Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2
SISTEM AKUNTANSI
Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK
Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting
Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban
Relevan Andal
Dpt dibandingkan Dpt dipahami
Input Process Output
Formulasi Prosedur Transaksi
Bagan Akun
Standar
Pengaturan Kelembagaan
Hardware Dan
Software
Personil Terampil
Standar Akuntansi
HUBUNGAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
• Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah
Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah
disusun dengan mengacu pada pedoman umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan.
• Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
PUSAP (PASAL 6)
PMK No 238/PMK.05/2011
Tentang
PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
PMK 238/2011 - PUSAP
Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
disusun dalam rangka mewujudkan konsolidasi
fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara
nasional.
Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai
dengan SAP.
Laporan keuangan disusun melalui suatu sistem
akuntansi pemerintahan yang mengacu pada
pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.
PMK 238/2011 - PUSAP
• Pemerintah pusat menyusun laporan keuangan sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.
• Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD.
• Laporan keuangan dari: • Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
• Neraca
• Laporan Operasional
• Laporan Arus Kas
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Catatan atas Laporan Keuangan
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Menteri Keuangan menyusun sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah pusat yang mengacu pada Pedoman
umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
• Gubernur/bupati/walikota menyusun sistem akuntansi
pemerintah daerah yang mengacu pada Pedoman umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan.
• Sistem akuntansi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota.
• Sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada peraturan
daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan keuangan daerah.
PUSAP
PUSAP merupakan lampiran dari PMK
238/2011
Berlaku sejak tanggal ditetapkan
PUSAP
• PENDAHULUAN
• LAPORAN KEUANGAN
• BAGAN AKUN STANDAR
• PENDAHULUAN
• KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN
• PEDOMAN UMUM BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS
AKRUAL
• BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PUSAT
• BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH
• BAGAN AKUN STANDAR UNTUK KONSOLIDASI
• KERANGKA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM
» UU 17 Tahun 2003 :
» Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual
» bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP
» PP no 71 TAHUN 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
» Lampiran I tentang SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan
selambat-lambatnya tahun 2015.
» Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem
Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
TUJUAN PUSAP
» Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para
penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
» Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam
Pedoman Umum tidak menghalangi masing-masing entitas
pelaporan keuangan pemerintah untuk memberikan informasi
yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi
masing-masing entitas
» Menciptakan keseragaman dalam penerapan
perlakuan akuntansi dan penyajian laporan
keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di
antara laporan keuangan entitas pemerintah.
RUANG LINGKUP
• PUSAP berlaku untuk penyusunan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan :
– pemerintah pusat
– pemerintah daerah
– konsolidasian.
ACUAN PENYUSUNAN PUSAP
1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (ISAP).
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.
4. Jika PSAP memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintah.
GAMBARAN UMUM PUSAP
KETENTUAN LAIN-LAIN
KERANGKA DASAR
LAPORAN KEUANGAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
• Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-
hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai
dengan ketentuan dalam PSAP.
• Apabila PSAP belum, maka pemerintah harus menetapkan
kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan
menyajikan informasi:
– Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk
pengambilan keputusan; dan
– Dapat diandalkan, dengan pengertian: • mencerminkan kejujuran,
• menggambarkan substansi ekonomi dari dan tidak semata-mata
bentuk hukumnya;
• netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
• dapat diverifikasi;
• mencerminkan kehati-hatian; dan
• mencakup semua hal yang material.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pemerintah menggunakan pertimbangannya untuk
menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.
Dalam melakukan pertimbangan tersebut pemerintah
memperhatikan:
a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang
mirip dengan masalah terkait;
b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan
penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan
PSAP; dan
c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan
pemerintah pusat/daerah sepanjang konsisten dengan huruf a
dan b.
PENYAJIAN
Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar
Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas,
sedangkan kewajiban menurut urutan jatuh temponya
Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang
dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional
entitas dan kegiatan yang bukan tugas dan fungsinya.
Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan
penyajian sesuai komponen utamanya dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan
Menjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan
menggunakan ukuran kualitatif.
• Perubahan akuntansi wajib memperhatikan perubahan estimasi
akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan mendasar
• Pada setiap lembar LK harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas
laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan
keuangan”.
FORMAT UMUM LAPORAN KEUANGAN
• Format laporan keuangan untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur Menteri Keuangan.
• Format laporan keuangan pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
• Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam yang mengatur mengenai format laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah
NERACA
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
• FORMAT ketentuan umum
• Pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur
Menteri Keuangan.
• Pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur
Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri.
• Format Neraca mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan
suatu entitas diperbandingkan dengan anggarannya.
Informasi ini berguna untuk mengevaluasi alokasi sumber
daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran
• FORMAT
• Pendapatan-LRA;
• Belanja;
• Transfer;
• surplus/Defisit-LRA;
• Penerimaan pembiayaan;
• Pengeluaran pembiayaan;
• Pembiayaan neto;
• Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
LAPORAN OPERASIONAL
LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.
• FORMAT
• Pendapatan-LO;
• Beban;
• Surplus/Defisit dari operasi;
• Kegiatan Non Operasional;
• Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
• Pos Luar Biasa;
• Surplus/Defisit-LO.
LAPORAN ARUS KAS (LAK)
LAK memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
Bagian dari laporan financial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan trnsitoris
• FORMAT – ketentuan umum
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal,
surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan
ekuitas akhir.
• FORMAT
• Ekuitas awal;
• Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
• Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas,
• Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya;
• Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
• Ekuitas akhir.
LAPORAN PERUBAHAN SAL (LPSAL)
PSAL menyajikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo
Anggaran
• FORMAT
• Saldo Anggaran Lebih Awal;
• Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
• Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
tahun berjalan;
• Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya;
• Lain-Lain;
• Saldo Anggaran Lebih Akhir.
LAPORAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (CALK)
LO meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam lapaoran keuangan.
Penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi
dan komitmen-komitmen lainnya.
• FORMAT
• Penjelasan Umum
• Penjelasan Atas Pos-Pos LRA
• Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
• Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
• Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
• Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas
• Penjelasan Atas Laporan Perubahan SAL
BAGAN AKUN STANDAR
• Bagan akun standar (BAS) sebagai pedoman dalam
menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan
anggaran, pertanggungjawaban dan pelaproran
keuangan perintah.
• BAS yang efektif dapat mengakomodasi hal-hal berikut:
– Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan
manajerial
– Merupakan jantung dari sistem di mana modul dan interface
mengalir
– Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi
anggaran dan framing kepada struktur pelaporan.
– Membantu proses peneambilan keuangan yang efektif
KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN 1
Klasifikasi berdasarkan organisasi
– Pusat berdasarkan struktur organisasi
kementerian/lembaga
– Daerah berdasarkan struktur organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
– Klasifikasi tidak bersifat permanen dan dapat disesuaikan
dengan perubahan yang terjadi.
KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN 2
• Klasifikasi Fungsi dan urusan
– Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan.
– Klasifikasi berdasar 11 fungsi utama : pelayanan umum,
pertahanan, ketretiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan
hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata
dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
– Pemerintah daerah pembagian didasarkan pada urusan wajib
dan urusan pilihan sesuai UU Pemerintah Daerah
KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN 3
• Klasifikasi ekonomi (jenis belanja)
– Menekankan pada jenis belanja sesuai regulasi yang ada
– Belanja daerah : belanja pegawai, belanja barang, belanja
modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak
terduga.
– Belanja dalam BAS merupakan struktur akun yang digunakan
oleh entitas untuk melakukan perencanaan / penganggaran,
perekaman transaksi dan pelaporan keuangan
BAGAN AKUN STANDAR
• Pengelolaan keuangan negara digambarkan dalam siklus ::
perencanaan penganggaran pelaksanaan anggaran
akuntansi pelaporan audit
• Siklus dijabarkan dalam prosedur dan kewenangan
• Diperlukan integrasi dan komunikasi data.
• BAS kode perkiraan buku besar akuntansi yang digunakan
untuk membuat jurnal, buku besar dan menyusun laporan.
• BAS tools untuk mensinkronkan proses perencanaan dan
penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan.
• Standardisasi BAS untuk keseragaman dalam pemakaian
PERTIMBANGAN BAS
Pertimbangan
Memungkinkan adanya analisis multi dimensional
level dalam penyusunan BAS.
Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial
yang bermanfaat
Menyederhanakan proses manual sehingga dapat
menjadi lebih banyak waktu untuk melakukan
review analitis dan pengembangan / perbaikan
proses bisnis.
Kombinasi yang tepat antara orang, proses dan
teknologi.
TUJUAN BAS
Tujuan pembakuan BAS adalah
mengakomodasi proses manajemen
keuangan dengan anggaran berbasis
kinerja sehingga diperoleh:
Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan secara proporsional, transparan dan
profesional;
Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
dilakukan secara lebih akuntabel.
LK mengakomodasi secara baik pengendalian
anggaran, pengukuran kinerja keuangan dalam
Laporan Keuangan
PEDOMAN BAS
BAS dibedakan menjadi:
BAS untuk pemerintah pusat
BAS untuk pemerintah daerah
BAS untuk konsolidasi
BAS disusun sampai dengan tiga (3) level.
Pengembangan detail BAS pemerintah pusat ditetapkan Menteri Keuangan
Pengembangan detail BAS pemerintah daerah ditetapkan Menteri Dalam Negeri
BAS memberikan keseragaman pada tingkat tertentu sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengembangkannya sesuai kebutuhan pemerintah pusat dan daerah
BAS DAERAH - NERACA
Aset adalah :
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemda
Akibat dari peristiwa masa lalu
Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemda maupun masyarakat.
Dapat diukur dalam satuan uang.
Termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
Sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
ASET
BAS DAERAH - NERACA
KODE URAIAN AKUN
1 Aset
11 Aset Lancar
Diharpakan segera untuk dapat direalisasikan untuk
dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan
111 Kas
112 Investasi Jangka Pendek
113 Piutang Pendapatan
114 Piutang Lainnya
115 Penyisihan Piutan
116 Beban Dibayar Dimuka
117 Persediaan
119 Aset Untuk Dikonsolidasikan (reciprokal)
ASET
BAS DAERAH - NERACA
KODE URAIAN AKUN
12 Investasi Jangka Panjang
Aset non Lancar berupa investasi yang diadakan
dengan maskud untuk mendapatkan manfaat
ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu
lebih dari satu periode akuntansi
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
122 Investasi Jangka Panjang Permanen
ASET
BAS DAERAH - NERACA
KODE URAIAN AKUN
13 Aset Tetap
Aset yang mermpunyai manfaat ekonomi lebih dari
12 bulan dan dipergunakan untuk operasional
pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat.
131 Tanah
132 Peralatan dan Mesni
133 Gedung dan Bangunan
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan
135 Aset Tetap Lainnya
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan
137 Akumulasi Penyusutan
ASET
BAS DAERAH - NERACA
KODE URAIAN AKUN
14 Dana Cadangan
Dana yang disishkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
141 Dana Cadangan
15 Aset Lainnya
Kelompok aset yant tidak termasuk dalam kategori
sebelumnya
151 Tagihan Jangka Panjang
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
153 Aset Tidak Berwujud
154 Aset Lain-lain
ASET
BAS DAERAH - NERACA
KODE URAIAN AKUN
2 Kewajiban
21 Kewajiban Jangka Pendek Kelompok kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga
212 Utang Bunga
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214 Pendapatan Diterima Dimuka
215 Utang Beban
216 Utang Jangka Pendek Lainnya
KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
BAS DAERAH - NERACA
KODE URAIAN AKUN
22 Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan
221 Utang Dalam Negeri
222 Utang Luar Negeri
223 Utang Luar Negeri
224 Utang Jangka Panjang Lainnya
KEWAJIBAN
BAS DAERAH - NERACA
KODE URAIAN AKUN
3 Ekuitas
31 Ekuitas Kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset daeraj dan kewajiban Pemda ada tanggal laporan
311 Ekuitas
312 Ekuitas SAL
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
EKUITAS
Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal Laporan.
BAS DAERAH - LRA
PENDAPATAN LRA
Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemdadan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda
BAS DAERAH - LRA
KODE URAIAN AKUN
4 Pendapatan – LRA
41 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
411 Pendapatan Pajak Daerah – LRA
412 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA
413 Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA
419 Lain-Lain PAD yang sah - LRA
PENDAPATAN LRA
BAS DAERAH - LRA
KODE URAIAN AKUN
42 Pendapatan Transfer – LRA Penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perumbangan dari pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
422 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
424 Bantuan Keuangan
43 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Kelompok pendpatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya
431 Pendapatan Hibah
432 Pendapatan Lainnya
PENDAPATAN LRA
BAS DAERAH - LRA
BELANJA
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah
BAS DAERAH - LRA
KODE URAIAN AKUN
5 Belanja
51 Belanja Operasi Pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemda yang memberi manfaat jangka pendek.
511 Belanja Pegawai
512 Belanja Barang dan Jasa
513 Belanja Bunga
514 Belanja Subsidi
515 Belanja Hibah
516 Belanja Bantuan Sosial
BELANJA
BAS DAERAH - LRA
KODE URAIAN AKUN
52 Belanja Modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset yang ditetapkan oleh Pemda. Aset Tetap dipergunakan untuk operasional kegiatan sehati-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan masyarakat
521 Belanja Modal Tanah
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524 Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
BELANJA
BAS DAERAH - LRA
KODE URAIAN AKUN
53 Belanja Tak Terduga PengeluaranBelanja pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, da pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah
BELANJA
BAS DAERAH - LRA
TRANSFER - LRA
Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
KODE URAIAN AKUN
6 Transfer
61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lebih rendah
611 Transfer Bagi Hasil Pajak
612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
BAS DAERAH - LRA
TRANSFER - LRA
KODE URAIAN AKUN
62 Transfer Bantuan Keuangan Dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
BAS DAERAH - LRA
SURPLUS / DEFISIT
Surplus / Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.
Perhitungan Surplus/Defisit tidak memberikan kode akun tersendiri.
Angka ini merupakan selisih lebih/kurang antara Total Pendapatan dikurangi dengan total belanja plus transfer.
S/D = ∑ Pendapatan – (∑ Belanja + ∑ Transfer)
BAS DAERAH - LRA
PEMBIAYAAN
Pembiayaan adalah seluruh transaksi
keuangan pemerintah daerah baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau
akan diterima, yang dalam penganggaran
pemerintah darah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran
BAS DAERAH - LRA
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit
KODE URAIAN AKUN
7 Pembiayaan
71 Penerimaan Pembiayaan
711 Penggunaan SILPA
712 Pencairan Cadangan
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714 Pinjaman Dalam Negeri
715 Penerimaan Kembali Piutang
716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
BAS DAERAH - LRA
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran
KODE URAIAN AKUN
72 Pengeluaran Pembiayan
721 Pembentukan Cadangan
721 Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah
723 Pmbayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724 Pemberian Pinjama Daerah
BAS DAERAH - LRA
SILPA / SIKPA
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SilPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayan dalam APBD selama satu periode pelaporan
BAS DAERAH - LO
PENDAPATAN LRA
Hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
BAS DAERAH - LO
KODE URAIAN AKUN
8 Pendapatan – LO
81 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
811 Pendapatan Pajak Daerah – LO
812 Pendapatan Retribusi Daerah – LO
813 Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
819 Lain-Lain PAD yang sah - LO
PENDAPATAN LO
BAS DAERAH - LO
KODE URAIAN AKUN
82 Pendapatan Transfer – LO Penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perumbangan dari pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
821 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
822 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
824 Bantuan Keuangan
PENDAPATAN LO
BAS DAERAH - LO
KODE URAIAN AKUN
83 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kelompok pendpatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya
831 Pendapatan Hibah
832 Pendapatan Lainnya
84 Pendapatan Non Operasional – Lo Pendapatan Non Oprasional mencakup antara lain: Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya.
85 Pos Luar Biasa Untuk mencatat pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan operasi biasa, tidak sering terjadi/rutin dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan
PENDAPATAN LO
BAS DAERAH - LO
BEBAN
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis beban
BAS DAERAH - LO
KODE URAIAN AKUN
9 Beban
91 Beban Operasi Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemda yang memberi manfaat jangka pendek.
911 Belanja Pegawai
912 Beban Barang dan Jasa
913 Beban Bunga
914 Beban Subsidi
915 Beban Hibah
916 Beban Bantuan Sosial
917 Beban Penyusutan
918 Beban Penyisihan Piutang
919 Beban Lain-Lain
Beban Operasi
BAS DAERAH - LRA
Beban Transfer - LO
Beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan peundang-undangan
KODE URAIAN AKUN
92 Beban Transfer
921 Bagi Hasil Pajak
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
923 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
BAS DAERAH - LO
Beban Non Operasional - LO
Beban Non operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin
KODE URAIAN AKUN
93 Beban Non Operasional
Mencakup antara lain Defisit Penjualan Aset Nonlancar,
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
BAS DAERAH - LO
Beban Luar Biasa - LO
Beban yang sifatnya tidak rutin
KODE URAIAN AKUN
94 Beban Luar Biasa
Digunakan untuk mencatat kejadian luar biasa, yakni
kejadian yang
1) Tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
anggaran
2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah
AKUN KONSOLIDASI
Digunakan dalam rangka penyusunan laporan
keuangan konsolidasi Pusat dan Daerah
Akun resiprokal ditutup :
Hibah antar pemerintah
Transfer antar pemerintah
Pemberian pinjaman atau penerusan pinjaman kepada
pemerintah daerah
Penerimaan pembiayaan dari pemerintah pusat
Pendapatan dana perimbangan
AKUN GFS
GFS = Government Financial Statistic
Laporan keuangan antar negara yang seragam
membutuhkan kesesuaian akun laporan antara negara.
Laporan keuangan disajikan dalam format GFS.
Mapping dan penggabungan akun sesuai dengan format
GFS sehingga diperoleh GFS Indonesia
Related Documents
