Corrective Actions untuk Darurat DAS - tanah.ub.ac.id · Degradasi lahan akan mendistorsi siklus air dan berdampak pada ... HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI HUTAN KONSERVASI AREA ...

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANANDirektorat Jenderal Pengendalian DAS dan HutanLindung

Corrective Actions untuk Darurat DAS

Ir. IB Putera Parthama, M.Sc., Ph.D - Dirjen PDASHL

INDONESIA TERSUSUN ATAS MATERIAL DENGAN POTENSI DEGRADASI TINGGI laju sedimentasi tinggi

Deforestasi mengkselerasi terjadinya degradasi lahan.Degradasi lahan akan mendistorsi siklus air dan berdampak pada

ketahanan air dan pangan

Tahun

Deforestasi1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011 2011-2014 2015-2017

Nasional 1,87 3,51 1,08 1,17 0,83 0,45 0,63 0,65

Hutan 1,37 2,83 0,78 0,76 0,61 0,32 0,38 0,45

Non Hutan 0,5 0,68 0,3 0,41 0,22 0,13 0,25 0,21

GRAFIK DEFORESTASI PER TAHUN

(dalam juta Ha)Sumber data: Ditjen PKTL

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nasional Hutan Non Hutan

1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011 2011-204 2015-2017

PENGARUH PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN (HUTAN BERKURANG)

TERHADAP ALIRAN PERMUKAAN DAN SEDIMENTASI DI DAS CITARUM

(debit puncak dan sedimentasi meningkat, debit minimum berkurang)

Sumber: Suharnoto et al., 2013

7%40%

Maluku: 687,496

Papua: 975,811 Kalimantan:

2,863,472

Jawa: 2,128,680

Balinusra: 953,608

Sulawesi: 1,849,636

Sumatera: 4,547,746

LAHAN KRITIS TAHUN 2018 SELUAS 14 Juta Ha

LAHAN KRITIS(Kategori Kritis dan Sangat Kritis)

Pulau Luas (ha)Bali Nusa Tenggara 953.608Sumatera 4.547.746Kalimantan 2.863.472Sulawesi 1.849.636Jawa 2.128.680Papua 975.811Maluku 687.496

Total14.006.450

6

Dampak Lahan Kritis

Kuantitas, Kualitas dan

Kontinuitas air

Lahan

Iklim

• Banjir

• Kekeringan

• Erosi &Sedimentasi

• ProduktivitasLahan• Bangunan Vital(DAM)

• Suhu

• CO2

• Distribusi CH

14,01 juta Ha

Lahan Kritis

KetersediaanSumatera

111. 01 x 109

m3/year

Kebutuhan 37.81 x 109

m3/year

KetersediaanJawa-Bali

31. 64 x 109

m3/year

Kebutuhan 100.92 x 109

m3/year

KetersediaanKalimantan

140. 01 x 109

m3/year

Kebutuhan 11.67 x 109

m3/year

KetersediaanNusa Tenggara

34. 79 x 109

m3/year

Kebutuhan 16.97 x 109

m3/year

KetersediaanPapua

350. 59 x 109

m3/year

Kebutuhan 0.39 x 109

m3/year

Ketersediaan 15. 46 x 109

m3/year

Kebutuhan 0.54 x 109

m3/year

Source: ICCSR, BAPPENAS, 2010

DEFISIT

HAMPIR KRITIS

HAMPIR KRITIS

SURPLUSSURPLUS

KRITIS

Kondisi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Indonesia Menurut Pulau

dan Gugusan Kepulauan

Source : ICCSR, BAPPENAS, 2010

7

Q

KEMAMPUAN RHL OLEH PEMERINTAH

Laju rehabilitasi

(± 200.000 Ha/Th)

Sumber: Ditjen PDASHLKLHK

T

Laju deforestasi

(± 479 ribu Ha/Th) Juli 2016-Juni 2017Sumber: Ditjen PKTLKLHK

Percepatan RHL

Th. 1990-2017

Luas

EVALUASI PROGRAM RHL

1. Peraturan dan kebijakan RHL tidak adaptif dengan perkembangan tuntutan untuk tujuan program RHL jangka panjang.

2. Pelibatan dan pemberdayaan lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monev RHL belum masih minim.

2. Pengendalian pelaksanaan RHL belum efektif.

2. Kemajuan teknologi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal

3. RHL hanya fokus ke program sektoral dan belum terintegrasi denganprogram pembangunan wilayah

CORRECTIVE ACTIONPENYELENGGARAAN RHL

1. Prioritasisasi: 15 DAS Prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana, DTA dam/waduk.

2. Bukan sebatas menanam: tetapi membangun hutan, menyelamatkan DAS – aspek pemeliharaan pasca tanam, intensifikasi pengawasan/monitoring, ada pemangku

3. Peran swasta (PPP, Reklamasi, Rehab DAS oleh IPPKH)

4. Peran masyarakat: akomodasi kepentingan masyarakat

5. Koordinasi lintas sektor

6. Pemanfaatan teknologi

7. Perubahan peraturan dan tata-cara dan kelembagaan

Sasaran RHL

Kerawanan Limpasan

LahanKritis (dikurangi

RHL)

Morfologi DAS

RTRWdan TGHK

Kawasan Hutan(KPH) Semua Fungsi

Areal KPHTidak Dibebani Izin

PS (HKN, HD,dll)

Areal KPHBerizin

Luar KawasanHutan (APL)

Izin Lain

Agroforestry (APBN Insentif)

Reboisasi (Perusahaan)

Kawasan Lindung Kawasan Budidaya

Reboisasi/Agroforestry (APBN)

Agroforestry (APBD Dll)

Agroforestry (APBD Dll)

ANALISIS DAMPAK (EKOLOGI, SOSIAL,EKONOMI)

Skema kegiatan, sumber dana, dan targettahunan RHL pada masing-masing fungsi Kawasan (HK, HP,

HL)

Kerangka Kerja

Penyelamatan

DAS

Sasaran RHL tahun 2019-2030

Hutan Konservasi;880.772 Ha

Hutan Lindung;

2.379.371 Ha

Hutan Produksi;

5.109.936 Ha

Kawasan Budidaya;

2.763.383 Ha

Kawasan Lindung;2.234.657 Ha

APL

APL

17%

21%

6%

18%

38%

Total: 13.368.120 Ha

Tahun 2018: non gambut & mangrove, savana, lahan basah (sawah, rawa), lereng < 15%,

Lahan kritis : 2011 = 27,1 jt ha; 2013 = 24,3jt ha

HUTANLINDUNG;2.428.335

HUTAN

KONSERVASI

;

HUTANPRODUKSI;

5.069.997AREA

PENGGUNAANLAIN;

4.998.040

RHL2019-2030

171,450

262,765 262,765

129,630 129,630 129,630 129,630

242,567 242,567 242,567 242,567 242,567

30,295

599,932 599,932

344,163 344,163 344,163 344,163

492,637 492,637 492,637 492,637 492,637

24,255

60,812 60,812

54,465 54,465 54,465 54,465

102,741 102,741 102,741 102,741 102,741

-

624,508 624,508

231,049 231,049 231,049 231,049

564,966 564,966 564,966 564,966 564,966

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0

HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI HUTAN KONSERVASI AREA PENGGUNAAN LAIN

877.446

(dalam Ha)

TARGET LUASAN

(dalam Ha)

TARGET LUASAN Per Fungsi Kawasan

TARGET DAN SASARAN 2019-2021

3.306.336Hadalam Kawasan: 2.057.319 Ha, luar Kawasan: 1.269.017Ha.

DAS Prioritas

Waduk

DAS RawanBencana

Danau prioritasI

15

65

9

15

Tahun Luas Sumber Dana

2019 226.000 Ha APBN

2020-2021 927.000 Ha APBN

2020-2021 904.319 Ha (Kawasanberizin) Perusahaan Pemegang Izin

2019-2021 1.269.017 Ha (APL) APBD dan lainnyaProvinsi

TARGET DAN SASARAN 2022-2025

3.037.227Hadalam Kawasan: 2.113.031Ha, luar Kawasan: 924.196Ha.

93 DAS Prioritas

15 Danau prioritasII

Tahun Luas Sumber Dana

2022-2025 1.495.008 Ha APBN

618.023 Ha (Kawasanberizin) Perusahaan Pemegang Izin

924.196 Ha (APL) APBD dan lainnyaProvinsi

TARGET DAN SASARAN 2026-2030

7.024.557Hadalam Kawasan: 4.199.730 Ha, luar Kawasan: 2.824.828 Ha.

Di Luar 108

DAS Prioritas

Sisa

Laha n

Kritis

Tahun Luas Sumber Dana

2026-2030 2.992.370 Ha APBN

1.207.360 Ha (Kawasanberizin) Perusahaan Pemegang Izin

2.824.828 Ha (APL) APBD dan lainnyaProvinsi

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rencana Reklamasi per Tahun(2019-2030 dalam Ha)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rencana Reklamasi Kumulatif Tahun 2019-2030 (dalam Ha)

Reklamasi2019-2030

TARGET LUASAN

Sumber : Dit. KTA PDASHL th 2018

1. Karakteristik lokasi kegiatan

(bekas tambang dan sarana prasarana,dsb)

2. Jenis kegiatan: inventarisasi, penetapan, perencanaan danpelaksanaan

3. Penataan lahan: penutupan lubang bekas tambang, penataanpermukaan,

stabilisasi lereng, penaburan topsoil

4. Pengendalian erosi dan limbah: bangunan KTA,covercrops

5. Revegetasi: penanaman pohon (minimal 40%TUL)

6. Pengembangan sosial ekonomi: pelibatan masyarakat sebagai pendukung

dan pelaku

Kriteria Standar Reklamasi Hutan

Kriteria standar RHL:

TUGASPOKOK

• Pemerintah Pusat• PemerintahProvinsi

(Dinas, UPT, KPH)

• PemerintahKab/Kota

DENGANIZIN

• PemegangIzin/Hak

KELEMBAGAAN RHL

Pemahamansistem

tenurial

Pemberdayaan Masyarakat dan KapasitasKelembagaan

Penerapan Sistem Insentif

Pendekatan Partisipatif

Transparansi danAkuntabilitas

Andil Biaya (CostSharing)

Penguatan Kapasitas

- Tim Koordinasi RHL Forum DAS,

MKTI, FRHLBT,dll

- Lembaga penelitian non

pemerintah (CIFIR, ICRAF,Biotrop)

- Lembaga Swadaya Masyarakat,

Swasta,

BUMN/BUMD/BUMS/BUMDes

- Perguruan Tinggi

- Dinas Kehutanan

- Dinas PertanianPerkebunan

- Dinas Pertambangan

- Dinas PUPR

- Dinas LH

- BPDASHL, BPTH, BPSKL,

Balai Taman Nasional, BKSDA,BPHP

- BBWS

- KPH

Organisasi Penanggung Jawab dan Pelaksana

NASIONAL

- Ditjen PDASHL, PSKL, KSDAE,

PHPL, Litbang, PP2SDM,KemenLHK

- Kemen Pertanian

- Kemen PUPR

- Kemen ESDM

- Kemen Dagri

- Kemen Pertanahan/ATR

- Kemen Des

- Bappenas

PROVINSI

LembagaTerkait

Memberi dukunganagar

masyarakat mampu

mengendalikan masa

depannya

Masyarakat dapatbelajar

sambil bekerja

Menerapkan prinsip-prinsip:

masyarakat sebagai pelaku dalam

siklus program, pengambil

keputusan, pendampingan, kepastian

hak dan kewajiban, kelembagaan

ditetapkan oleh masyarakat, menjaga

kelestarian fungsi hutan

(hayati dan budaya)

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Pemberian Kewenangan/

hak/aksesPeningkatan kapasitas, mendorong

andil masyarakat (cost sharing)

Masyarakat diberdayakan

(setara + mitra)

Meningkatkan posisi/status agarsama

dengan kelompok yanglain

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

.

RIAU

Desa: 724

Masy:

728.749

GORONTALO

Desa: 654

Masy:

141.776

ACEH

Desa : 1.680

Masy:

334.048

SUMSEL

Desa: 807

Masy:

454.491

SULBAR

Desa: 265

Masy:

303.372

SUMBAR

Desa: tad

Masy:

1.546.050

BENGKULU

Desa: 290

Masy:

157.849

KALSEL

Desa: 469

Masy:

214.782

DATA SEBARAN DESA DAN JUMLAH PENDUDUK SEKITAR KAWASAN HUTAN(pertimbangan pelibatan pembangunan kehutanan untuk peningkatan kesehatan DAS)

SUMUT

Desa: 2.727

Masy:

1.036.016

LAMPUNG

Desa: 509

Masy:

632.175

KEP RIAU

Desa: 162

Masy:

500.225

JAMBI

Desa: 434

Masy:

295.421

KALBAR

Desa: 797

Masy:

830.375

MALUT

Desa: tad

Masy:

470.445

SULTENG

Desa: 1.018

Masy:

872.386

SULUT

Desa: 654

Masy:

287.850

KEP BABEL

Desa: tad

Masy:

469.078

KALTENG

Desa: 1.010

Masy:548.99

9

KALTARA

Desa: 345

Masy:

149.164

KALTIM

Desa: 449

Masy:

519.229

BANTEN

Desa: 388

Masy:

488.429

D I Y

Desa: tad

Masy:

259.747

JABAR

Desa: tad

Masy:

3.413.272

JATIM

Desa: tad

Masy:

5.822.645

BALI

Desa: 204

Masy:

909.622

NTB

Desa: 326

Masy:

740.692

NTT

Desa: 1.286

Masy:

951.602

SULSEL

Desa: 981

Masy:

923.487

SULTRA

Desa: 623

Masy:

668.465

MALUKU

Desa: tad

Masy:

540.324

PAPUA

BARAT

Desa: tad

Masy:

337.256

PAPUA

Desa: tad

Masy:

1.027.541

TOTAL16.931 Desa

+ TAD32.447.851

orang

No JENIS KPH LUAS (Ha) *

1 KPHK 346.859

2 KPHL 796.681

3 KPHP 729.439

Total 1.872.979

WILAYAH KPH SASARAN RHL

BERPOTENSI BERMITRA DENGAN SWASTA

*) Areal KPH yang belum dibebani izin

Dampak RHL

• Penurunan debitbanjir

• Penurunan erosi dansedimentasi

• Peningkatan Carbon stock/Sequestration

• Peningkatan hasil kayu dannon-kayu

• Peningkatanpendapatan

• Penyerapan tenagakerja

• Kemauan dan kemampuan membuatbibit

• Menanam dan memeliharapohon

Ekologi

Ekonomi

Sosial

Indikator

Tindakan RHL

Q max(m3/detik) Erosi (ton/tahun)Sedimen*

(ton/tahu

n)

Sebelum 1.498,3 82.072.361 6.976.151

Sesudah 1.323,9 41.049.505 3.489.208

Penurunan 11,6% 49,98% 49,98%

*Sedimen yang masuk ke wadukJatigede

Tutupan Lahan DTA Waduk Jatigede, DAS Cimanuk Dengan Kegiatan RHL

Luas DTA: 146.646 Ha, Luas DAS: 371.448 Ha

67.414 HaLahan pertaniankering

dan kering campuran

30.611 HaRHLagroforestry

RHL seluas 13,38 juta Ha

JANGKA MENENGAH-

n)pika

PANJANG (5-20tahuSyahrir Yusuf, Jurnal KehutananTroHumida 4(2) Oktober 2011

Rp9.979.547/Ha/Th

Air

Rp2.579.512 /Ha/Th

Penyerapan Karbon

Rp7.347.128/Ha/Th

Ekowisata dan lain-lain

Rp52.907 /Ha/Th

Manfaat Ekonomi RHL

Kasus

HLSungai Wain

NB : Nilai manfaat ekonomi dihitung tanpa faktordiskonto

2,56 milyar ton

stok karbon

setara Rp153,6 triliun

1,04 milyar HOKSerapan tenaga kerja secara langsung

melalui pembibitan, penanaman, dan

pemeliharaan tanaman RHL(P2)

JANGKA MENENGAH-PANJANG (5-15

tahun) setelah penanaman

2,2 milyar m3

Nilai Pohon

setara Rp. 1.908 Triliun

1E+11

9E+10

8E+10

7E+10

6E+10

5E+10

4E+10

3E+10

2E+10

1E+10

0

42.702.572.930

94.698.198.479

16.076.572.551

42.800.368.278HUTAN LINDUNG 2.428.335

HUTAN PRODUKSI 5.069.997

HUTAN KONSERVASI 877.446

AREA PENGGUNAAN LAIN 4.998.040

(Luas dalam Ha)(Dalam Rupiah)

BIAYA RHL 2019-2030 PER FUNGSI KAWASAN

RINCIAN BIAYA RHL

• APBN Rp106,9 triliun

• APBD/masyarakat 42,8 Triliun

• Swasta pemegang izin Rp46,5Triliun

SUMBER PEMBIAYAAN RHL

Total Rp196,27 Triliun

• HLN

• Private Public Partnership

• CSR

Rp106,9TRp 42,8T

Rp 46,5T

Presentase Sumber Dana RHL

APBN

APBD/Masyarakat

Sumber dana lain yang bisa dipakai untuk RHL,

baik ke APBN maupun APBD:

TERIMA KASIH

KITA MEMIMPIKAN DAS YG SEHAT SEPERTI TERCERMIN DALAM FOTO INI

SEMOGA SEGERA TERWUJUD. TERIMAKASIH

No TutupanLahan

Volume Erosi(m3/Th)TotalErosi

(m3/Th)0 sd16

Ton/Ha/Th

>16 sd60

Ton/Ha/Th

>60 sd180

Ton/Ha/Th

>180 sd480

Ton/Ha/Th

>480

Ton/Ha/Th

1 Belukar 27 52.618 745 53.390

2 Hutan LahanKering Primer 8.686 28.935 37.622

3 Hutan LahanKering Sekunder 17.448 371.815 1.679.006 150.737 2.219.006

4 Hutan Tanaman 18.045 543.486 4.519.038 1.366.204 6.446.774

5 Pemukiman 457 457

6 Perkebunan 62.929 143.043 8.319 214.290

7 Permukiman 1 1

8 Pertanian LahanKering 174.284 4.131.670 52.848.538 57.154.493

9 Pertanian LahanKering Campur 104.254 104.254

10 Pertanian LahanKering Campuran 2.327 290.125 14.166.594 14.459.047

11 Sawah 116.098 522.640 4.510 643.249

12 Tanah Terbuka 739.562 739.562

13 TubuhAir 219 219

GrandTotal 116.801 619.437 1.189.032 10.762.883 69.384.208 82.072.361

SDR pada DAS dengan luasan >50.000 Ha :8,5%

Sedimentasi 6.976.151 Ton/Th

Laju Erosi Sedimentasi DTA Waduk Jatigede

(existing 2017)

No TutupanLahan

Volume Erosi(m3/Th)TotalErosi

(m3/Th)0 sd16

Ton/Ha/Th

>16 sd60

Ton/Ha/Th

>60 sd180

Ton/Ha/Th

>180 sd480

Ton/Ha/Th

>480

Ton/Ha/Th

1 Agroforestry 7.908 855.546 6.816.566 401.931 8.081.951

2 Belukar 27 52.618 52.645

3 Hutan LahanKering Primer 8.686 28.936 37.622

4 Hutan LahanKering Sekunder 17.448 371.814 1.679.007 150.737 2.219.006

5 Hutan Tanaman 18.045 543.374 4.518.127 1.366.204 6.445.750

6 Pemukiman 457 457

7 Perkebunan 62.929 143.043 205.972

8 Permukiman 1 1

9 Pertanian LahanKering 173.536 4.003.957 15.933.105 20.110.598

10 Pertanian LahanKering Campur 100.805 100.805

11 Pertanian LahanKering Campuran 2.327 255.783 2.893.122 3.151.232

12 Sawah 116.098 522.640 4.510 643.249

13 TubuhAir 219 219

GrandTotal 116.801 627.346 2.042.972 17.416.481 20.845.905 41.049.505

SDR pada DAS dengan luasan >50.000 Ha :8,5%

Sedimentasi 3.489.208 Ton/Th

Laju Erosi Sedimentasi DTA Waduk Jatigede

dengan perlakuan RHL

1. Inisasi Biji 2. Klon hasil inisaisi 3. Proses subkultur

4. Ekspan

5. Penanaman

eksplan dalam

media

6. Ruang Penyimpanan

Hasil subkultur

PERBENIHAN Program Pendukung Strategis RHL

PETA ZONA BENIH TANAMAN HUTAN INDONESIA

DATA LUASAN (Ha) SUMBER BENIH 11 JENIS TANAMAN YANG

BENIHNYA WAJIB DIAMBIL DARI SUMBER BENIH BERSERTIFIKAT (SK Menhut 707 Tahun 2013 dan SK MenLHK 396 Tahun 2017)

No Nama Jenis TBT TBS APB KBS KBK KP

1 Jati 509,11 414,95 15,00 0 1303,00 20,77

2 Gmelina 107,04 0,66 0 0 0 0,50

3 Mahoni 259,34 28,31 0 0 0 0

4 Jabon 106,40 0 0 0 0 0

5 Sengon 82,87 0 0 2,00 0 0

6 Kemiri 142,84 45,75 0 0 0 0

7 Cempaka 84,74 105,00 0 0 0 0

8 Gaharu 76,83 0,72 0 0 0 0

9 Pinus 492,57 58,00 0 287,90 0 0

10 Cendana 21,71 0 4,00 0 0 0

11 Kayu Putih 13,00 0,26 0 0 4,80 0Data Per Juli 2018Keterangan: TBT ( Tegakan Benih Teridentifikasi), TBS (Tegakan Benih Terseleksi), APB (Areal Produksi Benih), KBS (Kebun Benih Semai), KBK (Kebun Benih Klon), KP (Kebun Pangkas)

TEKNOLOGI PERBENIHAN DALAM MENUNJANG RHL

1. Teknik direct seeding dengan menggunakan teknologi pelet benihefektif untuk rehabilitas lahan kritis pada areal-areal yang sulitdijangkau.

2. Teknologi pelet benih untuk rehabilitasi lahan kritis (200 InovasiBLI tahun 2017, No. Unik 59).

3. Pengendalian karat puru pada sengon melalui penanganan benihdan bibit yang tepat (200 Inovasi BLI tahun 2017, No. Unik 61.

4. Teknik priming untuk meningkatkan daya tumbuh benih tanamanhutan (200 Inovasi BLI tahun 2017, No. Unik 62).

5. Penanganan benih generatif tanaman hutan (SNI 5006.12.2014)6. Teknologi kultur jaringan, cangkok, okulasi, stek pucuk, enten.7. Dan lain-lain.

Antara Lain :

Σ KPH Pra-UU 23

Σ KPH Pasca UU

23

Luas KPH berdasarkan

SK (Ha)b)

Σ SDM Pemda

Σ SDMa)

Pusat

Total SDM KPH

(Pemda+ Pusat)

Jumlah RPHJP KPH c)

522 321 84.824.888 9.522 2.777 12.299 189

a) SDM Pusat: Brigdalkarhutla Non PNS ,Pamhut (KLHK), Bakti Rimbawan 2015, 2016, 2017 & 2018b) Diluar Perhutani dan KPHKc) Rencana RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) KPHL 72 Unit dan 117 Unit KPHP

(Tahun 2018)

Sumber: Ditjen PKTL, 2018

KONDISI KPH (2018)

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (PENGELOLA SKALA TAPAK)

No SKEMA Total (Ha)

1 Hutan Desa (HD) 494.600,83

2 Hutan Kemasyarakatan (HKM) 256.346,67

3 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 236.906,90

4 KEMITRAAN 85.476,96

5 HUTAN ADAT 11.291,34

6 IPHPS 7.035,90

TOTAL 1.091.658,59

KONDISI PERHUTANAN SOSIAL (2018)

Sumber: Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (2018)

Prinsip-prinsip RHL

Sistem penganggaran multiyearsberkesinambungan

Kejelasan wewenang (siapa berbuatapa)

Pemahaman sistim tenurial

Andil biaya (costsharing)

Penerapan sistim insentif

Pemberdayaan masyarakat & kelembagaan

Pendekatan partisipatif

Transparansi danakuntabilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sosial

Ekonomi

Ekosistem

Kelembagaan

PolitikRHL mengakomodasi tekanan global sehingga menjadi peluang

dan memperoleh dukungan dan komitmen politik yang cukup

dalam penyelenggaraan rehabilitasi

RHL diharapkan mampu memberikan manfaat bagi

peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat

RHL ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan

masyarakat sekitar hutan

Dalam rangka pengelolaan DAS dengan memperhatikan

daya dukung lahan (land capability) dan kesesuaian lahan

(land suitability) serta memperhatikan keanekaragaman

jenis dan tingkat kerentanan terhadap hama penyakit

RHL perlu mendapat kepastian hukum untuk

menjamin kelangsungan penggunaan dan

pengelolaan lahan

Pendekatan RHL (PP. 76 tahun2008)

1. KawasanKepastian penanganan kawasan berdasarkan ekosistem berbasis DAS,

kejelasan status penguasaan lahan dan memperhatikan fungsikawasan

2. KelembagaanMeliputi SDM yang kompeten, organisasi yang efektif berdasarkan

kewenangan dan tata hubungan kerja, memperhatikan potensi lembagalokal,

pengelolaan informasi sumber daya hutan berbasisDAS

3. TeknologiPenerapan teknologi yang didasarkan pada kesesuaian lahan/tapaksetempat,

tingkat partisipasi masyarakat dan penyediaan input yangcukup.

Kriteria Standar RHL

MoU PenanamanKementerian Ristek Dikti•UNSYIAH, USU, IAIN PADANG,UNRI, UNIV.MARITIM RAJA ALI HAJI KEPRI, UNAND, UNSRI, UNIV. BENGKULU, UNIV.JAMBI, UNIV.BABEL,

UNILA, UNIV.SULTAN AGENG TIRTAYASA, UNPAD, ITB, UNES, UGM, UNS, UNTIDAR MAGELANG, UINSUKA, ITS, UNIV.UDAYANA, UNRAM, UNIV.NUSA CENDANA, UNIV.TJ.PURA, UNIV.PALANGKARAYA, UNLAM, UNMUL, UNIMA MANADO, UNSRAT, UNIV.NEG.GORONTALO, UNIV.TADULAKO, UNIV. SULBAR, UNHAS, UNIV.HALU ULEO, UNIV. PATIMURA, UNIPA PAPUA BARAT, UNIV.CENDRAWASIH

Kementerian Dikbud•SMPN 2 BLANG BINTANG, DISDIK PIDIE JAYA,SMP 1 MEDAN,SMA 2 MEDAN,DISDIK MEDAN,SMPN 1 PEKANBARU,SDI BINTANG

CENDIKIA PEKANBARU,SMPN 6 BATAM, SMPN 6 TJ.PINANG, SDN 15 TJ.PINANG,DIKNAS PADANG,SMKN 7 BENGKULU,ALAZHAR JAMBI,DIKNAS PALEMBANG,SMAN 7 BANDAR LAMPUNG,DIKNAS KOTA BOGOR, SMAN 2 JOGJA, SMAN 1 WONOSARI,MAN SIDOARJO, MAN 1 MOJOKERTO,SMAN 1 KUTA,SMAN 11 DENPASAR,SMAN 2 MATARAM,SMAN 2 PALANGKARAYA, SMAN 3 PALANGKARAYA, SMAN 4 PALANGKARAYA, SMAN 3 BANJARMASIN,SMA 1 KENDARI,SMAN 1 MANOKWARI

Kementerian Agama

•KEMENAG KAB.PIDIE, KANWIL KEMENAG PALEMBANG, GAB. PONPES JATENG DIY, KUA MOJOKERTO, PAROKI RAJA DAMAI MANADO, DEP.AGAMA MANOKWARI

CSR/Perusahaan

•PT.TIRTA SIBAYAKINDO, PT.NATARANG MINING, PT.TIV PLANT, PT.ASTRA INTERNASIONAL Tbk, PT. UNITED TRACTORS Tbk, PT.ASURANSI BUANA, PT.AQUA TIRTA INVESTAMA, PT. AGRO MENARA RAHMAD, PT. PAMA PERSADA NUSANTARA

Pemuka/Ormas/Lintas Agama

•Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Ponpes Hafalan Al Qur'an, Malang, Pondok Pesantren Qomarul Hidayah,PanitiaUpacara Sad Kertih Prov. NTB Th. 2014-2015, Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI), Yayasan Pondok Pesantren NurulHakim dan PPL Terpadu, Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NW Pancor Hasyim Asy'Ari Institut, Yayasan Darul Kamal An-NurPonpes Darunnadwah, Panitia Upacara Sad Kertih 2015-2016 Pura Mertha Jagat Nata