BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Pembangunan menurut kerangka dasar yang tercantum di dalam UUD 1945 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini tidak akan pernah terwujud jika dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah selaku pemegang kebijakan tertinggi maupun masyarakat selaku objek pembangunan. Perguruan tinggi, selaku lembaga pencetak intelektual-intelektual handal yang nantinya akan menjadi motor penggerak pembangunan merupakan salah satu komponen terpenting dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peran signifikan ini dapat diwujudkan melalui berbagai program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, diantaranya Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengintegrasian kegiatan antara pengabdian masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintahan daerah setempat. Kegiatan KKN sebagai kegiatan yang beririsan secara langsung pada masyarakat dilaksanakan secara interdisipliner dan intrakurikuler. Oleh karena itulah dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dibina dan dituntut untuk menjadi seorang motivator, adviser dan problem solver yang berfikir pragmatis dan kritis, serta bekerja secara interdisipliner atau cross sectoral, dengan harapan mahasiswa dapat lebih menghayati permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan daerah, serta dapat memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Selain hal tersebut di atas, KKN juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan pengalaman dan keterampilan kepada para mahasiswa dalam hal membangun interaksi sosial dengan masyarakat selaku objek pembangunan. Di samping itu, melalui KKN mahasiswa diharapkan mempunyai sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap kemajuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Pembangunan menurut kerangka dasar yang tercantum di dalam UUD
1945 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat ini tidak akan pernah terwujud jika dalam pelaksanaan pembangunan
nasional tidak melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah selaku
pemegang kebijakan tertinggi maupun masyarakat selaku objek pembangunan.
Perguruan tinggi, selaku lembaga pencetak intelektual-intelektual handal
yang nantinya akan menjadi motor penggerak pembangunan merupakan salah satu
komponen terpenting dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Peran signifikan ini dapat diwujudkan melalui berbagai program yang berdampak
langsung terhadap masyarakat, diantaranya Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengintegrasian
kegiatan antara pengabdian masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintahan
daerah setempat. Kegiatan KKN sebagai kegiatan yang beririsan secara langsung
pada masyarakat dilaksanakan secara interdisipliner dan intrakurikuler. Oleh
karena itulah dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dibina dan dituntut untuk
menjadi seorang motivator, adviser dan problem solver yang berfikir pragmatis
dan kritis, serta bekerja secara interdisipliner atau cross sectoral, dengan harapan
mahasiswa dapat lebih menghayati permasalahan kompleks yang dihadapi oleh
masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan daerah,
serta dapat memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan
tersebut.
Selain hal tersebut di atas, KKN juga memiliki peran yang sangat
signifikan dalam memberikan pengalaman dan keterampilan kepada para
mahasiswa dalam hal membangun interaksi sosial dengan masyarakat selaku
objek pembangunan. Di samping itu, melalui KKN mahasiswa diharapkan
mempunyai sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap kemajuan
2
masyarakat, sehingga apabila nanti mereka keluar dari perguruan tinggi mereka
mempunyai kesanggupan untuk ditempatkan dimana pun dan dalam kondisi apa
pun.
1. 2. Maksud dan Tujuan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian perguruan tinggi
kepada masyarakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut :
1. Mencari data akurat dan faktual tentang segala potensi yang dimiliki
wilayah tempat KKN berlangsung, baik potensi sumber daya manusia
(SDM) dan sumber daya alam (SDA) maupun data kehidupan sosial-
ekonomi, termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki wilayah tersebut.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang
nantinya akan menjadi tolak ukur pembangunan nasional.
3. Memotivasi dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi
dimasyarakat.
4. Mengabdi kepada masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan
daerah.
5. Membantu program pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat
daerah, baik pembangunan fisik maupun nonfisik.
6. Memberdayakan dan memanfaatkan perekonomian di daerah untuk
membangun kesejahteraan masyarakat.
7. Turut membantu mengimplementasikan program pemerintah dalam
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola Sumber
Daya Alam (SDA) dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah.
1.3. Hasil yang diharapkan
Secara umum hasil yang diharapkan dari pelaksanaan KKN ini terbagi ke
dalam empat kategori yang saling terkait satu sama lain, yaitu :
a. Bagi Mahasiswa :
1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan disiplin ilmu pengetahuan yang
diperoleh dari perkuliahan selama berada di perguruan tinggi kepada
masyarakat.
3
2. KKN dapat menjadi sarana pembelajaran dan pelatihan bagi mahasiswa
tentang bagaimana membangun interaksi sosial dengan masyarakat.
3. Mahasiswa mampu merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi
masyarakat, serta dapat memberikan alternatif-alternatif solusi yang jitu
dari setiap permasalahan yang dihadapi tersebut.
4. Mahasiswa mampu membimbing, memotivasi dan membangkitkan
semangat masyarakat untuk menjadi kader pembangunan di wilayah
mereka masing-masing.
b. Bagi Perguruan Tinggi :
1. Sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga,
yaitu pengabdian pada masyarakat.
2. KKN dapat menjadi sarana perluasan kerjasama antara perguruan tinggi
dengan pemerintah daerah setempat, termasuk instansi-instansi vertikal
yang terkait di dalamnya dalam rangka pengembangan perguruan tinggi.
3. KKN dapat menjadi bahan masukan dan perkayaan materi perkuliahan,
penyempurna kurikulum dan sebagai sumber inspirasi bagi program-
program penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
4. KKN mampu menunjukkan dan mempertahankan citra perguruan tinggi di
mata masyarakat secara umum.
c. Bagi Pemerintah Daerah :
1. Dengan KKN, pemerintah daerah dapat memperoleh data akurat dan
faktual tentang segala potensi yang dimiliki wilayah tempat KKN
berlangsung, baik potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya
alam (SDA) maupun kehidupan sosial-ekonominya termasuk sarana dan
prasarana yang dimiliki wilayah tersebut.
2. KKN mampu mendorong pembangunan di daerah setempat melalui
pemberdayaan masyarakat yang ada di tempat KKN berlangsung.
3. Mahasiswa KKN dapat memberi bantuan pemikiran bagi permasalahan
pembangunan yang ada di daerah.
4
4. Sebagai sarana menarik minat mahasiswa sebagai tenaga terdidik agar
nanti berkenan kembali untuk mengabdi di daerah setempat.
d. Bagi Masyarakat :
1. Masyarakat termotivasi dan tergerak untuk menjadi kader-kader penggerak
pembangunan di daerah setempat.
2. Masyarakat memperoleh ilmu dan keterampilan baru yang menunjang
program percepatan pembangunan daerah.
3. Mahasiswa KKN dapat menjadi problem solver bagi permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat.
5
BAB II
PROFIL INSTANSI
2.1 Gambaran Umum Instansi.
Tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di Dinas Pekerjaan
Umum (DPU) Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jl. Tengkawang No.1
Samarinda. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di mulai pada hari Kamis,
tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan Senin, 30 Agustus 2010.
Salah satu prasarana yang tidak kalah pentingnya dengan prasarana lain
adalah terdapatnya suatu kantor yang merupakan tempat diselenggarakannya
penanganan informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengelolah,
menyimpan sampai dengan menyalurkan informasi yang benar. Berdasarkan fakta
yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka mengatur dan mengendalikan
kegiatan organisasinya.
Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kalimantan Timur ini
bergerak dalam bidang Urusan Pekerjaan Umum.
Visi.
Terwujudnya keselarasan penyediaan sarana dan prasarana pekerjaan
umum menuju keselarasan wilayah Kalimantan Timur yang
diselenggarakan secara terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan
dan memberdayakan masyarakat.
Misi.
Pembangunan sarana dan prasarana pengairan yang mendukung ketahanan
penyediaan dan pendayagunaan sumber daya air untuk kesejahteraan
rakyat.
Pembangunan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung kelancaran
transportasi darat sebagai bagian sistem transportasi untuk menunjang lalu
lintas ekonomi.
6
Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman untuk menciptakan
pemukiman yang layak, sehat dan terjangkau serta mendorong
pengembangan wilayah / kawasan tertentu.
2.1.1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum.
Departemen Pekerjaan Umum dibangun sekitar tahun 1940-an, tepatnya
dikota Bandung. Pada saat itu bangsa Indonesia masih mengalami Zaman
pemerintahan kolonial Jepang dan Belanda dimana Dinas Pekerjaan Umum
dahulu diisi oleh pemuda Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 1945 terjadi
pertempuran dikota Bandung, dibawah Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan
Umum, Insinyur Pangeran Moch. Noor, pegawai-pegawai kantor Dinas Pekerjaan
Umum mengangkat sumpah setia kepada Republik Indonesia. Dalam peristiwa
tersebut telah menewaskan 7 orang pemuda saat membela kantor Dinas Pekerjaan
Umum.
Pada saat sebelum tahun 1942 Dinas Pekerjaan Umum bagi Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur dikenal dengan nama V & W dalam instansi
manapun termasuk pula pelaksanaan bangunan Kesultanan Kutai yang disebut
Landschapwarken didalam Kesultanan Kutai.
Adapun organisasi yang bernaung dibawah V & W di Jakarta, maka
pimpinannya terdiri dari pejabat-pejabat teknik maupun pejabat administrasi
Kesultanan Kutai, namun jumlahnya sangat terbatas dan khusus berada didalam
Kesultanan Kutai, akan tetapi sebagai koordinator tetap dalam tangan pejabat dari
departemen hingga segala sesuatu dalam organisasi V & W bertanggung jawab
keluar dan kedalam adalah pejabat departemen. Pada masa itu organisasi V & W
hanya berada di daerah-daerah sebagai berikut :
1. Kota Samarinda
2. Kota Balikpapan
3. Kota Tanah Grogot
Yang semuanya dipimpin oleh seorang sarjana (Ir) yang berkebangsaan
Belanda. Penghasilan pegawai, baik pegawai teknik maupun pegawai administrasi
diatur berdasarkan UBP 1926 ini hanya berlangsung sampai tahun 1941 dan awal
tahun 1942, sebab pada waktu itu terjadi pendudukan Jepang dan masa
7
pendudukan organisasi ini, pemerintah termasuk pula organisasi Dinas Pekerjaan
Umum tergantung kepada pimpinan tentara Jepang setempat.
Setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang maka organisasi V & W
kembali lagi dengan sebutan Residentis Waterstaat Van East Borneo beserta
seksi-seksinya antara lain di Balikpapan dan Samarinda, bukan hanya
menyelenggarakan soal-soal pembangunan, keuangan dan Pekerjaan Umum
Kesultanan Kutai juga dibangun yang kemudian disebut dengan PUDKK juga
termasuk dalam tugasnya.
Karena itu organisasi Residentis Waterstaat Van East Borneo (Dinas
Pekerjaan Umum) adalah sebagai koordinator organisasi teknik administrasi yang
tergantung dalam hal ini dapat dibayangkan bagaiman kesibukan-kesibukan yang
harus dihadapi oleh pimpinan-pimpinan seksi utamanya di Samarinda dan di
Balikpapan, antara lain mengenai soal-soal kepegawaian karena Organisasi
Residentis Waterstaat Van East Borneo pada waktu itu mengenai pegawai
menjurus pada jalan yaitu :
a. Usul pengangkatan menjadi pegawai pekerjaan umum daerah Kutai
diajukan pada daerah Kutai di Tenggarong.
b. Usul pengangkatan menjadi pegawai departemen harus diajukan kepada
Departemen di Jakarta.
Jadi organisasi Residentis Waterstaat Van East Borneo pada waktu itu baik
ditingkat daerah manapun ditingkat seksi, membina pegawai yang terdiri dari
unsur begitu pula pertanggungjawaban hukumnya.
Setelah terjadinya penyerahaan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia
pada akhir tahun 1949 dan awal tahun 1950, maka Organisasi Residentis
Waterstaat Van East Borneo pada waktu itu untuk daerah Kalimantan Timur yang
dipimpin oleh sarjana teknik berkebangsaan Indonesia.
1. Seksi Balikpapan berkedudukan di Balikpapan.
2. Seksi Samarinda berkedudukan di Samarinda.
3. Seksi Tarakan berkedudukan di Tarakan.
4. Seksi Pasir berkedudukan di Tanah Grogot.
Adapun organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Kalimantan
Timur pada masa itu bernaung pada Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan
8
Provinsi Kalimantan Timur di Banjarmasin karena Kalimantan pada waktu itu
masih satu provinsi.
Berhubung demikian maka segala sesuatu yang berkaitan dengan
organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Kalimantan Timur baik dibidang
pembangunan, keuangan dan kepegawaian diajukan dahulu pada Dinas Pekerjaan
Umum Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator
pembangunan daerah istimewa Kutai.
Perlu diketahui bahwa lalu lintas jalan, menjadi tugas organisasi Dinas
Pekerjaan Umum Perhubungan, namun oleh karena terjadi pemindahan Dinas
Perhubungan menjadi Departemen sendiri pada tahun 1952, maka tugas lalu lintas
dipisah-pisahkan di tiap daerah menjadi Dinas atau Jawatan sendiri.
Sebab situasi keadaan pemerintah Kalimantan Timur pada waktu itu pada
tahun 1950, organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur tidak lagi
menjadi koordinator hingga mengharuskan terjadinya pemisahaan antara
pekerjaan umum Kalimantan Timur.
Berhubung dengan terjadinya peningkatan daerah Kalimantan Timur,
sehingga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 1
Januari 1957 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan tanggal 21
September 1957 No: 42/DPRD/1/1957 mempunyai empat seksi khusus dan juga
seksi umum yang tersususn sebagai berikut :
1. Seksi Gedung Wilayah Kutai di Samarinda.
2. Seksi Pengairan Wilayah Kutai di Samarinda.
3. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Kutai di Balikpapan.
4. Seksi Lapangan Terbang di Balikpapan.
5. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Pasir di Tanah Grogot.
6. Seksi Wilayah Bulungan di Tanah Grogot.
Mengingat dengan kesulitan tatalaksana di daerah hukum dibidang
tugasnya, yang dibebankan oleh seksi-seksi khusus di Samarinda dan Balikpapan
serta kurangnya efisiensi, maka dalam konfrensi dinas pada tahun 1942 terjadi
perubahan-perubahan seksi yang tersusun sebagai berikut :
9
1. Seksi Gedung-gedung/jalan umum Samarinda.
2. Seksi Gedung-gedung/jalan umum di Balikpapan.
3. Seksi Pengairan Wilayah Kutai di Samarinda.
4. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bulungan di Tarakan.
5. Seksi Dinas Pekerjaan Umum wilayah Berau di Tanjung Redeb.
6. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Pasir di Tanah Grogot.
Dan kemudian dengan situasi politik di daerah Kalimantan Timur serta
peningkatan volume pekerjaan pembangunan utamanya untuk daerah hulu
Mahakam, maka dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Mei 1964 Nomor : P-6/13/64/JKT,
dibentuk lagi sebuah seksi dengan sebutan seksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Timur memiliki seksi sebanyak 7 seksi dengan tetap berpegang pada
surat Keputusan Formasi pegawai tanggal 21 September 1959.
Kemudian pada bulan April 1971, maka terjadi lagi perubahaan seksi dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagai realisasi atas pembicaraan
pada tanggal 29 Maret 1971 di balai Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur,
yang tercantum sebagai berikut :
1. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Berau, meliputi daerah kerja
kabupaten Bulungan dan berkedudukan di Tarakan.
2. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Berau, meliputi daerah kerja
Kabupaten Berau berkedudukan di Tanjung Redeb.
3. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Pasir, meliputi daerah kerja
Kabupaten Pasir dan berkedudukan di Tanah Grogot.
4. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Balikpapan, meliputi daerah kerja
Wilayah Kotamadya Balikpapan Kecamatan Handil II sampai dengan
sungai Dondong berkedudukan di Balikpapan.
5. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Kutai, meliputi daerah kerja
Kabupaten Kutai di tambah Hulu Mahakam, berkedudukan di Tenggarong.
6. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Samarinda, meliputi daerah kerja
Wilayah Kotamadya Samainda/Kecamatan Sanga-Sanga/Muara Badak dan
Sangkulirang berkedudukan di Samarinda.
10
2.1.2. Lokasi Instansi, Unit Kerja dan Struktur Organisasi.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berlokasi di Jalan
Tengkawang No. 1 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
Samarinda. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan
Jembatan adalah salah satu Unit Kerja dalam organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalimantan Timur, yang berperan sebagai pelaksana pemeliharaan jalan
dan jembatan diwilayah Provinsi Kalimantan. Dalam pelaksanaan tugas, SNVT
Preservasi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja, yang
sehari-harinya disebut Kasatker.
11
12
2.1.3. Sumber Daya Manusia (diuraikan secara jelas, tegas, dan objektif bagaimana gambaran umum tentang kondisi sumber daya manusia
yang ada di perusahaan/instansi KKN saat ini serta dilengkapi dengan tabulasi data berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan umur)
Tabel 2.1 Jumlah Karyawan Dinas Pekerjaan Umum SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim berdasarkan Pendidikan
Tabel 2.2 Jumlah Karyawan Dinas Pekerjaan Umum SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim berdasarkan Keahlian
Tabel 2.3 Jumlah Karyawan Dinas Pekerjaan Umum SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim berdasarkan Golongan
Tabel 2.4 Jumlah Karyawan Dinas Pekerjaan Umum SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim berdasarkan Eselon
Tabel 2.5 Jumlah Karyawan Dinas Pekerjaan Umum SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim berdasarkan Agama
13
2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi serta aktivitas dari SNVT Preservasi Jalan dan
Jembatan Provinsi Kalimantan Timur.
Uraian tugas / tanggung jawab unsur-unsur organisasi dilingkungan SNVT
Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2010.
A. Kepala Satuan Kerja
Tugas :
1. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan
bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL).
2. Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja
yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).
3. Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan
dituangkan dalam DIPA
4. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja
dibawahnya untuk kelancaaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran /
output yang telah ditetapkan.
5. Mengusulkan pembantu pejabat inti Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai
kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait.
6. Dapat melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan
operasional Satuan Kerja kepada Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) dan
Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang ditetapkan
oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran
7. Menyusun dan membuat pelaporan seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai aturan
yang berlaku.
8. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang
ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
14
B. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
Tugas :
1. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat yang melakukan tindakan