Chapter i Palas

8/16/2019 Chapter i Palas

1/21

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian.

Namun, karena pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang cukup

besar, asas kemandirian tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Oleh karena itu,

pemerintah harus menggali segala sumber - sumber dana untuk membiayai

kebutuhan pembangunan nasional yang dimaksud. Salah satu dari sekian banyak

sumber - sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional ini adalah dengan

cara penanaman modal.

Di masa globalisasi sekarang ini, peran penanaman modal semakin krusial.

Apalagi terhadap Negara - negara yang sedang taraf membangun seperti Negara

Republik Indonesia ini. Istilah membangun secara berdikari (berdiri di atas kaki

sendiri) berdasarkan asas kemandirian dengan mengabaikan sama sekali

penanaman modal terutama terhadap penanaman modal asing sudah bukan

zamannya lagi . 1

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian

dari bentuk penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi

berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,

1 Munir Fuadi, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek , ( Bandung; Citra Aditya Bakti,

2002 ), hlm. 131


2/21

membangunan pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing.

Karena itu, persaingan untuk memperebutkan penanaman modal saat ini

sudah semakin seru, dengan kompetisi yang semakin ketat. Berbagai insentif dan

kemudahan untuk penanaman modal yang akan menanamkan modalnya di suatu

Negara atau suatu daerah semakin diramu secara menarik.Tidak terkecuali sektor

yuridis yang juga dituntut untuk dipermak terus menerus agar tidak menjadi

penghambat, atau agar tidak tertinggal dari sektor yuridis di Negara – Negara

pesaing. Misalnya ada suatu Negara yang hukumnya memberikan hak atas tanah

bagi pemodal asing sampai 100 tahun.2

Agar tujuan peneyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai, maka

faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara

lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, penciptaan birokrasi yang efisien,kepastian hukum dibidang penanaman

modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serat iklim usaha yang kondusif

di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai

faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik

secara signifikan.

3

Pemerintah dewasa ini telah menggariskan arah dari kebijakan penanaman

modal. Pemberian jaminan dan kepastian berusaha kepada penanaman modal serta

keamanan investasinya telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintah.

Selain itu akan dilakukan pula penyederhanaan dalam prosedur investasi,

2 Ibid., hal.134.

3 Lihat Penjelasan Umum UU No.25 Thun 2007 Tentang Penanaman Modal


3/21

perbaikan sarana dan prasarana, serta penerapan peraturan –peraturan investasi

secara konsisten dan transparan.4

Dari hal tersebut di atas pemberian, fasilitas penanaman modal harus juga

mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan

Negara dan harus promotif dibandingakn dengan fasilitas yang diberikan Negara

lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan

secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiscal, fasilitas hak atas tanah,

imigrasi, fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas

penanaman modal tersebut juga diberikan sebagaia upaya mendorong penyerapan

tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi

kerakyatan, orientasi ekspor, dan intensif yang lebih menguntungkan kepada

penanaman modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan

produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di

daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas. 5

Sebagaimana dengan Negara – Negara lainnya, penanaman modal secara

langsung bagi pemerintah Indonesia dianggap relaitf lebih stabil dan memiliki

resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, karena

penanaman modal jenis ini akan mengendap dalam jangka waktu yang cukup

lama dan tidak rentan terhadap gejolak nilai mata uang. Di pihak lain, penanaman

modal secara tidak langsung atau penanaman modal dalam bentuk fortofolio

sifatnya lebih rentan terhadap gejolak mata uang, dan dapat berpindah tempat

4 Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat utang Negara di Pasar Modal,

(Bandung;Alumni 2008 ),hlm.825 Penjelasan Umum UU No.25 Tahun 2007


4/21

sewaktu – waktu apabila pemikinya meilhat faktor-faktor yang mengkhawatirkan

investasinya.6

Secara teoritis Indonesia seharusnya dapat menjadi Negara tempat

penanaman modal yang baik. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia memiliki

keunggulan – keunggulan komparatif sebagai berikut :

7

1.

Sumber daya alam yang melimpah ( seperti minyak bumi, gas bumi,

pertambangan, hasil hutan dan hasil laut ) .

2. Pasar dalam negeri yang luas dengan penduduk lebih kurang 243.000.000

( dua ratus empat puluh tiga juta ) jiwa .

3. Upah buruh yang relatife murah .

4. Kebijaksanaan ekspor yang kondusif .

5. Kebijaksanaan rezim devisa bebas .

6.

Letak strategis diantara 2 ( dua ) benua dan 2 ( dua ) samudera.

Disamping itu, harapan dari masyarakat pebisnis adalah agar Indonesia

dapat memberikan kemudahan lain, seperi :8

1. Kemudahan pajak .

2. Keamanan dan stabilitas politik .

3.

Stabilitas nilai tukar rupiah .

4. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi .

5. Law Enforcement dan kepastian hukum .

6 Jonker Sihombing, op.cit .hlm.78

7 Munir Fuadi , Menata Bisnis Modern di Era Global, ( Bandung; Citra Aditya Bakti,

2002), hlm.688 Ibid .hlm.67


5/21

Di Indonesia, penanaman modal tidak hanya terkonsentrasi di pusat saja,

melainkan sudah merambah ke daerah- daerah di Indonesia. Hal ini telah

dirasakan semenjak digalakkannya pelaksanaan otonomi daerah sehingga

pelaksanaan pembangunan nasional lebih merata, seperti diketahui dahulu sangat

terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat .

Pelaksana otonomi daerah pada awalnya ditujukan untuk memperbaharui

dan mereformasi kehidupan nasional guna menumbuhkan otonomi secara

substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat kebangsaan

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Melalui otonomi sebenarnya ingin dioptimalkan pemanfaatan seluruh aset

yang dimiliki daerah untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa. Meskipun sejarah panjang menunjukkan bahwa kehidupan pemerintahan

berjalan di atas konsep yang kurang tepat dalam perumusan hubungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian hak dan kesempatan yang

kurang adil, pendesentralisasian urusan yang setengah hati,tidak terwadahinya

aspirasi daerah dalam mekanisme pengambil-alihan keputusan yang menyangkut

kepentingan daerah, mungkin hanya sedikit contoh dari ketimpangan itu.

Oleh karena itu,sampai saat ini otonomi daerah belum dapat dilaksanakan

sebagaimana cita-cita untuk menjalankan politik desentralisasi. Undang-Undang

mengenai otonomi daearah belum dapat dilaksanakan karena terlalu banyak


6/21

memerlukan peraturan pelaksanaannya, disamping banyak konflik norma dalam

pemberian otonomi pada daerah dan banyaknya penafsiran yang berbeda .9

Dalam hal ini permasalahan difokuskan pada masalah bagaimana

mengembangkan sumber penerimaan daerah melalui investasi dengan

mengedepankan pemberdayaan daerah menuju kemandirian ekonomi guna

mensejahterakan masyarakat .

Upaya pemerintah daerah Kabupaten untuk menciptakan iklim bagi dunia

usaha atau industri yang kondusif perlu terus didukung karena apabila pengusaha

sudah merasakan fasilitas atau insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah

maka pengusaha pasti akan berusaha memanfaatkannya. Pengusaha akan tertarik

dan berinisiatif untuk menggerakkan usaha industri. Jika roda perekonomian

sudah mulai bergerak maka investor lain akan semakin aktif menanamkan

modalnya di sektor- sektor industry di daerah. Dengan demikian pemerintah

daerah tidak perlu menaikkan pajak dan memungut retribusi.10

Dengan demikian sebagai hal yang penting, pemerintah daerah perlu

mengetahui hal –hal yang sangat berpengaruh dalam investasi. Adapun faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi investasi untuk masuk ke daerah, antara lain :

11

1.

Stabilitas politik dan perekonomian yang menunjukkan kestabilan yang

mantap baik itu di tingkat pusat dan di tingakt daerah .

2. Kebijakan dan langkah deregulasi dan debirokrasi yang diambil

pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menggairahkan iklim investasi.

9 N.Rosyidah Rachmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi

Era Global, ( Malang,Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004 ),hlm.11310

Ibid, hlm.11511 Ibid,hlm 116


7/21

3. Pembangunan kawasan industri sebagai pasar yang menopang jelas

investasi.

4. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas

alam, bahan tambang, pertanian, perikanan, hasil hutan dan sebagainya.

5.

Tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan dan keahlian

dengan upah yang kompetitif. Tenaga buruh yang murah namun tidak

memiliki keterampilan bukan lagi menjadi daya tarik investor asing untuk

menanamkan modalnya .

6. Iklim moneter yang stabil .

7. Kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah di berbagai bidang, misalnya

penurunan bea masuk,insentif perpajakan,dan sebagainya .

Untuk mendukung hal tersebut diatas ,pemerintah daerah perlu memahami

masalah – masalah yang dihadapi investor berkaitan dengan otonomi daerah

tersebut, antara lain :12

1. Kekacauan perekonomian dan ketidakstabilan politik Indonesia sat ini.

2. Kekuatiran kontrak-kontrak yang ditandatangani dengan pemerintahan

daerah akan kurang kuat atau kurang memberi kepastian hukum.

3. Kekuatiran akan mengalami kesulitan mencari dana dalam menjalankan

proyek-proyek.

12 Ibid.hlm 117


8/21

4. Iklim investasi bagi perusahaan asing serta penanaman modal dalam

negeri hamper pasti berbeda di setiap daerah bila langkah-langkah

desentralisasi dilaksanakan.

5. Kekuatiran adanya perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan

daerah dalam penarikan pajak dan retribusi .

Oleh karena itu pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan

memasuki era global perlu lebih jeli menangkap peluang guna menggali potensi

daerah masing-masing., Agar lebih mandiri secara ekonomi diharapkan

pemerintah daerah berhati-hati dalam menetapkan kebijakan untuk tidak terlalu

membebani masyarakat dan dunia usaha dengan pungutan pajak –pajak dan

retribusi lainnya. Tanpa pertimbangan matang, hal tersebut akan berdampak pada

tertutupnya peluang pemerintah daerah untuk menarik penanaman modal baik

dalam negeri ataupun asing sebanyak-bayaknya ke daerah.

Untuk itu pemerintah daerah perlu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh

kepada penanaman modal di daerah. Sehingga dapat membuat kebijakan strategis

yang mendukung investasi masuk ke daerah guna meningkatkan pendapatan

daerah. Pemerintah daerah perlu mengupayakan meningkatkan pendapatan

daerah. Pemerintah daerah perlu mengupayakan ketertiban dan keamanan serta

menjamin kepastian hukum selain mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan

andal. Dari uraian di atas maka penanaman modal sangat dibutuhkan bagi daerah

–daerah terutama daerah yang baru dimekarkan untuk menggerakkan sektor

perekonomian sehingga kesejahteraan bisa tercipta atau dirasakan sampai ke

pelosok ( daerah –daerah ) di tanah air, dan dari sini dapat dilihat keseriusan


9/21

pemerintahan daerah untuk membangun daerahnya terutama dengan menarik

penanaman modal atau investor untuk menanamkan modal ke daerahnya .

Terutama pada daerah hasil pemekaran seperti Kabupaten Padang Lawas Utara,

yang mana daerah ini masih jauh dari kata maju. Hal ini disebabkan karena

sebagai daerah yang baru pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan maka

dengan otomatis pendapatan daerah belum mapan sebagai sebuah daerah

kabupaten. Dengan daerah yang masih banyak memiliki potensial untuk

dikembangkan maka daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memerlukan

investasi ( penanaman modal ) baik penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing untuk meningkatkan pendapatan daerah. Investasi yang

dapat dilakukan oleh penanaman modal ialah di bidang perkebunan, di bidang

peternakan, di bidang perikanan dan lain-lain.Dengan di latar belakangi oleh

permasalahan di atas maka penulis untuk mengangkat judul tentang “ Sistem

Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Hasil

Pemekaran Dalam Bidang Penanaman Modal Ditinjau Dari UU No.25 Tahun

2007 ( Studi Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten

Padang Lawas Utara ) “.

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pelayanan penanaman modal berdasarkan UU No.25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ?


10/21

2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /

Kota dalam pelayanan penanaman modal ?

3. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan

Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran ( Pemerintah Kabupaten Padang

Lawas Utara ) dalam bidang Penanaman Modal ?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi

persyaratan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun berdasarkan permasalahan di atas,

maka yang menjadi maksud dan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mempelajari dan memberikan gambaran mengenai ketentuan

pelayanan penanaman modal berdasarkan UU No.25 tahun 2007 tentang

penanaman modal .

2. Untuk mempelajari , memahami dan memberikan gambaran mengenai

kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota dalam

pelayanan penanaman modal .

3.

Untuk mengetahui koordinasi antara Pemerintah Propinsi Sumatera

Utara dengan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran ( Pemerintah

Kabupaten Padang Lawas Utara ) dalam bidang Penanaman Modal .

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat dari

segi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :


11/21

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka perkembangan ilmu hokum pada umumnya,

perkembangan Hukum Ekonomi dan Khususnya mengenai penanaman

modal terhadap koordinasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan

Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran ( Pemerintah Kabupaten Padang

Lawas Utara ) .

2. Secara Praktis

Agar pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

pembaca baik kalangan Akademisi maupun para penanaman modal baik

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dan

juga pemerintah daerah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah

daerah hasil pemekeran. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

referensi bagi mahasiswa lain atau pihak yang membaca karya tulis ini

yang ingin membahas mengenai koordinasi penanaman modal guna

dijadikan sebagai sumber informasi bagi pembaca ataupun yang ingin

melakukan pembahasan lebih lanjut tentang koordinasi penanaman

modal .

D. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul “ Sistem Koordinasi Antara Pemerintah

Propinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran

(Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ) dalam Bidang Penanaman Modal


12/21

ditinjau dari UU no.25 Tahun 2007 “. Setelah melakukan Penelusuran ke

Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Besar Universitas Sumatera Utara, hal

ini belum pernah diangkat ataupun ditulis, kalaupun ada substansi pembahasannya

berbeda dengan pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini .

Adapun judul yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah skripsi yang

berjudul “ Perlakuan dan Pemberian Fasilitas kepada penanaman modal menurut

perspektif UU no. 25 tahun 2007 “ yang ditulis oleh Bonatua Edyana Manihuruk

pada tahun 2012 di dalamnya memuat mengenai perlakuan dan pemberian

fasilitas kepada penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah menurt

perspektif UU no.25 Tahun 2007 .

Selain judul di atas, skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah

skripsi yang berjudul “Predictability UU No.25 Tahun 2007 dalam Mendorong

Investor Asing dalam Penanaman Modal di Kabupaten Samosir “ yang ditulis

oleh Raditya Wiguna pada tahun 2009 yang di dalamnya mengenai cara

mendorong agar investor asing mau menanam modal di Kabupaten Samosir .

Sedangkan dalam skripsi ini hal yang dituangkan adalah sistem

koordinasinya dalam melakukan penanaman modal antara pemerintah propinsi

dengan pemerintah daerah hasil pemekaran. Sebab untuk daerah hasil pemekaran

penanaman modal itu sangat dibutuhkan. Karena penanaman modal tersebut akan

membantu perekonomian daerah tersebut baik dari segi membuka lapangan

pekerjaan maupun menambah pendapatan daerah tersebut melalui sistem

koordinasi.


13/21

Dengan demikian, jika dilihat dari permasalahan serta tujuan yang hendak

dicapai oleh penulisan skripsi ini maka, dapat disimpulkan bahwa apa yang ada di

dalam skripsi ini adalah murni dari si penulis dan bukan hasil jiplakan dari skripsi

orang lain, dan dimana diperoleh melalui hasil pemikiran para pakar dan praktisi,

referensi, buku –buku, makalah- makalah, dan bahan-bahan seminar, serta media

cetak berupa koran-koran ,media elektronik seperti internet serta bantuan dari

berbagai pihak , berdasarkan pada asas- asas kelimuan yang jujur, rasional dan

terbuka. Semua ini adalah merupakan impliksi dari proses penemuan kebenaran

ilmiah, sehingga hasil penulis dapat dipertanggung jawabkan kebenaran secara

ilmiah.

E.Tinjauan Pustaka

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang

dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-

undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang popular dalam dunia

usaha,sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam

perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai

pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara

interchangeable.13

Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata investment ,

berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

13

Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta; Raja GrafindoPersada,2007 ), hlm 10


14/21

penanaman modal atau investasi. Penanaman modal atau investasi sering kali

dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda.14

Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih

luas karena dapat mencakup baik investasi langsung ( direct investment ) maupun

investasi tidak langsung ( portofolio investment ) sedangkan penanaman modal

lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung . 15

Menurut Dhaniswara K.Harjono,secara umum, investasi dapat diartikan

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik orang pribadi ( natural person )

maupun badan hokum ( juridical person ), dalam upaya meningkatkan dan /atau

mempertahankan niali modalnya,baik yang berbentuk uang tunai ( cash money ),

peralatan ( equipment ), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun

keahlian.

16

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik unsur- unsur terpenting

kegiatan investasi, yaitu : 17

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya – tidaknya

mempertahankan nilai modalnya.

2. Bahwa model tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat

mata dan dapat diraba ( tangible ), tetapi juga mencakup sesuatu yang

bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba ( intangible ). Intangible

mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan, dan sebagainyayang dalam

14 Sutiarnoto, Tantangan Dan Peluang Investasi Asing Di Indonesia, (Medan ;Pustaka

BangsaPress,2008 ), hlm 515

Dhaniswara K. Harjono.op.cit.hlm 1016

Ibid., hal.12.17

Ibid., hal.13.


15/21

berbagai kontrak kerja sama ( Joint Venture Agreenment ) yang

dibiasanya disebut “ valuable service “ .

Dalam praktek istilah investasi atau penanaman modal sendiri seringkali

dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Komaruddin

memberikan pengertian investasi atau penanaman modal tersebut dalam 3 ( tiga )

arti :18

a.

Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan

lainnya.

b. Suatu tindakan untuk membeli barang –barang modal.

c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan

dimasa yang akan datang.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

memberikan pengertian penanaman modal dalam pasal 1 angka 1 dimana

menyebutkan “ penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,

baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia “.19

Sedangkan di dalam Rancangan Perjanjian Multilateral Tentang Investasi

( Multilateral Agreement On Investment ) yang pada waktu itu sedang disiapkan

oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan ( Organization for

Economic Cooperation and Development ) diberikan pengertian investasi

( internasional ) yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut “ penanaman modal “

( investment ) diartikan dalam suatu jenis aktiva yang dimiliki atau dikendalikan

18

Rosyidah Rakhmawati,op.cit.hlm.3.19 Lihat Pasal 1Angka 1 UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal


16/21

secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh suatu investor ( Every kind

ofasset ownedor controlled, directly or indirectly, by on investor ) .20

Oentoeng soerapati mengemukakan bahwa hal tersebut termasuk :

21

1. suatu perusahaan;

2.

saham-saham atau bentuk lain partisipasi ekuitas dalam suatu perusahaan

dan hak – hak yang diperolah dari padanya ;

3.

obligasi ,surat hutang, pinjaman atau bentuk lain dari piutang dan hak-hak

yang diperoleh dari padanya;

4. klaim atas uang atau kinerja;

5. hak-hak atas kekayaan intelektual;

6. hak-hak yang diberikan berdasarkan hukum atau kontrak seperti konsesi,

lisensi,otoritas dan izin;

7.

kekayaan lain yang bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak, atau tetap,

dan hak-hak yang terkait pada kekayaan lain seperti sewa, mortgage,

liens, dan gadai.

Pengertian penanaman modal secara luas akan membuka wawasan

pemikiran, bahwa pengertian penanaman modal bukan hanya terdapat dalam

perumusan undang-undang penanaman modal saja akan tetapi lebih luas dari itu,

sehingga pemahaman terhadap penanaman modal beserta implikasinya dapat lebih

mengerti. Sebab tanpa pengertian yang luas tentunya dapat membawa kita pada

rasa apriori yang pada akhirnya bisa menolak tehadap perbedaan penanaman

modal dimanapun ia berada atau melakukan operasinya tidak akan dapat

20

Rosyidah Rakhmawati,op cit;hlm 421 Ibid


17/21

dibendung kehadirannya oleh Negara-negara penerima modal. Apalagi dengan

dukungan globalisasi dunia lewat transportasi dan komunikasi yang tidak lagi

membedakan jarak Negara yang satu dengan Negara yang lainnya .

F. Metode Penulisan

Dalam setiap penulisan haruslah menggunakan metode penelitian yang

sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh

penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan

dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Penelitian yang

dilakukan adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif.

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum

yang tertulis. Sedangkan yang bersifat deskriptif maksudnya

menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penanaman modal yang

berlaku di Indonesia, tata cara perizinan penanaman modal dan koordinasi

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait penanaman modal

baik dalam negeri maupun penanaman modal asing khususnya antara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kab. Padang Lawas

Utara.


18/21

2. Sumber Data

a.

Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui riset dan

pengambilan data dengan informasi yang berasal dari Badan

Penanaman Modal dan Promosi Sumatera Utara, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Padang Lawas Utara serta pihak-pihak yang

terkait dan memenuhi karakteristik untuk mendapatkan data dan

informasi mengenai masalah yang diteliti guna mendukung data- data

sekunder.

b. Data Sekunder

Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder yang digunakan adalah

bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1.

Bahan hukum primer yanitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

terdiri dari peraturan perundang-undangan antar lain Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemekaran Daerah dan beberapa

Peraturan Kepala BKPM tentang koordinasi dalam penanaman

modal seperti pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan

lain – lain.

2. Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer misalnya : hasil penelitian, hasi

karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.


19/21

3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, misalnya : kamus-kamus hukum dan kamus bahasa

Indonesia.

3.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis

adalah penelitian kepustakaan ( library research ) yang merupakan

pengumpulan data-data yang dilakukan melalui literatur atau dari sumber

bacaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan

bacaan lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi ini untuk digunakan

sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi dan metode penelitian

( field research ) wawancara dengan Ibu Delfi Farosa jabatan front office

pada PTSP di Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera

Utara dan wawancara dengan Bapak Surtan Sotarduga,Harahap jabatan

Kepala Bidang Penanaman Modal di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkaitan dengan

penanaman modal di Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.

Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis

secara prespektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif .

Metode deduktif dilakukan dengan cara membaca, menafsirkan dan

membandingkan sedangkan metode induktif dilakukan dengan

menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam


20/21

skripsi ini, sehingga dipeoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian

yang telah dirumuskan.

G.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjadi dalah satu metode yang dipakai dalam

melakukan penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam

menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari

skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini meliputi 5 ( lima ) bab yang secara garis besar

isi bab-perbab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan

kepustakaan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika

penulisan skripsi ini.

BAB II : KETENTUAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG

PENANAMAN MODAL

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran mengenai ketentuan

pelayanan penanaman modal berdasarkan UU No.25 tahun 2007

tentang penanaman modal yang berlaku di Indonesia.

BAB III : KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DALAM

PELAYANAN PENANAMAN MODAL


21/21

Dalam bab ini diuraikan mengenai bentuk kewenangan

pemerintah provinsi dalam pelayanan penanaman modal dan

bentuk kewengan pemerintah kabupaten / kota dalam pelayanan

penanaman modal.

BAB IV : KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA UTARA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

HASIL PEMEKARAN ( PEMERINTAH KABUPATEN

PADANG LAWAS UTARA ) DALAM BIDANG

PENANAMAN MODAL.

Dalam bab ini diuraikan mengenai bentuk kebijakan koordinasi

yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal

penanaman modal yang dilakukan oleh seorang investor.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari

skripsi yang ditulis oleh penulis.

Chapter i Palas

Documents