CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUANdinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/03/CALK-2016.pdf · bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas

pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan

baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

(a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

(b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai

(c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya

dan mencukupi kebutuhan kasnya.

(d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan

dengan sumber-sumber penerimaannya.

(e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, transfer, asset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Sosial Provinsi

Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a) Laporan Realisasi Anggaran

b) Neraca

c) Laporan Operasional

d) Laporan Perubahan Ekuitas

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode

pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

a) Pendapatan

b) Belanja

c) Transfer

d) Surplus/defisit

e) Pembiayaan

f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam

aset lancer dan non lancer serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka

pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset

dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan

diterima atau dibayar dalam wakut lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :

a) Kas dan setara kas

b) Investasi jangka pendek

c) Piutang pajak dan bukan pajak

d) Persediaan

e) Investasi jangka panjang

f) Aset tetap

g) Kewajiban jangka pendek

h) Kewajiban jangka panjang

i) Ekuitas dana

Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan

periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan

ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan

laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan

dengan susunan sebagai berikut :

a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda

APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan

Negara;

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Negara;

d. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2016.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Aset

5.1.5 Kewajiban

5.1.6 Ekuitas Dana

5.1.7 Komponen-komponen Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VIII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh

besaran – besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat inflasi

dan pertumbuhan sosial ekonomi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,

mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan

pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi

pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan

efektivitas.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Arah kebijakan yang digunakan dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah :

2.3.1.1 Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

2.3.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana Panti Sosial sehingga mampu melindungi dan

mengembalikan fungsi sosial masyarakat Penyandang Cacat.

2.3.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan PSKS dalam usaha

kesejateraan sosial dan penanaman sikap kerelawan, nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.

2.3.1.4 Meningkatkan keberdayaan Lembaga-lembaga Sosial dan Organisasi Sosial dalam

Peningkatan Kesejahteraan.

2.3.1.5 Meningkatkan kesiapan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi

Bencana/Bencana Alam secara cepat dan tepat serta mewujudkan dan

memulihkan fungsi sosial bagi para Korban Bencana.

2.3.2 Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan adalah bahwa :

2.3.2.1 Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait yang ada di

Kabupaten dan Kota

2.3.2.2 Adanya partisipasi dari Kabupaten/Kota di dalam ikut menangani Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.3.2.3 Di dalam penanganan permasalahan yang sifatnya tidak dapat dikendalikan

(Bencana Alam) didukung penuh baik oleh instansi terkait maupun oleh

masyarakat.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 secara keseluruhan sebesar Rp.217.487.054.000,00 yang terdiri dari:

No Uraian Anggaran (Rp)

1. Pendapatan Asli Daerah 177.000.000,00

2. Belanja Operasi 213.357.454.000,00

3. Belanja Modal 4.306.600.000,00

Surplus/(Defisit) (217.487.054.000,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar

Rp 177.000.000,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp.217.664.054.000,00. Realisasi pencapaian

target kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016 dapat dirinci sebagai

berikut :

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Pendapatan 177.000.000,00 181.725.000,00 102,67

- Pendapatan Asli

Daerah

177.000.000,00 181.725.000,00 102,67

2. Belanja 217.664.054.000,00 213.181.466.986,00 97,94

- Belanja Operasi 213.357.454.000,00 209.534.537.497,00 98,21

- Belanja Modal 4.306.600.000,00 3.646.929.489,00 84,68

Surplus/(Defisit) (217.487.054.000,00) (212.999.741.986,00) 97,94

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Realisasi Belanja Daerah sampai akhir tahun 2016 sebesar Rp. 213.181.466.986,00 atau

97,94 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar

Rp.4.482.587.014,00 atau 2,1 persen yang dirinci dalam program-program sebagai berikut:

No URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 123.782.804.000 121.481.148.516 98,14

2. BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

93.881.250.000

53.279.282.000

5.190.919.000

1.313.108.000

2.296.820.000

6.875.797.000

91.700.318.470

52.404.042.493

4.993.529.608

1.303.218.750

2.262.145.000

6.814.387.000

97,68

98,36

96,20

99,25

98,49

99,11

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

dan Anak

Program Peningkatan Peran Serta

Anak dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

Program Pendidikan Non Formal

dan Informal

10.680.370.000

1.104.635.000

259.999.000

2.182.854.000

6.555.581.000

1.500.000.000

2.641.885.000

9.962.081.989

1.058.815.100

258.274.000

2.128.065.000

6.480.899.230

1.394.662.300

2.640.198.000

93,27

95,85

99,34

97,49

98,86

92,98

99,94

JUMLAH 217.664.054.000 213.181.466.986 97,94

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi

belanja yang tidak optimal antara lain :

a. Adanya rasionalisasi anggaran dan beberapa perubahan peraturan;

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;

c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi

anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja

diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset,

kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh

bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas UP/GU/TU yang belum disetor ke Kas Daerah

per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara

pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui

pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh

bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah per

tanggal neraca.

4.3.3 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai

berdasarkan harga pembelian terkahir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika

diperoleh dengan memproduksi sendiri.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi

berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset

tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.

b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset

tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan,

pengurangan, pengembangan dan penggantian uatama.

d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau

harga gantinya.

e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan

menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga

perolehan yang diestimasikan.

g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset

tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran

dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan,

mana yang lebih mudah.

h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, using, hilang dan

sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang

berlaku.

i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan

dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai

dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya

untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai

tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk

melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin

dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi

dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat

digunakan.

Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap digunakan.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk

memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya

langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun

gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya

konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan

dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan

jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun

instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan

dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan

jaringan tersebut siap digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau

membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan

biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap

digunakan

4.3.9 Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk

digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai

dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

4.3.10 Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak

ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan

dibayarkan pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini mencakup biaya bagian dari pembangunan

yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset

tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai

dengan tujuan perolehannya.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar

yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

• Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai

aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

• Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah

nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

• Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan

yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.3.14 Pendapatan

a. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.

b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah.

c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas

yang diterima.

4.3.15 Belanja

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

verifikasi.

c. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas

yang dikeluarkan.

d. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan

sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan

aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 181.725.000,- atau 102,67 % dari target Rp

177.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 210.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Pendapatan Asli daerah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000

Pendapatan Transfer - - - -

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -

Jumlah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 181.725.000,- atau 102,67% dari target 177.000.000.- dan

untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 210.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Pendapatan Pajak Daerah - - - -

Pendapatan Retribusi Daerah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -

Jumlah 177.000.000 181.725.000 102.67 210.000.000

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 181.725.000,- atau 102,67 % dari target Rp 177.000.000,- dan

untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 210.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 177.000.000 181.725.000 102.67 210.000.000

Retribusi Tempat Pelelangan - - - -

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/

Villa - - - -

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - - - -

Jumlah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000

5.1.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.1.2.1.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 209.534.537.497,- atau 98,21 % dari anggaran

213.357.454.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 242.591.678.918,- dengan rincian sebagai

berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai 140.026.763.000 137.527.895.356 98,22 136.090.173.354

Belanja Barang & Jasa 63.981.021.000 62.679.646.911 97,97 106.501.505.564

Belanja Bantuan Sosial 9.349.670.000 9.326.995.230 99,75 -

Jumlah 213.357.454.000 209.534.537.497 98,21 242.591.678.918

5.1.1.2.2. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 137.527.895.356,- atau 98,22 % dari anggaran Rp


berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Tidak Langsung 123.782.804.000 121.481.148.516 98,14 120.069.434.751

Belanja Pegawai langsung 16.243.959.000 16.046.746.840 98.79 16.020.738.500

Jumlah 140.026.763.000 137.527.895.356 98,22 136.090.173.251

5.1.1.2.3. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 72.006.642.141,- atau 98,19 % dari anggaran Rp


berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Bahan Pakai Habis 7.293.179.500 7.225.446.975 99,07 12.528.662.066

Belanja Bahan/Material 1.487.752.500 1.470.044.795 98,81 1.534.841.500

Belanja Jasa Kantor 8.814.258.000 8.509.408.188 96,54 12.256.737.040

Belanja Premi Asuransi 138.500.000 135.880.150 98,11 56.282.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.540.915.000 1.521.334.608 98,73 2.394.885.077

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.109.562.000 1.070.119.700 96,45 1.221.892.050

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 1.207.245.000 1.134.606.000 93,98 1.845.154.500

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 144.300.000 144.300.000 100 466.300.000

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 74.340.000 72.810.000 97,94 104.755.000

Belanja Makanan dan Minuman 28.908.616.000 28.750.107.600 99,45 40.449.896.500

Belanja Pakaian Kerja 785.420.000 785.086.750 99,96 157.500.000

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari

Tertentu 736.038.000 726.300.000 98,68 2.834.395.000

Belanja Perjalanan Dinas 7.544.412.000 7.003.769.545 92,83 10.311.349.956

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS 100.000.000 65.325.000 65,33 192.370.000

Belanja Pemeliharaan 3.647.383.000 3.628.521.600 99,48 8.157.196.250

Belanja Jasa Konsultasi 415.600.000 403.086.000 96,99 119.836.000

Belanja Hadiah Barang 1.000.000 1.000.000 100 2.500.000

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 9.349.670.000 9.326.995.230 99,76 11.830.702.625

Uang Yang Diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat 32.500.000 32.500.000 100 36.250.000

Jumlah 73.330.691.000 72.006.642.141 98,19 106.501.505.564

5.1.1.2.4. Belanja Modal



berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Tanah 214.000.000 63.850.000 29,84 -

Belanja Peralatan dan Mesin 554.600.000 544.155.100 98,12 2.082.757.000

Belanja Gedung dan Bangunan 3.460.000.000 2.961.424.389 85,59 6.270.701.500

Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan - - - 13.099.000

Belanja Aset Tak Berwujud 78.000.000 77.500.000 99,36 -

Jumlah 4.306.600.000 3.646.929.489 84,68 8.366.557.500

5.1.1.2.4.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 63.850.000,- atau 29,84 % dari anggaran Rp 214.000.000,-

dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Tanah Perkampungan 214.000.000 63.850.000 29,84 -

Jumlah 214.000.000 63.850.000 29,84 -

5.1.1.2.4.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 544.155.100,- atau 98,12 % dari anggaran Rp 554.600.000,-

dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.082.757.000,- dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 554.600.000 544.155.100 98,12 2.082.757.000

Jumlah 554.600.000 544.155.100 98,12 2.082.757.000

5.1.1.2.4.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan



berikut :

2016 % Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Gedung 3.460.000.000 2.961.424.389 85.59 6.906.794.000

Belanja Monumen - - - -

Jumlah 3.460.000.000 2.961.424.389 85,59 6.906.794.000

5.1.1.2.4.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 0,- atau 0 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp 13.099.000,- dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Jalan dan Jembatan - - - -

Belanja Bangunan Air (Irigasi) - - - -

Belanja Instalansi dan Jaringan - - - 13.099.000

Jumlah - - - 13.099.000

5.1.1.2.4.5. Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 77.500.000,- atau 99,36 % dari anggaran Rp 78.000.000,- dan

untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Software 78.000.000 77.500.000 99,36 -

Jumlah 78.000.000 77.500.000 99,36 -

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 243.978.765.864,61 turun sebesar Rp

1.991.755.267,90 atau 0,82 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp

245.970.521.132,51.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp 29.889.166,67 turun sebesar Rp 19.327.645,00

atau 39.27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 49.216.811,67.

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan

saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

Kas di Bendahara Penerimaan - -

Kas BLUD - -

Jumlah - -

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada

bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke

rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2016.

NO URAIAN 2016 2015

1 - - -

2 - - -

Jumlah - -

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran

1 - - -

2 - - -

Jumlah - -

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31

Desember 2016 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO URAIAN 2016 2015

1 BAPELSOS AA KUMUDA PUTRA PUTRI

MAGELANG 103.974 -

2 BARESOS DISABILITAS NETRA PENGANTHI

TEMANGGUNG 7 -

Jumlah 103.981 -



1 BAPELSOS AA KUMUDA PUTRA PUTRI

MAGELANG 103.974 103.974

2 BARESOS DISABILITAS NETRA PENGANTHI

TEMANGGUNG 7 7

Jumlah 103.981 103.981

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara

Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2016 yang akan dipergunakan untuk membayar

kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan

dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun Anggaran 2016.

NO URAIAN 2016 2015

1 BAPELSOS AA KASIH MESRA DEMAK

(Kekurangan pembayaran TPP) 115.000 -

Jumlah 115.000 -



1 BAPELSOS AA KASIH MESRA DEMAK

(Kekurangan pembayaran TPP) 115.000 115.000

Jumlah 115.000 115.000

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD

(baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi,

lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas

umum daerah per 31 Desember 2016.

NO URAIAN 2016 2015

1 - -

2 - -

Jumlah - -



1 - - -

2 - - -

Jumlah - -

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31

Desember 2016 belum disetor ke Rekening Kas Daerah

NO URAIAN 2016 2015

1 - - -

2 - - -

Jumlah - -



1 - - -

2 - - -

Jumlah - -

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk

membayar pada Tahun 2015 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2015

sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa

Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per

31 Desember 2016 sebesar Rp 18.126.200,00 turun sebesar Rp 14.705.000,00 atau 44,79 %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 32.831.166,67 dengan rincian sebagai

berikut :

2016 2015

Asuransi BMD 18.126.200,00 32.831.166,67

Asuransi Pegawai Non PNS - -

Sewa - -

Jumlah 18.126.200,00 32.831.166,67

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan

diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga

pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.763.000,00 turun

sebesar Rp 4.622.645,00 atau 28,21 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp

16.385.645,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Persediaan Bahan Pakai Habis 4.803.500 3.871.500

Persediaan Bahan/Material - 5.554.645

Persediaan Cetak - -

Persediaan Pakaian Dinas/Kerja - 6.959.500

Persediaan Makanan dan Minuman - -

Persediaan Hibah 6.959.500 -

Jumlah 11.763.000 16.385.645

5.2.1.1.4. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 243.730.023.897.94 turun sebesar Rp


245.710.594.320,84 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal Rp 335.065.038.407,00

Penambahan

Belanja Modal Rp 3.569.429.489,00

Belanja Barang/Jasa -

Hibah -

Mutasi Masuk -

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp 388.960.000,00

Koreksi -

Jumlah Rp 3.958.389.489,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp 5.900.000,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -

Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah Rp 5.900.000,00

Grand Total Rp 339.017.527.896,00

5.2.1.1.5. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp 133.338.140.440,00 naik sebesar Rp

63.850.000,00 atau 0,05 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp


2016 Bertambah Berkurang 2015

Tanah 133.338.140.440,00 63.850.000,00 - 133.274.290.440,00

Jumlah 133.338.140.440,00 63.850.000,00 - 133.274.290.440,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal Rp 133.274.290.440,00

Penambahan

Belanja Modal Rp 63.850.000,00


Hibah -

Mutasi Masuk -


Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -

Koreksi -

Jumlah Rp 63.850.00,00

Berkurang

Ekstrakontable -



Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah -

Grand Total Rp 133.338.140.440,00

5.2.1.1.6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 31.780.916.705,00 naik/turun

sebesar Rp 927.215.100,00 atau 3,01 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

Rp 30.853.701.605,00 dengan rincian sebagai berikut :


Alat Berat 1.048.966.500,00 1.048.966.500,00

Alat Angkut 7.081.139.480,00 388.960.000,00 6.692.179.480,00

Alat Bengkel dan Ukur 534.673.350,00 534.673.350,00

Alat Pertanian dan

Peternakan 36.220.000,00

36.220.000,00

Alat Kantor dan Rumah

Tangga 22.147.272.046,00 544.155.100,00 5.900.000,00 21.609.016.946,00

Alat Studio dan

Komunikasi 607.378.200,00

607.378.200,00

Alat Kedokteran 212.977.129,00 212.977.129,00

Alat Laboratorium 112.290.000,00 112.290.000,00

Alat Keamanan - -

Jumlah 31.780.916.705,00 933.115.100,00 5.900.000,00 30.853.701.605,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal Rp 30.853.701.605,00

Penambahan

Belanja Modal Rp 933.115.100,00


Hibah -

Mutasi Masuk -



Koreksi -

Jumlah Rp 933.115.100,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp 5.900.000,00



Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah Rp 5.900.000,00

Grand Total Rp 31.780.916.705,00

5.2.1.1.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 171.055.307.781,00 naik/turun

sebesar Rp 2.961.424.389,00 atau 1,76 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

Rp 168.093.883.392,00 dengan rincian sebagai berikut :


Gedung 170.752.208.781,00 2.961.424.389,00 167.790.784.392,00

Monumen 303.099.000,00 303.099.000,00

Jumlah 171.055.307.781,00 2.961.424.389,00 168.093.883.392,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal Rp 168.093.883.392,00

Penambahan

Belanja Modal Rp 2.961.424.389,00


Hibah -

Mutasi Masuk -



Koreksi -

Jumlah Rp 2.961.424.389,00

Berkurang

Ekstrakontable -



Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah -

Grand Total Rp 171.055.307.781,00

5.2.1.1.8. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.610.029.069,00 naik/turun

sebesar Rp 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp



Jalan dan Jembatan 52.859.000,00 52.859.000,00

Bangunan Air/Irigasi 1.449.336.069,00 1.449.336.069,00

Instalasi 25.000.000,00 25.000.000,00

Jaringan 82.834.000,00 82.834.000,00

Jumlah 1.610.029.069,00 1.610.029.069,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal Rp 1.610.029.069,00

Penambahan

Belanja Modal -


Hibah -

Mutasi Masuk -



Koreksi -

Jumlah -

Berkurang

Ekstrakontable -



Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah -

Grand Total Rp 1.610.029.069,00

5.2.1.1.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 218.852.800,00 naik/turun sebesar

Rp 8.142.800,00 atau 3,86 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp



Buku Perpustakaan Rp 450.199.800,- - - Rp 450.199.800,-

Barang Bercorak Kesenian

dan Kebudayaan Rp 782.934.101,-

- - Rp 782.934.101,-

Hewan, Ternak dan

Tanaman -

- - -

Jumlah Rp 1.233.133.901,- - - Rp 1.233.133.901,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp 1.233.133.901,00

Penambahan

Belanja Modal -


Hibah -

Mutasi Masuk -



Koreksi -

Jumlah -

Berkurang

Ekstrakontable -



Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah -

Grand Total Rp 1.233.133.901,00

5.2.1.1.10. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 naik/turun sebesar Rp 0

atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai

berikut :

Uraian pembangunan 2016 Bertambah Berkurang 2015

- - - -

- - - -

- - - -

Jumlah - - - -

5.2.1.2. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 95.287.503.998,06 naik sebesar 5.933.059.911,90 atau 6,64 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp


2016 2015

Alat Besar 483.614.625,00 371.550.500,00

Alat Angkut 5.911.555.542.50 5.215.683.105,07

Alat Bengkel 419.925.870,00 390.327.780,00

Alat Pertanian 30.470.000,00 24.720.000,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.543.864.126,00 18.000.183.736,00

Alat Studio dan Komunikasi 524.738.200,00 468.297.200,00

Alat Kedokteran 209.137.129,00 207.417.129,00

Alat Laboratorium 112.290.000,00 112.286.250,00

Alat Keamanan - -

Gedung 66.858.641.542,05 63.406.300.110,32

Monumen 117.064.860,00 111.002.880,00

Jalan dan Jembatan 52.859.000,00 52.859.000,00

Bangunan Air dan Irigasi 985.190.003,51 958.757.762,44

Instalasi 19.666.666,67 19.333.333,33

Jaringan 18.486.433,33 15.725.300,00

Jumlah 95.287.503.998,06 89.354.444.086,16

5.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 218.852.800,00 naik sebesar Rp



2016 2015

Aset Dikerjasamakan - -

2016 2015

Aset Tak Berwujud 387.430.000,00 309.930.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (168.577.200,00) (99.220.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto 218.852.800,00 210.710.000,00

2016 2015

Barang Rusak Berat 1.700.007.043,00 2.088.967.043,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (1.700.007.043,00) (2.088.967.043,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto 0 0

Jumlah Aset Lainnya 218.852.800,00 210.710.000,00

5.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 387.430.000,00 naik sebesar Rp

77.500.000,00 atau 80 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp

309.930.000,00.

5.2.1.3.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 218.852.800,00 turun

sebesar Rp 168.577.200,00 atau 43,51 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

Rp 387.430.000,00

5.2.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 naik/turun sebesar Rp 0 atau 0 %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0

5.2.3 EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 30.979.023.878,60 naik sebesar Rp

26.201.308.593,20 atau 548,41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar (Rp

4.777.715.285,49)

5.2.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.5 PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah

timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember

2016 sebesar Rp 210.000.000,00 naik Rp 28.275.000,00 atau 15,56 % dibandingkan saldo

per 31 Desember 2015 sebesar Rp 181.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Pendapatan Asli daerah 181.725.000,00 210.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - -

Jumlah 181.725.000,00 210.000.000,00

5.2.5.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 210.000.000,00 naik Rp



2016 2015

Pendapatan Pajak Daerah - -

Pendapatan Retribusi Daerah 181.725.000,00 210.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah - -

Jumlah 181.725.000,00 210.000.000,00

5.2.5.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 210.000.000,00 naik Rp



2016 2015

Retribusi Jasa Umum - -

Retribusi Jasa Usaha 181.725.000,00 210.000.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu - -

Jumlah 181.725.000,00 210.000.000,00

5.2.6 BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan

dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.

Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp 215.167.322.253,90 turun sebesar Rp


250.440.982.848,61

5.2.6.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp 215.167.322.253,90 turun sebesar Rp


250.440.982.848,61

2016 2015

Beban Pegawai 137.527.895.356,00 136.090.173.354,00

Beban Barang & Jasa 72.025.969.786,00 106.495.482.627,33

Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.613.457.111,90 7.780.326.867,28

Beban Lainnya - 75.000.000,00

Jumlah 215.167.322.253,90 250.440.982.848,61

5.2.6.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp 137.527.895.356,00 naik sebesar Rp


136.090.173.354,00

2016 2015

Beban Pegawai Tidak langsung 121.481.148.516,00 120.069.434.854,00

Beban Pegawai Langsung 16.046.746.840,00 16.020.738.500,00

Jumlah 137.527.895.356,00 136.090.173.354,00

5.2.6.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp 72.025.969.786,00 turun sebesar

Rp 34.469.512.841,33 atau 32,37 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp

106.495.482.627,33

2016 2015

Beban Persediaan 49.359.723.695,00 58.722.994.096,00

Beban Jasa 10.414.795.338,00 14.847.234.623,33

Beban Pemeliharaan 10.414.795.338,00 10.552.081.327,00

Beban Perjalanan Dinas 5.149.856.208,00 10.319.069.956,00

Beban Barang & Jasa Lainnya 97.825.000,00 12.054.102.625,00

Jumlah 72.025.969.786,00 106.495.482.627,33

5.2.6.1.3 Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.613.457.111,90

turun sebesar Rp 2.166.869.755,38 atau 27,85 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015

sebesar Rp 7.780.326.867,28

2016 2015

Beban Penyusutan Aset Tetap 5.544.099.911,90 5.633629.824,28

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 69.357.200,00 2.146.697.043,00

Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat - -

Jumlah 5.613.457.111,90 7.780.326.867,28

5.2.6.1.4 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp 75.000.000,00 atau 0

% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 75.000.000,00

2016 2015

Beban Penyisihan Piutang - 75.000.000,00

Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen - -

Beban Hibah Aset Tetap - -

Jumlah - 75.000.000,00

5.3 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos

ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

a. Tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial

mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

4) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial,

bantuan dan jaminan sosial, pengembangan kesejahteraan sosial;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas

Sosial Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah

sebagai berikut:

1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi,

misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

per 1 Oktober 2013 sejumlah 942 orang terbagi atas 195 orang pegawai bertugas pada kantor

Dinas Sosial dan 747 orang pegawai bertugas pada Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial. Secara

terperinci kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO. LOKASI

TINGKAT PENDIDIKAN

JML SD SLTP SLTA D III

S1/

DIV S.2

1. Dinas Sosial Prov Jateng 6 12 80 17 93 20 228

a. PNS 5 6 61 15 88 20 195

b. Harian Lepas

1) Masuk Data Base

BKD

2) Tidak Masuk Data

Base

BKD/Kontrak

-

1

1

5

4

15

1

1

2

3

-

-

8

25

2. Unit Pelaksana Teknis

(Balai Rehabilitasi Sosial) 57 60 418 52 228 51 868

a. PNS 33 50 360 40 213 51 747

b. Harian Lepas

1) Masuk Data Base

BKD

2) Tidak Masuk

Data Base

BKD/Kontrak

16

8

3

8

7

51

1

11

3

12

-

-

29

92

JUMLAH SELURUHNYA 63 72 498 69 321 71 1.096

Tabel 2. SDM BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO. LOKASI PANGKAT/GOLONGAN

JUMLAH I II III IV HARLEP

1. Dinas Sosial Provinsi Jateng 3 29 155 8 32 227

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Sosial Provinsi Jateng 50 163 490 44 121 868

JUMLAH SELURUHNYA 53 192 645 52 153 1.137

Tabel 3. SDM BERDASARKAN JABATAN

NO LOKASI

STRUKTURAL FUNGSIONAL

JUMLAH ESL.

II

ESL.

III

ESLI

V

PEKSOS

AHLI

PEKSOS

TRAMPIL

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dinas Sosial

Prov. Jateng 1 5 14 - - 20

2 Unit Pelaksana

Teknis (UPT)

Dinas Sosial

Prov. Jateng

- 27 75 39 84 225

JUMLAH

SELURUHNYA 1 32 89 39 84

245

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan Unit

Pelaksana Teknis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain :

Tabel 4. DAFTAR NAMA BALAI REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL

NO. NAMA JENIS

PELAYANAN LOKASI

1. Balai Rehabilitasi Sosial

“Mardi Utomo” Semarang I

PGOT Jl. Mulawarman, Kramas,

Kota Semarang


“Mandiri” Semarang II

Anak Nakal, Eks

Penyalahguna

Napza, Anjal

Jl. Amposari II/4 Kel.

Sendangguwo, Kec.

Tembalang, Kota Semarang

Unit Rehabilitasi Sosial

“Pucang Gading” Semarang

Lanjut Usia

terlantar

Jl. Plamongan Sari Kota

Semarang


”Margo Widodo” Semarang

PGOT & Tuna

Laras

Jl. Raya Tugu Km. 9 Kota

Semarang


“Wira Adhi Karya”Ungaran

Remaja Terlantar &

Korban Tindak

Kekerasan

Jl. Ki Sarino Mangunpranoto

No. Ungaran, Kab. Semarang

Unit Rehbilitasi Sosial

“Wening Wardoyo” Ungaran

Lanjut Usia

Terlantar

Jl. Kutilang No. 24 Ungaran

Kab. Semarang

5. Balai Rehabilitasi Sosial “

Ngudi Rahayu” Kendal

Tuna Laras (Eks

Psikotik)

Jl. Ds. Salam Sari, Kec. Boja

Kab. Kendal


“Bina Sejahtera” Kendal

PGOT Jl. Raya Ds. Wonosari

RT.02/RW.07 Kec. Patebon,

Kendal


“Wanodyatama” Kendal II

Eks WTS Jl. Gemuh Km. 1 Cepiring,

Kab. Kendal


“Pamardi Siwi II” Kendal

Anak Terlantar Jl. Tamtama No. 112 Weleri

Kab. Kendal


Kasih Mesra” Demak

Anak Terlantar Jl. Bentengan No. 7 Kab.

Demak


“Pamardi Putra” Demak

Cacat Tubuh Jl. Sunan Kalijogo No. 143

Kab. Demak


Harapan Bangsa” Rembang I

Anak Terlantar Jl. Raya Blora Km 5 Kab.

Rembang


“Margo Mukti” Rembang

Lanjut Usia

Terlantar

Jl. Blora Km. 5 Kab.

Rembang


“Pangrukti Mulyo” Rembang

II

Tuna Laras Eks

Psikotik)

Jl. Raya Blora Km. 6 Ds.

Wedung Rejo Kab. Rembang

Unit Rehabilitasi

Sosial“Pamardi Karya” Blora

PGOT Jl. Raya Rembang Km.10

Ds. Ngampel Kab. Blora


“Pendowo” Kudus

Cacat Netra Jl. Melati Lor No. 10 Kab.

Kudus


“Muria Jaya” Kudus

PGOT Jl. Cenge Ngembalrejo Kab.

Kudus


“Sono Rumekso” Grobogan

Tuna Laras

(Gangguan Jiwa)

Jl. Letjen S. Parman No. 38

A Kec. Purwodadi, Kab.

Grobogan


“Sunu Ngesti Tomo” Jepara

Anak Terlantar Jl. Pemuda No. 95 Kab.

Jepara


“Waluyo Tomo” Jepara

PGOT & Tuna

Laras

Jl. Tambaksari Kauman Kab.

Jepara


“Wanita Utama” Surakarta I

Eks WTS Jl. DR. Rajiman No. 624

Kota Surakarta


“Bhakti Chandrasa”

Surakarta II

Cacat Netra Jl. DR. Rajiman No. 624

Kota Surakarta


“Taruna Yodha” Sukoharjo

Remaja Terlantar

(Putus Sekolah)

Jl. Prof. DR. Supomo SH No.

53 Kab. Sukoharjo

Unit Rehabilitasi Sosial “Esti

Tomo” Wonogiri

Anak Terlantar Jl. Dahlia II No. 576 Kab.

Wonogiri


Pamardi Utomo” Boyolali

Anak Terlantar Jl. Pandanaran No.174 Kab.

Boyolali


“Hestining Budi” Klaten

Cacat Ganda Jl. Rajawali G4 IV Kel.

Sidomulyo No. 04 Kab.

Klaten


“Dharma Putera” Purworejo

I

Tuna Rungu

Wicara

Jl. Kartini No. 9 Kab.

Purworejo


“Wiloso Wredho” Purworejo

Lansia Terlantar Jl. Kliwonan I/14 Kec.

Kutoarjo Kab. Purworejo


“Wira Karya Tama”

Purworejo

Anak Terlantar Jl. Wismo Aji No. 9 Kec.

Kutoarjo Purworejo


Wiloso Muda Mudi”

Purworejo II

Anak Terlantar Jl. Urip Sumoharjo No. 76

Kab. Purwprejo


“Mardi Guno” Kebumen

PGOT Jl. Slamet Riyadi No. 4

Prembun Kab. Kebumen


Martani” Cilacap

PGOT, Tuna Laras

& Lanjut Usia

terlantar

Jl. Wijaya Kusuma No. 43

Ds. Pucong Kec. Kroya Kab.

Cilacap

Unit Rehabilitasi Sosial “

Dewanata” Cilacap

Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang No. 119

Kec. Kesugihan Kab. Cilacap


Budhi Sakti” Banyumas

Anak Terlantar Jl. Karang Sawah


Pamardi Raharjo”

Banjarnegara

PGOT Jl. Raya Pucang No. 5 Ds.

Pucang, Kab. Banjarnegara


Raharjo” Sragen

Tuna Grahita Jl. Raya Sragen Solo Km. 2

Kab. Sragen


Pamardi Siwi I” Sragen

Anak Terlantar Jl. RA Kartini No. Kab.

Sragen


Kartini” Tawangmangu

Anak Nakal, Anak

Jalanan

Jl. Raya Lawu No. 13 Kec.

Twngmangu Kab.

Karanganyar


Suko Mulyo” Tegal

Anak Terlantar Jl. Dr. Sutomo No. 56. Kota

Tegal


“Putra Harapan” Slawi Kab.

Tegal

Anak Terlantar Jl. Putra Harapan Kec. Slawi

Kab. Tegal


“Purbo Yuwono” Brebes

Lansia Terlantar Jl. Raya Klampok No. 69

Kab. Bebes


Samekto Karti” Pemalang I

PGOT & Tuna

Laras

Jl. Raya Pabrik Comal Baru

Ampel Gading Kec. Comal

Kab. Pemalang


“Bisma Upakara” Pemalang

Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang Kab.

Pemalang


Distrarastra” Pemalang II

Cacat Netra Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo

No. 4 Kab. Pemalang


“Karya Mandiri” Pemalang

Anak Terlantar Jl. Brigjen Katamso No. 2

Kab. Pemalang


Woro Wiloso” Salatiga

Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota

Salatiga


“Wiloso Tomo” Salatiga

Anak & Balita

Terlantar

Jl. Yos Sudarso No. 20 Kota

Salatiga


Taman Harapan” Salatiga

Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota

Salatiga


“Penganthi” Temanggung

Cacat Netra Jl. Suyoto No. 70 Kab.

Temanggung


“Mardi Yuwono” Wonosobo

Anak Terlantar Jl. Ahmad Yani No. 84 Kab.

Wonosobo


“Kumuda Putra Putri”

Magelang

Anak Terlantar Jl. Ali Basah Sentot Prawiro

Dirjo No. 940 Kab.

Magelang

6.3 Kebijakan dan Program Kerja SKPD

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari investasi

sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di

Provinsi Jawa Tengah, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara

mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan

kesejahteraan sosial ekonomi serta berbagai dampaknya, dimana bila kita abaikan akan mengarah

pada terjadinya disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat Jawa

Tengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk menjamin terlaksananya usaha kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan akuntabel,

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara sinergis,

simultan, dan berkelanjutan, serta dirumuskan dalam pendistribusian tugas dan tanggung jawab

bidang-bidang, yaitu :

a. Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaran secara terpadu, pelayanan administrasi, dan

pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber

kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, keluarga dan

komunitas adat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi

sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

d. Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan korban bencana alam

dan sosial, perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, serta pengelolaan

sumber dana dan jaminan sosial.

e. Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan

pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 telah memberikan

informasi yang relevan, akuntabilitas dan transparansi serta bermanfaat bagi para pengguna anggaran.

Berdasarkan entitas pelaporan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tidak terdapat saldo kas atau

yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. Persediaan barang yang masih ada di Petugas Penyimpan Barang telah dikalkulasi secara cermat dan

dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau

terpakai.

c. Aset Tetap yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi penambahan dan pengurangan

aset, antara lain :

1) Penambahan

a) Tanah

b) Alat Kantor dan Rumah Tangga

c) Bangunan Gedung Tempat Kerja

2) Pengurangan

a) Alat Kantor dan Rumah Tangga

d. Pendapatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2016 mengalami penurunan

dibandingkan pada Tahun 2015.

e. Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung telah dialokasikan dalam

kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta untuk mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUANdinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/03/CALK-2016.pdf · bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas

Documents