CONTOH PENGISIAN LAPORAN RENCANA AKSI APBD KABUPATEN /KOTA TAHUN 2011 FORMAT 8 KOLOM RENCANA AKSI PENANGGU NG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASIL AN UKURAN KEBERHASIL AN UKURAN KEBERHASILAN % CAPAIAN KETERANGAN B03, B06, B09 dan B12 1 2 3 4 5 6 7 8 Perluasan Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro Bupati Kab. Malang Dinas Koperasi dan UMKM Tersalurkannya Bantuan Permodalan Koperasi Wanita yang Berfungsi sebagai LKM di Tingkat Desa/Kelurah Jumlah LKM Kopwan yang mampu mengelola tambahan modal untuk pengembangan usaha sebanyak 30 Koperasi Wanita TARGET 03 : LKM Kopwan yang dibentuk tahun 2009 dan memiliki kinerja baik teridentifikasi B03: XXX% TARGET 06 : Terlaksananya penilaian kinerja LKM Kopwan untuk diusulkan memperolah bantuan tambahan permodalan (30 LKM Kopwan) B06: XXX% TARGET 09 : Ditetapkannya calon penerima perkuatan (30 LKM Kopwan) B09: XXX% TARGET 12 : Terserahkannya bantuan permodalan kepada 30 LKM Kopwan B12: XXX%
26
Embed
CONTOH PENGISIAN LAPORAN RENCANA AKSI APBD KABUPATEN …bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/09/ukp4... · CONTOH PENGISIAN LAPORAN RENCANA AKSI APBD KABUPATEN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CONTOH PENGISIAN LAPORAN RENCANA AKSI APBD KABUPATEN /KOTA TAHUN 2011
FORMAT 8 KOLOM
RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASIL
AN
UKURAN KEBERHASIL
AN
UKURAN KEBERHASILAN % CAPAIAN KETERANGANB03, B06, B09 dan
B121 2 3 4 5 6 7 8
Perluasan Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan KecilPeningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro
Bupati Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM
Tersalurkannya Bantuan Permodalan Koperasi Wanita yang Berfungsi sebagai LKM di Tingkat Desa/Kelurah
Jumlah LKM Kopwan yang mampu mengelola tambahan modal untuk pengembangan usaha sebanyak 30 Koperasi Wanita
TARGET 03 : LKM Kopwan yang dibentuk tahun 2009 dan memiliki kinerja baik teridentifikasi
B03: XXX%
TARGET 06 :Terlaksananya penilaian kinerja LKM Kopwan untuk diusulkan memperolah bantuan tambahan permodalan (30 LKM Kopwan)
TARGET 12 :Terserahkannya bantuan permodalan kepada 30 LKM Kopwan
B12: XXX%
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM
KOLOM
1RENCANA AKSI
2PENANGGUNG JAWAB
3INSTANSI TERKAIT
4KRITERIA KEBERHASILAN
PETUNJUK PENGISIAN
• Pilih satu rencana aksi yang terkait dengan program yangdilaksanakan oleh Jatim) yang paling signifikan danmempengaruhi keberhasilan program
• Dalam hal tidak terdapat rencana aksi terkait dengan rencanaaksi Jatim secara langsung, pilih rencana aksi yang palingsesuai dan signifikan dalam mendukung keberhasilan program
Diisi dengan pemerintah Kab/kota masing-masing
Diisi SKPD yang terkait dan pihak lain baik di Pusat, Provinsi,maupun Kabupaten/Kota
Diisi dengan hal yang perlu diukur kemajuannya selama pelaksanaanmasing-masing Rencana Aksi, contoh : Utk pekerjaan fisik, misalnya pembangunan jalan, kriteria
keberhasilannya adalah selesainya pembangunan jalan; Utk pekerjaan non-fisik misalnya program pemberian bantuan
LKM Kopwan, kriteria keberhasilannya adalah tersalurkannyabantuan kepada kopwan sasaran;
Catatan:Ukuran Keberhasilan padaB12 harus sama denganUKURAN KEBERHASILAN
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untukmasing-masing Rencana Aksi pada B12, contoh: Utk pekerjaan fisik misalnya pembangunan jalan, ukuran
keberhasilannya adalah 1.000 km jalan telah dibangun; Utk pekerjaan non-fisik misalnya program pemberian bantuan
LKM Kopwan, ukuran keberhasilannya adalah 30 Kopwan yangtelah menerima bantuan;
Utk pekerjaan penyusunan konsep/kajian/peraturan perundangan,ukuran keberhasilannya adalah selesainya dokumen konsep/hasilkajian atau terbitnya peraturan perundangan terkait
Diisi dengan target/sasaran antara yang direncanakan dicapai padasetiap checkpoint. Pemerintah Provinsi (sebagai penanggung jawab)perlu menetapkan sendiri target/sasaran antara lain :
B03 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 200 kmB06 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 450 kmB09 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 850 kmB12 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 1.000 km
• Untuk pekerjaan fisik misalnya pembangunan Jalan :
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM
PETUNJUK PENGISIAN
6UKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12(Lanjutan)
7% CAPAIAN
KOLOM• Untuk pekerjaan non fisik misalnya program pemberian
bantuan LKM Kopwan: B03 = Selesainya identifikasi LKM Kopwan memiliki kinerja
baik B06 = Selesainya penilaian kinerja LKM Kopwan untuk
diusulkan memperolah bantuan tambahan permodalan(30 LKM Kopwan)
B12 = Selesainya penyerahan bantuan permodalan kepada 30 LKM
Kopwan • Untuk pekerjaan penyusunan konsep/kajian/peraturanperundangan :
Diisi dengan persentase ukuran keberhasilan yang tercapaipada checkpoint bersangkutan. % CAPAIAN ditentukan secarasubjektif oleh penanggungjawab pelaksanaan masing-masingRencana Aksi (self assessment). Gubernur akan melakukanrandom check dengan menggunakan metode sampling :• Jika pada B03, kemajuan hanya mencapai dua pertiga dari
target pada B03, maka % CAPAIAN diisi dengan 67%;• Jika pada B03, kemajuan mencapai seluruh target pada
B03, maka % CAPAIAN diisi dengan 100%;• Jika pada B03, kemajuan mencapai lebih dari seluruh
target pada B03, maka % CAPAIAN bisa diisi lebih dari100%.
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM
PETUNJUK PENGISIAN
8KETERANGAN
KOLOM
Diisi dengan penjelasan % capaian. KETERANGAN bisa berupacapaian/peristiwa penting yang perlu di-highlight atau tantanganyang menghambat kemajuan serta dilengkapi data pendukung.
PENILAIAN / CHECKPOINT
a. Dilaksanakan setiap triwulan : B03 : Triwulan I
B06 : Triwulan II
B09 : Triwulan III
B12 : Triwulan IV
b. Sistem penilaiannya adalah sebagai berikut : SANGAT MEMUASKAN(Biru) Lebih dari target (>100%)
MEMUASKAN(Hijau) Sesuai / mendekati target(76-100%)
KURANG MEMUASKAN(Orange) Di bawah target (51-75%)
MENGECEWAKAN(Merah) Jauh di bawah target (<50%)
TEMA , PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMERINTAH PUSAT
TEMA, PROGRAM DAN RENCANA AKSI APBN PEMERINTAH PUSAT
Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010)
Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat
1 21 PRO RAKYAT 1.01 Penyempurnaan
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
1.01.01 Memperbaiki Prosedur dan Pelaksanaan Verifikasi
1.01.02 Memperbaiki Proses Pembayaran1.01.03 Memperbaiki koordinasi kementerian dan daerah dalam hal penanganan
anak jalanan dari keluarga penerima PKH1.01.04 Memperbaiki koordinasi kementerian dan daerah dalam hal penanganan
pendidikan1.01.05 Memperbaiki koordinasi kementerian dan daerah dalam hal kesehatan1.01.06 Memperbaiki koordinasi Kementerian dan Daerah dalam hal penyediaan
fasilitas pendukung dan jumlah pendamping1.01.07 Memperbaiki koordinasi Kementerian dan Daerah dalam hal sosialisasi
1.02 Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri
1.02.01 Penyempurnaan mekanisme penetapan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama)
1.03 Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan
1.03.01 Penyusunan mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/k
1.03.02 Penyusunan mekanisme pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan
1.03.03 Penyusunan mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan
1.03.04 Penyusunan mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa/kelurahan sebagai bahan musrenb
1.03.05 Penyusunan mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri
Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010)
Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat
1.06 Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi
1.06.01 Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
1.06.02 Penyusunan rencana tindak pendampingan terhadap LKM yang belum berbadan hukum
1.06.03 Penyusunan rencana tindak pembinaan dan pengawasan LKM2 KEADILAN
UNTUK SEMUA2.01 Program Kesejahteraan
Sosial Anak Balita (PKS AB)2.01.01 Penyempurnaan sistem pendataan dan targetting
2.01.02 Seleksi dan sertifikasi pekerja sosial2.01.03 Penyaluran Tabungan Kesejahteraan Sosial Anak balita
2.02 Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKS Antara)
2.02.01 Penyempurnaan sistem database panti sosial asuhan anak
2.02.02 Penyaluran bantuan kebutuhan dasar untuk keluarga dan/atau melalui panti sosial
2.03 Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Terlantar
2.03.01 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar terhadap anak terlantar di panti asuhan
2.04 Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan
2.04.01 Peningkatan sosialisasi kesejahteraan sosial anak
2.04.02 Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan2.04.03 Penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan
2.05 Program Penanganan Anak Jalanan, Terlantar, dan Marjinal lainnya melalui pendidikan terpadu anak harapan
2.05.01 Penyelenggaraan pendidikan secara terpadu bagi anak-anak marjinal bekerja sama dengan pesantren/lembaga pendidikan lain
2.06 Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
2.06.01 Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam proses peradilan
2.06.02 Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial ABH2.06.03 Peningkatan bantuan kebutuhan dasar, akses layanan sosial dasar dan
penguatan tanggung jawab keluarga terhadap anak di L
Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010)
Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat
2.07 Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial ABH
2.07.01 Penyusunan SOP kesepakatan bersama K/L dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
2.07.02 Penyusunan SOP keputusan bersama penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
2.07.03 Sosialisasi SOP Keputusan / Kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadap
2.07.04 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar kepada anak berhadapan dengan hukum di Lapas anak
2.07.05 Perubahan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak2.07.06 Perubahan UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan
2.08 Program Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang Ramah Anak
2.08.01 Peningkatan pemahaman aparat kejaksaan tentang diversi dan restorative justice dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum
2.08.02 Peningkatan pemahaman petugas tentang diversi dan restorative justice dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum
2.08.03 Penerapan Prinsip Diversi dan Restorative Justice dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui sistem dan prosedure Kepolisian terkait
2.09 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan Yang Ramah Anak
2.09.01 Peningkatan Pemahaman Hakim terkait Diversi dan Restorative Justice sebagai inti perubahan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak
2.10 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat
2.10.01 Penataan sistem verifikasi data calon penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi keterpaduan program
2.10.02 Pelaksanaan pemberian bantuan jaminan sosial penyandang cacat berat di dalam keluarga (JSPACA)
2.10.03 Pemberian Bantuan tambahan kebutuhan dasar penyandang cacat dalam/melalui panti/lembaga
2.11 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Anggota Prajurit TNI/POLRI
2.11.01 Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota TNI (Program 2011)
Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010)
Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat
2.11 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Anggota Prajurit TNI/POLRI
2.11.01 Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota TNI (Program 2011)
2.11.02 Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota Kepolisian RI (Program 2011)
2.12 Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK)
2.12.01 Peningkatan bantuan kebutuhan dasar dan akses layanan sosial dasar serta penguatan tanggung jawab keluarga
2.13 Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan
2.13.01 Pelayanan Kesehatan bagi anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah
2.14 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia
2.14.01 Peningkatan bantuan jaminan sosial lansia terlantar di dalam keluarga/masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan
2.14.02 Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar lansia terlantar di dalam lembaga/panti sosial
2.14.03 Peningkatan akses perempuan lanjut usia dan penyandang cacat terhadap pemberdayaan kualitas hidupnya
2.14.04 Sosialisasi kebijakan penanganan narapidana lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas
2.15 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
2.15.01 Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas)
2.15.02 Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar korban penyalahgunaan Napza dalam lembaga rehabilitasi
2.16 Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Obat-obatan terlarang
2.16.01 Pemberdayaan Lingkungan pendidikan, kerja dan masyarakat resiko tinggi/rentan
2.16.02 Penyiapan kelembagaan BNN sampai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih
2.16.03 Pemetaan dan pemutusan jaringan narkoba yang ada di Indonesia2.16.04 Penyusunan Peraturan Pemerintah Wajib Lapor bagi Pecandu
2.17 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2.17.01 Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemberian jaminan hidup, pembangunan permukiman dan infrastruktur sosial ekon
2.17.02 Pendataan bagi anak Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dapat menerima pelayanan sosial
2.18 Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
2.18.01 Peningkatan bantuan dasar, akses layanan sosial dasar, penguatan tanggung jawab keluarga dan peran lembaga kesejahteraan Sosial Anak
2.19 Program Perlindungan Pekerja Migran terlantar
2.19.01 Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta bantuan
2.20 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
2.20.01 Penyusunan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri
2.20.02 Pencegahan kepergian TKI Ilegal di daerah asal dan daerah perbatasan2.20.03 Penyiapan proses advokasi dan penyelesaian TKI bermasalah2.20.04 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan keluarga TKI
2.21 Program Peningkatan Akses Hukum bagi Perempuan Miskin dan kelompok Marjinal dalam hal perkara-perkara Hukum Keluarga
2.21.01 Peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga
2.21.02 Pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo (program 2011)2.21.03 Penyelenggaraan Sidang keliling (program 2011)
3 MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
3.01 Mendukung Percepatan Pencapaian MDGs
3.01.01 Penyusunan Peta Jalan (road map) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs
3.01.02 Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian tujuan MDGs di daerah
3.01.03 Peningkatan Dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs
Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010)
Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat
3.02 Perbaikan Gizi Masyarakat 3.02.01 Peningkatan kualitas gizi anak3.02.02 Penyediaan data kecukupan kalori penduduk3.02.03 Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Program 2011)
3.03 Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI
3.03.01 Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya
3.03.02 Meningkatnya akses terhadap pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar
3.04 Peningkatan Keberaksaraan Penduduk
3.04.01 Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional
3.04.02 Penyediaan Taman Bacaan masyarakat (TBM)3.05 Mencapai Pendidikan
untuk Semua3.05.01 Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi
siswa miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMK/SMA/SMALB dan PT3.05.02 Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi
2.17 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2.18 Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
2.19 Program Perlindungan Pekerja Migran terlantar
2.20 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
2.21 Program Peningkatan Akses Hukum bagi Perempuan Miskin dan kelompok Marjinal dalam hal perkara-perkara Hukum Keluarga
3 MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
3.01 Mendukung Percepatan Pencapaian MDGs
3.02 Perbaikan Gizi Masyarakat
Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember
2010)
Penetapan Program oleh UKP4 dan Rencana Aksi
ProvinsiSKPD Terkait Rencana Aksi
Kab/Kota SKPD Terkait
3.03 Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI
3.03.01
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan yang Berkaitan dengan Masalah Pembangunan
Dinas Pendidikan
? ?
3.04 Peningkatan Keberaksaraan Penduduk
3.05 Mencapai Pendidikan untuk Semua
3.06 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3.07 Penurunan Angka Kematian Anak
3.08 Penurunan Angka Kematian Ibu
3.09 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
3.09.01
Pengadaan dan Pelayanan Kontrasepsi
BPPKB? ?
3.10 Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB
3.10.01
Pengendalian Penyakit HIV, AIDS, Malaria dan TB
Dinas Kesehatan? ?
3.11 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3.12 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3.12.01
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Kegiatan Pembangunan
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
? ?
Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember
2010)
Penetapan Program oleh UKP4 dan Rencana Aksi
ProvinsiSKPD Terkait Rencana Aksi
Kab/Kota SKPD Terkait
3.13 Peningkatan Akses penduduk Terhadap Sanitasi dasar yang Layak
3.13.01
Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang ? ?
3.14 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
3.15 Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
3.15.01
Penanaman Pohon di Wilayah Kerja 9 (embilan) Unit Pelaksa Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Dinas PU Pengairan
? ?
3.16 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
3.17 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.18 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3.19 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
PENGAJUAN RENCANA AKSI
• Pusat menetapkan Jatim 16 Renaksi dan menjadi acuan Kabupaten/Kota dlm mengajukan Kegiatannya dalam Format 8 Kolom untuk Program-2 INPRES 3/2010;
• Hanya 1 Kegt/Renaksi yg diminta dr setiap Program yg berlaku di Provinsi untuk Kab/Kota masing-2;
• BAPPEDA Kab/Kota selaku koordinator SKPD Kab/Kota mengusulkan & mengirimkan “Rencana Aksi/Kegiatan” yang relevan & mendukung 16 program/rencana aksi Jawa Timur kpd GUBERNUR melalui BAPPEDA Provinsi.
MEKANISME PELAPORANSKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
HARAPAN PEMPROV JATIM :a. Dalam pengisian Kriteria dan Ukuran Keberhasilan serta
Target Capaian Triwulanan harus mencerminkan output/outcome kinerja untuk memberikan dampak langsung dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang diharapkan;
b. Kepala Bappeda Kab/Kota se Jawa Timur, mengkoodinasikan,dan memantau SKPD di wilayahnya masing-2 setiapmelakukan pengisian format laporan dengan benar sesuaipedoman;