-
1
MAKALAH
KEDUDUKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN INDUSTRI PANCASILA
TERHADAP PEKERJA BUMN dan SWASTA
MATA KULIAH
HUKUM KEPEGAWAIAN
DOSEN
H. YUSUF ASYID, S.H,. M.H.
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum
Kepegawaian
Disusun Oleh :
Restu Ardhya Wahyu Ningsih
NPM 170103120091
Jurusan Administrasi Kepegawaian
PROGRAM DIPLOMA III JURUSAN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jln. Bukit Dago Utara no. 25
Bandung 2014
-
2
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha
Esa karna berkat
rahmat dan hidayah-Nya penulis sebagai mahasiswa dapat
menyelesaikan tugas perkuliahan
pembuatan makalah yang berjudul Kedudukan Hubungan-hubungan
Industri Pancasila
terhadap Pekerja BUMN dan Swasta dengan lancar.
Dalam pembuatan makalah ini, penulis mendapat bantuan dari bapak
H. Yusuf Asyid
S.H,. M.H, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak H. Yusuf Asyid S.H,. M.H, selaku Dosen
mata kuliah Hukum
Kepegawaian yang telah memberikan kesempatan dan memberi
fasilitas sehingga makalah
ini dapat selesai dengan lancar, sehingga pembuatan makalah ini
dapat terselesaikan.
Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca,
serta penulis
menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari
sempurna untuk itu penulis
menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan
kearah kesempurnaan.
Akhir kata penulis sampaikan terimakasih.
Penulis
Bandung, 12 Maret 2014
Restu Ardhya Wahyu Ningsih
-
3
DAFTAR ISI
Contents KATA PENGANTAR
............................................................................................................................
2
DAFTAR ISI
...........................................................................................................................................
3
BAB I
......................................................................................................................................................
4
PENDAHULUAN
..................................................................................................................................
4
1.1 Pemilihan Judul
.......................................................................................................................
4
1.2 Latar Belakang
Masalah..........................................................................................................
4
1.3 Rumusan Masalah
...................................................................................................................
5
BAB II
.....................................................................................................................................................
6
KEDUDUKAN HUBUNGAN INDUSTRI PANCASILA TERHADAP PEKERJA BUMN
dan
SWASTA
................................................................................................................................................
6
2.1 Peranan Pancasila
....................................................................................................................
6
2.2 Kedudukan Hubungan Industri Pancasila
...............................................................................
9
2.3 Peranan Pekerja BUMN dan Swasta
.....................................................................................
11
2.4 Pandangan Hukum tentang
Ketenagakerjaan........................................................................
13
2.5 Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
....................................................... 15
2.6 Perjanjian Kerja Sumber Hukum Pekerja dan Perusahaan
................................................... 17
BAB III
.................................................................................................................................................
21
PENUTUP
............................................................................................................................................
21
3.1 Kesimpulan
...........................................................................................................................
21
3.2 Saran
.....................................................................................................................................
22
DAFTAR PUSTAKA
...........................................................................................................................
23
-
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Pemilihan Judul
Kedudukan Hubungan Industri Pancasila terhadap Pekerja BUMN
dan
Swasta. Penulis membahas judul tersebut karna adanya keterkaitan
antara Pancasila
dengan Kepegawaian terhadap pekerja BUMN dan Swasta yang
menimbulkan
masalah.
1.2 Latar Belakang Masalah
Pancasila adalah pedoman hidup bernegara, rakyat Indonesia
bernegara
dengan berpedoman pada Pancasila. Begitu juga kita sebagai
rakyat Indonesia wajib
menuntut hak-hak kita sebagaimana tertulis di sila ke-5 yang
berbunyi Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat kita
adalah pekerja, ada
yang menjadi Pegawai Pemerintah, BUMN maupun Swasta. Itu semua
tidak terlepas
terhadap ruang lingkup pancasila.
Membahas perselisihan identik dengan membahas konflik. Secara
sosologis
perselisihan dapat terjadi di mana-mana. Secara psikologis
perselisihan merupakan
luapan emosi yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang
lain. Jadi,
masalah perselisihan merupakan hal yang lumrah karena telah
terjadi kodrat manusia
itu sendiri.
Demikian pula mengenai perselisihan hubungan industrial (dahulu
disebut
perselisihan perburuhan) terkadang tidak dapat dihindari. Oleh
sebab itu, semua pihak
yang terlibat dalam perselisihan harus bersifat dan bersikap
lapang dada serta berjiwa
besar untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi
tersebut.
Yang dimaksud (Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 22
tahun
1957) perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan
atau perkumpulan
majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh
berhubung dengan tidak
adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat
kerja dan/atau
keadaan perburuhan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja
Nomor KEP-15.A/MEN/1994, istilah perselisihan perburuhan diganti
menjadi
perselisihan Hubungan Industrial.
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003,
perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan
-
5
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruhkarena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta
perselisihan antara
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan
oleh
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
secara musyawarah
untk mufakat (Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003).
1.3 Rumusan Masalah
Judul Kedudukan Hubungan-hubungan Industri Pancasila terhadap
Pekerja
BUMN dan Swasta ini saya pilih karena pada dasarnya pekerjaan
baik itu pegawai
negri, BUMN dan swasta akan berdasar pada Pancasila. Makadari
itu, antara industri
pancasila dan pekerja akan saling berhubungan dan muncul-muncul
masalah yang
akan saya bahas dalam makalah ini.
-
6
BAB II
KEDUDUKAN HUBUNGAN INDUSTRI PANCASILA TERHADAP PEKERJA
BUMN dan SWASTA
2.1 Peranan Pancasila
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, Nama ini
terdiri dari dua kata
dari Sanskerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip
atau asas. Pancasila merupakan
rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan
bernegara di negara
Indonesia, termasuk dalam hal pekerjaan, karena pegawai adalah
mereka yang secara
langsung digerakan oleh Negara, Pemerintah, atau Pejabat
Penguasa karena telah ada
undang-undang yang mengatur dan mengikat untuk dapat
melaksanakan dan
menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya
yang terbaik untuk Negara
atau untuk tempat pegawai/pekerja tersebut bekerja, sehingga
Negara mempunyai kewajiban
mencipta dan menyusun undang-undang dalam melindungi hak-hak
para pegawai dan pekerja
tersebut. Maka dengan demikian dasar diberlakunya Hukum
Kepegawaian di Indonesia
berdasar pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap
warga Negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Dari
penjelasan Undang-
Undang diatas telah ada Hukum yang mengatur Pekerja yaitu
pekerja Non-Departemen
adalah pekerjaan BUMN atau Swasta lainnya.
Pancasila sebagai Filsafat dasar Negara Republik Indonesia, oleh
karena itu terdapat
banyak Rakyat Indonesia yang belum memahami makna dari ke 5 Arti
Pancasila, ternyata ke
5 Pancasila adalah merupakan Dasar Hukum dari pemberlakuan Hukum
Perburuhan,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal II Pengaturan Peralihan
Undang-Undang Dasar
1945 yang menyatakan segala Badan Negara dan Peraturan yang ada
masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang
ini
Bahwa dikarenakan buruh disebut Pekerja dan berkedudukan sebagai
manusia yang
membutuhkan kehidupan sehingga melakukan pekerjaan, bekerja pada
perusahaan yang
menampung buruh, pekerja tersebut untuk dipekerjakan dan perlu
diketahui buruh, pekerja
mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan majikan,
pemilik perusahaan
demikian PASAL 27 ayat 1 dan PASAL 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945 yang
selengkapnya menyatakan :
PASAL 27
-
7
(1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan
Pemerintahan
Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada
terkecualinya.
PASAL 30
(1) Tiap-tiap Warga Negara dan wajib ikut serta dalam Usaha
Pembelaan Negara
Dan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan
umum dengan demikian Peranan Pancasila sebagai Dasar Hukum
Perburuhan adalah tepat
karena buruh, pekerja memiliki hak yang mulia di hadapan Tuhan
Yang Maha Esa maupun
dihadapan Hukum yang berlaku, mengingat Pembangunan Nasional
bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan
spiritual berdasarkan
pancasila sebagai wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka,
berdaulat, bersatu serta
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang
mengandung 4 asas yaitu :
1. Asas Penegakkan Hukum (The Rule of Law)
2. Asas Demokrasi
3. Asas Kesadaran Hukum
4. Asas Kesejahteraan
Dengan demikian dari ke-4 asas tersebut mempunyai kaitan dengan
Peranan Pancasila
sebagai Dasar Hukum Perburuhan, demikian menurut T Hadisoemarto,
SH yang menyatakan
yaitu mengenai hubungan perburuhan dan Pancasila dirumuskan
sebagai berikut :
1. Pada Sila Pertama yaitu Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, hubungan
perburuhan dan
pengusaha adalah tanggung jawab bersama yang dilimpahkan Tuhan
Yang Maha Esa
kepada buruh dan pengusaha untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya sehingga
dengan demikian tujuan duniawi juga mempunyai tujuan akhirat,
dengan demikian
maka hubungan perburuhan dilandasi Sila Pertama (Ketuhanan Yang
Maha Esa)
adalah merupakan pelaksanaan pengabdian buruh dan pengusaha
kepada Tuhan Yang
Maha Esa
2. Sila Kedua yaitu Ke-Manusiaan yang Adil dan Beradab, pada
hubungan perburuhan
harus dinilai dari segi Norma Kemanusiaan oleh karena itu
hubungan kerja antara
buruh dan pengusaha secara timbal balik harus menjamin kegunaan
bagi buruh dan
pengusaha sebagai indovodu, dan bagi semua buruh serta pengusaha
sesuai dengan
martabat manusia.
3. Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia, harus diciptakan
pengaturan yang dapat
menjamin kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, oleh karena
itu maka hubungan
perburuhan harus mengandung prinsip tidak mengenal perbedaan
perlakuan, karena
-
8
daerah/suku, agama maupun kedudukan sosial, harus dapat memupuk
dan memelihara
kerjasama yang erat diantara kelompok-kelompok jenis kerja/
lingkungan kerja dalam
satu kondisi yang tepat disatu pihak dan pengusaha dilain pihak,
kedua belah pihak
(buruh dan pengusaha) saling menyadari bahwa mereka saling
membutuhkan, mereka
adalah interdependen satu sama lain, sehingga dengan sendirinya
memberikan
kemanfaatan bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia.
4. Sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dan
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan dan Sila Kelima yaitu Kemanusiaan
yang Adil dan
Beradab, maka sudah selayaknya hubungan perburuhan harus diatur
melalui/dengan
jalan musyawarah untuk mufakat, setiap pertentangan yang mungkin
timbul antara
buruh pengusaha tidak boleh diselesaikan secara paksaan sepihak,
oleh karena itu
dapat membawa konsekwensi tidak hanya merugikan hubungan kedua
belah pihak,
tetapi akan membuat timbulnya hambatan bagi terselenggaranya
kesejahteraan umum
rakyat banyak, dalam hal sebaliknya suatu penyelesaian yang
berat sebelah adalah
tidak selaras dengan rasa keadilan, bahkan bertentangan dengan
usaha kesejahteraan
umum yang justru menjadi sasaran dari pada program
pembangunan.
Pekerja, buruh adalah manuasia yang berkedudukan mulia dan
beragama
sebagaimana dijelaskan pada Pancasila yaitu sila Ke 1 Ketuhanan
Yang Maha Esa,
dengan demikian hak-haknya perlu dilindungi oleh Negara,
Pemerintah Negara Republik
Indonesia. Yang dimaksud Pekerja, Pegawai, Buruh, Pegawai Negeri
Sipil Pusat, Pegawai
Negeri Sipil Daerah disebut Tenaga Kerja, Pekerja, Pegawai,
Buruh adalah orang atau
sekelompok orang yang bekerja pada instansi Non-Departemen yaitu
BUMN dan Swasta
lainnya yang disebut TENAGA KERJA.
Dari uraian sebagaimana diatas menunjukkan kepada kita yaitu
buruh adalah mesin
penggerak maju atau mundurnya suatu perusahaan yang telah
ditentukan oleh pengusaha
sesuai program perusahaan, sehingga asas-asas Pancasila adalah
satu patokan menghindarkan
terjadinya perselisihan antara buruh dang pengusaha. Maka
diperlukan satu kesadaran yang
tinggi dan merasa bertanggung jawab dalam menempatkan diri
sebagai buruh, pekerja, begitu
pula pengusaha dengan memperhatikan hak-hak para buruh, para
pekerja, dan meningkatkan
hak-hak buruh dan pekerja sebagaimana yang telah diatur oleh
Undang-Undang dan perlu
memberikan kebijakan dari pengusaha dengan memberi hadiah sesuai
prestasi kerja setiap
beberapa bulan atau dalam setiap tahunserta disertai dengan
memberi Piagam Kerja dan
disertai hadiah berupa uang adalah salah satu cara memotivasi
pekerja agar lebih giat dalam
-
9
bekerja sehingga akan muncul rasa tanggung jawab dari para
buruh/pekerja. Mengingat
kepatutan terhadap ketentuan perusahaan lebih besar dan
menghindar adanya perbuatan
sewenang-wenang yang menumbulkan kerugian peusahaan.
2.2 Kedudukan Hubungan Industri Pancasila
Pancasila mengatur hak asasi dan pekerja, khususnya landasan
perjanjian kerja.
Segala sumber hukum tentang Ketenagakerjaan pasti akan
berlandaskan pada pancasila.
Sebagaimana disebutkan dalam pancasil sila ke 5 Kesejahteraan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia sila tersebut menggambarkan bahwa seluruh rakyat
indonesia harus makmur dan
sejahtera. Begitu juga para pekerja Indonesia pemerintah harus
bisa melindungi hak-hak
pekerja dan mensejahterakan para pekerja. Sebagaimana telah
diatur di peraturan perundang-
undangan tentang ketenagakerjaan, yaitu memperjelas segala hal
tentang nasib pegawai dari
mulai upah/kompensasi, hak majikan/atasan, hak pegawai,
pengaturan jam kerja, jaminan
sosial tenaga kerja dan lain sebagainya.
Mengapa aturan itu ada? Karna kita berpacu pada pancasila yang
mewajibkan
pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan pekerja.
Sistem Hukum Nasional kita pada garis besarnya mengenal tiga
bidang hukum, yaitu
Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Sedangkan
Hukum Tata Negara
dalam arti luas dapat dibagi lagi atas Hukum Tata Negara dalam
arti sempit dan Hukum
Administrasi Negara.
Prof. Oppenheim mengartikan Hukum Tata Negara sebagai hukum yang
memberi
gambaran tentang negara dalam keadaan yang tidak bergerak (staat
in rust), sedangkan
Hukum Administrasi Negara mempertunjukkan kepada kita negara
dalam keadaan bergerak
(staat in beweging).
Sedangkan Dr. E. Utrecht, SH mengatakan Hukum Administrasi
Negara menguji
hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para
pejabat (Administrasi
negara) melakukan tugas mereka yang khusus.
Dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Oppenheim dan Dr. E.
Utrecht. SH diatas
dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hukum Administrasi Negara adalah
hukum yang
menggambarkan negara dalam keadaan bergerak, dengan para
pejabatnya melakukan
hubungan hukum istimewa di dalam rangka melakukan tugas-tugas
mereka yang bersifat
khusus.
Dari apa yang telah dikemukakan diatas jelaslah bagi kita bahwa
Hukum
Kepegawaian itu termasuk dalam lapangan Hukum Administrasi
Negara, oleh karena itu
-
10
dapatlah dirumuskan bahwa Hukum Kepegawaian merupakan bagian
dari Hukum
Administrasi Negara, yang khusus mengatur tentang kedudukan,
kewajiban, dan hak serta
pembinaan pegawai.
Berdasarkan literatur Hukum Ketenagakerjaan perselisihan
hubungan industrial
dibedakan menjadi dua macam yaitu :
1. Perselisihan hak, ialah perselisihan yang timbul karena salah
satu pihak tidak
memenuhi isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian
perburuhan atau
ketentuan perundangan ketenagakerjaan.
2. Perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang terjadi
akibat dari perubahan syarat-
syarat perburuhan atau yang timbul karena tidak ada persesuaian
paham mengenai
syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.
Sedangkan menurut Widodo dan Juliantoro (1992: 25-26)
berdasarkan sifatnya
perselisihan dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Perselisihan perburuhan kolektif, yakni perselisihan yang
terjadi antara
pengusaha/majikandengan serikat pekerja/serikat buruh, karena
tidak adanya
persesuaian paham mengenai hubungan kerja dan/atau keadaan
perburuhan.
2. Perselisihan perburuhan perseorangan, yaitu perselisihan
antara pekerja/buruh yang
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan
pengusaha atau majikan.
Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Secara teoritis ada 3 kemungkinan untuk menyelesaikan
perselisihan hubungan
industrial, yaitu melalui peundingan, menyerahkan kepada
juru/dewan pemisah, dan
menyerahkan kepada Pegawai Perburuhan untuk diperantai.
Yang dimaksud juri.dewan pemisah adalah arbiter, yaitu
pihak-pihak lain yang
berdasarkan pihak-pihak yang berselisih ditunjuk untuk membantu
penyelesaian perselisihan.
Sedangkan yang dimaksud pegawai perburuhan adalah Pegawai
Perantara, yaitu oegawai
disnaker atau instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan yang memiliki
wewenang untuk memberikan perantaraan dalam penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Prinsip penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah
:
1. Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat
Buruh secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 136 ayat 1 UU Nomor
13 tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan)
-
11
2. Bila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan
perselisihan hubungan
industrial melalui prosedur yang diatur Undang-Undang (pasal 136
ayat 2 UU Nomor
13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
Menurut pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor
KEP-15A/MEN/1994 penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) ditempuh
dalam 4 tahap yaitu :
1. Tingkat Perusahaan
2. Tingkat pemerantaraan
3. Tingkat panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daeran
4. Tingkat panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pussat
2.3 Peranan Pekerja BUMN dan Swasta
Pada zaman kapitalisme Modern, Hukum yang diberlakukan kepada
Pekerja Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pekerja Swasta lainnya diatur
Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdara dimana syarat-syarat kerja berada pada
tangan pemilik, jadi Dirut
yang mengatur para pekerja, itu terjadi sebelum Indonesia
merdeka setelah Indonesia
merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 adalah patokan dari
sumber Hukum
Negara Indonesia Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan : ...Tiap-tiap
Warga Negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.. kemudian
mulai berkembang
atas hak sebagai pekerja demikianlah diberlakunya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1986
Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja,
menyatakan
PASAL 1
Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
baik didalam maupun
diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat
PASAL 2
Dalam menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya, tidak boleh ada
diskriminasi.
Dan pada instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta
lainnya terlihat
masih memberlakukan beberapa Pasal yang ada dalam kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH PERDATA, BW) sebagai dasar Perjanjian Kerja yaitu Pasal
1601 a yang menyatakan :
perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang
lain (majikan) untuk satu
waktu tertentu,melakukan pekerjaan dengan menerima upah
-
12
Setelah Negara Indonesia dinyatakan Merdeka pada tanggal 17
Agustus 1945
Pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk beberapa
Undang-Undang sebagai dasar
hukum yang berlaku kepada Pegawai BUMN atau swasta lainnya,
yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undnag
Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 Mengenai Waktu Kerja
Dan Waktu
Istrahat
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/87 Tentang
Upah bagi Pekerja
pada Hari Libur Resmi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Istirahat
Tahunan Bagi Buruh
5. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) BW (Burgerlijk
Wetboek)
6. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Tenaga Kerja
Dari uraian diatas Undang-Undang tersebut berkedudukan sebagai
sumber Hukum yang
melindungi Pekerja BUMN atau swasta lainnya, namun demikian ada
terdapat makna inti
Hukum yang berlaku kepada pegawai BUMN dan swasta lainnya yaitu
berada didalam
pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 Undang-Undang
Tenaga Kerja ada 2
hal penting diantaranya :
1. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
baik didalam
maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang
untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
2. Menghindari diadakan diskriminasi dengan memberi jaminan
hidup yang layak dan
memperoleh kepuasan atas tugasnya dan adanya jasa
penghargaan
Hukum yang berlaku kepada pegawai BUMN atau pekerja swasta
adalah
bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, olej
karena itu Pekerja
yang disebut buruh adalah laki-laki, perempuan serendahnya
berusia 14 tahun keata dan
pekerja/buruh yag berada dibawah usia 14 tahun dapat
dipekerjakan dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN.1987 Tentang Perlindungan
Bagi Anak
Yang Terpaksa Bekeja,. Sedangkan pengangkatan seorang untuk
menjadi pegawai negeri
yaitu batas usia 18 tahun atau setinggi-tingginya 35 tahun,
Demikian Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil Pasal 6
Sub c tersebut.
Yang menunjuk Hukum memiliki peranan yaitu Hukum sebagai alat
untuk
memberlakukan asas penghapusan pengangguran dan pembukaan
lapangan kerja serta
-
13
menjalankan amat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) tersebut,
maka dengan
berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER01/MEN/1987
Tentang Perlindungan
Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja adalah Tepat
2.4 Pandangan Hukum tentang Ketenagakerjaan
Tata Hukum Indonesia memiliki Peranan yang sangat besar karena
tujuannya Hukum
itu harus berlaku secara efektif di masyarakat, mengingat Tata
Hukum Indonesia berlaku, dan
sesuai dari Ajaran Hukum Kepegawaian, menyatakan Hukum
Kepegawaian mencakup,
meliputi beberapa ajaran Hukum Murni yaitu :
1. Hukum Tata Pemerintahan
2. Hukum Administrasi Negara
3. Hukum Tata Usaha Negara
Dengan demikian peranan Hukum Kepegawaian sebagai alat
Pengaturan dari BUMN dan
Perusahaan serta Ketenagakerjaan sesuai Hukum Positif yang
berlaku yaitu :
1. Diberlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19
Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara.
2. Diberlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun
1997 Tentang
Dokumen Perusahaan
3. Diberlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25
Tahun 1997 Tentang
Ketenagakerjaan
Dari ketentuan ke 3 Undang-Undang diatas menampakkan dan
merupakan bagian dari
Hukum Kepegawaian yang mengatur Peranan Badan Usaha Milik Negara
serta Dokumen
Perusahaan serta Ketenagakerjaan yang memiliki hubungan yang
erat antara satu dengan
yang lain untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih dalam
pelaksaannya dan pada
umumnya didukung oleh beberapa Peraturan Pemerintah sebagai
pelengkapnya dari pada
diberlakunya Undang-Undang tersebut untuk berlaku secara
efektif.
Ketenagakerjaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja. Tenaga
kerja sangatlah dibutuhkan dalam berbagai organisasi yang
membutuhkan Sumber Daya
Manusia. Tenaga kerja wajib dilindungi hak-haknya karna tenaga
kerja diwajibkan bekerja
untuk mengabdi pada tujuan perusahaan, dalam hal ini maka wajib
bagi kita sebagai
atasan/majikan untuk memperhatikan hak-hak yang harus diberikan
kepada para tenaga kerja.
Karna tanpa mereka perusahaan/organisasi/instansi tidak akan
berjalan sesuai tujuan yang
telah direncanakan awal sebagai tujuan pencapaian.
-
14
Melihat pada UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN, bahwa
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu
sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja adalah
setiap orang laki-laki atau
wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik
di dalam maupun di luar
hubungan kerja guna menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja
pada pengusaha dengan
menerima upah.
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas
keterpaduan dan kemitraan
(Pasal 3;UU tentang Ketenagakerjaan). Pembangunan
ketenagakerjaan bertujuan untuk :
(pasal 4;UU tentang Ketenagakerjaan)
a. Memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara optimal
b. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional
c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan
d. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
Pengusaha, pekerja, dan atau serikat pekerja harus melakukan
upaya untuk
menghindari terjadinya pemutusan kerja (pasal 85)
PASAL 110
1. Dalam hal perudahaan bangkrut atau likuidasi secara hukum,
upah pekerja merupakan
utang yang didahulukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
2. Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,
jabatan,
senioritas, produktivitas, dan prestasi kerja.
3. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala.
PASAL 111
1. Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
ayat 3 diarahkan
untuk mencapai kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan
keluarganya.
2. Penetapan upah minimum dilaksanakan untuk tingkat daerah
3. Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
untuk daerah tertentu
dapat dilakukan menurut sektor dan sub-sektor
4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari pada upah
minimum
sebagimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3
-
15
2.5 Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36
tahun 1995 tentang
Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Presiden Republik
Indonesia yang penulis kutip dari buku Memahami Pemberlakuan
Hukum Kepegawaian dan
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pengarang Yusuf Asyid,
SH.,MH. Berbunyi :
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang nomor 3
Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
diselenggarakan
oleh Badan Penyelenggara yang merupakan Badan Usaha Milik Negara
yang
berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO)
b. bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Asuransi Sosial
Tenaga Kerja yang
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah menyelenggarakan
Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, sudah saatnya ditetapkan sebagai Badan
Penyelenggara
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja
sebagai Badan
Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BADAN
PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 1
1) perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Asuransi Sosial Tenaga
Kerja yang didirikan
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1990, ditetapkan
sebagai Badan
Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-Undang nomor 3 tahun 1992
2) perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Sosial Tenaga
Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diubah namanya menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO)
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pasal 2
Maksud dan tujuan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pasal
1 adalah untuk
menyelenggarakan :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja
b. Jaminan Kematian
-
16
c. Jaminan Hari Tua
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 3
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, Badan Usaha
Milik Negara yang
selama ini telah menyelenggarakan sebagian atau seluruh program
Asuransi Sosial
Tenaga Kerja berdasarkan seluruk Hak dan Kewajibannya yang
berkaitan dengan
penyelenggaraan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja dimaksud
kepada Badan
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan
selambat-lambatnya 1
(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemeritah ini,
Pasal 4
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program
Jaminan Sosial
Tenaga oleh Badan Penyelenggara dilakukan Mentri yang
bertanggung jawab dalam
bidang ketenagakerjaan
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
Mentri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat
melakukan
pemeriksaan langsung setiap waktu.
Badan usaha milik negara yang usahanya menyelenggarakann program
Jaminan
Sosial Tenaga Kerja disebut Badan Penyeleggara. Dana program
ajminan sosial tenaga kerja
dikelola oleh Badan Penyelenggara yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang yang
berlaku. Pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan
Penyelenggara dilakukan
semata-mata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan
penimbangan yang
memadai antara kekayaan dan kewajiban Badan Penyelenggara.
Kekayaan Badan
Penyelenggara yang dimaksud terdiri dari:
a. Investasi
b. Kas dan Rekening Bank
c. Piutang Iuran.
Investasi kekayaan Badan Penyelenggara yang dimaksud dapat
berupa :
a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito
b. Sertifikan Bank Indonesia (SBI)
c. Saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek Indonesia
d. Unit Penyertaan Reksadana
e. Penyertaan langsung ; dan atau
-
17
f. Tanah dengan bangunan
Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara ada aturannya yaitu
terletak pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1996
tentang Pengelolaan
dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja BAB
III
Kewajiban Badan Penyelenggara adalah sebagai berikut dimana
jenis jaminan
tersebut merupakan hak peserta :
a. Cadangan Jaminan Hari Tua
Pembentukan cadangan jaminan hari tua didasarkan pada akumulasi
dari hak masing-
masing peserta atas Jaminan Hari Tua, jumlah iuran peserta harus
sama ditabah
dengan hasil pengembangannya. Hasil pengembangannya tidak boleh
kurang dari
jumlah yang ditetapkan menteri keuangan
b. Cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, Cadangan Jaminan Kematian,
Cadangan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Cadangan jaminan kecelakaan kerja, cadangan jaminan kematian dan
cadangan
pemeliharaan kesehatan harus memperhitungkan, kewajiban
pembayaran jaminan
yang timbul dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi di masa
yang akan datang, atau
peristiwa yang sudah terjadi tetapi belum dibayar atau belum
diselesaikan, atau yang
sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.
2.6 Perjanjian Kerja Sumber Hukum Pekerja dan Perusahaan
Pekerja, buruh adalah manuasia yang berkedudukan mulia dan
beragama
sebagaimana dijelaskan pada Pancasila yaitu sila Ke 1 Ketuhanan
Yang Maha Esa,
dengan demikian hak-haknya perlu dilindungi oleh Negara,
Pemerintah Negara Republik
Indonesia. Yang dimaksud Pekerja, Pegawai, Buruh, Pegawai Negeri
Sipil Pusat, Pegawai
Negeri Sipil Daerah disebut Tenaga Kerja, Pekerja, Pegawai,
Buruh adalah orang atau
sekelompok orang yang bekerja pada instansi Non-Departemen yaitu
BUMN dan Swasta
lainnya yang disebut TENAGA KERJA untuk itu menurut
Undang-Undang Nomor 14 tahun
1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
Pasal 1, menyatakan :
Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
baik didalam maupun
diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat
Demikianlah didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat
2 menyatakan :
Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi
kemanusiaan
-
18
Dari penjelasan Undang-Undang diatas telah ada Hukum yang
mengatur Pekerja
yaitu pekerja Non-Departemen adalah pekerjaan BUMN atau Swasta
lainnya, ada terdapat
beberapa ketentuan yang mengatur atas kesepakatan antara
perusahaan dengan buruh, Pekerja
yang disebut Perjanjian Kerja diantaranya yaitu :
Adanya pembuatan Perjanjian Kerja antara pekerja/buruh dengan
pemilik
perusahaan/direktur/kepala kepegawaian sesuai dan berdasarkan
diberlakunya Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyatakan :
Pasal 1601, a KUH Perdata
Perjanjian kerja adalah surat perjanjian dimana pihak yang satu
(buruh) mengikatkan
diri untuk bekerja padapihak yang lain (majikan) selama suatu
waktu tertentu dengan
menerima upah.
Pasal 1338 KUH Perdata
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undnag-Undang bagi mereka
yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh
Undang-Undang cukup untuk
itu.
Perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertulis di kitab
undang-undang hukum perdata
buku ketiga bab 7A menjelaskan di pasal 1601 bahwa penjanjian
kerja yaitu suatu perjanjian
di mana pihak yang satu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja
pada pihak lain (majikan)
selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah. Catatan,
seharusnya pasal ini berbunyi
perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu
(buruh) mengikatkan diri
untuk bekerja pada pihak lain (majikan) selama suatu waktu
tertentu dengan menerima upah
dan dimana pihak yang lain (majikan) mengikatkan diri untuk
memperkerjakan pihak yang
satu (buruh) dengan membayar upah.
Jadi perjanjian kerja intinya adalah suatu pengikatan dalam
bentuk tertulis yang
biasanya dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Dilakukannya
perjanjian kerja ini agar ada
tanda pengikatan yang tidak bisa membuat pekerja maupun majikan
menyeleweng dan
diwajibkan mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban yang
seharusnya terlaksana.
Menurut undang-undang tentang perjanjian untuk melakukan
pekerjaan bagian ketiga,
pasal 1602 bahwa majikan wajib membayar upah kepada buruh pada
waktu yang ditentukan.
Pasal 1602a unpah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus
dibayar sejak saat buruh
mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja.
Majikan atau pimpinan wajib membayar upah sesuai perjanjian
dengan hitungan
jangka waktu dari mulai dia bekerja sampai saat berakhirnya
hubungan kerja. Karna
-
19
membayar upah sudah menjadi kewajiban bagi pimpinan sebagai
kompensasi atas kerja
bawahan/majikan kepada perusahaan untuk memajukan
perusahaan.
Buruh/bawahan juga wajib melakukan pekerjaan yang dijanjikan
menurut
kemampuannya yang sebaik-baiknya. Buruh/bawahan juga wajib
mentaati peraturan
mengenai hal melakukan pekerjaan dan aturan yang ditunjukan pada
peningkatan tata tertib
dalam perusahaan majikan, hal tersebut tertera pada
undang-undang tentang perjanjian untuk
melakukan pekerjaan bagian keempat tentang kewajiban buruh.
Hubungan kerja akan terjadi karena adanya perjanjian kerja
antara pengusaha dan
pekerja. Perjajian kerja bisa dilakukan secara lisan maupun
tulisan, perjanjian kerja secara
tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Menurut pasal 12 tentang Ketenagakerjaan, ayat 1 bahwa
perjanjian kerja dibuat atas
dasar kemauan bebas kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan
kedua belah pihak,
adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan yang terakhr pekerjaan
yang diperjanjikan tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Dengan adanya Perjanjian Kerja sebagaimana menurut [enjelasan
dari Pasal-Pasal
diatas selalu disertai dengan Perjanjian Upah yang dimasukkan
kedalam Kesepakatan Kerja,
Perjanjian Kerja atau dapat berdiri sendiri yaitu dibuat
terpisah, yang kebiasaan telah
ditentukan oleh Pihak Pengusaha, Pihak Perusahaan, hal tersebut
yang diuraikan diatas
dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981
Tentang Perlindungan Upah
Pasal 1 (sub a.b.c.d) yang menyatakan :
a. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada
buruh untuk
sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,
dinyatakan atau dinilai
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan
kerja antara
pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh
sendiri maupun
keluarganya.
b. Pengusaha ialah :
1. Orang yang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan
perusahaan milik
sendiri.
2. Orang persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan
Perusahaan bukan miliknya
3. Orang persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili
perusahaan termasuk pada angka 1 dan 2 diatas, yang berkedudukan
diluar
Indonesia.
c. Buruh adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha dengan
menerima upah.
-
20
Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam
perlindungan
pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada pasal 88
ayat 1 UU nomor 13 tahun
2003, bahwa setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan
yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan
yang layak, dimana
jumlah pendapatan pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar,
yang meliputi makanan dan
minuman, sandang, oerumahan, kesehatan dan jaminan hari tua
Prinsip Pengupahan :
a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan
berakhir pad saat
hubungan kerja putus
b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi
pekerja/ buruh laki-laki
dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.
c. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan
pekerjaan
d. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap,
dengan formulasi upah
pokok minimal 75%
e. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran
yang timbul dari
hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 2 tahun sejak
timbulnya hak.
-
21
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Tata Hukum Indonesia memiliki peranan yang sangat besar karena
tujuannya Hukum
itu harus berlaku secara efektif di masyarakat. Dengan demikian
peranan Hukum
Kepegawaian sebagai alat pengaturan dari BUMN dan swasta serta
ketenagakerjaan sesuai
hukum positif.
Dan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan
umum dengan demikian Peranan Pancasila sebagai Dasar Hukum
Perburuhan adalah tepat
karena buruh, pekerja memiliki hak yang mulia di hadapan Tuhan
Yang Maha Esa maupun
dihadapan Hukum yang berlaku, mengingat Pembangunan Nasional
bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan
spiritual berdasarkan
pancasila sebagai wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka,
berdaulat, bersatu serta
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang
mengandung 4 asas yaitu :
1. Asas Penegakkan Hukum (The Rule of Law)
2. Asas Demokrasi
3. Asas Kesadaran Hukum
4. Asas Kesejahteraan
Dengan demikian dari ke-4 asas tersebut mempunyai kaitan dengan
Peranan Pancasila
sebagai Dasar Hukum Perburuhan
Dengan demikian dasar diberlakunya hukum kepegawaian yaitu
Undang-undang
maupun berupa Peraturan Pemerintah dan Kepres serta Keputusan
Menteri, Keputusan
Pejabat Negara, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dari
Pegawai, pekerja untuk
sekarang dan siakan datang, serta melindungi hak dan kewajiban
adalah satu usaha dari
negara, Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan
Nasional dalam mewujudkan
masyarakat madani yang taat hukum untuk tercapainya kemakmuran
sebagai mana dijelaskan
dalam UUD 1945. Maka keterkaitan hubungan antara Pancasila dan
Hubungan Industrial
yang berlaku di pegawai BUMN dan Swasta lainnya sangatlah
erat.
-
22
3.2 Saran
Pekerja BUMN dan Swasta adalah warga Negara Indonesia yang wajib
menerima
perlindungan Hukum, oleh sebab itu para Direktur atau Pimpinan
perusahaan wajib
memperhatikan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang dan tidak keluar
dari jalur Pancasila sebagai pedoman bernegara.
Para Direktur Utama atau Pimpinan Perusahaan dalam mempekerjakan
para
pegawainya harus berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku dan
Pancasila sebagai
pedomannya. Dari mulai rekrutmen pegawai, perjanjian kerja
ketika akan dilangsungkannya
hubungan kerja, jaminan sosial atau perlindungan terhadap tenaga
kerja, serta kompensasi
dan tunjangannya. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 25
tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Hukum Kepegawaian mengatur Peranan Badan Usaha Milik Negara
serta Dokumen
Perusahaan serta Ketenagakerjaan yang memiliki hubungan yang
erat antara satu dengan
yang lain untuk menjamin tidak terjadinya tumpangtindih dalam
pelaksanaan.
-
23
DAFTAR PUSTAKA
H. Yusuf Asyid, S.H., M.H, Memahami Pemberlakuan Hukum
Kepegawaian dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun
2013
Rozali Abdullah, S.H, Hukum Kepegawaian, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta
Abdul Khakim S,H, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung 2003