Contoh Makalah Mata Kuliah

Contoh Makalah Mata KuliahPKN14APRMAKALAH PEMILU MENURUT PANCASILA & UUD 1945

DI SUSUN OLEH:ENDAH DWI WORO ASIH(341310008)TEKNIK INFORMATIKAUNIVERSITAS PELITA BANGSADAFTAR ISI:Daftar isi iKata pengantar- iiSejarah Pemilu- 1Pelaksanaan Pemiu Orde Lama- 4Pelaksanaan Pemilu Orde Baru 8Pemilu Era Reformasi- 11Hal-hal lain dalam pemilu 17Kesimpulan- 19Sumber- 20KATA PENGANTARPertama saya panjatnya puji syukur atas rahmat dan karuni Allah SWT yang tidak henti-hentinya telah dilimpahkan kepada saya dan kita semua hingga kita masih bisa bernafas dengan begitu sempurnanya sampai detik ini hingga makalah ini bisa terselesaikan.Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Aom Tomy Permana selaku dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan yang telah membimbing saya dalam pengerjaan tugas makalahini.Jugaterimakasih kepada teman teman dan sumber dari data-data yang telah banyak membantu saya menyelesaikan makalah ini.Mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan dalam makalah ini yang tidak saya sadari ataupunketahui.Makadari itu saya mohon kritik dan saran dari teman-teman dan dosen agar tercapainya makalah yang lebih sempurna kelak.Cikarang,12 April 2014Penyusun,

SEJARAH PEMILIHAN UMUMPemilu 1955 adalah perhelatan pesta demokrasi pertama yang diselenggarakan bangsa ini, dan juga merupakan satu-satunya pemilu yang terjadi pada era orde lama.Kala itu Republik Indonesia baru saja menginjak usia 10 tahun pascamerdeka 1945.Jika dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.Yang jelas, sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta 17 Agustus 1945, pemerintah saat itu sebenarnya sudah menyatakan keinginannya menyelenggarakan pemilu awal tahun 1946.Hal itu dicantumkan dalam Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946.Namun faktanya pemilu baru berlangsung 1955, dan penyelenggaraannya tidak sesuai pula dengan tujuan maklumat Hatta. Pemilu 1955 justru dilakukan dua kali yakni 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab. Kendalanya bersumber dari dalam dan luar negeri.Kendala internal yakni pemerintah tidak siap menyelenggarakan pemilu tiga bulan pascakemerdekaan. Butuh waktu bagi bangsa ini mempersiapkan perangkat-perangkat penyelenggaraan pemilu kala itu. Sedangkan tekanan eksternal berupa serbuan kekuatan asing mengharuskan segenap rakyat Indonesia membagi waktu dan tenaganya untuk juga terlibat peperangan.Meskipun dua kendala itu menghambat proses pemilu di Indonesia, tetap ada indikasi kuat pemerintah berkeinginan menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu.Dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung), untuk menghindari distorsi akibat banyaknya warga negara yang buta huruf kala itu.Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya.Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).Setelah Kabinet Natsir jatuh enam bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953, yang melahirkan UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu.UU inilah yang kemudian menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia,jujur dan adilPengertian asas pemilu tersebut adalah sebagai berikut:a.LangsungRakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.b.UmumPada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.c.BebasSetiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.d.RahasiaDalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.e.JujurDalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.f.AdilDalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan mana pun.Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR praktis tidak berlaku lagi.-Pelaksaan Pemilu Orde LamaPatut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan, berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Indonesia pun menuai pujian dari berbagai pihak termasuk negara-negara asing.Data yang dihimpun KPU mencatat kesadaran berkompetisi secara sehat pada Pemilu 1955 sangat tinggi. Meskipun calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu1.Undang-undang nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 tahun 19532.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1954 tentang Undang-Undang Pemilu3.Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Anggota DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non aktif/Pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut,Maupun larangan mengadakan Kampanye Pemilu terhadap Anggota Angkatan Perang.Badan Penyelenggaraan PemiluUntuk menyelenggarakan pemilihan umum dibentuk Badan Penyelenggaraan Pemilihan,Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/II/37/KDN tanggal 30 juii 1953 yaitu:a.Panitia Pemilihan Indonesia(PPI): Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemilihan Anggota Konstituante dan Aanggota DPR.Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5(lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9(sembilan) orang,dengan masa kerja 4(empat) tahun.b.Panitia Pemilihan(PP): Dibentuk disetiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan Anggota Konstituante dan DPR.Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5(lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang dan masa kerja 4(empat) tahun.c.Panitia Pemilihan Kabupaten(PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR.d.Panitia Pemungutan Suara(PPS) dibentuk pada tiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih,membantu persiapan pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara.Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5(lima)orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkapanggota.Wakilketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan Deklarasi Bogor.Tokoh partai PNIDr. Tjipto MangunkusumoMr. SartonoMr Iskaq TjokrohadisuryoMr SunaryoSoekarnoMoh. HattaGatot MangkuprojoSoepriadinataMaskun SumadiredjaAmir SjarifuddinWilopoAli SastroamidjojoDjuanda KartawidjajaMohammad IsnaeniSupeniSanusi HardjadinataSukmawati SoekarnoAgus Supartono SupeniTokoh Partai MasyumiKH Hasyim AsyarieKH Wahid Hasjim,Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka),Muhammad Natsir,Syafrudin Prawiranegara,Mr. Mohammad Roem,KH. Dr. Isa Anshari,Kasman Singodimedjo,Dr. Anwar Harjono,Tokoh Partai NUSyeikh Nawawi al-BantaniSyekh Muhammad Arsyad al-BanjariSyeikh Sulaiman ar-Rasuli al-MinangkabawiSyeikh Ahmad Khatib SambasSyeikhona Kholil BangkalanKyai Abdullah TermasKH. Hasyim AsariKH. Wahab HasbullahKH. Bisri SyamsuriKH. Wahid HasyimKH. Ahmad SiddiqKH. Asad Syamsul ArifinKH Saifuddin ZuhriKH. Maksum AliKH. Zainul ArifinKH TURAICHAN KUDUSKH Agus Maksum JauhariKH. Bisri MustafaKH. Asnawi KudusKH. Abbas Djamil BuntetTokoh partai PKIMr. Amir SyarifuddinMaruto DarusmaTan Ling DjieAbdulmajidMusoSetiadjitHasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu. Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.Berikut hasil Pemilu 1955:1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8,4 juta suara (22,3%)2.Masyumi 7,9 juta suara (20,9%)3. Nahdlatul Ulama 6,9 juta suara (18,4%)4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara (16%)-PEMILIHAN UMUM ORDE BARU(1971-1997)Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1971,1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut denganPemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan olehGolongan Karya.Berikut adalah tanggal-tanggal diadakannya pemungutan suara pada Pemilu periode ini.1. Pemilu 1971a. Sistem PemiluPemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR.Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.b. Asas PemiluPemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).1) Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.2) Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.3) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.4) Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.c. Peserta Pemilu 1971 :1. Partai Nahdlatul Ulama2. Partai Muslim Indonesia3. Partai Serikat Islam Indonesia4. Persatuan Tarbiyah Islamiiah5. Partai Nasionalis Indonesia6. Partai Kristen Indonesia7. Partai Katholik8. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia9. Partai Murba10. Sekber Golongan Karya2. 2 Mei 1977Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)2. Golongan Karya (Golkar)3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalahGolongan Karya.3. 4 Mei 1982Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987.Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)2. Golongan Karya (Golkar)3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalahGolongan Karya.4. 23 April 1987Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)2. Golongan Karya (Golkar)3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalahGolongan Karya.5. 9 Juni 1992Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)2. Golongan Karya (Golkar)3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalahGolongan Karya.6. 29 Mei 1997Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)2. Golongan Karya (Golkar)3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput olehMegawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.-PEMILIHAN UMUM ERA REFORMASI(1999-2009)Berakhirnya rezim Orde Baru, telah membuka peluang guna menata kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi dan hukum merupakan agenda yang tidak bisa ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat. Namun nampaknya tuntutan reformasi politik, telah menempatkan pelaksanan pemilu menjadi agenda pertama.Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan kejutan dan keprihatinan. Pertama, kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan. Kedua, menurunnya perolehan suara Golkar. Ketiga, kenaikan perolehan suara PDI P. Keempat, kegagalan PAN, yang dianggap paling reformis, ternyata hanya menduduki urutan kelima. Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya.Walaupun pengesahan hasil Pemilu 1999 sempat tertunda, secara umum proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Hampir tidak ada indikator siginifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman. Realitas ini menunjukkan, bahwa yang tidak mau menerima kekalahan, hanyalah mereka yang tidak siap berdemokrasi, dan ini hanya diungkapkan oleh sebagian elite politik, bukan rakyat.Pemilu 2004, merupakan pemilu kedua dengan dua agenda, pertama memilih anggota legislatif dan kedua memilih presiden. Untuk agenda pertama terjadi kejutan, yakni naiknya kembali suara Golkar, turunan perolehan suara PDI-P, tidak beranjaknya perolehan yang signifikan partai Islam dan munculnya Partai Demokrat yang melewati PAN. Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat (Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Amin Rais dan Hamzah Haz), berlangsung dalam dua putaran, telah menempatkan pasangan SBY dan JK, dengan meraih 60,95 persen.Berikut adalah jalannya pemilu dari tahun ke tahun:1.Pemilu 1999a. Sistem Pemilu.Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suaradilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. SistemPemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.b. Asas Pemilu.Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.c. Peserta Pemilu 1999.Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik, yaitu :1. Partai Indonesia Baru.2. Partai Kristen Nasional Indonesia.3. Partai Nasional Indonesia.4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia.5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia.6. Partai Ummat Islam.7. Partai Kebangkitan Umat.8. Partai Masyumi Baru.9. Partai Persatuan Pembangunan.10. Partai Syarikat Islam Indonesia.11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.12. Partai Abul Yatama.13. Partai Kebangsaan Merdeka.14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa.15. Partai Amanat Nasional.16. Partai Rakyat Demokratik.17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905.18. Partai Katholik Demokrat19. Partai Pilihan Rakyat.20. Partai Rakyat Indoneia.21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi.22. Partai Bulan Bintang.23. Partai Solidaritas Pekerja.24. Partai Keadilan.25. Partai Nahdlatul Umat.26. PNI-Front Marhaenis.27. Partai IkatanPend.Kmd. Indonesia28. Partai Republik.29. Partai Islam Demokrat.30. PNI-Massa Marhaen.31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak.32. Partai Demokrasi Indonesia.33. Partai Golongan Karya.34. Partai Persatuan.35. Partai Kebangkitan Bangsa.36. Partai Uni Demokrasi Indonesia.37. Partai Buruh Nasional.38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).39. Partai Daulat Rakyat.40. Partai Cinta Damai.41. Partai Keadilan dan Persatuan.42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia.43. Partai Nasional Bangsa Indonesia.44. Partai Bhinneka Tunggal Ika.45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia.46. Partai Nasional Demokrat.47. Partai Umat Muslimin Indonesia.48. Partai Perkerja Indonesia.2. Pemilu 2004Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).a. Sistem Pemilu.Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang(proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursisejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calonyang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakandengan sistem distrik berwakil banyak.b. Asas Pemilu.Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.c. Peserta Pemilu 2004.1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai, yaitu :1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme).2. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).3. Partai Bulan Bintang (PBB).4. Partai Merdeka.5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK).7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB).8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).9. Partai Demokrat.17. Partai Bintang Reformasi (PBR).18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).19. Partai Damai Sejahtera.20. Partai Golongan Karya (Partai Golkar).21. Partai Patriot Pancasila.22. Partai Sarikat Indonesia.23. Partai Persatuan Daerah (PPD).24. Partai Pelopor.2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima) pasangan, adalah sebagai berikut:Karena kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu Presidendan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyakpertama dan terbanyak kedua, yaitu :10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).13. Partai Amanat Nasional (PAN).14. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).16. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I1 H. Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid2 Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi3 Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo4 H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla5 Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf KallaPasangan H. Susilo Bambang Yudoyono dan Drs. Muhammad Yusuf Kalla akhirnya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004 2009.3. Pemilu 2009.Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).a. Sistem Pemilu.Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.b. Asas Pemilu.Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.c. Peserta Pemilu1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partaimerupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh. Partai-partaitersebut adalah :1. Partai Hati Nurani Rakyat2. Partai Karya Peduli Bangsa3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia4. Partai Peduli Rakyat Nasional5. Partai Gerakan Indonesia Raya6. Partai Barisan Nasional7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia8. Partai Keadilan Sejahtera9. Partai Amanat Nasional10. Partai Perjuangan Indonesia Baru11. Partai Kedaulatan12. Partai Persatuan Daerah13. Partai Kebangkitan Bangsa14. Partai Pemuda Indonesia15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme16. Partai Demokrasi Pembaruan17. Partai Karya Perjuangan18. Partai Matahari Bangsa19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia20. Partai Demokrasi Kebangsaan21. Partai Republika Nusantara22. Partai Pelopor23. Partai Golongan Karya24. Partai Persatuan Pembangunan25. Partai Damai Sejahtera26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.27. Partai Bulan Bintang28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.29. Partai Bintang Reformasi30. Partai Patriot31. Partai Demokrat32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia33. Partai Indonesia Sejahtera.34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama35. Partai Aceh Aman Seujahtra (Partai Lokal)36. Partai Daulat Aceh (Partai Lokal)37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai Lokal)38. Partai Rakyat Aceh (Partai Lokal)39. Partai Aceh (Partai Lokal)40. Partai Bersatu Aceh (Partai Lokal)41. Partai Merdeka42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia43. Partai Sarikat Indonesia44. Partai Buruh2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :a) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI)b) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (didukung oleh Partai Demokrat,PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai Republikan,Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI)c) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP(didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura)Dr. Susilo Bambang Yudoyono terpilih sebagai presiden RI kedua kalinya untuk masa bakti 2009 2014 dengan didampingi Prof. Dr. Boediono sebagai wakil presiden.HAL-HAL LAIN DALAM PEMILIHAN UMUMSYARAT MENJADI PEMILIHRakyat yang memenuhi persyaratan berhak memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Hal-hal yang mengatur syarat seorang warga negara Indonesia untuk memiliki hak memilih dan menggunakan hak tersebut tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 13 dan 14. Berikut ini adalah intisari dari kedua undang-undang tersebut.a.Warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih adalah warga negara RepublikIndonesiayang pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin.b.Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, seorang warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagi pemilih.c.Syarat seseorang dapat terdaftar sebagai pemilih adalah sebagai berikut1)Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.PELAKSANAAN PEMILUPemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan yang diselenggarakanoleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sebelum pemilu tahun 2004, pemilu presiden dan wakil presidendila.kukanmelalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan semenjak pemilu tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyatSejak Indonesia merdeka, Indonesia telah melalui beberapa kali pemilu. Berikut ini catatan perjalanan pemilu di IndonesiaKEGIATAN DALAM PEMILIHAN UMUMBerikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam pemilu :1.Pendaftaran pemilihPendaftaran pemilih melalui KPU dilakukan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.2.Pendaftaran calonSemua calon yang akan maju dalam pemilu harus mendaftarkan diri ke KPU. Dari semua calon yang ada, akan ditetapkan siapa saja calon yang berhak menjadi peserta pemilu.3.KampanyeKampanye merupakan media yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan ide/gagasan dan program kerja mereka kepada masyarakat.4.Pemungutan dan penghitungan suaraDilakukan oleh petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang terkoordinasi hingga ke KPU pusat. Dengan demikian, suara dari segala penjuru TPS di Indonesia dapat digunakan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akhirnya terpilih sebagai wakil rakyat maupun pemimpin Indonesia.Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan PemiluSebelum masa reformasi tahun 1998, pemilu di Indonesia dilaksanakan di bawah kendali pemerintah. Sejak reformasi, pemilu yang dilaksanakandi Indonesiamulai menggunakan institusi yang lebih independen dalam pelaksanaannya. Institusi yang mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemilu mulai saat itu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilihan calon anggota KPU sendiri diajukan oleh presiden dan mendapat persetujuan dari DPR untuk ditetapkan sebagai anggota KPU.KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:a.Merencanakan penyelenggaraan pemilub.Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemiluc.Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilud.Menetapkan peserta pemilue.Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten.f.Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suarag.Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kota/kabupaten.Pemilihan Presiden dan Wakil PresidenSebelum pemilu tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan semenjak pemilu tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.Berdasarkan UU. 23 Tahun 2003 Presiden dan wakil presiden dipilih atau dicalonkan satu paket artinya presiden sekaligus wakil dan harus memperoleh dukungan satupresiden antara lain:1.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2.Tidak pernah memiliki kewarganegaraan negara lain atas kehendak orang lain3.Berdomisili di wilayah NKRI4.Berusia minimal 35 tahun5.Pendidikan minimal SMA6.Secara jasmani dan rohani mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai presiden dan wakil presiden.7.Melaporkan jumlah harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.8.Terdaftar sebagai pemilihKESIMPULANBangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat,terbukti dari perjuangan para pejuang terdahulu yang rela mengorbankan nyawanya demi sebuah KEMERDEKAAN yang kita percaya untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut tidak semudahmengucapkannya.Darisitulah titik awal bangsa ini mulai membenahi diri,salah satunya dengan menentukan para pemimpin bangsa melalui pemilihan umum berdasarkan suararakyat.Parapemimpin yang diharapkan akan dapat mengatur dan mengurus bangsa ini ke arah yang jauh lebih baik demi kemajuan bangsa.Maka dari itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

SUMBER:http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilihan-umum-orde-baru-1977-1997.htmlwww.kpu.go.idhttp://purnamiap.blogspot.com/2013/10/pelaksaan-pemilu-pada-masa-orde-lama.htmlhttp://irakhartika19.blogspot.com/2013/05/tujuandan-asas-pemilu-menurut-undang.htmlhttp://asagenerasiku.blogspot.com/2012/03/pemilu-di-indonesia.htmlhttp://marskrip.blogspot.com