Ck 201403

Serah Terima

AsetRusunawa Agar Tak Mangkrak Lama

Karya Cipta Infrastruktur PermukimanEdisi 03/Tahun XII/Maret 2014

LENSA CK Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Fisik dan Mental Satgas Tanggap Darurat Bencana Angkatan III Ditjen Cipta Karya

TPST 3R Mulyo Agung Malang Sisakan 16% Sampah ke TPA27

Ketika Materi UU SDA Diuji Atas UUD 1945

23

Edisi 034Tahun XII4Maret 2014daftar isi

2

4

16

925

19

30

Serah Terima Aset Rusunawa Agar Tak Mangkrak Lama

4Berita Utama

lipUtan khUsUsAmunisi Satgas Tanggap Darurat Bencana Bertambah

9

inovasiKementerian PU Siap Bangun IPA 1.000 Liter/Detik untuk Mamminasata

Ide-Ide Inovatif Kreatif di Pecha Kucha ke 9 Cipta Karya

29

30

info BarU

Cipta Karya Tajamkan Program 2015

Menteri PU Resmikan Infrastruktur Cipta Karya Sarbagitaku

SBY Resmikan Proyek PU dan Permukiman di Jawa Tengah

PU Serahkan Aset Bantuan Banjir Wasior


Rusun Asrama Mahasiswa UNISMA Malang Diresmikan

TPST 3R Mulyo Agung Malang Sisakan 16% Sampah ke TPA

13

16

19

21

23

25

27

lensa ck Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Fisik dan Mental Satgas Tanggap Darurat Bencana Angkatan III Ditjen Cipta Karya

PLUS!

Edisi 03 4Tahun XII4Maret 2014 3

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

3

PelindungBudi Yuwono P

Penanggung JawabAntonius Budiono

Dewan RedaksiSusmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo

Pemimpin RedaksiDian Irawati, Sudarwanto

Penyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, Bukhori

Bagian ProduksiErwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso

Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso, Nurfathiah

KontributorDwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. [email protected]

PelindungImam S. Ernawi

Penanggung JawabAntonius Budiono

Dewan RedaksiDadan Krisnandar, Danny Sutjiono, Djoko Mursito, M. Maliki Moersid, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo

Pemimpin RedaksiSri Murni Edi K, Sudarwanto

Penyunting dan Penyelaras NaskahBhima Dhananjaya, Buchori

Bagian ProduksiElkana Catur H., Djati Waluyo Widodo, Dian Ariani

Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso

KontributorHadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea, Dwityo A. Soeranto, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, Oloan MS., Diana Kusumastuti, Aswin G. Sukahar, TM Hasan, Kusumawardhani, Ade Syaiful Rachman, Aryananda Sihombing, Dian Suci Hastuti.

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578

[email protected]

website http://ciptakarya.pu.go.id

twitter @ditjenck

Cover :Rusun Asrama Jatinangor ITB(Foto : Buchori)

Judul tersebut pernah menjadi headline Buletin Cipta Karya Edisi Mei 2013. Penulisnya dua orang pesohor Rusun di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Th. Sri Mulyatini Respati yang akrab dipanggil Bu Ninik, dan Christ Robert Marbun. Keduanya mengawali tulisan dengan premis yang menggoda: Rusunawa mangkrak, sudah sekian tahun belum juga dimanfaatkan. Rusunawa menjadi rumah hantu karena kosong dan gelap gulita. Rusunawa rusak berat karena komponen bangunannya hilang. Rusunawa menjadi kumuh setelah dihuni setahun.

Permasalahan penghunian, pemeliharaan, perawatan, hingga kelembagaan yang buruk menjadi keniscayaan dalam membangun Rusunawa. Alih-alih mengurangi kekumuhan di suatu kawasan, yang terjadi adalah memindahkan kekumuhan baru di hunian vertikal tersebut. Pengalokasian anggaran APBD untuk pemeliharaan dan perawatan dibesar-besarkan menjadi penyebab. Namun kesimpulan paling umum dimengerti publik adalah karena asetnya yang belum diserahterimakan ke Pemda dan mengganjal gelontoran APBD yang diharapkan.

Di tengah keruwetan tersebut, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terus menggenjot proses alih aset dengan berbagai pihak dan mendorong Pemda untuk segera melengkapi syarat adminsitratif. Hasilnya, pada tahun 2014 ini, dalam tempo tiga bulan tercatat sudah ada 88 Twin Block (TB) Rusunawa diserahterimakan pengelolaannya kepada 46 Pemda. Semoga saja upaya Ditjen Cipta Karya mendapatkan respon positif Pemda untuk segera membenahi pengelolaan Rusunawa. Selamat membaca dan berkarya. (Teks : Buchori)

Rusunawa Mangkrak, Salah Siapa?

editorial

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

4Dalam waktu tiga bulan, asset Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 88 Twin Block (TB) dihibahkan ke Pemerintah Daerah. Langkah ngebut itu salah satunya terdorong oleh sorotan masyarakat perihal maraknya Rusunawa yang mangkrak.

Foto Atas : Rusunawa Aceh

berita utama

Serah Terima Aset Rusunawa Agar Tak Mangkrak Lama

5Selama ini Pemerintah dianggap tidak mampu dan tidak mau merencanakan dengan baik pembangunan Rusunawa sehingga sekitar 40% Rusunawa terbangun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, Rusunawa yang sudah dihunipun banyak

yang mengalami degradasi kualitasnya, rusak dan bocor. Ini memberi kesan telah terjadi perpindahan kumuh, dari horisontal menjadi kumuh vertikal. Salah satu penyebab keterlambatan proses penghunian karena belum ada alokasi Pemda terhadap Rusunawa karena assetnya belum diserahterimakan. Proses hibah membutuhkan waktu lebih dari enam bulan. Waktu enam bulan tersebut adalah masa pemeliharaan oleh kontraktor setelah bangunan Rusunawa selesai dan layak fungsi. Pada kenyataannya, proses hibah membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Semakin lengkaplah kendala percepatan pemanfaatan Rusunawa. Karena asset masih berupa Barang Milik Negara (BMN), maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemda tidak dapat menganggarkan APBD untuk penyambungan listrik dan air atau pendukung apapun untuk membuat Rusunawa tersebut layak dihuni. Tidak ada pemangku kepentingan yang sengaja menghambat proses alih asset tersebut. Semua lebih disebabkan karena tahapan dalam semua proses tersebut butuh waktu dan keseluruhannya sudah diatur secara jelas. Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Kekayaan Negara dengan gigih dan cermat mencari jalan agar proses hibah dapat dilakukan cepat. Demikian pula Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Setjen PU dan Ditjen Cipta Karya juga mempersiapkan lebih awal persyaratan-persyaratannya. Upaya tersebut memang membuahkan hasil, beberapa Twin Block (TB) Rusunawa sudah dihibahkan dan dialihstatuskan. Di sisi lain, hibah harus melalui tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara/Daerah. Pada akhir Januari 2014, Kementerian PU dan 21 pemerintah kabupaten/kota melakukan serah terima asset 44 TB Rusunawa dengan nilai hibah sebesar Rp540,3 miliar. Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Batam, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Semarang, Kab. Jepara, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kota Banjarmasin dan Kab. Bantaeng. Sementara pada akhir Maret 2014, sebanyak 44 TB kembali dihibahkan kepada 25 pemerintah kabupaten/kota dengan nilai asset Rp 470,84 miliar. Dari jumlah tersebut terdapat 4.174 unit rusunawa yang dihibahkan. Satu twin block bisa menampung rata-rata 98 unit rumah. Sebanyak 44 Rusunawa yang dihibahkan tersebut tersebar di 14 provinsi, yakni, NAD, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Dengan diserahkannya 44 twin block rusun itu, aset tersebut

nantinya menjadi milik Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya. Hal tersebut dikemukakan Sekjen PU Agoes Widjanarko dalam penandatanganan hibah rusunawa didampingi Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dan Kepala Pusat PBMN Alex A. Chalik, Selasa (25/3/2014) di Jakarta. Agoes menjelaskan, Kementerian PU berwenang menyelenggarakan infrastruktur permukiman melalui bantuan penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah. Pembangunan Rusunawa adalah komponen penting yang dirancang untuk menghilangkan kantong-kantong kumuh beserta segala permasalahannya. Yakni dengan cara memukimkan masyarakat yang semula tinggal didalamnya ke hunian yang layak, nyaman aman dan terjangkau pada lokasi-lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana diamanatkan oleh RTRW . Sementara itu, Imam S. Ernawi mengatakan terdapat 67 twin block baru yang mulai dibangun pada akhir tahun lalu dan 20 twin block yang akan dimulai pada tahun ini. Pada tahun ini sedang dalam proses untuk serah terima tahap berikutnya sebanyak 57,5 twin block, ujar Imam. Sedangkan untuk 87 twin block yang sedang

Rusun Asrama Mahasiswa ITB Jatinangor

berita utama

Edisi 03 4Tahun XII4Maret 2014

66

berita utama

dibangun akan diserahterimakan setelah proses administrasi selesai. Imam mengakui, proses serah terima twin block kepada pemerintah daerah seringkali terhambat karena persyaratan administrasi yang belum dipenuhi pemda, sehingga tidak bisa diproses oleh Kementerian Keuangan. Persyaratan yang diminta kemenkeu adalah sertifikat lahannya harus jelas dan juga Izin

Sebanyak 44 Rusunawa yang dihibahkan tersebut tersebar di 14 provinsi, yakni, NAD,

Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa

Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kepulauan Riau, dan DKI

Jakarta.

Prosedur alIH sTaTUs, atas Rusunawa kemen. PU yang dibangun diatas tanah negara seperti di atas tanah Perguruan Tinggi negeri

Prosedur HIBaH BMn, atas Rusunawa kemen. PU yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah

Press Conference Serah Terima Aset Rusunawa menghadirkan (dari kiri-kanan): Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya M. Maliki Moersid, Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko, Kepala Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) Alex a. Chalik

7berita utama

Foto Atas : Rusunawa BantulFoto Tengah : Interior Rusunawa CimahiFoto Bawah : Suasana kekeluargaan di Rusunawa Pekalongan

Mendirikan Bangunan (IMB). Pemda juga lama mengumpulkan persyaratannya, ujar Imam. Selain itu pemda juga harus mempersiapkan instalasi listrik dan air. Agar proses serah terima dapat lebih cepat, Imam mengharapkan pemda dapat menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum rusunawa dibangun serta mempersiapkan sarana utilitas seperti air dan listrik. Lebih jauh Imam mengungkapkan, salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU adalah pembinaan dan penyediaan infratsuktur permukiman. Diantaranya dalam rangka penataan kawasan kumuh perkotaan, dan penyelenggaraan rumah susun (umum, khusus, dan negara) sewa yang kemudian disebut Rusunawa adalah satu yang dibangun sejak tahun 2005 melanjutkan komponen kegiatan yang telah diawali oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah pada tahun 2003. Dari ratusan twin block Rusunawa yang menjadi tugas

Kementerian PU dan telah terbangun dua ratus lebih, ternyata belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai permasalahan yang timbul disebabkan antara lain belum dilakukannya serah terima asset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mengalokasikan dana pengelolaan Rusun tersebut. Sejumlah Rusunawa yang telah dihuni ternyata juga


88

berita utama

mengalami berbagai masalah. Banyak Rusunawa yang kurang terpelihara dan kurang terawat dengan baik. Belum atau tidak terbentuknya pengelola Rusunawa menjadi salah satu penyebab, meskipun sudah dibentuk pengelola namun masih banyak pula yang belum menjamin terpeliharanya rusunawa secara optimal, imbuh Imam. Setelah dicermati, penyebab utamanya adalah asset yang belum diserahterimakan sehingga Pemda belum dapat mengalokasikan uang pemeliharaan dan perawatan, dan perilaku penghuni yang belum siap tinggal di hunian vertikal. Selain itu penyebab lainnya yaitu personil pengelola yang sebagian besar tidak membidangi masalah pengelolaan dan penghunian. Akibatnya kurang memahami mekanisme pengelolaan, utamanya pemeliharaan gedung bertingkat dan penerapan peraturan kepada penghuni. Ditjen Cipta Karya telah menyusun pedoman tata cara pengelolaan dan penghunian Rusunawa yang sudah

disosialisasikan dan disebarluaskan kepada Pemda. Buku tersebut berisi pokok-pokok materi tentang kelembagaan dan aspek legal, pemeliharaan dan perawatan, penghunian, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen konflik, dan pengembangan komunitas/penghuni. Disusunnya pedoman tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan pengunian rusunawa yang dibangun secara optimal dan baik sesuai peraturan yang berlaku. Pedoman juga memberikan panduan tentang pengelolaan dan penghunian rusunawa kepada pemerintah daerah dan atau organisasi penerima bantuan rusunawa serta para pengelola dan penghunian rusunawa. (Teks: Buchori)

Foto Atas : Rusunawa CimahiFoto Bawah Kanan dan Kiri : Aktivitas mahasiswa PTIQ menempati Rusunawa

99

liputan khusus


Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Resiment Induk Daerah Militer (Rindam) Jaya melatih Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana angkatan III sebanyak 68 personil dan angkatan IV berjumlah 57 personil. Pelatihan yang dimulai pada (06/03/2014), diikuti calon Satgas Tanggap Darurat Bencana dari 34 provinsi.

Amunisi Satgas Tanggap Darurat Bencana Bertambah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia.

Bencana tersebut menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien,

terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kemanusiaan dalam Tanggap Darurat

10

liputan khusus

Bencana alam untuk membantu pengungsi korban bencana dalam bentuk penyediaan air bersih, sanitasi darurat serta permukiman darurat. Meskipun langkah-langkah yang dilakukan diklasifikasikan sebagai kegiatan tanggap darurat, namun setiap kali terjadi bencana alam sering dituntut mobilisasi personil, bahan, maupun peralatan untuk membantu pengungsi dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat mendasar secara cepat dan tepat. Memperhatikan tuntutan tersebut, dipandang perlu pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dapat diandalkan dengan bekal teknis, mental dan fisik, sehingga siap untuk dimobilisasi ke daerah yang mengalami bencana dan mendukung perkuatan fungsi Depo logistik nasional. Untuk mendapatkan personil yang terampil dan siap dalam mengemban tugas mulia ini, sebelumnya diberikan pembekalan yang memadai melalui pembinaan dan pelatihan teknis peningkatan kemampuan mental dan fisik Satgas Tanggap Darurat Bencana. Pelatihan dipusatkan di dua tempat, yaitu di Wisma Sanita Pejompongan dan Rindam Jaya Jakarta. Para peserta akan menjalani pelatihan selama 16 hari dimana mereka akan mendapatkan materi mengenai praktik peralatan tanggap darurat bidang Cipta Karya, pelatihan fisik 10 hari, satu hari survival. Sekretaris Ditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar dalam sambutannya di acara Pembinaan Mental dan Fisik Personil Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana menjelaskan, tujuan dari pembentukan Satgas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana

Ditjen Cipta Karya yaitu tersedianya personil anggota Satgas penanggulangan bencana yang tangguh dan siap setiap saat ditugaskan membantu Tanggap Darurat Bidang Cipta Karya di wilayah bencana, terselenggaranya pembekalan kemampuan dan keterampilan personil yang memiliki dasar-dasar sikap, mental dan fisik serta kemampuan teknis Ke-Cipta Karya-an dan terlaksananya kaderisasi personil dalam penanggulangan Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya Dadan menegaskan, tiga prinsip untuk terjun di medan bencana, yaitu disiplin, kerjasama, dan loyalitas. Ketiga karakter tersebut diharapkan terwujud usai menjalankan pelatihan di Rindam Jaya, dan akan melengkapi keterampilan teknis yang selama ini melekat pada pegawai Kementerian Pekerjaan Umum.Para calon Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya Angkatan III mulai berlatih di Komando Daerah Militer Jaya Resimen Induk (Rindam) Jaya selama 12 hari. Upacara pembukaan dipimpin oleh Wakil Komandan Depo Pendidikan Kejuruan (Dodikjur) Rindam Jaya Mayor Inf. Teguh Waluyo, Senin (10/3). Upacara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar, Kabag Umum Sesditjen Cipta Karya Sudarwanto dan 68 peserta Satgas. Pendidikan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka membentuk karyawan yang memiliki sikap mental yang tanggap, terlatih dan mampu menjadi pemimpin dalam menangani situasi darurat atau bencana alam yang terjadi di lingkungan kerja dan wilayah sekitar, kata Teguh dalam Upacara Pembinaan Mental dan Fisik Personel Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Teguh mengharapkan selama pelatihan para calon Satgas Tanggap Darurat Bencana dapat mengikuti dan melaksanakan setiap aturan dan tata tertib yang ada di Rindam Jaya, tujuannya agar para peserta dapat senantiasa hidup disiplin sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi keberhasilan di tempat para Satgas ditugaskan. Untuk dapat menghasilkan personil Satgas Tanggap darurat Bencana yang memadai, maka perancangan lingkup materi meliputi aspek teknis (substansi) serta aspek mental dan fisik. Aspek Teknis/Substansi ke-Cipta Karya-an antara lain mitigasi Bencana, agar para peserta mendapat pembekalan untuk mendata jumlah pengungsi yang memerlukan bantuan, menganalisa jenis dan jumlah bantuan ke-Cipta Karya-an yang diperlukan, menentukan titik-titik penempatan jenis dan jumlah bantuan, serta dapat mempertimbangkan mobilisasi bantuan. Mekanisme penanganan Tanggap Darurat bagi pengungsi korban

Untuk dapat menghasilkan personil Satgas Tanggap darurat Bencana yang memadai, maka

perancangan lingkup materi meliputi aspek teknis (substansi) serta aspek mental dan fisik.

11

liputan khusus


bencana. Pengenalan Peralatan/Infrastruktur ke Cipta-Karya-an yang dipersiapkan untuk membantu pengungsi korban bencana. Terakhir pemasangan dan pengoperasian peralatan yang dibutuhkan pada lokasi pengungsi korban bencana baik untuk bidang Penyediaan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi. Sedangkan aspek pembinaan mental dan fisik, rencana pembekalan yang akan diberikan, meliputi sub pembinaan ilmu pengetahuan dan keterampilan diantaranya mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, pembinaan disiplin, pelatihan baris berbaris, pembinaan motivasi, sistem pengamanan, ilmu medan/navigasi darat, tata cara bertahan hidup (survival), serta kepeloporan (pioneering). Sub pembinaan jasman, akan diberikan pembekalan atau pelatihan yang mencakup materi ketinggian (mountaineering), teknik mendayung, caraka/jejak malam serta keterampilan individu atau kelompok. Setelah mendapat bekal materi yang cukup dari Rindam Jaya, para calon anggota Satgas Tanggap Darurat bencana melanjutkan pelatihan ke Gunung Bunder, di Bogor, Jawa Barat. Para calon Satgas berlatih selama 4 hari yaitu 17-21/03/2014). Kepala Bagian Umum Sesditjen Cipta Karya Sudarwanto mengatakan, tujuan acara ini adalah menjadikan satuan tugas baik secara individu maupun tim/kelompok yang tangguh, sigap, dan siap setiap saat dalam menyikapi keadaan darurat dan menjadikannya sebagai tugas yang mulia. Selain itu, acara ini bermaksud untuk

membiasakan personil satuan tugas secara individu maupun secara tim/kelompok untuk lebih mandiri dalam melaksanakan tugas dan konsolidasi antar personil satuan tugas secara berkala. Kita latih di tempat ini agar mendekati kondisi bencana yang sesungguhnya, kata Sudarwanto. Dalam latihan ini, satgas akan diatur berdasarkan peleton yang berisi 44 orang. Personil pada setiap peleton harus mampu secara mental, fisik, serta kemampuan teknis penyediaan infrastruktur dasar Cipta Karya (air minum, permukiman, dan sanitasi). Mobilisasi personil dilaksanakan secepatnya mendekati titik terdekat dari daerah bencana yang paling aman untuk dapat membantu pengungsi. Personil juga dituntut untuk dapat berkoordinasi dengan pihak lain di lapangan, serta mendirikan posko sementara hingga dapat melakukan bantuan secepatnya bagi pengungsi. Personil tanggap darurat juga wajib melaksanakan tugas tanggap darurat dengan penuh tanggung jawab. Tak terasa waktu cepat berlalu, pada(1/4/2014) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi mengesahkan 125 Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana angkatan III dan IV, 68 personil angkatan III dan 57 personil angkatan IV. Dengan tambahan personil Satgas tersebut,

Personil juga dituntut untuk dapat berkoordinasi dengan pihak lain di lapangan, serta mendirikan

posko sementara hingga dapat melakukan bantuan secepatnya bagi pengungsi.

liputan khusus

12

Ditjen Cipta Karya semakin siap dan solid untuk memberikan bantuan tanggap darurat pada saat terjadi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Komandan Depo Pendidikan Kejuruan (Dodikjur) Rindam Jaya Mayor Inf. Teguh Waluyo di lapangan Rindam Jaya, secara resmi melepas Angkatan IV dengan menyematkan lencana wing. Dadan Krisnandar, Sekretaris Ditjen Cipta Karya, secara terpisah mengungkapkan, tahun ini Ditjen Cipta Karya bekerjasama dengan Rindam Jaya melatih Satgas Tanggap Darurat Bencana sebanyak 125 personil. Pendidikan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya dalam rangka membentuk karyawan yang memiliki sikap mental yang tanggap, terlatih dan mampu menjadi pemimpin dalam menangani situasi darurat atau bencana alam yang terjadi di lingkungan kerja dan wilayah sekitar, kata Dadan. Para Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya Angkatan III dan IV secara hampir bersamaan berlatih di bawah Komando Daerah Militer Jaya Resimen Induk (Rindam) Jaya selama 12 hari, termasuk berlatih menghadapi medan berat Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat. Dari 125 personil Satgas yang mengikuti pelatihan di Rindam

Jaya, masing-masing memiliki kesan yang tidak dapat dilupakan oleh mereka, Hamzah merupakan salah seorang personil Satgas tersebut. Menurutnya banyak hal yang didapat dari pelatihan selama di Rindam, terutama dalam melatih mental. Rasanya plong dan senang bisa jadi salah satu personil Satgas Tanggap Darurat Bencana Kementerian PU, selain dapat banyak teman dari seluruh Indonesia juga bisa melatih keberanian saya, ujar Hamzah. Hal serupa juga diakui Tia salah satu personil perempuan Satgas Tanggap Darurat, senang bisa bergabung di pelatihan Satgas kali ini, karena saat ini saya menjadi lebih berani dan mandiri dalam menghadapi hal-hal yang darurat saat bencana, tungkas Tia. Sementara dalam amanatnya, Mayor Inf. Teguh Waluyo mengungkapkan, dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Teguh menambahkan pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana diharapkan akan menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana yang terjadi di seluruh Indonesia demi kelancaran penanggulangan bencana di daerahnya.(Teks : ari Iswanti dan Bramanti nawangsari)

13

info baru

Di penghujung tahun 2014 ini, sesuai agenda nasional kita akan menghadapi pemerintahan yang baru. Seluruh elemen Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum harus mengarahkan programnya untuk mendukung program pemerintah mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Cipta Karya Tajamkan Program 2015

Hal ini merupakan cita-cita seluruh Pemerintah di Dunia yang tertuang dalam agenda internasional yang sudah disepakati, ujar Imam S. Ernawi dalam pembukaan forum penajaman program bidang Cipta Karya region Sumatra, di Palembang (3/3/2014).

Forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Konsultasi Regional Kementerian PU tahun 2015 yang terdiri dari dua tahap, yaitu Konreg tahap pertama yang merupakan pertemuan pembukaan dan arahan dari Menteri PU, serta Konreg tahap kedua yang merupakan forum penajaman program masing-masing Satmikal. Konsultasi Regional merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan yang merupakan salah satu tahap penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan bidang PU dan permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian PU. Forum Penajaman Program Region I, II, dan III di Palembang, Jakarta, dan Makassar sudah dilewati dengan menghadirkan seluruh unsur terkait seperti kepala Bappeda, Kepala Dinas Bidang Cipta Karya dan Kasatker bidang Cipta Karya.


14

info baru

Kegiatan diawali dengan arahan Dirjen Cipta Karya untuk kebijakan program bidang Cipta Karya tahun 2015 dan arahan kebijakan tata ruang wilayah Sumatera yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Wilayah 1, Ditjen Penataan Ruang. Pembahasan program Cipta Karya untuk masing-masing provinsi dilakukan pada desk provinsi yang terdiri dari perwakilan masing-masing sektor, serta pemerintah provinsi. Diharapkan melalui desk tersebut dapat diidentifikasi isu-isu strategis bidang Cipta Karya pada masing-masing wilayah, serta dirumuskan program-program yang akan dilakukan Ditjen Cipta Karya di tahun 2015 untuk mengatasi persoalan-persoalan kawasan permukiman di tiap provinsi. Dalam arahannya untuk program 2015, Imam menegaskan komitmen Ditjen Cipta Karya untuk mendukung struktur dan pola ruang nasional dan provinsi, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selain itu untuk 2015, Ditjen Cipta Karya berupaya mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh tiap-tiap kabupaten/kota. Untuk itu proses pemrograman pada skala regional dan lokal harus memperhatikan data capaian SPM oleh masing -masing kabupaten/kota. Ditjen Cipta Karya juga membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh komunitas atau kelompok masyarakat. Program-program yang dapat menstimulan pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik skala komunitas maupun skala kawasan, tambah Imam.

Tiga IndikatorSalah satu arahan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 3) adalah mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada 2019. Upayanya adalah pemenuhan kebutuhan hunian dan peningkatan kualitas hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung. Hal tersebut menjadi indikator pencapaian Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan sasaran umum untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Demikian diungkapkan Imam S. Ernawi saat memberikan arahan pada Penyusunan dan Penajaman Program bidang Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Cipta Karya) Regional II di Jakarta (6/3/2014). Imam menyebut tiga indikator yang dicanangkan yaitu, pertama, berkurangnya proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0%. Kedua, meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100%. Ketiga, meningkatnya akses sanitasi menjadi 100%. Imam menjelaskan dua penanganan dilaksanakan untuk mengurangi permukiman kumuh dengan skala berat. Pertama, pada permukiman di atas tanah illegal (squatter) harus dengan merelokasi ke Rusunawa yang sudah dibangun. Kedua, pada permukiman kumuh di atas tanah legal (slum area) dengan menerapkan program peningkatan kualitas lingkungan permukimannya seperti yang diterapkan dalam program

Direktur Bina Program Antonius Budiono memberikan penghargaan kepada tiga Satker Randal terbaik 2014 mewakili tiga regional (Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan).

15

info baru


Kampung Improvement Program (KIP) untuk miskin perkotaan (Miskot). Saat ini capaian kita hingga 2014 adalah 12% atau menyentuh 7,2 juta KK di Indonesia. Untuk menghabiskan hingga 0%, kita perkirakan kebutuhan dana sekitar Rp22 triliun. Kita akan keroyok ramai-ramai dengan membangun prasarana dan sarana air minum dan sanitasinya untuk memenuhi basic need mereka, tutur Imam.Untuk menyiapkan pelaksanaan RPJMN 3, Ditjen Cipta Karya saat ini melakukan penajaman program sebagai bahan untuk forum Konsultasi Regional Kementerian PU di Denpasar pertengahan Maret 2014 mendatang. Saat ini menurut Imam, Ditjen Cipta Karya telah menetapkan desain delivery program dalam lima klaster. Klaster A menyasar 94 kabupaten/kota strategis nasional yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional, MP3EI dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Kabupaten/kota tersebut memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung.Sedangkan dalam Klaster B ada 82 kabupaten/kota strategis nasional yang hanya memiliki Perda RTRW. Sementara dalam Klaster C adalah kabupaten/kota yang memiliki komitmen, pedoman rencana, dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM di daerah. Dalam Klaster D disebutkan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Dalam klaster E dibuka kemungkinan program inovasi baru, program yang diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif, maupun program yang ditujukan untuk memfasilitasi daerah berprestasi. Pada 2015 nanti, dari sekitar 330 kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan program karena memiliki SPM bisa berkurang separuhnya karena sikap pasif mereka, tukas Imam. Dalam salah satu kesempatan pada rangkaian penajaman program Regional III di Makassar, Ditjen Cipta Karya memberikan pengharagaan kepada tiga Satker Perencanaan dan Pengendalian (Randal) terbaik di tiga region. Terbaik dalam Regional I adalah

Satker Randal Provinsi Sumatera Barat, Satker Randal Provinsi Jawa Tengah menjadi terbaik di Regional II, dan Satker Randal Provinsi Sulawesi Selatan terbaik di Regional III.

Ringkasan Hasil konregSetelah melalui proses penyusunan dan penajaman program infrastruktur bidang Cipta Karya di tiga region, Ditjen Cipta Karya mempresentasikan ringkasan hasilnya dalam forum Konsultasi Regionaol (Konreg) di Denpasar (21/3/2014). Kesiapan (readiness criteria) usulan kegiatan hasil penajaman program memunculkan tiga status kesiapan, antara lain yang siap dilaksanakan sebanyak 48,36%. Sedangkan yang siap sebelum Desember 2014 sebanyak 40,25%, dan yang siap pada tahun 2015 sebanyak 11,39%. Ditjen Cipta Karya juga menajamkan pada tahun 2015 akan melakukan fasilitasi pembangunan bidang Cipta Karya di 242 Kabupaten/Kota Strategis Nasional. Penanganan di Kabupaten/Kota Strategis Nasional ini diarahkan secara keterpaduan pada KSK sesuai arahan RTRW-nya. Dari hasil penajaman program di tiga region tercatat juga jumlah KSK yang ditangani secara keterpaduan pada 2015 sebanyak 130 KSK di 82 Kabupaten/Kota Strategis Nasional. Sementara untuk pemenuhan kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya untuk memenuhi arahan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional sesuai hasil penajaman program sebesar 63,11%. Dirjen Cipta Karya juga menyajikan hasil sinkronisasi air baku dengan Ditjen Sumber Daya Air. Menurutnya, kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang membutuhkan dukungan penyediaan air baku untuk air minum oleh Ditjen SDA sebanyak 157 lokasi. (Teks: Buchori)

Ketua BPPSPAM Tamin MZ. Amin dan para Satker terbaik nasional (dari kiri-kanan): Kasatker Randal Jawa Tengah, Kasatker PKPAM Jawa Tengah, Ketua BPPSPAM, Kasatker PBL Sumatera Barat, Kasatker PPLP Jawa Timur, dan Kasatker Bangkim Bangka Belitung.

16

info baru

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jumat (21/3/2014), meresmikan infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Bali untuk mendukung kawasan Bali Selatan yang dikenal dengan Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan). Infrastruktur tersebut terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penanganan drainase, dan sanitasi.

Djoko Kirmanto mengungkapkan, Kawasan Bali Selatan termasuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Bali-Nustra. Kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan Sarbagitaku dan merupakan salah

satu destinasi pariwisata andalan yang terkenal baik bagi turis domestik hingga mancanegara. Sebagai salah satu dampaknya, kebutuhan air minum saat ini meningkat sangat tajam seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri pariwisata, ujarnya. Dijelaskan, salah satu kendala dalam pengembangan SPAM untuk kawasan Sarbagitaku adalah ketersediaan air baku yang tidak merata di kabupaten/kota dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan SPAM untuk kawasan ini dilakukan dengan berbasis SPAM Regional yang bersifat lintas kabupaten/kota. Salah satunya yang saat ini diresmikan adalah SPAM Petanu yang menjadi bagian dari rencana besar pengembangan SPAM Regional Sarbagitaku yang akan memberikan tambahan pelayanan

Menteri PU Resmikan Infrastruktur Cipta Karya Sarbagitaku

Penandatanganan prasasti peresmian infrastruktur Cipta Karya Sarbagitaku oleh Menteri PU disaksikan Wamen PU, Wakil Gubernur Bali, Dirjen Cipta Karya, Kepala Dinas PU Provinsi Bali, dan Kepala Satker PKPAM Provinsi Bali.

17

info baru


air minum bagi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung. Pembangunan SPAM Petanu memiliki kapasitas 300 liter/detik untuk melayani bagian timur kawasan. Dilanjutkan dengan pembangunan SPAM Penet dengan kapasitas 300 liter/detik untuk melayani bagian barat kawasan. Selanjutnya akan disiapkan pembangunan SPAM Ayung dengan kapasitas 1.800 liter/detik dan SPAM Unda sebesar 1.000 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan air minum kawasan Sarbagitaku sampai tahun 2025. Pembangunan SPAM Petanu dilakukan secara bersama-sama dengan investasi sebesar Rp 344,3 miliar yang didukung dengan dana APBN Kementerian PU sebesar Rp 97,5 milliar, dana APBD Provinsi Bali sebesar Rp 120,8 miliar, dan dana APBD Kabupaten Badung dan Kota Denpasar bersama PDAM terkait sebesar Rp 126,0 miliar.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Walikota Denpasar, yang telah menunjukan komitmen dan melakukan upaya sinergis untuk mewujudkan pengembangan SPAM Petanu. Hal ini merupakan contoh yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia seiring dengan makin terbatasnya air baku yang tersedia khususnya di daerah perkotaan, tutur Djoko. Selain SPAM Regional Petanu, Kementerian PU juga telah menyelesaikan SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) Pupuan di Kabupaten Tabanan, SPAM IKK Petang di Kabupaten Badung, serta SPAM Perdesaan pada Desa Ekasari, Tukadaya dan Pancardawa di kabupaten Jembrana, Desa Beraban dan Banjar Anyar di Kabupaten Tabanan dengan total kapasitas 40 liter/detik. Pengelola SPAM Perdesaan Pancardawa Kabupaten Jembrana,

Peta Masterplan SPAM Sarbagitaku Bali Selatan

Foto Atas : IPA Petanu BaliFoto Bawah : Menteri PU membuka keran air tanda diresmikannya SPAM Regional

Petanu dan Groundbreaking SPAM Regional Penet.

18

info baru

Nyoman Waluya Widada, merasakan manfaat SPAM Perdesaan yang dibangun di desanya. SPAM Desa Pancardawa dengan kapasitas 5 liter/detik mampu melayani sekitar 400 KK (Sambungan Rumah). Bersama kelompok masyarakat yang dipimpinnya, Nyoman bertekad terus menambah penyambungan hingga 400 SR. Sudah ada penambahan Sambungan Rumah semenjak SPAM Perdesaan telah selesai dibangun. Pengelola juga semakin solid dan diterima oleh masyarakat desa karena kami telah diajarkan manajemen pengelolaan sistem dan pengoperasian instalasi ini dengan baik, kata Nyoman. Seluruh SPAM tersebut masih harus dikembangkan pelayanannya oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan bagi 27.500 rumah tangga atau 135.000 jiwa. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, akan memberikan kontribusi untuk peningkatan cakupan layanan air minum kepada masyarakat, sehingga target MDGs sebesar 68,87% pada tahun 2015 dan Direktif Presiden pada tahun 2025 sebesar 100% dapat terwujud. Selain bidang air minum, Kementerian PU juga memberikan perhatian penuh pada penanganan drainase dan sanitasi dengan meningkatkan pembangunan bidang ini di Kota Denpasar, mengingat pengurangan genangan dan pencegahan pencemaran merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kegiatan pariwisata. Pembangunan Sistem Drainase Tukad Teba termasuk membangun sodetannya ke Tukad Badung untuk mengurangi

beban Tukad Teba di bagian hilir. Penanganan sistem drainase di Tukad Teba ini dapat meningkatkan kapasitas saluran dari 18,5 m3/dt menjadi 33,26 m3/dt dan dapat mengurangi luas genangan di daerah tangkapannya sebesar 111 Ha. Sebagai bentuk sharing penanganan genangan, Pemerintah Kota Denpasar menormalisasi saluran-saluran sekunder dan tersier. Saat ini beberapa area di Kecamatan Denpasar Barat mendapatkan manfaat atas terbangunnya Sistem Drainase Tukad Teba ini. Disamping itu, pembangunan Drainase Sistem IV Denpasar telah diselesaikan pada akhir tahun lalu. Pembangunan sistem drainase ini dapat mengurangi genangan sebesar 162 Ha di daerah tangkapan Tukad Punggawa dan Tukad Rangga sehingga beberapa kelurahan dan desa di Denpasar Selatan dapat menikmati manfaatnya. Pada saat ini program Sanitasi Berbasis Masyarakat telah selesai dilaksanakan di Banjar Tunggal Sari, Lingkungan Kampung Kodok Kabupaten Tabanan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh 554 jiwa. Diharapkan dengan adanya program ini, Lingkungan Kampung Kodok dapat menjadi bersih, sehat serta terbebas dari pencemaran lingkungan. (Teks: Buchori)

Foto Kiri : Menteri PU meninjau Tukad (Bendung) Petanu yang merupakan sumber air baku untuk SPAM Petanu

Foto Kanan : Penjelasan informasi proyek yang diresmikan kepada Menteri PU. Petanu

Foto Bawah : Drainase Sistem IV di Kota Denpasar

19

info baru

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Provinsi ini memiliki banyak kawasan strategis, seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur. Untuk mendukung kawasan pertumbuhan tersebut diperlukan dukungan infrastruktur permukiman yang andal.

SBY Resmikan Proyek PU dan Permukiman di Jawa Tengah

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum setiap tahunnya mengalokasikan anggaran cukup besar di provinsi yang saat ini dipimpin Ganjar Pranowo tersebut. Komitmen Pemda untuk menyelenggarakan infrastukrut permukiman

bersama Ditjen Cipta Karya terbilang berhasil. Salah satunya terbukti dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bregas dan beberapa SPAM regional lainnya. Di tempat lain, SPAM regional masih terkendala masalah klasik bernama komitmen dan kemauan Pemda. Pada Jumat (14/3/2014) yang lalu, SPAM Regional Bregas (Brebes, Tegal, Slawi) diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah. SPAM Bregas melayani air minum untuk masyarakat di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal dengan pembangunan Tahap I memiliki kapasitas 300 liter/detik. Selain meresmikan SPAM Bregas, Presiden SBY juga meresmikan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman se-Jawa Tengah. Proyek-proyek bidang permukiman (Cipta Karya)


Presiden SBY menandatangani prasasti peresmian proyek PU dan Permukiman se-Jawa Tengah didampingi Menteri ESDM, Menteri PU, dan Gubernur Jawa Tengah.

20

info baru

yang diresmikan oleh Presiden SBY senilai Rp 339 miliar antara lain enam Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK), 4 Twin Block (TB) Rusunawa, dan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Sobokartti Kota Semarang. Enam SPAM tersebut yakni SPAM IKK Adipala Kabupaten Cilacap (50 liter/detik), SPAM IKK Sarang Kabupaten Rembang (20 liter/detik), SPAM IKK Wanareja Kabupate Cilacap (50 liter/detik), SPAM IKK Baki Kabupaten Sukoharjo (30 liter/detik), SPAM IKK Kaliwungu Kabupaten Semarang (25 liter/detik), dan SPAM IKK Colomadu Kabupaten Karanganyar (30 liter/detik). Sedangkan SPAM Regional Bregas (260 liter/detik) mencakup pelayanan di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal. SPAM IKK sudah sangat familiar bagi Bapak Presiden, yaitu membangun prasarana dan sarana air minum di kecamatan-kecamatan di Indonesia, tutur Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada Presiden SBY saat meninjau display pameran pembangunan bidang PU yang diresmikan. Djoko menambahkan, pada Tahap I pembangunan SPAM Regional Bregas bertujuan untuk menambah cakupan pelayanan air minum untuk masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut sebanyak 19.200 unit Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 96 ribu jiwa. Sedangkan dari enam SPAM IKK tersebut di atas sudah dimanfaatkan sebanyak 9.479 unit SR atau setara dengan 47.395 jiwa. Sementara pembangunan Rusunawa yang diresmikan adalah 2 TB Rusunawa di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dan 2 TB Rusunawa di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Rusunawa tersebut bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di perumahan dan permukiman kumuh atau kelompok masyarakat yang diprediksi akan menimbulkan kantong-kantong kumuh di perkotaan dan kelompok masyarakat

yang terkena dampak dari implementasi kebijakan sehingga kehilangan tempat tinggalnya. Pada kesempatan menjelaskan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Sobokartti Kota Semarang, Djoko menerangkan komitmen Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya untuk mendukung kawasan haritage dengan penyediaan prasarana dan sarana dasar. Sobokartti dinilainya memiliki nilai penting dalam tumbuh dan berkembangnya kesenian di kota itu. Dalam peninjauan tersebut hadir pula dalam rombongan yaitu Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Menteri ESDM Jero Wacik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Djoko Mursito, Kepala Pusat Komunikasi Publik Danis H. Sumadilaga, beserta jajaran Kementerian PU lainnya. Pada hari yang sama, Presiden RI dan rombongan juga meninjau pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo seksi Ungaran-Bawen. Pada kesempatan tersebut, Menteri PU Djoko Kirmanto juga memberikan penjelasan mengenai proyek infrastruktur permukiman di Jateng dan DIY. Satu per satu Djoko menerangkan mengenai Perbaikan Sistem Drainase Kota Semarang (Semarang Urban Drainage), PNPM Mandiri Perkotaan di Jateng, 4 SPAM IKK di DIY, dua TB Rusunawa di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, dan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Pasar Ngasem.(Teks: Buchori)

Foto Kiri : Menteri PU menjelaskan proyek-proyek di Jawa Tengah dan DIY Foto Kanan : Menteri PU menjelaskan proyek-proyek yang diresmikan di Jawa

Tengah

21

info baru

Apa pun penyebab banjir bandang di Wasior itu, yang pasti musibah itu telah menyentak nurani berbangsa kita. Demikian dahsyatnya sehingga 100 orang lebih meninggal dunia dan ratusan lainnya dinyatakan hilang. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

akibat banjir bandang di Wasior Kabupaten Teluk Wondama terus dilakukan Kementerian PU. Sesuai tugas dan fungsinya, Kemen PU telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Mulai dari tanggap darurat sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Terutama dalam penanganan jalan dan jembatan, penyediaan air minum, penyediaan infrastruktur perumahan dan lingkungan permukiman. Serah terima asset dihadiri langsung oleh Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko, Bupati Teluk Wondama Alberth H. Torey, Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widjoyono, Sesditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar, Sesditjen Bina Marga Yusid Toyib, dan Kepala PMU Wasior Amirudin. Dalam kesempatan itu, Agoes Widjanarko menekankan pentingnya aspek operasional dan pemeliharaan (OP) infrastruktur-infrastruktur yang telah diserahkan tersebut. Tahap OP harus dilakukan sehingga pemanfaatannya dapat maksimal. Agoes menambahkan, dalam setiap kegiatan diharapkan menganggarkan pemberdayaan masyarakat. Ini baru serah terima kelola, ini masuk dalam belanja modal aset Kementerian PU untuk ditindaklanjuti dengan proses ke Kementerian Keuangan untuk Kementerian PU dan dicatat di Teluk Wondama, ujar Agoes.Sementara Bupati Teluk Wondama, Albert H. Torey, menyampaikan pihaknya siap untuk memanfaatkan, memelihara dan menjaga

Banjir bandang dan tanah longsor di Wasior Papua Barat yang terjadi pada Oktober 2010 silam sudah tercatat dalam sejarah. Catatan itu berlanjut dengan diserahterimakannya aset bantuan penanganan bencana senilai Rp61 Miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemeintah Kabupaten Teluk Wondama pada Senin (03/03/2014).

PU Serahkan Aset Bantuan Banjir Wasior

infrastruktur yang diserahkan Kementerian PU. Albert juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian, komitmen dan konsistensi Kementerian PU dalam membantu rakyat Wasior dalam mengatasi banjir Wasior dan dengan sigap dan cepat Kementerian PU memperbaiki saranan dan prasarana publik yang rusak. Alberth juga menyampaikan pihaknya akan menjaga dan merawat asetaset ini untuk kemajuan masyarakat Teluk Wondama kedepannya.Ini merupakan bukti perhatian dan komitmen Pemerintah melalui Kementerian PU untuk membantu masyarakat Wasior. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, kata Alberth. Puncak acara adalah penandatanganan berita acara serah terima bersama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga yang dilakukan oleh Bupati Teluk Wondama, Alberth H. Torey, Sesditjen. Cipta Karya, Dadan Krisnandar dan Sesditjen. Bina Marga, Yusid Toyib. Dalam acara ini diserahkan asetaset yang telah selesai dilaksanakan pembangunannya ke Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama senilai Rp 61 miliar dengan perincian untuk Ditjen Cipta


22

info baru

Karya sebesar Rp 44 miliar dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp 17 miliar.

Mengenang Banjir WasiorMusibah banjir telah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Belakangan, hampir setap hari berita banjir dari seluruh Indonesia menghiasi berbagai media. Banjir telah menjadi bencana yang semakin meningkat, baik frekuensi maupun luasannya. Salah

satunya adalah musibah banjir bandang dan tanah longsor di kota Wasior Papua Barat yang terjadi pada Oktober 2010 silam. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di kota tersebut, antara lain, tingginya curah hujan di daerah tersebut, mengakibatkan danau yang berada di wilayah atas kemudian meluap. Luapan tersebut yang membuat tanah di sekitar danau tidak mampu menyerap dan mengakibatkan longsor. Ada pula indikasi pergerakan tanah di daerah tersebut sangat labil, apalagi dipicu oleh gempa bumi yang sebelumnya terjadi sehingga tebing lereng terjal menjadi tidak stabil. Wasior dilewati sesar Australia, sehingga banyak patahan atau tanah ambles. Pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Menggarai menunjukkan bekas amblesan yang membentuk lembah di antara perbukitan. Di hilir pertemuan dua sungai kemungkinan terjadi tanah longsor yang menyumbat palung sungai. Sumbatan tersebut menyebabkan akumulasi air yang cukup besar karena daerah genangannya luas. Akibat hujan terus-menerus maka akumulasi air melebihi daya tampung maka terjadi penyumbatan dan palung menjadi jebol. Bencana banjir merupakan buah dari kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung atas lingkungan. Kejadian ini jelas sekali terlihat, pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana adalah penyebab utama dari bencana banjir. Juga kegiatan dan perencanaan pembangunan yang dilakukan, sama sekali tidak memperhitungkan dampak akan terjadi serta tidak mengakomodir resiko bencana. Penyebab lain adalah pengambilan manfaat dari sumber daya alam, tidak memperhitungkan dampak secara ekologi serta sosial dengan adanya kegiatan tersebut. Banyak musibah terjadi karena faktor sistem (aturan) buruk yang diterapkan oleh manusia, juga akibat perilaku manusia yang merusak. (Bangkim/bns)

IPA SPAM IKK Wasior

23

info baru

Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali digelar di Mahkamah Konstutusi (MK) pada Senin (3/03/2014). Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan kesaksian 3 orang saksi. Turut hadir dalam persidangan tersebut Direktur Penatagunaan SDA Ditjen SDA Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala BPPSPAM Tamin M. Zakaria Amin.

Salah satu saksi yang merupakan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo Teguh Soeprapto menyatakan, alokasi air dibahas dan disepakati oleh para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan

SDA. Penguasaan SDA oleh pihak di luar pemerintah tidak terjadi pada WS Bengawan Solo. Undang-undang SDA tidak menimbulkan konflik horizontal.


Raimont Valiant Ruritan, Direktur Teknik Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang merupakan saksi ahli dari pemerintah menyatakan, UU No. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air merupakan aspek yang paling dekat dengan kepentingan masyarakat, sebagai contoh penyediaan layanan air yang bermanfaat dan melindungi masyarakat dari bahaya atau daya rusak air. Pendayagunaan sumber daya air merupakan salah satu bagian dari pengelolaan SDA di dalam UU No.7 tahun 2004 dan memerlukan pengembangan prasarana. Pengairan secara fisik dalam wujud pembangunan infrastuktur sumber daya air dan pelayanan manfaat air melalui kegiatan alokasi air. Di WS Brantas, UU No.7 tahun 2004 dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan air, melalui alokasi air yang memperhatikan berbagai kriteria, baik dari segi prioritas pemanfaatan, ketersediaan air secara stokastik kebutuhan dari berbagai pengguna, tambah Raimont. Secara praktek UU No.7 tahun 2004 telah menjadi amanat bagi Pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi air yang melayani para pemanfaat secara adil, transparan dan tidak merugikan salah satu pemanfaat, baik yang berizin maupun untuk pertanian dan kebutuhan pokok sehari-hari. Rumusan dan semangat UU No.7 tahun 2004 tidak didasari oleh semangat untuk melakukan komersialisasi, namun justru memberikan keberpihakan dalam bentuk perlindungan atau


Ketua BPPSPAM Tamin MZ. Amin dan Direktur PAM Danny Sutjiono menjadi saksi ahli di Mahkamah Konsstitusi pada sidang uji materi UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air

info baru

24

pemberian prioritas dalam pemanfaatan SDA kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi khususnya sektor rumah tangga dan pertanian untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33. Sementara itu Selasa (18/03/2014), MK kembali menggelar sidang lanjutan mengenai UU No.7 tahun 2004. Sidang tersebut dihadiri oleh Direktur Penatagunaan SDA Ditjen SDA Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Tamin MZ Amin dan Direktur Pengembangan Air Minum (PAM) Danny Sutjiono. Sidang kali ini beragendakan mendengar kesaksian 3 orang saksi, 2 orang saksi dari pemerintah dan 1 orang saksi ahli. Saksi pertama yang tampil dalam sidang MK kali ini yaitu dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). Ketua Perpamsi Agus Sunara mengungkapkan, PDAM ditetapkan

sebagai penyelenggara SPAM dan investasi sarana prasarana di dukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemda bertanggung jawab meningkatkan kinerja PDAM melalui Bantuan Program (Fisik) dan Bantuan Manajemen (Non Fisik). Peningkatan Layanan PDAM dapat mengurangi ketergantungan masyarakat kepada air minum isi ulang/kemasan. Kerjasama PDAM dengan pihak swasta hanya salah satu pilihan dalam menjalankan Business Plan PDAM untuk mencapai visi pelayanan kepada masyarakat, tegas Agus. Saksi kedua dari Asosiasi Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Seluruh Indonesia (Aspamsi). Ketua Umum DPP Aspamsi Sardi AK menjelaskan, dengan program PAMSIMAS, pemenuhan air minum bagi masyarakat miskin di perdesaan dan peri-urban dapat terlayani berkat dukungan Pemerintah, Pemda dan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses air minum dengan mudah, murah, berkualitas dan layak berdasarkan uji laboratorium. Selaku penerima program, masyarakat diberdayakan mulai dari pengidentifikasian masalah yang dihadapi terkait air minum, perencanaan, pembangunan sistem, swadaya pembiayaan, pembangunan sarana, mengatur keuangan dengan transparan, kata Sardi. Selanjutnya saksi ketiga dari Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Dan Lingkungan Indonesia Propinsi Jawa Timur Endah Angreni mengungkapkan, Pemerintah telah mendorong kerjasama lintas daerah dalam pelaksanaan SPAM melalui Perda RTRW Propinsi Jawa Timur. Pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air melalui alokasi dana APBN dan APBD Propinsi yang cukup besar untuk pembangunan SPAM dalam upaya mencapai target MDGs di Propinsi Jawa Timur, ungkap Endah. (Teks : Buchori)

info baru

25

Turut hadir dalam ground breaking Rusunawa senilai Rp 12,7 miliar tersebut diantaranya Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono, Inspektur Jenderal Kementerian PU Basoeki Hadimoeljono, Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Amwazi

Idrus serta Rektor Unisma Surahmat. Djoko Kirmanto mengatakan, pembangunan Rusunawa asrama tersebut bertujuan memfasilitasi berlangsungnya proses belajar mengajar generasi muda dalam bentuk hunian yang layak untuk para mahasiswa Unisma. Bangunan tersebut terdiri dari 96 unit kamar, dengan luas masing-masing kamar 24 meter persegi. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) merupakan komponen penting yang dirancang untuk menghilangkan kantong-kantong kumuh beserta segala permasalahannya. Yaitu dengan cara memukimkan masyarakat yang semula tinggal didalamnya ke hunian yang layak, nyaman aman dan terjangkau pada lokasi-lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana diamanatkan oleh RTRW. Kota-kota besar yang memiliki banyak perguruan tinggi dihadapkan pada permasalahan menjamurnya hunian-hunian yang tidak terencana dengan baik sebagai respon pasar atas kebutuhan hunian bagi mahasiswa pendatang. Hal tersebut menunjukkan perguruan tinggi turut andil dalam permasalahan hunian perkotaan. Karena hal itu maka hunian layak bagi

Rusun Asrama Mahasiswa UNISMA Malang Diresmikan


Pertengahan Oktober tahun lalu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Universitas Islam Malang (Unisma) di Malang, Jawa Timur. Konstruksi bangunan lima lantai tersebut direncanakan akan selesai dalam delapan bulan.

Dirjen Cipta Karya mewakili Menteri PU menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Rusun Asrama Mahasiswa Unisma Malang.

26

mahasiswa menjadi sasaran bagi PU dalam membantu Pemda membenahi perumahan di wilayahnya, ungkap Menteri PU. Pembangunan Rusunawa di kampus Unisma tersebut, bukan merupakan bantuan Rusunawa pertama Kementerian PU terhadap Pemerintah Kota Malang. Sebelumnya Kementerian PU juga telah membangun dua twin block Rusunawa di Kedungkandang. Djoko Kirmanto meminta kepada Unisma untuk mulai menyiapkan pengelolaan dan calon penghuni asrama baru tersebut. Langkah tersebut penting agar pada saat bangunan sudah rampung bisa segera dihuni oleh para mahasiswa Unisma. Banyak Rusun yang dibangun PU atas permintaan Pemda atau Universitas begitu dibangun sampai selang beberapa bulan belum termanfaatkan, ucap Djoko Kirmanto, mulai sekarang disiapkan, jadi pada saat selesai, penghuni udah siap, furnitur sudah siap jadi tidak sempat bangunan ini menganggur, tambah Djoko Kirmanto. Kini Rusunawa Unisma telah selesai pembangunannya, pada penghujung bulan Februari 2014, Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi mewakili Menteri Pekerjaan Umum meresmikan pemanfaatan Rusun Asrama Mahasiswa Universitas Islam Malang (UNISMA), di Malang, Jawa Timur. Peresmian dilakukan bersamaan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung yayasan sekaligus dalam rangka peringatan Dies Natalis UNISMA ke-33. Hadir dalam acara tersebut Direktur Pengembangan Permukikan, Ditjen Cipta Karya Maliki Moersaid, Rektor UNISMA Surahmat. Dalam mendukung usaha menjaga kualitas lingkungan

permukiman di kota Malang, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan UNISMA untuk membangun Rusun Asrama Mahasiswa UNISMA. Pembangunan Rusun tersebut merupakan solusi terhadap persoalan penyediaan hunian layak huni di Kota Malang. Hunian vertikal yang berfungsi sebagai asrama di kota Malang ini juga dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kota Malang dalam mencegah dan mengatasi tumbuhnya permukiman kumuh yang ditengarai makin berkembang dan hampir tidak terkendali sebagai dampak dari meningkatnya jumlah pendatang terutama mahasiswa dari luar kota yang cenderung memilih tempat tinggal terjangkau disekitar kampus. Djoko Kirmanto mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun Rusunawa sebagai asrama mahasiswa di Universitas Islam Malang (Unisma) guna membantu Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan permukiman khususnya penanganan kawasan kumuh serta memberikan wadah pembinaan bagi mahasiswa. Kerjasama dengan UNISMA dalam pembangunan Rusunawa adalah model pembangunan kolaboratif antara Pemerintah dan Universitas dalam mewujudkan cita-cita pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, tukas Imam. Bagi pihak pengelola UNISMA, penyediaan Rusun ini adalah langkah awal dalam melakukan pembinaan mental dan spiritual serta memberikan dorongan kepada mahasiswa/mahasiswi agar sepenuhnya berkonsentrasi dalam proses belajar. Surahmat menyampaikan, terima kasih atas pembangunan Rusunawa di UNISMA. Dengan adanya Rusun, program UNISMA dalam membentuk karakter mahasiswa baru dibidang rohani ke-Islam-an diharapkan lebih mudah pelaksanaannya karena menumbuhkan rasa kebersamaan dan mudah untuk memantau aktifitas mahasiswanya, kata Surahmat. Rusun UNISMA terdiri dari satu Twin Block yang berisi 92 unit dengan tipe 24. Pembiayaan Rusunawa tersebut, mencapai Rp 12,7 miliar. Selain Rusunawa Asrama Mahasiswa ini, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menyelesaikan pembangunan Rusunawa lain di Jawa Timur yaitu di Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Lumajang, Universitas Jember dan Ponpes Al-Ghozali Jember. Surahmat menambahkan setelah adanya Rusunawa di UNISMA diharapkan mahasiswa baru dapat membangun karakter positif untuk bekal mereka sebelum terjun ke lingkungan masyarakat. Menteri PU mengharapkan selain menjaga bangunan fisik Rusunawa dengan baik agar dapat beroperasional dengan baik, pengelola dan mahasiswa diminta memperhatikan lingkungan sekitar Rusunawa untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur Rusunawa. (Teks : ari)

info baru

Foto Atas : Rusun Asrama Mahasiswa Unisma Malang tampak dari dalam. Foto Bawah : Dirjen Cipta Karya menyerahkan cinderamata kepada Rektor Unisma,

Surahmat.

Dirjen Cipta Karya melakukan groundbreaking pembangunan gedung Yayasan Unisma Malang.

info baru

27


Permasalahan sampah yang tidak tertangani dengan baik sering merugikan lingkungan, apalagi di kawasan perkotaan yang selalu kesulitan untuk mengkondisikan sampah. Kebanyakan masyarakat sering membuangnya di sungai karena dianggap

tidak meninggalkan jejak di lingkungan mereka secara langsung.

Pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mampu menyisakan 16% sampah untuk dibuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah. TPST 3R terebut merupakan wujud dukungan Ditjen Cipta Karya pada model pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

TPST 3R Mulyo Agung Malang Sisakan 16% Sampah ke TPA

Pola pemikiran semacam ini selalu saja diterapkan dan menjadi tradisi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai atau paling tidak di kelurahan tempat tinggal mereka yang terdapat sungai. Keberadaan TPST 3R di sini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan mendukung tercapainya target pelayanan persampahan, kata Direktur Jenderal Cipta Karya

28

info baru

Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi saat mengunjungi TPST 3R Mulyo Agung, Kamis (27/3/2014). Imam mengapresiasi TPST 3R yang telah dibangun di Desa Mulyo Agung karena dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, serta dapat menghasilkan kompos dan memilah sampah yang dapat diolah kembali. Dengan manajemen yang bagus, TPST Mulyo Agung Malang mampu mengatasi masalah lingkungan di kawasan Desa Mulyo Agung yang memiliki tingkat populasi penduduk mencapai 3.970 Kepala Keluarga. Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya TPST tersebut 45 % dari volume sampah mampu dipilah menjadi barang yang siap digunakan kembali, 39 % menjadi pupuk kompos dan hanya 16 % yang diangkut ke TPA. Tentu hal ini sangat luar biasa dan dapat berdampak pada umur TPA yang lebih panjang karena volume sampah yang diangkut ke TPA dapat diminimalisir, tutur Imam. TPST 3R ini dibangun pada tahun 2010 dan 2012 dengan biaya Rp 2,8 Miliar, yang terdiri dari APBN 2010 Rp 1,2 Miliar, APBN 2012 Rp 1,034 Miliar, APBD Rp 500 Juta, PNPM Mandiri Rp 100 Juta, CSR Rp 13 Juta dan swadaya masyarakat sekitar Rp 20 Juta. Dari sumber dana tersebut, Imam menegaskan keterlibatan berbagai stakeholder dalam pembiayaan penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya dapat dilakukan. Imam berharap kedepannya peran swasta dan masyarakat semakin meningkat. Imam menilai program penanganan dan pengelolaan sampah dengan pola 3R ini telah berhasil secara bertahap menuntaskan permasalahan sampah. Saat ini TPST 3R Mulyoagung dikelola oleh masyarakat melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat Mulyoagung Bersatu. TPST 3R Mulyoagung sendiri telah mampu mengelola sampah dengan volume 64 m3/hari dari sekitar 5.903 rumah di Kawasan Mulyo Agung. Kementerian Pekerjaan Umum terus mengejar pelayanan bidang persampahan sesuai target MDGs sebesar 70% pada tahun 2015. Salah satu upayanya dengan membangun infrastruktur TPST berbasis 3R, TPA, serta infrastruktur pendukung lainnya di daerah. Oleh karena itu, mari kita peduli dengan lingkungan kita sejak hari ini untuk ikut serta meringankan beban lingkungan yang kita tempati. Berawal dari diri pribadi menuju lingkungan keluarga dan

masyarakat kita kelola sampah yang ada dengan mulai membuang sampah pada tempatnya, mulai memilah sampah sesuai dengan kategorinya. Mari kita dukung bersama keberadaan TPST Mulyo Agung Malang meringankan beban lingkungan sekitar dan mensejahterakan masyarakatnya, tutup Imam.

Manfaat lainManfaat dibangunnya TPST Mulyo Agung Bersatu tidak hanya dapat dirasakan pada sektor lingkungan, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan semata, tapi juga akan berdampak pada sektor-sektor lain. Diantaranya sektor ekonomi dengan membuka peluang lapangan kerja baru, terciptanya kemungkinan limbah organik dan non organik yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi karena mampu menguraikan sampah organik secara alami dan ramah lingkungan, menjadi pupuk kompos dan bahan kondisioner tanah yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang diharapkan. Disamping itu, limbah non organik dapat didaur ulang sebagai bahan baku industri. Dengan demikian para pelaku kegiatan ini memperoleh peluang untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya dan sekaligus merefleksikan adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Dari sektor pendidikan, TPST ini dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan bagi dosen dan mahasiswa yang peduli terhadap pengolahan sampah. TPST Mulyo Agung Malang dapat mengumpulkan sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh tiap rumah warga tidak kurang dari 7.940 kg. Jumlah tersebut belum termasuk sampah dari rumah produksi di wilayah Desa Mulyo Agung. Sehingga dapat diperkirakan total keseluruhan volume sampah yang dihasilkan oleh Desa Mulyo Agung setiap harinya rata-rata mencapai 8-9 ton.Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika sampah di biarkan begitu saja tanpa diolah? Dapat dihitung secara perhitungan kasar jika sampah dalam 1 desa mencapai 7.940 kg/hari, maka dalam 1 bulan sebanyak 238.200 kg sampah, dan dalam 1 tahun 2.858.400 kg sampah atau 2,9 ton. Begitu mengerikan jika kita tidak peduli pada lingkungan, bukan tidak mungkin hari-hari kita akan dipenuhi dengan sampah. Perhitungan ini hanya diberlakukan pada 1 desa, bagaimana jika 1 kecamatan? 1 kabupaten/kota? Maka miliaran ton yang kita hasilkan. (Teks: eko Febrianto/randaljatim/bcr)

inovasi

2929

Kawasan perkotaan di Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar (Mamminasata) menyambut dibangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Regional berkapasitas 1.000 liter/detik. Pembangunan IPA tersebut mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan dukungan Japan International Coorporation Agency (JICA).

Data yang dirilis Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya mencatat rencana penyaluran air minum dari IPA Regional tersebut ke empat lokasi, yaitu kota Makassar sebesar 600 Iiter/detik, Kabupaten Maros 130 Iiter/detik, Kabupaten Gowa

200 Iiter/detik, dan Kabupaten Takalar 70 Iiter/detik. Maros 130 Iiter/detik, Kabupaten Gowa 200 Iiter/detik, dan Kabupaten Takalar 70 Iiter/detik. Direktur Bina Program Antonius Budiono menyampaikan harapannya dengan tersedianya SPAM Regional tersebut dapat melayani masyarakat di kawasan perkotaan Mamminasata dengan Air minum yang memenuhi syarat dan layak. Diperkirakan akan ada penambahan sekitar 440 ribu jiwa yang berarti meningkatnya pelayanan air minum di kawasan Mamminasata dari 46,8% menjadi 61,5 % pada tahun 2018. Sumber dana kegiatan ini direncanakan melalui pinjaman JICA sebesar USD 100 juta. Lokasi rencana pembangunan IPA Regional berada di Kabupaten Gowa dengan mengambil sumber air baku dari Waduk Bili-Bili, kata Antonius. Pada kesempatan lain, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan pertemuan dengan Representative JICA Indonesia Office, Direktorat Bina Program Kementerian PU, Bappenas, serta Kepala Bappeda dan Direktur PDAM kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan Mamminasata. Mereka membahas Fact Finding Mission For Mamminasata Water Supply Development Project di Makassar (4/3/2014). Dalam pertemuan tersebut Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, menyatakan pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai target

Kementerian PU Siap Bangun IPA 1.000 Liter/Detik untuk Mamminasata

MDGs 2015 bidang air minum dan 100% pelayanan air minum sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 3). Pembangunan SPAM Mamminasata mendukung implementasi Pepres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar sebagai Kawasan Strategis Nasional, ujar Dwityo. Dalam rangka penyiapan kegiatan, JICA telah melaksanakan studi penyiapan Mamminasata Water Supply Development Project 2011. Kesepakatan bersama untuk membangun IPA tersebut tertuang dalam MoU tentang SPAM untuk kawasan perkotaan Mamminasata antara Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Mamminasata. MoU tersebut telah ditandatangani oleh seluruh pihak pada 16 Juli 2013 yang memuat pembagian debit air baku untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayah Mamminasata, serta tugas dan tanggung jawab pihak yang terlibat.(Teks : bcr/JM _Randal sul sel)


inovasi

30

Pecha Kucha merupakan forum presentasi yang berasal dari Jepang di bidang seni, desain, dan arsitektur yang dikemas sederhana dengan teknik 20 slide tayangan dan waktu tiap slidenya 20 detik. Ditjen Cipta Karya menggelar Pecha Kucha setiap bulan dengan tema-tema yang dibawakan berkaitan dengan inovasi baru, teknologi, rancangan pengembangan dan hasil pembangunan, hot topic dan lain-lain di bidang Cipta Karya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, Pecha Kucha merupakan ajang mengeluarkan pendapat dari masing-masing yang diwakilkan satu atau dua orang tentang tema yang berbeda-beda setiap bulannya.Penyelenggaraan Pecha Kucha Cipta Karya (PKCK)

dikoordinir oleh Tim Sekretariat yang telah ditetapkan. Diupayakan PKCK diselenggarakan sekali dalam sebulan, setiap hari Jumat di pekan kedua setiap bulannya. Tema yang diangkat berubah setiap bulan dan dengan sub-tema yang dikembangkan serta dikaitkan dengan tema-tema perayaan hari besar seperti Hari Air Dunia, Hari Habitat Dunia, dan lain-lain. Tema penyelenggaraan harus terkait dengan lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pecha Kucha edisi ke-9 diselenggarakan oleh Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya, di ruang Pendopo Kementerian PU, Jumat (13/3). Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, memuji penyajian alat komunikasi canggih yang dipergunakan. Imam mengatakan, Pecha Kucha yang bertema Toward

Ide-Ide Inovatif Kreatif di Pecha Kucha ke 9 Cipta Karya

inovasi

31Edisi 03 4Tahun XII4Maret 2014

Sustainable Human Settlements ini, pelaksanaannya sudah bagus hanya saja harus disosialisasikan lebih luas agar lebih banyak yang berkomentar. Pada Pecha Kucha kali ini, dibuka dengan penampilan penyaji pertama Andri M. Sijabat dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang memaparkan tentang Rumah Susun Negara. Selanjutnya penyaji kedua dari Direktorat Bina Program yang diwakili oleh Yoyok S. Utomo yang memaparkan tentang Sinergi menuju Permukiman Layak Huni. Penyaji ketiga dari Direktorat Pengembangan PLP Ashila Rieska Munazah memaparkan tentang Jambore Sanitasi. Penyaji keempat dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Farid Baknur, yang memaparkan tentang Permukiman Sehat, Nyaman dan Layak Huni. Penyaji kelima dari Direktorat Pengembangan Pemukiman Astriana Harjanti yang memaparkan slum community identification program. Penyaji kelima ini mengusulkan 7 scene dalam melakukan Community Slum Identification (CSI), antara lain melalui penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, identifikasi lingkungan sekitar melalui kuisioner, Diseminasi Program, MoU penanganan Kawasan, Sosialisasi, validasi data, kesepakatan kawasan kumuh dan penerbitan SK Kumuh oleh Kepala Daerah. Astriana mengatakan dalam mewujudkan permukiman bebas kumuh tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus bekerjasama antara pihak terkait. Sementara penyaji keenam dari Direktorat Air Minum, Darwawel Umar, memaparkan tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan Dalam Mendukung Terciptanya Permukiman yang berkelanjutan. Pemanfaatan energi terbarukan berupa mikro

hidro dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan infrastruktur Cipta Karya yang berkelanjutan. Sebagai ilustrasi, penggunaan Mikro Hidro di HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) Sumber Maron, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berhasil menurunkan biaya penggunaan listrik PLN sekitar 90% akibat adanya substitusi penggunaan listrik melalui penggunaan mikro hidro. Penyaji terakhir dari Sesditjen yang merupakan satu-satunya penyaji yang pemaparannya dilakukan dengan berduet antara Tyaswadi dan Sri Hartati. Dalam paparannya mereka menyampaikan tentang Permukiman yang Nyaman, Sehat dan Bermasa Depan. Dalam mewujudkan permukiman yang berkelanjutan perlu dilakukan perencanaan secara holistic, Kerjasama lintas sektoral. Balai Teknik Air Minum Sanitasi sebagai salah satu pusat pelatihan Bidang Air Minum Sanitasi telah menerapkan konsep permukiman hijau melalui program balai hijau anatar lain dengan penggunaan Energi yang ramah lingkungan, penerapan utilitas air bersih yang hemat energi, penerapan fasilitas Balai Hijau: grey water system, biopori, sumur resapan, tata vegetasi. Pada Pecha Kucha ke 9 ini, ditentukan penyaji yang terbaik yaitu dari Sesditjen Tyaswadi dan Sri Hartati, Direktorat Air Minum Darwawel Umar, dan Direktorat Pengembangan Pemukiman Astriana Harjanti. Imam meminta, Pecha Kucha ke depan setiap paparan dapat menyampaikan kisi-kisi apa yang diharapkan sehingga dapat disaring ide-ide orisinil guna mendukung kegiatan bidang Cipta Karya. Pecha Kucha bukan sekedar memberikan informasi melainkan lebih kepada menjual ide yang kreatif dan inovatif sehingga dapat diterapkan di lingkungan Cipta Karya,kata Imam. (Teks : bns/ari)

lensa ck

32

Foto-foto : Buchori

Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Fisik dan Mental Satgas Tanggap Darurat Bencana Angkatan III Ditjen Cipta Karya

lensa ck

33Edisi 03 4Tahun XII4Maret 2014

Foto-foto : Buchori

Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Fisik dan Mental Satgas Tanggap Darurat Bencana Angkatan IV Ditjen Cipta Karya

34

Kementerian PU Berpartisipasi Dalam Pameran Kebencanaan Internasional di PadangMenghadapi berbagai bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah berperan aktif dalam tahap kesiapsiagaan dengan mobilisasi Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana dan menyediakan peralatan yang tanggap darurat di 5 Depo (Medan, Padang, Bekasi, Surabaya, dan Makassar). Acara Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM Direx) 2014 di Padang, Sumatera Barat ini diikuti beberapa negara antara lain Tiongkok, Rusia, Jepang, Korea, India, Australian, dan Selandia Baru pada 16-23 Maret 2014. Acara yang dibuka Kepala BNPB Syamsul Maarif dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ini, bertujuan memberikan kesempatan kepada pemerintah dan non pemerintah yang memiliki peran dalam penanganan bencana untuk menunjukkan kemajuan dan kesiapan dalam menanggulangi bencana terutama gempa bumi dan Tsunami.(Teks : bcr)

Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan perhatian khusus kepada aspek komunikasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai program dan mutu program serta hasil pembangunan bidang Cipta Karya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Rani Sjamsinarsi saat membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2014 di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya di Yogyakarta, Selasa (25/03/2014). Sosialisasi ini terdiri dari dua kegiatan yaitu pemantapan penerapan sistem pemantauan secara elektronik dalam rangka monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya melalui DAK, sub bidang air minum dan sub bidang sanitasi serta workshop fotografi, videografi dan media publikasi bidang Cipta Karya. Sosialisai ini bertujuan untuk membangun publikasi informasi Cipta Karya melalui peningkatan penguasaan jurnalistik, fotografi dan videografi bidang pelaporan, diharapkan dapat terpantaunya progres kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Air Minum dan sanitasi melalui e-Monitoring DAK.

Cipta Karya Tingkatkan Kualitas Pelaporan DAK dan Publikasi

Bupati Sanggau Resmikan IPA Mukok di Sanggau

Instalasi Pengelolaan Air (IPA) di desa Kedukul Kecamatan Mukok diresmikan oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi bersama Satker PKPAM Provinsi Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. IPA ini memberikan manfaat untuk masyarakat di Mukok, dalam hal penyediaan Air Minum. Dalam sambutannya Paulus Hadi menyampaikan kepada masyarakat harus bersyukur dan berterimakasih atas terbangunnya IPA karena masyarakat selama ini mengalami kesulitan air. Paulus Hadi juga berharap kepada PDAM Kabupaten Sanggau, IPA ini supaya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, tetap menjaga kebersihan dan rasa aman lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat dapat memberikan konstribusi dengan baik. Sedangkan PPK Wilayah III Satker PK-PAM Kalimantan Barat Mega Chandra mengatakan, sangat tidak mudah membangun IPA, memerlukan biaya besar. Dengan terbangunnya IPA 10 liter/detik memerlukan biaya sebesar Rp 6 Miliar.

seputar kita

Kunjungi Kami di :website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :@ditjenck

Cerita adalah semangat. Maka perlusebuah rumah untuk menampungnya.

Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-

kata dan karya foto.

http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Citizen Journalism Cipta Karya

Ck 201403

Documents