 Kabupaten Lamandau 21 10.428.577.789,28 51 7.939.247.681,75 50 7.939.247.681,75 1 - 0 - 0 -

14 Kabupaten Sukamara 21 2.036.050.908,26 49 1.081.900.397,26 32 343.243.775,60 17 694.456.346,66 0 - 0 44.200.275,00

15 Kabupaten Seruyan 20 2.647.724.537,67 59 2.269.191.372,67 48 704.746.732,41 6 1.564.444.640,26 5 - 0 -

2012

1 Provinsi Kalimantan Tengah 47 2.933.706.091,50 115 1.243.179.734,00 90 399.839.163,00 22 843.340.571,00 2 - 1 -

2 Kota Palangka Raya 29 22.424.580.886,52 67 1.084.330.712,52 56 975.978.962,52 11 84.261.750,00 0 - 0 24.090.000,00

3 Kabupaten Kapuas 44 32.260.257.390,86 118 20.402.264.085,18 102 9.233.764.827,14 16 11.168.499.258,04 0 - 0 -

4 Kabupaten Pulang Pisau 36 1.419.370.602,15 82 1.079.319.945,56 67 1.065.638.720,27 15 13.681.225,29 0 - 0 -

5 Kabupaten Katingan 24 51.332.415.964,99 77 3.054.758.359,00 57 638.683.089,00 19 2.416.075.270,00 1 - 0 -

6 Kabupaten Gunung Mas 29 3.944.781.003,98 83 1.547.966.003,98 70 1.260.345.752,76 9 287.620.251,22 4 - 0 -

7 Kabupaten Barito Selatan 25 15.777.527.781,11 52 5.336.339.509,11 33 723.478.027,00 4 1.358.849.029,91 15 3.178.305.024,20 0 75.707.428,00

8 Kabupaten Barito T imur 38 3.381.464.411,00 100 2.734.124.411,00 66 422.960.488,00 29 2.311.163.923,00 5 - 0 -

9 Kabupaten Barito Utara 36 8.199.493.610,12 136 3.118.072.024,20 96 1.061.262.845,20 27 113.053.179,00 13 1.943.756.000,00 0 -

10 Kabupaten Murung Raya 30 6.302.638.192,00 65 1.458.274.057,00 39 1.413.877.807,00 19 19.896.250,00 7 24.500.000,00 0 -

11 Kabupaten Kotawaringin T imur 22 62.829.837.930,78 60 2.774.169.975,69 60 2.774.169.975,69 0 - 0 - 0 -


13 Kabupaten Lamandau 14 32.098.849,00 31 19.585.300,00 29 19.585.300,00 2 - 0 - 0 -



Validasi

(diisi oleh

PSMK)

TS TBS BT TDT NO EntitasTemuan Rekomendasi


14 Kabupaten Sukamara 37 2.413.687.119,60 37 386.226.668,50 31 213.682.495,50 4 172.544.173,00 2 - 0 -

15 Kabupaten Seruyan 29 37.717.283.098,22 68 37.617.543.848,22 63 404.528.848,22 2 213.015.000,00 3 37.000.000.000,00 0 -

Jumlah 4.277 3.281 849 139 8 -

1.1.1 Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (h)

1.1.2 Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (j)

1.1.3 Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (l )

1.1.4 Jumlah rekomendasi yg tidak dapat ditindaklanjuti (n)

1.1.5 Jumlah rekomendasi yg telah disampaikan ke auditee (f)

( h + n)

f

Dokumen sumber:

a) Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas entitas;

c) Data modul tindak lanjut dalam SMP

Keterangan :

TS = Tindak lanjut Sesuai Rekomendasi

TBS = Tindak Lanjut Belum Selesai/Dalam Proses

BT = Rekomendasi yang Belum Ditindaklanjuti

TDT = Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

* = tidak termasuk LHP TGR

Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diis i oleh Satker Setiap Triwulan

b) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut

76,90%Realisasi IKU 1.1 = x 100% =


IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja

Pemeriksa BPK

No. IKU 1.2 Paraf

Dibuat oleh Nurul Latifah

Direview oleh Eko Seyo Nugroho

Disetujui oleh R. Cornell Syarief


Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Periode : Triwulan IV Tahun 2016


a c d e f

1 115 23 5,00

2 112 23 4,87

3 99 23 4,30

4 105 23 4,57

5 96 23 4,17

6 112 23 4,87

7 92 23 4,00

8 115 23 5,00

9 111 23 4,83

10 106 23 4,61

11 115 23 5,00

12 102 23 4,43

13 100 23 4,35

14 97 23 4,22

15 73 23 3,17

16 Kinerja BUMD Provinsi Kalimantan Tengah 98 23 4,26

17 Kinerja BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat 100 23 4,35

18 Kinerja BUMD Kabupaten Sukamara 102 23 4,43

19 Kinerja JKN Kab. Kotawaringin Timur 102 23 4,43

20 Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas 113 23 4,91

21 Kinerja Manajemen Aset Kota Palangka Ray a 99 23 4,30

22 110 23 4,78

2274 506 98,8722

LKPD TA 2015 Kab. Katingan

LKPD TA 2015 Kab. Kapuas

LKPD TA 2015 Kab. Kotawaringin Barat

LKPD TA 2015 Kab. Barito Utara

LKPD TA 2015 Kab. Barito Timur

LKPD TA 2015 Kab. Sukamara

LKPD TA 2015 Kab. Seruy an

LKPD TA 2015 Kab. Barito Selatan

LKPD TA 2015 Kab. Murung Ray a

PDTT Belanja Daerah Kota Palangka Ray a

NO Nama Pemeriksaan

LKPD TA 2015 Prov. Kalimantan Tengah

LKPD TA 2015 Kab. Pulang Pisau

LKPD TA 2015 Kab. Kotawaringin Timur

LKPD TA 2015 Kab. Lamandau

LKPD TA 2015 Kab. Gunung Mas

LKPD TA 2015 Kota Palangka Ray a

Validasi

(diisi oleh PSMK)b

Total Nilai

JawabanJumlah Pertanyaan

Indeks Per

Pemeriksaan

∑e ∑b

Dokumen sumber:

a) Laporan hasil survey

- 1,00-1,99 = Sangat Tidak Memuaskan

- 2,00-2,99 = Tidak Memuaskan

- 3,00-3,99 = Memuaskan

- 4,00-5,00 = Sangat Memuaskan

Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

4,49

Skala:

Realisasi IKU 1.2 = x100% =

Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan


IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang

Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

No. IKU 1.3 Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh




NO Entitas No, Tgl, dan Judul LHPNo. Surat & Tgl Penyampaian

ke Binbangkum

No Surat & Tgl Jawaban dari

Binbangkum

Validasi

(diisi oleh PSMK)

a b c e f g

1

Jumlah 0 0

1.3.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Binbangkum (f)

1.3.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Binbangkum (e)

∑f

∑e

Dokumen sumber:

1. ND dari Binbangkum ke satker yang menyatakan bahwa temuan pemeriksaan memenuhi syarat sebagai

temuan berindikasi tindak pidana ke Binbangkum

2. ND penyampaian temuan berindikasi tindak pidana ke Binbangkum

Penj elasan Pencapaian Kinerj a Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

Realisasi IKU 1.3 = x 100% = 0,00%

Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum

Judul Temuan Pemeriksaan

d


IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan

Penghitungan Kerugian Negara

No. IKU 1.4 Paraf


Direview oleh Eko Setyo Nugroho

Disetujui oleh R. Cornell Syarief P



Satker : BPK Perwakilan Prov insi Kalimantan Tengah

NO Entitas

No. & Tgl LHP

Perhitungan Kerugian

Negara/Daerah

No. Surat & Tgl Permintaan


Negara/Daerah

No. Surat/ ND/ Disposisi &

Tgl Persetujuan

Penghitungan Kerugian

Negara/Daerah dari

Pimpinan

No Surat & Tgl

Penyampaian LHP


Negara/Daerah

Validasi

(diisi oleh PSMK)

a b c e f g h

1 Kabupaten Seruyan01 /LHP/XIX.PAL/04/2016

15 April 2016

Surat Kepala Kejaksaan

Negeri Kuala Pembuang

B.268/Q.2.18/Fd.1/03/2016

tanggal 15 Maret 2016

Disposisi Kalan tanggal 22 April

2016 untuk dicek di LHP untuk

memastikan temuan tersebut

mengakibatkan kerugian

negara/pidana

174/S/XIX.PAL/04/2016

15 April 2016

2Kabupaten Gunung

Mas

35 /LHP/XIX.PAL/10/2016

19 Oktober 2016

Surat Kepala Kepolisian Resor

Gunung Mas Nomor

B/880/V/2016 tanggal 23 Mei

2016

Disposisi Plh. Kalan tanggal 25

Mei 2016 agar dikordinasikan

lebih lanjut waktu ekspose

perkara

576/S/XIX.PAL/10/2016

28 Oktober 2016

3 Kabupaten Sukamara45/LHP/XIX.PAL/12/2016

20 Desember 2016

Surat Kepala Kejaksaan

Negeri Sukamara

B.499/Q.2.19/Fd.1/11/2016

tanggal 14 November 2016

Disposisi Kalan tanggal 16

November 2016 untuk

Konsepkan Surat Jawaban

723/S/XIX.PAL/12/2016

16 Desember 2016

Jumlah 3 3

1.4.1. Jumlah LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah yang Disampaikan (g)1.4.2. Jumlah Permintaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah (e)

∑g

∑e

Dokumen sumber:

1. Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari IPH

2. Surat Keluar LHP PKN

3. LHP PKN / hasil kajian

Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN

KERUGIAN DAERAH PADA PEMBANGUNAN GEDUNG

STIKES KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS DI

KUALA KURUN


KERUGIAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN SUKAMARA TA 2013 DI

SUKAMARA

Realisasi IKU 1.4 = x 100% = 100,00%


KERUGIAN DAERAH PADA UPTD KEBERSIHAN DINAS

PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN

SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI KUALA

PEMBUANG

Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

Judul LHP Perhitungan Kerugian

Negara/Daerah

d


IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian

Keterangan Ahli

No. IKU 1.5 Paraf







NO EntitasPersonil yang Memberikan

Keterangan Ahli

No. Surat & Tgl Permintaan

Pemberian Keterangan Ahli

No. Surat/ ND/ Disposisi & Tgl

Persetujuan Sebagai Saksi Ahli

dari Pimpinan

Satker/Tortama/Badan

No Surat & Tgl Surat Tugas

Pelaksanaan Pemberian

Keterangan Ahli

Validasi

(diisi oleh PSMK)

a b c e f g h

1 Kabupaten Seruyan Raymond Pardomuan, S.H.

B-268/Q.2.18/Fd.l/03/2016

15 Maret 2016

B-421/Q.2.18/Fd.l/04/2016

19 April 2016

B-371/Q.2.18/Fp.2/07/2016

Disposisi Kalan tanggal 19 Juli

2016

204/ST/XIX.PAL/5/2016

03 Mei 2016

2 Kabupaten Gunung Mas Carlos Leo, S.H.B1809/XI/2016/Reskrim

7 November 2016


November 2016

499/ST/XIX.PAL/12/2016

10 Nov ember 2016

3 Kabupaten Sukamara Sandi Andriansyah, S.E.B-5461/Q.2.19/Fd.1/12/2016

Desember 2016


Desember 2016

585/ST/XIX.PAL/12/2016

15 Desember 2016

Jumlah 3 3

1.4.1. Jumlah permintaan sebagai ahli yang dipenuhi (g)1.4.2. Jumlah permintaan sebagai ahli (e)

∑g

∑e

Dokumen sumber:

1. Surat Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dari IPH

2. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli

Penj elasan Pencapaian Kinerj a Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

Permintaan Saksi Ahli terkait Pembangunan STIKES

Bantuan Keterangan Ahli

Realisasi IKU 1.5 = x 100% = 100,00%

Permintaan Keterangan Ahli

Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

Perihal

d


IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan

yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

No. IKU 1.6 Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh


Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Rev bangPeriode : Triwulan IV Tahun 2016


a b d e

1 404/ND/XIX.PAL/11/2016

tanggal 19 November 2016

643/ND/XII.2/11/2016

17 November 2016

2414/ND/XIX.PAL/12/2016

tanggal 28 Desember 2016

19/ND/XII.2/01/2017

6 Januari 2017... dst

2

Dokumen sumber:

1. Nota dinas usulan pendapat dari Auditorat/ Perwakilan ke Dit. EPP

2. Nota Dinas dari EPP mengenai Hasil Evaluasi Bahan Pendapat oleh Dit.EPP

atas usulan pendapat dari Auditorat/ Perwakilan

Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih yang Layak dan Berkelanjutan

Perbaikan Tata Kelola Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Realisasi IKU 1.6 = ∑ Usulan Bahan Pendapat yang Dimanfaatkan

Ditama Revbang= 2

Judul Usulan Bahan Pendapat

No dan Tgl Nota Dinas Hasil

Kajian Ditama Revbang (Dit.

EPP)

Validasi

(diisi oleh PSMK)

Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

c

NONo dan Tgl ND Usulan Bahan Pendapat dari

Aud/Pwk ke Ditama Revbang


IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana

Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

No. IKU 2.1 Paraf



Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.




NO Pemeriksaan sesuai RKP Awal Tahun AnggaranNo Surat dan Tgl

Pengajuan Revisi RKP

No. Surat dan Tgl

Persetujuan Revisi RKPPemeriksaan setelah Revisi RKP Konversi

Konsistensi dengan Strategi

Pemeriksaan

a b c d e f g

Pemeriksaan Keuangan

1 LKPD TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 100 100

2 LKPD TA 2015 Kota Palangka Raya 100 100

3 LKPD TA 2015 Kabupaten Kapuas 100 100

4 LKPD TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 100 100

5 LKPD TA 2015 Kabupaten Katingan 100 100

6 LKPD TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 100 100

7 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 100 100

8 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Timur 100 100

9 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Utara 100 100

10 LKPD TA 2015 Kabupaten Murung Raya 100 100

11 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 100 100

12 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 100 100

13 LKPD TA 2015 Kabupaten Lamandau 100 100

14 LKPD TA 2015 Kabupaten Sukamara 100 100

15 LKPD TA 2015 Kabupaten Seruyan 100 100

Pemeriksaan Kinerja

1Kinerja Manajemen Aset Pemkab Barito Selatan

ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja BUMD PemKab.

Sukamara

95 95

2Kinerja Manajemen Aset Pemkab Seruyan

ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja BUMD PemKab.

Kotawaringin Barat

95 95

3 Kinerja Pendidikan Pemkab Kapuas 100 100

4Kinerja RSUD Pemkab Pulang Pisau

ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja BUMD PemProv.

Kalimantan Tengah

95 95

Pemeriksaan DTT (non banpol)

1 PDTT Belanja Daerah Pemkab Kotawaringin Barat ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja Manajemen Aset

Pemkot Palangka Raya

95 95

2 PDTT Belanja Daerah Pemkab Kotawaringin Timur ND 283 - 19 Agustus 2016PDTT Belanja Daerah Pemkab

Katingan

95 95

3PDTT Pendapatan PKB dan BBNKB PemProv

Kalimantan TengahND 283 - 19 Agustus 2016

Kinerja JKN PemKab.

Kotawaringin Timur

95 95

Pemeriksaan DTT Banpol

1 Banpol TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 100 100

2 Banpol TA 2015 Kota Palangka Raya 100 100

3 Banpol TA 2015 Kabupaten Kapuas 100 100

4 Banpol TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 100 100

5 Banpol TA 2015 Kabupaten Katingan 100 100

Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

NO Pemeriksaan sesuai RKP Awal Tahun AnggaranNo Surat dan Tgl

Pengajuan Revisi RKP

No. Surat dan Tgl

Persetujuan Revisi RKPPemeriksaan setelah Revisi RKP Konversi

Konsistensi dengan Strategi

Pemeriksaan

a b c d e f g

6 Banpol TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 100 100

7 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 100 100

8 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Timur 100 100

9 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Utara 100 100

10 Banpol TA 2015 Kabupaten Murung Raya 100 100

11 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 100 100

12 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 100 100

13 Banpol TA 2015 Kabupaten Lamandau 100 100

14 Banpol TA 2015 Kabupaten Sukamara 100 100

15 Banpol TA 2015 Kabupaten Seruyan 100 100

0 95,00 95,00

2.1.1. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan strategi pemeriksaan (g)2.1.1.1. Jumlah pemeriksaan yang konsisten dengan strategi pemeriksaan2.1.1.2. Jumlah pemeriksaan di tahun berjalan

2.1.2. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan RKP (f) 2.1.2.1. Jumlah pengajuan revisi - konversi (d)2.1.2.2. Jumlah objek pemeriksaan yang diganti (e)

Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

Dokumen sumber:

1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan

2. RKP

Nilai konv ersi (c):- jumlah revisi 0 = 100% - jumlah revisi 1 = 95% - jumlah revisi 2 = 85% - jumlah revisi 3 = 75% - jumlah revisi 4 = 65%- jumlah revisi 5 = 55% - jumlah revisi 6 = 45% - jumlah revisi 7 = 35% - jumlah revisi 8 = 25% - jumlah revisi 9 = 15% - jumlah revisi 10 = 5% - jumlah revisi > 10 = 0%

Penj elasan Pencapaian Kinerj a Triwulanan

Realisasi IKU 2.1 = (f + g) / 2 = 95,00


IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh

LHP

No. IKU 2.2 Paraf





Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP



No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal

a b g1 Prov. Kalimantan Tengah 18/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 40/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 15/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/162 Kota Palangka Raya 28/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 43/LHP/XIX.PAL/12/2016 16/Dec/16 12/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/163 Kab. Kapuas 24/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 48/LHP/XIX.PAL/12/2016 23/Dec/16 5/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/164 Kab. Pulang Pisau 19/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 10/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/165 Kab. Katingan 20/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 46/LHP/XIX.PAL/12/2016 23/Dec/16 7/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/166 Kab. Gunung Mas 30/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 13/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/167 Kab. Barito Selatan 21/LHP/XIX.PAL/06/2016 10/Jun/16 9/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/168 Kab. Barito Timur 23/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 2/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/169 Kab. Barito Utara 26/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 6/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/16

10 Kab. Murung Raya 25/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 16/LHP/XIX.PAL/04/2016 26/Apr/1611 Kab. Kotawaringin Timur 27/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 44/LHP/XIX.PAL/12/2016 16/Dec/16 11/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1612 Kab. Kotawaringin Barat 22/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 41/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 3/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1613 Kab. Lamandau 17/LHP/XIX.PAL/05/2016 27/May/16 14/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1614 Kab. Sukamara 31/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 42/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 8/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1615 Kab. Seruyan 29/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 4/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/16

Jumlah 15 6 1 15

2.2.1. Jumlah LHP Keuangan yang Diterbitkan 152.2.2. Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 62.2.3. Jumlah LHP DTT Non-Banpol yang Diterbitkan 12.2.4. Jumlah LHP DTT Banpol yang Diterbitkan 15

IKU 2.2 = b / (a + b + c) x 100% = 27,27%

Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker

Dokumen sumber:

No. Nama Entitas

LHP Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Non-Banpol yang

diterbitkan

LHP Pemeriksaan DTT Banpol yang

diterbitkan

1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan

2. LHP net

3. Surat keluar penyampaian LHP/BAST

4. Tanda terima LHP oleh Dit. EPP

5. LHP yang diupload dalam SMP

Validasi

(diisi oleh

PSMK)IKU 2.2.1 (a) IKU 2.2.2 (b) IKU 2.2.3 (c) IKU 2.2.4 (d)

c d e f


IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

No. IKU 2.3 Paraf


Direview oleh Eko Setyo N

Disetujui oleh Cornell Syarief


Ketepatan Waktu Penyampaian LHP



a b c d e f g h i j k l

Pemeriksaan Keuangan

1 LKPD TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 166/ST/XIX.PAL/04/2016 13-Apr-16 18/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1

2 LKPD TA 2015 Kota Palangka Raya 201/ST/XIX.PAL/04/2016 29-Apr-16 28/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1

3 LKPD TA 2015 Kabupaten Kapuas 172/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 24/LHP/XIX.PAL/06/2016 15/Apr/16 14/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1

4 LKPD TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 177/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 19/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1

5 LKPD TA 2015 Kabupaten Katingan 173/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 20/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1

6 LKPD TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 208/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 30/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1

7 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 175/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 21/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 10/Jun/16 10/Jun/16 1 1

8 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Timur 176/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 23/LHP/XIX.PAL/06/2016 14/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1

9 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Utara 211/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 26/LHP/XIX.PAL/06/2016 28/Apr/16 27/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1

10 LKPD TA 2015 Kabupaten Murung Raya 200/ST/XIX.PAL/04/2016 29-Apr-16 25/LHP/XIX.PAL/06/2016 28/Apr/16 27/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1

11 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 209/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 27/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1

12 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 174/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 22/LHP/XIX.PAL/06/2016 14/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1

13 LKPD TA 2015 Kabupaten Lamandau 150/ST/XIX.PAL/04/2016 01-Apr-16 17/LHP/XIX.PAL/05/2016 31/Mar/16 30/May/16 27/May/16 27/May/16 1 1

14 LKPD TA 2015 Kabupaten Sukamara 210/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 31/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1

15 LKPD TA 2015 Kabupaten Seruyan 202/ST/XIX.PAL/04/2016 29-Apr-16 29/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1

15 15

Pemeriksaan Kinerja

1 Kinerja BUMD PemKab. Sukamara 407/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 42/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 28/Nov/16 28/Nov/16 1 1

2 Kinerja BUMD PemKab. Kotawaringin Barat 408/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 41/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 28/Nov/16 28/Nov/16 1 1

3 Kinerja Pendidikan Pemkab Kapuas 444/ST/XIX.PAL/10/2016 10-Des-16 48/LHP/XIX.PAL/11/2016 23/Dec/16 23/Dec/16 23/Dec/16 1 1

4 Kinerja BUMD PemProv. Kalimantan Tengah 406/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 40/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 28/Nov/16 28/Nov/16 1 1

5 Kinerja Manajemen Aset Pemkot Palangka Raya 467/ST/XIX.PAL/10/2016 21-Okt-16 43/LHP/XIX.PAL/11/2016 16/Dec/16 16/Dec/16 16/Dec/16 1 1

6 Kinerja JKN PemKab. Kotawaringin Timur 405/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 44/LHP/XIX.PAL/11/2016 30/Dec/16 16/Dec/16 16/Dec/16 1 1

6 6

Pemeriksaan DTT (non banpol)

1 PDTT Belanja Daerah Pemkab Katingan 459/ST/XIX.PAL/10/2016 20/10/2016 46/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Dec/16 23/Dec/16 23/Dec/16 1 1

1 1

Pemeriksaan DTT Banpol

1 Banpol TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 123/ST/XIX.PAL/03/2016 24-Mar-16 15/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

2 Banpol TA 2015 Kota Palangka Raya 101/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 12/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

3 Banpol TA 2015 Kabupaten Kapuas 112/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 5/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

4 Banpol TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 111/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 10/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1

5 Banpol TA 2015 Kabupaten Katingan 113/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 7/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

6 Banpol TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 107/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 13/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

7 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 110/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 9/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1

8 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Timur 109/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 2/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

9 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Utara 108/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 6/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1

10 Banpol TA 2015 Kabupaten Murung Raya 179/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 16/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 26/Apr/16 1 1

11 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 106/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 11/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

12 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 105/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 3/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1

Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan

Tanggal

BAST

Tanggal

Surat Keluar

Tepat Waktu (1)/

Tidak (0)

Jumlah LHP

Diterbitkan

No.

Validasi

(diisi oleh

PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP

Tanggal Penyerahan LK

dari Entitas

Tanggal Penyampaian LHP

Seharusnya

Nama Pemeriksaan

a b c d e f g h i j k l

Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan

Tanggal

BAST

Tanggal

Surat Keluar

Tepat Waktu (1)/

Tidak (0)

Jumlah LHP

Diterbitkan

No.

Validasi

(diisi oleh

PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP

Tanggal Penyerahan LK

dari Entitas

Tanggal Penyampaian LHP

Seharusnya

Nama Pemeriksaan

13 Banpol TA 2015 Kabupaten Lamandau 103/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 14/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 30/Apr/16 15/Apr/16 1 1

14 Banpol TA 2015 Kabupaten Sukamara 104/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 8/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

15 Banpol TA 2015 Kabupaten Seruyan 102/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 4/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1

15 15

2.3.1. LHP keuangan yg diterbitkan tepat waktu (a) 15

2.3.2. LHP keuangan yg diterbitkan (b) 15

2.3.3. LHP kinerja yg diterbitkan tepat waktu (c) 6

2.3.4. LHP kinerja yg diterbitkan (d) 6 2.3.5. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan tepat waktu (e) 1

2.3.6. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan (f) 1

2.3.7. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan tepat waktu (g) 15

2.3.8. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan (h) 15

(a + c + e + g) 37

(b + d + f + h) 37


Dokumen sumber:

1. Program Pemeriksaan

2. Laporan Hasil Pemeriksaan

3. Surat Keluar

4. BAST

Score IKU 2.4 = x 100% = x 100% = 1


IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)

Pemeriksaan

No. IKU 3.1 Paraf





Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan



Reviu KT

(ya=100%; tidak 0%)

Reviu PT

(ya=100%; tidak 0%)

Reviu PM

(ya=100%; tidak 0%)

a b c d e f g h

1 Prov. Kalimantan Tengah LKPD 100% 100% 100% 100%2 Kota Palangka Raya LKPD 100% 100% 100% 100%3 Kab. Kapuas LKPD 100% 100% 100% 100%4 Kab. Pulang Pisau LKPD 100% 100% 100% 100%5 Kab. Katingan LKPD 100% 100% 100% 100%6 Kab. Gunung Mas LKPD 100% 100% 100% 100%7 Kab. Barito Selatan LKPD 100% 100% 100% 100%8 Kab. Barito Timur LKPD 100% 100% 100% 100%9 Kab. Barito Utara LKPD 100% 100% 100% 100%

10 Kab. Murung Raya LKPD 100% 100% 100% 100%11 Kab. Kotawaringin Timur LKPD 100% 100% 100% 100%12 Kab. Kotawaringin Barat LKPD 100% 100% 100% 100%13 Kab. Lamandau LKPD 100% 100% 100% 100%14 Kab. Sukamara LKPD 100% 100% 100% 100%15 Kab. Seruyan LKPD 100% 100% 100% 100%

16 Kinerja BUMD Provinsi Kalimantan Tengah Kinerja 100% 100% 100% 100%

17 Kinerja BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat Kinerja 100% 100% 100% 100%18 Kinerja BUMD Kabupaten Sukamara Kinerja 100% 100% 100% 100%19 Kinerja JKN Kab. Kotawaringin Timur Kinerja 100% 100% 100% 100%20 Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas Kinerja 100% 100% 100% 100%21 Kinerja Manajemen Aset Kota Palangka Raya Kinerja 100% 100% 100% 100%22 PDTT Belanja Daerah Kabupaten Katingan PDTT 100% 100% 100% 100%

Jumlah 22 2200%

3.1.1. Persentase Pemenuhan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan (a) 2200%3.1.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan (b) 22

IKU 3.1 = (b / a) = 100,00%


Dokumen sumber:

Validasi

(diisi oleh PSMK)

Lembar reviu pada setiap tahapan pemeriksaan yang

ditandatangani oleh PT dan KT sebagai PFP

No. Nama Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan

Pemenuhan Reviu PFPPemenuhan QC

(d+e+f) /3


IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)

Pemeriksaan

No. IKU 3.2 Paraf



Disetujui oleh R.Cornell Syarief P.


Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan



Tahap Perencanaan

(ya=100%; tidak 0%)

Tahap Pelaksanaan

(ya=100%; tidak 0%)

Tahap Pelaporan

(ya=100%; tidak 0%)a b c d e f g h

1 Prov. Kalimantan Tengah LKPD 100% 100% 100% 100%2 Kota Palangka Raya LKPD 100% 100% 100% 100%3 Kab. Kapuas LKPD 100% 100% 100% 100%4 Kab. Pulang Pisau LKPD 100% 100% 100% 100%5 Kab. Katingan LKPD 100% 100% 100% 100%6 Kab. Gunung Mas LKPD 100% 100% 100% 100%7 Kab. Barito Selatan LKPD 100% 100% 100% 100%8 Kab. Barito Timur LKPD 100% 100% 100% 100%9 Kab. Barito Utara LKPD 100% 100% 100% 100%

10 Kab. Murung Raya LKPD 100% 100% 100% 100%11 Kab. Kotawaringin Timur LKPD 100% 100% 100% 100%12 Kab. Kotawaringin Barat LKPD 100% 100% 100% 100%13 Kab. Lamandau LKPD 100% 100% 100% 100%14 Kab. Sukamara LKPD 100% 100% 100% 100%15 Kab. Seruyan LKPD 100% 100% 100% 100%

16 Kinerja BUMD Provinsi Kalimantan Tengah Kinerja 100% 100% 100% 100%

17 Kinerja BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat Kinerja 100% 100% 100% 100%18 Kinerja BUMD Kabupaten Sukamara Kinerja 100% 100% 100% 100%19 Kinerja JKN Kab. Kotawaringin Timur Kinerja 100% 100% 100% 100%20 Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas Kinerja 100% 100% 100% 100%

21 Kinerja Manajemen Aset Kota Palangka Raya Kinerja 100% 100% 100% 100%

22 PDTT Belanja Daerah Kabupaten Katingan PDTT 100% 100% 100% 100%

Jumlah 22 2200%

3.2.1. Persentase Pemenuhan QA atas setiap kegiatan pemeriksaan (a) 2200%3.2.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan (b) 22

IKU 3.2 = (a / b) = 100,00%


Dokumen sumber:

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

Lembar reviu/checklist pada setiap tahapan pemeriksaan

yang ditandatangani oleh Kasubaud sebagai PSP

No. Nama Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan

Pemenuhan Reviu PSPPemenuhan QA

(d+e+f) /3


IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian

LHP

No. IKU 3.3 Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh

FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

Periode: : Triwulan IV Tahun 2016

Satker : Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tingkat Konsistensi

atas LHP (Dit. EPP)

Tingkat Akurasi atas

LHP (Dit. EPP)

Rata-rata Tingkat

Konsistensi dan

Akurasi

Tingkat Konsistensi

atas LHP (Dit. EPP)

Tingkat Akurasi atas

LHP (Dit. EPP)

Rata-rata Tingkat

Konsistensi dan

Akurasi

a b c d e f g h i = (e+h)/2 j

3.3.1 Hasil evaluasi atas LHP Keuangan (a) 0% 53,00% 80,00% 66,50% 66,50%

3.3.2 Hasil evaluasi atas LHP Kinerja (b) 50,00% 87,50% 68,75% 0,00% 68,75%

3.3.3 Hasil evaluasi atas LHP DTT (c) 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

100,00% 87,50% 93,75% 53,00% 80,00% 66,50% 160,25%

dibagi 3

IKU 3.3 =


Dokumen sumber:

Rata-Rata Tingkat

Konsistensi dan

Akurasi

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

Laporan hasil evaluasi LHP oleh Direktorat EPP

No. Sub IKU

IHPS Semester II 2015 IHPS Semester I 2016

Validasi PSMK oleh :

Paraf

Validator Kasie Kasubdit Makin

Inisial


IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

No. IKU 4.1 Paraf



Disetujui oleh R.Cornell Syarief P.


Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



No.

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

a e12 Kota Palangka Raya3 Kabupaten Kapuas4 Kabupaten Pulang Pisau5 Kabupaten Katingan6 Kabupaten Gunung Mas7 Kabupaten Barito Selatan89

1011121314 Kabupaten Sukamara15

16

17 Kota Palangka Raya18 Kabupaten Kapuas19 Kabupaten Pulang Pisau20 Kabupaten Katingan21 Kabupaten Gunung Mas22 Kabupaten Barito Selatan23

24

25

26

27

28

29 Kabupaten Sukamara30

4.1.1 Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir (a) 304.1.2 Jumlah entitas pemantauan TLRHP (b) 15

IKU 4.1 = (a / b) x 100% = 100,00%


Dokumen sumber:

1

1

1

1

1

1

1

1111111

Mutakhir (1) atau Tidak Mutakhir (0)

d

1

1

1

1

1

1

1

1

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

05 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 2016

30

Tanggal Pemantauan Tindak Lanjut

c

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

25 Nopember 2016

1. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

2. Risalah Pembahasan TLRHP

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Lamandau

Kabupaten Seruyan

15

Kabupaten Murung Raya

Nama Entitas

b


Kabupaten Barito Timur

Kabupaten Barito Utara


Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Lamandau

Kabupaten Barito Timur 05 Agustus 2016 1

05 Agustus 2016 1

Kabupaten Kotawaringin Barat 05 Agustus 2016 1

05 Agustus 2016 1

Kabupaten Seruyan 05 Agustus 2016 1

Kabupaten Murung Raya 05 Agustus 2016 1

05 Agustus 2016 105 Agustus 2016 1


IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian

Kerugian Negara

No. IKU 4.2 Paraf


Direview oleh Eko Setyo N

Disetujui oleh Cornell Syarief





No. Nomor LHP Tanggal LHPNomor Surat Keluar ke

Entitas

Tanggal Surat

Keluar

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

a c d e f g

I

1 1/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16368/S/XIX.PAL/7/2016

369/S/XIX.PAL/7/201629/07/16


371/S/XIX.PAL/7/201629/07/16


379/S/XIX.PAL/7/201629/07/16


381/S/XIX.PAL/7/201629/07/16


381/S/XIX.PAL/7/201629/07/16


383/S/XIX.PAL/7/201629/07/16


385/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

8 Kab. Barito Timur 13/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16392/S/XIX.PAL/7/2016

393/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

9 Kab. Barito Utara 14/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16394/S/XIX.PAL/7/2016

395/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

10 Kab. Murung Raya 15/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16396/S/XIX.PAL/7/2016

397/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

11 Kab. Kotawaringin Timur 3/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16372/S/XIX.PAL/7/2016

373/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester 1

Nama Pemantauan

b

Prov. Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya

Kab. Kapuas

Kab. Pulang P isau

Kab. Katingan

Kab. Gunung Mas

Kab. Barito Selatan

12 Kab. Kotawaringin Barat 4/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16374/S/XIX.PAL/7/2016

375/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

13 Kab. Lamandau 11/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16388/S/XIX.PAL/7/2016

389/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

14 Kab. Sukamara 12/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16390/S/XIX.PAL/7/2016

391/S/XIX.PAL/7/201629/07/16


387/S/XIX.PAL/7/201629/07/16

II


766/S/XIX.PAL/12/201623/12/16


756/S/XIX.PAL/12/201623/12/16


748/S/XIX.PAL/12/201623/12/16


758/S/XIX.PAL/12/201623/12/16


764/S/XIX.PAL/12/201623/12/16


750/S/XIX.PAL/12/201623/12/16


762/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

8 Kab. Barito Timur 28/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16759/S/XIX.PAL/12/2016

760/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

9 Kab. Barito Utara 29/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16743/S/XIX.PAL/12/2016

744/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

10 Kab. Murung Raya 30/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16745/S/XIX.PAL/12/2016

746/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

11 Kab. Kotawaringin Timur 18/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16798/S/XIX.PAL/12/2016

799/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

12 Kab. Kotawaringin Barat 19/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16751/S/XIX.PAL/12/2016

752/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

13 Kab. Lamandau 26/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16735/S/XIX.PAL/12/2016

736/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

14 Kab. Sukamara 27/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16753/S/XIX.PAL/12/2016

754/S/XIX.PAL/12/201623/12/16


801/S/XIX.PAL/12/201623/12/16

30

Kab. Gunung Mas

Kab. Barito Selatan

Kota Palangka Raya

Kab. Kapuas

Kab. Pulang P isau

Kab. Katingan

Kab. Seruyan

Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester 2

Kab. Seruyan

Jumlah

Prov. Kalimantan Tengah

IKU 4.2 = 30


Dokumen sumber:

1. Laporan pemantauan penyelesaian ganti

kerugian negara/daerah yang diterbitkan

2. Surat keluar penyampaian laporan pemantauan

penyelesaian kerugian negara/daerah


IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

No. IKU 4.3 Paraf


Direview oleh Eko Sety o N

Disetujui oleh Cornell Sy arief

FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Periode : Triwulan IV Tahun 2016Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor ND Penyampaian ke

Ditama RevbangTanggal ND

Tanggal Input

data ke SIKADTanggal Seharusnya

Tepat Waktu

(1)/

Tidak (0)

Validasi

(diisi oleh

PSMK)a b c d e f g h i jI Semester I1 Prov. Kalimantan Tengah 1/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 08-Agust-16 15 Agustus 2016 12 Kota Palangka Ray a 2/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 09-Agust-16 15 Agustus 2016 13 Kab. Kapuas 6/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 07-Agust-16 15 Agustus 2016 14 Kab. Pulang Pisau 7/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 07-Agust-16 15 Agustus 2016 15 Kab. Katingan 5/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 05-Agust-16 15 Agustus 2016 16 Kab. Gunung Mas 8/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 25-Jul-16 15 Agustus 2016 17 Kab. Barito Selatan 9/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 08-Agust-16 15 Agustus 2016 18 Kab. Barito Timur 13/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 09-Agust-16 15 Agustus 2016 19 Kab. Barito Utara 14/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 25-Jul-16 15 Agustus 2016 110 Kab. Murung Ray a 15/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 08-Agust-16 15 Agustus 2016 111 Kab. Kotawaringin Timur 3/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 15-Agust-16 15 Agustus 2016 112 Kab. Kotawaringin Barat 4/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 28-Jul-16 15 Agustus 2016 113 Kab. Lamandau 11/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 18-Jul-16 15 Agustus 2016 114 Kab. Sukamara 12/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 12-Agust-16 15 Agustus 2016 115 Kab. Seruy an 10/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 20-Jul-16 15 Agustus 2016 1

II Semester II1 Prov. Kalimantan Tengah 16/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 12 Kota Palangka Ray a 17/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 13 Kab. Kapuas 21/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 14 Kab. Pulang Pisau 22/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 15 Kab. Katingan 20/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 16 Kab. Gunung Mas 23/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 17 Kab. Barito Selatan 24/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 18 Kab. Barito Timur 28/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 19 Kab. Barito Utara 29/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 110 Kab. Murung Ray a 30/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 111 Kab. Kotawaringin Timur 18/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 112 Kab. Kotawaringin Barat 19/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 113 Kab. Lamandau 26/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 1

14 Kab. Sukamara 27/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 115 Kab. Seruy an 25/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 1

30 30

4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Peny elesaian Kerugian Negara 304.3.1. Jumlah laporan pemantauan peny elesaian ganti kerugian negara y ang disampaikan tepat waktu (a) 304.3.2. Jumlah laporan pemantauan peny elesaian ganti kerugian negara y ang disampaikan (b) 30

IKU 4.3 = (a / IKU 4.2) x 100% = 100,00%


Dokumen sumber:

1. Nota Dinas ke Ditama Revbang

2. Bukti input ke SIKAD


IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas

Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No. IKU 5.1 Paraf


Direview oleh Eko Setyo

Disetujui oleh R. Cornell Syarief




Satuan Kerja Nilai (angka) Nilai (huruf) Nomor Tanggal

a b c d e f g

1 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 86,83% A 220C/ND/XI/10/2016 25/10/2016

Formula

Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU

Dokumen Sumber

Validasi

(diisi oleh PSMK)

Score IKU 5.1 = A

Diisi oleh satker

Laporan evaluasi Itama

Hasil Ev aluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

NoHasil Evaluasi Itama Nota Dinas Hasil Evaluasi dari Itama


IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan

Informasi

Lampiran I

No. IKU 5.2 Paraf





Periode : TW IV / 2016

Satker : Perwakilan Prov . Kalimantan Tengah

Nilai Nilai SISDM Nilai SMP (70%) Nilai e-Audit (30%) Nilai

1 3 5 6 7 8 9 10 11

1 48,72% 28,85% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 100,00% 30,00%

Jumlah

Formula

35% (a) + 30% (b) + 35% (c)


Dokumen Sumber

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Satker Pemeriksaan

NoSub IKU 5.2.1 (a) Sub IKU 5.2.2 (b)

2 4

97,44% 57,69%

77,57%

Sub IKU 5.2.3 (c)

e-mail e-drive

Diisi oleh satker

1. Laporan IT Culture BPK oleh Biro TI

2. Laporan Inventarisasi pemanfaatan layanan TIK oleh Satker (disusun oleh Biro TI setiap semester)

2. Bezeting Pegawai

3. Daftar Realisasi Pemerksaan/ST Semester I

100,00%

5.2.1. Tingkat pemanfaatan layanan dasar: email dan eDrive (35%) - (a)

5.2.2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (30%) - (b)

5.2.3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP dan portal eAudit (35%) - (c)

Score IKU 5.2 = 35% (a) + 30% (b) + 35% (c) = 92,15%

100,00%


IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice

No. IKU 5.3 Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh



Satker : BPK Perwakilan Prov insi Kalimantan Tengah

Judul Jumlah Judul Jumlah

a b c d e f

1

2

0 0

Formula

(a/b) X 100%

0

0

Penj elasan Pencapaian Kinerj a IKU

Dokumen Sumber

Validasi

(diisi oleh PSMK)

5.3.1. Jumlah best practice yang disusun (a)

5.3.2. Jumlah best practice yang direncanakan (b)

Score IKU 7.3 = x 100 % = 0,00%

Diisi oleh satker

Best practice yang telah divalidasi

Persentase Penyusunan Best-Practice

NoBest Practice yang Direncanakan Best Practice yang Disusun


IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

No. IKU 5.4 Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh




Judul Jumlah Judul Jumlah

a b c d e f

1

Formula

(a/b) X 100%

0

0


Dokumen Sumber

Validasi

(diisi oleh PSMK)

5.4.1. Jumlah best practice yang disebarkan (a)

5.4.2. Jumlah best practice yang direncanakan untuk disebarkan (b)

Score IKU 5.4 = x 100 % = 0,00%

Diisi oleh satker

Laporan kegiatan penyebaran best practice

Persentase Penyebaran Best-Practice

NoBest Practice yang Direncanakan untuk Disebarkan Best Practice yang Disebarkan


IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan


No. IKU 5.5 ParafDibuat oleh Nurul Latifah



FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMKPeriode : Triwulan IV Tahun 2016


Nomor Tanggala b c d d e f

1Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah

58/ND/XIX.PAL/02/2016 12 Februari 2016 15 Februari 2016 1

Formula

Tepat W aktu/Tidak Tepat W aktu


Dokumen sumber :

- Nota dinas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja.

- LAK Satuan Kerja.

- Skala 0% = tidak tepat waktu (> tgl 15 Februari tahun berikutnya)

- Skala 100% = tepat waktu (< tgl 15 Februari tahun berikutnya)

Score IKU 5.5 = 100%

Diisi oleh satker

Validasi (diisi oleh

PSMK)No. Judul Laporan

Nota Dinas Penyampaian ke Eselon I/ Tembusan ke

Dit. PSMK Batas W aktu Penyerahan LAK(Tepat/Tidak Tepat

W aktu)


IKU 5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian

Laporan Bulanan

No. IKU 5.6 ParafDibuat oleh Nurul Latifah


Disetujui oleh R. Cornell Syar ief P.

FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BulananPeriode : Triwulan IV Tahun 2016


Nomor Tanggala b c d e f1 Januari 52/ND/XIX.PAL/02/2016 10 Februari 2016 12 Februari 83/ND/XIX.PAL/03/2016 03 Maret 2016 13 Maret 132/ND/XIX.PAL/04/2016 08 April 2016 14 April 169/ND/XIX.PAL/05/2016 09 Mei 2016 15 Mei 209/ND/XIX.PAL/06/2016 07 Juni 2016 16 Juni 234/ND/XIX.PAL/07/2016 01 Juli 2016 17 Juli 268/ND/XIX.PAL/08/2016 09 Agustus 2016 18 Agustus 318/ND/XIX.PAL/09/2016 09 September 2016 19 September 354/ND/XIX.PAL/09/2016 05 Oktober 2016 110 Oktober 396/ND/XIX.PAL/11/2016 08 Nopember 2016 111 November 422/ND/XIX.PAL/12/2016 05 Desember 2016 112 Desember 10/ND/XIX.PAL/01/2017 06 Januari 2017 1

12 12

Formula

(a/b) X 100%

No

Penyampaian Laporan Bulanan Tepat Waktu (1) /

Tidak Tepat Waktu

(0)

Validasi (diisi

oleh PSMK)BulanNota Dinas

1212

Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran

Dokumen sumber :

Diisi oleh satker

- Nota dinas penyampaian laporan.

- Laporan Bulanan Satuan Kerja.

5.6.1 Jumlah laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu (a)

5.6.2 Total jumlah laporan bulanan yang disampaikan (b)

Penyampaian tepat waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya

Score IKU 5.6 = x 100 % = 100,00%


IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

No. IKU 5.7 Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh

F O R MU L I R ST A NDA R I NPU T I ND I KA T O R KI NE R J A U T A MA ( I KU )

J um la h Me d ia R e la t io n y a ng D ila k s a na k a n

Pe r io d e : T r iwula n I V T a hun 2016

Sa t k e r : BPK Pe r wa k ila n Pr o v ins i Ka l im a nt a n T e ng a h

No W a k t u Pe la k s a na a n U r a ia n Ke g ia t a n W o r k s ho p T ujua n W o r k s ho p Pe s e r t a W o r k s ho p Pe r s e nt a s e

V a lid a s i

( d i is i o le h

PS MK)

a b c d e f g

1 18 Februari 2016 Media Visit- Kalteng Pos;

- Palangka Ekspres

- Kasetlan, Kasubbag Humas dan TU, 2 Staf Subbag

Humas dan TU;

- Direktur KaltengPos, Pemred, Wapemred, Ketua

Dewan Redaksi, Sekretaris serta Pemred Palangka

Ekspres

0,5

2 29 Maret 2016

diiaksanakan

untuk menjembatani komunikasi

dan informasi antara BPK dengan

para pemillk

kepentingan, yaitu masyarakat

luas melalui media massa baik

cetak maupun elektronik.

Topik yang dibahas utamanya

adalah pelaksanaan tugas utama

BPK yaitu Kesiapan

Pemerintah Daerah Dalam

Menyusun Laporan Keuangan

Berbasis Akrual

mempererat tali silaturahmi Badan Pemeriksa

Keuangan dengan media masa, sekaligus untuk

membantu media dalam memahami

tugas, fungsi serta kinerja BPK, sehingga dapat

semakin akurat dan berimbang dalam

pemberitaan terkait BPK

Harian Kompas Kalimantan Tengah;

Banjarmasin Pos Kalimantan Tengah;

Palangka Express Kalimantan Tengah;

TV7 Kalimantan Tengah;

Detak Kalteng;

Tabloid Keadilan, Politik dan Korupsi;

Media Pemberantasan Korupsi;

Media Kalimantan;

Harian Dayak Pos;

Radar Sampit;

Borneo News;

Palangka Pos;

Harian Tabengan;

Harian Kalteng Pos;

RCTlTV Kalimantan Tengah;

MNCTV Kalimantan Tengah;

PermataTV Kalimantan Tengah;

ANTV Kalimantan Tengah;

TVOneKalimantanTengah

KepalaKantorLKBNAntaraKalimantanTengah

KepalaStasiunTVRlKalimantanTengah

KepalaStasiunRRlKalimantanTengah

PemredSampitOnline

KepalaStasiunNet TV

KepalaStasiunKompasTV

Pemredmenaranew.com

KepalaStasiunMetroTV

1

3 07 Desember 2016 Media Workshop

mempererat tali silaturahmi Badan Pemeriksa

Keuangan dengan media masa, sekaligus untuk

membantu media dalam memahami

tugas, fungsi serta kinerja BPK, sehingga dapat

semakin akurat dan berimbang dalam

pemberitaan terkait BPK

• Dayak Pos

• Permata TV Kalimantan Tengah

• Kalteng Pos

• Sampit Online

• TVRI Palangka Raya

• Menara News

• ANTV

• Harian Umum Tabengan

• Radar Palangka

• Tabloid KPK

• Kompas TV Kalimantan Tengah

• Borneo News

• Antara TV

• TV One

• Banjarmasin Post

• LKBN Antara

• RRI

• Palangka Ekspres

• Harian Kompas

• ANTV Kalimantan Tengah

1

4 07 Desember 2017 Media Visit

Live Talkshow di stasiun TVRI Palangka

Raya yang mengambil Tema : “Peranan

BUMD dalam pembiayaan

pembangunan pemerintah daerah untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat ”.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah, Ir. R Cornell Syarief P,

M.M, Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera

Kotawaringin Barat, Subandi, Sekretaris

Daerah Kabupaten Sukamara, H. Sumantri,

Kasetlan, Kasubaud Kalteng I dan II dan

Kasubag Humas dan TU Kalan

0,5

3 3

F o r m ula

( 1 x a ) + ( 0 .8 x b ) + ( 0 .5 x c )

5.7.1. Jumlah media workshop/editor forum (a)

5.7.2. Jumlah siaran pers/konferensi pers (b)

5.7.3. Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara (c)

S c o r e I KU 5 .7 = 3

Pe nje la s a n Pe nc a p a ia n Kine r ja T a huna n Diisi oleh Satker

Do k um e n s um b e r :

1. Proposal

2. RAB

3. Notulen

4. Daftar Hadir


IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

No. Indeks 5.8 Paraf





Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana



No. Nama Ruang Sarana Yang Tersedia Sarana Sesuai Standar

Rata-rata % Standar

Pemenuhan

Kuantitas

Pembulatan Rata-rata

Persentase StandarPrasarana Yang Tersedia Jumlah Sub Ruang

Prasarana

Sesuai Standar

Rata-rata % Prasarana

Pemenuhan Kuantitas

Pembulatan Rata-rata

Persentase Standar

Validasi (diisi

oleh PSMK)

a b c d e f g h

1 Ruang Kepala Perwakilan 73,00 73,00 100,00% 100% 173,77 5,00 143,00 121,52% 100%

2 Ruang Eselon III 132,00 108,00 122,22% 100% 252,65 6,00 102,00 247,70% 100%

3 Ruang Eselon IV 111,00 108,00 102,78% 100% 125,90 9,00 81,00 155,43% 100%

4 Ruang Staf 355,00 249,00 142,57% 100% 524,67 9,00 295,00 177,85% 100%

5 Ruang Rapat 83,00 81,00 102,47% 100% 142,40 4,00 88,00 161,82% 100%

6 Lobi 10,00 10,00 100,00% 100% 88,75 1,00 15,00 591,67% 100%

7 Perpustakaan 43,00 16,00 268,75% 100% 74,90 1,00 60,00 124,83% 100%

8 Ruang Khasanah (Ruang Brankas) 2,00 2,00 100,00% 100% 7,25 1,00 7,00 103,57% 100%

9 Aula 216,00 64,00 337,50% 100% 414,00 3,00 100,00 414,00% 100%

10 Pantry 8,00 3,00 266,67% 100% 6,00 1,00 6,00 100,00% 100%

11 Ruang Istirahat Satpam 6,00 4,00 150,00% 100% 12,50 1,00 20,00 62,50% 62,50%

12 Ruang Mandi/ Toilet 74,00 30,00 246,67% 100% 126,75 16,00 45,00 281,67% 100%

13 Ruang Arsip 25,00 25,00 100,00% 100% 144,00 1,00 100,00 144,00% 100%

14 Ruang Genset 8,00 3,00 266,67% 100% 48,00 1,00 48,00 100,00% 100%

15 Ruang Tidur Mess 5,00 5,00 100,00% 100% 12,50 1,00 20,00 62,50% 62,50%

16 Ruang Makan Mess 16,00 55,00 29,09% 29,09% 25,00 1,00 50,00 50,00% 50,00%

17 Ruang Tamu Mess 2,00 2,00 100,00% 100% 40,00 1,00 30,00 133,33% 100%

18 Gudang Persediaan 3,00 3,00 100,00% 100% 25,87 1,00 25,00 103,48% 100%

19 Kendaraan Operasional Jabatan Kalan 2,00 1,00 200,00% 100% 0,00% 0,00%

20 Kendaraan Roda 2 4,00 5,00 80,00% 80,00% 0,00% 0,00%

21 Kendaraan Roda 4 5,00 3,00 166,67% 100% 0,00% 0,00%

22 Rumah Jabatan Eselon 2 40,00 31,00 129,03% 100% 388,00 15,00 120,00 323,33% 100%

23 Rumah Jabatan Eselon 3 17,00 19,00 89,47% 89,47% 105,00 10,00 70,00 150,00% 100%

24 Rumah Jabatan Eselon 4 16,00 16,00 100,00% 100% 78,00 8,00 50,00 156,00% 100%

JUMLAH 95,77% 94,05%

Formula

(a + b) / 2

5.8.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar (a)

5.8.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar (b)

SARANA PRASARANA


IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi

Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

No. IKU 6.1 Paraf





Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa



PEMERIKSA (Standar = 40 Jam Diklat)

TW I TW II TW III TW IV

Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30

Diklat Pemeriksaan Khusus

Bencana29 s.d 31 Agustus 2016 30 1/DPK-PKN/P-BENCANA/JKT/08/2016

Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis

Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 43/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016




Diklat Jabatan Fungsional

Pemeriksa Angkatan XXIII6 Maret s.d 4 Juni 2016 520

Diklat Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa25 s.d 29 Juli 2016 45 3/DPK-LBG/PBJ/YOG/7/2016



Diklat SAK 31 Januari s.d 6 Februari

2016 70

Diklat Anggota Tim Senior13 September s.d 4

Oktober 2016 190



Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 22/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016

Diklat ATS 22 Agustus s.d 9

September 2016 190



Diklat Pemeriksaan LKKL Berbasis

Akrual11 s.d 15 Januari 2016 50 6/DPK-PKN/Pem.LKKL-A/JKT/01/2016

Pemeriksaan Infrasturktur

Sumber Daya Air26 s.d 27 Juli 2016 50 8/DPK-PKN/PI-SDA/JKT/07/2016


Diklat Media Handling 20 s.d 23 Maret 2016 20 11/DPK-LBG/MH/YOG/3/2016

Diklat Fotografi 1 s.d 2 Juni 2016 20 07/DPK-LBG/FTGR/YOG/6/2016

TABK Excell 1-3 Februari 2016 30

Diklat Pemeriksaan Perbankan26 September s.d 30

September 2016 50




Workshop persiapan

Pemeriksaaan LKPP/KKL7 s.d 8 Januari 2016 20 260/DPK-PKN/W-LKPP-LKKL/JKT/01/2016

Workshop Pemeriksaan tematik 28 November 2016 10 13/DPK-PKN/W-Kinerja/JKT/12/2016

Workshop Pemeriksaan tematik 23 November 2016 10

Waktu Pelaksanaan Diklat NO NAMA PEGAWAI NIP Status

Pegawai Nama Diklat

Jumlah jam pelatihan (tidak kumulatif) No. Sertifikat

Jumlah Jam Pelatihan

(Akumulasi)

KET

(diisi periode mutasi

keluar)

Memenuhi Standar Jam

Diklat

Validasi (diisi

oleh PSMK)

1 Addin Yunandar Alif 198101292007081001 PNS 60

1

1

1

1

40

70

565

300

12 Agus Setiawan 197008231999031002 PNS

3 Antonio Inoki 197610242002121002 PNS

1

1

1

1

0

1

1

1

1

40

80

70

40

40

220

40

100

30

5 Aulia Rahman 198602202011051001 PNS

6 Bandoro Purnadi Marsum 198803112012111001 PNS

7 Carlos Leo 198307312011051001 PNS

4 Apres Wiweko 198705272009011004 PNS

198411052011051001 PNS

10 Christine Cinintya

8 Cendy Avrian 198208302008081002 PNS

9 Chandra Wemy Kurniawan

198610142010052001 PNS

11 Dewi Saktianingrum 198810012015022001 PNS

12 Dimas Septianto 198709272009011002 PNS

13 Dony Hernawan 198204302008081001 PNS

14 Edi Sunyoto 197310211994031003 PNS



Pegawai Nama Diklat



(Akumulasi)

KET


keluar)


Diklat

Validasi (diisi

oleh PSMK)




2016 70





Diklat Peran Anggota Tim Senior

(ATS)7 s.d 25 November 2016 150

Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa

Angkatan XXIII

6 Maret s.d 4 Juni 2016 520719/K/X.3/STSP/08/2016

Diklat Pemeriksaan BLU/BLUD 3 s.d 5 Agustus 2016 30 12/DPK-LBG/BLUD/YOG/8/2016

Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 11/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016

Diklat Peran Ketua Tim Senior

(KTS)

19 September s.d 7

Oktober 2016 120 0697/29/KTS-XXIII/BPK-RI/12/2016




Diklat Effective Leadership 4 s.d 6 April 2016 30 12/DPK-LBG/EL/YOG/4/2016

Diklat Manajemen Kinerja 20 s.d 22 April 2016 30 8/DPK-LBG/MK/YOG/4/2016




Diklat Penulisan Pendapat Hukum 27 s.d 31 Maret 2016 30


Diklat Penulisan Pendapat Hukum31 Oktober s.d 2 November

201630 14/DPK-LBG/PPH/JKT/11/2016





Diklat Korespondensi dan Tata

Naskah Kedinasan28 s.d 29 Juli 2016 20

Diklat Pengelolaan dan

Penatausahaan Barang Milik

Negara

27 s.d 30 September 2016 40 116/DPK-LBG/PP-BMN/JKT/9/2016

Diklat Pelayanan Prima

Kesekretariatan14 s.d 15 November 2016 20 14/DPK-LBG/PPK/JKT/11/2016

Diklat Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa21 s.d 25 November 2016 50 21/DPK-LBG/MP/JKT/11/2016


Diklat Penulisan Laporan

Pemeriksaan Keuangan28 s.d 29 November 2016 20 11/DPK-PKN/PLPK/YOG/11/2016




Diklat Pemeriksaan Infrastruktur

gedung dan bangunan14 s.d 18 November 2016 50 16/DPK-PKN/PIGB/YOG/11/2016

Diklat Manajemen Kinerja 20 s.d 22 April 2016 30

Diklat Pemeriksaan Sistem

Teknologi Informasi &

Komunikasi

1 s.d 5 Agustus 2016 50 16/DPK-LBG/PSTIK/YOG/8/2016



90

40

1

1550

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

120

80

120

130

0

70

1

140

220

40

170

50

198606032011051001 PNS

15 Eli Sugiantini 197002031999032003 PNS

16 Em Zaki Umarak 198512062007011003 PNS

18 Fadjar Prajitno 197104052000031003 PNS

17 Ery Kurnia Ady Wibowo

199302072015021002 CPNS

19 Gusti Chrisanti Dewi 197110312000032001 PNS

20 Hamiduddin Arief Kaenong 198612252012111002 PNS

23 I Gede Wiprada Pasupati 198211172008081001 PNS

21 Hendro Sulistyo 196902211996031002 PNS

22 Heru Setiawan

24 Irma Siti Maryamah 198903162015022001 CPNS

25 Irmawan 197006271999031006 PNS

26 Irwan Safari 197303292002121002 PNS

27 Joni Agung Priyanto 197201242000031002 PNS

28 Kania Putri Noveria 198911272012112003 PNS



Pegawai Nama Diklat



(Akumulasi)

KET


keluar)


Diklat

Validasi (diisi

oleh PSMK)





Diklat Master of Ceremony 2 s.d 5 Maret 2016 20 14/DPK-LBG/MC/YOG/3/2016

Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 14/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016











Diklat Teknik Sampling 4 s.d. 6 April 2016 30 21/DPK/TSA/MKS/04/2016

Diklat Penentuan Area Kunci 11 s.d 12 Agustus 2016 20 17/DPK-PKN/PAK/YOG/8/2016


Jalan dan Jembatan

26 September s.d 30

September 2016 50 14/DPK-PKN/PIJJ/YOG/9/2016

Diklat Pemeriksaan Investigatif 8-9 September 2016 20 13/DPK-PKN/TPABPI/JKT/09/2016






Oktober 2016 190


Jalan dan Jembatan

26 September s.d 30

September 2016 50 17/DPK-PKN/PIJJ/YOG/2016

Diklat Aplikasi Sistem Informasi

Pemantauan Tindak Lanjut14 Oktober 2016 10 213/DPK-LBG/SI-PTL/JKT/10/2016




Diklat Peran Ketua Tim Senior

(KTS)

17 Oktober s.d 4 November

2016150




Diklat Penulisan Laporan

Pemeriksaan Investigatif3 s.d 4 November 2016 20



Diklat Oracle Database Batch III28 Februari s.d 5 Maret

2016 50 IV/201603-00099


(ATS)

17 Oktober s.d 4 November

2016150

1

1

40

100

1

1

1

1

1

1

1

220

90

240

70

70

190

40

120

60

1

1

1

230

29 Kartiko Ardi Nugroho 198704212011051001 PNS

30 Khalimatus Sodiyah 199109042015022002 PNS

31 M. Bahendra Bachti 197805022002121004 PNS

32 Machrul 196805241998031003 PNS

33 Mangiring Silalahi 198904132014031005 PNS

34 Marshal Pandapotan 197010141998031003 PNS

35 Mochamad Zamroni 198709302015021001 CPNS

198010152005012006 PNS

37 Noor Ivana 198105312007082001 PNS

39 Oktono Batubara 196510191997031001 PNS

36 Neli Afriani 198704052011052001 PNS

38 Octiva Dwi Indayati

40 Rakhmat Alfian 198711142014031003 PNS



Pegawai Nama Diklat



(Akumulasi)

KET


keluar)


Diklat

Validasi (diisi

oleh PSMK)




Oktober 2016 190



























Diklat ATS Angkatan LII Tahun

2016

17 Januari s.d 6 Februari

2016 190 1542/10/ATS-LII/BPK-RI/03/2016




Diklat Anggota Tim Senior22 Agustus s.d 9

September 2016 190

Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa

Angkatan XXIV

6 Maret s.d 4 Juni 2016 5200906/11/JFP-XXIV/BPK-RI/08/2016



52 Wahyudi Fajrin 198706302006041001 PNS 1520

1

1

190

40

70

230

190

40

40

70

1

190

1

1

1

1

1

230

260

1

1

1

40 Raymond Pardomuan 198910192012111001 PNS

42 Resitya Nadia Kurniani 199104062014032002 PNS

43 Revi Aulia Mitranda 198212152007081001 PNS

44 Rohullah Aji Wicaksono 198606222009061001 PNS

45 Rudyana 196812301996031003 PNS

46 Sandi Andriansyah 198403272011051001 PNS

47 Syahbana Prio Handoko 198505182010051001 PNS

48 Taufik Nasrudin 199107222015021001 CPNS

49 Tommy Okisatria 198410052007081001 PNS

50 Vannie Januaresti 198701172008012001 PNS

51 Wahyu Bangkit Setyaji 198701262011051001 PNS



Pegawai Nama Diklat



(Akumulasi)

KET


keluar)


Diklat

Validasi (diisi

oleh PSMK)





2016 50

Diklat Anggota Tim Senior22 Agustus s.d 9

September 2016 190








Diklat Pemberian Keterangan Ahli 2 s.d 4 November 2016 30

4.350 230 1.665 1.450

50 50 52 56

48 2 13 10

96,00% 4,00% 25,00% 17,86%

Formula

54

56


Dokumen sumber :

Diisi oleh satker

1. Bezzeting pegawai

2. SK Mutasi

3. Nota dinas penempatan

4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:

a. Pusdiklat

b. Biro SDM

c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh kepala satker Eselon II

Score IKU 6.1 = x 100 % = 96,43%

54

55 Yusuf Agil Pamungkas 198703092012111001 PNS 190

56 Zaenal Arifin

1

Jumlah Pegawai Pemeriksa

Jumlah Diklat Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Diklat

Persentase Diklat Pemeriksa yang memenuhi Standar Jam Diklat

(a/b) X 100%

6.1.1 Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam diklat standar (40 JP) (a)

6.1.2 Total jumlah pemeriksa (b)

JUMLAH JAM PELATIHAN PEMERIKSA

7.695

70198112292007081001 PNS

54Wijang Priyambodo Ebta

Yolanda197910052011051001 PNS 280

53 Welliya Elfajri

1

198201292008081002 PNS

1

100 1


IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam

Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

No. IKU 6.2 Paraf




FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Jam Pelatihan per Pegawai (Triwulanan)Periode : Triwulan IV Tahun 2016


A. Pegawai Non Pemeriksa (Standar : 20 Jam Diklat)


Diklat Effective Leadership 4 s.d 6 April 2016 30 2/DPK-LBG/EL/YOG/4/2016

Diklat Perencanaan Strategis 2 s.d 4 Mei 2016 30

Diklat Penjaminan Mutu Pemeriksaan 24 s.d 27 Mei 2016 20

Diklat Penulisan Naskah Pidato 1 s.d 2 Desember 2016 20


Diklat Pemeriksaan Investigatif 25 s.d 29 April 2016 50 4/DPK-PKN/P.INVESTIGATIF/JKT/04/2016

Diklat Aplikasi Perkantoran di BPK 4 - 8 April 2016 50 14/DPK-LBG/AP/YOG/4/2016Pelatihan Elemen perilaku dalam

simulasi dan integrasi dalam expert

system

22 - 23 Juni 2016 20 1223.GS.6.2016

Diklat SISDM dan SAPK 3 - 5 Oktober 2016 30 76/DPK-LBG/SIB-SDM/JKT/10/2016


Diklat Fraud Control System (FCS) 21 s.d 26 Februari 2016 40 02/DPK-LBG/FCS/YOG/2/2016

Diklat Legal Drafting 9 s.d 10 Mei 2016 20 04/DPK-LBG/LD/YOG/5/2016

Diklat Pim IV (50 JP tidak masuk

hitungan IKU)

19 September s.d 23

September 2016Diklat Pengelolaan dan Penatausahaan

Barang Milik Negara27 s.d 30 September 2016 40 114/DPK-LBG/PP-BMN/JKT/9/2016

Diklat Perencanaan strategis 16 s.d 18 Mei 2016 30 4/DPK-LBG/PS-II/JKT/05/2016


Diklat Sistem Aplikasi di Bidang

Keuangan25 s.d 27 April 2016 30 4/DPK-LBG/SABK/JKT/4/2016


Diklat Alih Media Digital 14 s.d 17 Maret 2016 20

Diklat Event Management 25 s.d 26 april 2016 20 12/DPK-LBG/EM/YOG/4/2016

Diklat Pengenalan Sharepoint 24 s.d 26 Mei 2016 30


Diklat SISDM dan SAPK 3 - 5 Oktober 2016 30


1Ali Wardhana

Mochammad Suharyanto 197009091998031006 PNS

1 196902191994031002 PNS 100

Waktu Pelaksanaan Diklat

Jumlah jam pelatihan diklat (tidak kumulatif)

No. Sertifikat

Jumlah Jam

Pelatihan

(Akumulsi)

KET

(diisi periode

mutasi keluar)

Memenuhi

Standar Jam

Diklat


PSMK) NO NAMA PEGAWAI NIP

Status

Pegawai Nama Diklat

12 Hartini 198512262003122001 PNS

13 Lena Arindriana

2

6 Aliansyah 197105081997031004 PNS

198609172005012001 PNS

Arni Oktarini 198410012009062001 PNS

8

3 Eko Setyo Nugroho 196911181995031001 PNS

4 Bambang Budi Purwanto

Pandji Oetomo 197412251995111001 PNS

Eko Wahyu Nur Hutami

10 Asep Kurniawan 198606262008011003 PNS

11

9

7 Andrie Cahyo Purnomo 198005082006041003 PNS

50

5 Guntur Yulianto 197807162006041003

0

40 1

170

1

198708042011052001 PNS

PNS

196310031995011001 PNS

1

0

70 1

1

1

40

40

1

60

70 1

100 1

70

40 1

TW I TW II TW III TW IV Waktu Pelaksanaan Diklat

Jumlah jam pelatihan diklat (tidak kumulatif)

No. Sertifikat

Jumlah Jam

Pelatihan

(Akumulsi)

KET

(diisi periode

mutasi keluar)

Memenuhi

Standar Jam

Diklat


PSMK) NO NAMA PEGAWAI NIP

Status

Pegawai Nama Diklat

sertifikasi ahli K3 umum 9 s.d 21 Mei 2016 120 10/DPK-LBG/K3UMUM/JKT/05/2016

Diklat Keprotokolan 7 s.d. 8 April 2016 20 24/DPK-LBG/KP/JKT/4/2016



Diklat Penganggaran Berbasis Kinerja 28 s.d 30 November 2016 30



Diklat SISDM dan SAPK 3 - 5 Oktober 2016 30

Diklat Konseling 28 Februari s.d 3 Maret 2016 30 19/DPK-LBG/KONSELING/JKT/3/2016


90 890 60 14030 29 25 20

3,00 30,69 2,40 7,003,00 33,69 36,09 43,09

10,00% 65,52% 4,00% 20,00%

10,00% 75,52% 79,52% 99,52%

Formula

18

20


Dokumen sumber :

Rata-rata Jam Diklat

JUMLAH JAM PELATIHAN PEGAWAI

1. Bezzeting pegawai

2. SK Mutasi

3. Nota dinas penempatan

4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:

a. Pusdiklat

b. Biro SDM

c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh kepala satker Eselon II

JAM PELATIHAN PER PEGAWAI NON PEMERIKSA (Akumulatif)

Persentase Pegawai yang memenuhi Standar Jam Diklat

(a/b) X 100%

6.2.1 Jumlah pegawai yang memenuhi jam diklat standar (20 JP) (a)

6.2.2 Total jumlah pegawai (b)

x 100 % = 90,00%

JUMLAH PEGAWAI

Diisi oleh satker

1180 18

Score IKU 6.2 =

17 Sitti Rafinah 197901132008082001 PNS

198005242007011001 PNS

16 Nurul Latifah 198501242006042001 PNS

14 Moniq Adinafa 198809122011051001 PNS

15 Muys

18 Triana Wahyuning Astuti 198203172008082001 PNS

20 Yudhi Sishandoko 197902032008081001 PNS

19 Yeni Mengkuningtyas 198708112011052001 PNS

120 1

60 1

0 0

70 1

40 1

70 1

70 1


IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di


No. IKU 7.1 Paraf





Tingkat Kinerj a Implementasi Anggaran


Satker : Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah

Nomor Tanggal

a b c d e f g h i j1 Januari 86/ND/X.4/04/2016 25 April 2016 7,36% 45,92% 2,20% 63,64% 17,59%2 Februari 86/ND/X.4/04/2016 25 April 2016 10,75% 48,95% 4,39% 47,00% 18,45%3 Maret 86/ND/X.4/04/2016 25 April 2016 18,45% 55,44% 15,03% 51,39% 26,89%4 April 97/ND/X.4/05/2016 13 Mei 2016 26,11% 56,27% 21,34% 53,75% 32,21%5 Mei 121/ND/X.4/06/2016 15 Juni 2016 26,11% 56,27% 21,34% 53,75% 32,21%6 Juni 47,74% 62,77% 38,24% 45,58% 46,13%7 Juli 51,29% 65,14% 44,60% 53,30% 51,10%8 Agustus 57,91% 57,52% 48,43% 48,36% 52,79%9 September 65,97% 58,81% 62,79% 65,36% 63,22%

10 Oktober 74,37% 59,97% 66,12% 61,55% 66,92%11 November 80,71% 61,05% 74,43% 45,09% 70,94%12 Desember 95,62% 73,63% 100,00% 51,84% 89,28%

Formula


Dokumen sumber :

Konsistensi antara

Perencanaan dan

Implementasi

Pencapaian

KeluaranEfisiensi

Tingkat Kinerja

Implementasi

Anggaran

Diisi oleh satker

(28,6% x a) + (18,2% x b) + (43,5% x c) + ( 9,7% x d)

7.1.1. penyerapan anggaran (a)

7.1.2. konsistensi antara perencanaan dan implementasi (b)

7.1.3. pencapaian keluaran (c)

7.1.4. efisiensi (d)

(Nilai untuk masing-masing indikator akan dihitung oleh Biro Keuangan)

Score IKU 7.1 = 89,28%

- Nota dinas penyampaian laporan.

- Laporan Bulanan Satuan Kerja

No

Hasil Penilaian dari Biro Keuangan NilaiValidasi (diisi

oleh PSMK)BulanNota Dinas Penyerapan

Anggaran

DAFTAR - Audit Board of Indonesia · Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Documents