Page 1
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 1 dari 15
Lokasi : Kantor First Resources, Jakarta
Tanggal : 21 November 2013
Waktu : 09.30 – 17.00
Peserta :
1 Izmu Zulfikar – Smart (Chairman – C) 18 Neny Indriyana – First Resources (NI)
2 Darmawan Liswanto- FFI (CoChairman –CoC) 19 Efdy Ruzaly – BSP (ER)
3 Bambang Dwi Laksono – FORMISBI (BDL) 20 Rizki Lubis – BSP (RL)
4 Sunarto – Petani Birawa – (SB) 21 Asrini Subrata – Asian Agri (AS)
5 Rasidi – Petani Birawa (RB) 22 Faizal Amri – Genting (FA)
6 H. Narno - Petani Amanah (NA) 23 Asril Darussamin – RSPO (AD)
7 Tajib Ermadi – Petani Amanah (TE) 24 Desi Kusumadewi – RSPO (DK)
8 Darto Mansuetus – Petani SPKS (DM) 25 Bremen Yong – RSPO (BY)
9 Cahyo Nugroho – FFI (CN) 26 Donald Ginting – FR (DG)
10 Dani Rahardian – WWF (DR)
11 Helen Lumban Gaol – IFC (HL)
12 Yunita Sidauruk – Cargill (YS)
13 Elly – Permata Hijau Group (EP)
14 Ahmad Surambo – Sawit Watch (AS)
15 E. Saepulloh – Sawit Watch (SS)
16 Feybe Lumuru – LINKS (FL)
17 Ahmad Seilan – LINKS (AS)
Waktu Pembahasan Oleh
09.00 Prinsip 6. Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan
pabrik kelapa sawit
C
Kriteria 6.1 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan NI 2008. Hal ini tetap dapat
digunakan sehingga:
6.1 : Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit yang memiliki dampak sosial,
termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk
mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasi dan
dipantau, untuk menunjukkan perbaikan berkelanjutan.
FL
Indikator 6.1.1 juga tidak terdapat perubahan dan telah dilaksanakan oleh rekan perusahaan
dilapangan. Kalimat yang digunakan adalah:
6.1.1 Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus terdokumentasi.
FL
Indicator selanjutnya 6.1.2 juga tidak mengalami perubahan dari NI 2008 sehingga dapat
digunakan:
6.1.2 Bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak
harus tersedia.
FL
Indikator 6.1.3 – total merupakan hal baru
Berdasarkan pengalaman membuat laporan SIA di lapangan, salah satu unsur dalam penyusunan
SIA adalah adanya matriks RKS – RPS.
CoC
Digunakan kalimat:
6.1.3 Rencana pengelolaan sosial (RKS) dan rencana pemantauan sosial (RPS) yang berdasarkan
hasil Analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi harus tersedia.
FL
Untuk indicator 6.1.4 juga merupakan indicator baru. RKS & RPS harus di review dengan para
stakeholder yang terdampak oleh perkebunan sawit.
FL
Perlu ditekankan melihat progress dampak positif dari perkebunan sawit ini, jangan hanya
memantau dampak negative saja.
DM
Page 2
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 2 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
Latar belakang 2 tahun review merupakan hasil pertemuan di P&C Task Force. Saat itu yang
memberi masukan adalah pelaku industry sawit Thailand.
YIR
Dalam proses penyusunan laporan SEIA, sebelum laporan di finalisasikan terdapat proses
verifikasi dengan masyarakat. Didalam proses tersebut dihasilkan penyusunan perencanaan yang
tertuang dalam RKS RPS.
FL
Dalam peraturan Indonesia, AMDAL dianggap tidak berlaku jika:
1. Setelah 3 tahun tidak terdapat kegiatan
2. Perubahan kegiatan
3. Pindah lokasi
BDL
Jika memang 2 tahun review tersebut memberatkan, kita perlu tentukan berapa tahun sekali
review dilaksanakan. Pada dasarnya saya tidak setuju ‘review jika diperlukan’ dan tidak setuju
“review maksimal beberapa tahun sekali”. Penggunaan kata maximal akhirnya tidak akan
dilaksanakan.
CoC
Pengalaman SMART, 3 tahun sekali sudah bisa mengcover isu dari masyarakat terhadap RKS RPS
yang sudah disusun bersama.
C
Review disini bisa dilakukan dengan internal maupun external.
Yang dikonsultasikan ke masyarakat hanyalah hasil perubahannya saja.
YIR
Saya kira yang direview tidak boleh hanya perubahannya saja, tapi matrix RKS RPS menyeluruh CN
Berdasarkan pengalaman dari petani, review justru bisa dilakukan 3 bulan sekali. Hal ini tidak
perlu dilakukan dengan acara besar-besaran mengundang seluruh masyarakat, cukup duduk
bersama dengan beberapa tokoh dengan waktu yang terpisah.
DM
Proses dikonsultasikan dan direview ini tentu belum serta merta disetujui oleh perusahaan.
Pengalaman menyatakan bahwa hasil akhir review RKS RPS tetap di perusahaan dengan
pertimbangan budget.
FL
Tetap saja dalam bahasa di review tersebut, apabila perusahaan baru bergerak dan belum
menghasilkan, lalu ada review dari tuntutan masyarakat , bagaimana cara memenuhinya.
NI
Dalam hal ini perlu dilakukan rencana strategis dengan dana terbatas. Dana yang bisa disediakan
harus diprioritaskan untuk program yang dianggap mendesak diperlukan oleh masyarakat.
FL
Perlu diluruskan bahwa tidak semua permintaan masyarakat dipenuhi, bisa dilakukan review
oleh perusahaan sendiri.
YIR
Jika tidak bisa ditemukan jangka waktu yang tepat, kembali saja ke generic 2 tahun C
Dapat dicari justifikasi berapa tahun yang diperlukan, jangan langsung ikuti generic. Mungkin ada
peraturan yang mendukung akan hal ini.
BDL
Terdapat 3 Bab penting dalam laporan SIA yaitu : kegiatan Internal perusahaan, Tenaga kerja
dan program plasma. Dalam pembahasan bab ini dapat ditentukan siapa saja tokoh kunci yang
dapat diajak berdiskusi untuk review RKS RPS ini.
FL
Penunjukkan perwakilan ini kembali seperti diskusi rapat I yang lalu. Siapa yang berhak dianggap
perwakilan masyarakat.
NI
Penjelasan kenapa 6.1.4 di hold
Belum ditemukan tahapan waktu yang tepat untuk proses review RKS RPS.
CoC
2 tahun karena apa? AD
Kesimpulan:
Tersedia rekaman hasil review RKS- RPS minimal 2 tahun sekali melalui proses konsultasi dengan
masyarakat “ DITANGGUHKAN DULU untuk ditelaah dasar pemikiran/hukumnya
All
Indikator 6.1.5 tidak mendapat perubahan sehingga dapat menggunakan versi NI 2008. CoC
Kesimpulan :
6.1.5 Perhatian khusus atas dampak terhadap skema petani plasma (bila perkebunan memiliki
skema ini) harus tersedia.
CoC
Panduan dapat menggunakan versi terjemahan dari RSPO. CoC
Page 3
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 3 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
Kriteria 6.2 tidak terdapat perubahan sama sekali dengan versi 2008 sehingga bisa langsung di
gunakan versi NI 2008:
6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak
perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau
berkepentingan
CoC
Indikator 6.2.1 juga tidak terdapat perubahan selain penambahan kata harus didalamnya. CoC
Sebaiknya dapat digunakan kalimat dari NI 2008 yaitu:
6.2.1 Tersedia prosedur komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.
Dulu diperdebatkan jika sudah tersedia prosedur tapi belum ada sosialisasinya, bagaimana
prosedur tapi tidak disosialisasikan?
Harap diketahui bahwa Prosedur dan rekaman tidak bersamaan masuk dalam indicator tersebut.
Minta sosialisasi dalam indicator terpisah.
AD
Untuk sosialisasi tetap harus diakomodir namun masuk panduan saja. BDL
Saat prosedur dibuat sebenarnya harus ada proses sosialisasi dengan beberapa personel
sehingga prosedur tersebut disepakati untuk diterbitkan.
CoC
Untuk indicator 6.2.2 juga tidak ada perubahan selain penambahan kata harus CoC
Gunakan kalimat dari NI 2008 saja:
6.2.2 Perusahaan memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan
komunikasi dengan masyarakat.
C
Untuk kembali ke indicator 6.2.1 rekaman diperlukan, tambahan kata rekaman di indicator
tersebut.
ER
Di 6.2.1 hanya diminta prosedur saja di 6.2.3 adalah pencatatan C
Prosedur seharusnya sudah mengcover format rekaman CN
Pencatatan keluhan juga harus tersedia di prosedur, jika nantinya diperlukan CoC
Terdapat metode untuk menerima aspirasi masyarakat, laporan akan melengkapi metode
tersebut.
AD
Setuju dengan pak Izmu, untuk catatan akan tersedia slotnya di 6.2.3
CN
Harus sistematis dalam menuliskan NI ini.
Indikator 6.2.1 – prosedur
Indikator 6.2.2 - person
Indikator 6.2.3 – catatan
C
Gabungkan indikator minor 2&3 dari NI 2008 yang lama jadi menjadi indikator 6.2.3 C
Sebaiknya dipisahkan antara indicator daftar stakeholder dengan rekaman sosialisasi dan aspirasi
masyarakat.
YS
Sebaiknya juga dipisahkan, karena hal tersebut berbeda CoC
Secara pribadi memang lebih baik dipisahkan, namun tolong ditanya kepada para grower apakah
hal ini akan memberatkan atau tidak. Kalau tidak memberatkan, sebaiknya dipisahkan.
AD
Dalam kasus di lapangan yang dihadapi oleh grower, di daftar stakeholder ada beberapa yang
tidak boleh dilaporkan. Contoh: konsumen pembeli CPO.
ER
Sepanjang pengalaman, apabila terdapat dua indicator yang tidak sesuai, akan keluar 2 NCR dan
hal tersebut memberatkan.
C
Setuju Pak Izmu tetap digabung NI
Masukan/keluhan dari auditor, P&C yang lama subjektifitas tinggi. Mungkin kali ini bisa
diakomodir untuk merincikan tiap indicator sehingga indicator tentang daftar stakeholder
dengan rekaman sosialisasi di pisahkan.
AD
Posisi P&C yang sangat subjektif tersebut merupakan PR kita bersama. Setiap dari kita harus
bertanggung jawab untuk membuat NI terbaru nanti jadi lebih baik.
Untuk Daftar stakeholder biasanya sudah tersedia dalam laporan SEIA.
FL
Kesimpulan tetap digabungkan sehingga kalimatnya:
6.2.3 Perusahaan memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman sosialisasi dan
aspirasi masyarakat beserta tanggapan/tindak-lanjut oleh perusahaan
C
Page 4
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 4 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
Panduan yang ada tidak mengalami perubahan namun tetap bisa diambil dari versi terjemahan
RSPO.
CoC
Perlu penjelasan tentang kalimat terakhir dalam panduan, tingkat konsultasi sejauh mana untuk
pihak lain.
AS
Untuk hal komunikasi dapat meminta bantuan kepada Ibu DR.Feybe Lumuru mengenai
penjelasan tentang tingkat konsultasi yang sesuai dan individu yang sebaiknya terlibat. FL setuju
dan akan kirim draftnya per 25 Nov 2013
C
Pada kriteria 6.3 tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan yang lalu.
Bisa diambil dari NI 2008:
Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan
ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak
6.3 ini perlu menjelaskan dalam terjemahan ke bahasa inggris yang nantinya akan digunakan:
complain – pengaduan
grievence – keluhan
CoC
Perlu ada definisi tentang apa itu grievence dan complains. Sebaiknya ditukar ketidakpuasan
dengan kata keberatan.
BDL
Bahasa ketidakpuasan sudah digunakan sejak NI 2008 yang lalu. CoC
Jika membaca kalimat versi terjemahan, yang pantas itu bagaimana?
Di lapangan kami menghadapi banyak sekali jenis masyarakat dengan latar belakang yang
berbeda-beda.
ER
Sebaiknya kata ‘pantas’ dirubah ke cara yang benar: masalah, konflik, sengketa harus ada niat
untuk menyelesaikan secara consensus, musyarawah.
Apabila upaya musyawarah sudah benar, maka hal tersebut akan memberikan kesepakatan
bahwa akan dibawa kemana perselisihan tersebut. Apakah akan dilanjutkan ke pengadilan atau
ada hal lainnya.
FL
Dalam indicator 6.3.1 juga diminta penjaminan anomitas si pelapor.
CoC
Sebenarnya cara apapun bisa dilakukan dan bisa diterima oleh masyarakat, hal itu akan sangat
bergantung pada niatan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan.
Rambo
Anonimitas memang diperlukan, namun khusus untuk sspek transparansi, jika pelapor tidak mau
diungkapkan nanti bagaimana membuktikan laporannya.
NI
Yang perlu dibuktikan adalah kasus dalam keluhan, bukan siapa yang melapor. CoC
Setuju pak Bambang, pelapor harus memunculkan nama sehingga mudah mengetahui alur
pelaporannya.
NA
Pelapor mungkin memang tidak ingin diungkap namanya tapi bahan laporan harus lengkap.
FA
Kalau begitu yang dilengkapi adalah kelengkapan kasusnya. Pelapor tidak harus bertanggung
jawab atas kasus.
CoC
Data lengkap sangat diperlukan karena perlu langkah penutupan kasus tersebut. NI
Anonimitas tidak bisa diterima jika terjadi pencemaran nama baik. BDL
Dalam Generic ini sudah jelas bahwa RSPO meminta ada jaminan anonimitas pelapor
AS
Ditambahkan saja : sepanjang laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan didukung dengan
informasi yang memadai.
FL
Prosedur perusahaan hanya untuk internal, namun tidak bisa mengatur masyarakat.
C
Berprasangka buruk itu bisa diterima dalam system complain. Hal tersebut harus tetap
diakomodir.
AD
System ini adalah untuk internal perusahaan saja, jangan sampai RSPO mengatur masyarakat
akan hal mana saja yang bisa dilaporkan.
DR
Page 5
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 5 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
Konkrit kalimat: Sepanjang laporan tersebut didukung dengan data yang lengkap dan
bertanggung jawab
BDL
Sebenarnya masih keberatan dengan kalimat lengkap dan bertanggung jawab. Jika masyarakat
complain tidak bisa baca tulis, namun merasa ada hal yang tidak sesuai namun laporannya tidak
lengkap, apakah akan diabaikan?
Contoh kasus jika petani complain tentang kredit bank apakah ada tersebut rahasia.
Bagaimana situasi ini didefinisikan dalam kalimat lengkap dan bertanggung jawab.
DM
Dalam prosedur perusahaan ditulis syarat keluhan yang akan ditanggapi. C
Perusahaan tidak perlu khawatir dengan pelaporan. Hal ini seperti System Early Warning bagi
perusahaan sehingga dapat diantisipasi jauh hari sebelumnya sehingga tidak perlu meledak
menjadi konflik dan rusuh.
Jika hanya menerima laporan yang valid dan tertelusuri, hal tersebut hanya menghalangi Early
Warning tersebut.
AS
SOP tentang system yang terbuka dan syarat pelaporan tersebut di atur dalam panduan. DG
Defenisi Grievance & Complain akan masuk dalam defenisi BDL
Validitas laporan tetap dimasukkan? AS
Sebaiknya validitas laporan ditukar dengan sepanjang laporan tersebut didukung informasi
memadai.
C
Kesimpulan:
6.3.1 Sistem yang terbuka untuk seluruh pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan
perselisihan dengan cara yang benar, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas
pelapor dan pengungkap kasus (whistleblower), apabila diminta, sepanjang laporan tersebut
didukung dengan informasi yang memadai.
All
Untuk indicator 6.3.2 terdapat penambahan kata harus tersedia. DG
Dalam tiap tahapan proses harus tersedia rekamannya. AD
Bagaimana yang dimaksud dengan hasil penyelesaian. Jika kasus masih belum juga selesai, atau
jika dianggap selesai oleh satu pihak namun bukan pihak lain, apakah masih dianggap hasil
penyelesaian?
YS
Untuk penggunaan bahasa di kriteria: Complain lebih tinggi sedangkan grievence itu formal
complain.
C
Sebaiknya ditambahkan pertanyaan di 6.3 jika tidak pernah terhasil perundingan kapan akan
masuk ke ranah pengadilan.
AD
Hal tersebut dilematis, jika dimasukkan dalam P&C, jadi sebaiknya tidak dituliskan.
Hai serupa terjadi di P&C melarang para militer digunakan, padahal jika pengadilan memutuskan
satu pihak yang menang akan sengketa lahan maka polisi atau militer yang akan mengeksekusi
areal tersebut.
FL
Sebaiknya terdapat suatu mekanisme bahwa antara pihak yang berkonflik sepakat masuk ke
ranah hukum.
AD
Apakah ada dalam RSPO batasan pengelolaan konflik yang sampai ke pengadilan. CN
Rao pernah diskusi bagaimana hukum/putusan hukum dianggap penyelesaian suatu kasus. Legal
proses diperlukan untuk kepastian usaha perkebunan.
C
Sejarah 6.3 muncul adalah saat banyak konsesi rakyat kalah di pengadilan jika menghadapi kasus
dengan perusahaan besar yang memiliki sumberdaya untuk proses pengadilan. sehingga RSPO
ingin mengakomodir hal ini melalui mengutamakan para anggotanya untuk menyelesaikan
konflik, kasus dengan cara musyawarah.
AD
Sebenarnya hal ini ada dalam resolusi dari Sawit Watch tentang Independent Panel di RT 11 lalu. CoC
Dalam prakteknya, RSPO tidak pernah di cek ulang ke lapangan bila ada kasus lahan dilaporkan.
RSPO harus mau mengecek ke lapangan dan melihat secara jelas masalah tersebut sehingga
dapat memutuskan tentang hal tersebut.
SS
RSPO sebenarnya berniat untuk melakukan pengecekan ke lapangan, namun RSPO orangnya
terbatas. Saat ini untuk menangani kasus hanya ada tersedia Ravin dan Iman. Mereka berdua
AD
Page 6
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 6 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
mendapatkan banyak sekali kasus yang sampai sekarang belum dapat teratasi seluruhnya.
Dulu, dari 5 anggota complaint panel – 4 diantaranya EB.
Anggota diambil dari masing-masing sector RSPO. Mereka yang harus memberikan keputusan
akan kasus yang berhubungan dengan anggota.
Dari kasus tersebut ada yang mengambangkan kasus sampai 2 tahun.
Saat ini anggota Complaint Panel sudah mewakili sektor
BDL
Sebaiknya sebelum terlalu melebar, perlu disimpulkan:
6.3.2 Rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan harus tersedia.
Sehingga tidak perlu sampai selesai perselisihan, yang penting ada tahapan dan rekamannya.
C
Panduan dapat digunakan versi terjemahan dengan menjelaskan ‘cara yang benar’. C
6.4 Prinsip: pakai yang NI yang lama:
Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat dan taau hak
guna dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas
lokal dan stakeholder lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan
mereka sendiri.
CoC
Untuk indicator 6.4.1 Perlu keterlibatan pemerintah dalam menentukan hak yang dimaksud.
Perlu diundang dari BPN dalam hal ini.
C
Rasa psikologis masyarakat akan tertekan jika dalam ganti rugi ada pemerintah apalagi politisi.
Sebaiknya tidak perlu dilibatkan instansi terkait.
CoC
Tokoh adat harusnya dilibatkan, apalagi untuk menentukan hak adat. AD
Yang terjadi dilapangan seringkali tokoh tersebut meminta atas nama masyarakat padahal untuk
dirinya sendiri.
SS
Yang dimaksud hak legal, apa tidak sebaiknya disarankan dalam glossary? YS
Dalam prinsip 2 sudah dibahas tentang hak legal.
Untuk 6.4.1 dapat disimpulkan:
Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak guna, dan prosedur
untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.
C
Untuk indicator 6.4.2:
Tersedia prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi dan rekaman implementasi dan
pemantauan secara partisipatif dan tindakan korektif jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.
CoC
Untuk indicator 6.4.3 terdapat penambahan kata harus
Kalimat ‘secara umum tersedia’ harus dipastikan apa saja yang dimaksud NI
Umum: Perusahaan secara aktif ikut membuka
publicity available: dibuka untuk umum, seperti di website, laporan tahunan, koran
CN
Sama alur yang digunakan oleh pak Cahyo. CoC
6.4.3 meminta hasil negosiasi yang disediakan secara umum. Saya kira hal ini tidak pernah
disediakan untuk umum, bahkan di industry lain juta tidak diminta.
C
Dalam proses kompensasi ke masyarakat, sementara kalkulasi dari tiap hectare pemilik lahan
berbeda, bisakah hal ini diterima masyarakat jika diumumkan secara public.
AD
Saya kira antar desa bisa terjadi kesalahpahaman bila mengumumkan hasil kompensasi dan
negosiasi.
CoC
Maksud dari tersedia secara umum adalah tersedia bagi pihak terkait. BDL
Apa beda pihak yang terkait dengan pihak relevan?
DM
Untuk 6.4.3 diusulkan untuk kembali ke NI 2008 saja. C
Proses kesepakatan ini jika tidak dibuka bisa membodohi petani atau pemilik lahan AD
Di dalam generic dan di bidang usaha lain, hasil proses ganti rugi tidak dicantumkan, karena akan
menimbukan salah persepsi antara masyarakat.
C
Diasumsikan bahwa nilai ganti rugi bisa masuk rahasia (confidential).
BY
Maka untuk kalimat hasil kompensasi ditukar dengan ‘tuntutan kompensasi, proses dan hasil
negosiasi’
DM
Coba dituliskan dahulu untuk mendapatkan gambaran kalimat utuhnya. C
Page 7
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 7 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
Banyak catatan yang akhirnya memperlambat penyelesaian konflik terutama dalam kompensasi
lahan ke masyarakat. Untuk kompensasi yang meminta masyarakat untuk mendapatkan program
plasma, hitungan kompensasinya berbeda dengan masyarakat yang hanya menjual lahan saja.
DM
Dalam kondisi lapangan 80:20
Ganti rugi hanya di inti (80%) sementara plasma 20% tidak ganti rugi
Ada pilihan menggunakan sertifikat HGU koperasi (tanpa SHM)
Tidak semua perusahaan menerapkan pembebasan lahan dilakukan ke individu, namun koperasi
yang mengajukan Lokasi. Koperasi tersebut berasal dari sekelompok masyarakat yang ingin
membangun kebun namun tidak memiliki sumber daya selain tanah dan meminta bantuan ke
perusahaan.
FL
Proses yang dimaksudkan Bu Feybe tersebut terjadi di KKPA dan program revitalisasi PIRBun.
Dalam Permentan No.33 tahun 2006 – Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi
Perkebunan, petani diminta untuk mendirikan badan hukum dalam bentuk koperasi.
DM
Akan terdapat proses yang panjang jika akan ditransfer dari HGU Koperasi ke SHM (hak Milik) AS
Berdasarkan Permentan No.19 tahun 2013, Plasma di luar lokasi HGU DM
Dalam prakteknya perusahaan membayar lahan milik petani dengan kompensasi plasma seluas
2,5 ha, sementara lahan inti menggunakan lahan petani diluar program plasma yang
dikompensasi.
DM
Berdasarkan pengalaman petani, jika ada kejadian 1.000 ha lahan tanpa pemilik, lahan tidak
diganti rugi namun dikelola oleh koperasi lalu dijadikan HGU Koperasi nantinya.
NA
Harap diingat jika dijadikan HGU, Hak Koperasi tersebut ada masa berlakunya. Walaupun
nantinya bisa diperpanjang.
NI
Kesimpulan:
6.4.3 Tuntutan kompensasi, proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus
didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak.
C
Kembali ke 6.4.2 bagaimana prosedur kalkulasi kompensasi? AS
Dapat digunakan versi perusahaan SOP kompensasi.
Untuk panduan dapat mencantumkan pertimbangan untuk prosedur kalkulasi. Sisanya diambil
dari panduan versi terjemahan.
C
6.5 secara keseluruhan tidak mendapatkan perubahan sehingga bisa diambil dari NI 2008:
Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus
selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
C
Tingkat hidup layak itu bagaimana?
Jika memungkinkan dilibatkan buruh dalam proses rapat INA NITF ini.
Hasil share SERBUNDO – Serikat Buruh Kebun Indonesia yang melaksanakan demo di RT 11
Medan juga perlu didengarkan.
DM
Secara prinsip dapat diterima dari pihak manapun, namun merupakan observer dari anggota.
Kalau mau datang tolong dipastikan 3 hari sebelumnya dikabari ke panitia.
BDL
Syarat upah layak itu apa? Apa saja komponennya?
AD
Yang dimaksud dengan upah layak itu sangat subyektif.
BDL
Buruh ada menerima natura, apa hal tersebut tidak bisa diuangkan
AD
Kondisi buruh kebun dan kota sangat berbeda, tidak bisa disamakan dengan mengacu kepada
UMR
SS
Di SMART semua fasilitas untuk buruh disediakan. C
Page 8
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 8 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
Kondisi dilapangan sangat beragam dan tidak bisa disamakan antar perushaan. Ada satu
perusahaan yang air untuk buruh tersebut bisa sangat coklat, sehingga tidak layak untuk
dikonsumsi.
FL
Perlu dihubungi kementrian tenaga kerja atau serikat buruh untuk Technical Expert-Pertemuan
Ke-3.
DM
Pada pertemuan ketiga, kemenaker akan diundang BDL
Didalam Permen Tenaga Kerja No,13 Tahun 2012 ada syarat hidup layak.
RL
Dilapangan, pekerja yang tidak dikontrak akan ditanggung jawab oleh kontraktor tenaga kerja. ER
Hal tersebut sangat beragam. Ada kejadian perlengkapan kerja tidak disediakan, sehingga buruh
harus mengutang dulu ke kedai atau koperasi untuk membeli alat kerjanya.
FL
Pada prinsip 2 ada UU No.13 tentang Tenaga Kerja yang harus disamakan dengan 6.5
AD
Kesimpulan:
6.5.1 Dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan
ketenagakerjaan yang berlaku, harus tersedia.
C
Untuk 6.5.2: Tiap perusahaan kebun punya PKB berbeda-beda. Khusus di Sumatra perkebunan
kelapa sawit sudah memiliki peraturan yang seragam.
ER
Tugas SP untuk menjelaskan hak pekerja, karena mereka memiliki dana dan juga perlu untuk
dioptimalisasikan tugasnya.
DG
Sosialisasi itu perkara gampang saja melaksanakannya. Minta mandor mengerjakan saat antrian
pagi.
ER
Daftar Buruh perlu dimasukkan dalam daftar perjanjian kerja ini. Tidak hanya bisa diambil dari
data pekerja yang disimpan oleh HRD.
DM
Kesimpulan:
6.5.2 Perjanjian kerja bersama/ Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia
dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja.
C
Indicator 6.5.3 tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan NI 2008. C
Perlu ditukar kata dalam terjemahan, bukan air bersih namun penyediaan air. CoC
Jika menggunakan air bersih maka harus sesuai Standar Nasional. Perlu cari standar yang sesuai
dengan hal ini.
ER
Salah satu solusi adalah dengan membangun Koperasi Karyawan, seperti yang disarankan oleh
ISPO.
DG
Kesimpulan:
Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus menyediakan perumahan
layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan kenyamanan yang sesuai
dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau
tidak dapat diakses.
C
Untuk Indikator 6.5.4 kata memonitor sebaiknya dihapuskan saja ER
Usul konkrit adanya upaya untuk meningkatkan … DG
Kesimpulan:
6.5.4 Adanya upaya untuk meningkatkan akses pekerja ke makanan yang layak, cukup, dan
dengan harga yang terjangkau.
Kriteria 6.6. tidak mengalami perubahan dalam kalimatnya.
Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan
serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan
kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi
kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan
independen untuk seluruh pekerja.
Untuk 6.6.1 terdapat penambahan kata harus. Sebaiknya digunakan versi NI 2008 dengan
tambahan kata harus:
CoC
Page 9
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 9 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
Karena tidak ada perubahan, balik ke NI 2008
6.6.1 Tersedianya rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja
untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami.
C
Untuk 6.6.2 ditambah dengan kata harus didokumentasi. CoC
Kata ‘jika adanya’ sebaiknya dihapuskan AD
Keberadaan SP bisa diganti: perwakilan pekerja BDL
Kesimpulan:
6.6.2 Adanya rekaman pertemuan dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja.
C
Panduan: hak pekerja dan hukun tenaga kerja diambil dari panduan versi terjemahan.
CoC
Ratifikasi saja bukan berarti diakui sampai dituangkan kedalam bentuk UU yang mencakup isi
ratifikasi tersebut.
AD
Proses ratifikasi biasanya dilakukan oleh DPR, didalamnya ada kensekuensi hasil.
DPR akan mempertimbangkan konsekuensi dari ratifikasi itu apa saja.
AS
6.7 baiknya digunakan versi terjemahan.:
Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.
C
Yang dimaksud umur pekerja dan bukan anak-anbak itu berapa? Apakah 18 tahun atau sudah
menikah
BDL
Dalam UU 13 2003 umur 13 tahun bisa bekerja asal hak untuk belajar tidak hilang. DG
Digunakan versi UU No 13 tahun 2003 C
Hal ini memang menjadi dilematis dalam menentukan umur anak-anak yaitu antara Eksploitasi
anak vs tenaga kerja.
AS
Berdasarkan UU Perlindungan Anak – umur yang bukan anak adalah 18 tahun, gunakan itu saja. CoC
Jika melihat dari umur wajib belajar, maka dapat mengacu ke 15 tahun
AD
Hal ini memang bertentangan antara UU Tenaga Kerja vs UU Perlindungan Anak
BDL
Tetapkan 18 tahun, karena angka ini paling save. Angka dibawah 18 tahun akan menimbulkan
banyak pro-kontra nantinya.
CoC
Formisbi akan memasukkan peraturan2 terkait pekerja anak di dalam catatan BDL
Tuliskan dalam panduan saja bahwa umur minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
C
Kesimpulan:
6.7.1 Bukti yang terdokumentasi mengenai persyaratan umur pekerja terpenuhi.
CoC
Panduan :
Pihak perkebunan dan pabrik minyak sawit sebaiknya menentukan umur minimum untuk
bekerja dan jam kerja secara jelas sesuai peraturan yang berlaku.
CoC
Untuk 6.8 tidak ada perubahan dari NI 2008. Sebaiknya menggunakan yang lama saja:
Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi
seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang.
C
Untuk 6.8.1 juta tidak memiliki perubahan jika dibandingkan dengan NI 2008. Sebaiknya
digunakan yang lama:
6.8.1 : Kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja
dan terdokumentasi.
CoC
Untuk indicator 6.8.2 terdapat tambahan jenis komunitas yang tidak boleh didiskriminasikan. C
Bagaimana membuktikan tidak diskriminatif?
Dalam bentuk apa dilaksanakan? Hal ini bisa dicek dalam perlakuan sehari-hari yang tidak
terdokumentasi.
ER
Pembuktian ada di dalam panduan. Untuk kesimpulan maka C
Page 10
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 10 dari 15
Waktu Pembahasan Oleh
6.8.2 Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk komunitas lokal,
perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi.
Indikator 6.8.3 adalah indicator yang total baru. Dapat digunakan kalimat dari terjemahan:
6.8.3 Rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja
CoC
Panduan dapat mengacu kepada versi terjemahan. CoC
di 6.5 terdapat daftar pekerja tetap & tidak tetap
Darto
6.9 Dapat menggunakan versi terjemah dari Generic RSPO 2013 yaitu:
Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduksi dilindungi.
C
Indikator 6.9.1 mendapatkan perubahan pada akhir kalimat yaitu harus diimplementasi dan
dikomunikasikan pada seluruh pekerja.
CoC
Penggunaan dari NI 2008 masih relevan dengan penambahan kalimat sesuai dengan versi
terjemahan
C
Kesimpulan:
6.9.1 Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk
lainnya harus dokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.
CoC
Indicator 6.9.2 sepenuhnya merupakan indicator baru yang membahas hak reproduktif pekerja. CoC
Hal tersebut sebelumnya berada di panduan pada NI 2008 dan sudah tercakup dalam Major 2. C
Kesimpulan: diambil dari NI 2008 dengan penambahan kata versi terjemahan:
Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus dokumentasikan,
diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.
CoC
Indikator 6.9.3 membahas anonimitas pengaduan pelecehan dan hampir seluruhnya merupakan
indicator baru.
CoC
Digunakan versi terjemahan saja:
6.9.3 Mekanisme pengaduan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta,
sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus dokumentasikan,
diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja
C
Dalam Panduan: pemhasan izi tetertentu sebaiknya bukan hanya ditujukan pada wanita, hal
tersebut juga bisa terjadi pada laki-laki.
BDL
Dalam panduan berikutnya ada komite gender yang membahas isu tersebut, bagaimana
mungkin ada komite gender untuk laki-laki
ER
17.00
Isu yang dihadapi tolong di hold dulu dalam panduan sampai rapat berikutnya. CoC
Dibuat Oleh:
Bambang Dwi Laksono
F O R M I S B I
Page 11
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 11 dari 15
Page 12
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 12 dari 15
Page 13
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 13 dari 15
Page 14
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 14 dari 15
Page 15
Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013)
INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF
Halaman 15 dari 15