-
Bertindak Cepat di Masa
Darurat Bencana
Karya Cipta Infrastruktur PermukimanEdisi 01/Tahun XII/Januari
2014
LENSA CK Pelantikan Eselon II di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum Aksi tanggap darurat bencana Sinabung, banjir
Jakarta, Manado, dan Jawa Tengah
SPBM USRI 2014Resmi Dimulai di 34 Kabupaten/Kota27
ADB Bantu Bangun IPALdi Lima Kota dan NUSSP Fase 218
-
Edisi 014Tahun XII4Desember 2013daftar isi
2
4
16
1321
19
25
Bertindak Cepatdi Masa Darurat Bencana
Ditjen Cipta Karyadari Bantu Korban Bencana sampai Upaya Atasi
Banjir
4
6
Berita Utama
lipUtan khUsUsCipta Karya 2014 Dari Semangat Perubahan Sampai
Kinerja Terukur
9
info BarU
SPAM Petanu dan SPAM Penet Tutupi Defisit Air Bali Selatan
Kunker Presiden ke Mojokerto dan JombangMenikmati Kenyamanandi
Area Makam Gus Dur
ADB Bantu Bangun IPALdi Lima Kota dan NUSSP Fase 2
SPBM USRI 2014Resmi Dimulai di 34 Kabupaten/Kota
PU Serahkan Pengelolaan Rusunawa Kepada 21 Pemerintah
Kabupaten/Kota
13
16
18
19
21
inovasiSiapkah Kawasan Metropolitan Bandung Menangani Air Limbah
secara Regional?
Rumah PanggungNusantara Strategi dalam Menghadapi Bencana
Banjir
25
27
lensa ck Pelantikan Eselon II di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum Aksi tanggap darurat bencana Sinabung, banjir
Jakarta, Manado, dan Jawa Tengah
PLUS!
-
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014 3
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta
Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di
www.pu.go.id
3
PelindungBudi Yuwono P
Penanggung JawabAntonius Budiono
Dewan RedaksiSusmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi
Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo
Pemimpin RedaksiDian Irawati, Sudarwanto
Penyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, Bukhori
Bagian ProduksiErwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana
Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang,
Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana
Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo,
Indah Raftiarty, Danang Pidekso
Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso,
Nurfathiah
KontributorDwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke
Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida,
Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini
Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan
Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A.
Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N.
Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy
Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin
Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria
Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak,
Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin
G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah
Junaedi
Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110
Telp/Fax. [email protected]
PelindungImam S. Ernawi
Penanggung JawabAntonius Budiono
Dewan RedaksiDadan Krisnandar, Danny Sutjiono, Djoko Mursito, M.
Maliki Moersid, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri
Utomo
Pemimpin RedaksiSri Murni Edi K, Sudarwanto
Penyunting dan Penyelaras NaskahBhima Dhananjaya, Buchori
Bagian ProduksiElkana Catur H., Djati Waluyo Widodo, Dian
Ariani
Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso
KontributorHadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea, Dwityo A.
Soeranto, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo,
Oloan MS., Diana Kusumastuti, Aswin G. Sukahar, TM Hasan,
Kusumawardhani, Ade Syaiful Rachman, Aryananda Sihombing, Dian Suci
Hastuti.
Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110
Telp/Fax. 021-72796578
[email protected]
website http://ciptakarya.pu.go.id
twitter @ditjenck
Cover :Para pengungsi banjir di Pekalongan mengantre air bersih
dari Hidran Umum (HU) yang disediakan Satgas Tanggap Darurat
Bencana Ditjen Cipta Karya(Foto : Buchori)
Erupsi Gunung Sinabung yang belum juga reda membuat banyak warga
di sekitarnya meninggalkan aktivitasnya sehari-hari tanpa
kepastian. Banjir bandang di Manado yang tak disangka-sangka
meluluhlantakkan kota tersebut dan menimbulkan kerugian yang tak
terhitung. Lain lagi banjir di Jakarta yang tak juga bisa
tertangani dengan maksimal, padahal sudah menjadi rutinitas
tahunan. Selanjutnya banjir di beberapa wilayah di Jawa Tengah
seolah mensahihkan prediksi bakal ada rentetan bencana di 2014.
Terlepas dari perdebatan mengenai bencana alam yang juga
merupakan dampak dari buruknya hubungan manusia dengan alam, ada
poin penting yang sangat mengkhawatirkan dalam rangkaian bencana
ini, yaitu sektor penanganan bencana. Selalu saja dari bencana ke
bencana alasan klasik seperti minimnya peralatan dan sarana
pemenuhan kebutuhan korban bencana dimunculkan.
Selama ini dikenal dua mainstream penanganan bencana, yaitu
tanggap darurat bencana dan penanganan pascabencana. Bencana yang
belakangan ini terus menghantam Indonesia menjadi pelajaran penting
bahwa penanganan fisik tidak akan ada habisnya jika tidak didahului
dengan penanganan nonstrutkural.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meminta semua pihak
menyebarluaskan kesadaran perlunya pendekatan nonstruktural dalam
penanganan banjir. Penanganan banjir tidak bisa selesai dengan
pendekatan struktural seperti normalisasi sungai, pembangunan
pompa, sodetan, dan upaya lain untuk menambah kapasitas badan air.
Menangani banjir tidak akan selesai dengan hanya pembuatan tanggul
dan upaya fisik lain, tapi perlu ada perbaikan non teknis, tegas
Menteri PU.
Pendekatan nonstruktural meliputi manajemen hulu Daerah Aliran
Sungai (DAS), penataan ruang, pengendalian erosi dan alih fungsi
lahan, perijinan pemanfaatan lahan, pemberdayaan masyarakat kawasan
hulu, dan manajemen daerah rawan banjir. Upaya lainnya meliputi
penerapan sistem peringatan dini ancaman dan evakuasi banjir,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk
penanggulangan banjir, pengendalian penggunaan air tanah, dan
pengelolaan dan perbaikan kualitas air sungai. (Teks : Buchori)
Selamat membaca dan berkarya!
Mainstream Penanganan Bencana vs Penanganan Nonstruktural
editorial
Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus
paper)
-
4Usia bencana alam sama dengan perdaban manusia. Mempersoalkan
bencana berarti berbicara dialog manusia dengan alam. Terlepas dari
theologi bencana yang mengatakan sebagai hukuman maupun ujian
manusia dari Tuhannya, yang pasti berdampak pada kerusakan
permukiman.
Bertindak Cepatdi Masa Darurat Bencana
berita utama
-
5Ihwal merusak infrastruktur permukiman ini menjadi pintu masuk
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memegang
peranan penting. Sesuai dengan ranah tugasnya, Ditjen Cipta Karya
hadir untuk mewujudkan (kembali) permukiman layak huni yang rusak
akibat bencana.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, menegaskan bahwa
sebagian besar wilayah Indonesia yang berada di jalur cincin api
(ring of fire) terselip kewajiban bersama untuk mewujudkan
permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Perwujudan permukiman yang terencana tersebut diuraikan Imam bisa
dalam entitas kawasan strategis nasional, kewilayahan,
kabupaten/kota, hingga lingkungan. Dari entitas tersebut pasti ada
wilayah-wilayah yang rawan bencana alam, apapun bentuknya. Harus
ada zonasi yang jelas antara wilayah permukiman dan yang lain,
tutur Imam. Menyiapkan hunian di luar wilayah berpotensi bencana
disebut upaya mitigasi. Kendati demikian, masih ada zona-zona rawan
bencana yang masih memungkinkan dimanfaatkan untuk permukiman. Dari
kemungkinan tersebut, tugas berikutnya adalah melakukan pengaturan
dan pengendalian dalam beradaptasi terhadap potensi bencana.
Tanggap DaruratKetika terjadi bencana, pertolongan pertama yang
harus dilakukan upaya tanggap darurat. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko, dalam beberapa
kesempatan menyinggung pegawai PU harus menjadi orang Pekerjaan
Umum. Salah satu terjemahannya, Agoes mengatakan, ketika terjadi
bencana maka orang PU harus hari pertama ada di tempat guna
memastikan kebutuhan apa saja yang perlu dibantu. Imam Ernawi
melanjutkan, Ditjen Cipta Karya mengerahkan bantuan peralatan dalam
masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh pimpinan setempat.
Pengerahan bantuan peralatan melalui lima depo yang sudah dibangun
dan fungsional di Medan, Padang, Bekasi, Surabaya, dan Makassar.
Dari lima depo tersebutlah Ditjen Cipta Karya pertama kali
mengerahkan bantuan ke lokasi bencana terdekat. Seperti bencan
Erupsi Gunung Sinabung diambil dari Depo Medan, erupsi Gunung Kelud
diambil dari Depo Surabaya, dan seterusnya, jelas Imam. Selain
peralatan di depo, Ditjen Cipta Karya juga memiliki Satuan Tugas
(Task Force) Tanggap Darurat Bencana di setiap provinsi. Saat ini
Satgas berjumlah 150 personil yang sudah dilatih oleh Kopassus di
Batujajar dan Lembang, Jawa Barat. Mereka siap diterjunkan ke
lapangan dimanapun bencana terjadi. Pengerahan peralatan dan
personil dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pimpinan
daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mobilisasi
peralatan dan personil ke lokasi bencana mengedepankan prinsip
kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan BNPB sesuai dengan UU No. 24
tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, tegas Imam.
Penanganan PascabencanaSetelah masa tanggap darurat berakhir,
belum tentu diikuti oleh kesiapan pengungsi kembali ke rumahnya
karena kerusakan yang mendera. Kerusakan infrastruktur permukiman
dan rumah penduduk tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah,
termasuk Ditjen Cipta Karya untuk memberikan penanganan yang
disebut rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain yang dikhususkan
untuk penanganan pascabencana,
berita utama
Ditjen Cipta Karya juga secara kebetulan memiliki program serupa
di wilayah-wilayah terdampak bencana seperti Erupsi Gunung
Sinabung, banjir dan tanah longsor di Kota Manado, banjir Jakarta,
dan banjir di Kudus, Pati, dan Pekalongan Jawa Tengah. Imam
menyebut contoh pembanguna Rusunawa Jatinegara Barat yang
ditargetkan November 2014 ini selesai dibangun. Rusunawa tersebut
menunjang program relokasi penduduk Jakarta dari bantaran sungai ke
hunian yang lebih layak. Pembangunan Rusunawa tersebut meliputi dua
buah menara 16 lantai dengan jumlah 518 unit Sarusun (Satuan Rumah
Susun, red) dengan luas unit 30 m2, untuk menampung 518 KK, jelas
Imam.(Teks : Buchori)
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
-
66
berita utama
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal
Cipta Karya melakukan aksi tanggap darurat untuk korban bencana
yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia; erupsi Gunung
Sinabung Sumatera Utara, banjir di DKI Jakarta, banjir bandang dan
tanah longsor di Manado Sulawesi Utara, serta banjir yang melanda
tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Ditjen Cipta Karyadari Bantu Korban Bencana sampai Upaya Atasi
Banjir
-
7berita utama
Dalam aksinya, Ditjen Cipta Karya berkoordinasi dengan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melibatkan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri serta
Pemda/Muspida setempat.
Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi mengatakan, Bantuan yang
diberikan untuk korban banjir di Jakarta berupa tiga unit Mobil
Tangki Air kapasitas 4.000 liter dan tiga unit Toilet Mobile. Kedua
peralatan tersebut dioperasikan oleh Satgas Tanggap Darurat Bencana
Ditjen Cipta Karya di dua lokasi pengungsian, yaitu di Kantor Sub
Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan STIKES Binawan Kalibata Jakarta
Selatan. Imam menjelaskan bahwa pada Jumat (17/1) lalu, Ditjen
Cipta Karya telah melakukan aksi tanggap darurat di Jakarta Timur
untuk melayani Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Kampung Melayu, dan
Posko Utama GOR Otista dengan total jumlah pengungsi sebanyak 1.643
jiwa. Untuk mengantisipasi kebutuhan para pengungsi, Ditjen Cipta
Karya telah menyiapkan peralatan di Depo Pejompongan, di antaranya
tiga unit Mobil Tangki Air kapasitas 4.000 liter, dua unit Toilet
Mobile, 10 unit Hidran Umum, tiga unit Truck Angkut, satu unit
Pompa Banjir, empat unit Perahu Karet, 10 unit Pengolah Air Cepat
(PAC), dan peralatan pendukung lainnya. Peralatan tersebut siap
untuk dimobilisasi apabila dibutuhkan. Imam kembali menjelaskan
bahwa saat ini Ditjen Cipta Karya bersama Pemerintah Provinsi DKI
sedang menyusun program bersama di bidang permukiman, sekaligus
mendukung upaya menanggulangi banjir jangka panjang. Salah satu
program yang akan dilakukan adalah membangun Rusunawa Jatinegara
Barat. Rusunawa ini rencananya untuk menampung warga yang tinggal
di bantaran sungai Ciliwung dan wilayah lain yang menjadi langganan
banjir. Pembangunan Rusunawa tersebut meliputi 2 (dua) buah menara
16 lantai dengan jumlah 518 unit sarusun dengan luas unit 30 m2,
untuk menampung 518 KK. Rusunawa Jatinegara Barat direncanakan
selesai pada bulan Desember 2014, bahkan kalau bisa dipercepat, dan
saat ini sudah mulai pekerjaan loading test untuk persiapan
pekerjaan pondasi di lapangan yang diperkirakan selesai tanggal 26
Februari 2014 ini. Biaya keseluruhan yang dibutuhkan sesuai kontrak
adalah sebesar Rp.160.242.510.000. Imam mengungkapkan harapannya
agar pembangunan Rusunawa Jatinegara Barat dapat menjadi salah satu
solusi untuk Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir di
Jakarta. Kami harap, Rusun Jatinegara Barat dapat mendukung program
Pemprov DKI dalam merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali
Ciliwung yang selama ini selalu terkena dampak banjir. ungkap
Imam.
Tanggap Darurat di sinabung Berdasarkan informasi yang telah
dihimpun oleh Tim Tanggap Darurat Cipta Karya, jumlah pengungsi
akibat dampak erupsi Gunung Sinabung saat ini mencapai 30.117 jiwa
atau 9.388 KK. Imam menjelaskan, perlu ada upaya antisipasi dan
penyelamatan warga dari dampak letusan Gunung Sinabung untuk jangka
panjang. Bersama dengan BNPB, Ditjen Cipta Karya akan melakukan
relokasi permukiman warga. Kami telah melakukan identifikasi
lokasi, membuat konsep desain hunian tetap (Huntap) dan menyusun
mekanisme relokasi warga yang
terkena dampak erupsi Gunung Sinabung ke tempat yang lebih aman,
jelas Imam. Huntap ini akan dibangun di atas lahan yang disediakan
oleh Pemda Kabupaten Karo dengan luas lahan 25 Ha, yang
diperuntukkan bagi 1.000 Kepala Keluarga (KK). Dalam penanganan
korban bencana Sinabung, Ditjen Cipta Karya telah memberikan
bantuan sama dengan yang dimanfaatkan oleh pengungsi di 42 titik
pengungsian, yaitunya; 82 unit Hidran Umum; 46 unit WC knock down;
23 unit Tenda Hunian Darurat (THD) dan 520 buah jerigen. Seluruh
peralatan tersebut berasal dari Depo Tanjung Morawa, Medan yang
merupakan pusat penyimpanan alat-alat tanggap darurat Cipta Karya
untuk wilayah Sumatra. Hingga hari ini (6/2), stock peralatan
tanggap darurat bencana Cipta Karya di Depo Tanjung Morawa Medan
anatara lain dua unit Mobil Tangki Air (MTA), 90 unit Hidran Umum
(HU), 50 unit WC Knock Down dan satu unit Dump Truck, serta 50
tenda hunian darurat (THD), sedangkan barang/peralatan yang ada di
Kantor dinas PU Kab. Karo adalah, 30 unit HU, 30 Unit WC Knock
Down, 30 Unit Tenda Hunian Darurat (THD). Dalam pemanfaatan bantuan
tersebut, Ditjen Cipta Karya berkoordinasi dengan Dinas PU
Kabupaten Karo yang didukung oleh Satuan Kerja Provinsi di
lingkungan Ditjen Cipta Karya dan
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
-
88
berita utama
Satgas Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya, Sumatera Utara di
beberapa wilayah.
Tanggap Darurat di Manado, sulawesi UtaraDitjen Cipta Karya
melaksanakan tanggap darurat bencana untuk korban banjir bandang
dan tanah longsor di Manado dengan menyediakan peralatan untuk
memenuhi kebutuhan korban bencana berupa 4 unit Mobil Tangki Air
(MTA); satu unit IPA Mobile, 39 unit Hidran Umum; satu unit perahu
karet; 20 unit PAC; dan 600 buah jerigen dengan kapasitas 10 liter.
Dalam laporannya, Imam mengatakan, Cipta Karya telah memberikan
fasilitas air bersih melalui Hidran Umum dan Mobil Tangki Air
(MTA). Hingga saat ini telah dimobilisasi empat unit Mobil Tangki
Air, 34 unit Hidran Umum, satu IPA Mobile dan 61 buah jerigen.
Ditjen Cipta Karya melihat adanya permasalahan yang perlu ditangani
setelah banjir surut, yaitu sampah akibat banjir serta evaluasi
kondisi drainase perkotaan di Manado. Satgas Tanggap Darurat Ditjen
Cipta Karya, selain mensuplai kebutuhan air bersih juga turut
membantu dalam penanganan sampah di Jalan Sudirman, Kelurahan Komo
Luar, Kota Manado. Untuk penanganan sampah di Kota Manado, kami
telah mengerahkan 5 Dump Truck, dua Backhoe Loader dan satu
Excavator, ungkap Imam.
Tanggap Darurat di Jawa TengahPengungsi korban banjir di
Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kota Pekalongan yang berjumlah
sekitar 56.101 jiwa telah memanfaatkan bantuan yang dikoordinasikan
Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal
Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemda dan BPBD
setempat. Di Kabupaten Pati, bantuan diberikan untuk pengungsi di
Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati berupa 1 unit
Mobil Tangki Air (MTA), 19 unit Pengolah Air Cepat (PAC), dan 20
Tenda Hunian Darurat (THD). Di Desa Banjar Rejo Kecamatan Gabus
telah terpasang dan dimanfaatkan 5 unit PAC. Sedangkan di Kecamatan
Juana berupa 10 unit WC Knock Down dan 5 unit THD.Sementara di
Kabupaten Kudus telah dimobilisasi 4 unit Hidran Umum (HU).
Peralatan untuk pengungsi di Kota Pekalongan antara lain berupa 2
unit MTA, 8 unit HU, 10 unit PAC, dan 200 jerigen. Delapan HU
tersebut telah didistribusikan masing-masing 2 unit di Stadion
Keraton dan Pesantren Habib Luthfi; serta masing-masing 1 unit di
Posko PMI, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Klego, dan PDAM Kota
Pekalongan. Untuk mengantisipasi ancaman banjir, Ditjen Cipta Karya
siap mengerahkan peralatan maupun personil Satgas Tanggap Darurat
Bencana yang sudah terlatih. Logistik peralatan yang siap
dikerahkan berupa 120 HU, 2 IPA Mobile, 6 MTA, 335 WC Knock Down,
20 Toilet Mobile, dan 110 THD. Banjir dan tanah longsor yang
melanda tiga kabupaten/kota tersebut disebabkan oleh curah hujan
tinggi yang tidak seimbang dengan kondisi alam. Pantauan satelit
BMKG menunjukkan curah hujan di Pantura saja 285 milimeter per
detik. Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Mineral
Jawa Tengah, Prasetyo Budie Yuwono, penyebab utama banjir adalah
kondisi hutan gundul yang terjadi di sejumlah kawasan dataran
tinggi di Jawa Tengah. Keberadaan hutan gundul itu dinilai tak
mampu menahan air agar meresap ke tanah, sehingga langsung mengalir
ke sungai dan menimbulkan luapan di daerah muara. (Teks : : Tim
Humas cipta karya)
-
99
Tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Direktorat
Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus berbenah sebagai pembawa
bendera permukiman di Indonesia (the Center of Human Settlement
Information). Setidaknya ada tujuh semangat perubahan yang sedang
diusung saat ini.
Berikut adalah tujuh semangat perubahan yang diulas Direktur
Jenderal Cipta Karya, Imam Santoso Ernawi, dalam evaluasi
pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2013 dan persiapan pelaksanaan TA
2014 di Tangerang, akhir Januari 2014 lalu.
Transformasi Nilai Cipta Karya yang Baik. Seluruh aparat Ditjen
Cipta Karya, siapapun termasuk staf, dapat memberi transformasi
nilai yang baik di bidang permukiman kepada seluruh stakeholders
(customer/pemerintah/mitra kita). Tujuannya agar Ditjen Cipta Karya
lebih mengerucut sebagai organisasi yang baik dan dapat mengawal
perwujudan permukiman menjadi lebih baik, seperti yang tertuang
dalam logo Cipta Karya: Untuk Permukiman Layak Huni dan
Berkelanjutan. Perencanaan yang Baik. Modal sebuah Ditjen harus
memiliki planning, programming, dan budgeting yang berkualitas,
dengan dinamikanya masing-masing, yang memuaskan seluruh
direktorat. Mengapa ada yang anggarannya paling tinggi, itu harus
berdasar pada planning, programming, dan budgeting yang baik.
Cipta Karya 2014 Dari Semangat Perubahan Sampai Kinerja
Terukur
Contohnya kegiatan Peningkatan Kualitas SDM, bila dirasa baik
maka harus dialokasikan, jangan sekedar dibicarakan, terang Imam.
Organisasi/Manajemen SDM yang Baik. Dengan perencanaan,
pemrograman, dan penganggaran yang baik akan menjamin organisasi
menjadi lebih baik. Pembagian direktorat
jenderal/direktorat/subdit/seksi memiliki kelebihan dan kekurangan
maisng-masing, namun harus mencari jalan keluar lebih baik.
Peningkatan Kapasitas SDM. Ditjen Cipta Karya mengusung semangat
bekerja sambil belajar. Upaya tersebut harus didukung
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
liputan khusus
-
10
liputan khusus
dengan grand design SDM, via capacity development, keprofesian,
manajemen, mengelola lintas sektoral, kebutuhan kompetensi, dan
hubungan dengan asosiasi profesi. Program peningkatan SDM ini
setidaknya harus dimiliki masing-masing direktorat. Produk yang
Terukur Outcome-nya. Produk dari Pengaturan, Pembinaan, dan
Pengawasan (Turbinwas) harus betul-betul terukur outcomenya di
masing-masing direktorat. Ditjen Cipta Karya boleh puas dengan
capaian output, dimana pencapaian Renstra 2010-2014 disebutkan
sudah summa cum-laude, meski anggarannya juga sebenarnya meningkat
dari rencana semula 50 T. namun kepuasan terhadap ouptput baru step
pertama. Jadi target minimal sudah terpenuhi, tapi paling tidak
kita harus memberi konstribusi merumuskan outcome dengan lebih baik
dan mempercepat produksi SNVT, terang Imam. Step berikutnya adalah
outcome. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) harus memiliki manual
mutu dan tidak dilepas sendiri. Imam menegaskan, jika output dari
target Renstra terlampaui adalah wajar karena anggarannya sudah
jauh melebihi pada saat menyusun rencana target. Transparansi dan
Akuntabilitas. Mengelola informasi (proses dan hasil) dengan
sebaik-baiknya untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran
kita yang besar wajib dipertanggungjawabkan, kalau perlu ekspos
kepada publik
untuk menunjukaan posisi yang lebih baik sebagai organisasi
pemerintah dengan kinerja yang baik, tutur Imam. Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik. Dengan tata kelola yang baik harus mampu
membuat para pegawai bekerja lebih produktif dengan program yang
ada. Jangan sampai kita sendiri tidak happy dalam bekerja, melihat
perbedaan yang sangat mecolok. Penting juga untuk lebih
berhati-hati dalam bekerja dengan menjaga etika, kata Imam. Jika
disepakati Ditjen Cipta Karya sudah cumlaude mengejar ouput Renstra
2010-2014, maka tugas jangka panjang Ditjen Cipta Karya selanjutnya
adalah mengkonsolidasikan outcome melalui capaian kinerja. Outcome
harus dikembalikan ke fungsi. Jangan larut dengan kegiatan, ujar
Imam singkat mengawali evaluasi pelaksanaan TA 2013 maisng-masing
direktorat. Kinerja Direktorat Bina Program menjadi yang pertama
disorot. Dalam tugas dan fungsinya, Dit. Bina Program mencakup
Planning, Programming, dan Budgeting. Di dalamnya ada evaluasi
kinerja dan pengelolaan Data dan Informasi. Dari lima cabang pohon
tersebut, Imam mengharuskan ada kriteria keberhasilannya.
kinerja 2013Kegiatan Ditjen Cipta Karya bernama Program
Pembinaan dan
No. SASARAN STRATEGIS/OUTPUT SAT Target RPJMN 2010-2014
Target Renstra Cipta Karya
Capaian Pencapaian s/d 2013
2010 2011 2012 2013
I PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
A Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat (Pencapaian Target
MDGs)
1. Akses Air Minum
a. SPAM Terfasilitasi PDAM 185 206 87 103 124 98 206
b. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) Regional
Regional - 15 - - 3 6 9
c. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di Kawasan
MBR Kawasan 577 1.392 71 355 331 898 1.655
d. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di IKK IKK
820 953 170 178 192 243 783
e. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di Perdesaan
Desa 4.650 10.239 2.807 1.811 2.312 1.930 8.860
f. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di Kawasan
Khusus Kawasan 153 749 19 65 244 383 711
2. Akses Sanitasi
a. Infrastruktur Air Limbah Kawasan 221 2.038 37 129 630 859
1.655
b. Pembangunan drainase perkotaan Kab/Kota 50 100 25 58 46 56
185
c. Meningkatnya TPA di Kab/Kota Kab/Kota 210 210 62 98 92 73
325
d. Tersedianya prasarana persampahan terpadu 3R Kawasan 250 442
56 74 101 96 327
3. Penanganan Kumuh
a. Infrastruktur Kawasan permukiman perkotaan Kawasan 447 1.292
242 398 245 304 1.189
b. Terbangunnya RUSUNAWA & infrastruktur pendukungnya Twin
Block 270 250 40 70 48 67 225
c. Infrastruktur Kawasan permukiman perdesaan Kawasan 322 1.019
153 203 197 308 861
B Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Masyarakat/PNPM
Perkotaan)
1. Pemberdayaan Masyarakat
a. Pendampingan pemberdayaan sosial P2KP/PNPM)* Kelurahan 21.984
10.950 10.948 10.930 10.925 10.950 10.950
2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan
a. Terlayaninya kws oleh infrastruktur pendukung kegiatan
ekonomi & sosial (RISE)**
Kecamatan 185 237 237 237 237 237 237
b. Terbangunnya prasarana & sarana lingkungan permukiman
perdesaan (PPIP+RIS PNPM)
Desa 8.803 26.994 3.900 5.862 5.592 16.503 31.857
C Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan
Penataan Lingkungan
1. Tertib Bangunan Gedung
a. Peraturan Penataan Bangunan & Lingkungan NSPK 37 152 12 8
43 62 125
b. Bangunan gedung dan fasilitasnya Kab/Kota 337 474 44 134 44
155 377
2. Penataan Lingkungan
a. Sarana dan prasarana lingkungan permukiman Kawasan 1.228
1.589 137 322 411 470 1.277
-
11
liputan khusus
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
Pengembangan Infrastruktur Permukiman terbagi dalam tiga besar
sasaran strategis. Pertama, meningkatkan pelayanan dasar masyarakat
(pencapaian target MDGs). Kedua, penanggulangan kemiskinan
(pemberdayaan masyarakat/PNPM Perkotaan dan Perdesaan). Ketiga,
meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan
lingkungan. Pada sasaran pelayanan dasar masyarakat terdapat
pelayanan terhadap akses air minum, akses sanitasi dan penanganan
kumuh. Dari rentang waktu TA 2010-2013, performa terbaik akses air
minum dicapai pada TA 2011, selanjutnya menurun pada TA 2012 dan
kembali melonjak pada TA 2013. Lonjakan capaian TA 2013, selain
banyaknya program aspirasi dan optimalisasi, juga mendapatkan
penambahan dari program kompensasi BBM berupa Program Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM).
Capaian hingga 2013 ada tambahan sekitar 9,4 juta jiwa. Artinya
hingga 2013 ada tambahan akses air minum aman sekitar 61,83%. Dari
sisi Renstra sudah magna cumlaude. Ukuran keberhasilan dari capaian
layanan air minum. Ada gap 10%, dikejar selama tiga tahun
2013-2015, kata Direktur Pengembangan Air Minum, Danny
Sutjiono. Capaian air minum pada 2013 sebesar 3,78% terhadap
total penduduk Indonesia atau setara dengan 9,4 juta Sambungan
Rumah (SR) terbesar didapatkan dari program SPAM di kawasan MBR,
yakni 702.847 SR atau 3,5 juta jiwa. Selanjutnya berturut-turut
hingga yang terkecil yaitu Dana Alokasi Khusus sebesar 239.920 SR
(1.2 juta jiwa), program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (Pamsimas) sebanyak 110.400 SR (552 ribu jiwa), SPAM
perdesaan 94.920 SR (474 ribu jiwa). Sementara dari program water
hibah USAID dan AusAID tahap II didapatkan 106.490 SR (532.550
jiwa), SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) 2,3 juta jiwa, Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) termasuk business to business (B to B)
menghasilkan 70 ribu SR (350 ribu jiwa), dan dari kerjasama
mulitpihak melalui Corporate Social Responsibility (CSR) telah
mengalirkan air minum ke 684 SR (3.420 jiwa). Danny juga memaparkan
rencana capaian di TA 2014, yaitu peningkatan sebanyak 7,85 juta SR
atau setara dengan cakupan pelayanan 3,12%. Dengan capaian pada
2014 nanti dapat mencapai total cakupan 64,95%. (Teks :
Buchori)
evaluasi kinerja pada output-output prioritas Pencapaian Ta
20131. SPAM IKK target 243 IKK tetapi dalam pelaksanaan tahun
ini
ada tambahan melalui Program P4-IP (40 IKK) dan Directive
Presiden (5 IKK) sehingga total 298 IKK, apabila pelaksanaan
selesai, maka capaian akan melebih rencana TA. 2013.
2. SPAM Perdesaan target 1.687 desa, tercapai 1.930 desa terdiri
dari SPAM Perdesaan Rawan Air/Terpencil, PAMSIMAS, Kebijakan pro
rakyat (PDT dan ESDM) dan penambahan target capaian pada Program
P4-IP.
3. Infrastruktur Air Limbah target 837 kawasan, pencapaian 859
kawasan (102,63%).
4. Pembangunan Drainase Perkotaan, target 55 Kab/Kota, tercapai
56 Kab/Kota (101,82%).
5. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah target 74
Kab/Kota tercapai 73 Kab/Kota (98,65%), hal ini disebabkan karena
adanya penghematan anggaran.
6. P2KP/PNPM target 10.950 kelurahan, tercapai 11.073 kelurahan
(101,12%), karena adanya penambahan target capaian pada Program
P4-IP.
7. PPIP (PPIP + RIS PNPM) target 6.640 desa, tercapai 16.503
desa (248,54%), karena ada penambahan target capaian pada Program
P4-IP.
8. Rusunawa, target 67 TB, terealisasi 67 TB (100%). 9. Sarana
dan Prasarana Lingkungan target 403 kawasan,
tercapai 407 kawasan (100,99%).
sandingan capaian kinerja 2010 2013, terhadap RPJMn dan Target
Renstra (2010 2014)1. Output-output yang sudah memenuhi target
RPJMN (2010
2014) a. SPAM Terfasilitasi (realisasi 206 PDAM dari 185 PDAM)
b. SPAM MBR (realisasi 1.655 kws dari 577 kws) C. SPAM Perdesaan
(realisasi 8.860 desa dari 4.650 desa) c. Infrastruktur Drainase
Perkotaan (realisasi 185 Kab/Kota dari 50 Kab/Kota) d.
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (realisasi 325
Kab/Kota dari 210 Kab/Kota)
d. RISE (realisasi 237 Kecamatan dari 185 Kecamatan) f. PPIP +
RIS PNPM (realisasi 31.857 Desa dari 8.803 Desa)2. Output-output
yang sudah memenuhi Target Renstra (2010
2014) : a. SPAM Terfasilitasi (realisasi 206 PDAM dari 206 PDAM)
b. SPAM MBR (realisasi 1.655 kws dari 1.392 kws) c. Infrastruktur
Drainase Perkotaan (realisasi 185 Kab/Kota dari 100 Kab/Kota) d.
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (realisasi 325
Kab/Kota dari 210 Kab/Kota) d. RISE (realisasi 237 Kecamatan dari
237 Kecamatan) f. PPIP + RIS PNPM (realisasi 31.857 Desa dari
26.994 Desa)3. Output-output yang belum mememuhi target RPJMN
(2010-
2014) a. SPAM Regional (realisasi 9 regional target RPJMN tidak
disebutkan) b. SPAM IKK (realisasi 783 IKK dari 820 IKK) c.
RUSUNAWA (realisasi 225 TB dari 270 TB) d. P2KP (realisasi 10.950
kelurahan dengan lokasi tidak berulang) dari 21.984 kelurahan
lokasi berulang4. Output-output yang belum mememuhi Target Renstra
(2010
2014) a. SPAM Regional (realisasi 9 regional dari 15 regional)
b. SPAM IKK (realisasi 783 IKK dari 953 IKK) c. SPAM Perdesaan
(realisasi 8.860 desa dari 10.239 desa) c. SPAM Kawasan Khusus
(realisasi 711 kws dari 749 kws.) d. Infrastruktur Air Limbah
(1.655 kws dari 2.038 kws.) e. Infrastruktur tempat pengolahan
sampah terpadu/3R (realisasi 327 kws dari 442 kws.) f.
Infrastruktur kawasan Permukiman Perkotaan (realisasi 1.189 kws
dari 1.292 kws.) g. RUSUNAWA (realisasi 225 TB dari 250 TB) h.
Infrastruktur kawasan Permukiman Perdesaan (realisasi 861 kws dari
1.019 kws.) i. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya (realisasi 377
kab./ kota dari 474 kab./kota) j. Sarana dan Prasarana Lingkungan (
realisasi 1.277 kws dari 1.589 kws.)
-
12
liputan khusus
M. Maliki Moersid (Direktur Pengembangan Permukiman):
Tantangan kami di 2014 adalah perluasan capaian penanganan
kawasan kumuh di perkotaan. Sejak 2010-2013, kami sudah
menghasilkan sumber data eksisting permukiman kumuh yang mencatat
masih ada 520.790 Ha luasan kumuh di Indonesia. Sementara baru
54.076 Ha luas kawasan kumuh yang sudah tertangani hingga 2013.
Data tersebut masih terus kami mutakhirkan.
Djoko Mursito (Direktur Pengembangan Penyehatan lingkungan
Permukiman):
Selain terus berupaya mencapai target MDGs 2015 sebesar 62.41% -
dimana pada 2012 sesuai data BPS capaian MDGs untuk Air Limbah
sebesar 57.35% - kami juga memiliki isu strategis 2014 lainnya
seperti Program Penanganan Sampah Regional Mamminasata, Program
Penanganan Banjir DKI JUFMP/JEDI, dan Sewerage DKI Zona I dalam
rangka peningkatan pelayanan air limbah untuk masyarakat DKI
Jakarta.
Tamin M. Zakaria amin (ketua Badan Pendukung Pengembangan sistem
Penyediaan air Minum/BPPsPaM):
BPPSPAM telah mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
(SMM) ISO 9001:2008. Ini akan mendorong kinerja kami di 2014, yaitu
penyehatan PDAM, Restrukturisasi Utang PDAM, pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) dan Business to Business (B to B).
penyehatan PDAM menghadapi tantangan berat, yaitu kuatnya pengaruh
eksternal dan lemahnya daya dukung internal di PDAM.
Danny sutjiono (Direktur Pengembangan air Minum):
Dit. PAM diamanahi anggaran 2014 sekitar Rp5,79 triliun. Kami
akan prioritaskan berdasarkan lokasi dan program. Lokasi prioritas
adalah Kawasan Staregis Kabupaten/Kota (KSK) yang direkomendasikan
di RTRW dan dijadikan keterpaduan infrastruktur Cipta Karya. Selain
itu dalam rangka pemenuhan SPM, lokasinya adalah kabupaten/kota
yang belum memenuhi sasaran MDGs.
antonius Budiono (Direktur Bina Program):
Kami sudah mulai menyusun planning yang ukurannya adalah
keterpaduan. Kemudian dituangkan dalam proses programming yang
mulai mensinkronkan program internal Cipta Karya dan pengembangan
wilayah berbasis ke-PU-an.
adjar Prajudi (Direktur Penataan Bangunan dan lingkungan):
Untuk mendukung kebijakan keterpaduan di Kawasan Strategis
Nasional, pada 2014 kami akan memfasilitasi percepatan Perda
Bangunan Gedung (BG) pada 139 kabupaten/kota. Sampai saat ini
sebanyak 195 kabupaten/kota sudah memiliki Perda BG. Sisanya yang
akan kami fasilitasi masih berwujud Ranperda BG ada 107
kabupaten/kota dan sama sekali belum ada Ranperda BG ada 32
kabupaten/kota.
Kata MerekaDadan krisnandar (sekretaris Ditjen cipta karya):
Dalam rangka memberikan support management Direktorat Jenderal
Cipta Karya, kami memberikan input pada 2014. Selain melalui
pembinaan SDM, keuangan, pranata (peraturan perundangan),
pengelolaan asset, dan tata laksana umum lainnya, kami juga
mengemban prioritas lain seperti penyelenggaraan Hari Habitat Dunia
2014, penyiapan Workshop pendahuluan rapat pertemuan Asia Pasifik
2015, serta infrastruktur tanggap darurat bencana.
-
13Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
info baru
Setelah mendapatkan pasokan air minum kapasitas 300 liter/detik
dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanu, satu tahun
lagi kawasan strategis Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan
Tabanan) akan mendapatkan tambahan 300 liter/detik dengan mulai
dibangunnya SPAM Penet.
Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
(MP3EI), Bali-Nusa Tenggara, Kawasan Bali Selatan yang lebih
dikenal dengan Kawasan Sarbagita termasuk dalam koridor ekonomi
sebagai pintu gerbang pariwisata nasional
dan pendukung pangan nasional. Selain itu, kawasan Sarbagita
juga sering dijadikan tempat penyelenggaraan event-event besar
berskala internasional. Event internasional terakhir adalah sebagai
tuan rumah Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) 2013 yang
diselenggarakan di kawasan Sarbagita. Satu masalah mendasar untuk
mendukung pariwisata Bali adalah pemenuhan kebutuhan air minum.
Yang satu ini mutlak harus dijamin dan didukung oleh semua pihak
terkait, mengingat strategisnya wilayah Sarbagita ini. Saat ini,
masalah keterbatasan sumber air baku di Kawasan Sarbagita
menyebabkan kapasitas
SPAM Petanu dan SPAM Penet Tutupi Defisit Air Bali Selatan
-
14
info baruFo
to :
Pusk
om
produksi penyediaan air minum mengalami defisit yang signifikan.
Atas dasar itu, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat
Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air
menggunakan skema regionalisasi dalam penyediaan air minum.
Harapannya, masing-masing kabupaten dan kota sebagai daerah
administrasi otonom dapat bekerja sama di bawah koordinasi
Pemerintah Provinsi Bali untuk melayani kebutuhan air minum bagi
masyarakat dan industri pariwisata di Kawasan Sarbagita. Kerjasama
ini diawali dengan pembangunan SPAM Regional Petanu yang diharapkan
dapat mengurangi tekanan defisit terhadap kebutuhan tambahan
kapasitas. Namun ke depannya, defisit kapasitas yang masih ada
tetap harus kita kejar dan karenanya upaya-upaya yang lebih keras
dan lebih serius harus kita lakukan dengan konsisten. Untuk
mendukung upaya tersebut, saat ini juga telah siap diresmikan
prasarana air baku dari Tukad Penet yang mampu menambah kapasitas
pelayanan air minum sebesar 300 L/dt untuk wilayah Sarbagita.
Dengan SPAM Regional Petanu, selain meningkatkan kapasitas produksi
air minum sebesar 300 liter/detik, bagi masyarakat pelanggan air
minum yang sudah ada saat ini diharapkan dapat menerima pelayanan
air minum yang lebih baik dengan kualitas air minum, kuantitas air
yang memadai, dan kontinuitas pelayanan selama 24 jam. Pembangunan
SPAM Petanu ini sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan air minum
bagi hotel-hotel untuk
mendukung pariwisata di kawasan terpadat di Bali ini, ujar
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S.
Ernawi, kepada Presiden SBY, 20 Januari 2014 lalu di Sanur,
Denpasar. Pembangunan SPAM Petanu ini didukung oleh Bendung Karet
Tukad Petanu yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan air tanah
oleh hotel-hotel di kawasan Denpasar dan Badung tersebut untuk
mencegah intrusi air laut dan penurunan muka tanah. Keberhasilan
pelaksanaan pembangunan SPAM Petanu merupakan upaya bersama
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun
tingkat Kabupaten di Provinsi Bali yang telah berinisiatif dan
bekerja keras untuk dapat mensinergikan pengembangan SPAM di
Kawasan Bali Selatan khususnya di Kota Denpasar, Kabupaten Badung
dan Kabupaten Gianyar.
Terobosan sPaMDua tahun lalu, sinergi program air antara Ditjen
Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya bertemu pada satu titik positif.
Keduanya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Gubernur
Bali, Walikota Denpasar, Bupati Badung, dan Bupati Gianyar pada
tanggal 11 November 2011 di Kota Denpasar sebagai langkah awal
untuk menyiapkan pembangunan SPAM Petanu. MoU tersebut menunjukkan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama merasa bertanggung
jawab dan dengan penuh inisiatif berupaya melakukan percepatan
pembangunan
-
15Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
info baru
dan pengelolaan pelayanan sistem penyediaan air minum Petanu
untuk Kawasan Sarbagita sesuai yang diamanatkan dalam UU No 7 Tahun
2004 dan PP No 16 Tahun 2005. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko
Kirmanto, sangat mengapresiasi upaya terobosan dalam mengembangkan
SPAM Regional Petanu yang kemudian dilanjutkan dengan SPAM Penet
ini. Koordinasi yang sangat baik dan kerja keras semua pihak
terkait mampu dilakukan sehingga Pembangunan SPAM Regional Petanu
dan Penet dapat terwujud. Djoko mengharapkan ke depannya agar kerja
sama ini terus dapat dilakukan dengan baik oleh semua pihak, mulai
dari program, pendanaan, pelaksanaan pembangunannya hingga
pengoperasian dan pemeliharaannya. Tujuannya memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat Bali, khususnya di Kawasan Sarbagita. Tidak
kalah pentingnya, kata Djoko, SPAM Petanu dan Penet dapat menjadi
contoh dan meningkatkan motivasi bagi daerah-daerah lainnya dalam
mengembangkan pelayanan air minum secara regional untuk mengatasi
keterbatasan sumber daya air baku serta mengatasi keterbatasan
pendanaan pembangunan dari pemerintah kabupaten dan kota. Saya
sangat mendorong skema pengembangan SPAM Regional dapat diterapkan
juga di daerah-daerah lain untuk mengatasi ketersediaan air baku
yang tidak merata antar wilayah administrasi. Dengan demikian
pelayanan air minum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa
dibatasi wilayah administratif melalui peran aktif dari Pemerintah
Provinsi, imbuh Djoko Kirmanto. Di hadapan Presiden SBY, Djoko
Kirmanto menargetkan pembangunan SPAM Penet rampung pada tahun 2014
ini. SPAM berkapasitas 300 liter per detik tersebut nantinya akan
memenuhi
kebutuhan air minum untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Rampungnya SPAM Penet akan melengkapi fungsi SPAM Petanu yang telah
selesai terlebih dahulu pada 2013, kata Djoko Kirmanto. Dijelaskan,
konsumsi air minum di Kawasan Bali Selatan atau Denpasar, Badung,
Gianyar, Tabanan, Klungkung (Sarbagita) pada 2005 telah mencapai 76
persen dari total konsumsi air di Bali. Bahkan sejak 2010,
kebutuhan pelayanan air minum untuk Sarbagita sudah defisit.
Kawasan Bali Selatan, sebagai salah satu destinasi wisata andalan,
kebutuhan air minumnya terus meningkat. Berdasarkan kajian kami,
jika tidak dilakukan pembangunan SPAM baru, kawasan ini akan
defisit air minum 600 liter per detik pada 2015, sebut Djoko
Kirmanto. Djoko Kirmanto menjelaskan Kementerian PU meresponnya
dengan membangun SPAM Petanu untuk menyuplai masing-masing Denpasar
(150 liter per detik), Badung (100 liter per detik) dan Gianyar (50
liter per detik). Sedangkan SPAM Penet yang tengah konstruksi
nantinya dimanfaatkan untuk Denpasar dan Badung masing-masing
sebesar 150 liter per detik. Imam S. Ernawi menyebutkan,
pengembangan air minum adalah tanggung jawab bersama baik
Pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu, konstruksi SPAM
Petanu dilakukan dengan dana bersama dengan total nilai Rp344,3
miliar. Nilai tersebut berasal dari dana Kementerian PU Rp97,5
miliar, APBD Provinsi Bali Rp120,8 miliar serta APBD Badung,
Gianyar dan Denpasar bersama PDAM terkait Rp126 miliar. SPAM Penet
dikerjakan dengan dana patungan Kementerian PU Rp131,3 miliar APBD
provinsi Rp67,5 miliar serta APBD Badung, Denpasar bersama PDAM
sebesar Rp126 miliar. Untuk itu, Imam memberikan apresiasi kepada
Gubernur Bali serta Bupati Badung, Bupati Gianyar dan Walikota
Denpasar yang telah menunjukkan komitmen dan melakukan upaya
sinergis untuk mewujudkan pengembangan SPAM di kawasannya. Upaya
pemenuhan air minum di Bali Selatan tidak berhenti hanya dengan
telah terbangunnya kedua SPAM itu. Selanjutnya Kementerian PU
bersiap untuk pengerjaan SPAM Ayung dengan kapasitas 1.800 liter
per detik dan SPAM Unda dengan 1.000 liter per detik. Keduanya baru
akan mulai dibangun pada 2016-2025.(Teks : Buchori)
-
16
info baruFo
to :
Dod
o
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan mengawali
kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mojokerto dengan meninjau Museum
Majapahit di Trowulan. Selanjutnya Presiden menghadiri Haul
(peringatan 4 tahun) wafatnya Gus Dur di kompleks pemakaman
Presiden ke-4 RI ini di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.
Museum Majapahit adalah salah satu museum arkeologi yang
menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi penting di
Indonesia yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Mari
kita abadikan kebesaran Majapahit yang
gemilang di cagar budaya ini, semoga Indonesia makin jaya dan
gemilang, pesan SBY sebelum meninggalkan museum. Presiden beserta
rombongan yang terdiri dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu Jilid II juga menghadiri peringatan 4 tahun wafatnya
Presiden Abdurrahman Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
Pondok Pesantren Tebuireng merupakan salah satu pesantren terbesar
di Jawa Timur, yang didirikan oleh KH. Hasyim Asyarie, kakek dari
KH. Abdurrahman Wahid presiden RI ke-4 pada tahun 1899. Keberadaan
Pondok Pesantren Tebuireng semakin mendapat perhatian dari
masyarakat luas dan pemerintah ketika pada akhir 2009 menjadi
tempat peristirahatan terakhir Presiden Gus Dur.
Kunker Presiden ke Mojokerto dan JombangMenikmati Kenyamanandi
Area Makam Gus Dur
-
17
info baru
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
Perhatian pemerintah diwujudkan dalam bentuk bantuan pembangunan
beberapa sarana pondok yaitu tempat wudhu, aula, kantin, pompa
diesel, taman, pagar belakang, dinding glass block, paving halaman,
dan pagar ramp yang dilaksanakan pada tahun 2011-2013. Tujuan dari
pembangunan sarana fisik pada komplek pondok ini adalah untuk
meningkatkan kenyamanan para penghuni pondok serta pengunjung dalam
berziarah ke makam Presiden RI ke4. Terkait hal itu, Ditjen Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum juga merevitalisasi kawasan makam
Almarhum Mantan Presiden RI ke 4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur
yang terletak di Jombang mulai pada tahun 2011. Revitalisasi makam
Gus Dur ini masuk kedalam target strategis Penataan Bangunan dan
Lingkungan (PBL) kegiatan Ditjen Cipta Karya. Total anggaran untuk
program PBL strategis 2011 mencapai Rp 177 M. Revitalisasi kawasan
Makam Gus Dur meliputi penataan kawasan di sekitar makam seperti
pembangunan taman, akses jalan dan sebagainya. Makam Gus Dur akan
menjadi kawasan wisata religi. Penataan Kawasan makam Presiden RI
keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dibangun Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada TA 2011
bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang telah
siap diresmikan. Penataan kawasan tempat ziarah di lingkungan
Pondok Pesanteren (PP) Tebu Ireng, Jombang. Para peziarah yang tiap
harinya mencapai 3.000-5.000 orang ini sudah dapat
menikmati fasilitas yang tertata rapi. Para santri pun sudah
bisa menempati asrama baru yang lebih bersih. Penataan makam
Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dibangun
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada TA
2011 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang
diresmikan oleh Menko Kesra Agung Laksono di Tebu Ireng.Turut
mendampingi dalam peresmian tersebut mantan Dirjen Cipta Karya Budi
Yuwono, mantan Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono,
Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno serta Pengasuh Pesantren Tebu
Ireng K.H Sholahuddin Wahid (Gus Sholah). Dalam sambutannya, Agung
Laksono menjelaskan, peresmian tersebut hanya tahap awal, yakni
meliputi bangunan untuk tempat dzikir peziarah, asrama, serta
dapur. Sedangkan untuk tempat parkir dan museum akan diresmikan
pada tahap selanjutnya. Karena memang pembangunan area makam Gus
Dur ini dilakukan secara bertahap, kata Agung. Sementara itu,
mantan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, penataan kawasan
makam Gus Dur merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden.
Dimana perlu adanya fasilitas di komplek makam Gus Dur dan
lingkungan pesantren ditata dengan membangun gedung asrama dan
penataan area ziarah bagi pengunjung. Jalan lingkungan dibuat
sedemikian rupa agar dapat menghubungkan simpul-simpul pusat
kegiatan sosial dan budaya dengan konstruksi beton. Sedangkan area
parkir dirancang untuk memisahkan antara kegiatan pondok dan lalu
lintas peziarah. Mewakili keluarga, Gus Sholah mengucapkan terima
kasih kepada pemerintah yang telah melakukan pembangunan makam
kakaknya itu. Menurut Gus Sholah, semua itu berawal dari jumlah
peziarah yang terus meningkat dari hari ke hari. Jika hari biasa,
jumlah peziarah sekitar 2 ribu orang. Sedangkan pada hari libur,
jumlah peziarah mencapai 7 sampai 8 ribu orang. Gus Sholah kemudian
melaporkan kondisi tersebut ke presiden SBY (Susilo Bambang
Yudhoyono), tepatnya pada Maret 2010. Alhamdulillah oleh Bapak
Presiden langsung ditindaklanjuti. Saya juga ucapkan terima kasih
kepada Kementerian Perkerjaan Umum yang telah merencanakan dan
membangun fasilitas ini, kata Gus Solah. (Teks : ari
Iswanti/sumber: Humas cipta karya)
-
18
info baru
Pemerintah Indonesia menegosiasikan bantuan Asian Development
Bank (ADB) untuk membangun 5 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
di 5 kota.
Negosiasi dilakukan pada beberapa waktu lalu, untuk program
Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP)
antara Pemerintah Indonesia dan ADB. Lima kota yang mendapatkan
bantuan diantaranya Cimahi, Palembang, Makassar,
Jambi dan Pekanbaru. Jangka waktu kegiatan ini 7 tahun, dari
2014-2020. Tim Negosiasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh
Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan yang didampingi oleh Direktur Permukiman dan
Perumahan BAPPENAS serta Direktur Bina Program Direktorat Jenderal
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan MSMIP merupakan
program yang bertujuan untuk mendorong investasi di sektor
sanitasi, khususnya air limbah dengan membangun IPAL, ungkap
Direktur Bina Program Antonius Budiono. Antonius Budiono
menjelaskan Pembangunan IPAL di 5 kota tersebut akan memberikan
manfaat langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Diperkirakan 70.373 rumah tangga di perkotaan (312.000 jiwa) dan
12.780 bangunan komersial akan menerima manfaat ini. Selain itu
program ini juga menyentuh 10%-28% masyarakat miskin di setiap
kota.
nUssP Tahap IIKementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat
Jenderal Cipta Karya terus berupaya untuk mewujudkan lingkungan
ADB Bantu Bangun IPALdi Lima Kota dan NUSSP Fase 2
permukiman yang sehat, layak huni dan berkelanjutan. Salah
satunya melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector
Project (NUSSP) -Phase II yang dibiayai melalui pinjaman Asian
Development Bank (ADB) yang menyasar 20 kabupaten/kota dalam 4
tahun mendatang. Untuk merealisasikan rencana itu, di Asian
Development Bank Indonesia Resident Mission dilaksanakan negosiasi
untuk program NUSSP Fase 2 antara Pemerintah Indonesia dan Asian
Development Bank. Tim negosiasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh
Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan Ayu Sukorini dan didampingi oleh Direktur
Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo, Direktur Bina
Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono, dan Direktur
Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Maliki Moersid. Menurut
Antonius Budiono, kegiatan NUSSP Fase 2 merupakan program yang
bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan sehat, layak dan
berkelanjutan melalui sistem perencanaan yang terpadu serta
meningkatkan kapasitas infrastuktur perumahan dan permukiman di 20
Kota/Kabupaten di Indonesia. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini
adalah 4 tahun yaitu Tahun 2014 2018. Direncanakan, pembangunan
lingkungan permukiman sehat dan layak ini akan meliputi 20
kabupaten/kota dan mencakup luasan kawasan kumuh sebesar 3.000 Ha
(300 Kelurahan) yang memberikan manfaat kepada 55.000 Kepala
Keluarga miskin serta membangun 845 unit rumah tipe 27/90. Selain
itu kegiatan ini juga akan membangun kawasan pemukiman baru di 5
lokasi NSD (New Site Development). Kegiatan NUSSP Fase 2 akan
menelan biaya sebesar USD 74,4 Juta. Jangka waktu pengembalian
pinjaman ini adalah 20 tahun.(Teks: ari Iswanti)
-
19
info baru
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Urban
Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) untuk tahun ini resmi
dimulai untuk 432 lokasi dengan nilai Rp151,2 miliar. Pelaksanaan
program yang mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri ditandai dengan Kick off Meeting di Jakarta pada 22
Januari 2014.
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Djoko Mursito saat membuka
pertemuan tersebut menyatakan, USRI Tahun 2014 akan dikerjakan pada
34 kabupaten/kota di 5 provinsi yang telah memiliki
Strategi Sanitasi Kota (SSK). Acara ini dilaksanakan dalam
rangka persiapan pelaksanaan program SPBM-USRI Tahun 2014,
khususnya dalam kesiapan lokasi
SPBM USRI 2014Resmi Dimulai di 34 Kabupaten/Kota
serta promosi hygiene dari kabupaten/kota penerima manfaat,
serta pemenuhan komitmen Pemerintah Daerah terhadap program
tersebut, ungkap Djoko Mursito. Turut hadir sebagai narasumber
perwakilan dari Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK, Sarjono,
perwakilan Dit. Anggaran I Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan,
perwakilan Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari Asian Development Bank
(ADB).
-
20
info baru
Lebih lanjut dijelaskan Djoko Mursito, komponen program USRI
merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan
sanitasi masyarakat dengan cara memberikan Bantuan langsung
Masyarakat (BLM) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR). Program ini didanai dari pinjaman Asian Development Bank
(ADB). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi
dan perilaku higienis sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk
mencapai (Millenium Development Goals) MDGs melalui pelayanan
sanitasi berbasis masyarakat, tambah Djoko. Melalui proses
pemberdayaan yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas dan
pemberian dana BLM sebagai dana stimulan Pemerintah Pusat kepada
masyarakat calon penerima manfaat, diharapkan akan mendorong
masyarakat untuk dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan dan
potensi masyarakat dalam menangani persoalan sanitasi.
Kabupaten/kota calon penerima manfaat merupakan kabupaten/kota yang
memiliki lokasi kelurahan yang telah menerima dana BLM sebanyak
minimal satu kali siklus dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri
Perkotaan. Persiapan pelaksanaan SPBM-USRI sangat membutuhkan
dukungan, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah
kabupaten/kota, khususnya mengenai komitmen pemerintah
kabupaten/kota dalam mengalokasikan Biaya Operasional Proyek (BOP)
sebesar minimal satu persen dari total dana BLM di provinsi dan
minimal sebesar 5 persen dari total dana BLM di Kab/Kota, sehingga
dapat memperkuat efektifitas pelaksanaannya bagi masyarakat di
wilayah masing-masing. Selain itu, Direktur Pengembangan PLP
berpesan untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan terjalinnya
sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam
menjaga kesinambungan program ini di masa yang akan datang.
Rekrutmen TFlSeiring dengan dimulainya SPBM USRI, lima provinsi
yang terdapat kabupaten/kota penerima mengkoordinasikan perekrutan
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kegiatan ini. Rekrutmen yang
kompetitif bertujuan untuk menhjaring para TFL yang berkualitas dan
berkompeten untuk dapat turun membantu dan memfasilitasi masyarakat
dalam kegiatan USRI di kabupaten/kota. Salah satunya diselenggarakn
oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
(PPLP) Provinsi Jawa Tengah. Di Ruang Rapat Besar Kantor Satker
PPLP, sebanyak 153 peserta mengikuti ujian tertulis tahap kedua
dari proses rekrutmen TFL USRI. Dalam tahap ini diambil 75 peserta
yang akan mengikuti proses wawancara. Provinsi Jawa Tengah
membutuhkan sekitar 237 TFL yang akan ditugaskan di 18
kabupaten/kota, diantaranya di Kabupaten Cilacap, Purbalingga,
Banyumas, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Blora,
Rembang, Kudus, Jepara, Brebes dan juga Kota Semarang. Tim Province
Project Implementation Unit (PPIU) memberikan kesempatan juga
kepada TFL yang tahun sebelumnya sudah mempunyai pengalaman
melaksanakan kegiatan SPBM USRI pada TA 2013 untuk dapat melamar
lagi menjadi TFL tahun anggaran 2014 dengan hanya mengikuti proses
wawancara melalui metode FGD yang disetujui oleh PPIU dan CPMU.
Diharapkan rekruitmen ini dapat menyaring calon TFL yang
berkualitas dan berkompeten untuk dapat turun membantu dan
memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan USRI di kabupaten/kota di
Jawa Tengah, ujar Susanti Kepala Seksi Manajemen Pengawasan dan
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Permukiman dari Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Program SPBM
menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat
secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari
pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program
sampai dengan upaya keberlanjutan khususnya peningkatan kualitas
prasarana dan sarana sanitasi berbasis masyarakat. Hal tersebut
diungkapkan Suharsono Adi Broto, Tim Provincial Project
Implementation Unit (PPIU) saat mewakili Kepala Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah membuka workshop Penguatan
Pelaku Program SPBM USRI TA 2014, beberapa waktu lalu. Bertempat di
ruang rapat Gedung Diklat LPMP Provinsi Jawa Tengah. Acara ini
memberikan pembekalan kepada para pelaku Program SPBM USRI TA 2014,
setelah sebelumnya dilakukan perekrutan TFL SPBM USRI TA 2014.
Turut hadir dalam acara tersebut Central Project Implementation
Unit (CPMU), Tim (PPIU), Tim Regional Project Management Consultan
(RPMC), Distric Consultan Team (DCT) dan Distric Project
Implementation Unit (DPIU) dari 18 Kabupaten/Kota, serta seluruh
Tim Fasilitator Lapangan (TFL) 18 Kabupaten/Kota penerima SPBM USRI
TA 2014. Acara Workshop ini diikuti oleh 237 peserta yang merupakan
hasil seleksi TFL untuk 18 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,
sebagian besar adalah TFL lama, dimana jumlah TFL perempuan
sebanyak 91 orang (38,40%) dan laki-laki sebanyak 146 orang
(61,60%). Menurut Suharsono, workshop ini merupakan awal dari
kegiatan SPBM-USRI tahun 2014. Sesuai dengan master schedule SPBM
USRI 2014 bulan Februari 2014 sudah ada penetapan lokasi kelurahan
sasaran dari bupati atau walikota setempat dan selanjutnya akan
diadakan pelatihan TFL yang menurut rencana dijadwalkan dua
gelombang yaitu di Semarang dan Surakarta.(Teks: Buchori/Marsya
Paramitha)
-
21
info baru
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
Dengan diserahkannya ke-44 rusun itu, aset tersebut nantinya
menjadi milik Pemerintah kabupaten/kota untuk memudahkan
pemeliharaan dan pengelolaannya.Hal tersebut dikemukakan Dirjen
Cipta Karya Imam S
Ernawi usai penandatanganan hibah Rusunawa didampingi
Direktur
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghibahkan 44 twin block (TB)
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) senilai Rp 540,3 miliar
kepada 21 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut terdapat 4.341 unit
Rusunawa yang dihibahkan pada tahap V, VII dan XII. Satu twin block
bisa menampung rata-rata 98 unit rumah di bawah tipe 21 dan tipe
24.
PU Serahkan Pengelolaan Rusunawa Kepada 21 Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Permukiman, Muhammad Maliki Moersid, dan Kepala
Pusat PBMN, Alex A. Chalik, 21 Januari 2014 di Jakarta. Menurut
Imam, 44 TB Rusunawa yang dihibahkan tersebut tersebar di 10
provinsi. Yakni, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau.
Provinsi Bangka Belitung Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan. Di
Provinsi Sumatera Utara terdapat 2 twin block di kecamatan Medan
Labuan di Kota Medan senilai Rp 18,46 miliar dan 1 twin block di
Kecamatan Sei Tualang di Kota Tanjung Balai senilai Rp 14,38
miliar. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 4 twin block di
Kecamatan Batu Aji di Kota Batam senilai Rp 52,6 miliar. Di
Provinsi Bangka Belitung terdapat 2 twin block di Kecamatan
Pangkalbalam di Kota Pangkal Pinang senilai Rp 27,66 miliar. Di
Provinsi Banten terdapat 4 twin block di Kota Tangerang senilai Rp
50,8 miliar dan 1 twin block di Kabupaten Serang senilai Rp 10,2
miliar. Di Provinsi Jawa Barat terdapat twin block di Kota Bandung
senilai Rp 12,1 miliar; 3 twin block di Kabupaten Bandung senilai
Rp39,51 miliar dan 6 twin block di Kota Cimahi senilai Rp 71,76
miliar. Di Jawa Tengah terdapat 1 twin block di Kota Semarang
senilai Rp 7,9 miliar; 3 twin block di Kabupaten Jepara senilai Rp
35,9 miliar; 2 twin
-
22
info baru
block di Kota Surakarta senilai Rp 24,35 miliar dan 2 twin block
di Kota Salatiga senilai Rp 24,57 miliar. Di Provinsi DI Yogyakarta
terdapat 1 twin block di Kabupaten Sleman senilai Rp 12,44 miliar
dan 1 twin block di Kabupaten Bantul senilai Rp 12,51 miliar. Di
Provinsi Jawa Timur terdapat 3 twin block di Kota Surabaya senilai
Rp28,61 miliar; 3 twin block di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 41,91
miliar; 1 twin block di Kota Probolinggo senilai Rp 12,61 miliar
dan 1 twin block di Kabupaten Madiun senilai 12,65 miliar. Di
Provinsi kalimantan Selatan terdapat 1 twin block di Kota
Banjarmasin senilai Rp 15,43 miliar. Di Provinsi Sulawesi Selatan
terdapat 1 twin block di Kabupaten Bantaeng senilai Rp 14,14
miliar. Adapun Rusunawa yang sudah terhuni antara lain di Jl.
Seruni, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Belawan Labuan di
Sumatera Utara; Rusunawa di Kelurahan Tanjung Ucang di Kecamatan
Batu
Aji; 1 twin block di Kelurahan Agebang Raya, Kecamatan
Jatiuwung; di Kihapit Kelurahan Leuwighajah; Jalan Sawah Besar,
Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari di Semarang; Kelurahan
Jebres dan Kelurahan Purwadiningratan di Kecamatan Jebres di Kota
Surakarta; Kelurahan Mungunsari Kecamatan Sidomukti di Kota
Salatiga; Jalan Grudo, Kecamata Tegal Sari di Kota Surabaya. Jalan
Brantas, Kecamatan Kademangan di Kota Probolinggo dan di kelurahan
Kalayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin.
Kementerian Pekerjaan Umum berkewenangan menyelenggarakan
infrastruktur permukiman telah mewujudkannya berupa bantuan
penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah. Pembangunan
Rusunawa adalah komponen penting yang dirancang untuk menghilangkan
kantong-kantong kumuh beserta segala permasalahannya. Yakni dengan
cara memukimkan masyarakat
Kementerian Pekerjaan Umum berkewenangan menyelenggarakan
infrastruktur permukiman
telah mewujudkannya berupa bantuan penanganan permukiman kumuh
kepada
pemerintah daerah.
Rusunawa Aceh
-
info baru
23Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
Sejak tahun 2005, Kementerian PU melanjutkan pembangunan
Rusunawa yang telah dirintis
oleh Departemen Kimpraswil sejak tahun 2003 dengan istilah Rumah
Susun Sederhana Sewa
atau Rusunawa tidak pulih biaya.
yang semula tinggal didalamnya ke hunian yang layak, nyaman aman
dan terjangkau pada lokasi-lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana
diamanatkan oleh RTRW. Imam mengungkapkan, proses penyerahan aset
ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara beberapa institusi
diantaranya adalah
pemerintah daerah (penerima bantuan), pemerintah pusat dalam hal
ini Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, BPKP, serta
Sekretariat Negara. Hingga saat ini telah dihibahkan ke pemerintah
daerah sejumlah 85 twin blok dan dialihstatuskan kepada Kementerian
Pendidikan
Rusunawa di Yogyakarta
Informasi Proses Hibah / alih status Rusunawa kementarian
Pekerjaan UmumNO PROSES HIBAH / ALIH STATUS JUMLAH NILAI
PEROLEHANA. Rusunawa yang telah dihibahkan kepada Pemda 85 TB Rp.
953,619,214,915(1)
(2)
(3)
29 November 2012 kepada 18 Pemerintah Kota/Kab
29 Mei 2013 kepada Pemprov DKI Jakarta
21 Januari 2014 kepada 21 Pemerintah Kota/Kab
27 TB
14 TB
44 TB
Rp. 221,761,890,880
Rp. 191,569,051,252
Rp. 540,288,272,783
A. Rusunawa yang telah dihibahkan kepada Pemda 85 TB Rp.
953,619,214,915
-
info baru
24
dan Kebudayaan sejumlah 22 twin blok, termasuk 44 twin blok yang
diserahkan hari ini kepada 21 Kota/Kabupaten, kata Imam. Sejak
tahun 2005, Kementerian PU melanjutkan pembangunan Rusunawa yang
telah dirintis oleh Departemen Kimpraswil sejak tahun 2003 dengan
istilah Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa tidak pulih biaya.
Hingga tahun 2013 ini telah dibangun 352,5 TB + 1 menara Rempoa,
atau 34.582 unit Sarusun (Satuan Rumah Susun). Pembangunan Rusunawa
melalui Kementerian PU melalui APBN yang mencapai Rp. 2,8
Triliun.
Imam melanjutkan, direncanakan hingga akhir RPJMN 2010-2014
nanti Kementerian PU akan menambah 2.498 unit Sarusun, atau 20 TB +
2 menara Jatinegara Barat, sehingga total rusun yang dibangun
adalah 372,5 TB + 3 menara atau 37.080 unit Sarusun. Tarif sewa
Rusunawa ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan
mempertimbangkan kemampuan penghuni dan besaran subsidi dari
pemerintah daerah. Di bawah ini terdapat 2 contoh tarif Rusunawa di
Kota Surabaya dan Kota Batam sebagai berikut:(Teks : Buchori.
sumber: Dit. PaM)
rusunawa Menteng Asri, Bogor
contoh Penetapan Tarif Rusun yang Diatur Perda1. Tarif sewa
Rusunawa Grudo Kota Surabaya
a. Lantai I sebesar Rp. 80.000,-b. Lantai II sebesar Rp.
72.000,-c. Lantai III sebesar Rp. 64.000,-d. Lantai IV sebesar Rp.
52.000,-e. Lantai V sebesar Rp. 36.000,-
(berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2013).
2. Tarif sewa Rusunawa Kota Batam:a. Lantai I sebesar Rp.
240.000,-b. Lantai II sebesar Rp.225.000,-c. Lantai III sebesar
Rp.210.000,-d. Lantai IV sebesar Rp.195.000,-
(berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 tahun
2011).(ind)
Hingga saat ini telah dihibahkan ke pemerintah daerah sejumlah
85 twin blok dan dialihstatuskan
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 22 twin
blok, termasuk 44 twin blok yang diserahkan hari ini kepada 21
Kota/
Kabupaten,
Dirjen Cipta Karya, Imam S Ernawi
-
inovasi
25Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
Sebagian Kabupaten diperlukan infrastruktur perkotaan yang
memadai dan mampu mengatasi beratnya beban perkotaan. Salah satu
infrastruktur perkotaan yang penting adalah pengelolaan air limbah
domestik. Infrastruktur ini sangat penting dalam rangka
mengatasi
beban pencemaran air limbah domestik yang sangat besar. Jika
tidak ditangani, dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan tetapi
pada kesehatan manusia yang akhirnya dapat mengurangi tingkat
kecerdasan manusia. Penanganan air limbah domestik secara sistem
dilakukan dengan dua cara yaitu terpusat dalam satu wilayah/skala
kota (off site) dan masing-masing rumah/skala kecil (on site).
Beberapa kota besar melakukan sistem off site atau skala kota.
Kawasan Bandung
Perkembangan perkotaan di berbagai negara saat ini sangat cepat.
Satu kota dengan kota lain bersatu membentuk satu kawasan perkotaan
yang lebih besar. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat adalah
kawasan Bandung Raya atau Metropolitan Bandung yang terdiri dari 4
kota yaitu Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung
Barat.
Siapkah Kawasan Metropolitan Bandung Menangani Air Limbah secara
Regional?(belajar dari Tokyo Metropolitan Government)Iendra
sofyan*)
Raya meskipun terdiri dari beberapa kota, penanganan air limbah
domestiknya belum secara terpadu/bersama. Untuk skala kota ini
memang memerlukan biaya sangat besar baik pembangunan maupun
pengelolaannya. Pada kesempatan ini, dituturkan pengelolaan air
limbah domestik salah satu kota besar di Jepang yaitu Tokyo.
Pemerintah Tokyo menyadari bahwa dalam penanganan sumber daya air,
keterpaduan pembangunan sangat diperlukan. Salah satunya penanganan
air limbah perkotaan menjadi faktor utama dalam siklus air. Sistem
penyaluran air limbah domestik memegang peranan penting dalam
menjamin lingkungan hidup yang aman dan menyenangkan serta
meningkatkan sirkulasi air yang sehat. Sektor lain adalah drainase
permukiman atau perkotaan, secepat mungkin air hujan dialirkan ke
sungai maupun laut. Konsep keterpaduan di Indonesia sendiri sudah
mulai dirancang dan dikembangkan sejak konsep pembangunan Pelita
(pembangunan lima tahun) melalui program Integrated Urban
Infrastructure Development Program (IUIDP) atau Program Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan Terintegrasi/terpadu. Namun dirasakan belum
berhasil secara optimal dikarenakan pelaksanaan pembangunan tidak
berlanjut. Konsep ini sampai sekarang terus diupayakan. Berawal
dengan menuangkan konsep pembangunan terpadu dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, walaupun tentang
air minum tetapi di dalamnya mengatur sektor air limbah dan
persampahan. Hal ini diartikan bahwa penyediaan air minum
memerlukan sumber air baku yang berasal dari air permukaan maupun
air tanah. Untuk mendapatkan air baku yang baik diperlukan
penanganan melalui perlindungan air dari air limbah domestik maupun
sampah. Sehingga diperlukan penanganan yang terpadu antar sektor
tersebut.
-
inovasi
26
Di negara Jepang pengelolaan air limbah pada dasarnya menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah (local authority), hal ini sama
dengan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007, menegaskan bahwa pengelolaan sanitasi atau air limbah
merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah meskipun pada
ujungnya menjadi tanggung jawab bersama antar tingkatan
pemerintahan. Pemerintah Metropolitan Tokyo dibentuk dalam rangka
pengelolaan infrastruktur di kawasan Metropolitan Tokyo yang
terdiri dari 26 kabupaten, 3 kota dan 1 desa. Terdapat 4 (empat)
target utama dalam keterpaduan pembangunan air limbah di Tokyo
yaitu pertama, perbaikan lingkungan hidup melalui pengolahan air
limbah. Air limbah yang dihasilkan dari rumah-rumah dan industri
diolah terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke alam. Hal ini
dilakukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman. Kedua,
pencegahan banjir melalui drainase air hujan. Dalam rangka
melindungi kota dari banjir dengan sistem drainase yang baik yang
mampu secepat mungkin mengalirkan air hujan ke badan air penerima
(sungai atau laut). Ketiga, Pemeliharaan kualitas air di badan air
penerima. Air yang masuk ke badan air penerima dipertahankan dan
dipelihara agar tetap baik kualitasnya melalui pengendalian
pembangunan di bantaran sungai atau laut. Artinya bahwa setiap air
buangan yang dihasilkan harus diolah terlebih dahulu sebelum
dibuang ke badan air. Keempat, reklamasi air. Diciptakannya
lingkungan kota yang sehat melalui efisiensi penggunaan sumber daya
air dan energi. Bentuk fisik yang dilakukan adalah melakukan
reklamasi
air dan membangunan fasilitas pengolahan air limbah yang
bersifat multi fungsi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam
pelaksanaannya Pemerintah Metropolitan Tokyo secara khusus
menangani 23 kawasan (wards). Di dalamnya dibagi menjadi 10 titik
pengolahan yang dilayani melalui 13 pusat reklamasi dengan debit
air limbah per harinya adalah 4,38 juta kubik dari jumlah populasi
sebanyak 8.692.000 jiwa dan luas area 57.839 Ha. Kondisi ini mirip
dengan kawasan Metropolitan Bandung dimana untuk tahun 2010 jumlah
populasinya sebanyak 5.813.269 jiwa dan luas wilayah sebesar
106.015 Ha. Konsep pembangunannya memungkinkan untuk diterapkan di
kawasan Metropolitan Bandung. Penanganan dilakukan secara regional
(antar kabupaten/kota). Salah satu kawasan regional yang ditangani
oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo adalah area Tama yang terletak
sebelah Barat Tokyo. Sistem jaringan air limbah di kawasan Tama
dirancang operasionalnya melalui kerjasama antara pemerintah
Metropolitan Tokyo dengan pemerintah daerah. Terdapat pembagian
tugas yaitu pemerintah Metropolitan Tokyo mempunyai tanggung jawab
untuk pembangunan dan manajemen jaringan air limbah utama regional
dan pusat reklamasi air, sedangkan setiap pemerintah daerah
bertanggung jawab dalam pengembangan jaringan air limbah dari
rumah-rumah yang disalurkan ke jaringan utama regional. Berikut 4
(empat) pembagian tugas antar pelaku yaitu pertama, sistem jaringan
air limbah. Pemerintah Metropolitan Tokyo membangun dan memelihara
jaringan air limbah utama, pusat reklamasi air dan fasilitas utama
lainnya. Kedua, jaringan air limbah publik yang disambungkan ke
sistem air jaringan air limbah regional. Sistem regional
menghubungkan pemerintah daerah/lokal yang membangun secara luas
konstruksi jaringan ke rumah dan pekerjaan pemeliharaannya. Ketiga,
sistem jaringan air limbah publik individual atau independen.
Setiap pemerintah lokal menyelesaikan konstruksi, operasional dan
pemeliharaan jaringan air limbah masing-masing dari rumah-rumah ke
fasilitas pengolahan. Keempat, sistem jaringan air limbah dalam
rangka perlindungan lingkungan khusus yang dibutuhkan kota maupun
desa. Seperti halnya kota Metropolitan Tokyo, kawasan Metropolitan
Bandung merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional yang
memiliki ciri perkembangan kota yang sama. Beberapa sektor bidang
ke-Cipta Karya-an mulai diperlukan penanganan secara regional
diantaranya adalah sistem penyediaan air minum dan persampahan.
Sedangkan sektor air limbah khususnya dengan sistem off site masih
berada di Kota Bandung, meskipun lokasi Instalasi Pengelolaan Air
Limbahnya (IPAL) berada di Kabupaten Bandung, Bojongsoang. Situasi
seperti ini menuntut dilakukannya perkembangan perkotaan secara
Regional. Namun demikian perlu dilakukan kajian lebih dalam,
terutama aspek kelembagaan yang harus siap dan disepakati bersama
sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan dan pemanfaatan
pembangunan.
*) PPK Randal Pusat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa Barat
-
27
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
inovasi
Permasalahan tentang perubahan iklim di Indonesia berkisar pada
soal penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan,
kerusakan lahan rawa, serta hilangnya serapan karbondioksida. Hal
itu yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang utama pemanasan
global.
Rumah PanggungNusantara Strategi dalam Menghadapi Bencana
BanjirWidya aprilia kurnia*)
Bangsa Indonesia juga akan menjadi korban utama perubahan iklim,
dan bila kita tidak segera belajar beradaptasi dengan lingkungan
yang baru ini, jutaan rakyat akan menanggung akibat buruknya.Sejauh
ini, perhatian terhadap perubahan iklim
terutama difokuskan pada mitigasi dan utamanya pada upaya-upaya
untuk menurunkan karbondioksida. Prioritas yang paling mendesak
adalah menemukan berbagai cara untuk mengatasi kondisi lingkungan
hidup yang baru ini, yaitu beradaptasi. Meski mereka tidak
menyebutnya dengan istilah adaptasi, banyak yang telah
berpengalaman dalam adaptasi ini. Orang-orang yang tinggal di
daerah yang rawan banjir, misalnya, sejak dulu sudah membangun
rumah panggung. Yang masih perlu dilakukan sekarang ini adalah
mengevaluasi dan membangun di atas kearifan budaya lokal yang sudah
ada untuk membantu rakyat. Pembangunan yang sangat intensif secara
langsung memiliki pengaruh terhadap lingkungan permukiman setempat
dan secara tidak langsung pada daerah di sekitarnya atau daerah di
bawahnya. Secara umum, pembangunan yang dilakukan di daerah
rawa-rawa adalah dengan melakukan reklamasi atau penimbunan rawa
dan hanya sebagian kecil yang melaksanakannya dengan
-
inovasi
28
menggunakan tiang atau kolom. Pada daerah berkontur, pembangunan
umumnya dilakukan dengan cara cut and fill dengan perkuatan tanah.
Selanjutnya, pada daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah
longsor dan gempabumi, pembangunan dilakukan dengan cara yang umum
dilakukan pada daerah yang relatif aman dari bencana. Menurut
pendapat arsitek Briyan Talaosa, konsep desain rumah yang tanggap
terhadap banjir tidak dapat terwakili oleh sebuah model atau gaya
tertentu. Kecermatan memilih dan
mesiasati lokasi rawan banjir dengan konsep menyeluruhlah yang
harus dilakukan dalam skala kawasan, bukan skala site per 1 unit
hunian. Sebagai contoh, permukiman pada lokasi pasang surut air
laut. Bisa saja hunian yang berada pada lokasi tersebut dibuat
konsep rumah apung yang dapat beradaptasi dengan ketinggian air.
Tapi, dalam kasus lain, belum tentu rumah apung cocok untuk daerah
banjir yang lokasinya berada di tanah darat. Rumah tradisional
Indonesia dengan konsep panggung, hampir dapat ditemui di banyak
daerah di Indonesia. Daerah dengan rumah tradisional yang memiliki
konsep ini diantaranya di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera,
salah satunya dapat dilihat di daerah Sumatera Selatan yang
wilayahnya adalah rawa dan sungai serta dipengaruhi oleh pasang
surut air laut. Sedangkan di Kalimantan, bisa dilihat di permukiman
suku Dayak dan suku Banjar yang wilayahnya juga sebagian besar
adalah rawa dan sungai. Sebagai contoh, rumah Betang adalah rumah
adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan,
terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat
pemukiman suku Dayak. Sedangkan rumah trasidional di Kota Palembang
yaitu Rumah Limas, Rumah Gudang dan Rumah Limas Gudang yang
merupakan jenis rumah panggung. Jenis rumah tersebut telah memiliki
adaptasi dengan kondisi alam Palembang yang merupakan dataran
rendah serta sebagian besar dipengaruhi oleh pasang surut sungai
Musi. Rumah panggung dibangun di daerah rawa dan dataran rendah
dengan ketinggian lantai di atas permukaan air pasang dengan
ketinggian lantai panggung dapat mencapai ukuran satu hingga dua
meter. Maksud dari peninggian tersebut adalah untuk menghindarkan
kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh genangan air atau
banjir. Rumah Limas yang berbentuk rumah panggung secara fungsional
memenuhi syarat untuk mengatasi kondisi rawa dan sungai seperti
yang ada di Kota Palembang. Rumah Bubungan Tinggi merupakan satu
dari sebelas tipe rumah tradisional di Kalimantan Selatan yang
diidentifikasi oleh Seman (2001). Bentuk bubungannya yang tinggi
menjadikannya dinamai Bubungan Tinggi. Seman juga menyebutkan
kemiringan atap utama sebesar 45o sedangkan Muchamad (2007) lebih
akurat dengan menyebutkannya sebesar 60o. Tambahan ruang yang
menempel di kiri kanan bangunan yang disebut sebagai anjung
menjadikannya dinamai pula sebagai Rumah Baanjung. Ciri-ciri rumah
Bubungan Tinggi yaitu bentuk atap utama yang bervolume besar
digunakan sebagai penyimpan panas (thermal mass) untuk dilepaskan
ke dalam ruangan pada malam
Rumah tradisional Indonesia dengan konsep panggung, hampir dapat
ditemui di banyak daerah di Indonesia. Daerah dengan rumah
tradisional yang memiliki konsep ini diantaranya di Sumatera dan
Kalimantan.
-
inovasi
2929Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
hari. Kemiringan atap yang cukup tinggi digunakan untuk
mempercepat limpahan air hujan. Teritisan lebar hanya terdapat pada
bagian depan bangunan menaungi beranda. Selebihnya, Rumah Bubungan
Tinggi ini kurang memberikan teritisan yang lebar, terutama pada
sepanjang sisi-sisi kiri dan kanan bangunan hingga ke bagian anjung
sehingga pada bagian-bagian ini dinding mengalami tampias maupun
terkena sinar matahari langsung.Peninggian lantai melalui
konstruksi panggung mencapai ketinggian sekitar 2 meter dari
permukan tanah pada bagian lantai tertingginya, sedangkan pada
bagian lantai terendahnya mencapai ketinggian hingga sekitar 1,5
meter. Karena tanah berupa rawa yang mengalami air pasang dan surut
di sepanjang tahunnya, bagian kolong tidak difungsikan untuk
aktivitas sehari-hari tetapi hanya difungsikan sebagai tempat
menyimpan balok-balok kayu, atau menambatkan perahu. Dalam
kaitannya dengan iklim, peninggian ini difungsikan untuk
menghindari pasang surut air rawa, menghindari luapan banjir Sungai
Martapura, dan untuk mengurangi tingkat kelembaban dengan
menjauhkan lantai dari permukaan tanah. Mengingat banyaknya
ketersediaan kayu di hutan-hutan Kalimantan Selatan, maka kayu
digunakan sebagai material utama pada Rumah Bubungan Tinggi.
Material kayu yang digunakan pada Rumah Bubungan Tinggi adalah
material yang adaptif terhadap iklim khas setempat. Hanya ada dua
jenis kayu yang digunakan di Rumah Bubungan Tinggi ini yaitu kayu
galam ( Melaleuca sp) dan kayu besi (Eusideroxilon zwageri) atau
disebut juga sebagai kayu ulin. Kayu galam yang tahan air digunakan
sebagai pondasi yang ditanam ke dalam rawa sepenuhnya untuk
menghindari pelapukan. Rumah Betang adalah salah satu rumah adat
dari Kalimantan yang tepatnya di Kalimantan Barat, terutama di
daerah hulu sungai yang menjadi pusat dari pemukiman suku Dayak,
karena dahulu sungai merupakan jalur transportasi utama bagi suku
Dayak untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari seperti bertani
maupun berdagang. Rumah betang mempunyai ciri-ciri yaitu bentuk
panggung dan memanjang. Pada suku Dayak tertentu, pembuatan rumah
panjang bagian hulunya haruslah searah dengan matahari terbit dan
sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam, sebagai simbol kerja
keras untuk bertahan hidup. Bentuk dan besar rumah Betang
berbeda-beda di berbagai tempat. Ada rumah Betang yang panjangnya
mencapai 150 meter
dan lebar hingga 30 meter. Umumnya rumah Betang di bangun dalam
bentuk panggung dengan ketinggian tiga sampai lima meter dari
tanah. Tingginya bangunan rumah Betang ini untuk menghindari
datangnya banjir pada musim penghujan yang mengancam daerah-daerah
di hulu sungai di Kalimantan. Sungai yang sangat berpengaruh di
sekitar Rumah Betang adalah Sungai Kapuas. Indonesia dengan
keberagaman budayanya terlihat pada aneka ragam jenis rumah adat
yang dimiliki, telah memiliki adaptasi dalam menghadapi iklim yang
mempengaruhi. Salah satu adaptasi yang dihadapi yaitu bencana
banjir, dimana sebagian besar rumah adat di Indonesia telah
mengangkat konsep bagaimana adaptasinya dalam menghadapi bencana
banjir. Hal itu terwujud dalam rumah panggung yang hampir ada di
seluruh daerah di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Pulau
Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Pada daerah-daerah di Pulau
Sumatera dan Pulau Kalimantan yang dominasi wilayahnya adalah
sungai dan rawa, telah beradaptasi dengan situasinya dalam rumah
adat yang berbentuk panggung. Peninggian pada rumah panggung adalah
sebagai berikut Rumah Limas di Palembang 12 meter, Rumah Bubungan
Tinggi 2 meter dan Rumah Betang 35 meter. Tingginya bangunan rumah
panggung ini untuk menghindari datangnya banjir pada musim
penghujan
Indonesia dengan keberagaman budayanya terlihat pada aneka ragam
jenis rumah adat yang dimiliki, telah memiliki adaptasi dalam
menghadapi iklim yang mempengaruhi.
-
inovasi
30
yang mengancam daerah-daerah di hulu sungai Sumatera dan
Kalimantan. Sedangkan untuk kontruksi, khususnya pada tiang untuk
peninggian lantai rumah panggung, digunakan material khusus yaitu
kayu yang tahan terhadap air. Kayu yang digunakan untuk Rumah Limas
di Palembang adalah kayu ulin dan kayu merbau, Rumah Bubungan
Tinggi Suku Banjar yang digunakan yaitu kayu Galam dan kayu Ulin,
dan Rumah Betang Suku Dayak yaitu kayu Ulin. Dari keterangan
tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis kayu yang umum dipakai
adalah Kayu Ulin. Jenis kayu ini selain kuat terhadap air, juga
anti rayap. Dengan keberagaman tradisi dan budaya yang dimiliki
Indonesia terutama dalam bentuk rumah tradisionalnya sebagian besar
telah mengangkat adaptasi terhadap iklim di Indonesia. Pada rumah
panggung telah disesuaikan dengan kondisi pada
saat terjadi banjir. Begitu pula pada material yang digunakan
pada konstruksi rumah panggung yang adaptif terhadap situasi
tersebut. Terlebih situasi lingkungan saat ini yang menyebabkan
perubahan iklim, sehingga bencana banjir semakin tidak dapat
dihindari lagi. Karenanya, pendekatan perencanaan rumah dengan
merujuk kepada kearifan lokal yang ditunjukkan dari rumah panggung
perlu sekali untuk ditinjau dan tentu saja menyesuaikan dengan
kondisi yang cocok. Sehingga dampak dari bencana banjir tersebut
dapat dihindari dan tidak menyebabkan akibat yang lebih buruk
lagi.
*) Staf Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II
(Surabaya), Ditjen Cipta Karya
Dengan keberagaman tradisi dan budaya yang dimiliki Indonesia
terutama dalam bentuk rumah tradisionalnya sebagian besar telah
mengangkat
adaptasi terhadap iklim di Indonesia.
-
31Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
lensa ck
Foto-foto : Buchori
Pelantikan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum
-
32
lensa ck
Foto-foto : Buchori
Aksi tanggap darurat bencana Sinabung, banjir Jakarta,Manado,
dan Jawa Tengah
-
33
lensa ck
Foto-foto : Buchori
Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014
-
34
Cipta Karya Gowes Bantu Banjir Jakarta
Komunitas pesepeda Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum yang dikenal dengan Cipta Karya Gowes atau Cikago
pada Rabu (22/1) memberikan bantuan logistik Sembako, pakaian,
popok, susu, dan makanan bayi kepada korban banjir DKI Jakarta di
tiga lokasi pengungsian. Lokasi tersebut yaitu di Gelanggang Remaja
Jakarta Timur di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) Kecamatan
Jatinegara Jakarta Timur, Rusun Penjaringan Jakarta Utara, dan di
Masjid Jami Al Islam Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat. Selain menampung insan Cipta Karya yang hobi
bersepeda, komunitas Cikago juga dibentuk untuk mempromosikan Green
City yang dapat memenuhi kebutuhan keberadaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi bahkan memecahkan
masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas
banjir, rendah kebisingan dan permasalahan lingkungan lainnya.
(Teks : bcr)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani Kesepakatan
Bersama Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan pada Sistem Drainase
Semarang Tengah. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi risiko
terjadinya banjir yang setiap tahun selalu menghantui warga Kota
Semarang. Tetapi sistem ini tidak akan berarti bila warga Kota
Semarang tidak memperbaiki sikap dalam hal membuang sampah, ujar
Ganjar saat memberi sambutan usai membubuhkan tanda tangannya pada
Senin (20/1) di Ruang Meeting VVIP Pemkot Semarang. Penandatanganan
tersebut merupakan hasil dari fasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum
melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktur Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Djoko Mursito mengatakan,
dengan penandatanganan kesepakatan ini Pemerintah Kota Semarang
mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal
pengelolaan kolam retensi di Kota Semarang, mengingat lokasi kolam
retensi ini berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah.(tata randal
jateng)
Gubernur Jateng Sepakat Bantu Atasi Banjir di Semarang
DWP Cipta Karya Beri Bantuan Korban BanjirDHarma Wanita
Persatuan Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan bantuan kepada
35 keluarga pegawai Ditjen Cipta Karya yang menjadi korban banjir.
Bantuan berupa uang tunai dan bahan Sembako tersebut diberikan di
Wisma Sanita, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (21/1).
Koordinator aksi DWP Peduli, Ibu Cessilia Djoko Mursito, mengatakan
bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada sesama pegawai
Ditjen Cipta Karya yang menjadi korban banjir. Mereka antara lain
tinggal di Kelurahan Bendungan Hilir, Mampang, dan Kota Bekasi.
Kami dari Dharma Wanita bekerjasama dengan Ditjen Cipta Karya
bekerjasama memberikan bantuan untuk mereka yang mengalami banjir
hampir seminggu ini. Diantara mereka juga ada yang petugas penjaga
pintu air Krukut di Pejompongan tanpa henti, kata Cessilia. (Teks :
bcr)
seputar kita
-
Kunjungi Kami di :website :
http://ciptakarya.pu.go.id
twitter :@ditjenck
-
Cerita adalah semangat. Maka perlusebuah rumah untuk
menampungnya.
Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda,
berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme
Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-
kata dan karya foto.
http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme
Citizen Journalism Cipta Karya