-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNOMOR : 119/G/2013/PTUN.Sby.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus,
dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat
pertama dengan acara
pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
sengketa antara :
YAYASAN TAMIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA bertempat
kedudukan
di Jl. Indrapura No.2 Surabaya berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10
Anggaran
Dasar Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Tamirul Masdjid
Surabaya Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 34, tertanggal 3 Maret
1976
yang terakhir dirubah dengan akta Notaris Wawan Setiawan, S.H.
Nomor
3, tertanggal 16 Juni 2001, dalam hal ini diwakili oleh :
1. Haji Mochammad Wahyudi Chamim alias Hari Wahyudi S.H.,
M.H. alias Muh. Hari Wahyudi S.H., M.H., Dosen, Wakil
Sekretaris
Pengurus Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya, Warga
Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kertomenanggal 6 Nomor
11,
Surabaya;
2. Drs. Ec. Bambang Sukarsono, M.S., Dosen, Pembantu Umum/
Pejabat Sementara Bendahara Pengurus Yayasan Tamirul Masjid
Kemayoran Surabaya, beragama Islam, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Manukan Tengah III Blok 6-C Nomor 12,
Surabaya;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HA.MUBAROK, S.H.,
M.H.,
MARS., ACHMAD FAUZAN, S.H., LLM., H.
SETIJO BOESONO, S.H., M.H., LUH PUTU SUSILA DEWI,
S.H., SYAMSUL ARIFIN, S.H., WINDIYANTO YUDHO
WICAKSONO, S.H., ANDRI ARDHIANTI, S.H.,
Kesemuanya ..
1
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
kantor
FAUZAN LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Wonorejo Asri
XII
Nomor 23, Rungkut, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal
28 Juni 2013;
Selanjutnya disebut sebagai......PENGGUGAT;
M E L A W A N:
1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, tempat kedudukan
di Jalan Ikan Lumba-Lumba Nomor 66 Surabaya; Selanjutnya
disebut
sebagaiTERGUGAT I
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, tempat kedudukan
di
Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1 Nama : BUDI SUSANTO, A.Ptnh.
NIP : 19650619 198603 1 002Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (
III/d)Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
2 Nama : SYAMSU SATARI, S.Sos.NIP : 19610929 198601 1
003Pangkat/Golongan : Penata Tk.I ( III/d)Jabatan : Kepala Sub
Seksi Sengketa,
Konflik Pertanahan pada Kota Surabaya II
3 Nama : TRI WAHYUDI HADI MARTONO, S.H.
NIP : 19721023 199203 1 001Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (
III/d)Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
4. Nama..
4 Nama : DUDUT MARIJONINIP : 19680306 198903 1
00IPangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
2
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II
5 Nama BAMBANG AGUS SUJATMIKO
NIP 19650731 198903 1 00I
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKA /14/35.80.600/
VII/2013
tanggal 15-07-2013;
Selanjutnya disebut sebagai.TERGUGAT II
3. Drs. H. Harmani. M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Dosen/ Anggota
Pembina Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran, Surabaya, alamat:
Jalan
Simpang Darmo Permai Selatan 2 No 33 Surabaya. Dalam Hal Ini
diwakili
Kuasa Hukumnya yang bernama PUDJO SUSANTO SH. CN,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada
Kantor
Hukum PUDJO SUSANTO, SH. CN & REKAN, beralamat di jalan
Pakis I No 21 Surabaya,
Bedasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
Telah membaca :
3
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
119.K/
PEN.TUN/2013/PTUN. SBY, tanggal 9 Juli 2013, tentang Penunjukan
Majelis
Hakim ;
2. Penetapan..
2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor :
119.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Juli 2013, tentang
Penentuan
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
3 Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
119.HK/
PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013, tentang
Penentuan Hari
dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
119.K/
PEN.TUN/2013/PTUN. SBY, tanggal 11 Nopember 2013, tentang
Pergantian
Susunan Majelis Hakim ;
5 Berkas perkara Nomor : 119/G./2013/PTUN.SBY. beserta seluruh
lampiran yang
terdapat didalamnya ;
Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan
dan telah mendengar
keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;
------------------------ TENTANG DUDUK SENGKETANYA :
------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8
Juli
2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara
Surabaya, pada tanggal 8 Juli 2013, dengan register perkara
Nomor: 119/G/2013/
PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat
gugatan telah diperbaiki
dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan
mengemukakan
alasan-alasan gugatan sebagai
berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------
I Obyek Sengketa :
Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :
4
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1). Surat Pengesahan Nadzir (W.5) Kantor Urusan Agama / Pejabat
Pembuat Akta Ikrar
Wakaf Kecamatan Krembangan tanggal 31 Maret 2010
No.Kk.13.36.03/01/III/Tahun
2010 sebagai Obyek Sengketa I;
2). Peralihan Sertifikat Tanah Wakaf No.4/Kelurahan Krembangan
Selatan, GS tanggal 13
April 1992 dari atas nama
1 Drs. HM Sururi Murtadho,
2 Drs. H Harmani,
3 Drs. H Husnan Sanusi,
4. HM Chamim Madjid.
4 HM Chamim Madjid, dan
5 Drs. H Bambang Sukarsono.
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Yayasan
Penggugat.
menjadi atas nama :
1 Drs. H. Harmani MM
2 H. Achmad Yusa. Spd
3 Drs. Ec. Achmad Syaiful Halim
4 HA Gozali Mochamad
5 M. Solahuddin Azmi
berdasarkan surat pengesahan Nadzir KUA/Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf Wilayah
Kecamatan Krembangan Tanggal 15 Rabiul Tsani 1491 H, 31 Maret
2010 M No.
KK13.36.03/01/III. Tahun 2010 untuk Yayasan Takmirul Masjid
Kemayoran Nahdlatul
Ulama Surabaya (Masjid Roudlatul Musyawarah) dan surat dari
kepala KUA Kecamatan
Krembangan tentang kelengkapan dan pengesahan Nadzir tanggal 08
Maret 2010 karena
meninggalnya :
1. Drs. H.M Sururi Murtadho
2.H.M. Chamin Madjid
tertanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II,
sebagai Obyek Sengketa II.
Dasar Gugatan :
5
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Bahwa Obyek Sengketa I merupakan keputusan tata usaha negara
karena
dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau pejabat publik yaitu
Kantor Urusan
Agama dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan
Krembangan
Surabaya; bersifat konkrit karena menyangkut obyek tertentu
yaitu tanah wakaf
atau Masjid Kemayoran terletak di Jalan Indrapura Nomor 2
Surabaya; individual
sebab ditujukan atau dikeluarkan untuk subyek hukum tertentu
yakni Yayasan
Tamir Masjid Kemayoran Nahdlatul Ulama Surabaya ; serta final
karena yang
berhak untuk menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir adalah Kantor
Urusan Agama
dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan Undang Undang
No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah
No.42..
No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41
Tahun 2004
Tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran
Tanah jo Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang
Perwakafan Tanah Milik.
Sehingga memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1
angka 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun
1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
2 Bahwa Obyek Sengketa II merupakan keputusan tata usaha negara
karena
dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau pejabat publik yaitu
Kantor Pertanahan
Kotamadya Surabaya (sekarang Kantor Pertanahan Surabaya II);
bersifat konkrit
karena menyangkut obyek tertentu yaitu tanah wakaf atau Masjid
Kemayoran
terletak di Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya; individual sebab
ditujukan atau
dikeluarkan untuk subyek hukum tertentu yakni Yayasan Tamir
Masjid
Kemayoran Nahdlatul Ulama Surabaya serta final karena yang
berhak untuk
menerbitkan sertifikat tanah wakaf adalah Kantor Pertanahan
Kabupaten/
Kotamadya (Kantor Pertanahan Surabaya II) berdasarkan Undang
Undang No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah No.42 Tahun
2006 Tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo
Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo
Peraturan
6
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
Sehingga
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986
Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
3 Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa I setelah
Penggugat
menerima Surat Keterangan dari Tergugat I pada tanggal 10 April
2013,
sedangkan Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa ini
pada
tanggal 8 Juli 2013. Jadi gugatan Penggugat ini diajukan masih
dalam
tenggang
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan
oleh Pasal 55 UU
No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004. Oleh karena itu maka
adalah beralasan
jika Penggugat mohon agar gugatan ini dinyatakan diterima.
4 Bahwa gugatan terhadap obyek sengketa II diajukan setelah
Penggugat
mengetahui adanya Obyek Sengketa I, Jadi Gugatan terhadap Obyek
Sengketa II
diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun
2004. Oleh
karena itu maka adalah beralasan jika Penggugat mohon agar
gugatan ini
dinyatakan diterima.
5 Bahwa sebagai Nadzir yang sah dan bertanggungjawab serta
memikul amanat
untuk mengurus atau mengelola tanah wakaf dimaksud, Penggugat
dirugikan
dengan terbitnya Obyek Sengketa I dan II, oleh karena itu maka
Penggugat
mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan
Undang
Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo
UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1).
II Alasan Gugatan :
1 Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang sah sesuai dengan
ketentuan
hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia berbentuk
yayasan yang
bergerak di bidang pendidikan (KB,SD,SMP,SMA) dan sosial
keagamaan
berdasarkan akta Notaris Goesti Djohan tanggal 3 Maret 1976
sebagaimana
7
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terakhir dirubah dengan Akta Notaris Wawan Setiawan,S.H., No.3
tanggal 16 Juni
2001;
2 Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan lebih lanjut alasan
Gugatan ini terlebih
dahulu Penggugat perlu untuk menyampaikan bahwa :
a Bahwa, jauh hari sebelum adanya Gugatan ini telah ada sengketa
Tata
Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga
Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung RI yang telah diputus serta mempunyai
kekuatan hukum tetap sesuai dengan Register Perkara No.
28/G/2009/
PTUN-JKT tanggal 30 Juni 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
Negara Jakarta Nomor 207/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 17
November
2009 jo putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 126 K/TUN/2010 tanggal 10 Mei 2010, jo
putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166 PK/TUN/2011
tanggal.
tanggal 27 April 2011 dalam perkara antara Penggugat melawan
Menteri
Hukum dan HAM serta Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya
versi
Akta Notaris Wachid Hasyim No.60 tanggal 28 November 2008 yang
telah
disahkan dengan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak
Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun
2008
tanggal 23 Desember 2008;
b bahwa amar putusan tersebut pada intinya : menyatakan batal
serta
mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Pengesahan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
:
AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008;
c Bahwa, atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
tersebut
diatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
telah
mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia Nomor : AHU.02.OT.03.01 Tahun 2011 Tentang
Pembatalan
Surat Keputusan Pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008
tentang
Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran
Surabaya;
8
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d Bahwa dengan demikian Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran
Surabaya
versi Akta Notaris Wachid Hasyim No.60 tanggal 28 November 2008
yang
telah disahkan dengan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum
dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-4962.AH.01.02
tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 - secara yuridis tidak
pernah dan
tidak akan ada.
e Bahwa perkara lain yang terkait dengan persoalan diatas adalah
adanya
sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya register perkara No.
615/
Pdt.G/2009/PN.Sby. yang saat ini masih dalam pemeriksaan perkara
tingkat
banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register perkara
No. 198/
Pdt/2013/PT.Sby; yang intinya terkait dengan kepemilikan dan
kepengurusan atas semua aset Yayasan Takmirul Masjid
Kemayoran
Surabaya.
3. Bahwa..
3 Bahwa sebagai badan hukum berbentuk yayasan yang sah Penggugat
juga
merupakan Nadzir yang sah atas sebidang tanah wakaf yang
terletak di Jalan
Indrapura Nomor 2 Surabaya yang peruntukannya untuk keperluan
masjid yang
dikenal dengan nama Masjid Kemayoran Surabaya berdasarkan Akta
Ikrar Wakaf
dan Surat Pengesahan Nadzir (akta W-5) keduanya tertanggal 15
Februari 1999
Nomor KM .11.03/BA.03.2 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh
Tergugat I dan
sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4/1999 yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan
Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya.
4 Bahwa dalam Sertifikat Wakaf Nomor 4/Kelurahan Krembangan
Selatan tercantum
seolah-olah hanya 3 (tiga) orang dan nadzir adalah Nadzir
perseorangan (bukan
badan hukum), yaitu:
1 Drs. HM Sururi Murtadho (ketua),
2 Drs. H Harmani (sekretaris), dan
3 HM Chamim Madjid (bendahara).
Padahal, sebagaimana tercantum jelas dalam Ikrar Wakaf dan Surat
Pengesahan
Nadzir Nomor KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999 tertanggal 15 Pebruari
1999,
NADZIR adalah BADAN HUKUM YAYASAN dan terdiri dari 5 (lima)
orang
Nadzir dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
a Wakif (HM Chamim Madjid) dan Nadzir (Drs. HM Sururi
Murtadho)
selaku Bendahara dan Ketua Yayasan.
9
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b Nadzir tidak hanya 3 orang, tetapi 5 orang yaitu :
1 Drs. HM Sururi Murtadho,
2 Drs. H Harmani,
3 Drs. H Husnan Sanusi,
4 HM Chamim Madjid, dan
5 Drs. H Bambang Sukarsono.
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum
Yayasan.
5 Bahwa Nadzir di atas tidak dapat dibaca sebagai Nadzir
perseorangan karena
bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978
Pasal 6 ayat
(1) huruf f yang mengharuskan Nadzir bertempat tinggal di
Kecamatan tempat
tanah wakaf berada. Sedangkan, sebagaimana dapat dibaca dengan
jelas pada
Surat Pengesahan Nazir bahwa tempat tinggal Nadzir berada di
luar Kecamatan
Krembangan. Demikian juga, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf c
sub 1), Kepala
KUA wajib membatalkannya, jika nadzir dimaksud adalah
perseorangan.
6. Bahwa.
6 Bahwa dengan demikian Penggugat adalah satu-satunya pihak atau
subyek hukum
yang mempunyai hak atau kepentingan atas segala sesuatu yang
menyangkut tanah
wakaf dimaksud.
7 Bahwa sebagai Nadzir sah atas tanah wakaf dimaksud, Penggugat
sama sekali
tidak pernah melakukan penggantian atau perubahan nadzir satu
dan lain hal karena
masih dalam sengketa dalam lingkup Peradilan Umum maupun
Peradilan Tata
Usaha Negara antara Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya
Penggugat
melawan Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya versi akta
notaris Wachid
Hasyim, S.H.. Akan tetapi kemudian Penggugat mengetahui bahwa
telah terjadi
lagi pengesahan atau perubahan/pergantian nadzir atas tanah
wakaf tersebut
melalui Surat Pengesahan Nadzir (Akta W.5) Nomor :
Kk.13.36.03/01/III/Tahun
2010 tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan olehTergugat I,
selanjutnya disebut
Obyek Sengketa I.
10
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8 Bahwa setelah diterbitkan Obyek Sengketa I oleh Tergugat I,
Tergugat II kemudian
mengeluarkan Peralihan Sertifikat Tanah Wakaf No.4 / Kelurahan
Krembangan
Selatan, GS tanggal 13 April 1992, selanjutnya disebut sebagai
Obyek Sengketa II.
9 Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 jo
Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat 1 untuk sahnya suatu
perbuatan
hukum berupa pengesahan nadzir setidak-tidaknya diperlukan
adanya 3 (tiga) unsur
yaitu wakif, nadzir dan obyek wakaf oleh Kantor Urusan Agama dan
Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan ketiganya harus memenuhi ketentuan
hukum yang
berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan
Peraturan
Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
pendaftaran dan
Penggantian Nadzir Wakaf Harta Benda Tidak Bergerak Berupa
Tanah.
10. Bahwa.
10 Bahwa baik wakif maupun nadzir harus pula memenuhi ketentuan
hukum yang
berlaku. Jika nadzir berupa badan hukum, maka badan hukum
tersebut harus sesuai
dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 41 Tahun
2004 Pasal
10 ayat 3 huruf b yang menyatakan badan hukum yang dibentuk
sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku jo Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun
2006 Pasal 11 ayat 3 huruf d yang menyatakan badan hukum
mempunyai antara
lain salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
yang telah
disahkan oleh instansi yang berwenang jo Peraturan Badan Wakaf
Indonesia
Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c.5 yang menyatakan
badan tersebut
memiliki - antara lain - Salinan akta notaris tentang pendirian
dan anggaran
dasar badan hukum yan telah disahkan oleh instansi yang
berwenang. Akan tetapi
disini Tergugat I tidak mengindahkan ketentuan tersebut, karena
fakta hukum
membuktikan bahwa Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya
--versi Akta
Notaris Wachid Hasyim No.60 tanggal 28 November 2008 yang telah
disahkan
dengan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tanggal
23
11
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2008-- berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU.02.OT.03.01 Tahun 2011 Tentang
Pembatalan
Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23
Desember 2008
tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Tamirul Masjid
Kemayoran
Surabaya secara yuridis tidak pernah dan tidak akan ada.
Jika obyek sengketa I adalah nadzir perseorangan, maka sesuai
hukum harus dilihat
dulu siapa pemohon dan apa alas haknya mengajukan pergantian
nadzir dimaksud.
Fakta hukum sebagaimana uraian Penggugat angka 3, 4, dan 5 di
atas menunjukkan
bahwa Penggugatlah yang mempunyai kewenangan hukum, bukan Drs. H
Harmani
selaku pribadi.
11. Bahwa.
11 Bahwa oleh karena Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya
versi Akta
Notaris Wachid Hasyim (No. 60 tanggal 28 November 2008 yang
telah disahkan
dengan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan hak Asasi
Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tanggal
23
Desember 2008) secara yuridis tidak pernah dan tidak akan ada,
dan pribadi Drs. H
Harmani yang tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum,
maka
Penggugat mempunyai alasan hukum yang sangat kuat untuk
menyatakan bahwa
unsur adanya wakif dan/ atau nadzir yang disyaratkan oleh
ketentuan hukum yang
berlaku tidak terpenuhi dalam Obyek Sengketa I. Oleh sebab itu
maka Obyek
Sengketa I cacat hukum.
Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I tidak meneliti kelengkapan
berkas untuk
pembuatan obyek sengketa I sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun
2006 Pasal 34 yang menyatakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
meneliti
kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan.
12 Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa Tergugat I telah
mengeluarkan
obyek sengketa I tanpa melalui prosedur atau ketentuan hukum
atau peraturan
12
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 Pasal
34 jo Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 4
ayat 2 huruf
c.5 atau setidak-tidaknya saat Gugatan ini diajukan terdapat
cacat hukum dalam
Obyek Sengketa I.
13 Bahwa oleh karena itu adalah beralasan jika Penggugat mohon
agar Obyek
Sengketa I dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau
dinyatakan tidak sah
atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
14. Bahwa.
14 Bahwa oleh karena Obyek Sengketa II timbul sebagai rangkaian
atau prosedur atau
karena adanya Obyek Sengketa I, padahal Obyek Sengketa I adalah
batal demi
hukum atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau
cacat hukum,
maka konsekuensi yuridisnya adalah Obyek Sengketa II juga batal
demi hukum
atau batal atau tidak sah atau cacat hukum atau tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat.
Di samping itu Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun
2008 Pasal 2
ayat 6 menyatakan : dalam hal nazhir organisasi atau badan hukum
, sertifikat
tanah wakaf mengatasnamakan orgnisasi atau badan hukum.
Sedangkan Yayasan
Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya -versi Akta Notaris Wachid
Hasyim No.60
tanggal 28 November 2008 - berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.02.OT.03.01 Tahun
2011
Tentang Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008
tanggal 23
Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Tamirul
Masjid
Kemayoran Surabaya secara yuridis tidak pernah dan tidak akan
ada.
13
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15 Bahwa sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa
terdapat sengketa atau
perkara yang menyangkut obyek wakaf sebelum Gugatan ini,
sedangkan Tergugat
II seharusnya memeriksa kelengkapan berkas untuk pendaftaran
wakaf menyusul
adanya obyek sengketa I, yaitu berupa lampiran surat pernyataan
bahwa tanah tidak
dalam sengketa yang dikeluarkan oleh lurah yang diperkuat oleh
camat setempat
sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1977
jo Pasal 38 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun
2006.
Jika .
Jika tidak ada lampiran surat pernyataan dmaksud maka Tergugat
II seharunya
tidak menerbitkan obyek sengketa II. Dan jika pernyataan
tersebut ada maka adalah
beralasan secara hukum jika obyek sengketa II dcabut sebab
terbukti pernyataan
tersebut tidak benar karena obyek wakaf pernah berada dalam
sengketa atau
perkara.
Bahwa Pasal 9 ayat 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 jo Pasal
38 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006
tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf mengatur secara mutlak bahwa pendaftaran tanah
wakaf harus
disertai surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan
bahwa tanahnya
tidak dalam sengketa, tidak dalam sitaan dan tidak dijadikan
jaminan, pernyataan
mana diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain
yang setingkat, yang
diperkuat oleh camat setempat.
Bahwa Esensi dari ketentuan di atas adalah bahwa pendaftaran
tanah wakaf --
termasuk secara mutatis mutandis dapat ditafsirkan juga terhadap
perubahan
nazhirnya-- DILARANG JIKA MASIH DALAM STATUS SENGKETA.
14
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Tergugat telah mengetahui dengan pasti bahwa tanah
dan bangunan
sebagaimana tercantum dalam Obyek Sengketa I dan II masih
BERSTATUS
SENGKETA pada saatnya nanti akan penggugat buktikan di
persidangan.
16Bahwa hal ini membuktikan pula bahwa Tergugat II dalam
menerbitkan Obyek
Gugatan II telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 Pasal 9
aat 5 huruf b jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal
38 ayat 2 huruf
b jo Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 2
ayat 6.
17. Bahwa ..
17Bahwa pada Obyek sengketa I tercantum bahwa sebagai nadzir
adalah atau
terdapat pihak yang bernama - Yayasan Takmirul Masjid Kemayoran
Nahdlatul
Ulama Surabaya. Oleh karena itu Penggugat melalui gugatan ini
mensomir kepada
Tergugat I untuk membuktikan adanya yayasan tersebut yang sah
menurut ketentun
hukum yang berlaku.
18Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa Para Tergugat
telah mengeluarkan
obyek sengketa I dan II tanpa melalui prosedur atau proses
sesuai dengan
ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau
setidak-tidaknya
saat diajukannya Gugatan ini terdapat cacat hukum dalam
penerbitan Obyek
Sengketa I dan II.
19Bahwa oleh karena itu maka obyek sengketa I dan II yang
dikeluarkan oleh Para
Tergugat adalah bertentangan dengan atau melanggar ketentuan
peraturan
perundangan yang berlaku.
20Bahwa selain itu obyek sengketa I dan II yang dikeluarkan oleh
Para Tergugat
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana
dimaksud oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Sebagaimana disebutkan Pasal 3 dalam hal ini berupa
Profesionalitas, yang
15
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" menurut Penjelasan UU
dimaksud adalah
asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan azas Tertib
Penyelanggaraan
Negara, Yaitu azas yang menjadi landasan kecermatan,
keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
21. Bahwa.
21Bahwa Obyek Sengketa I dan II yang dikeluarkan oleh Para
Tergugat tidak saja
bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
tetapi juga
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh
karena itu
gugatan Penggugat yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan
Pasal 53 ayat 2
huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha
Negara jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004.
22Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan
Pasal 53 UU No.
5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004, maka adalah beralasan jika
Penggugat
mohon agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon
pada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan kiranya memutus :
1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek
sengketa berupa :
1). Surat Pengesahan Nadzir (W.5) Kantor Urusan
Agama/Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Krembangan tanggal 31 Maret
2010
No.Kk.13.36.03/01/III/Tahun 2010;
2). Peralihan Sertifikat Tanah Wakaf No.4/Kelurahan Krembangan
Selatan,
GS tanggal 13 April 1992 dari atas nama :
16
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Drs. HM Sururi Murtadho
2. Drs. H Harmani
3. HM Chamim Madjid
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Yayasan
Penggugat.
menjadi atas nama :
1. Drs. H. Harmani MM
2. H. Achmad Yusa. Spd.
3. Drs. Ec. Achmad Syaiful Chalim
3. Drs. Ec. Achmad Syaiful Chalim.
4. HA Gozali Mochamad
5. M. Solahuddin Azmi
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing
untuk mencabut Surat
Keputusan obyek sengketa berupa :
1. Untuk Tergugat I : Surat Pengesahan Nadzir (W.5) Kantor
Urusan
Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Krembangan
tanggal 31 Maret 2010 No.Kk.13.36.03/01/III/Tahun 2010;
2. Untuk Tergugat II : Peralihan Sertifikat Tanah Wakaf No.4 /
Kelurahan
Krembangan Selatan, GS tanggal 13 April 1992 dari atas nama
1.Drs. HM Sururi Murtadho,
2.Drs. H Harmani,
3.HM Chamim Madjid,
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Yayasan
Penggugat.
menjadi atas nama :
1. Drs. H. Harmani MM
2. H. Achmad Yusa. Spd.
3. Drs. Ec. Achmad Syaiful Chalim
17
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. HA Gozali Mochamad
5. M. Solahuddin Azmi
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua
biaya yang timbul
dalam perkara ini secara tanggung renteng.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
telah memberikan
jawabannya tertanggal 12 September 2013, sebagai berikut :
---------
DALAM EKSEPSI.
DALAM EKSEPSI :
1 Bahwa, Tergugat I menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat
Seluruhnya tidak
ada satupun yang benar, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya dalam
dalalam dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I ini.
2 Bahwa, Materi gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat
di Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya, merupakan sengketa wakaf yang
menyangkut
kenadziran, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak tepat
ditujukan dan diperiksa
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Berdasarkan
ketentuan pasal 62 ayat
(1) dan (2) UU Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka
sengketa wakaf
terlebih dahulu diselesaikan musyawarah untuk memperoleh
mufakat, dan apabila
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sengketa dapat
diselesaikan melalui
mediasi, arbitrase atau pengadilan.
Mencermati dan mempelajari lebih dalam Materi gugatan Penggugat,
nampak jelas
yang diperselisihkan adalah sengketa wakaf bukan sengketa tata
usaha negara,
mengingat obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I
sudah sesuai dengan
perundang-undangan dan peraturan pelaksananya tentang
perwakafan, mulai dari
penerbitan Akta Ikrar Wakaf, Surat Pengesahaan Nadzir yang
pertama sampai Surat
Pengesahaan Nadzir yang kedua/obyek sengketa I.
18
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Penggugat yang merasa berhak pula mengajukan permohonan
pengangkatan
nadzir, seharusnya melakukan penyelesaian musyawarah terlebih
dahulu, apabila tidak
tercapai penyelesaian sengketa wakaf dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama
sebagaimana secara tegas terurai dalam penjelasan pasal 62 ayat
(2) UU Nomor : 41
Tahun 2004. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tidak
berwenang memeriksa dan memutus gugatan yang menyangkut sengketa
wakaf yang
diajukan Penggugat dalam perkara a quo.
3. Bahwa..
3 Bahwa, gugatan Penggugat premature, mengingat Penggugat dalam
mengajukan
gugatan bertindak selaku Badan Hukum Yayasan Tamirul Masjid
Kemayoran
Surabaya. Oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing
atau alas hak untuk
melakukan dan mengajukan gugatan dengan mengatas namakan atau
bertindak
sebagai badan hukum yayasan, yang saat ini legal standing/alas
haknya masih
dalam upaya hukum pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan
Tinggi Jawa
Timur di Surabaya register perkara nomor: 198/Pdt/2013/PT.Sby
juncto perkara
Nomor : 615/Pdt.G/2009/PN.Sby dan putusannya belum mempunyai
Kekuatan
Hukum Tetap. Penggugat sebagai badan hukum yayasan juga belum
terdaftar/
tercatat dan belum memperoleh pengesahaan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi
RI, sebagaimana disyarakatkan oleh UU Yayasan.
Dengan demikian, Penggugat yang tidak mempunyai legal standing
atau alas hak
selaku badan hukum, Penggugat tidak dapat mengatas namakan
sebagai Yayasan
Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya. Jadi gugatan Penggugat
premature atau belum
saatnya gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan, karena
Penggugat belum
melengkapi persyaratan keberadaan yayasan yang ditetapkan
undang-undang, selain
itu keberadaan Penggugat sebagai badan hukum yayasan masih dalam
upaya hukum
banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
19
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4 Bahwa, gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, nampak jelas
pada posita
gugatan, Penggugat menilai, menafsirkan keberadaan dan meminta
pembatalan atas
Surat Pengesahan Nadzir Nomor : KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999
tertanggal 15
Pebruari 1999 yang diterbitkan Tergugat I. Sedangkan yang
disengketakan
Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah obyek sengketa
I berupa Surat
Pengesahaan Nadzir tanggal 31 Maret 2010
No.Kk.13.36.03/01/III/Tahun 2010.
Dalil-dalil posita gugatan yang disampaikan
Penggugat..
Penggugat merupakan upaya mencari sela hukum Penggugat semata,
guna
memperoleh tanah wakaf untuk kepentingan yang tidak sesuai
dengan peruntukan
wakaf. Penggugat tidak memperhatikan peruntukan Wakaf itu
sendiri untuk masjid,
sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KM.11.03/BA.03.2 Tahun
1999 tanggal 15
Pebruari 1999. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak
jelas, maka
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
menolak
gugatan Penggugat.
5 Bahwa, gugatan Penggugat sudah daluwarsa, dan tidak memenuhi
tenggang waktu
90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55
UU no. 5 tahun
1986 jo. UU. No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Apa yang
telah disampaikan dalam gugatan, bahwa Penggugat mengetahui
adanya obyek
sengketa I setelah Penggugat menerima surat Keterangan dari
tergugat I pada
tanggal 10 April 2010 adalah tidak benar, karena sesungguhnya
penggugat sudah
mengetahui obyek sengketa I sejak tanggal 15 Maret 2013, dengan
demikian maka
gugatan patut ditolak atau setidak - tidaknya gugatan dinyatakan
tidak dapat
diterima.
DALAM POKOK PERKARA :
20
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Bahwa, Tergugat I memohon agar semua dalil-dalil yang
dikemukakan Dalam
Eksepsi terulang kembali Dalam Pokok perkara ini, dan merupakan
satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan.
2 Bahwa, Tergugat I menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat
Seluruhnya tidak
ada satupun yang benar, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya dalam
dalil Jawaban Tergugat I ini.
3 Bahwa, Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat angka 1,
halaman 6 pada II.
Alasan gugatan, yang menyebutkan : Bahwa Penggugat merupakan
badan hukum
yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara
Republik
Indonesia yang berbentuk yayasan ..dst.
Dasar
Dasar bantahan Tergugat I atas dalil Penggugat tersebut,
mendasarkan fakta hukum
legal standing Penggugat masih dalam pemerikasaan perkara di
tingkat banding
Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan register perkara
nomor : 198/
Pdt/2013/PT.Sby juncto perkara nomor : 615/Pdt.G/2009/PN.Sby.
Oleh karena
Penggugat belum mempunyai legal standing sebagai badan hukum
berupa yayasan
yang dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
4 Bahwa, dalil Penggugat angka 2 huruf (e) halaman 7 pada II.
Alasan Gugatan,
sudah membuktikan Penggugat belum memiliki legal standing
sebagai badan
hukum yayasan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha ini,
dikarenakan
perkara yang berkaitan dengan legal standing masih dalam
pemeriksaan dan belum
diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap.
5 Bahwa, Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat angka 3, dan 4
halaman 7-8 pada
II Alasan Gugatan, dikarenakan :
Penggugat belum mempunyai legal standing yang sah berdasarkan
undang-
undang yayasan atau peraturan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.
Surat Pengesahan Nadzir Nomor : KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999
tertanggal
15 Pebruari 1999 merupakan Akta/Blangko W.5 untuk pengesahaan
Nadzir
21
21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perseorangan bukan Akta /Blangko untuk Pengesahaan Nadzir Badan
Hukum
yaitu Akta/Blangko W.5.A.
Dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor : 126
K/TUN/2010
tanggal 10 Mei 2010 pada halaman 14-15 menyebutkan sebagai
berikut:
Bahwa, tahun 1999 keluar Sertifikat Wakaf 04/Kelurahan
Krembangan
Selatan (Bukti P-30) dengan Nadzir atas nama Sururi Murtadlo
(Ketua),
Harmani (Sekretaris), HM Chamim Madjid (Bendahara). Sementara
Surat
Pengesahaan Nadzir (akta W-5) Nomor : KM.II.03/BA.03.2 Tahun
1999
susunan Nadzir sebagai berikut (Bukti P-31) :
Drs H. Mohammad Sururi Murtadlo,AK (Ketua);.
Drs H. Mohammad Sururi Murtadlo,AK (Ketua);
Drs. H. Harmani (Sekretaris)
Drs. Husnan Sanusi (Wakil Sekretaris, meningeal dunia)
H.M. Chamim Madjid (Bendahara, meninggal dunia).
Drs. H. Bambang Sukarsono (anggota).
Bahwa melihat format aktanya W-5, maka Nadzir disini adalah
Nadzir
perseorangan (bukan badan hukum). Dengan demikian, secara hukum
tidak
ada kaitannya dengan YTMKS Wawan Setiawan,SH., Mengingat
asalnya
adalah Perhimpunan Tamirul Masadjid, maka kewenangan untuk
mencari
pengganti tidak boleh meninggalkan Mochammad Sururi
Murtadlo.
Masa kepengurusan nadzir yang diangkat berdasarkan Surat
Pengesahaan
Nadzir Nomor : KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999 tertanggal 15
Pebruari 1999,
telah berakhir. (sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PP Nomor : 42
Tahun 2006)
Nadzir perseorangan yang diangkat berdasarkan Surat Pengesahaan
Nadzir
Nomor : KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999 tertanggal 15 Pebruari 1999,
dan
22
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nadzir yang berdasarkan Obyek Sengketa I sudah sesuai dengan
persyaratan
ketentuan pasal 4 ayat (6) PP Nomor : 42 Tahun 2006, bahwa
terdapat nadzir
yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan setempat yakni
Kecamatan
Krembangan.
Dengan demikian, Tergugat I memohon Majelis Hakim Pengadilan
Tata usaha
Negara Surabaya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.
6 Bahwa, Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat angka 5
halaman 8-9 pada II
Alasan Gugatan, dikarenakan : tidak pada tempatnya Penggugat
meminta
Tergugat I
Tergugat I untuk membatalkan Surat Pengesahaan Nadzir Nomor :
KM.11.03/BA.03.2
Tahun 1999 tertanggal 15 Pebruari 1999, dan yang menjadi Obyek
Sengketa dalam
perkara ini adalah Surat Pengesahaan Nadzir (W.5) Kantor Urusan
Agama / Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Krembangan tanggal 31 Maret
2010
No.Kk.13.36.03/01/III/Tahun 2010 dan Peralihan Sertifikat Tanah
Wakaf No.4/
Kelurahaan Krembangan Selatan GS tanggal 13 April 1992.
7 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 6, halaman 9,
pada II. Alasan
Gugatan, yang menyampaikan : Penggugat adalah satu-satunya pihak
atau
subyek hukum yang mempunyai hak atau kepentingan atas segala
sesuatu yang
menyangkut tanah wakaf dimaksud.
Dasar bantahaan Tergugat I atas dalil Penggugat tersebut, di
karenakan : nadzir yang
ditetapkan atau disahkan dalam obyek sengketa I bukan merupakan
Nadzir badan
hukum, melainkan nadzir perseorangan.
8 Bahwa, Tergugat I pada dasarnya menolak keras semua
dalil-dalil Penggugat yang
menyatakan dikeluarkannya Obyek Sengketa I, tidak sah, tidak
sesuai dengan
ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksananya. Mengingat
Tergugat I
23
23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam menerbitkan Obyek Sengketa I telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan
oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaan tentang
perwakafan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mengajukan
permohonan kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus
perkara ini agar memberi PUTUSAN sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI :
1 Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.
2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Surabaya tidak berwenang
memeriksa
sengketa wakaf.
3. Menyatakan..
3 Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam
mengajukan
gugatan, gugatan Penggugat premature, dan Gugatan Penggugat
kabur dan tidak
jelas.
4 Menyatakan Gugatan Penggugat sudah daluwarsa
5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara
ini.
DALAM POKOK PERKARA :
1 Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2 Menyatakan sah dan benar secara hukum Tergugat I menerbitkan
obyek sengketa I
yang berupa : Surat Pengesahaan Nadzir (W.5) Kantor Urusan Agama
/ Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Krembangan tanggal 31 Maret
2010
No.Kk.13.36.03/01/III/Tahun 2010.
3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara
ini.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
telah
memberikan jawabannya tertanggal 12 September 2013, sebagai
berikut : ---------
24
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
A. DALAM EKSEPSI
1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui
dalam jawaban ini;
2 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi
tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55
Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, karena sertipikat tanah wakaf No.4/1999 Kelurahan
Krembangan Selatan terbit tanggal 01-06-1999 dan pada
tanggal
14-01-2009 Penggugat (Drs. BAMBANG SUKARSONO,
MS.)
pernah.
pernah melaporkan Drs. H. ARIEF HANAFI, Ah dkk dan Ir. H.
MUHAMMAD
BAKRI dkk ke POLDA JATIM yang ditindaklanjuti dengan memanggil
Drs.
HARMANI, MM. untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai
Surat
Panggilan tanggal 11-05-2009 No.Pol.:
S.Pgl/1979/V/2009/Ditreskrim dan
memanggil Ir. H. MUHAMMAD BAKRI untuk didengar keterangannya
sebagai
saksi sesuai Surat Panggilan tanggal 11-05-2009 No.Pol.:
S.Pgl/1978/V/2009/
Ditreskrim serta terbukti bahwa sebelumnya ada perkara
No.28/G/2009/PTUN.JKT
jo. No.207/B/2009/ PT.TUN.JKT jo. No.126 K/TUN/2010 jo. No.166
PK/
TUN/2011 sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 2.a
halaman 6 dan poin
2.e halaman 7 yang menjelaskan adanya perkara di Pengadilan
Negeri Surabaya
perkara No.615/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo. No.198/Pdt/2013/PT.Sby., ,
sehingga jelas
dan terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui terbit sertipikat
tanah wakaf
No.4/1999 Kelurahan Krembangan Selatan atas tanah a quo sejak
tahun 2009,
25
25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90
hari, bukan
diketahui Penggugat pada tanggal 10-04-2013 menurut posita
gugatan Penggugat
poin 3, serta berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang
berbunyi :
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak
mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala
Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ,
sehingga
sangatlah jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat telah
daluwarsa, maka
gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya
gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima;
3. Bahwa
3 Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Peradilan
Umum
berdasarkan Kompetensi Absolut pasal 1365 KUH Perdata karena
merupakan
kewenangan absolut dari Peradilan Umum dengan adanya pelanggaran
hak
keperdataan seseorang yang menimbulkan kerugian materiil dengan
terbitnya
sertipikat tanah wakaf No.4/Kelurahan Krembangan Selatan atas
nama 1. Drs.
Sururi Murtadho (Ketua) 2. Drs. H. Harmani (Sekretaris) 3. HM.
CHAMIM
MADJID (Bendahara). Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim
pemeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Sela mengenai
kewenangan dalam
mengadili menyangkut kompetensi absolut, maka gugatan Penggugat
patut untuk
ditolak atau tidak dapat diterima;
4 Bahwa Penggugat tidak berkualitas ( Disqualificatoire Exeptie
), karena tanah
sertipikat tanah wakaf No.4/Kelurahan Krembangan Selatan
penguasaannya atas
26
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanah dan bangunan ada di pihak 1. Drs. Sururi Murtadho (Ketua)
2. Drs. H.
Harmani (Sekretaris) 3. HM. CHAMIM MADJID (Bendahara)
berdasarkan Akta
Akta Ikrar Wakaf tanggal 15-02-1999 No.KW.11.03/BA.03.2/1999
yang dibuat oleh
dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di
Surabaya dan saat ini
dikuasai oleh 1. Harmani, MM., 2. H. Achmad Yusa, S.Pd.I 3. Drs.
Ec. Achmad
Saiful Chalim 4. H.A. Ghozali Muhammad dan 5. M. Sholahuddin
Azmi
berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir yang dibuat oleh Kepala
Kantor Urusan
Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan
Krembangan
tanggal 15 Rabiul Tsani 1431 H/31-03-2010 M
No.KK.13.36.03/01/III/2010 untuk
YAYASAN TAMIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA. Hal ini sangat
jelas dan terbukti dengan meyakinkan apabila Penggugat tidak
menguasai dan
memanfaatkan tanah a quo, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1)
Undang -
Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004
tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun
2009
tentang
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Penggugat tidak sebagai pihak yang mempunyai
kapasitas dan
kualitas dalam mengajukan gugatan, oleh sebab itu gugatan
Penggugat seharusnya
ditolak atau tidak dapat diterima;
B. DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan
hormat
disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat II mohon
segala hal yang
telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang
dan menjadi satu
kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali
terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
27
27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 Bahwa penerbitan sertipikat tanah wakaf No.4 / Kelurahan
Krembangan Selatan,
Salinan Gambar Situasi tanggal 13-04-1992 No.302/U/1992, luas
8.900 M2, atas
nama 1. Drs. Sururi Murtadho (Ketua) 2. Drs. H. Harmani
(Sekretaris) 3. HM.
CHAMIM MADJID (Bendahara) berdasarkan Akta Akta Ikrar Wakaf
tanggal
15-02-1999 No.KW.11.03/BA.03.2/1999 yang dibuat oleh dan
dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Surabaya dan berdasarkan
Surat
Pengesahan Nadzir yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan
Agama/Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Krembangan tanggal 15
Rabiul
Tsani 1431 H/31-03-2010 M No.KK.13.36.03/01/III/2010 untuk
YAYASAN
TAMIRUL MASJID KEMAYORAN NAHDLATUL ULAMA SURABAYA
(Masjid Roudlatul Musyawarah dan Surat dariKepala KUA
Kecamatan
Krembangan tentang kelengkapan dan Pengesahan Nadzir tanggal
08-03-2010
karena meninggalnya Drs. HM. Sururi Murtadho (Ketua) dan HM.
CHAMIM
MADJID (Bendahara) telah sesuai dengan aspek yuridis dan secara
prosedur
administrasi
administrasi sudah benar berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang
Undang No.41 Tahun
2004 tentang wakaf dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah
No.42 Tahun 2006
tentang pelaksanaan Undang Undang No.41 Tahun 2004.
Sehingga dalil gugatan Penggugat poin 1, 2a, b, c, d, e, 3,
sampai dengan dalil posita
poin 22 hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum, maka gugatan
Penggugat patut
untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard);
4 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.a halaman 6
yang
menjelaskan adanya perkara No.28/G/2009/PTUN.JKT jo.
No.207/B/2009/
PT.TUN.JKT jo. No.126 K/TUN/2010 jo. No.166 PK/TUN/2011 dan poin
2.e
halaman 7 yang menjelaskan adanya perkara di Pengadilan Negeri
Surabaya
perkara No.615/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo. No.198/Pdt/2013/PT.Sby.,
maka telah
28
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak
memenuhi
tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang
- Undang
No. 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata
Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka
dalil gugatan Penggugat tidak perlu dijawab satu persatu, karena
gugatan
Penggugat terbukti telah Kadaluwarsa, oleh sebab itu gugatan
Penggugat patut
untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
5 Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, maka
dalil - dalil
gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan
tidak berdasar
hukum, untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha
Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan
:
I Dalam
I. Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
II. Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak
tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Menyatakan sah sertipikat tanah wakaf No.4/Kelurahan
Krembangan
Selatan, Salinan Gambar Situasi tanggal 13-04-1992
No.302/U/1992,
luas 8.900 M2.
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah
memberikan jawabannya tertanggal 3 Oktober 2013, sebagai berikut
:
29
29
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Eksepsi:
1 Para Pengugat tidak berkualitas sebagai pihak yang
berkapasitas
mengajukan gugatan dalam perkara a quo
Haji Mochammad Wahyudi Chamim alias Hari Wahyudi, SH.M