-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/001
Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures
(SOP)
Penerbitan Surat Permohonan Transfer DBH PBB
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
CaraPembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-31/PB/2013 tentang Tata
Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak
Bumi dan
Bangunan.
NO URAIAN KEGIATAN KEPALA
SUBBAGIAN UMUM
PELAKSANA SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI BANK
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau
harikerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari
libur/diliburkan (hari pembagian), menerima Konsep SuratPermohonan
Transfer dari Seksi Bank, yang dilampiri:1) Surat Ketetapan
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi
Dan Bangunan (SKP DBH PBB) termasuk BiayaPemungutan PBB (BP
PBB);
2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan3) Nota
Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB.
b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen;
c. Menyampaikan Konsep Surat Permohonan Transfer besertadokumen
pendukungnya kepada Kepala Subbagian Umum.
2. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian
KonsepSurat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusatdan
BP PBB Bagian Ditjen Pajak dengan mencocokan persentasepembagian,
jumlah uang, rekening tujuan dengan SKP DBH PBBtermasuk BP PBB,
Nota Debet pelimpahan Bank/Pos PersepsiPBB dan Nota Kredit
penerimaan BO III PBB;
b. Menandatangani Surat Permohonan Transfer DBH PBB sebanyak2
(dua) rangkap;
c. Menyampaikan Surat Permohonan Transfer DBH PBB yang telah
ditandatangani beserta dokuemn pendukungnya kepadapelaksana
Subbagian Umum untuk didistribusikan.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima, dan mencatat/menatausahakan Surat
PermohonanTransfer DBH PBB yang telah ditandatangani Kepala
SubbagianUmum; dan
b. Mendistribusikan Surat Permohonan Transfer DBH PBB,kepada;
Lembar ke-1, disampaikan kepada Seksi Bank selaku BUN; Lembar ke-2,
pertinggal di Subbagian Umum KPPN.
Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
1
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/002
Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures
(SOP)
Penerbitan Surat Perintah Membayar DBH PBB (SPM DBH PBB)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-31/PB/2013 tentang Tata
Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak
Bumi dan
Bangunan.
NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANA SUBBAGIAN
UMUM
KEPALA SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
TERKAIT
1. Kepala Subbagian Umum:
a. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau
harikerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari
libur/diliburkan (hari pembagian), menerima Surat
PermintaanPembayaran (SPP) beserta Konsep Surat Permohonan
Transferdari Seksi Bank, yang dilampiri:1) Surat Ketetapan
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi
Dan Bangunan (SKP DBH PBB) termasuk BiayaPemungutan PBB (BP
PBB);
2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan3) Nota
Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB.
b. Memeriksa, meneliti kelengkapan dokumen, dan
mengujikesesuaian SPP DBH PBB dengan dokumen pendukungnya.
c. Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap/tidak sesuaidengan
SPP dan/atau ketentuan berlaku, mengembalikan SPPkepada Seksi
Bank.
d. Menyampaikan SPP DBH PBB beserta dokumen pendukungnyakepada
Pelaksana Subbagian Umum, untuk dibuatkan SPMDBH PBB.
2. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian SPP
DBHPBB, dengan mencocokan persentase pembagian, jumlah
uang,rekening tujuan SPP dengan SKP DBH PBB termasuk BP PBB,Nota
Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kreditpenerimaan BO
III PBB.
b. Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap/tidak sesuaidengan
SPP/ketentuan berlaku, mengembalikan SPP kepadaSeksi Bank.
c. Mencetak SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBBBagian
Daerah, dengan ketentuan:1) Menggunakan akun sesuai dengan
ketentuan yang mengatur
mengenai Bagan Akun Standar.2) Diterbitkan untuk 1 (satu)
kabupaten/kota dengan rincian
penerima Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas Umum DaerahKab/Kota,
dengan ketentuan:a) Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas
Umum
Daerah Provinsi meliputi jumlah DBH PBB BagianProvinsi dan
jumlah BP PBB Bagian Provinsi;
b) Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas UmumDaerah Kab/Kota
meliputi jumlah DBH PBB BagianKab/Kota dan jumlah BP PBB Bagian
Kab/Kota;
d. Menyampaikan SPM beserta dokumen pendukungnya kepadaKepala
Subbagian Umum;
3. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti dan menandatangani SPM;
b. Meneruskan SPM yang telah ditandatangani beserta
dokumenpendukungnya kepada pelaksana Subbagian Umum untukdiproses
lebih lanjut.
SOP
Penerbitan
SPP DBH PBB
Y T
Y
T
2
-
SOP KPPN
NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANA SUBBAGIAN
UMUM
KEPALA SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
TERKAIT
4. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menatausahakan SPM DBH PBB beserta dokumen pendukungnya;
dan
b. Mendistribusikan SPM DBH PBB, kepada; Lembar ke-1,
disampaikan Seksi Pencairan Dana; Lembar ke-2, pertinggal di
Subbagian Umum KPPN.
Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
3
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TanggalPenetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN TanggalRevisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/003
Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures
(SOP)
Penyusunan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang
PengelolaanKinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-107/PB/2010
tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
MITRA MANAJER
KINERJA ORGANISASI
KEPALA
SEKSI/ PELAKSANA
UNIT
TERKAIT
1. Kepala Kantor: a. Menerima dan meneliti surat permintaan
Laporan
Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan;b.
Mendisposisikan surat permintaan Laporan
Penilaian Perilaku Pegawai pada pejabat yangditunjuk sebagai
mitra manajer kinerja pegawai.
2. Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Mitra Manajer Kinerja Pegawai:
a. Menerima dan meneliti surat permintaan Laporan
Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan;b. Meneliti
kelengkapan dokumen surat permintaan
Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran,tahunan;
c. Membagikan formulir permintaan Laporan LaporanPenilaian
Perilaku Pegawai semesteran, tahunankepada para Kepala Seksi.
3. Kepala Seksi: a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen
surat
permintaan Laporan Penilaian Perilaku Pegawaisemesteran,
tahunan;
b. Menerima, memeriksa, membuat Laporan PenilaianPerilaku
Pegawai semesteran, tahunan.
c. Memaraf Laporan Penilaian Perilaku Pegawaisemesteran, tahunan
dan menyampaikan kepadamitra manajer kinerja pegawai.
4. Mitra Manager Kinerja Pegawai: a. Menerima dan meneliti
kelengkapan dokumen surat
Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran,tahunan;
b. Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep/netsurat Laporan
Penilaian Perilaku Pegawaisemesteran, tahunan serta menyampaikan
keKepala Kantor.
5. Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat
Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan kemudian
meneruskan ke Subbagian Umum.
6. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, dan
mengirim surat Laporan
Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunankepada Unit
Terkait.
b. Menatausahakan surat Laporan Penilaian PerilakuPegawai
semesteran, tahunan.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
4
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/004
Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures
(SOP)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
DasarHukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang
PengelolaanKinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-107/PB/2010
tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
MITRA MANAJER KINERJA
ORGANISASI
KEPALA SEKSI /
PELAKSANA
UNIT TERKAIT
1. Kepala Kantor a. Menerima dan meneliti surat
permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan,
semesteran, tahunan;
b. Mendisposisikan surat permintaanLaporan Indikator Kinerja
Utamatriwulanan, semesteran, tahunanpada pejabat yang ditunjuk
sebagaimitra manajer kinerja organisasi.
2. Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Mitra
Manajer Kinerja Organisasi: a. Menerima dan meneliti surat
permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan,
semesteran, tahunan;
b. Meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan Laporan
Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan;
c. Membagikan formulir permintaanLaporan Indikator Kinerja
Utamatriwulanan, semesteran, tahunankepada para Kepala Seksi.
3. Kepala Seksi: a. Menerima dan meneliti kelengkapan
dokumen surat permintaan Laporan
Indikator Kinerja Utama triwulanan,semesteran, tahunan;
b. Membuat Laporan Indikator KinerjaUtama triwulanan,
semesteran,tahunan.
c. Memerintahkan kepada pelaksana
untuk meneliti Laporan IndikatorKinerja Utama
triwulanan,semesteran, tahunan.
d. Melakukan koordinasi dengan seksilainnya dan Kepala
SubbagianUmum.
e. Memaraf Laporan Indikator KinerjaUtama triwulanan,
semesteran,tahunan dan menyampaikan kepadamitra manajer kinerja
organisasi.
4. Mitra Manajer Kinerja Organisasi a. Menerima Laporan
Indikator Kinerja
Utama triwulanan, semesteran,tahunan dari para Kepala Seksi;
b. Menyampaikan kepada pelaksanapada Mitra Manager
KinerjaOrganisasi;
5
-
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
MITRA MANAJER KINERJA
ORGANISASI
KEPALA SEKSI /
PELAKSANA
UNIT TERKAIT
5. Pelaksana pada Mitra Manajer Kinerja Organisasi a. Menerima
Laporan Indikator Kinerja
Utama triwulanan, semesteran,tahunan dari mitra manajer
kinerjaorganisasi;
b. Menyusun Laporan Indikator KinerjaUtama triwulanan,
semesteran,tahunan;
c. Menyampaikan kepada Mitra Manager Kinerja Organisasi;
6. Mitra Manager Kinerja: a. Menerima dan meneliti
kelengkapan
dokumen surat Laporan Indikator
Kinerja Utama triwulanan,semesteran, tahunan;
b. Menerima, memeriksa, dan memarafkonsep/net surat Laporan
IndikatorKinerja Utama triwulanan,semesteran, dan tahunan
sertamenyampaikan ke Kepala Kantor.
7. Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat
Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan
kemudian meneruskan ke Bagian Umum.
8. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, dan
mengirim
surat Laporan Indikator Kinerja Utamatriwulanan, semesteran,
tahunanKepada Kanwil Ditjen PBN dan/atauSesditjen PBN.
b. Menatausahakan surat LaporanIndikator Kinerja Utama
triwulanan,semesteran, tahunan.
Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
6
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/005
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat
Pengawasan Fungsional
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
No URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
SEKSI TERKAIT
APARAT PENGAWAS
FUNGSIONAL
KANWIL DJPBN
1.Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisi LHP Aparat
Pengawas Fungsional untuk diteruskan ke Kepala Subbagian Umum.
2.Kepala Subbagian Umum:
Menerima LHP dan meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk
digandakan dan didistribusikan kepada seksi terkait.
3.Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima LHP, menggandakan dan mendistribusikan ke seksi
terkait untuk dibuat tanggapan.
b. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkaitmengenai Tanggapan
LHP tersebut.
4.Seksi terkait:
a. Menerima LHP, menelaah kemudian
membuat tanggapan mengenai hasil dariLKH tersebut sesuai arahan
kepala kantor.
b. Menyerahkan Tanggapan LHP tersebutkepada Subbagian Umum.
5.Kepala Subbagian Umum:
Menerima Tanggapan LHP dari seksi terkait kemudian menugaskan
Pelaksana untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi
terkait.
6.Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum untuk
menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait
b. Membuat konsep/net Surat Tanggapan LHPuntuk ditandatangani
Kepala Kantor.
c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kasubbag
Umum.
7
-
SOP KPPN
No URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
SEKSI
TERKAIT
APARAT
PENGAWAS FUNGSIONAL
KANWIL
DJPBN
7. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima konsep surat tanggapan LHP dariPelaksana Subbagian
Umum;
b. Memeriksa dan memaraf konsep surattanggapan LHP;
c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kepala Kantor
untuk
ditandatangani.
8. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti dan menandatanganisurat tanggapan LHP;
b. Meneruskan kepada Pelaksana SubbagUmum.
9. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat tanggapan LHP;
b. Menatausahakan surat tanggapan LHP;
c. Meneruskan surat tanggapan LHP kepadaAparat Pengawas
Fungsional dengantembusan Kepala Kanwil DJPBN.
Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
8
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/006
StandarProsedurOperasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyusunan Bahan Masukan dan Konsep Renstra, Renja, RKT, PK, dan
LAKIP
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAG UMUM
PELAKSANA KANWIL DJPB
1. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti, dan
mendisposisikan Surat dari Kanwil DJPB tentang penyusunan
Renstra,
Renja, RKT, PK, dan Lakip kepada
Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Subbagian Umum:
Menerima disposisi surat dari Kepala
Kantor dan meneruskan kepada pelaksana subbagian umum.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima diposisi kasubbag Umum
untuk menyusun Konsep Renstra,
Renja, RKT, PK, dan LAKIP.
b. Mengkompilasi bahan dari semua
seksi sebagai bahan dan masukankonsep penyusunan Renstra,
Renja,
RKT, PK, dan Lakip.
c. Menelaah bahan masukan dan
membantu menyusun konsep
penyusunan Renstra, Renja, RKT,PK, dan Lakip
d. Meneruskan kepada Kasubbag
Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti, mencocokan
dengan data/bahan pendukungnya,kemudian memaraf konsep
penyusunan Renstra, Renja, RKT,
PK, dan Lakip dan konsep surat
pengantar;
b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti, serta menandatangani konsep penyusunan
Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip
serta surat pengantar, kemudian
meneruskan kepada Pelaksana Subbag
Umum melalui Kasubbag Umum untuk dikirim ke Kanwil DJPB.
9
-
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG
UMUM
PELAKSANA KANWIL DJPB
6. PelaksanaSubbagian Umum:
a. Menerima konsep penyusunan
Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip
serta surat pengantar yang telah
ditandatangani, mengagenda, dan
melampirkan data pendukung;
b. Mengirim konsep penyusunan
Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip
serta data pendukung kepada
Kanwil DJPBN.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
10
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/007
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pengusulan Calon Peserta Pendidikan dan Latihan
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG
UMUM
PELAKSANA KANWIL DJPB
1. Kepala Kantor:
Menerima surat permintaan calon
peserta diklat dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB, mempelajari,
memberikan disposisi, dan
meneruskan kepada Kepala Subbag
Umum.
2 Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima dan meneliti disposisidari Kepala Kantor;
b. Menugaskan Pelaksana untuk
mendata para pegawai yang
memenuhi syarat untuk diajukan
menjadi calon peserta diklat danmembuat konsep surat usulan
calon peserta diklat.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima penugasan dari
Kasubbag Umum tentang surat
permintaan calon peserta diklat
dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB untuk mengajukan calon yang
memenuhi syarat;
b. Mendata para pegawai yang
memenuhi syarat untuk diajukan
menjadi calon peserta diklat;
c. Membuat konsep/netsurat usulan
calon peserta diklat kepada Kanwil
DJPB, dan meneruskan kepada
Kasubbag Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima dan meneliti konsep
surat usulan calon peserta diklat;
b. Memberi paraf pada konsep surat
usulan peserta diklat;
c. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor:
a. Menerima, memeriksa, dan
menyetujui/menandatanganikonsep surat usulan peserta diklat;
b. Meneruskan kepada Pelaksana
Subbag Umum untuk diproses
melalui Kasubbag Umum.
11
-
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG UMUM
PELAKSANA KANWIL DJPB
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat usulan yang
disetujui, mengagenda, dan
mengirim surat usulan calon
peserta diklat yang telah
ditandatangani Kepala Kantor kepada Kanwil DJPB;
b. Tembusan surat usulan calon
peserta diklat untuk arsip;
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
12
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/008
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pemrosesan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979
tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA
SUBBAG
UMUM
PEJABAT
PENILAI
PEJBT/
PEG YG
DINILAI
KANWIL
DJPB
1. Pelaksana Subbag Umum:
Berdasarkan arahan Kepala
Subbagian Umum/setiap akhir tahun menyerahkan formulir DP3
tahun
berjalan dan DP3 tahun lalu kepada
masing-masing Pejabat Penilai.
2. Pejabat Penilai (Kepala
KPPN/Kasubbag/ Kepala Seksi):
a. Menerima formulir DP3 tahunberjalan dan DP3 tahun lalu,
memberikan penilaian pada para
pegawai bawahannya berdasarkan
buku catatan penilaian masing-
masing pegawai ke dalam formulir
DP3 dan menandatangani;
b. Meneruskan DP3 tahun berjalan
yang telah diberikan penilaian
dan ditandatangani kepada para
pegawai yang dinilai.
3. Pejabat/Pegawai Yang Dinilai:
a. Menerima dan memeriksa nilaiyang diberikan Pejabat Penilai
dan
menandatangani DP3 tersebut;
b. Apa bila ada keberatan
dituangkan pada kolom yang
tersedia;
c. Mengembalikan kepada PejabatPenilai.
4. PejabatPenilai:
a. Menerimadanmemeriksa DP3
yang telah ditandatangani
Pejabat/Pegawai yang dinilai;
b. Apabila ada keberatan dari Pejabat/Pegawai yang dinilai
maka Pejabat Penilai wajib
menanggapi pada kolom yang
disediakan;
c. Setelah ditanggapi meneruskankepada Atasan Pejabat
Penilai;
- untuk Pelaksana, DP3 disampaikan kepada Kepala
Kantor, sedangkan
- untuk Eselon IV ke atas, DP3disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah.
eselon IV/III Pelaksana
13
-
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA
SUBBAG
UMUM
PEJABAT
PENILAI
PEJBT/
PEG YG
DINILAI
KANWIL
DJPB
5. Atasan Pejabat Penilai (Kepala
KPPN/Kakanwil DJPB):
Menerima, meneliti dan
menandatangani DP3 yang telah
ditandatangani Pejabat Penilai dan
Pejabat/Pegawai Yang dinilai.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima DP3 yang sudah
ditandatangani dan menghimpun semua DP3 yang telah
ditandatangani oleh Atasan
Pejabat Penilai/PejabatPenilai/
Pegawai Yang Dinilai;
b. Membuat konsep surat pengantarpengiriman DP3.
7. Kepala Subagian Umum:
a. Menerima, meneliti dan memaraf
konsep surat pengantar
pengiriman DP3 dan memeriksa
kelengkapan semua DP3 yang
telah ditandatangani oleh AtasanPejabat
Penilai/PejabatPenilai/
Pegawai Yang Dinilai;
b. Meneruskan konsep surat
pengantar pengiriman DP3
berikut semua kelengkapannyakepada Kepala KPPN.
8. Kepala Kantor:
Menerima, memeriksa dan
menandatangani surat pengantar
pengiriman DP3, meneruskan
kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.
9. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat pengantar yang
sudah ditandatangani dan
menyimpan arsip DP3 tahun
berjalan dan DP3 tahun lalu;
b. Mengirim surat pengantarberikut DP3 yang bersangkutan
ke Kanwil DJPB.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
14
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
KEP-133/PB/2014145 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal
Penetapan: 21Mei 2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/009
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979
tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
NO URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG UMUM
PELAKSANA PEGAWAI
KPPN KANWIL
DJPB
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menyusun kelengkapan data para pegawai
berdasarkan Pangkat, Jabatan, Masa Kerja,
Latihan, Pendidikan dan Usia;
b. Merekam data/update data ke dalam aplikasi
komputer Sistem Informasi Kepegawaian
(SIK);
c. Mencetak DUK dan membuat konsep surat
pengantar DUK;
2. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti dan memaraf DUK dan
konsep surat pengantar;
b. Meneruskan DUK dan konsep surat pengantar kepada Kepala
Kantor.
3. Kepala Kantor:
a. Menerima, memeriksa dan menandatangani
lembaran DUK dan konsep surat pengantar;
b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum, untuk
diumumkan kepada seluruh pegawai.
4. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima lembaran DUK dan surat
pengantar, mengumumkan kepada seluruh
pegawai untuk diketahui;
b. Apa bila tidak ada keberatan, maka pada hari
ke lima belas dikirimkan kepada Kanwil
DJPB;
c. Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan
DUK dan surat pengantarnya ke Kanwil DJPB
dan menatausahakan DUK.
5. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima, mengirimkan lembaran DUK dan
surat pengantar ke Kanwil DJPB;
b. Menyimpan DUK dan surat pengantarnya
sebagai arsip.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
15
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/010
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyelesaian Pengajuan Izin Cuti Tahunan dan Cuti Besar
Dasar
Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009 tentang
Pelaksanaan Cuti
di Lingkungan Departemen Keuangan.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-38/PB/2007 tentang IjinMelakukan Perjalanan ke Luar Negeri untuk
Kepentingan Pribadi atau di luar
Kedinasan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA
SUBBAG
UMUM
PELAKSANA
ATASAN
LANGSUNG
TERKAIT
PEGAWAI
yang
CUTI
1. Pegawai yang mengajukan cuti:
Membuat surat permohonan izin cuti
ditujukan kepada Kepala Kantor
melalui atasan langsung terkait.
(khusus cuti besar dalam rangka
memenuhi kewajiban agama dilampiri dengan copy bukti setor BPIH
dan Ijin
Perjalanan ke Luar Negeri untuk
kepentingan pribadi)
2. Atasan Langsung terkait:
a. Menerima surat permohonan izin
cuti dan memberi pendapat
(menyetujui/menangguhkan) atas permohonan izin cuti pegawai
yang
bersangkutan dan memaraf;
b. Meneruskan kepada Subbagian
Umum.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat permohonan izincuti pegawai yang
bersangkutan
melalui atasan langsung terkait;
b. Meneliti dan mencatat data cuti
pegawai yang bersangkutan pada
surat permohonan izin cuti;
c. Mencatat pada kartu pengawasancuti pegawai yang
bersangkutan;
d. Membuat konsep surat ijin cuti,
kemudian meneruskan kepada
Kasubbag Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
a. Meneliti surat permohonan izin cutidari pegawai yang
bersangkutan,
kartu pengawasan cuti, dan konsep
surat izin cuti serta memaraf;
b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti, dan
menandatangani konsep surat izin cuti/penangguhan cuti
pegawai,
kemudian meneruskan kepada
Pelaksana Subbag Umum melalui
Kasubbag Umum.
16
-
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAG UMUM
PELAKSANA
ATASAN
LANGSUNG TERKAIT
PEGAWAI
yang CUTI
6. Pelaksana Subbagian Umum:
Menerima surat izin/penangguhan cuti
yang sudah ditandatangani,
menatausahakan, dan menyampaikan
Surat Izin Cuti/Penangguhan asli kepada pegawai yang
bersangkutan,
dan menyimpan arsip dalam dosir
pegawai ybs.
7 Pegawai yang mengajukan cuti:
Menerima Surat Izin
Cuti/Penangguhan yang sudah
ditandatangani, melaporkan kepada atasan langsung, kemudian
melaksanakan cuti atau
menangguhkan cuti.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
17
ttd
-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/011
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Permintaan
Kartu
Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala BAKN.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA
SUBBAG
UMUM
PELAKSANA KANWIL
DJPB
INSTANSI
TERKAIT
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima permohonan dari pegawaiuntuk membuat
Karpeg/Karis/Karsu/
Kartu Askes dan Taspen;
b. Menyusun/mem-fotocopy kelengkapan
data yang diperlukan dalam pembuatan Karpeg/Karis/ Karsu/
Kartu Askes danTaspen;
c. Membuat konsep surat permohonan
untuk mendapatkan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes danTaspen;
d. Membuat konsep surat pengantar
permohonan pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan
Taspen
ke Kanwil DJPB/instansi terkait;
2. Kepala Subagian Umum:
a. Menerima, meneliti, mengesahkan foto
copy kelengkapan permohonan
Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan
Taspen, kemudian member paraf padakonsep surat pengantar;
b. Meneruskan konsep surat pengantar
kepada Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti dan menandatangai surat pengantar permohonan
pembuatan
Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan
Taspen, kemudian meneruskan kepada
Pelaksana Subbag Umum melalui
Kasubbag Umum.
4. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat pengantar yang sudah
ditandatangani Kepala Kantor dan
Mengirimkan/meneruskan berkas
permohonan pembuatan Karpeg/
Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspenkepada Kanwil DJPB/instansi
terkait;
b. Menyimpan arsip surat pengantar dan
lampirannya.
Disahkanoleh:
SekretarisDitjenPerbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
18
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014185
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/012
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyelesaian Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA
SUBBAG
UMUM
PELAKSANA
ATASAN LANGSUNG
TERKAIT/
PEG.YBS.
INSTANSI
TERKAIT
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Meneliti database pegawai yang
memenuhi syarat kenaikan gajiberkala (KGB), untuk jangka
waktu 3 (tiga) bulan sebelum
jatuh tempo;
b. Menyiapkan dokumen sebagai
dasar untuk KGB berikutnya;
c. Membuat Nota PertimbanganUsul KGB dari Kasubbag
Umum kepada Atasan
langsung yang membawahi
pegawai yang bersangkutan
dan Kepala Kantor, dan konsepsurat pemberitahuan KGB.
2. Kepala Subbag Umum:
a. Menerima, meneliti, serta
memaraf Nota Pertimbangan
Usul KGB dan konsep surat
pemberitahuan KGB;
b. Meneruskan NotaPertimbangan Usul KGB dan
konsep surat pemberitahuan
KGB kepada atasan langsung
pegawai yang bersangkutan.
3. Atasan langsung terkait:
Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia Usul
KGB pegawai yang menjadi
bawahannya, dan memberikan
pendapat atas Nota
Pertimbangan/Rahasia Usul
KGB, kemudian meneruskan kepada Kasubbag Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
Menerima kembali konsep Nota
Pertimbangan dari atasan
langsung terkait, kemudian
meneruskan kepada Kepala Kantor bersama dengan surat
pemberitahuan KGB.
19
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA SUBBAG
UMUM
PELAKSANA
ATASAN LANGSUNG
TERKAIT/
PEG.YBS.
INSTANSI
TERKAIT
5. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti, dan
memaraf Nota Pertimbangan
usul KGB dan menandatanganiSurat Pemberitahuan KGB;
b. Meneruskan kepada Pelaksana
Subbag Umum melalui
Kasubbag Umum.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima, mengagenda, menyampaikan tembusan
kepada pegawai yang
bersangkutan serta instansi
terkait;
b. Menyampaikan asli dan
tembusan kepada PPABP;
c. Menyimpan arsip untuk
dokumentasi kepegawaian.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
20
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014 185DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/013
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pembayaran Gaji Pegawai Satker KPPN
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2012 tentang
Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-37/PB/2009 tentang
Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja
Pegawai NegeriSipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA SUBBAG
UMUM
PELAKSANA BENDAHARA
PEJABAT
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA
PEGAWAI
KPPN PEMBAYAR
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Membuat SPP gaji yang
dilampiri daftar gaji yang
telah ditandatanganibendahara, PPABP dan PPK
beserta dokumen
pendukungnya;
b. Menguji daftar perubahan
data kepegawaian berupaSK, SPT KGB, SKPP, dll.
c. Membuat SPM gaji;
d. Meneruskan SPM gaji
beserta lampirannya kepada
Kepala Subbagian Umum/
Pejabat Penguji danPenandatangan SPM.
2. Kepala Subbagian Umum/
Pejabat Penguji dan
Penandatangan SPM:
Menerima, meneliti, dan
menandatangani tanda terima SPP dan SPM gaji, kemudian
menyerahkan kepada
Pelaksana Subbag Umum.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menyusun SPM gaji yang
telah ditandatanganiberikut ADK dan dokumen
pendukung,
b. Mengajukan SPM gaji dan
melakukan Rekonsiliasi
data pegawai dengan KPPN
pembayar
4. Bendahara Pengeluaran:
Menerima SP2D lembar ke-2,
menatausahakan, dan
membukukan transaksi
pembayaran gaji ke dalam
Buku Bendahara.
SP2D
SPM
21
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA SUBBAG
UMUM
PELAKSANA BENDAHARA
PEJABAT
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA
PEGAWAI
KPPN
PEMBAYAR
5. PPABP:
Setelah SP2D diterbitkan oleh
KPPN, mencetak slip gaji dan menyampaikan kepada seluruh
pegawai
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
22
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014185DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/014
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pembayaran Lembur Pegawai Satker KPPN
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-41/PB/2009 tentang
Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur
bagi Pegawai
Negeri Sipil.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAG UMUM
PELAKSANA BENDAHARA/
PPAB KPPN
PEMBAYAR
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Membuat daftar lembur yangditandatangani Pejabat
Pengelola
Administrasi Belanja Pegawai
(PPABP), Bendahara dan
KPA/PPK berdasarkan SPK
lembur dan daftar hadir kerjalembur;
b. Membuat SPP lembur dari
PPABP;
c. Membuat SPM lembur;
d. Meneruskan SPM lembur beserta
lampirannya kepada KepalaSubbagian Umum/Pejabat
Penguji dan Penandatangan SPM.
2. Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan
SPM:
Menerima, meneliti, dan
menandatangani tanda terima SPP dan SPM Lembur, kemudian
menyerahkan kepada Pelaksana
Subbag Umum.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
Menyusun SPM lembur yang telah
ditandatangani berikut dokumen
pendukungnya, mengajukan ke KPPN Pembayar.
4. Bendahara Pengeluaran:
Setelah menerima SP2D lembar ke-2
dari KPPN pembayar, menerbitkan dan menandatangani cek sesuai
dengan jumlahnya, kemudian
meneruskan kepada Kepala Kantor
untuk ditandatangani.
5. Kepala Kantor:
Kepala Kantor menerima, meneliti, dan menandatangani cek,
kemudian
meneruskan kepada Bendahara
Pengeluaran.
SPM
SP2D
23
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG UMUM
PELAKSANA BENDAHARA/
PPAB KPPN
PEMBAYAR
6. Bendahara Pengeluaran:
a. Mencairkan cek dan melakukan
pembayaran lembur kepada para
pegawai yang tercantum dalam
daftar lembur berkenaan;
b. Menatausahakan dan
membukukan transaksi
pembayaran lembur kedalam
Buku Bendahara;
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
24
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014185DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/015
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pembayaran Uang Makan Pegawai Satker KPPN
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.05/2010 tentang Pemberian
dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri
Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAG UMUM
PELAKSANA BENDAHARA KPPN
PEMBAYAR
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima SPP Uang Makan dariBendahara dilampiri dengan
daftar perhitungan uang makan,
rekap daftar hadir, SPTJM dan
SSP;
b. Menguji daftar perhitungan uang
makan dengan rekap daftar hadir
pegawai;
c. Membuat SPM Uang Makan;
d. Meneruskan SPM Uang Makan
beserta lampirannya kepada
Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penguji dan
Penandatangan SPM.
2. Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan
SPM:
Menerima, meneliti, dan
menandatangani Tanda Terima SPP dan SPM Uang Makan, kemudian
menyerahkan kepada Pelaksana
Subbag Umum.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
Menyusun SPM uang makan yang
telah ditandatangani berikut ADK,
daftar perhitungan uang makan, SSP dan SPTJM serta
mengajukan
ke KPPN pembayar.
4. Bendahara Pengeluaran:
Setelah menerima SP2D lembar ke 2 dari KPPN pembayar,
menerbitkan
dan menandatangani Cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian
meneruskankan kepada Kepala
Kantor untuk ditandatangani.
5. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti, dan
menandatangani cek, kemudian
meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran.
SPM
SP2D
25
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG UMUM
PELAKSANA BENDAHARA KPPN
PEMBAYAR
6. Bendahara Pengeluaran:
a. Mencairkan Cek dan melakukan
pembayaran uang makan kepada
pegawai;
b. Menatausahakan dan
membukukan transaksi
pembayaran uang makan ke
dalam Buku Bendahara;
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
26
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014185
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/016
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
(TKPKN)
Dasar Hukum : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai
Departemen Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA
SUBBAG
UMUM
PPABP BENDAHARA KP DJPB
1. Pejabat Pengelolaan Administrasi
Belanja Pegawai (PPABP):
a. Menerima data rekapitulasi daftarhadir pegawai dari tanggal
23
sampai tanggal 22 bulan
berikutnya;
b. Melakukan perekaman
rekapitulasi potongan absensisetiap pegawai ke program
aplikasi
TKPKN;
c. Mencetak daftar TKPKN beserta
rekapitulasinya;
d. Meneruskan daftar TKPKN kepada
Bendahara Pengeluaran.
2. Bendahara Pengeluaran:
Menerima, meneliti, dan
menandatangani daftar TKPKN,
kemudian meneruskan kepada
Kepala Subbag Umum.
3. Kepala Subbagian Umum:
Menerima, meneliti, dan memberi paraf daftar TKPKN, kemudian
meneruskan kepada Kepala Kantor.
4. Kepala kantor:
a. Menerima, meneliti dan
menandatangani daftar TKPKN;
b. Daftar TKPKN yang telah
ditandatangani dan diteruskan keBendahara Pengeluaran
melalui
Kasubbag Umum.
5. Bendahara Pengeluaran:
a. Menerima daftar TKPKN yang telahditandatangani;
b. Mengecek jumlah dropping dariKantor Pusat DJPB danmencocokkan
dengan permintaan
dana TKPKN yang telah diajukan;
c. Menerbitkan dan menandatanganicek dan daftar penerima
TKPKNsesuai dengan jumlah dropping,
kemudian meneruskan kepadaKepala Kantor untuk
ditandatangani.
27
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG
UMUM
PPABP BENDAHARA KP DJPB
6. Kepala Kantor:
Menerima, menandatangani, dan
meneruskan cek dan daftar penerima
TKPKN kepada Bendahara
Pengeluaran untuk dicairkan.
7. Bendahara Pengeluaran:
a. Mencairkan cek dan melakukan
pembayaran kepada para pegawai
yang tercantum dalam daftar
TKPKN berkenaan melalui rekening
masing-masing pegawai;
b. Menyetor Potongan PPH Pasal 21;
c. Membukukan ke dalam BKU, Buku
Kas Tunai, Buku Pembantu Bank,
Buku Pembantu TKPKN, dan Buku
Pembantu Pajak;
d. Membuat SPJ TKPKN, sekaligusmengajukan permintaaan dana
TKPKN bulan yang akan datang,
dan mengirimkan ke Kantor Pusat
DJPB u.p. Bagian Keuangan;
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
28
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/017
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-K/L)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
PELAKSANA KANWIL DJPB
1. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti, dan mendisposisikan
Surat dari Kanwil DJPB tentang
penyusunan RKA-KL kepada Kepala
Subbagian Umum;
2. Kepala Subbagian Umum:
Menerima disposisi surat dari Kepala
Kantor dan meneruskan kepada pelaksana
subbagian umum.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menghimpun database: Tupoksi, IKMN,
jumlah/belanja pegawai, KuitansiLangganan Daya dan Jasa, dan
data
pendukung lain yang diperlukan,
sebagai bahan penyusunan RKA-K/L;
b. Mempelajari rencana kerja KPPN dan
petunjuk pengisian RKA-K/L;
c. Membuat analisa perhitungan, menyusun RKA-K/L berdasarkan
rencana kerja KPPN, membuat
konsep/net surat pengantar;
d. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti, mencocokan dengan data pendukungnya,
kemudian
memaraf RKA-K/L dan konsep surat
pengantar;
b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti, serta
menandatangani RKA-K/L dan surat pengantar, kemudian meneruskan
kepada
Pelaksana Subbag Umum melalui
Kasubbag Umum untuk dikirim ke Kanwil
DJPB.
29
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
PELAKSANA KANWIL DJPB
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima RKA-K/L dan surat pengantar
yang telah ditandatangani, mengagenda,
dan melampirkan data pendukung;
b. Mengirim RKA-K/L dan data pendukung
kepada Kanwil DJPBN.
disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
30
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/018
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penatausahaan Surat Masuk
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang
Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-66/PB/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
KEPALA
SUBBAGIAN
UMUM
PELAKSANA
1. Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris
Kepala Kantor):
a. Menerima surat masuk/sejenisnya, dan
membuka amplop (kecuali surat yang
bersifat rahasia/ pribadi);
b. Mencatat dalam Aplikasi Tata
Persuratan;
c. Mencetak dan menempel lembar disposisi;
d. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
2. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti, dan mendisposisi
selanjutnya meneruskan kepada
Pelaksana Subbag Umum untuk didistribusikan kepada Subbag
Umum/
Seksi terkait.
b. Menerima dan membuka surat yang
bersifat rahasia/pribadi, meneliti dan
mendisposisi, selanjutnya meneruskan
kepada Pelaksana Subbag Umumuntuk didistribusikan kepada
Subbag
Umum/Seksi terkait.
3. Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris
Kepala Kantor):
Menerima, memilah, mencatat dalam buku
ekspedisi, dan mendistribusikan kepada Subbag Umum/Seksi terkait
sesuai dengan
disposisi Kepala Kantor.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
31
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014185
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/019
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penatausahaan Surat Keluar
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang
Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-66/PB/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
KEPALA SUBBAG
UMUM/ SEKSI
TERKAIT
PELAKSANA SUBAG UMUM/ SEKSI
TERKAIT
PIHAK TERKAIT
1. Pelaksana Subbagian Umum/Seksi Terkait:
Menyampaikan konsep/net surat dinas
keluar kepada Kepala Subbagian
Umum/Seksi terkait untuk diteliti dan
diparaf.
2. Kepala Subbagian Umum/Seksi
terkait:
Menerima, meneliti dan memaraf konsep
surat dinas keluar dan meneruskan
kepada Kepala Kantor melalui Pelaksana
Subbagian Umum.
3. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep/net surat
dinas keluar dimaksud serta
meneruskan kepada Pelaksana Subbag
Umum untuk ditatausahakan.
4. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat dinas keluar yang
telah ditandatangani oleh KepalaKantor;
b. Menatausahakan surat dimaksud
(mencatat dalam buku agenda,
memberi nomor, tanggal, dan cap
dinas), menggandakan, danmengarsipkan;
c. Mendistribusikan surat dimaksud
kepada pihak terkait.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
32
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/020
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)/Usul Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil (PNS)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
SUBBAG
UMUM
KEPALA
SEKSI TERKAIT
KANWIL
DJPBN
1.
2.
Pelaksana Subbagian Umum:
a. Meneliti database pegawai yang memenuhisyarat untuk pengajuan
UKP/UsulPengangkatan PNS;
b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar untukpengajuan UKP/Usul
Pengangkatan;
c. Membuat Nota Pertimbangan/Rahasiapengajuan UKP/Usul
Pengangkatan PNSdari Kasubbag Umum kepada AtasanLangsung terkait
yang membawahi pegawaiyang bersangkutan, dan Kepala Kantor,serta
konsep surat UKP.
Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti, dan memaraf NotaPertimbangan/Rahasia UKP
UsulPengangkatan PNS dan meneruskankepada atasan langsung pegawai
yangbersangkutan;
b. Menerima, meneliti, dan memaraf konsepsurat UKP.
3. Atasan Langsung terkait:
a. Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS
dan
memberikan pendapat (setuju/tidak setuju). Apabila setuju,
memaraf/menandatangani Nota
Pertimbangan/ Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS, apabila tidak
setuju, mengembalikan kepada Kasubbag Umum untuk ditunda;
b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima kembali Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul
Pengangkatan PNS dari Atasan Langsung terkait;
b. Meneruskan Nota Pertimbangan/Rahasiadan konsep surat UKP/Usul
PengangkatanPNS kepada Kepala Kantor.
Ya
Tidak
33
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
SUBBAG
UMUM
KEPALA SEKSI
TERKAIT
KANWIL
DJPBN
5. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti serta menandatanganiNota
Pertimbangan/Rahasia UKP/UsulPengangkatan PNS;
b. Menandatangani surat UKP/Usul Pengangkatan PNS;
c. Meneruskan kepada Pelaksana SubbagUmum melalui Kasubbag Umum
untukdikirimkan ke Kanwil DJPB.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
Menerima, mengagenda, dan mengirimkan surat UKP/Usul
Pengangkatan PNS beserta lampirannya kepada Kanwil DJPB.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
34
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/021
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pengurusan Permohonan Pensiun
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
No URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
SUBBAG
UMUM
PEGAWAI
YG AKAN PENSIUN
KANWIL
DJPB
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menyiapkan berkas persyaratan untuk pengajuan usulanpegawai
yang akan pensiun;
b. Meneruskan kepada pegawai bersangkutan untuk mengisidokumen
dan melengkapi persyaratan yang diperlukan.
2. Pegawai akan Pensiun:
Menerima berkas yang harus diisi dan melengkapi dokumen yang
diperlukan, kemudian meneruskan kembali ke Subbag
Umum.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima berkas dan persyaratan yang telah dilengkapiserta
membuat konsep surat pengantar;
b. Menyampaikan ke Kasubbag Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
Menerima kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, memaraf
konsep surat pengantar dan meneruskan kepada Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor:
Menerima, kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, dan
menandatangani surat pengantar kemudian meneruskan kepada Pelaksana
Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima kelengkapan berkas-berkas pengajuan pensiun
dan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh
KepalaKantor;
b. Menyortir untuk dikirimkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan
dan menyimpannya sebagai arsip.
Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari Kerja
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
35
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/022
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Pegawai KPPN
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-37/PB/2009 tentang
Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja
Pengawai Negeri Sipil
Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
No URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
BENDAHARA/ PPABP
INSTANSI TERKAIT
1. Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan
Surat
Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau
pensiun kepada Kepala Subbagian Umum untuk diterbitkan SKPP
2. Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi Surat Keputusan
Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dan
meneruskan kepada PPABP;
3. Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai: a. Menerima
Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang
dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dariKasubbag Umum;
b. Meneliti Surat Keputusan Mutasi/Pensiun, daftarpotongan
gaji/TKPKN, kemudian membuat konsepSurat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP)
Gaji dan SKPP TKPKN untuk diteruskan kepadaBendahara
Pengeluaran.
4. Bendahara Pengeluaran: Menerima dan meneliti konsep SKPP Gaji
dan SKPP TKPKN beserta dokumen pendukungnya dan
memaraf/menandatangani konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu
pegawai kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.
5. Kepala Subbagian Umum: Menerima, meneliti, memeriksa,
menyetujui, dan
memberikan paraf pada konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu
pegawai, kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor.
6. Kepala Kantor: Menerima, meneliti, memeriksa, menyetujui, dan
menandatangani SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai, kemudian
diteruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum melalui Kasubbag
Umum.
7. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKPP Gaji dan SKPP
TKPKN yang telah
ditandatangani oleh Kepala Kantor dan BendaharaPengeluaran;
b. Mengirimkan SKPP kepada instansi terkait
danmenatausahakan.
Jangka waktu penyelesaian : 3 Hari kerja Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
36
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/023
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyaluran/Pendistribusian Barang
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen
Keuangan
No URAIAN KEGIATAN SUBBAGIAN
UMUM SUBBAG/SEKSI
1. Subbagian Umum/Seksi:
Membuat rencana kebutuhan barang/ATK untuk masing-masing
Subbag/Seksi, kemudian Kepala Subbag/Seksi menandatangani
permintaan kebutuhan barang/ATK ke Pelaksana Subbagian Umum.
2. Pelaksana Rumah Tangga:
Menerima permintaan barang/ATK, meneliti, mengecek persediaan
barang perlengkapan/ATK yang ada pada Buku/Kartu Persediaan Barang,
kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.
3. Kepala Subbagian Umum:
Menerima permintaan kebutuhan barang/ATK, meneliti dan
menyetujui/ menandatangani surat permintaan tersebut kemudian
meneruskan kembali kepada Pelaksana Rumah Tangga melalui Pelaksana
Subbagian Umum.
4. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat permintaan barang yang telah disetujui
olehKepala Subbagian Umum;
b. Mencatat pada Buku/Kartu Persediaan atas pengeluaran
barangtersebut;
c. Menyiapkan barang-barang yang diminta dan menyerahkankepada
Subbbag/Seksi yang memerlukan;
d. Menyimpan surat permintaan barang tersebut sebagai arsip.
Jangka Waktu Penyelesaian : 2 jam
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
37
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014185DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/024Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures
(SOP)
Pengadaan Barang/Jasa
Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
No URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
SUBBAG
UMUM
PANITIA /
PEJABAT
PENGADAAN
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Sesuai arahan Kepala Subbagian Umum menyusunkebutuhan Barang
dan Jasa;
b. Menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum.
2. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti dan memaraf daftar kebutuhan
barang dan Jasa;
b. Meneruskan daftar kebutuhan barang dan jasa kepada
Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti dan menandatangani daftar kebutuhan
barang dan menyampaikan kepada Pelaksana Subbagian
Umum melalui Kepala Subbagian Umum.
4. Pelaksana Subbagian Umum:
Menerima daftar kebutuhan barang yang sudah
ditandatangani dan meneruskan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa.
5. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa:
Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima dan memeriksa barang dan jasa hasil prosespengadaan
dari Panitia/Pejabat Pengadaan;
b. Mencatat jumlah per jenis barang hasil pengadaan ke
dalam Buku Persediaan Barang, Aplikasi Persediaan,
atau Aplikasi SIMAK BMN dan menyimpan pertinggal
dokumen penerimaan barang sebagai arsip.
Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
38
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/025
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal DJPBN.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-51/PB/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
SUBBAG
UMUM
KPPN
PEMBAYAR UAPPA-W
1. Petugas Sistem Akuntasni Instansi (SAI):
a. Menyiapkan Dokumen Sumber Keuangan untukdirekam dalam
aplikasi SAKPA;
b. Menerima dan mentransfer data SIMAK BMN kedalam Aplikasi
SAKPA;
c. Mencetak Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan BMN,
Register Pengiriman, ADK dan datapendukung;
d. Membuat konsep/net surat pengantar ke KPPNPembayar dan
meneruskan kepada Kasubbag Umum.
2. Kepala Subbagian Umum:
Menerima dan meneliti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca,
memaraf konsep surat pengantar dan neraca kemudian meneruskan
kepada Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor:
Menerima dan meneliti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca,
serta menandatangani Surat Pengantar, dan Neraca kemudian
meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.
4. Petugas SAI:
a. Menerima dan mengagenda Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Surat Pengantar yang telahditandatangani
Kepala Kantor;
b. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neracadan ADK
beserta register pengiriman dan suratpengantar ke KPPN
Pembayar.
c. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dan rinciannyadan
meneruskan kepada Kepala Kantor untukditandatangani.
5. Kepala Kantor:
Menerima dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi beserta
rinciannya kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbagian Umum.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
Menerima BAR dan rinciannya yang sudah ditandatangani Kepala
Kantor dan mengirimkan kembali ke KPPN Pembayar.
BAR
39
-
SOP KPPN
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
KPPN PEMBAYAR
UAPPA-W
7. Petugas SAI:
a. Menerima BAR dan rincian serta register pengirimanyang telah
ditandatangani Kepala KPPN Pembayarsebagai bahan laporan keuangan
instansi.
b. Mengirimkan laporan keuangan ke UAPPAW.
Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001
40
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/026
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Usulan Mutasi Internal
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-42/PB/2013 tentangPemberian Kuasa dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur
Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi
Kepegawaian dan
Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.
No URAIAN KEGIATAN KEPALA
KANTOR
SUBBAG
UMUM
KANWIL
DJPB SETDITJEN
1. Kepala Kantor: Memberikan instruksi untuk menyusun mutasi
pegawai kepada Kepala Subbagian Umum.
2. Kepala Subbagian Umum: a. Menerima instruksi dari Kepala
Kantor untuk
menyusun Nota Dinas Mutasi Pegawai;b. Menginstruksikan kepada
Pelaksana Subbag
Umum bidang kepegawaian untuk menghimpundata pegawai sebagai
bahan pertimbangan mutasidan menyusun konsep/net Nota Dinas
mutasipegawai;
3. Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, meneliti, dan
menandatangani Nota Dinas Mutasi Pegawai dan meneruskan kepada
Pelaksana
Subbag Umum.
4. Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf
konsep Nota
Dinas Mutasi Pegawai;b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Nota
Dinas Mutasi Pegawai dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag
Umum.
6. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas Mutasi
Pegawai,
menatausahakan, dan menyampaikan Nota Dinas kepada pegawai yang
mutasi;
b. Mengirim laporan mutasi pegawai kepada KepalaKanwil dan
Sekretaris Direktorat Jenderal.
Jangka waktu penyelesaian: 3 hari kerja
Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
41
ttd
Bag OTLCross-Out
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/027
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penunjukan Supervisor
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
No URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAGIAN UMUM
PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI
SUPERVISOR
1. Kepala Kantor:
Pada setiap awal tahun anggaran, menetapkan kebijakan umum dan
memberikan arahan kepada Kepala Subbagian Umum terkait penunjukan
supervisor.
2. Kepala Subbagian Umum:
Berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor, memerintahkan
Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Keputusan
Penunjukan/Penetapan Supervisor.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menyusun usulan konsep Surat KeputusanPenunjukan/Penetapan
Supervisor beserta uraiantugas yang wewenang dan tanggung
jawabsupervisor;
b. Menyampaikan usulan konsep Surat
KeputusanPenunjukan/Penetapan Supervisor beserta uraian
tugas yang wewenang dan tanggung jawabsupervisor kepada Kepala
Subbagian Umum.
4. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima dan meneliti konsep Surat
KeputusanPenunjukan/Penetapan Supervisor berdasarkankebijakan dan
arahan Kepala kantor;
b. Menyampaikan konsep Surat KeputusanPenunjukan/Penetapan
Supervisor kepada KepalaKantor.
5. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti dan memeriksa usulan SuratKeputusan
Penunjukan/Penetapan Supervisor;
b. Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan
Supervisor.
c. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Supervisor
yang telah ditandatangani Kepala Kantor;
b. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas padasurat keputusan
dimaksud;
c. Menyampaikan surat keputusan dimaksud kepadapegawai yang
ditunjuk dan mengarsipkan.
Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja
Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
42
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/028
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar
SPM/Pengambil SP2D
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-57/PB/2010 tentangTata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar
dan Surat Perintah Pencairan
Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011.
No. URAIAN KEGIATAN BACK
OFFICE
FRONT
OFFICE
SATKER
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima dan meneliti Surat Permintaan Pembuatan
KartuIdentitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil
SP2Dbeserta dokumen pendukung dari Satker;
b. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen
pendukung,
mengembalikan Surat Permintaan Pembuatan KIPS kepada Satker.
c. Mengagendakan Surat Permintaan Pembuatan KIPS dan
dokumenpendukung dari Satker dan menyampaikan kepada Kepala
SubbagUmum;
2. Kepala Subbagian Umum:
a. Meneliti dan menerima surat permintaan pembuatan KIPS
besertadokumen pendukungnya;
b. Menyampaikan kembali kepada Satker apabila terdapat
kekurangankelengkapan dokumen pendukung;
c. Menyampaikan surat permintaan pembuatan KIPS beserta
dokumenpendukung kepada Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti dan mendisposisikan surat permintaan
pembuatan KIPS kepada Kepala Subbagian Umum.
4.
5.
Kepala Subbagian Umum:
Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan
kepada Pelaksana Subbagian Umum.
Pelaksana Subbagian Umum:
a. Melakukan scan formulir permohonan pengantar
SPM/pengambilSP2D;
b. Merekam data identitas pengantar SPM/pengambil SP2D;
c. Mencetak KIPS;
d. Membuat konsep berita acara serah terima KIPS;
e. Menyampaikan KIPS dan konsep/net berita acara serah terima
KIPSkepada Kepala Subbag Umum.
6. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah
terimaKIPS;
b. Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah
terimaKIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.
Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
43
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014 DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/029
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar
SPM/Pengambil SP2D
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-57/PB/2010 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Nomor PER-41/PB/2011.
No. URAIAN KEGIATAN BACK
OFFICE FRONT OFFICE
SATKER
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima dan mengagendakan Surat Permintaan Penggantian
KartuIdentitas Petugas Satker (KIPS) disertai dokumen pendukung
berupaSurat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau Surat
KeteranganRusak dari KPA/Satker;
b. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen
pendukung,mengembalikan Surat Permintaan Penggantian KIPS kepada
Satker.
c. Mengagendakan Surat Permintaan Penggantian KIPS dan
dokumenpendukungnya, dan menyampaikan kepada Kepala Subbag
Umum.
2. Kepala Subbagian Umum:
a. Meneliti dan menerima surat permintaan penggantian KIPS
besertadokumen pendukungnya;
b. Menyampaikan kembali kepada Satker apabila terdapat
kekurangankelengkapan dokumen pendukung;
c. Menyampaikan surat permintaan penggantian KIPS besertadokumen
pendukung kepada Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor:
Menerima, meneliti dan mendisposisikan Surat Permintaan
Penggantian KIPS kepada Kepala Subbag Umum.
4. Kepala Subbag Umum:
Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan
kepada Pelaksana Subbag Umum.
5. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Mencetak KIPS.b. Membuat konsep berita acara serah terima
KIPS.c. Menyampaikan KIPS dan konsep berita acara serah terima
KIPS
kepada Kepala Subbag Umum.
6. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah
terimaKIPS.
b. Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah
terimaKIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.
Jangka Waktu Penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
44
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/030
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Administrasi Absen melalui Sistem Handkey
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
KANTOR PUSAT DJPBN
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Melakukan perekaman data seluruh pegawai/pegawai baru pada
mesin handkey lalu disimpan di aplikasi Sistem Informasi
Kehadiran;
b. Setelah seluruh data pegawai tersimpan dalamaplikasi, lalu
menyampaikan Nomor PIN kemasing-masing pegawai (Nomor PIN disimpan
olehoperator handkey);
c. Mencetak Daftar Kehadiran Pegawai (setiap hari)dan Daftar
Absensi Pegawai (tiap bulan) danmeneruskan kepada Kasubbag
Umum.
2. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti, dan memaraf Daftar Kehadiran Pegawai dan
Daftar Absensi Pegawai;
b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti, dan menandatangani DaftarKehadiran
Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai;
b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.
4. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima Daftar Kehadiran Pegawai dan DaftarAbsensi Pegawai
yang telah ditandatangani;
b. Mengirimkan Daftar Kehadiran Pegawai danDaftar Absensi
Pegawai dimaksud kepada BagianAdministrasi Kepegawaian Kantor Pusat
DitjenPerbendaharaan;
c. Mengarsipkan dan dokumen pendukung DaftarKehadiran Pegawai
dan Daftar Absensi Pegawaidimaksud.
Jangka Waktu penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh:
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
45
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/031
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas
Fungsional
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012
tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
No URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
SEKSI TERKAIT
APARAT PENGAWAS
FUNGSIONAL
KANWIL DJPBN
1. Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisi LHP Aparat
Pengawas Fungsional untuk diteruskan ke Kepala Subbagian Umum.
2. Kepala Subbagian Umum:
Menerima LHP dan meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk
digandakan dan didistribusikan kepada seksi terkait.
3. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima LHP, menggandakan dan mendistribusikan ke seksi
terkait untuk dibuat tanggapan.
b. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkaitmengenai Tanggapan
LHP tersebut.
4. Seksi terkait:
a. Menerima LHP, menelaah kemudianmembuat tanggapan mengenai
hasil dariLHP tersebut sesuai arahan kepala kantor.
b. Menyerahkan Tanggapan LHP tersebutkepada Subbagian Umum.
5. Kepala Subbagian Umum:
Menerima Tanggapan LHP dari seksi terkait
kemudian menugaskan Pelaksana untuk menghimpun/merekap tanggapan
LHP dari Seksi terkait.
6. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum untuk
menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait
b. Membuat konsep/net Surat Tanggapan LHPuntuk ditandatangani
Kepala Kantor.
c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kasubbag
Umum.
7.Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima konsep surat tanggapan LHP dariPelaksana Subbagian
Umum;
b. Memeriksa dan memaraf konsep surattanggapan LHP;
c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kepala Kantor
untuk
ditandatangani.
46
-
SOP KPPN
No URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
SEKSI
TERKAIT
APARAT
PENGAWAS FUNGSIONAL
KANWIL
DJPBN
8. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti dan menandatanganisurat tanggapan LHP;
b. Meneruskan kepada Pelaksana SubbagUmum.
9. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menerima surat tanggapan LHP;
b. Menatausahakan surat tanggapan LHP;
c. Meneruskan surat tanggapan LHP kepada
Aparat Pengawas Fungsional dengantembusan Kepala Kanwil
DJPBN.
Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja
Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 198502 1 001
47
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/032
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/MK.05/2008
tentang Tata Cara Penatausahaandan Penyusunan LPJ Bendahara
Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-47/PB/2009 tentang PetunjukPelaksanaan Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
KPPN LAIN (KPPN
PEMBAYAR)
1. Bendahara Pengeluaran:
a. Melakukan Pembukuan berdasarkan dokumen sumber;
b. Membukukan per dokumen sumber dengan nomor,tanggal dan jumlah
sesuai pada dokumen dalam satubulan berjalan, diantaranya pada Buku
Kas Umum,Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS Bendahara,Buku
Pembantu Pajak dan Was MAK (atas transaksinon kas, transaksi atas
UP, dan transaksi atas SPMLS Bendahara);
c. Atas Pembukuan di atas dibuat LPJ Bendahara yangmenunjukkan
keadaan pembukuan pada bulanpelaporan yang meliputi:- Saldo Awal,
penambahan, pengurangan, dan
saldo akhir dari buku-buku pembantu; - Keadaan Saldo Kas
Bendahara pada akhir bulan
pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo bank;
- Rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan Unit
Akuntansi Instansi
3. Kepala Subbagian Umum:
Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk di
rekonsiliasi oleh KPA/PPK;
3. Kepala Kantor:
Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk ditandatangani
kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran
4. Bendahara Pengeluaran:
a. Menerima dan menyampaikan LPJ yang telahdisetujui Kepala
Kantor dengan disertai salinanrekening koran kepada KPPN
Pembayar;
b. Menatausahakan dokumen LPJ sebagai arsip.
Jangka waktu penyelesaian: 2(dua) hari kerja setelah akhir bulan
berkenaan
Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,
Haryana NIP 19600603 18502 1 001
48
ttd
-
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei
2014
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP:
KP.01/A2/033
Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures
(SOP)
Pengajuan Usul Kenaikan/Penurunan Peringkat Jabatan
Pelaksana
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang
Pedoman Penetapan
Evaluasi , Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan
Peringkat Bagi Pemangku
Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan.
NO URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
PEJABAT PENILAI
KANWIL DJPB
1. Pelaksana Subbagian Umum:
a. Menghimpun hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian
Pelaksana dariKasubag Umum/Kasi terkait;
b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar dalam sidang penilaian
pejabatpenilai;
c. Membuat konsep undangan rapat sidang penilaian kepada Pejabat
Penilaiyang membawahi Pelaksana yang bersangkutan, untuk diteruskan
kepadaKasubbag Umum
2. Kepala Subbagian Umum:
a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode
penilaian Pelaksanadari para pejabat penilai serta memaraf konsep
undangan sidang penilaianpejabat penilai;
b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode
penilaian Pelaksanadari para pejabat penilai kemudian
menandatangani undangan sidangpenilaian pejabat penilai;
b. Meneruskan kepada Pejabat Penilai melalui Kasubbag Umum.
4. Pejabat Penilai:
a. Menerima undangan sidang penilaian;
b. Mempersiapkan dokumen Pelaksana yang dinilai dan diteruskan
kepadaKasubbag Umum.
c. Melaksanakan sidang penilaian terhadap pegawai yang akan
dinilai
5. Kepala Subbagian Umum:
a. Mempersiapkan Berita Acara dan lampiran hasil penilaian;
b. Mempersiapkan dan memaraf konsep surat rekomendasi
penetapankepada Kepala Kantor.
6. Kepala Kantor:
a. Menerima, meneliti konsep serta menandatangani hasil sidang
pejabatpenilai dalam Berita Acara Penilaian, dan menandatangani
suratrekomendasi penetapan pelaksana yang ditujukan kepada Kepala
KanwilDJPB;
b. Meneruskan ke Subba