-
Translated by: Wishnu [email protected]
No. 17/11/DKSP Jakarta, 1 Juni 2015
No. 17/11/DKSP Jakarta, June 1, 2015
SURAT EDARAN CIRCULAR Perihal: Kewajiban Penggunaan Rupiah
di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Subject: Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary
State of the Republic of Indonesia
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5683), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban
penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
With the issuance of Regulation of Bank Indonesia Number
17/3/PBI/2015 concerning Mandatory Use of Rupiah in the Territory
of the Unitary State of the Republic of Indonesia (State Gazette of
the Republic of Indonesia Number 70 of 2015, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5683), it is
necessary to issue an ancillary regulation concerning Mandatory Use
of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia in the form of Circular of Bank Indonesia, as
follows:
I. KETENTUAN UMUM I. GENERAL PROVISIONS A. Kewajiban penggunaan
Rupiah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas
teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun
bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang
dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
menggunakan Rupiah.
A. Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary State
of the Republic of Indonesia embraces the territorial principle.
Any transaction, as long as made in the Territory of the Unitary
State of the Republic of Indonesia, either by residents or
non-residents, cash or non-cash, must use Rupiah.
B. Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap
transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah.
B. Transactions and payment are unity. Any transaction made in
the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia
must receive payment in Rupiah.
Contoh: E.g. Perusahaan A sebagai pelayaran asing menggunakan
jasa kepelabuhanan di Indonesia yang dikelola oleh PT B. Perusahaan
A dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui agen dengan
menggunakan mata uang Rupiah atau melalui transfer dengan
menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal pembayaran dilakukan
melalui transfer maka PT B wajib menerima pembayaran dari
Perusahaan A dalam mata uang Rupiah.
Company A, as a foreign shipping line, uses port services in
Indonesia that is provided by PT B. Company A may make payment in
Rupiah cash through an agent or by transfer using currency of its
own country. In case of payment by transfer, PT B must receive
payment from Company A in Rupiah currency.
-
2
C. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku bagi transaksi
sebagai berikut:
C. Mandatory use of Rupiah in any transaction as referred to in
point (A) shall not apply to the following transactions:
1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang meliputi:
1. certain transactions with respect to the state budget,
including:
a. pembayaran utang luar negeri; a. repayment of foreign debts;
b. pembayaran utang dalam negeri
dalam valuta asing; b. repayment of domestic debts in
foreign currencies; c. belanja barang dari luar negeri; c.
foreign expenditure; d. belanja modal dari luar negeri; d. foreign
capital expenditure; e. penerimaan negara yang berasal
dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan
e. state revenues from sovereign bond sale in foreign
currencies; and
f. transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, visa on
arrival, dan penerimaan negara bukan pajak;
f. other transactions with respect to the state budget, such as
tax payment, visa on arrival, and non-tax state revenues;
2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang
dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar
negeri;
2. transactions of receipt or provision of gifts from or to
abroad that is made by the parties, one of whom is domiciled
abroad;
3. transaksi perdagangan internasional yang meliputi:
3. international trade transactions, including:
a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar
wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
a. export and/or import of goods to or from outside the customs
zones of the Republic of Indonesia; and/or
b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara
yang dilakukan dengan cara:
b. cross border trade in services in the form of:
1) pasokan lintas batas (cross border supply), misalnya
pembelian secara online (dalam jaringan) atau melalui call center.
Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah tenaga ahli yang
memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan oleh kantor induknya di
luar negeri untuk bekerja di Indonesia;
1) cross border supply, e.g. by online purchase or by call
center. Cross border supply includes experts with specific
expertise who is assigned by their head office abroad to work in
Indonesia; and
-
3
dan 2) konsumsi di luar negeri
(consumption abroad), misalnya warga negara Indonesia yang
kuliah di luar negeri atau menjalani perawatan di rumah sakit luar
negeri;
2) consumption abroad, e.g. an Indonesian citizen who studies at
the college abroad or receives medical treatment at the hospital
abroad;
4. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan
valuta asing atau deposito valuta asing; atau
4. Bank savings in foreign currencies, such as foreign
currency-based savings or foreign currency-based deposits; or
5. transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para
pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti
pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di
Indonesia.
5. international financing transactions made by parties, one of
whom is domiciled abroad, such as provision of credits by a Bank
abroad to a customer in Indonesia.
D. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku untuk transfer
dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak
di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau
penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
D. Mandatory use of Rupiah as referred to in point (A) shall not
apply to the transfer of funds in foreign currencies from an
individual in home country to a party abroad if such is not
intended as payment or settlement of obligations arising out of the
transaction in the territory of the Unitary State of the Republic
of Indonesia.
E. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A juga tidak berlaku untuk
transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang yang meliputi:
E. Mandatory use of Rupiah in any transaction as referred to in
point (A) shall not apply either to any foreign currency
transaction made under the Laws that include:
1. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan
perbankan syariah yang meliputi antara lain:
1. foreign currency-based business activities conducted by a
Bank under the Laws concerning banking and shariah banking,
including, inter alia:
a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan
lainnya;
a. credits for export and other activities in foreign
currencies;
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;
b interbank call money in foreign currencies;
c. obligasi dalam valuta asing; c. bonds in foreign currencies;
d. sub-debt dalam valuta asing; d. sub-debt in foreign
currencies;
-
4
e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan
e. sale and purchase of negotiable instruments in foreign
currencies; and
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan
syariah beserta peraturan pelaksanaanya.
f. other banking transactions in foreign currencies as governed
by Laws concerning banking and shariah banking along with their
ancillary regulations.
Dalam pengertian kegiatan usaha dalam valuta asing tersebut
termasuk pula biaya (fee) yang dikenakan oleh Bank dalam
pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
These foreign currency-based business activities also include
fees charged by Banks for those activities.
2. Transaksi di pasar perdana dan pasar sekunder atas surat
berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara
dan surat berharga syariah negara.
2. Primary market and secondary market transactions of
negotiable instruments in foreign currencies issued by the
Government under the Laws concerning sovereign bonds and Islamic
bonds.
Contoh: E.g. Transaksi sukuk global dalam valuta asing yang
diterbitkan oleh Pemerintah.
Global Government-issued Islamic bonds transactions in foreign
currencies.
3. Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan
berdasarkan Undang-Undang.
3. Other transactions in foreign currencies made under the
Laws.
Contoh: E.g. Transaksi pembiayaan di dalam negeri dalam valuta
asing oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan
Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia.
A financing transaction in home country made by the Indonesia
Credit Export Agency (LPEI) in foreign currencies under the Laws
that govern Indonesia credit export agency.
F. Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang
penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk
menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau
untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
F. Any party is prohibited from rejecting to receive Rupiah
which is delivered to pay or settle the obligations payable in
Rupiah and/or in any other financial transactions in the territory
of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Contoh: E.g. Penyedia barang dan/atau jasa dilarang menolak
untuk menerima Rupiah dari
Any goods and/or services provider is prohibited from rejecting
to receive
-
5
pengguna barang dan/atau jasa. Rupiah from goods and/or services
users. G. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf F dikecualikan dalam hal: G. The provision of point (F)
shall be
exempted where: 1. terdapat keraguan atas keaslian
Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau
1. the party is doubtful about the genuineness of Rupiah
received in a cash transaction; or
2. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing
telah diperjanjikan secara tertulis.
2. the payment or settlement of obligations in foreign
currencies is made under the written agreement.
H. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2
hanya dapat dilakukan untuk:
H. A written agreement as referred to in point (G.2) may be
entered into only for:
1. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf E; atau
a. transactions that are exempted from the mandatory use of
Rupiah as referred to in point (C) and point (E); or
2. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan
pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.
b. strategic infrastructure projects upon approval of Bank
Indonesia for exemption from the mandatory use of Rupiah.
I. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan
Rupiah, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi wajib
mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
I. In furtherance of the mandatory use of Rupiah, any business
operator must, whether individuals or corporations, price-tag/label
goods and/or services in Rupiah only.
J. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan,
dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan
kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang
dan/atau jasa dalam Rupiah.
J. Bank Indonesia shall be authorized to request reports,
descriptions, and/or data from any party involved in the mandatory
use of Rupiah and the mandatory price-tagging/labelling of goods
and/or services in Rupiah.
K. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap
pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban
pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.
K. Bank Indonesia shall supervise the compliance of any party
with the mandatory use of Rupiah and the mandatory
price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah.
L. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan
karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan
Rupiah untuk transaksi non tunai, Bank Indonesia dapat mengambil
kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan
Rupiah.
L. In case there are issues of certain characteristics affecting
the business operators in connection with the implementation of the
mandatory use of Rupiah in non-cash transactions, Bank Indonesia
may adopt a certain policy with due regard to the mandatory use of
Rupiah.
-
6
II. KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM
RUPIAH
II. MANDATORY PRICE-TAGGING/ LABELLING OF GOODS AND/OR SERVICES
IN RUPIAH
A. Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam
Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam
Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation).
A. Any business operator in the territory of the Unitary State
of the Republic of Indonesia must price-tag/label goods and/or
services in Rupiah only and is prohibited from putting
price-tags/labels of goods and/or services in Rupiah and in a
foreign currency together (dual quotation).
Contoh larangan dual quotation: E.g. Toko A mencantumkan harga 1
buah komputer sebesar Rp15.000.000,00 dan USD1,500.00 secara
bersamaan.
Store A puts the price tag/label of Rp15,000,000 and USD1,500 on
1 computer set together.
B. Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A
antara lain berlaku untuk:
B. Mandatory price-tagging/labelling and prohibition of
price-tagging/labelling as referred to in point (A) shall apply to,
inter alia:
1. label harga, seperti label harga yang tercantum pada
barang;
1. price tags/labels, such as price tags/labels on goods;
2. biaya jasa (fee), seperti fee agen dalam jual beli properti,
jasa kepariwisataan, jasa konsultan;
2. fees, such as property purchase fees for agents, tourism
fees, consulting fees;
3. biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor,
gedung, tanah, gudang, kendaraan;
3. rent/leasing fees, such as apartments, houses, offices,
buildings, land, warehouses, vehicles;
4. tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan
atau tarif tiket pesawat udara, kargo;
4. rates/tariffs, such as container loading/unloading tariffs at
port, or airfares, cargo tariffs;
5. daftar harga, seperti daftar harga menu restoran;
5. price lists, such as restaurants food price lists;
6. kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum
dalam kontrak atau perjanjian;
6. contracts, such as a clause on prices or fees stated in the
contracts or agreements;
7. dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga
yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order;
dan/atau
7. bidding documents, orders, invoices/bills, such as a clause
on prices stated in the invoices/bills, delivery orders, purchase
orders, and/or
8. bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam
kuitansi.
8. payment receipts, such as prices stated in the receipts.
C. Kewajiban dan larangan pencantuman harga barang dan/atau jasa
dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A
C. Mandatory price-tagging/labelling and prohibition of
price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah as
-
7
dan huruf B berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan/atau
jasa melalui media elektronik.
referred to in point (A) and point (B) shall also apply to
price-tagging/labelling of goods and/or services in the electronic
media.
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK PROYEK
INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG DIPERJANJIKAN SECARA TERTULIS
III. IMPLEMENTATION OF MANDATORY USE OF RUPIAH IN THE STRATEGIC
INFRASTRUCTURE PROJECTS THAT ARE MADE UNDER THE WRITTEN
AGREEMENTS
A. Proyek infrastruktur mencakup proyek sebagai berikut:
A. The infrastructure projects shall include the following
projects:
1. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa
kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan,
sarana dan prasarana perkeretaapian;
1. transportation infrastructure, including airport services,
seaport supply and/or services, railway infrastructure and
facilities;
2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
2. road infrastructure, including toll roads and toll
bridges;
3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air
baku;
3. irrigation infrastructure, including raw water mains;
4. infrastruktur air minum, yang meliputi bangunan pengambilan
air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi
pengolahan air minum;
4. drinking water infrastructure, including raw water extraction
buildings, transmission network, distribution network, drinking
water treatment installations;
5. infrastruktur sanitasi, yang meliputi instalasi pengolah air
limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
5. sanitation infrastructure, including waste water treatment
installations, hub network and core network, and waste facilities
including transporters and disposal sites;
6. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi
jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government;
6. telecommunications and informatics infrastructure, including
telecommunication network and e-government infrastructure;
7. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit,
termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi,
transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
7. electricity infrastructure, including power plants, such as
geothermal-based electricity development, power transmission or
distribution; and
8. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi
dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.
8. oil and natural gas infrastructure, including oil and natural
gas transmission and/or distribution.
B. Proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat
dikecualikan dalam penggunaan Rupiah apabila:
B. The strategic infrastructure projects as referred to in point
(A) may be exempted from the mandatory use of Rupiah if:
-
8
1. dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek;
dan
1. declared by the central government or the regional government
as strategic infrastructure projects, as documented by the
certificate from the competent ministry/agency to the project
owner; and
2. memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban
penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.
2. approved by Bank Indonesia to be exempted from the mandatory
use of Rupiah.
C. Dalam memberikan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan
antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut
terhadap stabilitas ekonomi makro.
C. To give approval, Bank Indonesia shall take, inter alia, the
financing sources of the project and the resultant impacts of the
project on the stability of the macroeconomics into
consideration.
D. Persetujuan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek
infrastruktur strategis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat
mencakup:
D. Approval to exempt the strategic infrastructure projects from
the mandatory use of Rupiah shall be issued by Bank Indonesia
within the scope of:
1. transaksi dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur
strategis sampai dengan proyek selesai dibangun; dan/atau
1. transactions from the construction of strategic
infrastructure project to the completion of the project; and/or
2. transaksi dalam rangka penjualan produk atau jasa yang
dihasilkan oleh proyek infrastruktur strategis sampai dengan jangka
waktu tertentu, dengan syarat penjualan produk atau jasa tersebut
telah diperjanjikan sejak awal pembangunan proyek dimaksud.
2. transactions of sale of products or services generated from
the strategic infrastructure project for a definite term as long as
the sale of the products or services is made under the agreement
from the beginning of the construction of the project.
E. Permohonan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah diajukan
oleh pihak yang memerlukan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah
disertai dengan alasan untuk menggunakan valuta asing dalam
pembayaran atau penyelesaian kewajiban.
E. A request for exemption from the mandatory use of Rupiah
shall be submitted by the party seeking exemption from the
mandatory use of Rupiah, accompanied by the reason to use foreign
currencies for payment or settlement of obligations.
F. Dalam hal proyek dilaksanakan oleh konsorsium, permohonan
dapat diajukan oleh salah satu anggota konsorsium untuk dan atas
nama konsorsium atau diajukan secara bersama-sama oleh anggota
konsorsium tersebut.
F. Where the project is carried out by a consortium, a request
therefor may be submitted by one of the members of the consortium
acting for and on behalf of the consortium, or jointly submitted by
the members of the consortium.
G. Tata cara pengajuan permohonan diatur sebagai berikut:
G. Procedures for submission of a request shall be as
follows:
1. Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada
1. The applicant shall submit the
-
9
Bank Indonesia. request in writing to Bank Indonesia. 2. Surat
permohonan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai
berikut:
2. A request as referred to in point 1 must be accompanied by
the following documentation:
a. dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon, seperti akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya,
keterangan domisili, dan profil badan usaha;
a. documents stating the legality of the applicant, such as a
memorandum of association and the articles of association of the
company, along with their amendments, certificate of domicile, and
company profile;
b. surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang
yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek
infrastruktur strategis;
b. a certificate from the competent ministry or agency stating
that the project being carried out is the strategic infrastructure
project;
c. dalam hal permohonan diajukan oleh pelaksana pekerjaan atau
kontraktor maka keterangan mengenai proyek infrastruktur strategis
dapat berupa fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b yang disertai dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa:
c. where the request is submitted by a contractor, the
certificate of the strategic infrastructure project may be a
photocopy as referred to in point (b), accompanied by the
recommendation stating that:
1) proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek
infrastruktur strategis; dan/atau
1) the project being carried out is part of the strategic
infrastructure project; and/or
2) pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka
pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) the project needs foreign currencies to procure goods and/or
services from outside the territory of the Unitary State of the
Republic of Indonesia;
d. fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran
menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya
oleh pemohon.
d. a photocopy of the written agreement stating that the payment
is foreign currency-based, certified as true copy of the original
document.
H. Dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf G, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan/atau
dokumen tambahan dan melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang
diajukan
H. In response to the request as referred to in point (G), Bank
Indonesia may make inquiries and/or require additional documents
and make examination in connection with the request submitted by
the applicant, such as a project site
-
10
pemohon, seperti pemeriksaan ke lokasi proyek.
inspection.
I. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara
tertulis atas permohonan yang disampaikan, paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
I. Bank Indonesia shall approve or reject the request in writing
within 30 (thirty) days from when the request is fully
received.
J. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
apabila diperlukan tambahan waktu sehingga melebihi jangka waktu 30
(tiga puluh) hari untuk pemrosesan permohonan.
J. Bank Indonesia shall notify the applicant in writing in case
of needing extra days to exceed 30 (thirty) days to process the
request.
IV. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI NON
TUNAI BAGI PELAKU USAHA DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU
IV. IMPLEMENTATION OF MANDATORY USE OF RUPIAH IN NON-CASH
TRANSACTIONS BY BUSINESS OPERATORS WITH CERTAIN CHARACTERISTICS
A. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan
karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan
Rupiah untuk transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam butir
I.L, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap
memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.
A. In case there are issues of certain characteristics affecting
the business operators in connection with the implementation of the
mandatory use of Rupiah in non-cash transactions as referred to in
point (I.L), Bank Indonesia may adopt a certain policy with due
regard to the mandatory use of Rupiah.
B. Dalam menetapkan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam huruf A, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain:
B. To adopt a certain policy as referred to in point (A), Bank
Indonesia shall take the following into consideration, inter
alia:
1. kesiapan pelaku usaha, antara lain dalam hal penerapan
kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan yang mendasar
dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau
pelaku usaha tertentu;
1. the readiness of the business operators, in which, inter
alia, that to apply the mandatory use of Rupiah requires
fundamental changes in the business system and/or process of the
business activities and/or certain business operators;
2. kontinuitas kegiatan usaha, antara lain dalam hal penerapan
kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa transisi
yang cukup, dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha;
2. the continuity of the business, in which, inter alia, that to
apply the mandatory use of Rupiah in the immediate term without an
adequate time of transition may affect the continuity of the
business activities.
3. kegiatan investasi, antara lain dalam hal kegiatan usaha
memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan
kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu
investasi
3. investment activities, in which, inter alia, that business
activities require financing in foreign currencies for a definite
period of time and the use of Rupiah in the immediate term may
-
11
yang bersangkutan; dan/atau affect the ongoing investment;
and/or 4. kegiatan usaha yang memiliki
dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
4. business activities with significant impacts on the growth of
the national economy.
C. Selain mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud dalam
huruf B, Bank Indonesia mempertimbangkan pula kepatuhan pelaku
usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai
kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip
kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non
Bank.
C. In addition to taking factors as referred to in point (B)
into consideration, Bank Indonesia shall also consider the
compliance of the business operators with the regulations of Bank
Indonesia concerning, inter alia, the mandatory receipt of export
proceeds and the principle of prudence in the management of foreign
debts of non-Bank corporations.
V. LAPORAN TERKAIT PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
V. REPORTS ON THE MANDATORY USE OF RUPIAH IN THE TERRITORY OF
THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
A. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan,
dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan
kewajiban penggunaan Rupiah.
A. Bank Indonesia shall be authorized to request reports,
descriptions, and/or data from any party involved in the
implementation of the mandatory use of Rupiah.
B. Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib
menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data kepada Bank
Indonesia disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal diminta oleh
Bank Indonesia.
B. Any party as referred to in point (A) must submit reports,
descriptions, and/or data to Bank Indonesia, accompanied by the
supporting documentation where Bank Indonesia so requires.
VI. PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PENGGUNAAN RUPIAH DI
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
VI. SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE MANDATORY USE OF RUPIAH
IN THE TERRITORY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap
pihak dalam rangka penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dan
kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam
Rupiah.
A. Bank Indonesia shall supervise the compliance of any party
with the implementation of the mandatory use of Rupiah and the
mandatory price-tagging/labelling of goods and/or services in
Rupiah only.
B. Ruang lingkup pengawasan terhadap penerapan kewajiban
penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A terutama
dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk
transaksi non tunai. Dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi
non tunai tersebut, Bank Indonesia dapat bekerja
B. The scope of supervision of the implementation of the
mandatory use of Rupiah as referred to in point (A) is made to
supervise the fulfillment of the mandatory use of Rupiah in
non-cash transactions. Bank Indonesia may, in the supervision of
non-cash transactions, cooperate with the competent agencies.
-
12
sama dengan instansi terkait. C. Dalam melaksanakan
pengawasan
terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi
tunai, Bank Indonesia bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
C. Bank Indonesia shall, in the supervision of the
implementation of the mandatory use of Rupiah in cash transactions,
cooperate with the law enforcement officers.
D. Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A,
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
D. The mechanism for supervision as referred to in point (A)
shall be conducted as follows:
1. Metode pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau tidak
langsung.
1. Methods of onsite and/or offsite supervision.
2. Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1
dilakukan melalui pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu
oleh Bank Indonesia.
2. Onsite supervision as referred to in point (1) shall be made
by Bank Indonesia by means of a spot check.
3. Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas
laporan yang disampaikan oleh setiap pihak sebagaimana dimaksud
dalam butir V.A.
3. Offsite supervision as referred to in point (1) shall be made
by analyzing and evaluating the reports submitted by the party as
referred to in point (V.A).
4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud
dalam angka 2, pihak yang merupakan obyek pemeriksaan harus
memberikan kepada pemeriksa, antara lain:
4. During the spot check as referred to in point 2, the party
under inspection must provide the inspection officers the
following, inter alia:
a. laporan keuangan, data transaksi, dan data pendukung;
a. the financial statements, transaction data, and supporting
data;
b. akses untuk melakukan observasi terhadap aktivitas
operasional dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan
usahanya; dan/atau
b. access to observing the operating activities and physical
facilities in connection with its business activities; and/or
c. keterangan mengenai transaksi dan kegiatan yang berkaitan
dengan kewajiban penggunaan Rupiah dari pihak yang kompeten dan
berwenang pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.
c. descriptions on transactions and activities with respect to
the mandatory use of Rupiah by the competent and authorized
officers during inspection.
-
13
VII. KORESPONDENSI VII. CORRESPONDENCE A. Penyampaian permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam Bab III, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam Bab V, dan/atau surat menyurat disampaikan dalam Bahasa
Indonesia kepada Bank Indonesia dengan alamat:
A. Requests as referred to in Chapter III, reports as referred
to in Chapter V, and/or correspondence shall be made in the
Indonesian language and sent to Bank Indonesia at the address
of:
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
(Department of Policy and Supervision of Payment System) Kompleks
Perkantoran Bank Indonesia Gedung D lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
B. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam
huruf A, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau
media lainnya.
B. In case of change of/in the address as referred to in point
(A), Bank Indonesia shall write a notification by mail and/or other
media.
VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN VIII. MISCELLANEOUS PROVISIONS A. Bank
dan Penyelenggara Transfer Dana
harus memberitahukan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada setiap nasabah yang akan
melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing.
A. Banks and Money Transfer Operators must inform any customer
to make a transaction in foreign currencies about the mandatory use
of Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia.
B. Dalam hal nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap
akan melakukan transaksi dalam valuta asing maka Bank dan
Penyelenggara Transfer Dana harus meminta nasabah tersebut untuk
mengisi tujuan transaksi dalam formulir atau slip transaksi.
B. Where the customer as referred to in point (A) proceeds with
his/her transactions in foreign currencies, Banks and Money
Transfer Operators must direct such a customer to have the
purpose(s) of transaction(s) in the form or the transaction slip
completed.
IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI IX. PROCEDURES FOR IMPOSITION OF
SANCTIONS
A. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban
penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dikenakan sanksi.
A. Any party in violation of the mandatory use of Rupiah in the
territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia shall
be imposed sanctions.
B. Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk
transaksi tunai dan/atau larangan menolak Rupiah untuk transaksi
tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
B. Any violation of the mandatory use of Rupiah in the territory
of the Unitary State of the Republic of Indonesia and/or
prohibition from rejecting Rupiah in cash transactions shall be
subject to the criminal provisions of Article 33 of Law Number 7 of
2011 concerning Currency.
C. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban
penggunaan Rupiah untuk
C. Sanctions against violation of the mandatory use of Rupiah in
non-cash
-
14
transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
transactions shall be imposed as follows:
1. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban
penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dikenakan sanksi
administratif berupa:
1. Any party in violation of the mandatory use of Rupiah in
non-cash transactions shall be imposed administrative sanctions
of:
a. teguran tertulis; a. written warnings; b. kewajiban membayar;
dan/atau b. obligatory payment; and/or c. larangan untuk ikut dalam
lalu
lintas pembayaran. c. prohibition from engaging in
any payment transaction. 2. Sanksi kewajiban membayar
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dikenakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
2. A sanction of obligatory payment as referred to in point
(1.b) shall be imposed as follows:
a. Sanksi kewajiban membayar dikenakan setelah Bank Indonesia
memberikan sanksi teguran tertulis paling kurang 2 (dua) kali.
a. A sanction of obligatory payment shall be imposed after Bank
Indonesia imposes a sanction of at least 2 (two) written
warnings.
b. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen)
dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling
banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. A sanction of obligatory payment shall be 1% (one percent) of
the transaction value, in the aggregate, not exceeding
Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).
c. Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung
dari seluruh nilai transaksi yang melanggar ketentuan kewajiban
penggunaan Rupiah. Pengenaan sanksi administratif dilakukan
terhadap pelanggaran transaksi non tunai yang terjadi sejak tanggal
1 Juli 2015.
c. The transaction value as referred to in point (b) shall be
calculated from the aggregate transaction value that violates the
mandatory use of Rupiah. Administrative sanctions shall be imposed
against violation of non-cash transactions occurring from July 1,
2015.
d. Dalam hal pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi kewajiban
membayar masih melakukan pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah
maka pelaku usaha tersebut dikenakan kewajiban membayar tanpa
melalui teguran tertulis.
d. Where a business operator that is imposed a sanction of
obligatory payment is still in violation of the mandatory use of
Rupiah, the business operator shall be under the obligation to pay
without a written warning.
e. Sanksi kewajiban membayar dikenakan dalam Rupiah dan
e. A sanction of obligatory payment shall be imposed in
-
15
dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang
berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi
dilakukan.
Rupiah and calculated at the prevailing mid exchange rate of
Bank Indonesia 1 (one) working day before the date the transaction
is made.
f. Pelaksanaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan
cara:
f. Payment for a sanction of obligatory payment shall be made
by:
1) pendebetan rekening yang ada di Bank Indonesia, dalam hal
pihak yang dikenakan sanksi memiliki rekening di Bank Indonesia;
atau
1) debiting the account with Bank Indonesia, where the party
being imposed a sanction has an account with Bank Indonesia; or
2) pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam
hal pihak yang dikenakan sanksi tidak memiliki rekening di Bank
Indonesia.
2) paying to the designated account with Bank Indonesia, where
the party being imposed a sanction has no account with Bank
Indonesia.
3. Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi larangan untuk ikut
dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c
terhadap pihak yang melakukan pelanggaran kewajiban penggunaan
Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bank Indonesia may impose a sanction of prohibition from
engaging in any payment transactions as referred to in point (1.c)
against a party in violation of the mandatory use of Rupiah in the
territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
D. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau
jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan,
dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis.
D. Any violation of the mandatory price-tagging/labelling of
goods and/or services in Rupiah and the obligations to submit
reports, descriptions, and/or data shall be imposed administrative
sanctions of written warnings.
E. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban
pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana
dimaksud dalam huruf D wajib menindaklanjuti dengan melaksanakan
kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.
E. Any party imposed a sanction of the mandatory
price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah as
referred to in point (D) must further fulfill the mandatory
price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah.
F. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban
penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud
dalam huruf D tetap wajib menyampaikan laporan, keterangan,
dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia.
F. Any party being imposed a sanction against violation of the
obligation to submit reports, descriptions, and/or data as referred
to in point (D) must continue to submit reports, descriptions,
and/or data that Bank Indonesia may request.
G. Selain mengenakan sanksi administratif G. In addition to the
administrative sanctions
-
16
sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf D, Bank Indonesia
dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk
melakukan tindakan antara lain berupa pencabutan izin usaha atau
penghentian kegiatan usaha.
as referred to in point (C) and point (D), Bank Indonesia may
recommend the competent authorities to take measures within their
area of competence, such as, inter alia, revocation of licenses or
cessation of business activities.
H. Dalam hal pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Bab III dan Bab IV namun permohonan tersebut tidak
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia maka Bank Indonesia
mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh pelaku usaha sejak tanggal 1 Juli 2015.
H. Where a business operator submits a request as referred to in
Chapter III and Chapter IV but is disapproved by Bank Indonesia,
Bank Indonesia shall impose an administrative sanction against the
violation committed by the business operator since July 1,
2015.
I. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada huruf H dilakukan dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan/atau huruf D.
I. Administrative sanctions against a business operator as
referred to in point (H) shall be imposed under the provisions of
point (C) and/or point (D).
X. KETENTUAN PERALIHAN X. TRANSITIONAL PROVISIONS Terhadap
perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban
dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku
ketentuan sebagai berikut:
Written agreements on payment or settlement of obligations in
foreign currencies that are entered into before July 1, 2015 shall
be treated as follows:
1. Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian
turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang
akan dilakukan para pihak seperti purchasing order dan delivery
order.
1. Written agreements shall include master agreements, ancillary
agreements or other supporting documentation that contain
transactions to be made by the parties, such as purchasing order
and delivery order.
2. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan
dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang
diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk
pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Written agreements, themselves ancillary or complementary to
the master agreement entered into as of July 1, 2015, and
considered as individual agreements, must comply with the
provisions that govern the mandatory use of Rupiah in the Territory
of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
3. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan atas perjanjian
tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada
ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Renewal of the term and/or amendment of a written agreement
entered into as of July 1, 2015 must comply with the provisions
that govern the mandatory use of Rupiah in the Territory of the
Unitary State of the Republic of Indonesia.
4. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam 4. Amendment as referred
to in point 3 shall
-
17
angka 3 antara lain perubahan mengenai pihak dalam perjanjian,
harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian.
include, inter alia, change of parties to the agreement, prices
of goods and/or services, and/or objects of the agreement.
XI. KETENTUAN PENUTUP XI. CONCLUDING PROVISIONS Surat Edaran
Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.
This Circular of Bank Indonesia shall come into effect on June
1, 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
In order that every person may know of it, the promulgation of
this Circular of Bank Indonesia is ordered by placement in the
Official Gazette of the Republic of Indonesia.
BANK INDONESIA,
ENI V. PANGGABEAN KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN
SISTEM PEMBAYARAN
BANK INDONESIA,
ENI V. PANGGABEAN THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF POLICY AND
SUPERVISION OF PAYMENT SYSTEM
-
18
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/11/DKSP TANGGAL 1 JUNI
2015
CIRCULAR OF BANK INDONESIA NUMBER 17/11/DKSP DATED JUNE 1,
2015
PERIHAL: KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SUBJECT: MANDATORY USE OF RUPIAH IN THE
TERRITORY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
A. UMUM A. GENERAL
1. Apa saja pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Bank
Indonesia ini?
1. What does Bank Indonesia take into consideration when issuing
this Circular of Bank Indonesia?
Surat Edaran Bank Indonesia ini diterbitkan dengan pertimbangan
bahwa perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5683) dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia.
This Circular of Bank Indonesia is issued to give effect to
Regulation of Bank Indonesia Regulation of Bank Indonesia Number
17/3/PBI/2015 concerning Mandatory Use of Rupiah in the Territory
of the Unitary State of the Republic of Indonesia (State Gazette of
the Republic of Indonesia Number 70 of 2015, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5683) in the form
of Circular of Bank Indonesia.
2. Apa dasar hukum Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank
Indonesia ini?
2. What is the legal basis under which Bank Indonesia issues
this Circular of Bank Indonesia?
Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia ini
didasari amanat Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5683), yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dari
Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.
Bank Indonesia issues this Circular of Bank Indonesia as
mandated by Article 22 of Regulation of Bank Indonesia Number
17/3/PBI/2015 concerning Mandatory Use of Rupiah in the Territory
of the Unitary State of the Republic of Indonesia (State Gazette of
the Republic of Indonesia Number 70 of 2015, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5683) that
ancillary provisions to this Regulation of Bank Indonesia will be
governed by Circular of Bank Indonesia.
3. Hal apa saja yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia
ini?
3. What does this Circular of Bank Indonesia govern?
Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur hal sebagai
berikut:
This Circular of Bank Indonesia governs the following:
a. Ketentuan umum; a. General provisions; b. Kewajiban
pencantuman harga
barang dan/atau jasa dalam Rupiah; b. Mandatory
price-tagging/labelling of
goods and/or services in Rupiah;
-
19
c. Pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk proyek
infrastruktur strategis yang diperjanjikan secara tertulis;
c. Implementation of mandatory use of rupiah in the strategic
infrastructure projects that are made under the written
agreements;
d. Pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi non
tunai bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu;
d. Implementation of mandatory use of rupiah in non-cash
transactions by business operators with certain
characteristics;
e. Laporan terkait penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
e. Reports on the mandatory use of Rupiah in the territory of
the unitary state of the Republic of Indonesia;
f. Pengawasan atas kepatuhan terhadap penggunaan Rupiah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Supervision of compliance with the mandatory use of Rupiah in
the territory of the unitary state of the Republic of
Indonesia;
g. Korespondensi; g. Correspondence; h. Ketentuan lain-lain; h.
Miscellaneous provisions; i. Tata cara pengenaan sanksi; i.
Procedures for imposition of
sanctions; j. Ketentuan peralihan; dan j. Transitional
provisions; and k. Ketentuan penutup. k. Concluding provisions.
4. Apa prinsip yang mendasar dari ketentuan kewajiban penggunaan
Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
4. What fundamental principle do the provisions for the
mandatory use of Rupiah in the territory of the Unitary State of
the Republic of Indonesia embrace?
Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh
penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai,
sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib menggunakan Rupiah.
Mandatory use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of
the Republic of Indonesia embraces the territorial principle. Any
transaction, as long as made in the Territory of the Unitary State
of the Republic of Indonesia, either by residents or non-residents,
cash or non-cash, must use Rupiah.
5. Apakah transaksi dan pembayaran dapat dipisahkan?
5. Are transactions and payment separate things?
Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap
transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah.
Transactions and payment are unity. Any transaction made in the
Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must
receive payment in Rupiah.
Contoh: E.g. Perusahaan A sebagai pelayaran asing Company A, as
a foreign shipping line,
-
20
menggunakan jasa kepelabuhanan di Indonesia yang dikelola oleh
PT B. Perusahaan A dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui
agen dengan menggunakan mata uang Rupiah atau melalui transfer
dengan menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal pembayaran
dilakukan melalui transfer maka PT B wajib menerima pembayaran dari
Perusahaan A dalam mata uang Rupiah.
uses port services in Indonesia that is provided by PT B.
Company A may make payment in Rupiah cash through an agent or by
transfer using currency of its own country. In case of payment by
transfer, PT B must receive payment from Company A in Rupiah
currency.
6. Transaksi apa saja yang diperbolehkan menggunakan valuta
asing?
6. What transactions are permitted to use foreign
currencies?
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini transaksi yang
diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut:
In this Circular of Bank Indonesia, the following are
transactions permitted to use foreign currencies:
a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara;
a. certain transactions with respect to the state budget;
b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
b. receipt or provision of gifts from or to abroad;
c. transaksi perdagangan internasional; c. international trade
transactions; d. simpanan di Bank dalam bentuk
valuta asing; atau d. Bank savings in foreign currencies;
or e. transaksi pembiayaan internasional, e. international
financing transactions, dan transaksi dalam valuta asing yang
dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:
and foreign currency-based transactions made under the Laws that
include:
a. kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan
perbankan syariah;
a. foreign currency-based business activities conducted by a
Bank under the Laws concerning banking and shariah banking;
b. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah
dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan
Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat
berharga syariah negara; dan
b. primary market and secondary market transactions of
negotiable instruments in foreign currencies issued by the
Government under the Laws concerning sovereign bonds and Islamic
bonds; and
c. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan
berdasarkan Undang-Undang.
c. other foreign currency-based transactions made under the
Laws.
7. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan
7. What certain transactions with respect to the state budget
are permitted to use
-
21
belanja negara seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta
asing?
foreign currencies?
Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara meliputi:
Certain transactions with respect to the state budget
include:
a. pembayaran utang luar negeri; a. repayment of foreign debts;
b. pembayaran utang dalam negeri
dalam valuta asing; b. repayment of domestic debts in
foreign currencies; c. belanja barang dari luar negeri; c.
foreign expenditure; d. belanja modal dari luar negeri; d. foreign
capital expenditure; e. penerimaan negara yang berasal dari
penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan
e. state revenues from sovereign bond sale in foreign
currencies; and
f. transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, visa on
arrival, dan penerimaan negara bukan pajak.
f. other transactions with respect to the state budget, such as
tax payment, visa on arrival, and non-tax state revenues.
8. Transaksi penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar
negeri seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?
8. What transactions of receipt or provision of gifts from or to
abroad are permitted to use foreign currencies?
Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang
diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah hibah yang dilakukan
oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di
luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka hibah harus
dilakukan dengan menggunakan Rupiah.
Transactions of receipt or provision of gifts from or to abroad
that are permitted to use foreign currencies are such transactions
where either the recipient or the provider of gifts is domiciled
abroad. If the recipient and the provider of gifts are domiciled in
the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia,
the transactions of receipt or provision of gifts must be made in
Rupiah.
9. Transaksi perdagangan internasional seperti apa yang
diperbolehkan menggunakan valuta asing?
9. What international trade transactions are permitted to use
foreign currencies?
Transaksi perdagangan internasional yang diperbolehkan
menggunakan valuta asing meliputi:
International trade transactions that are permitted to use
foreign currencies include:
a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang dari atau ke luar
wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
a. export and/or import of goods to or from outside the customs
zones of the Republic of Indonesia; and/or
b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah
negara
b. cross border trade in services in the form of:
-
22
yang dilakukan dengan cara: 1. pasokan lintas batas (cross
border supply). Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah
tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan oleh
kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia; dan
1. cross border supply. Cross border supply includes experts
with specific expertise who is assigned by their head office abroad
to work in Indonesia; and
2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad), misalnya warga
negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau menjalani
perawatan di rumah sakit luar negeri.
2. consumption abroad, e.g. an Indonesian citizen who studies at
the college abroad or receives medical treatment at the hospital
abroad.
10. Simpanan di Bank dalam valuta asing seperti apa yang
diperbolehkan menggunakan valuta asing?
10. What kinds of foreign currency-based Bank savings are
permitted to use foreign currencies?
Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan
valuta asing, deposito valuta asing atau giro valuta asing.
They are foreign currency-based savings, foreign currency-based
deposits, or foreign currency-based giro.
11. Transaksi pembiayaan internasional seperti apa yang
diperbolehkan menggunakan valuta asing?
11. What international financing transactions are permitted to
use foreign currencies?
Transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para
pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti
pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di
Indonesia.
International financing transactions that are made by parties,
one of whom is domiciled abroad, such as provision of credits by a
Bank abroad to a customer in Indonesia.
Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka
wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta
asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing.
Where the international financing provider is a Bank, the Bank
must comply with the regulation that governs foreign currencies
against Rupiah transactions between Banks and foreign parties.
12. Apakah transfer dana dalam valuta asing dari individu di
dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan
sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari
transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan
menggunakan Rupiah?
12. Must transfer of funds in foreign currencies from an
individual in home country to a party abroad if such is not
intended as payment or settlement of obligations arising out of the
transaction in the territory of the Unitary State of the Republic
of Indonesia use Rupiah?
Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi tidak berlaku
untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam
negeri kepada pihak di
Mandatory use of Rupiah does not apply to the transfer of funds
in foreign currencies from an individual in home country to a party
abroad if such is not
-
23
luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau
penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
intended as payment or settlement of obligations arising out of
the transaction in the territory of the Unitary State of the
Republic of Indonesia.
13. Kegiatan usaha Bank dalam valuta asing seperti apa yang
diperbolehkan menggunakan valuta asing?
13. What foreign currency-based business activities conducted by
a Bank are permitted to use foreign currencies?
Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan
perbankan syariah meliputi antara lain:
Those permitted to use foreign currencies are foreign
currency-based business activities conducted by a Bank under the
Laws concerning banking and shariah banking, including, among
others:
a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan
lainnya;
a. credits for export and other activities in foreign
currencies;
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;
b interbank call money in foreign currencies;
c. obligasi dalam valuta asing; c. bonds in foreign currencies;
d. sub debt dalam valuta asing; d. sub-debt in foreign currencies;
e. jual beli surat berharga dalam valuta
asing; dan e. sale and purchase of negotiable
instruments in foreign currencies; and
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan
syariah beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pengertian kegiatan
usaha dalam valuta asing tersebut termasuk pula biaya (fee) yang
dikenakan oleh Bank dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
f. other banking transactions in foreign currencies as governed
by Laws concerning banking and shariah banking along with their
ancillary regulations. These foreign currency-based business
activities also include fees charged by Banks for those
activities.
14. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah
seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?
14. What transactions of negotiable instruments issued by the
Government are permitted to use foreign currencies?
Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam
valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan
Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat
berharga syariah negara diperbolehkan menggunakan valuta asing.
Primary market and secondary market transactions of negotiable
instruments in foreign currencies issued by the Government under
the Laws concerning sovereign bonds and Islamic bonds are permitted
to use foreign currencies.
Contoh: E.g.
-
24
Transaksi sukuk global dalam valuta asing yang diterbitkan oleh
Pemerintah.
Global Government-issued Islamic bonds transactions in foreign
currencies.
15. Transaksi apa saja yang dapat dilakukan dalam valuta asing
yang diatur berdasarkan Undang Undang?
15. What transactions in foreign currencies are governed by
Laws?
Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam
valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia,
Undang-Undang mengenai penanaman modal, Undang-Undang mengenai
rransfer dana, dan Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia.
Laws that govern other transactions in foreign currencies are,
among others, Law concerning Bank Indonesia, Law concerning
investment, Law concerning fund transfer, and Law concerning
Indonesia export financing institutions.
Transaksi yang dapat dilakukan dalam valuta asing yang diatur
berdasarkan Undang-Undang seperti kegiatan melakukan transfer dan
repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal,
keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain, tambahan dana
yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal, dsb., sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu kegiatan
transfer dana dalam valuta asing yang dilakukan oleh Penyelenggara
Transfer Dana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
Transactions that can be made in foreign currencies as governed
by Laws, such as activities to transfer and repatriate in foreign
currencies are, among others, capital, profits, bank interest,
dividends, and other income, funds that are needed for investment,
etc. pursuant to Article 8 section (3) of Law Number 25 of 2007
concerning Investment. In addition, these transactions include fund
transfer activities in foreign currencies that are made by the
Money Transfer Operator pursuant to Article 2 of Law Number 3 of
2011 concerning Fund Transfer.
16. Apakah diperbolehkan menolak untuk menerima Rupiah yang
penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk
menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau
untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia?
16. Is any party permitted to reject to receive Rupiah which is
delivered to pay or settle the obligations payable in Rupiah and/or
in any other financial transactions in the territory of the Unitary
State of the Republic of Indonesia?
Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang
penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk
menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau
untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Any party is prohibited from rejecting to receive Rupiah which
is delivered to pay or settle the obligations payable in Rupiah
and/or in any other financial transactions in the territory of the
Unitary State of the Republic of Indonesia.
Contoh: E.g.
-
25
Penyedia barang dan/atau jasa dilarang menolak untuk menerima
Rupiah dari pengguna barang dan/atau jasa.
Any goods and/or services provider is prohibited from rejecting
to receive Rupiah from goods and/or services users.
Namun demikian, larangan dimaksud dikecualikan dalam hal:
This prohibition is, however, exempted where:
a. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk
transaksi tunai; atau
a. the party is doubtful about the genuineness of Rupiah
received in a cash transaction; or
b. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing
telah diperjanjikan secara tertulis.
b. the payment or settlement of obligations in foreign
currencies is made under the written agreement.
17. Apakah suatu transaksi diperbolehkan menggunakan valuta
asing apabila telah diperjanjikan secara tertulis?
17. Is a transaction permitted to use foreign currencies if made
under the written agreement?
Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam
setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk
menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran
atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan
Rupiah.
Any party must, in principle, use Rupiah in any transaction made
in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia
and is prohibited from rejecting to receive Rupiah which is
delivered to pay or settle the obligations payable in Rupiah.
Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah
dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian
kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis.
Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk:
Any party may, however, reject to receive Rupiah on the grounds
that the payment or settlement of the obligations in foreign
currencies is made under the written agreement. Such a written
agreement may be entered into only for:
a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah;
atau
a. transactions that are exempted from the mandatory use of
Rupiah; or
b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur
strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis
dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga
yang berwenang.
b. transactions in connection with strategic infrastructure
projects upon approval of Bank Indonesia under the regulations of
Bank Indonesia. These strategic infrastructure projects must be
documented by the certificate from the competent
ministry/agency.
B. PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA
B. PRICE-TAGGING/LABELLING OF GOODS AND/OR SERVICES
18. Apakah pencantuman harga barang dan/atau jasa diperbolehkan
menggunakan valuta asing?
18. Are goods and/or services permitted to be
price-tagged/labelled in foreign currencies?
Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau
Any business operator in the territory of the Unitary State of
the Republic of Indonesia must price-tag/label goods
-
26
jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang
dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan
(dual quotation).
and/or services in Rupiah only and is prohibited from putting
price-tags/labels of goods and/or services in Rupiah and in a
foreign currency together (dual quotation).
Contoh larangan dual quotation: E.g. Toko A mencantumkan harga 1
buah komputer sebesar Rp15.000.000,00 dan USD1,500.00 secara
bersamaan.
Store A puts the price-tag/label of Rp15,000,000 and USD1,500 on
1 computer set together.
Kewajiban pencantuman dan larangan dimaksud antara lain berlaku
untuk:
Mandatory price-tagging/labelling and prohibition of
price-tagging/labelling apply to, among others:
a. label harga, seperti label harga yang tercantum pada
barang;
a. price tags/labels, such as price tags/labels on goods;
b. biaya jasa (fee), seperti fee agen dalam jual beli properti,
jasa kepariwisataan, jasa konsultan;
b. fees, such as property purchase fees for agents, tourism
fees, consulting fees;
c. biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor,
gedung, tanah, gudang, kendaraan;
c. rent/leasing fees, such as apartments, houses, offices,
buildings, land, warehouses, vehicles;
d. tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan
atau tarif tiket pesawat udara, kargo;
d. rates/tariffs, such as container loading/unloading tariffs at
port, or airfares, cargo tariffs;
e. daftar harga, seperti daftar harga menu restoran;
e. price lists, such as restaurants food price lists;
f. kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum
dalam kontrak atau perjanjian;
f. contracts, such as a clause on prices or fees stated in the
contracts or agreements;
g. dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga
yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order;
dan/atau
g. bidding documents, orders, invoices/bills, such as a clause
on prices stated in the invoices/bills, delivery orders, purchase
orders, and/or
h. bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam
kuitansi.
h. payment receipts, such as prices stated in the receipts.
19. Bagaimana pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui
media elektronik?
19. What about price-tagging and prohibition of price-tagging of
goods and/or services in the electronic media?
Kewajiban dan larangan pencatuman harga barang dan/atau jasa
dalam Rupiah berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan/atau
jasa melalui media elektronik.
Mandatory price-tagging and prohibition of price-tagging of
goods and/or services in Rupiah also apply to price-tagging of
goods and/or services in the electronic media.
-
27
C. PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS
C. STRATEGIC INFRASTRUCTURE PROJECTS
20. Proyek infrastruktur seperti apa yang dapat dikategorikan
sebagai proyek infrastruktur strategis yang dapat dikecualikan dari
kewajiban penggunaan Rupiah?
20. What infrastructure projects can be categorized as strategic
infrastructure projects to be exempted from the mandatory use of
Rupiah?
Proyek infrastruktur mencakup proyek sebagai berikut:
These infrastructure projects include the following
projects:
a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa
kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan,
sarana dan prasarana perkeretaapian;
a. transportation infrastructure, including airport services,
seaport supply and/or services, railway infrastructure and
facilities;
b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
b. road infrastructure, including toll roads and toll
bridges;
c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air
baku;
c. irrigation infrastructure, including raw water mains;
d. infrastruktur air minum, yang meliputi bangunan pengambilan
air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi
pengolahan air minum;
d. drinking water infrastructure, including raw water extraction
buildings, transmission network, distribution network, drinking
water treatment installations;
e. infrastruktur sanitasi, yang meliputi instalasi pengolah air
limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
e. sanitation infrastructure, including waste water treatment
installations, hub network and core network, and waste facilities
including transporters and disposal sites;
f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi
jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government;
f. telecommunications and informatics infrastructure, including
telecommunication network and e-government infrastructure;
g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit,
termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi,
transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
g. electricity infrastructure, including power plants, such as
geothermal-based electricity development, power transmission or
distribution; and
h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi
dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.
h. oil and natural gas infrastructure, including oil and natural
gas transmission and/or distribution.
Proyek infrastruktur tersebut di atas dapat dikecualikan dalam
penggunaan Rupiah apabila:
Such strategic infrastructure projects may be exempted from the
mandatory use of Rupiah if:
a. dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sebagai
a. declared by the central government or the regional government
as
-
28
proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek;
dan
strategic infrastructure projects, as documented by the
certificate from the competent ministry/agency to the project
owner; and
b. memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban
penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.
b. approved by Bank Indonesia to be exempted from the mandatory
use of Rupiah.
21. Apa saja pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan
persetujuan terhadap permohonan proyek infrastruktur strategis?
21. What consideration does Bank Indonesia take into to approve
the request to be categorized as strategic infrastructure
projects?
Dalam memberikan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan
antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut
terhadap stabilitas ekonomi makro.
Bank Indonesia will, to give approval, take into consideration
the following, among others, the financing sources of the project
and the resultant impacts of the project on the stability of the
macroeconomics.
22. Apa saja cakupan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek
infrastruktur strategis?
22. Within what scope does Bank Indonesia approve to exempt
strategic infrastructure projects from the use of Rupiah?
Persetujuan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek
infrastruktur strategis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat
mencakup:
Approval to exempt the strategic infrastructure projects from
the use of Rupiah is given by Bank Indonesia within the scope
of:
a. transaksi dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur
strategis sampai dengan proyek selesai dibangun; dan/atau
a. transactions from the construction of strategic
infrastructure project to the completion of the project; and/or
b. transaksi dalam rangka penjualan produk atau jasa yang
dihasilkan oleh proyek infrastruktur strategis sampai dengan jangka
waktu tertentu, dengan syarat penjualan produk atau jasa tersebut
telah diperjanjikan sejak awal pembangunan proyek dimaksud.
b. transactions of sale of products or services generated from
the strategic infrastructure project for a definite term as long as
the sale of the products or services is made under the agreement
from the beginning of the construction of the project.
23. Bagaimana pengajuan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur
yang dilaksanakan oleh konsorsium?
23. How does a consortium submit the request to exempt the
infrastructure projects from the use of Rupiah?
Dalam hal proyek dilaksanakan oleh konsorsium, permohonan dapat
diajukan oleh salah satu anggota konsorsium untuk dan atas nama
konsorsium atau diajukan secara bersama-sama oleh anggota
konsorsium tersebut.
Where the project is carried out by a consortium, a request
therefor may be submitted by one of the members of the consortium
acting for and on behalf of the consortium, or jointly submitted by
the members of the consortium.
-
29
24. Bagaimana tata cara dan proses pengajuan permohonan proyek
infrastruktur strategis agar dapat dikecualikan dari kewajiban
penggunaan Rupiah?
24. What are the procedures and process to submit the request to
exempt the infrastructure projects from the mandatory use of
Rupiah?
a. Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank
Indonesia.
a. The applicant must submit the request in writing to Bank
Indonesia.
b. Surat permohonan harus disertai dengan dokumen sebagai
berikut:
b. A request must be accompanied by the following
documentation:
1) dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon, seperti akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya,
keterangan domisili, dan profil badan usaha;
1) documents stating the legality of the applicant, such as a
memorandum of association and the articles of association of the
company, along with their amendments, certificate of domicile, and
company profile;
2) surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang
yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek
infrastruktur strategis;
2) a certificate from the competent ministry or agency stating
that the project being carried out is the strategic infrastructure
project;
3) dalam hal permohonan diajukan oleh pelaksana pekerjaan atau
kontraktor maka keterangan mengenai proyek infrastruktur strategis
dapat berupa fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b yang disertai dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa:
3) where the request is submitted by a contractor, the
certificate of the strategic infrastructure project may be a
photocopy as referred to in point (b), accompanied by the
recommendation stating that:
a) proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek
infrastruktur strategis; dan/atau
a) the project being carried out is part of the strategic
infrastructure project; and/or
b) pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka
pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) the project needs foreign currencies to procure goods and/or
services from outside the territory of the Unitary State of the
Republic of Indonesia;
4) fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran
menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya
oleh pemohon.
4) a photocopy of the written agreement stating that the payment
is foreign currency-based, certified as true copy of the original
document.
-
30
c. Dalam rangka memproses permohonan, Bank Indonesia dapat
meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan dan melakukan
pemeriksaan terkait permohonan yang diajukan pemohon, seperti
pemeriksaan ke lokasi proyek.
c. To process the request, Bank Indonesia may make inquiries
and/or require additional documents and make examination in
connection with the request submitted by the applicant, such as a
project site inspection.
d. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara
tertulis atas permohonan yang disampaikan, paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
d. Bank Indonesia will approve or reject the request in writing
within 30 (thirty) days from when the request is fully
received.
e. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
apabila diperlukan tambahan waktu sehingga melebihi jangka waktu 30
(tiga puluh) hari untuk pemrosesan permohonan.
e. Bank Indonesia will notify the applicant in writing in case
of needing extra days to exceed 30 (thirty) days to process the
request.
D. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI NON
TUNAI BAGI PELAKU USAHA DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU
D. IMPLEMENTATION OF MANDATORY USE OF RUPIAH IN NON-CASH
TRANSACTIONS BY BUSINESS OPERATORS WITH CERTAIN CHARACTERISTICS
25. Apa pertimbangan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan
tertentu terhadap permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha
dengan karakteristik tertentu terkait penerapan kewajiban
penggunaan Rupiah?
25. How does Bank Indonesia adopt a certain policy in case there
are issues of certain characteristics affecting business operators
in connection with the implementation of the mandatory use of
Rupiah?
Dalam menetapkan kebijakan tertentu, Bank Indonesia
mempertimbangkan antara lain:
To adopt a certain policy, Bank Indonesia will take the
following into consideration, among others:
a. kesiapan pelaku usaha, antara lain dalam hal penerapan
kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan yang mendasar
dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau
pelaku usaha tertentu;
a. the readiness of the business operators, in which, among
others, that to apply the mandatory use of Rupiah requires
fundamental changes in the business system and/or process of the
business activities and/or certain business operators;
b. kontinuitas kegiatan usaha, antara lain dalam hal penerapan
kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa transisi
yang cukup, dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha;
b. the continuity of the business, in which, among others, that
to apply the mandatory use of Rupiah in the immediate term without
an adequate time of transition may affect the continuity of the
business activities.
-
31
c. kegiatan investasi, antara lain dalam hal kegiatan usaha
memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan
kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu
investasi yang bersangkutan; dan/atau
c. investment activities, in which, among others, that business
activities require financing in foreign currencies for a definite
period of time and the use of Rupiah in the immediate term may
affect the ongoing investment; and/or
d. kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.
d. business activities with significant impacts on the growth of
the national economy.
26. Apakah terdapat pertimbangan lainnya?
26. Is there any other consideration?
Selain mempertimbangkan faktor, Bank Indonesia mempertimbangkan
pula kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia
antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri
korporasi non Bank.
In addition to taking some factors into consideration, Bank
Indonesia will also consider the compliance of the business
operators with the regulations of Bank Indonesia concerning, among
others, the mandatory receipt of export proceeds and the principle
of prudence in the management of foreign debts of non-Bank
corporations.
E. LAPORAN TERKAIT PENGGUNAAN RUPIAH
E. REPORTS ON THE USE OF RUPIAH
27. Apakah Bank Indonesia meminta laporan terkait pelaksanaan
kewajiban penggunaan Rupiah ini?
27. Does Bank Indonesia request reports on the implementation of
the mandatory use of Rupiah?
Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan,
dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan
kewajiban penggunaan Rupiah.
Bank Indonesia is authorized to request reports, descriptions,
and/or data from any party involved in the implementation of the
mandatory use of Rupiah.
28. Apa kewajiban pihak yang dimintakan laporan oleh Bank
Indonesia?
28. What must any party do if Bank Indonesia requests them to
submit a report?
Setiap pihak wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau
data kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung, dalam
hal diminta oleh Bank Indonesia.
Any party must submit reports, descriptions, and/or data to Bank
Indonesia, accompanied by the supporting documentation where Bank
Indonesia so requires.
F. PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI TERKAIT PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PENGGUNAAN RUPIAH
F. SUPERVISION AND IMPOSITION OF SANCTIONS WITH RESPECT TO THE
MANDATORY USE OF RUPIAH
29. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia
terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
29. How does Bank Indonesia supervise the mandatory use of
Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia?
-
32
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap
pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban
pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah, yang dilakukan
secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung
dilakukan melalui pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu
oleh Bank Indonesia. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan
melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan
oleh setiap pihak.
Bank Indonesia supervises the compliance of any party with the
implementation of the mandatory use of Rupiah and the mandatory
price-tagging of goods and/or services in Rupiah, either onsite or
offsite. Onsite supervision is made by Bank Indonesia by means of a
spot check. Offsite supervision is made by analyzing and evaluating
the reports submitted by the party.
30. Bagaimana pemeriksaan lang