SERTIFIKAT Diberikan kepada, WEWEN KUSUMI RAHAYU . S.AP. M.Si Atas partisipasinya sebagai, Pemateri Dalam acara Pengabdian Masyarakat Jurusan Administrasi Publik FISIP UNAND dengan tema “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder untuk Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Berbasis Nagari” di Kecamatan Pauh Kota Padang, Sabtu - Minggu, 17-18 November 2018 Mengetahul, ^■Ketua LPPM UNAND Dr. Uvunq;GatoP3. Dlnata. MT N IP:19660709199203 1 003
60
Embed
core.ac.uk · perekonomian keluarga. Peningkatan kegiatan pada organisasi sosial seperti PKK, posyandu, kelompok kajian guna mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan. PENUTUP
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
PemateriDalam acara Pengabdian Masyarakat Jurusan Administrasi Publik
FISIP UNAND dengan tema “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder untuk Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Berbasis Nagari” di Kecamatan Pauh Kota Padang, Sabtu - Minggu, 17-18 November 2018
M engetahul,^■Ketua LPPM UNAND
Dr. Uvunq;GatoP3. Dlnata. MT N IP :19660709199203 1 003
PEREMPUAN DALAM
PEMBANGUNAN
Oleh: Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
Disampaikan pada Kegiatan Pengabdian Berbasis Program Studi
Jurusan Administrasi Publik
Fisip, Universitas Andalas
Padang, Sabtu/ 17 November 2018
• Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
• Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas.
• Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.
• Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.
• Peran Perempuan dalam Pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan.
• Peran pada sektor publik dan domestik tersebut menimbulkan peran ganda.
• Peran ganda tersebut mendorong munculnya permasalahan ditengah-tengah masyarakat.
GENDER• Menurut Fakih, Gender adalah perbedaan
perilaku antara laki-laki dan perempuan yangdikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaanyang bukan kodrat dan bukan ketentuan Tuhanmelainkan diciptakan oleh manusia melaluiproses sosial dan kultural.
GENDER menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:
– Salah satu jenis kelamin dirugikan,
– Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya,
– Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain,
– Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.
ISU GENDER BIDANG PENDIDIKAN
1. Jumlah perempuan yang menyandang buta aksara dua kali lebih
besar dibandingkan laki-laki
2. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan perempuan lebih
rendah dibandingkan laki-laki
3. Masih terjadi gejala segragasi gender( gender segregation ) dalam
pemilihan jurusan atau program studi di SMU, SMK dan Perguruan
Tinggi.
4. Kelanjutan studi bagi anak, bila dana terbatas yang mendapat
prioritas adalah anak laki-laki meskipun prestasinya lebih rendah
dari anak perempuan.
5. Bacaan dan ilustrasi gambar pada bahan ajar masih menunjukkan
peran laki-laki dan perempuan yang tidak sama yakni publik dan
domestik
ISU GENDER BIDANG EKONOMI
1. Angkatan kerja perempuan baik di perkotaan maupun
pedesaan lebih rendah dibanding laki-laki :
( P= 45,47 % < L = 81,19% )
2. Upah/gaji yang diterima pekerja perempuan jauh lebih
rendah dari yang diterima pekerja laki-laki ( pedesaan dan
perkotaan)
3. Tingkat pengangguran terbuka pada perempuan lebih
besar dari laki-laki ( P= 7,50%; L= 6,7% ) di pedesaan
dan perkotaan
4. Jabatan pada tataran manajemen di perusahaan negara
maupun swasta didominasi karyawan laki-laki
ISU GENDER BIDANG KESEHATAN
1. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam pelaksana
KB (pemakaian alat KB ) dan kesehatan
reproduksi.
2. Tindakan aborsi yang hanya menimpa dan
dirasakan kaum perempuan, sementara kaum
laki-laki yang menjadi salah satu penyebabnya
cenderung/sebagaian tidak mau bertanggung
jawab .
ISU GENDER DALAM KELUARGA
1. Pembagian tugas dalam keluarga, istri lebih
pada pekerjaan domestik, dan ayah pada tugas
publik
2. Dalam menentukan sikap politik terhadap partai
tertentu, para istri mengikuti suami
3. Kebiasaan makan dalam keluarga
mendahulukan bapak/suami dan anak laki-laki
ISU GENDER DALAM BIDANG POLITIK
1. Kedudukan dan peran perempuan pada kepengurusan partai politik lebih rendah dibandingkan laki-laki
2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik di pusat ( DPR RI , DPD RI) maupun daerah ( DPRD Kab/Kota) sangat kecil dibandingkan laki-laki
3. Di bidang eksekutif posisi seperti Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, didominasi kaum laki-laki
4. Posisi seperti Hakim, Jaksa, Hakim Agung, lebih banyak diduduki oleh kaum laki-laki dibanding perempuan
5. Di lembaga eksekutif semakin tinggi tingkat eselon semakin banyak jumlah laki-laki yang menduduki
6. Jumlah anggota kabinet/menteri lebih banyak laki-laki dibanding perempuan
FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB
1. Berkembangnya Ideologi Patriarki ( Konstruksisosial masyarakat yang menomor duakanperempuan )---kuatnya nilai budaya
2. Paham ideologi patriarki yang masih melekat kuatpada sebagian besar masyarakat ( termasuk dalamrumah tangga)
3. Relasi gender yang tidak seimbang
4. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah
5. Ketidakterlibatan perempuan dalam penentuankeputusan pada berbagai masalah kehidupan
STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan
PUG adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai AKSES, PARTISIPASI , KONTROL terhadap sumber daya, dan memperoleh MANFAAT pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah (INPRES 9/2000 TENTANG PUG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL)
DASAR KEBIJAKAN• Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan PUG
dalam semua tahapan perencanaan pembangunan ditingkat pusat dan daerah.
• PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah
• Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman UmumPelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
• Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan AzasPermendagri No, 15 Tahun 2008
STRATEGI NASIONAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PUG
1. Pembangunan nasional berperspektif gender dan peduli anak
2. Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki
3. Pengembangn kemitraan dan jaringan kerja
4. Pengembangan indikator
5. Pengembangan sistem penghargaan
6. Perluasan pendidikan bagi anak perempuan
7. Pengembangan sistem informasi manajemen
TUJUAN PEMBANGUNAN DALAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER
• Meningkatkan kualitas hidup perempuan.
• Meningkatkan peran perempuandiberbagai bidang kehidupan.
• Pengintegrasian perspektif gender padasemua tahap pembangunan.
• Penguatan kelembagaan PUG dari pusathingga daerah.
MANFAAT PUG DALAM PEMBANGUNAN
• Mendapatkan hak yang sama terhdap sumber daya pembangunan.
• Menimbulkan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan pada proses pembangunan.
• Mendapatkan hak yang sama dalam mengontrol/ mengawasi pembangunan.
• Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.
• Dalam melakukan keseluruhan proses penyusunan program pembangunan agar responsif gender (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasikegiatan pembangunan), diperlukan piranti analisis gender.
• Salah satu alat analisis gender adalah “Gender Analysis Pathway” (GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender.
BAGAIMANA MELAKUKAN PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER?
Analisis KebijakanResponsif Gender
1. tujuan dan/ sasaran program/proyek/kegia-tan pembangunan saat ini
2. Data Pembuka Wawasan (terpilah menurut jenis kelamin)Kuantitatifkualitatif
5.Perumusan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender
6. indikator Gender
PELAKSANAAN
7. Rencana Aksi
8. Sasaran
2. Data Pembuka Wawasan (terpilah menurut jenis kelamin)Kuantitatifkualitatif
HASIL ANALISIS KEBIJAKAN PUG DENGAN GAP
Tujuan dan Sasaran
Kebijakan PUG
Kesenjangan Akses,
Kontrol, Partisipasi, dan
Manfaat atas proses dan
hasil pembangunan
Ketersediaan Data
Terpilah
Masalah Gender
yang
Terindentifikasi
Harus ada kesamaan
akses, kontrol, partisipasi
dan manfaat yang
diperoleh oleh perempuan
dan laki-laki
12 issu strategis seperti
yang terungkap dalam
landasan aksi Beijing
Kesenjangan pada indikator
GDI;
a. Usia harapan hidup
perempuan dan laki-laki
b. Angka melek huruf
perempuan dan laki-laki.
c. Rata-rata lama sekolah
perempuan dan laki-laki
d. Akses perempuan dan laki-
laki pada pekerjaan
Semua SKPD harus
menyediakan data
terpilah
Mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender, dengan
sasaran meningkatkan angka
pembangunan gender/
Gender Development Index
(GDI)
MENJADI PERHATIAN STAKHOLDERS
Keberadaan Media MassaKemauan dan kemampuan perempuan dalam
mewujudkan PUGTata nilai dan Budaya Patriarkhi
-Keadilan dan kesetaraan gender
-Belum semua SKPD
menyediakan data terpilah.
- baru digalakkan pada tahun
2009
- Pemko Padang meminta
secara khusus agar SKPD
terkait menyediakan data yg
dibutuhkan secara terpilah.
Membutuhkan dana dan
waktu yang banyak
Belum adanya kesamaan
akses, kontrol, partisipasi
dan manfaat, dengan alas
an yang berbeda:
-Sifat menerima/ pasrah
perempuan.
-Kompleksitas masalah
masyarakat.
-Sedikitnya perempuan
dalam pemerintahan dan
sekotr public.
-Rendahnya pendidikan
perempuan daripada laki-
laki.
Sesuai dengan Tujuan
dan sasaran kebijakan
PUG yang ditetapkan
sebelumnyaSEHARUSNYA
SENYATANYA
PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA PADANG
Untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan maka dibentuklah Perda Kota Padang No. 2 tahun
2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan
Tujuan:Terbentuknya masyarakat perempuan yang mandiri dan bisa meningkatkan ekonomi mereka serta membentuk lembaga-
lembaga dan kelompok perempuan berdasarkan inisiatif sendiri
BENTUK PERANAN PEREMPUAN
• Memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bekerja sehingga bisa menopang perekonomian keluarga.
• Peningkatan kegiatan pada organisasi sosial seperti PKK, posyandu, kelompok kajian guna mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan.
PENUTUP
• Semua stakholders harus turut aktif dalam setiap tahap proses pembangunan (perencanaan, pelaksnaan, pengawasan dan evaluasi)
• Stakholders harus merubah pola pikir penilaian terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga tidak menimbulkan stereotipe.
• Perempuan harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk terlibat aktif dalam setiap tahap pembangunan.
LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATBERBASIS PRODI
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITASSTAKEHOLDER UNTUK PENGEMBANGAN
PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNANBERBASIS KELURAHAN DI KECAMATAN PAUH
KOTA PADANG
OLEH :
1. ROZIDATENO PUTRI HANIDA, S.IP.,M.PA2. DR. RIA ARIANY, M.Si3. KUSDARINI, SIP, MPA4. DRS. YOSERIZAL, M.Si5. ROZA LIESMANA, SIP.M.PA6. DR. SYAMSURIZALDI, S.IP.,SE., MM7. WEWEN KUSUMI RAHAYU, S.AP.,M.Si8. ILHAM ALDELANO AZRE, S.IP.,MA.9. MISNAR SITRIWANTI, S.AP.,M.Si10. DR. RONI EKHA PUTERA, S, IP, M.PA11. M. ICHSAN KABULLAH, S.IP, M.Si
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIKFAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS ANDALAS2018
HALAMAN PENGESAHANJudul : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Untuk Pengembangan PerananPerempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di Kecamatan Pauh Kota Padang
1. Mitra : KAN Nagari Pauh VNama : H. Bustamam, Dt KayoNIP : -Alamat : Kecamatan PauhNo Hp : 081374013456
2. Ketua Tim Pengusul :: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA: 198111072003122001: Penata /III c: Administrasi Publik/FISIP: Universitas Andalas: Kebijakan Publik:Fisip UnandKampusLimauManihPadang/ 0751-71266
: jl. Bariang Indah II no 75 Anduriang Padang 25151/[email protected]
a. Namab. NIPc. Jabatan/Golongand. Jurusan/Fakultase. Perguruan Tinggif. Bidang Keahliang. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail
h. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail
3. Anggota Tim Pengusula. Jumlah Anggotab. Nama-nama AnggotaTim
: 8 orang Dosen1. Dr. Ria Ariany, M.Si2. Kusdarini,S.IP., M.PA3. Drs.Yoserizal, M.Si4. Dr. Syamsurizaldi,S.IP.,SE.,MM.5. Roza Liesmana,S.IP.,M.Si.6. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.AP.7. Ilham Aldelano Azre, S.IP.,M.AP.8. Misnar Sitriwanti,S.AP.,M.AP.9. Dr. Roni Ekha Putera, S, Ip, M.Pa10. M. Ichsan Kabullah, S.Ip, M.Si
4. Lokasi Kegiatan/Mitraa. Wilayah Mitrab. Kabupaten/Kotac. Provinsid. Jarak PTke lokasimitra (km)
: Kecamatan Pauh: Kota Padang: Sumatera Barat: 10 km
5. Luaran yang dihasilkan : Jasa dan Laporan Kegiatan5. Jangka waktu Pelaksanaan : 3 Bulan7. Biaya Total : Rp. 10.000.000,008. Sumber : BOPTN UNAND
Padang, 16 Desember 2018Ketua Tim Pengusul
A. Judul Kegiatan :Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Untuk Pengembangan Peranan PerempuanDalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di Kecamatan Pauh Kota Padang
B. Analisis Situasi
Pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, dalam Sidang umum Perserikatan
Bangsa–Bangsa (PBB) secara resmi telah disahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan tersebut
sangat dibutuhkan gerakan Pemberdayaan perempuan dan kampanye kesetaraan gender. Beberapa
hal yang menjadi maksud dan tujuan SDGs terkait gender adalah Menjamin partisipasi penuh dan
efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan
keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Dalam konfigurasi politik yang
demokratis, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kehendak-kehendak rakyat dengan cara
merumuskan kebijakan yang demokratis dan bekerja secara proporsional (Ibrahim, 2009:8), salah
satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong partisipasi politik perempuan.
Data pada tabel 1 memberikan gambaran kepada pembaca bahwa partispasi perempuan secara
jumlah masih jauh dari yang di harapkan
Tabel 1Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014
Provinsi Kepala Desa /Lurah Sekretaris Desa/LurahLaki-laki
3. Pemuda4. Bundo Kanduang5. Kelompok Perempuan6. Camat Kecamatan
Pauh.
2. StakeholdersPendukung
Stakeholders yang tidakmemiliki kaitankepentingan secaralangsung terhadap suatukebijakan, program, danproyek tetapi memilikikepedulian dankeprihatinan sehinggamereka turut bersuaradan berpengaruhterhadap sikapmasyarakat dankeputusan legalpemerintah.
1. NGO2. Akademisi3. Pengamat Sosial4. Kelompok Swasta,
yang puny aprogrampemberdayaan
3. StakeholdersKunci
Stakeholders yangmemiliki kewenangansecara legal dalam halpengambilan keputusan.
1. Wali Kota Padang.2. Badan Pemberdayaan
Masyarakat,Perempuan, danKeluarga Berencana.
Keterlibatan stakeholder ini penting artinya, mengingat banyaknya mitos-mitos
tentang peran perempuan yang dilanggengkan dalam cara berfikir stakeholder tersebut,
diantaranya bahwa perempuan hanya dan sebaiknya terlibat dalam ranah domestik saja. Tidak
perlu perempuan banyak terlibat dalam urusan publik. Melihat pada data, bahwa jumlah
penduduk perempuan di kecamatan di kota Padang sangat tinggi, sehingga sebaiknya semua
stakeholder berfikir untuk hasil pembangunan yang lebih baik dan akan lebih banyak di
gunakan oleh perempuan maka perempuan sebaiknya dilibatkan. Karena itu pelatihan
pengembangan kapasitas terhadap kelompok stakeholder untuk pengembangan peranan
perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan menjadi urgent sifatnya. Oleh karenanya
pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 ini, sebagai bentuk kepedulian
kami jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas telah melakukan kegiatan
pengabdian dengan judul: " Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Untuk
Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di
Kecamatan Pauh Kota Padang”.
C. Permasalahan Mitra
Semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan, walaupun
sudah berada di tahun keempat sejak perda ditetapkan belum signifikan perubahannya pada
peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Musrenbang tingkat kelurahan masih
didominasi oleh kelamin laki-laki. Yang walaupun secara jumlah terkadang perempuan
banyak hadir dalam kegiatan musrenbang kelurahan, namun belum berperan optimal sebagai
subjek pembangunan. Kehadiran perempuan dalam musrenbang, masih sebatas untuk
kegiatan urusan yang dimitoskan harus dikerjakan perempuan, misalnya sebagai seksi
konsumsi, sebagai mc dan lain sebagainya, yang secara konten sangat terlihat lemahnya
keterlibatan perempuan secara kualitas.
Kecamatan Pauh kota Padang terdiri dari sembilan kelurahan, artinya dalam satu tahun
anggaran terselenggara sembilan kali kegiatan musrenbang. Ini adalah kegiatan minimal yang
melibatkan kehadiran perempuan secara kualitas dan kuantitas. Dalam Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam
Pembangunan Berbasiskan Kelurahan ditegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam
berbagai kegiatan pembangunan minimal harus memenuhi standar 30%, akan tetapi faktanya
di setiap keluaran tidaklah seperti itu. Adapun kesembilan kelurahan tersebut adalah:
1. Kelurahan Cupak Tangah
2. Kelurahan Piai Tangah
3. Kelurahan Binuang Kampung Dalam
4. Kelurahan Kapalo Koto
5. Kelurahan Lambung Bukit
6. Kelurahan Limau Manis
7. Kelurahan Limau Manis Selatan
8. Kelurahan Koto Luar
9. Kelurahan Pisang.
Kesembilan kelurahan tersebut, memiliki sakeholder, baik itu menjadi Stakeholders Utama yaitu yang
memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, proyek, Stakeholders
Pendukung yaitu yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi memiliki kepedulian,
Stakeholders Kunci yaitu yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.
Pengembangan peran perempuan dalam pembangunan akan berjalan dengan baik dan berkembang
apabila ketiga Stakeholders saling terlibat dan bekerjasama.
D. Solusi Yang Ditawarkan
Dari permasalahan dihadapi, dapat dipecahkan dengan cara dilakukan FGD dan workshop
kepada stakeholder di kelurahan yang ada di kecamatan Pauh. Adapun tema materi pembekalan
yang diberikan adalah sebagai berikut :
1. Pendekatan dalam pembangunan
2. Keberagaman stakeholder dan perannya dalam pembangunan
3. Pengarusutamaan Gender
4. Perempuan dalam Pembangunan
E. Metode Kegiatan
Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode Fokus Group Discusion (FGD) dan workshop
kepada kelompok stakeholder. FGD di fasilitasi oleh tim peneliti dan workshop mengasah kemampuan
peserta terhadap materi materi berikut:
E. 1. Pendekatan dalam pembangunan
Berbagai pendekatan dalam pembangunan ditujuakn adalah untuk memberikan peta dan ruang lebar
bagi masyarakat dalam melakukan partsipasi. Khusus dalam hal ini adalah partisipasi kelompok
perempuan. Beberapa pendekatan itu antara lain:
1. Improvement vs TransformationPerbedaan antara dua pendekatan improvement approach dan transfomation approach, terletak
pada reaksi yang diberikan terhadap eksistensi dan struktur sosial yang terjadi dilingkungan
masyarakat. Pendekatan improvement approach, menekan bahwa setiap perubahan yang
dilakukan berbasis pada struktur sosial yang ada. Sedangkan dalam pendekatan transformation
approach, perubahan di rancang untuk terjadi pada level struktur masyarakat melalui
transformasi struktural.
Improvement approach mengahrapkan perubahan bukan berbentuk transformasi struktural,
tetapi perubahan dalam cara dan sistem produksi yang mengandalkan pada inovasi ide-ide baru,
maka terwujudnya perubahan terutama dalam bentuk peningkatan produktivitas tersebut sangat
ditentukan oleh keberhasilan inovasi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini maka
perubahan di Kecamatan Pauh di harapkan tidak merubah struktur sosial masyarakatnya.
Sedangkan pada pendekatan transformation approach, transformasi struktural dapat dilihat
sebagai tujuan dan juga sarana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, karena perubahan
dalam proses pembangunan masyarakat yang diselenggarakan, target utamanya adalah
perubahan struktural. Karena melalui struktur sosial yang baru kemudian dapat dikembangkan
kondisi kehidupan yang lebih baik. Kelompok stakeholder perlu mengenal dua pendekatan ini,
dalam pemebelajaran orang dewasa maka pengeathuan yang baik akan menghasilkan pilihan
keputusan pendekatan yang tepat.
2. Proses vs Hasil MaterialPembangunan dalam masyarakat terkadang terbentur pada pilihan mementingkan proses atau
kepada hasil material. Ketika pembangunan lebih mementingkan proses maka akan lebih
menggunakan pola hubungan yang bersifat horizontal baik secara internal antar kelompok, suku
atau antar warga masyarakat sendiri, maupun dalam hubungan masyarakat dengan pihak
eksternal dengan para kelompok pembaharuan yang merancang perubahan. Pembangunan
masyarakat adalah proses menuju suatu kondisi dimana masyarakat menjadi semakin kompeten
dan kritis dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi disekelilingnya. Proses berjalan
secara bertahap, dan tdak melompat-lompat, tingkat kepekaan dan daya kritis yang semakin
terasah dan semakin tinggi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, kreativitas, dan partisipasi
yang semakin meningkat dalam beragai kegiatan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan
masyarakat yang mementingkan hasil material dianggap lebih menjanjikan perubahan-
perubahan konkret secara cepat. Dengan perubahan-perubahan tersebut masyarakat lebih cepat
bisa mengukur tingkat perubahan degan mengejar berbagai ketertinggalan. Masyarakat dengan
kerawanan tinggi akan lebih memilih cara ini, kerena pada umumnya, dalam masyarakat seperti
ini pendekatan proses dianggap terlalu berbelit, butuh waktu lama, dan tidak langsung pasa
sasarannya.
3. Selfhelp vs TechnocraficPendekatan selfhelp approach merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan
sumber, kekuatan dan potensi, dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini
didasarkan pada prinsip demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri. Dugaan yang
mendasari bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi pelaku yang sangat berarti sekaligus
menjadi pengendali proses pembangunan. Karena pada prinsipnnya setiap kelompok
masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk berkembang atas kekuatan sendiri.
Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat sendiri yang:
a. Menentukan apa yang menjadi kebutuhannya.b. Menentukan sendiri bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhannya.c. Melaksanakan sendiri langkah yang sudah diputuskan.
Berbeda pendekatan technocratic yang lebih didasarkan pada pendapat bahwa masyarakat di
negara-negara berkembang terutama masyarakat pedesaan, hanya mungkin melaksanakan
perubahan dan pembaharuan apabila dimulai suatu tindakan, suatu intervensi dari pihak luar,
semisal dari pemerintah. Intervensi dari luar dapat berupa rumusan program dan kegiatan yang
sangat lengkap dengan SOP dan pelaksananya. Maka pendekatan technocratic atau techninal
asisstance dianggap mempunyai kelebihan terutama dalam rangka proses mempercepat usaha
mengejar ketertinggalan khususnya dilihat dari aspek ekonomi dan peningktan produktivitas.
Pendektan ini sangat bersifat top down, masyakarat diminta untuk patuh dan taat pada standar
yang ada dalam melakukan perubahan.
4. Uniformitas vs Variasi LokalPendekatan Uniformitas, lebih menitikberatkan pada keseragaman. Biasanya diwujdudkan
dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat yang dirancang pada tingkat pusat
kemudian diterapkan diseluruh lapisan masyarakat di daerah yang ada tanpa memerhatikan
perbedaan karakteristik masing-masing daerah, atau sering disebut blueprint approach yang
juga bersifat top down. Pada umumnya alasan yang dikemukakan dalam pendekatan ini adalah
masalah efisiensi, memudahkan mengawasi proses pelaksanaan. Adanya kepastian dalam
pelaksanaan program dan terintegrasi secara nasional. Hal yang negatif dari pendekatan ini
adalah bahwa tidak memperhatikan karakteristik masyarakat lokal sebgai tempat pelaksana
program. Pada sisi yang lain ada pendekatan yang menekankan pada variasi local, yang
dibangun atas kesadaran bahwa program-program pembangunan tidak dapat dilakukan secara
seragam, justru karena masing-masing kelompok masyarakat dan wilayah mempunyai kondisi
dan permasalahan yang berbeda.
E.2. Perempuan dalam Pembangunan
Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi
pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek
kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif
sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa
pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity
building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan
keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara
perempuan dan kaum laki-laki. Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam
pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala
hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus
pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan
faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan
evaluasi terhadap:
a. sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan
b. sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan
c. hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan
d. upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran
perempuan
e. Faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan
f. bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan.
Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan
perempuan dalam pembangunan pada masa ini.
10
Persiapan Pelaksanaan Evaluasi &Laporan
1. Menghubungi Mitra2. Penyusunan modul
FGD dan Workshop3. Persiapan untuk FGD
dan Workshop
1. Penyampaian materipembekalan
2. Workshop
1. Evaluasi kegiatan2. Laporan Kegiatan
E.3 Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas stakeholder untuk pengembangan peranan
perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan ini akan dilakukan dengan FGD dan workshop.
Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja. Pada hari pertama kegiatan
akan dilakukan fokus group diskusi yang menempatkan semua peserta adalah narasumber, yang
akan berbagi dan saling belajar strategi pengembangan peran perempuan dalam pembangunan
berbasis kelurahan. Sedangkan pada hari kedua akan dilakukan workshop, dimana peserta akan
dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan mengemukakan sebuah
kondisi yang kerap dihadapi dalam mengembangkan peran perempuan dalam pembangunan berbass
kelurahan. Kasus yang dikemukakan akan disertai dengan tantangan serta solusi yang mereka
pecahkan berkelompok.
Kegiatan ini telah dilakukan degan diikuti oleh 31 orang peserta yang berasal dari Kenagarian
PAUH V masing-masing wewakili 8 unsur stakeholder yang berbeda, terdiri atas stakeholder
utama, atau penunjang. Kemudian ditambah dengan 2 stakeholder kunci yang masing-masingnya
satu orang utusan (Absen Peserta terlampir)
Dalam FGD dan Workshop ini, rencana kegiatan dilaksanakan seperti tergambar dalam bagan 1
berikut ini:
Bagan 1.Pelaksanaan Kegiatan
Persiapan:Pada tahap dibangun komunikasi informal dengan Pengurus KAN Kenagarian PAUH V
Kecamatan Pauh, dari komuiasi informal ini dilanjutkan dengan komunikasi forma melalui surat yang
dikirimkan oleh Dekan FISIP UNAND kepada Keta KAN Nagari PAUH V Kecamtan Kuranji. Acara
FGD dan Workshop disepakati dilaksanakan di Kantor KAN PAUH V, dan Ketua KAN Melalui
seretaris KAN akan mengundang stakholderterkait yang sudah dikelompokkan menjadi Stakholder
Utama, Penunjang dan Kunci.
11
Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan Rundown Acara sebagai berikut:
Waktu MATERI PelaksanaSabtu, 17 November 2018 Hari pertama
FGD09.00-09.30 Pembukaan
a. Pembacaan Alquranb. Sambutan Ketua Jurusan APc. Sambutan sekaligus membuka acara
oleh Ketua KAN Pauh Vd. Membaca Doae. Foto Bersama
KAN Nagari PAUH Vdan Jurusan Adm
Publik
09.30-10.00 Pengantar dan Membangun KesepatakanKelas dengan Peserta
Rozidateno Putri
10.00-1030 Istirahat Panitia10.30-12.00 FGD Tim Jurusan AP12.00-13.30 ISHOMA Panitia13.30-16.00 FGD Lanjutan Peserta dan Fasilitator
Minggu, 18 November 2018 Hari ke duaWorkSHop
09.00-10.30 Materi 1: Perempuan dalam Pembangunan Wewen Kusumi10.30-11.30 Materi 2: Pendekatan Pendekatan
PembanguanYoserizal
11.30-12.00 Materi 3. Stakeholder dan peranananyadalam Pembangunan
Misnar Sitriwanti
13.30-16.00 Kerja Kelompok Peserta dan Fasilitator16.30-17.00 Pembacaan Hasil RTL Peserta
Kegiatan berjalan lancar dan peserta cukup antusias mengikuti rangkaian acara
12
Materi
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
F. Partisipasi Mitra
Mitra mempunyai partisipasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
Secara rinci keterlibatan mitra seperti Tabel 3:
Tabel 3: Partisipasi MitraTahap Kegiatan Partisipasi
Persiapan 1. Pengurusan izin dan berdialog dengan mitra2. Menyediakan lokasi kegiatan3. Menyusun bersama peta stakeholder di
2015 International Indonesia Forum for ASIANStudies
IIFAS Kerjasama denganAndalas University
September2015
Indonesia Asociation for Public Administration(IAPA) International Annual Conference 2015
IAPA bekerjasama denganUniversitas Manado
2015. Socio-Int15- International Conference onEducation Social Sciences And Humanities inIstanbul, Turkey
OCERINT- InternationalOrganization Center ofAcademic Research
2014 Indonesia Asociation For PublicAdministration (IAPA) International AnnualConference 2015
IAPA bekerjasama denganUniversitas Indonesia
2012 Konferensi Administrasi Negara V di Malang6-8 Juli 2012
Universitas BrawijayaMalang
2011 Indonesia Asociation For PublicAdministration (IAPA) International AnnualConfeence 2011
IAPA bekerjasama denganUniversitas Hasanuddin
2010 Indonesia Asociation For PublicAdministration (IAPA) International AnnualConfeence 2010
IAPA bekerjasama denganUniversitas Padjajaran
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKATTahun Judul Pengabdian Jabatan Sumber Dana /
Nominal2014 Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi
Relawan Demokarasi Kota PadangPanjang
FasilatorUtama
KPU Kota PadangPanjang
22 Februari2014
Fasilitator Bimbingan Teknis BagiRelawan Demokrasi Kabupaten Solok
FasilatorUtama
KPU Kabupaten Solok
15 Februari2014
Fasilitator Bimbingan Teknis BagiRelawan Demokrasi KabupatenPasaman Barat
FasilitaorUtama
KPU KabupatenPasaman Barat
2013 Pembicara dalam Peningkatan PeranSerta Masyarakat Dalam Pemilu DanPemilukada
Pemateri KPU Propinsi Sumbar
2013 Tim Seleksi Anggota KPUD Kab.Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
AnggotaTim
KPUD Kab. Lima PuluhKota Sumatera Barat.
2010 Peranan Perempuan Dalam OrganisasiKepemudaan
Pembicara KNPI KabupatenSleman,Yogyakarta
13-18 Des2009
Peserta Kursus Intensif DemokrasiBerbasis Hak AzaziManusia,Kekuasaan Kesejahteraan danDemokrasi. Hotel Jayakarta,Yogyakarta
Peserta PWD UniversitasGadjah Mada.
2009 to2010
District Program Officer MaarifInstitute Sleman For ProjectStrengthening Muhammadiyah’sRoleIn Monitoring And ControllingGovernment Activity In SlemanJogyakarta
ProgramOfficer
Maarif Institute Sleman
Nov 1 to4,2008
Fasilitator workshop “DiklatPerencanaan Dan Evaluasi Kinerja
Fasilitatorworkshop
Kabupaten Pelawalan,Propinsi Riau 2008,
37
Program Pembangunan Pekanbaru, Riau.June to July
2008Governance Reform: Reformasi TataKepemerintahan Dalam MenghadapiEra Demokrasi dan Pasar Terbuka
PanitiaWorkshop
danKonverensi
Magister PublicAdministration
Universitas GadjahMada.
2008 to2009
Tutor Di Jurusan Ilmu AdministrasiNegara Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Gadjah MadaTahun Akademik 2008/2009
Tutor Jurusan IlmuAdministrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas
Gadjah Mada2007 to
2008Tutor Di Jurusan Ilmu AdministrasiNegara Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Gadjah MadaTahun Akademik 2007/2009
Moderator of Diskusi Ilmiah denganJudul Kaum Lesbian Pada MasyarakatLesbian Minangkabau ”Coming Out”Terhadap Identitas Seksual
Moderator -
PIAGAM/PENGHARGAANTahun Bentuk Penghargaan Pemberi2015 Best Paper pada UNIMA
IAPA International Seminar &Annual Conference Tahun
2015
Indonesian Association forPublic Administration
ORGANISASI PROFESI/ILMIAHTahun Organisasi Jabatan
2016- Sekarang Asian Asociation For PublicAdministration
Anggota
2014-sekarang Indonesia Asosiation For Public Anggota
38
Administration (IAPA)2010-2014 Indonesia Asosiation For Public
Administration (IAPA)Wakil Bendahara
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkansecara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian denan kenyataan, saya sanggupmenerima sanksi.