CIVIL ENGINEERING Peraturan Perundangan Konstruksi Indonesia (AV 41)

8/18/2019 CIVIL ENGINEERING Peraturan Perundangan Konstruksi Indonesia (AV 41)

1/34

CIVIL ENGINEERING

Peraturan Perundangan Konstruksi Indonesia

TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG JASA KONSTRUKSI

Oleh :

Ir. H. Nazarkhan Yasin

A. SYARAT-SYARAT UMUM (AV) 41.

PENGANTAR

Syarat-syarat Umum (AV) 41 selengkapnya bernama : “Algemene voorwarden voor de

uitvoering bij aanneming van openbare werken” atau dalam bahasa Indonesia: “Syarat-syarat

Umum untuk pelaksanaan bangunan umum yang dilelangkan”.

Syarat-syarat Umum ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belandatanggal 28 Mei 1941, No.4. Oleh sebab itu dikenal dengan nama sebutan SU (AV) 41.

Pertimbangan untuk menetapkan SU (AV)41 ini adalah keperluan untuk mengatur hak-hakdan kewajiban yang seimbang antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam melaksanakanpekerjaan konstruksi.

Konon kabarnya Asosiasi Kontraktor Hindia Belanda ikut membantu menyusun danmerumuskan SU (AV)41 ini

Walaupun SU (AV)41 merupakan hasil karya dimasa Pemerintah kolonial Belanda, namunbeberapa ketentuan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (UU No.18/1999 dan PP No.29/2000) tetap berlaku karenabelum pernah dicabut.

KANDUNGAN ISI YANG PENTING :

1. Direksi (Pasal 3)

1.1. Yang dimaksud dengan Direksi : Pegawai atau pejabat sipil/militer yang ditunjukKepala Departemen/dinas/perusahaan/pemerintah daerah atau pejabat yang disebutdalam bestek. Pejabat tersebut.atas nama kepala yang bersangkutan mengawasiterpenuhinya Syarat-Syarat yang telah ditetapkan untuk Penyedia Jasa (ayat 1).

1.2. Bila dalam bestek Direksi belum ditunjuk, maka penunjukan selanjutnya disampaikansecara tertulis kepada Penyedia Jasa (ayat 2).

http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.com/?m=1http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.com/?m=1


2/34

1.3. Direksi boleh/bisa menugaskan seseorang atau lebih bawahannya, menjalankanpengawasan sehari-hari terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan denganmemberitahukan hal tersebut kepada Penyedia Jasa (ayat 3).

1.4. Petunjuk-petunjuk orang tersebut ayat (3) dianggap seperti diberikan Direksi sendirsepanjang sesuai bestek (ayat 4).

1.5. Bila terjadi perselisihan dengan bawahan Direksi termaksud, Penyedia Jasa dapat

mengajukan keberatan kepada Direksi (ayat 5)

Penjelasan:

a) Yang dimaksud dengan Kepala Departemen, dinas, perusahaan atau Pemerintah Daerahadalah pejabat kepada siapa Pemerintah mengamanatkan biaya pekerjaan, jadtermasuk Kepala Proyek. Karena tugasnya maka Direksi harus seorang ahli dalamteknik dan bidang yang sama dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Untuk pekerjaan-pekerjaan dilingkungan PU biasanya pejabat PU, walaupun dapat juga terjadi untukpekerjaan khusus, direksi ditugaskan kepada seorang ahli swasta atau konsultan swasta(ayat 1).

b) Pengawas sehari-hari bukan Direksi tapi petugas dari Direksi (ayat 3).

c) Di tegaskan lagi bahwa bestek mempunyai kedudukan yang kuat (ayat 4)

2. Jaminan (Pasal 4).

2.1. Jika disyaratkan adanya jaminan, maka jaminan ini harus diberikan oleh Penyedia Jasadalam waktu satu bulan sesudah tanggal penetapan pelaksana konstruksi (ayat 1).

2.2. Jaminan diserahkan kepada Kepala Departemen/divisi/perusahaan/pemerintah daerah ataukepada pejabat yang ditunjuk. Sesudah pekerjaan/sebagian pekerjaan diserahkan dan

diterima baik untuk mana diberi jaminan, atas permintaan Penyedia Jasa, jaminantersebut dikembalikan asalkan jaminan tersebut tidak diperlukan utnuk melindungdenda, ganti rugi, yang harus ditanggung Penyedia Jasa (ayat 3)

Penjelasan :

Titik berat perlunya jaminan, untuk memberikan keamanan bagi Pengguna Jasa agarPenyedia Jasa menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Pertanggungan (Asuransi) (Pasal 5).

3.1 Penyedia Jasa diwajibkan meng-asuransikan pekerjaan dan bahan-bahan dalampersediaan atas biaya Penyedia Jasa untuk kepentingan Pengguna Jasa dengan jumlahyang semakin meningkat (Polis Terbuka) sesuai kemajuan pekerjaan sampai serahterima akhir kecuali bestek menentukan lain (ayat 1).

3.2 Asuransi harus termasuk semua yang disediakan Pengguna Jasa dipekerjaan termasukGambar-Gambar dan Barang-Barang untuk Direksi (ayat 2).

3.3 Polis dibuat atas nama Pengguna Jasa dan bukti-bukti pembayaran premi diserahkankepada Direksi (ayat 3).


3/34

3.4 Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengganti kerusakan/kerugian akibat kebakaranyang diasuransikan. Setelah diperbaiki Penyedia Jasa akan menerima dana dariPengguna Jasa (ayat 4).

3.5 Jika Penyedia Jasa tidak melaksanakan perbaikan (penggantian kerusakan/kerugiandan pekerjaan tersebut dilaksanakan Pengguna Jasa dengan biaya Penyedia Jasa,kemungkinan sisa dana asuransi setelah dipotong biaya perbaikan/penggantiandiserahkan kepada Pengguna Jasa sedangkan bila terjadi kekurangan akan

diambil/dipotong dari jumlah pembayaran atau diselesaikan dengan cara lain (ayat 5).

3.6 Jika Penyedia Jasa lalai membayar premi asuransi maka akan dibayar Pengguna Jasaatas tanggungan Penyedia Jasa (ayat 6).

3.7 Direksi berhak mensyaratkan bahan/alat/mesin untuk Penyedia Jasa yang ada dilapangan diasuransikan terhadap kebakaran/kerugian lain untuk kepentingan Direkspada perusahaan asuransi yang ber-reputasi baik (ayat 7)

Penjelasan:

a) Tujuan pokok dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini adalah menjamin keamananPengguna Jasa agar tidak menderita rugi dengan mengeluarkan 2 kali biaya untukpekerjaan yang sama atau pengeluaran dilakukan begitu saja.

Oleh karena itu asuransi harus dilakukan terhadap :

- Pekerjaan/bagian pekerjaan yang telah dikerjakan/diserahkan Penyedia Jasa yangberarti pekerjaan/bagian pekerjaan tersebut telah dibayar Pengguna Jasa dengannilai pertanggunggan disesuaikan dengan nilai pekerjaan yang diselesaikansehingga tidak terlalu memberatkan Penyedia Jasa;

- Barang-barang/alat-alat/bahan milik Pengguna Jasa yang diserahkan untuk

pekerjaan.

b) Agar tidak disalahgunakan, polis asuransi harus atas nama Pengguna Jasa. Bila terjadikebakaran, klaim asuransi diberikan kepada Pengguna Jasa dan kemudian barudiserahkan kepada Penyedia Jasa setelah pekerjaan diperbaiki.

c) Karena premi merupakan syarat mutlak berlangsungnya asuransi maka hal ini harusdiawasi Pengguna Jasa sehingga bila terjadi kelalaian Penyedia Jasa membayar premimaka Pengguna Jasa harus membayarkannya terlebih dahulu kemudian memotongpembayaran kepada Penyedia Jasa.

d) Untuk pekerjaan yang bersifat khusus dan Direksi menganggap perlu maka Direksberwenang memerintahkan Penyedia Jasa untuk meng-asuransikan barang/bahanmilik Penyedia Jasa yang akan dipakai untuk pekerjaan.

4. Rencana Kerja (Pasal 10)

4.1. Penyedia Jasa selekasnya setelah penunjukan, wajib menyampaikan suatu rencanakerja berisi data selengkap mungkin tentang metode kerja, rencana penggunaanperalatan, urut-urutan pekerjaan dan perkiraan waktu pelaksanaan macam pekerjaanuntuk mendapatkan persetujuan dari Direksi (ayat 1)


4/34

4.2. Persetujuan Pengguna Jasa atas rencana kerja tidak membebaskan Penyedia Jasauntuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai bestek dan juga tak berartimemberi peluang Penyedia Jasa minta ganti rugi jika ternyata metode pelaksanaanpenggunaan peralatan atau urut-urutan pekerjaan tidak mengenai sasaran (ayat 2)

4.3. Jika karena perobahan keadaan atau pandangan atau kelambatan pelaksanaanrencana kerja tidak diikuti, metode rencana kerja akan dirubah dengan persetujuanPengguna Jasa (ayat 4)

4.4. Penyedia Jasa wajib sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada Direksimengenai tanggal pekerjaan secara nyata dimulai dan pekerjaan tidak boleh dimulaisebelum jaminan tersebut Pasal 4 ayat 1 dilaksanakan (ayat 5 dan 6)

a. Dalam melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari banyak bagian, satu sama lain harussaling berhubungan sehingga tidak saling mengganggu/menghalangi tapi membuatroda pelaksanaan berputar lancar dan teratur.

Untuk mencapai hal tersebut, jumlah bahan, tenaga, peralatan, waktu mulai/akhir masingmasing bagian pekerjaan harus dianalisis, diatur dengan teliti dalam bentukgrafis/bentuk lain yang mudah dibaca sebagai pedoman pelaksanaan bagi Penyedia Jasayang dinamakan rencana pekerjaan (work program).

b. Selain sebagai prasarana pelaksanaan, rencana kerja merupakan alat kontrol bagDireksi mengenai ketepatan/kecepatan kerja dan dapat diketahui sumber kelambatan.

c. Ketidak cocokan antara pelaksanaan dan rencana kerja bisa terjadi karena :

- Salah taksir/analisis

- Kesalahan teknis/pengurusan tanggungan Penyedia Jasa

- Keadaan diluar kemampuan Penyedia Jasa, walaupun diluar tanggungan Penyedia Jasa, dengan diketahuinya gangguan ini, rencana kerja diperbaiki sehinggapekerjaan tidak terlalu terlambat.

d. Walaupun rencana kerja dibuat Penyedia Jasa dan disetujui Pengguna Jasa, ditekankanbahwa bila rencana kerja tidak cocok Penyedia Jasa tidak boleh minta ganti rugi. Hal iniberarti Penyedia jasa harus membuat rencana kerja dengan teliti dan dapatdipertanggungjawabkan

5.Pengujian Bahan (Pasal 23)

5.1. Bahan-bahan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam “Syarat-SyaratUmum” ini. Jika syarat-syarat untuk suatu jenis bahan tertentu tidak ada dalamSyarat-Syarat Umum, maka bahan tersebut harus memenuhi Syarat-Syarat yang lainuntuk bahan sejenis.

5.2. Bahan-bahan sebelum dikerjakan/diserahkan harus dinilai/diuji mutunya disuatuLaboratorium Pemeriksaan Bahan.

Bila Pengguna Jasa adalah Pemerintah maka Direksi berhak memutuskan bahan-


5/34

bahan diuji di Laboratorium Negara (ayat 2 dan 9)

5.3. Jika Direksi menolak bahan-bahan, Penyedia Jasa berwenang minta bahan tersebutdiuji pada Laboratorium Negara. Jika ternyata hasil pengujian memenuhi syarat makabahan-bahan tersebut disahkan sebagai memenuhi syarat (ayat 15)

5.4. Bila terjadi keadaan seperti tersebut butir 5.3, hasil pengujian menyatakan bahan-bahan memenuhi syarat, maka biaya pengujian menjadi beban Pengguna Jasa (ayat

16)

6. Penyediaan/Pemberian Gambar-Gambar (Pasal 30).

6.1. Gambar bestek dan Gambar Detail harus diberi tanda oleh Direksi (ayat 1)

6.2. Jika Gambar Detail disediakan Penyedia Jasa, sesudah diadakan perubahan biladiperlukan, disetujui Pengguna Jasa (ayat 3)

Penjelasan :

Gambar bestek/detail dianggap sah setelah ditandatangani Direksi

7. Pendetailan dan pengerjaannya (pasal 37)

Jika gambar detail yang diberikan kepada Penyedia Jasa tidak sesuai dengan gambaranyang secara wajar dapat dibentuk dari kesatuan bestek dengan gambar-gambarnya

(dipandang dari sudut ilmu bangunan, termasuk gambar detail pokok) maka jikalau hal inimengakibatkan pekerjaan lebih, dapat diperhitungkan.

Penjelasan :

Misalnya pada waktu tender diberikan gambar bestek untuk portal yang dibuat darikonstruksi besi biasa sebagai dasar penawaran, kemudian pada waktu penunjukanPenyedia Jasa baru diberikan gambar detail.

8. Hubungan dengan pekerjaan lain (Pasal 40)

8.1. Penyedia Jasa harus mengizinkan pihak lain yang diperintahkan Direksi melakukanpekerjaan masing-masing secara bersama ditempat yang sama

(ayat 1).

8.2. Jika pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan satu sama lain tersebut saling bersinggungan

maka para Penyedia Jasa yang terkait harus bermusyarawah sebelum pekerjaanpekerjaan tersebut bersinggungan dan kalau perlu mengusulkan pengaturan kepadaDireksi (ayat 2).

8.3. Jika para Penyedia Jasa tidak segera mendapat persesuaian atau usulannya ditolakDireksi, maka Direksi akan menetapkan bagaimana pelaksanaan oleh masing-masingPenyedia Jasa harus dilakukan (ayat 3)

Penjelasan :

Rumah dikerjakan Penyedia Jasa A;


6/34

Instalasi Listrik Penyedia Jasa B.

9. Penyerahan Pekerjaan (Pasal 47)

9.1. Penyedia Jasa harus menyerahkan pekerjaan pada tanggal tercantum dalam bestekatau dalam jumlah hari almanak, yang diijinkan dalam bestek terhitung sejakpenunjukan Penyedia Jasa secara tertulis (ayat 1).

9.2. Jika bestek menetapkan bahwa pekerjaan diserahkan dalam bagian-bagian, makaPenyedia Jasa harus menyerahkan tiap bagian tersebut pada tanggal-tanggal tersebutdalam bestek atau dalam jumlah hari almanak yang ditentukan (ayat 2).

9.3. Penyerahan pekerjaan/bagian pekerjaan dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan(penilaian) sesudah Penyedia Jasa mengajukan permintaan tertulis yangmencantumkan tanggal rencana penyerahan (ayat 3).

Penjelasan :

a. Jika jangka waktu pelaksanaan dalam hari almanak, hari-hari libur tidak dapat dipakasebagai alasan minta perpanjangan waktu.

b. Penyerahan pekerjaan berdasarkan hasil optimal yang disahkan dengan Berita Acarayang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai bestek, baik dan lengkap.

c. Bila syarat-syarat belum terpenuhi, Penyedia Jasa harus memperbaiki. Bila melampaubatas tanggal penyerahan bisa kena denda.

10. Perpanjangan waktu penyerahan (Pasal 48)

10.1. Jangka waktu penyerahan pekerjaan/bagian pekerjaan atas permintaan Penyedia Jasadapat diperpanjang dalam keadaan-keadaan berikut :

Penyedia Jasa harus mengerjakan pekerjaan tambah atau pekerjaan lain selaintersebut dalam bestek, jika karena itu pekerjaan terpaksa diperlambat.

Pekerjaan tidak dapat dimulai pada waktu ditetapkan atau pekerjaan harusdihentikan atau mengalami kelambatan karena Direksi atau pada waktu yangditetapkan tidak memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan pekerjaan mengalami kelambatan karena angin topan, gempa bumi, airpasang/surut luar biasa, kebakaran, pemberontakan, sabotase atau keadaan luarbiasa, terlepas dari kehendak dan diluar kesalahan Penyedia Jasa.

(ayat 1).

10.2. Permohonan perpanjangan waktu harus diajukan melalui Direksi denganmenentukan saat mulai pekerjaan, lamanya peristiwa terjadi yang mengakibatkankelambatan (ayat 2).

10.3. Kelambatan-kelambatan karena pemasok tidak memenuhi kewajiban tidak bisamenjadi penyebab perpanjangan waktu kecuali keadaan diluar kekuasaan (ayat 3).

Penjelasan :


7/34

Barang impor dengan kapal laut, kapal tenggelam merupakan pengecualian ayat 3.

11. Denda kelambatan (Pasal 49).

Jika dalam bestek ditetapkan denda kelambatan dalam satuan waktu/hari tanpamenetapkan batas maksimum maka denda maksimum tidak boleh melebihi 10% x hargaborongan.

Penjelasan :

Denda tidak melebihi jumlah perkiraan keuntungan yang akan diperoleh (10%).

12. Pekerjaan tambah dan kurang (Pasal 50).

12.1. Penyimpangan rencana tak boleh terjadi tanpa izin Pengguna Jasa kecuali Direksdiberi kuasa yang harus diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Jasa.

(ayat 1).

12.2. Penyedia Jasa wajib mengizinkan setiap perubahan yang diperintahkan (ayat 2).

12.3. Jika pengetrapan ayat-ayat dalam Pasal ini mengakibatkan pekerjaan kurangPenyedia Jasa harus menerima jika pekerjaan kurang ini diperhitungkan menurutPasal 51 (ayat 3).

12.4. Jika pengetrapan ayat-ayat dalam Pasal ini mengakibatkan pekerjaan lebih dan dalamhal Direksi menghendakinya maka Penyedia Jasa harus mengerjakannya kecualisetelah diperhitungkan dengan pekerjaan kurang mengakibatkan biaya lebih dari10% dari harga borongan (ayat 4).

12.5. Jika terjadi pekerjaan tambah melebihi 10% (setelah diperhitungkan dengan

pekerjaan kurang) dan Direksi menghendaki tetap dilaksanakan oleh Penyedia Jasayang sama, maka Penyedia Jasa tersebut harus memberikan pernyataan tertulisdalam jangka waktu tertentu apakah dia bersedia untuk mengerjakan pekerjaantambah yang melebihi 10% tersebut disertai syarat-syarat yang diminta (ayat 5).

12.6. Jika Penyedia Jasa dalam hal tersebut ayat 5 tidak bersedia melaksanakan pekerjaantambah yang melebihi 10% tersebut atau tidak memberikan pernyataan tertulisdalam waktu yang ditentukan tentang hal tersebut, maka Pengguna Jasa berwenanguntuk melengkapi pekerjaan tersebut (ayat 6).

12.7. Jika Penyedia Jasa membuktikan bahwa karena pengetrapan ayat-ayat ini timbul

kerugian baginya, maka kerugian ini akan diganti sejumlah yang ditetapkanPengguna Jasa menurut norma keadilan.

Penjelasan :

a. Ayat 1 :

- Perencanaan hanya boleh dirubah Pengguna Jasa (yang melelangkan);

- Direksi pun tanpa izin Pengguna Jasa tidak boleh mengadakan penyimpangan;

- Penyimpangan rencana dapat mengakibatkan tambahan biaya;


8/34

- Penyedia Jasa wajib melakukan perubahan walaupun kadang-kadang berartipengurangan penerimaan.

- Kewajaran yang dapat disimpulkan : selisih lebih dari pekerjaan tambah dan pekerjaankurang, Penyedia Jasa memperoleh 10% keuntungan

- Kewajiban mutlak Penyedia Jasa adalah pekerjaan tambah (setelah dikurangipekerjaan kurang) tidak melebihi 10%.

b. Ayat 7 :

Unsur keadilan dan kewajaran diperhatikan.

13. Perhitungan Pekerjaan Tambah/Kurang (Pasal 51).

13.1. Perhitungan pekerjaan tambah/kurang dilaksanakan berdasarkan harga satuan tersebudalam kontrak (bestek) dan pembayarannya dilakukan pada pembayaran angsuranberikutnya tanpa keuntungan yang akan dibayarkan pada waktu pembayaran akhir(Penyerahan) (ayat 2 dan Pasal 58 ayat 4).

13.2. Jika perhitungan akhir (setelah diperhitungkan dengan pekerjaan kurang menghasilkanpekerjaan tambah maka Penyedia Jasa memperoleh keuntungan 10% dari hargaborongan. Dalam hal terjadi kebalikannya tidak dipotong 10% (ayat 3).

13.3. Harga satuan yang tidak ada dalam bestek/surat penawaran ditetapkan berdasarkanmusyawarah antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (ayat 4).

13.4. Jika sifat dari suatu perubahan menyebabkannya, maka penyimpangan dari hargasatuan dalam ayat terdahulu dapat ditentukan suatu jumlah harga yang menyebabkanharga borongan naik atau turun. Penetapan berdasarkan hasil musyawarah antaraPengguna Jasa dan Penyedia Jasa (ayat 5).

14. Pos-pos yang diperhitungkan (Pasal 52).

14.1. Untuk bagian-bagian pekerjaan yang harga pembeliannya tidak menentu satu dan lain halkarena syarat yang ditentukan tentang baik tidaknya penyelesaiannya, maka dalambestek boleh dicantumkan pos-pos yang diperhitungkan, pos-pos mana harus cukupmenggambarkan biaya yang berhubungan dengan bagian yang harus dibeli (ayat 1).

14.2. Perhitungan pengeluaran Penyedia Jasa untuk pembelian-pembelian dimaksuddilakukan sedemikian rupa, sehingga dia menerima selisih antara harga pembelian(sesuai bukti) dan harga tercantum dalam pos yang diperhitungkan dalam bestek

Jika terjadi harga pembelian kurang dari pos yang diperhitungkan makakelebihannya akan dipotong dari harga borongan (ayat 2).

Penjelasan :

Maksud pasal ini agar dalam hal harga-harga bahan tidak stabil, Penyedia Jasa tidakdirugikan dan juga Pengguna Jasa tidak harus membayar harga yang lebih tinggi.

15. Tanggung Jawab Penyedia Jasa (Pasal 54).

15.1. Penyedia Jasa bertanggung jawab selama 5 (lima) tahun sejak hari penyerahan jika:


9/34

a. Dia sendiri yang membuat perencanaan (sebagian atau seluruhnya) atas segalakerugian atau ketidak sempurnaan pekerjaan/bagian pekerjaan/menimbulkankerusakan pada bagian lain/berdekatan sebagai akibat langsung dari rencananyayang tidak layak/kualitas bahan yang buruk kecuali ketidak sempurnaan merupakanakibat dari keadaan yang sewaktu dikerjakan tidak diketahui sebelumnya (ayat 1).

b. Rencana dibuat Pengguna Jasa, terjadi kerusakan dan ketidak sempurnaan akibatkualitas bahan/pelaksanaan yang buruk (ayat 2).

c. Rencana dibuat Pengguna Jasa dan seharusnya Penyedia Jasa secara wajarmengetahui sebelumnya bahwa rencana tersebut kurang sempurna sehingga perludirubah namun Penyedia Jasa tidak memberitahukan kepada Pengguna Jasa danterus melaksanakannya (ayat 3).

15.2. Dengan ketentuan tersebut ayat 1 Pasal 1609 KUHPer tidak berlaku lagi (ayat 2).

15.3 Setelah dinyatakan adanya kerusakan/ketidak sempurnaan tersebut ayat 1, Penyedia Jasaharus diberi kesempatan memperbaiki kerusakan/ketidak sempurnaan dan bila perlumengambil tindakan pencegahan meluasnya kerusakan/ketidak sempurnaan.

Penjelasan :

a. Ketentuan tanggung jawab Penyedia Jasa selama 5 tahun sejak tanggal penyerahansebenarnya cukup panjang dengan maksud untuk lebih mendorong Penyedia Jasamelaksanakan pekerjaan dengan baik dan seksama (cara, teknik, pemakaian bahan)sehingga terjamin mutu pekerjaan.

b. Dalam pasal ini ditekankan pula, bahwa selain menjaga kebaikan mutu pelaksanaanPenyedia Jasa juga harus memperhatikan kewajaran gambar/bestek dan rencana padawaktu pelaksanaan. Dia tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kemungkinanterdapatnya kenyataan yang tidak sesuai dengan rencana atau hal yang tidak didugasemula, yang akan berpengaruh buruk pada hasil pekerjaan dimana dia dapat disalahkanbila tidak memberitahu pada Direksi.

Contoh :

Dalam bestek ditentukan panjang tiang pancang 12 m. Pada salah satu sudut bangunanternyata beberapa tiang pancang masuk keseluruhan panjang dan masuknya melebihipersyaratan maksimum (misalnya 0,5 cm pada setiap 10 kali pukulan). Dalam hal iniwalaupun Penyedia Jasa telah memenuhi bestek tentang panjang tiang pancang, dia harusmemberitahu kelainan ini kepada Direksi dan minta instruksi lebih lanjut.

Jika Penyedia Jasa terus saja bekerja tanpa memberitahu tentang kelainan ini kepadaDireksi, maka jika dalam waktu 5 (lima) tahun ternyata bangunan retak, dia bertanggung jawab.

KUHPer Pasal 1609 :

Jika suatu gedung yang telah diborongkan dibuat untuk suatu harga tertentu, seluruhnyaatau sebagian musnah disebabkan karena suatu cacad dalam penyusunannya, ataubahkan karena tidak sanggupnya tanah, maka para ahli pembangunannya serta parapemborongnya adalah bertanggung jawab untuk itu selama sepuluh tahun.


10/34

16. Kewajiban Penyedia Jasa dalam jangka waktu pemeliharaan (Pasal 55).

Tanpa mengurangi maksud Pasal 63 ayat 1 terhitung sejak penyerahan pekerjaan selama jangkawaktu tersebut dalam bestek atas perintah pertama Direksi, Penyedia Jasa wajib memperbaiksampai memuaskan Direksi, semua kekurangan yang nyata akibat pelaksanaan kurangsempurna dan yang diakibatkan pemakaian bahan yang buruk.

17. Pemutusan Perjanjian (Pasal 62).

17.1. Jika Penyedia Jasa tidak melaksanakan bestek/perjanjian atau tidak menurut instruksiDireksi, maka Direksi memberi waktu yang wajar secara tertulis bagi Penyedia Jasauntuk memenuhi kewajibannya (ayat 1).

17.2 Jika Penyedia Jasa tidak mengindahkan teguran tersebut ayat 1 atau selanjutnya terusmelakukan kesalahan yang sama, perjanjian dapat diputuskan tanpa perantaraanpengadilan. Perjanjian tetap berlaku sampai hari pemberitahuan dan akibat-akibatpemutusan baru mulai sesudah hari itu (ayat 2).

17.3 Pengguna Jasa selanjutnya berwenang memutuskan perjanjian tanpa adanya kelalaianPenyedia Jasa terlebih dulu :

a. Setelah denda kelambatan penyerahan mencapai maksimum seperti tersebut dalamPasal 49.

b. Penyedia Jasa ternyata melakukan tindakan dengan pihak ketiga pada waktu tendersehingga persaingan bebas tersingkirkan dan dalam hal mana Penyedia Jasa jugadikenakan denda sebesar 10% dari harga barang.

c. Menurut penilaian Pengguna Jasa, Penyedia Jasa telah dikenakan denda f. 1.000(gulden) karena memasukkan orang ke lapangan tanpa ijin.

(ayat 3).

17.4 Jika terjadi pemutusan perjanjian sesuai pasal ini, tanpa mengurangi hak Penyedia Jasaatas pembayaran pekerjaan yang telah diserahkan maka Penyedia Jasa harus membayardenda-denda yang terhutang, denda yang telah dijatuhkan, ganti rugi atas biayakerugian dan bunga yang diderita dan akan diderita Pengguna Jasa. SelanjutnyaPengguna Jasa berhak meneruskan pekerjaan itu sendiri (swakelola) atau menyuruhpihak ketiga atas biaya Penyedia Jasa dengan harga pekerjaan sesuai Pasal 61 ayat 6Akan tetapi Penyedia Jasa tidak punya hak sedikitpun atas pembayaran yang belumdilakukan sebelum pekerjaan selesai sama sekali. Jika pekerjaan diselesaikan denganharga lebih rendah dari harga borongan maka Penyedia Jasa tidak bisa menuntut

selisihnya (ayat 4).

17.5 Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian berdasarkan pasal ini, Pengguna Jasa berwenangmenggunakan alat-alat untuk Penyedia Jasa untuk pelaksanaan termasuk bahan-bahanyang sudah didatangkan di atau dekat pekerjaan. Pengguna Jasa memelihara alat-alat/bahan tersebut tapi tidak harus membayar ganti rugi untuk penggunaannyaPengguna Jasa tidak menanggung resiko apapun, kecuali timbul kerusakan karenakesalahan pemakaian (ayat 5).

17.6 Alat-alat dimaksud dianggap sebagai digadaikan sebagai tambahan jaminan atas segalatagihan yang mungkin akan dilakukan Pengguna Jasa akibat perjanjian dan


11/34

pemutusannya (ayat 6).

17.7 Untuk semua pemberitahuan, penyitaan, gugatan dan tuntutan terhadapnya, sesudahpemutusan perjanjian, Penyedia Jasa tetap memiliki domisili yang telah dipilih (ayat 7).

17.8 Untuk kejadian-kejadian yang sudah diatur dalam Pasal ini, Penyedia Jasa lebih-lebihdianggap telah mengesampingkan berlakunya Pasal-Pasal 1265 sampai dengan Pasal 1267KUHPer (ayat 8).

Penjelasan :

a) Pasal ini pertama-tama melindungi Pengguna Jasa (pihak yang melelangkan) terhadapkemungkinan Penyedia Jasa bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

b) Pemutusan perjanjian adalah tindakan terjauh yang dapat diambil Pengguna Jasa jikaPenyedia Jasa sudah keterlaluan.

c) Dalam hal ini Direksi harus mempunyai bukti nyata mengenai kelalaian Penyedia Jasadalam hal mana buku harian dan rencana kerja berperan penting dalam memutuskanperjanjian.

Bagi Penyedia Jasa pemutusan perjanjian hanya berakibat kerugian antara lain :

- nama baik tercemar

- tidak bisa menerima pembayaran apapun kecuali yang sudah diprestasikan dikurangipotongan-potongan hutang-hutang, denda, dan sebagainya.

- Jika masih ada sisa harga borongan setelah diselesaikan Direksi, maka Penyedia Jasa tidakberhak sama sekali untuk minta bagian.

Catatan :

Pasal 1265 KUHPer :

Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawasegala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutangmengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Pasal 1266 KUHPer :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balikmanakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harusdimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat-syarat batal mengenai tidakdipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan.

Jika syarat-syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untukmenurut keadaan, atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih


12/34

juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1267 – KUHPer :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masihdilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akanmenuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian atau bunga.

18 Pelaksanaan pekerjaan oleh Direksi karena kelalaian Penyedia Jasa (Pasal 63).

18.1. Jika Penyedia Jasa tidak memenuhi perintah tertulis Direksi dalam waktu yang wajar makaDireksi berwenang tanpa mengurangi ketentuan Pasal 62 mengerjakan sendiri ataumenyuruh orang lain mengerjakan atas beban biaya Penyedia Jasa (ayat 1).

18.2. Kerugian/kelambatan yang mungkin terjadi akibat tindakan ini tetap menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa (ayat 2).

Penjelasan :

Pasal ini perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran dan mutu pekerjaan. Penyedia Jasa

seharusnya berusaha agar Pasal ini tidak diterapkan agar nama baiknya tidak ternoda.

B. UNDANG-UNDANG R.I. NO.18/1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

PERTIMBANGAN (KONSIDERASI).

1. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yangmerata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi/sosial dan budayayang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang

terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

3. Berbagai peraturan perundangan yang berlaku belum berorientasi baik kepadakepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yangmengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan dayasaing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diperlukan Undang-Undang JasaKonstruksi.

KANDUNGAN ISI YANG PENTING

1. Ketentuan Umum (Pasal 1).

Ada 11 (sebelas) ayat mengenai ketentuan umum dalam undang-undang ini yaitu :

1.1 Jasa Konstruksi :

- layanan jasa konsultasi perencanaan

- layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- layanan jasa pengawasan


13/34

(ayat 1)

1.2 Pekerjaan Konstruksi :

Seluruh atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan besertapengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dantata lingkungan beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan ataubentuk fisik lain.

(ayat 2).

1.3 Pengguna Jasa :

Orang perseorangan/badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yangmemerlukan layanan jasa konstruksi.

(ayat 3).

1.4 Penyedia Jasa :

Orang perseorangan/badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasakonstruksi.

(ayat 4).

1.5 Kontrak Kerja Konstruksi :

Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa danPenyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

(ayat 5).

1.6 Kegagalan bangunan :

Keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan atau sebagian atau tidak sesuaidengan ketentuan kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpangsebagai akibat kesalahan Penyedia/Pengguna Jasa.

(ayat 6).

1.7 Forum Jasa Konstruksi :

Sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintahmengenai masalah Jasa Konstruksi Nasional yang bersifat nasional, independen danmandiri.

(ayat 7).

1.8 Registrasi :

Kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentuorang perseorangan/badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dankualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.


14/34

(ayat 8).

1.9 Perencana Konstruksi :

Penyedia Jasa orang perseorangan/badan usaha yang dinyatakan ahli profesionadibidang perencanaan jasa konstruksi, yang mampu menjadikan pekerjaan dalambentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

).

1.10 Pelaksana Konstruksi :

Penyedia Jasa orang perseorangan/badan usaha yang dinyatakan ahli profesionadibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannyauntuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisiklain.

(ayat 10).

1.11 Pengawas Konstruksi :

Penyedia Jasa orang perseorangan/badan usaha yang dinyatakan ahli profesionadibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaanpengawasan sejak mulai pelaksanaan sampai pekerjaan konstruksi selesai dandiserah terimakan. (ayat 11).

2. Penjelasan Umum

Ada 10 butir uraian dalam Penjelasan Umum, diantaranya yang penting :

2.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi ingin menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara

lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan mewujudkan kemitraan yang sinergisantara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa baik yang berskala besar/menengah/kecilkualifikasi umum /spesialis dan terampil serta perlu mewujudkan tertibpenyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antaraPengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban (butir 2).

2.2 Industri Jasa Konstruksi makin diminati, tapi peningkatan jumlah tidak diikutpeningkatan kualifikasi dan kinerja yang terlihat pada mutu produk, ketepatan waktuefisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, teknologi dalampenyelenggaraan jasa konstruksi.

Pangsa pasar yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dikuasai usaha jasakonstruksi nasional.

Kesadaran hukum perlu ditingkatkan termasuk kepatuhan Pengguna Jasa & Penyedia Jasa dalam memenuhi kewajiban termasuk pemenuhan mengenai aspek keamanankeselamatan, kesehatan, lingkungan.

Kondisi tersebut disebabkan :

a. Faktor Internal :

- Kelemahan manajemen, teknologi, modal, tenaga ahli/terampil


15/34

- Struktur usaha belum tertata secara utuh dan kokoh.

b. Faktor Eksternal :

- Hubungan kerja Pengguna & Penyedia Jasa kurang setara

- Dukungan sektor lain belum mantap

- Pembinaan jasa konstruksi secara nasional belum tertata

tir 3).

2.3 Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi perlu iklim usaha kondusif :

2.3.1 Terbentuknya Pranata Usaha :

a) Persyaratan Usaha

b) Standar Klasifikasi dan Kualifikasi

c) Tanggung Jawab Profesional

d) Perlindungan Pekerja

e) Proses Perikatan yang terbuka

f) Kontrak Kerja yang setara.

2.3.2 Dukungan Pengembangan Usaha :

a). Modal

b) Jaminan Mutuc) Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi.

2.3.3 Perkembangan Partisipasi Masyarakat

2.3.4 Pengaturan, Pemberdayaan, Pengawasan Pemerintah/Masyarakat.

2.3.5 Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (butir 5)

2.4 Untuk meningkatkan potensi nasional, perlu mengutamakan jasa dan barang produksidalam negeri (butir 6)

2.5 Semua penyelenggara jasa konstruksi wajib mematuhi ketentuan UU RI No.18/1999(butir 9)

2.6 UUJK menjadi landasan untuk menyesuaikan ketentuan tercantum dalam peraturanperundang-undangan lainnya yang terkait yang tidak sesuai.

Undang-Undang ini mempunyai hubungan komplementaris dengan Undang-Undangtentang :

2.6.1 Keselamatan Kerja 2.6.11 Hak Cipta


16/34

2.6.2 Wajib Daftar Perususahaan 2.6.12 Paten

2.6.3 Perindustrian 2.6.13 Merk

2.6.4 Ketenaga Listrikan 2.6.14 Pengelolaan lingkungan hidup

2.6.5 Kamar Dagang & Industri 2.6.15 Ketenaga kerjaan

2.6.6 Kesehatan Kerja 2.6.16 Perbankan

2.6.7 Usaha Perasuransian 2.6.17 Perlindungan konsumen

2.6.8 Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2.6.18 Praktek monopoli & persaingan

2.6.9 Perseroan Terbatas tidak sehat

2.6.10 Usaha Kecil 2.6.19 Arbitrase & Alternatif –

penyelesaian sengketa

2.6.20 Peraturan tata ruang

(butir 10).

3. Pengaturan Jasa Konstruksi (Pasal 2).

Berlandaskan 10 asas yaitu kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangankemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan.

4. Tujuan pengaturan jasa konstruksi (Pasal 3).

4.1 Memberi arah pertumbuhan dan perkembangan agar terwujud struktur usaha

yang kokoh, andal, daya saing tinggi, hasil kerja berkualitas (ayat a).

4.2 Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjaminkesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (ayat b).

4.3 Mewujudkan peningkatan peran masyarakat (ayat c).

5. Jenis usaha jasa konstruksi (Pasal 4).

5.1 Usaha Perencanaan mulai studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumenkontrak (ayat 1 dan 2).

5.2 Usaha Pelaksanaan mulai persiapan lapangan sampai serah terima akhir pekerjaan(ayat 3).

5.3 Usaha Pengawasan mulai persiapan lapangan sampai serah terima akhir pekerjaan(ayat 4).

6. Bentuk Usaha Konstruksi (Pasal 5)

Bentuk usaha jasa konstruksi dapat perorangan atau badan usaha. Usaha peroranganhanya untuk resiko kecil, teknologi rendah biaya kecil. Untuk perencanakonstruksi/pengawas konstruksi usaha perorangan hanya boleh sesuai keahlian. Pekerjaan


17/34

beresiko besar/teknologi tinggi/biaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha(PT)/badan usaha asing yang dipersamakan.

7. Bidang usaha jasa konstruksi (Pasal 6)

7.1. Arsitektur / Sipil

7.2. Mekanikal / Elektrikal

7.3. Tata Lingkungan.

8. Persyaratan Usaha/Keahlian/Ketrampilan (Pasal 8)

Perencana/Pelaksana/Pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

8.1. Memenuhi ketentuan tentang izin usaha.

8.2 Memiliki sertifikat, klasifikasi, kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Penjelasan :

- Fungsi perizinan mempunyai fungsi publik untuk melindungi masyarakat dalam usahakonstruksi.

- Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja diperoleh melalui ujian yangdiselenggarakan badan/lembaga yang ditangani dengan proses registrasi. Hanya yangpunya sertifikat diizinkan bekerja dibidang usaha jasa konstruksi.

9. Persyaratan Perencana, Pelaksana dan Pengawas Konstruksi (Pasal 9).

9.1. Perencana dan Pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikatkeahlian (ayat 1).

9.2. Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat ketrampilan dankeahlian kerja (ayat 2).

9.3. Orang perseorangan yang dipekerjakan badan usaha sebagai perencana konstruksatau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksanakonstruksi harus punya sertifikat keahlian (ayat 3).

9.4. Tenaga kerja pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi haruspunya sertifikat ketrampilan dan keahlian kerja (ayat 4).

Penjelasan :

§ Kualifikasi dan klasifikasi ketrampilan dan keahlian kerja diperoleh melalui prosesregistrasi.

§ Tujuannya : Standar produktivitas kerja dan mutu kerja.

10. Tanggung Jawab Profesional (Pasal 11).

10.1. Badan usaha dan orang perseorangan harus bertanggung jawab atas hasipekerjaannya (ayat 1).


18/34

10.2. Tanggung jawab tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidahkeilmuan, kepatuhan, kejujuran intelektual dengan tetap mengutamakankepentingan umum (ayat 2).

10.3. Pemenuhan tanggung jawab ditempuh melalui mekanisme Undang-Undang (aya3).

Penjelasan :

a) Mekanisme pertanggung jawaban dapat melalui asuransi.

b) Pertanggung jawaban terhadap Pengguna Jasa dapat dengan pengenaan sanksiadministratif.

11. Kemampuan Penguna Jasa untuk membayar (Pasal 15).

11.1. Pengguna Jasa harus mampu membayar pekerjaan konstruksi yang didukungdokumen dari lembaga perbankan/lembaga lain (ayat 2).

11.2. Kemampuan membayar dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati

(ayat 3).

11.3. Bila Pengguna Jasa instansi Pemerintah, kemampuan membayar diwujudkandengan dokumen tentang ketersediaan anggaran (ayat 4).

Penjelasan :

Bukti kemampuan membayar dalam bentuk lain : Jaminan barang tidakbergerak/bergerak.

12. Layanan Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan (Pasal 16).

12.1. Penyedia Jasa terdiri dari :

12.1.1 Perencana Konstruksi

12.1.2 Pelaksana Konstruksi

12.1.3 Pengawas Konstruksi.

(ayat 1).

12.2. Layanan jasa yang dilakukan Penyedia Jasa dilakukan secara terpisah dalam

pekerjaan konstruksi (ayat 2).

12.3. Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secaraterintegrasi dengan memperhatikan : besaran pekerjaan atau biaya, penggunaanteknologi, resiko besar bagi para pihak atau kepentingan umum (ayat 3).

Penjelasan :

a. Penggabungan ketiga fungsi (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) dikenaantara lain dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan danpembangunan (engineering procurement and construction) dan model


19/34

penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build) dengantetap menjamin terwujudnya efisiensi.

b. Pekerjaan yang dilaksanakan umumnya bersifat kompleks, teknologi canggihresiko besar seperti : kilang minyak, pusat listrik, reaktor nuklir.

13. Pengikatan Para Pihak (Pasal 17).

13.1. Pengikatan berdasarkan persaingan sehat melalui pemilihan Penyedia Jasa dengancara pelelangan (umum/terbatas) (ayat 1).

13.2. Pelelangan terbatas : Penyedia Jasa yang lulus prakualifikasi (ayat 2).

13.3. Dalam keadaan tertentu, dapat dengan pemilihan/penunjukan langsung (ayat 3).

13.4. Pertimbangan pemilihan Penyedia Jasa :

- Kesetaraan bidang

- Keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja

- Kinerja.

(ayat 4).

13.5. Penyedia Jasa yang dipilih harus memenuhi syarat Pasal 8 dan 9 (ayat 5).

13.6. Badan usaha milik satu/kelompok orang yang sama atau berada dalamkepengurusan yang sama tidak boleh ikut lelang untuk satu pekerjaan secarabersamaan (ayat 6).

Penjelasan :

a. Pengikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam kedudukan sejajar denganhak dan kewajiban yang adil dan setara disertai sanksi.

b. Prinsip persaingan sehat :

- Kedudukan sejajar antara para pihak

- Proses pemilihan terbuka

- Peluang keikut sertaan

- Prinsip persaingan sehat dituangkan dalam dokumen yang jelas.

c. Pemilihan atas dasar persaingan sehat dilakukan secara umum terbatas ataulangsung.

d. Yang dimaksud keadaan tertentu :

- Penanganan darurat

- Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilakukan Penyedia Jasatertentu/pemegang hak.


20/34

- Pekerjaan rahasia (keamanan/keselamatan negara)

- Pekerjaan skala kecil.

14. Kewajiban para pihak dalam pengikatan (Pasal 18).

14.1. Pengguna Jasa :

14.1.1 menerbitkan dokumen tentang pemilihan Penyedia Jasa secara lengkap

jelas, benar dan dapat dipahami.

14.1.2 menetapkan Penyedia Jasa secara tertulis sebagai hasil pemilihan.

(ayat 1).

14.2. Penyedia Jasa :

(ayat 2).

14.3. Dokumen tersebut 14.1 dan 14.2 bersifat mengikat para pihak dan tidak ada yangboleh merubah sampai kontrak ditanda tangani.

(ayat 3).

14.4. Para pihak harus menindak lanjuti penetapan tertulis dengan suatu kontrakkerja kontruksi agar terpenuhi hak dan kewajiban para pihak secara adil danseimbang, dilandasi itikad baik (ayat 4).

Penjelasan :

a. “Prinsip keahlian dalam menyusun dokumen penawaran” :

mengindahkan prinsip profesionalisme, kesesuaian, pemenuhan ketentuan dokumendan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Yang dimaksud “mengikat” :

materi dalam dokumen penawaran tidak boleh dirubah atau dokumen yang diterbitkanPengguna Jasa tidak boleh dirubah sepihak sejak disampaikan sampai penetapantertulis.

15. Perubahan, pembatalan penetapan tertulis, pengunduran diri (Pasal 19).

Jika Pengguna Jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis atau Penyedia Jasamengundurkan diri setelah penetapan tertulis dan hal tersebut menimbulkan kerugianpada salah satu pihak maka pihak yang merubah/membatalkan/mengundurkan diridikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.

16. Larangan Pengguna Jasa memberikan pekerjaan (Pasal 20).

Pengguna Jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada Penyedia Jasa terafiliasi untuk

Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untukdisampaikan kepada Pengguna Jasa.


21/34

mengerjakan suatu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan kurun waktu yang sama

tanpa melalui pelelangan umum atau terbatas.

Penjelasan :

“Perusahaan terafiliasi” :

Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki satu perusahaan induk.

Pemberian pekerjaan kepada Penyedia Jasa tersebut dapat dilakukan bila mengikuti prosespelelangan sesuai Pasal 17.

17. Pengikatan Sub-Penyedia Jasa (Pasal 21).

17.1. Ketentuan seperti diatur Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku juga dalampengikatan antara Penyedia Jasa dan Sub. Penyedia Jasa (ayat 1).

17.2. Cara pemilihan Penyedia Jasa, penerbitan dokumen dan penetapan Penyedia Jasadiatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat 2).

Penjelasan :

Sub-Penyedia Jasa pada dasarnya adalah Penyedia Jasa, maka perlakuan terhadapPenyedia Jasa, diperlakukan sama terhadap Sub. Penyedia Jasa.

18. Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal22).

18.1. Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dituangkan dalamkontrak kerja konstruksi (ayat 1).

18.2. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat uraian :

18.2.1 Para Pihak 18.2.8 Penyelesaian Perselisihan

18.2.2 Unsur Pekerjaan 18.2.9 Pemutusan Kontrak

18.2.3 Masa Pertanggungan 18.2.10 Keadaan Memaksa

18.2.4 Tenaga Ahli 18.2.11 Kegagalan Bangunan

18.2.5 Hak & Kewajiban 18.3.12 Perlindungan Pekerja

18.2.6 Cara Pembayaran 18.4.13 Aspek Lingkungan

18.2.7 Cidera Janji.

(ayat 2).

18.3. Kontrak kerja konstruksi untuk perencanaan harus memuat ketentuan tentang hakatas kekayaan intelektual (ayat 3).

18.4. Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan tentang insentif (ayat 4).

18.5. Kontrak kerja konstruksi – pelaksanaan dapat memuat ketentuan tentang SubPenyedia Jasa, Pemasok bahan atau komponen bangunan/peralatan (ayat 5).


22/34

18.6. Kontrak kerja dalam bahasa Indonesia.

Dengan pihak asing : bahasa Indonesia dan Inggris.

(ayat 6).

18.7. Ketentuan kontrak kerja berlaku juga antara Penyedia Jasa dan Sub-Penyedia Jasa(ayat 7).

18.8. Ketentuan-ketentuan mengenai : kontrak kerja konstruksi, hak atas kekayaanintelektual, pemberian insentif, pemasok komponen bahan/peralatan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah (ayat 8).

Penjelasan :

a. Yang dimaksud identitas para pihak : nama, alamat, kewarga negaraan, wewenangmenanda tangani, domisili.

b. Lingkup kerja meliputi :

- Persyaratan administrasi

- Persyaratan teknik

- Pertanggungan atau jaminan

- Laporan.

Nilai Pekerjaan :

Besaran biaya yang akan diterima Penyedia Jasa untuk seluruh pekerjaan.

Waktu Pelaksanaan :

Waktu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

c. “Informasi” :

Dokumen lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa untuk Penyedia Jasadalam melaksanakan pekerjaan : IMB, penyerahan lahan.

d. Pembayaran dapat berkala/sekaligus.

e. Cidera Janji :

- Tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan/atau

- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sesuai dan/atau

- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat dan/atau

- Melaksanakan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh

- Volume pekerjaan


23/34

Tanggung jawab :

pemberian kompensasi, penggantian biaya, perpanjangan waktu perbaikan, pelaksanaanulang pekerjaan, pemberian ganti rugi.

f. Penyelesaian perselisihan memuat :

- Ketentuan tata cara penyelesaian perselisihan yang mengakibatkan ketidaksepakatan tentang pengertian, penafsiran, pelaksanaan kontrak.

- Ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian

- Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui : musyawarah / mediasi / arbitrase /pengadilan.

g. Keadaan memaksa :

- Bersifat mutlak a para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajiban.

- Bersifat tidak mutlak a para pihak masih mungkin melaksanakan hak & kewajiban.

Resiko akibat keadaan memaksa dapat diperjanjikan antara lain melalui asuransi.

h. Perlindungan pekerja :

Sesuai undang-undang tentang keselamatan/kesehatan pekerja serta jaminan sosialtenaga kerja.

i. Aspek lingkungan :

sesuai undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.

j. Kekayaan intelektual :

Hasil inovasi perencana konstruksi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksibaik dalam bentuk hasil akhir dan/atau bagiannya.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang sudah dipatenkan harus dilindungiundang-undang.

k. “Insentif” : Penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasi pekerjaan lebih cepat.

Insentif dapat berbentuk uang atau bentuk lain.

19. Tahapan dan Ketentuan Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 23).

19.1 Tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi :

19.1.1 Tahap Perencanaan

19.1.2 Tahap Pelaksanaan

19.1.3 Tahap Pengawasan.


24/34


25/34

- Standar mutu peralatan.

f). Ketenaga kerjaan meliputi :

Syarat standar keahlian dan ketrampilan.

g).Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan konstruksi :

Dalam kegiatan penyiapan :

Ø Pengguna Jasa :

· Penyerahan dokumen lapangan dan fasilitas

· Membayar uang muka bila diperjanjikan.

Ø Penyedia Jasa :

· Menyampaikan rencana kerja untuk disetujui

· Memberikan jaminan uang muka

· Mengusulkan Sub-Penyedia Jasa.

- Dalam kegiatan pengerjaan :

Ø Pengguna Jasa : Mempelajari/meneliti kontrak kerja, melaksanakanseluruh isi kontrak, menanggung resiko kelalaian.

- Dalam kegiatan pengakhiran :

Ø Pengguna Jasa : Memenuhi tanggung jawab sesuai kontrak atas hasil kerja

Penyedia Jasa.

Ø Penyedia Jasa : Meneliti seluruh pekerjaan sebelum serah terima.

20. Penggunaan Sub-Penyedia Jasa (Pasal 24).

20.1 Penyedia Jasa dapat menggunakan Sub-Penyedia Jasa yang memiliki keahliankhusus (ayat 1).

20.1 Sub-Penyedia Jasa tersebut harus memenuhi syarat tercantum dalam Pasal 8 dan 9(ayat 2).

20.2 Penyedia Jasa wajib memenuhi hak Sub-Penyedia Jasa sesuai kontrak (ayat 3).

20.3 Sub-Penyedia Jasa wajib memenuhi kewajiban sesuai kontrak (ayat 4).

Penjelasan :

a. Keikutsertaan Sub-Penyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan dengankeahlian khusus dengan cara sub. kontrak tanpa mengurangi tanggung jawabPenyedia Jasa atas seluruh pekerjaan.

b. Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan Sub.Penyedia Jasa harus dengan


26/34

persetujuan Pengguna Jasa.

c. Pengikut sertaan Sub-Penyedia Jasa bertujuan pemberian peluang untuk keahliankhusus.

d. Hak-hak Sub-Penyedia Jasa :

- Menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijaminPenyedia Jasa.

- Pengguna Jasa berkewajiban memantau pemenuhan hak Sub-Penyedia Jasatersebut.

21. Kegagalan Bangunan (Pasal 25).

21.1 Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan(ayat 1).

21.2 Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh)tahun terhitung sejak serah terima terakhir pekerjaan (ayat 2).

21.3 Kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga sebagai penilai ahli (ayat 3).

Penjelasan :

a. Penetapan kegagalan bangunan oleh pihak ketiga sebagai penilai ahli dimaksudkanuntuk menjaga objektifitas.

b. Penilai ahli :

- Orang perseorangan/kelompok orang/lembaga yang disepakati para pihak

- Bersifat independen

- Mampu memberikan penilaian objektif dan profesional.

22. Kegagalan bangunan karena kesalahan Penyedia Jasa (Pasal 26).

22.1 Kegagalan bangunan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi yangmenimbulkan kerugian pada pihak lain a perencana/pengawas bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi (ayat 1).

22.2 Kegagalan bangunan karena kesalahan pelaksana konstruksi yang menimbulkan

kerugian pihak lain a pelaksana konstruksi bertanggung jawab dan dikenakanganti rugi (ayat 2).

Penjelasan :

a. Ganti rugi dilakukan melalui mekanisme pertanggungan.

b. Pertanggung jawaban pelaksanaan konstruksi dibidang usaha dikenakan dalambentuk sanksi administratif.

c. Besaran ganti rugi dihitung berdasarkan tingkat kegagalan


27/34

d. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan melalui mekanisme pertanggungan.

23. Kegagalan bangunan karena kesalahan Pengguna Jasa (Pasal 27).

Kegagalan bangunan karena kesalahan Pengguna Jasa yang menyebabkan kerugian pihak lain aPengguna Jasa bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.

24. Peran Masyarakat (Pasal 29 dan 30).

24.1 Masyarakat berhak :

24.1.1 Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa

konstruksi.

24.1.2 Memperoleh ganti rugi yang layak akibat penyelenggaraan konstruksi.

24.2 Masyarakat berkewajiban :

24.2.1 Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan pelaksanaan konstruksi.

24.2.2 Mencegah terjadinya konstruksi yang membahayakan kepentingan

umum.

Penjelasan :

a. Hak masyarakat mengawasi baik pada tahap perencanaan pelaksanaan maupunpengawasan/pemanfaatan hasil.

b. Ganti rugi diberikan sepanjang dapat dibuktikan secara langsung ada pihak yangdirugikan akibat perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.

c. Kewajiban yang dimaksud mengandung makna bahwa setiap orang turut berperanserta menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan bidang jasa konstruksi.

25. Masyarakat Jasa Konstruksi (Pasal 31).

25.1 Masyarakat Jasa Konstruksi: bagian masyarakat yangberkepentingan/berhubungan dengan usaha jasa konstruksi (ayat 1).

25.2 Peran masyarakat konstruksi diselenggarakan melalui forum jasa konstruksi

(ayat 2).

25.3 Peran masyarakat dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukanoleh suatu lembaga yang independen dan mandiri (ayat 3).

26 Forum Jasa Konstruksi (Pasal 32).

26.1 Unsur-Unsur Forum Jasa Konstruksi :

26.1.1 Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi 26.1.5 Organisasi kemasyarakatan

26.1.2 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi 26.1.6 Instansi pemerintah


28/34

26.1.3 Asosiasi perusahaan barang & jasa 26.1.7 Unsur-unsur lain.

26.1.4. Masyarakat intelektual

(ayat 1).

26.2 Forum mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam upayamenumbuh kembangkan usaha jasa konstruksi yang berfungsi untuk :

26.2.1 Menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat

26.2.2 Merumuskan pengembangan jasa konstruksi

26.2.3 Menumbuh kembangkan peran pengawasan masyarakat

26.2.4 Memberi masukan pada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan,

pemberdayaan dan pengawasan.

(ayat 2).

Penjelasan :

a. Asosiasi Perusahaan : satu atau lebih wadah organisasi atau himpunan parapengusaha jasa konstruksi.

b. Asosiasi Profesi : satu atau lebih wadah organisasi atau himpunan peroranganberdasarkan kesamaan disiplin ilmu atau kesamaan profesi untuk mengembangkankeahlian dan memperjuangkan aspirasi anggota.

c. Asosiasi bersifat independen, mandiri dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

d. Asosiasi perusahaan barang dan jasa orang perseorangan atau badan usaha yangusahanya dibidang penyediaan barang atau jasa baik langsung atau tidak.

e. Wakil-wakil Pemerintah dalam forum adalah pejabat yang ditunjuk instansiPemerintah dengan tugas pembinaan.

f. Dengan undang-undang ini pengembangan jasa konstruksi diserahkan sepenuhnyakepada masyarakat jasa konstruksi.

g. Dalam tahap awal pelaksanaan undang-undang ini peran Pemerintah masihdiperlukan untuk :

- Mengambil inisiatif untuk mewujudkan peran forum.

- Memberikan dukungan fasilitas termasuk dana untuk mewajudkan danberfungsinya peran masyarakat.

27 Keanggotaan & Tugas Lembaga (Pasal 33).

27.1 Anggota-anggota lembaga :

27.1.1 Asosiasi perusahaan jasa konstruksi;


29/34

27.1.2 Asosiasi profesi jasa konstruksi;

27.1.3 Pakar perguruan tinggi berkaitan dengan jasa konstruksi;

27.1.4 Instansi pemerintah terkait.

(ayat 1).

27.2 Tugas lembaga :

27.2.1 Melakukan/mendorong penelitian dan pengembangan;

27.2.2 Pendidikan dan pelatihan;

27.2.3 Registrasi tenaga kerja yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasketrampilan/keahlian;

27.2.4 Mendorong/meningkatkan peran arbitrase, mediasi penilai ahli.

(ayat 2).

27.3 Untuk mendukung kegiatan, lembaga dapat mengusahakan dana dari masyarakat jasa konstruksi.

(ayat 3).

Penjelasan :

a. Wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam Lembaga ditunjuk oleh instansi yangbertugas dan berfungsi membina bidang jasa konstruksi.

b. Pada tahap awal, Pemerintah berinisiatif dalam penetapan lembaga serta pemberian

fasilitas termasuk dana operasional.

c. Maksud pengembangan jasa kosntruksi :

- Agar Penyedia Jasa mampu memenuhi standar nasional, regional, internasional.

- Mendorong Penyedia Jasa agar mampu bersaing dipasar nasional maupuninternasional.

- Mengembangkan sistim informasi jasa konstruksi.

28 Pembinaan (Pasal 35).

28.1 Pemerintah melakukan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan

(ayat 1).

28.2 Pengaturan dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan danstandar teknis.

(ayat 2).

28.3 Maksud pemberdayaan : menumbuh kembangkan kesadaran akan hak dan


30/34

kewajiban serta peran usaha jasa konstruksi dan masyarakat

(ayat 3).

28.4 Maksud pengawasan : menjamin terwujudnya keterbukaan penyelenggaraan jasakonstruksi.

(ayat 4).

28.5 Pelaksanaan pembinaan dapat bersama masyarakat jasa konstruksi

(ayat 5).

28.6 Tugas pembinaan dapat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah (ayat 6).

Penjelasan :

a. Pemerintah wajib membina usaha jasa konstruksi karena peran jasa konstruksimampu meningkatan kesempatan kerja.

b. Tujuan Pembinaan :

· Jasa Konstruksi :

Menerbitkan peraturan dan kesadaran akan peran strateginya.

Mendukung peningkatan kemampuan asosiasi mengenai pemenuhan hak dankewajiban.

Mendorong tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

· Pengguna Jasa :

Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tugas dan fungsi, hak dankewajiban dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Mendorong terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

· Masyarakat :

Menumbuhkan pemahaman tentang peran strategis jasa konstruksi.

Menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

c. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk forum danlembaga.

Forum merupakan fasilitas/sarana untuk mendorong terciptanya pemanfaatan danpengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Lembaga adalah wadah pembinaan pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi.

Sebagian pembinaan dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

29 Penyelesaian Sengketa (Pasal 36).


31/34

29.1 Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui Pengadilan ataudiluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak (ayat 1).

29.2 Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana(ayat 2).

29.3 Jika dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilanhanya dapat ditempuh bila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu atau

para pihak yang bersengketa (ayat 3).

Penjelasan :

a. Ketentuan pada ayat (1) untuk melindungi hak keperdataan para pihak.

b. Ketentuan ayat (3) untuk menjamin kepastian hukum.

30 Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Pasal 37).

30.1 Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah:

30.1.1 Pengikatan pekerjaan konstruksi

30.1.2 Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

30.1.3 Kegagalan bangunan.

(ayat 1).

30.2 Penyelesaian sengketa dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati parapihak (ayat 2).

30.3 Pihak ketiga dapat dibentuk Pemerintah dan atau masyarakat jasa konstruksi.

(ayat 3).

Penjelasan :

a. Ketentuan pada ayat (1) untuk mempertegas bahwa sengketa dapat terjadi padakegiatan para pihak dalam pekerjaan konstruksi.

b. Sesuai kontrak kerja, para pihak setuju, sengketa diselesaikan pihak ketiga denganketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

c. Penunjukan Pihak Ketiga dapat dilakukan sebelum sengketa terjadi yaitu denganmencantumkan dalam kontrak kerja konstruksi.

d. Bila penunjukan Pihak Ketiga setelah sengketa terjadi, harus disepakati dalam aktatertulis yang ditanda tangani para pihak.

Jasa Pihak Ketiga antara lain : arbitrase, lembaga/ad hoc nasional/internasionalmediasi, konsiliasi atau penilai ahli.

(ayat 2).

31 Gugatan Masyarakat (Pasal 38).


32/34

31.1 Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhakmengajukan ke Pengadilan secara :

31.1.1 Orang perseorangan

31.1.2 Kelompok orang dengan surat kuasa

31.1.3 Kelompok orang tanpa surat kuasa

(ayat 1).

31.2 Jika kerugian sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokokmasyarakat, Pemerintah wajib berperan dan dapat bertindak untuk kepentinganmasyarakat.

(ayat 2).

Penjelasan :

Yang dimaksud “hak mengajukan gugatan perwakilan” adalah kelompok kecil masyarakat

mewakili kelompok besar masyarakat yang dirugikan berdasarkan keseriusan masalahfaktor hukum dan ketentuan yang timbul karena kerugian/gangguan akibatpenyelenggaraan pekerjaan kosntruksi.

32 Bentuk Gugatan (Pasal 39).

Gugatan berbentuk tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutanbiaya/pengeluaran nyata dengan kemungkinan tuntutan lain sesuai undang-undang.

Penjelasan :

Gugatan perwakilan yang diajukan masyarakat tidak dapat berbentuk tuntutan gantirugi, tapi hanya terbatas gugatan lain yaitu :

a. Permohonan kepada pengadilan agar salah satu pihak melakukan tindakan tertentusehubungan dengan kewajibannya atau tujuan kontrak.

b. Menyatakan salah satu pihak telah melakukan tindakan melanggar hukum karenamelanggar kontrak.

c. Memerintahkan salah satu pihak untuk membuat/memperbaiki/mengadakanpenyelamatan para pekerja.

Yang dimaksud dengan “biaya atau pengeluaran nyata” adalah biaya yang nyata-nyata dapatdibuktikan telah dikeluarkan oleh masyarakat berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.

33 Sanksi (Pasal 41).

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan atau pidana ataspelanggaran undang-undang.

34 Bentuk sanksi administratif kepada Penyedia Jasa/Pengguna Jasa (Pasal 42).

34.1 Penyedia Jasa :


33/34

34.1.1 peringatan tertulis

34.1.2 penghentian sementara pekerjaan

34.1.3 pembatasan kegiatan usaha/profesi

34.1.4 pembekuan izin usaha/profesi

34.1.5 pencabutan izin usaha/profesi.

(ayat 1).

34.2 Pengguna Jasa :

34.2.1 peringatan tertulis

34.2.2 penghentian sementara pekerjaan

34.2.3 pembatatasan kegiatan usaha/profesi

34.2.4 larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan

34.2.5 pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi

34.2.6 pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

(ayat 2).

34.3 Tata laksana dan penerapan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah

(ayat 3).

35 Sanksi Pidana (Pasal 43).35.1 Barang siapa yang merencanakan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuh

ketentuan teknis dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi/kegagalanbangunan dipidana maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum 10% darnilai kontrak (ayat 1).

35.2 Barang siapa yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bertentangan/tidaksesuai dengan ketentuan teknis dan mengakibatkan kegagalan pekerjaankonstruksi/kegagalan bangunan dipidana maksimum 5 tahun penjara atau dendamaksimum 5% dari nilai kontrak (ayat 2).

35.3 Barang siapa yang melakukan pengawasan pekerjaan kontrak dengan sengajamemberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaankonstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan teknik danmengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi/kegagalan bangunan dipidanamaksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum 10% dari nilai kontrak (ayat3).

36 Ketentuan Peralihan (Pasal 44).

36.1 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasakonstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang


34/34

‹ ›Beranda

Lihat versi web

Yandhi Wijaya, ST di Kamis, Agustus 27, 2009

ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baruberdasarkan undang-undang ini (ayat 1).

36.2 Penyedia jasa yang telah mempunyai ijin sesuai bidang usahanya dalam waktu 1(satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini terhitungsejak diundangkannya (ayat 2).

37 Ketentuan Penutup (Pasal 45).

Pada saat berlakunya undang-undang ini maka ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang inidinyatakan tidak berlaku.

38 Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan (Pasal46).

Catatan : Undang-undang ini diundangkan tanggal 7 Mei 1999.

0

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Yandhi Wijaya, ST

Lihat profil lengkapku

Profile Penulis

Diberdayakan oleh Blogger.
https://www.blogger.com/https://www.blogger.com/profile/00530551544476204125https://www.blogger.com/profile/00530551544476204125http://void%280%29/http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.com/2009/08/peraturan-perundangan-konstruksi.html?m=1https://www.blogger.com/profile/00530551544476204125http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.com/2009/08/peraturan-perundangan-konstruksi.html?m=0http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.com/?m=1http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.com/2009/07/korosi.html?m=1http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.com/2009/08/klaim-konstruksi.html?m=1

CIVIL ENGINEERING Peraturan Perundangan Konstruksi Indonesia (AV 41)

Documents