Catatan Catatan Catatan Catatan atas atas atas atas Laporan Laporan Laporan Laporan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Tahun Tahun Tahun Tahun 2017 2017 2017 2017 19 19 19 19 Maksud dan Tujuan Penyusunan LK CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN ATAS ATAS ATAS ATAS LAPORAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN BAB BAB BAB BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1.1 1.1 1.1 1.1 Latar Latar Latar Latar Belakang Belakang Belakang Belakang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan pembangunan telah mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan agar diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan. Berkaitan dengan pengelolaan Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya untuk penerapan prinsip-prinsip akuntansi, telah berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 1.2 1.2 1.2 1.2 Maksud Maksud Maksud Maksud dan dan dan dan Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Laporan Laporan Laporan Laporan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 Maksud Maksud Maksud Maksud Penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2 Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan : Penyusunan Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan realisasi anggaran sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2016, menyajikan informasi kondisi aset, kewajiban serta ekuitas/kekayaan bersih Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Laporan Realisasi
50
Embed
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/calk_2017_terakhir.pdf · 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.4 Sistematika
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
1.31.31.31.3 LandasanLandasanLandasanLandasan HukumHukumHukumHukum PenyusunanPenyusunanPenyusunanPenyusunan LaporanLaporanLaporanLaporan keuangankeuangankeuangankeuangan1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
11 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.
12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2017
14 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Nomor 133 Seri E).
15 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 914/432/213.2/2016 tanggal 27 Desember
2016 tentang DPA-SKPD dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.
914/104.P/203.2/2017 tanggal 2 Oktober 2017, PAPBD Dinas Kehutanan Provinsi
2222....1.1.1.1. EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi MakroMakroMakroMakroDalam mewujudkan Pembangunan Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang optimal,
pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah membuat
Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang memuat tentang rencana pendapatan,
rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana
pembiayaan.Untuk Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.
117.136.544.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 113.290.687.662,00 atau
sebesar (96,72 %). Realisasi anggaran tersebut secara ekonomis juga berdampak
pada kegiatan dan usaha di masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak
langsung berpengaruh pada ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2.2.2.2.2.2.2.2. KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan KeuanganKeuanganKeuanganKeuanganDalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2017, Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Anggaran Belanja Tahun 2017 mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan Anggaran Belanja Tahun 2016, dimana Anggaran Belanja
Tahun 2016 sebesar Rp 55.871.629.300,00 sedangkan Anggaran Belanja Tahun
2017 menjadi Rp. 117.136.544.000,00 (naik 52,30%)
Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan Dinas Kehutanan Tahun 2017,
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan target Tahun 2016, dimana target
Tahun 2016 sebesar Rp. 8.151.000.000,00 sedangkan target Tahun 2017
sebesar Rp.9.600.000.000,00 (naik17,78%).
Kebijakan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan
mempertimbangkan rentang kendali dan beban tugas/kegiatan yang begitu besar
maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran
menunjuk pejabat Eselon III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
Eselon IV sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kuasa Pengguna
Anggaran dalam mengelola anggaran dibantu satu Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dijabat oleh Kasubag Keuangan.
Pejabat Penatausahaan keuangan mempunyai fungsi perbendaharaan, verifikasi
dan akuntansi yang dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh staf pada sub
Bagian Keuangan. Pengelola Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur yaitu terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna
Anggaran (eselon III) sejumlah 17 orang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu 17 orang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
sejumlah 17 orang.
2.32.32.32.3 IndikatorIndikatorIndikatorIndikator pencapaianpencapaianpencapaianpencapaian targettargettargettarget kinerjakinerjakinerjakinerja APBDAPBDAPBDAPBDSebagai tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada
Tahun 2017 kami gambarkan bahwa dari usulan Program Kegiatan dapat
dilaksanakan seluruhnya dengan prosentase serapan dana mencapai
96,72%sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
Hal ini disebabkan karena :
Sebagian kegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil penawaran harga sehingga
walaupun realisasinya dibawah pagu anggaran namun target terpenuhi (efisiensi
anggaran).
Ada sebagian kegiatan yang pelaksanaannya dibatasi sebagai wujud penghematan
dan menghindari pemborosan, seperti biaya perjalanan dinas,lembur, pemakaian
telepon, air, listrik, BBM, ATK, foto copy, cetak dan penggandaan.
Untuk lebih jelasnya dapat kami gambarkan sebagaimana tabel berikut :
4.4.4.4. ProgramProgramProgramProgram Penyusunan,Penyusunan,Penyusunan,Penyusunan, PengendalianPengendalianPengendalianPengendalian dandandandan EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi DokumenDokumenDokumenDokumenPenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraan PemerintahanPemerintahanPemerintahanPemerintahanDengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 dan realisasi
keuangan sebesar Rp.1.030.010.312,00 atau 98,10% dengan kegiatan :
a) Penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran sebesar
Rp. 481.296.000,00 terealisasi sebesar Rp. 469.466.375,00 atau 97,58%
berupa penyusunan dokumen perencanaan SKPD sebanyak 5 buku.
b) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran
dengan anggaran sebesar Rp. 568.704.000,00 dan realisasi sebesar Rp.
560.343.937,00 atau 98,53% berupa penyusunan dokumen pelaporan
hasil pelaksanaan rencana program/kegiatan sebanyak 3 buku.
5. ProgramProgramProgramProgram PemanfaatanPemanfaatanPemanfaatanPemanfaatan PotensiPotensiPotensiPotensi SumberdayaSumberdayaSumberdayaSumberdaya HutanHutanHutanHutan:Dengan jumlah dana sebesar Rp. 19.161.676.882,00 realisasi sejumlah Rp.
18.446.741.180,00 atau 96,27% dengan kegiatan mencakup :
a)a)a)a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar
Rp. 309.600.000,00 realisasi sejumlah Rp. 304.885.150,00 atau 98,48%
berupa workshop penghitungan karbon di kawasan hutan Jawa Timur,
Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan gas rumah kaca di kawasan hutan
Jawa Timur, koordinasi rencana pembangunan kehutanan di daerah,
rekonsiliasi data pembangunan kehutanan di Jatim, dan penyusunan
dokumen informasi dan pembangunan kehutanan (statistik).
b)b)b)b) Pengelolaan Data/Informasi dan Kerjasama Bidang Kehutanan
dengan anggaran sejumlah Rp. 580.683.000,00 realisasi
sejumlah Rp. 576.842.750,00 atau 99,34% berupa pelatihan
ekonomi kreatif bidang kehutanan dan penerbitan bulletin
kehutanan.
c)c)c)c) Pengembangan hutan rakyat dan pemanfaatan lahan di bawah
tegakan dengan anggaran sejumlah Rp. 729.291.627,00 realisasi
sejumlah Rp. 675.616.741,00 atau 92,64% berupa inventarisasi
hutan rakyat, pengembahan hutan rakyat dan pemanfaatan lahan
di bawah tegakan dengan penanaman.
d)d)d)d) Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan dengan anggaran
sebesar Rp. 1.974.838.500,00 realisasi sebesar Rp.
1.948.085.340,00 atau 98,65% berupa pendataan pemegang ijin
u)u)u)u) PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan HutanHutanHutanHutan WilayahWilayahWilayahWilayah VVVV dengan anggaran sebesar Rp.
1.325.000.000,00,00realisasi sebesar Rp. 1.266.990.396,00 atau
95,62 % berupa pengelolaan lahan di luar kawasan Hutan
wilayah Malang, Blitar, Pasuruan
v)v)v)v) PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan HutanHutanHutanHutan WilayahWilayahWilayahWilayah VIVIVIVI dengan anggaran sebesar Rp.
1.445.000.000,00,00realisasi sebesar Rp. 1.305.680.293,00 atau
90,36 % berupa pengelolaan lahan di luar kawasan Hutan
wilayah Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan,
dan Tuban.
w)w)w)w) PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan HutanHutanHutanHutan WilayahWilayahWilayahWilayah VIIVIIVIIVII dengan anggaran sebesar Rp.
1.719.000.000,00,00realisasi sebesar Rp. 1.645.327.622,00 atau
95,71 % berupa pengelolaan lahan di luar kawasan Hutan
wilayah Bondowoso, Probolinggo, Jember, Situbondo, Lumajang,
Banyuwangi.
x)x)x)x) PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan HutanHutanHutanHutan WilayahWilayahWilayahWilayah VIIIVIIIVIIIVIII dengan anggaran sebesar Rp.
645.000.000,00,00realisasi sebesar Rp. 612.495.502,00 atau
94,96 % berupa pengelolaan lahan di luar kawasan Hutan
wilayah Bangkalan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya.
y)y)y)y) PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan HutanHutanHutanHutan WilayahWilayahWilayahWilayah IXIXIXIX dengan anggaran sebesar Rp.
775.000.000,00,00realisasi sebesar Rp. 728.868.901,00 atau
94,05 % berupa pengelolaan lahan di luar kawasan Hutan
wilayah Sampang, Pamekasan, Sumenep
6.6.6.6. ProgramProgramProgramProgram PerlindunganPerlindunganPerlindunganPerlindungan dandandandan KonservasiKonservasiKonservasiKonservasi SumberdayaSumberdayaSumberdayaSumberdaya HutanHutanHutanHutan::::Dengan jumlah dana sebesar Rp.6.066.183.000,00 realisasi sejumlah Rp.
5.988.247.696,00 atau 98,72% dipergunakan untuk kegiatan dengan rincian
sebagai berikut :
a)a)a)a) PelestarianPelestarianPelestarianPelestarian dandandandan PenataanPenataanPenataanPenataan KawasanKawasanKawasanKawasan TahuraTahuraTahuraTahura R.R.R.R. SoerjoSoerjoSoerjoSoerjo dengan
anggaran sebesar Rp.3.510.986.000,00 realisasi sejumlah Rp.
3.508.022.996,00 atau 99,92% berupa pemeliharaan bibit
persemaian, penanggulangan dan pengamanan gangguan
keamanan hutan, penyuluhan masyarakat desa penyangga,
penyuluhan sekolah di desa penyangga.
b)b)b)b) PemantapanPemantapanPemantapanPemantapan dandandandan PemantauanPemantauanPemantauanPemantauan StatusStatusStatusStatus KawasanKawasanKawasanKawasan HutanHutanHutanHutan dengan
anggaran sebesar Rp. 794.297.000,00 realisasi sebesar Rp.
754.992.025,00 atau 95,05% berupa Koordinasi penyelesaian
penggunaan kawasan hutan dan Penggunaan kawasan hutan untuk
JLS, penataan blok Tahura R. Soerjo, penanaman tanaman batas
Tahura R. Soerjo.
c)c)c)c) PerlindunganPerlindunganPerlindunganPerlindungan HutanHutanHutanHutan dengan anggaran sebesar Rp.
926.300.000,00 realisasi sebesar Rp. 908.644.100,00 atau 98,09%
berupa sosialisasi cagar biosfir, pembekalan masyarakat peduli api,
peningkatan kapasitas pengaman hutan.
d)d)d)d) KonservasiKonservasiKonservasiKonservasi EkosistemEkosistemEkosistemEkosistem SumberSumberSumberSumber DayaDayaDayaDaya HutanHutanHutanHutan dengan anggaran
sebesar Rp. 834.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 816.588.575,00
atau 97,84% berupa workshop pemberdayaan masyarakat sekitar
hutan, Penyuluhan kepada masyarakat penyangga kawasan
konservasi.
7.7.7.7. ProgramProgramProgramProgram RehabilitasiRehabilitasiRehabilitasiRehabilitasi SumberSumberSumberSumber DayaDayaDayaDaya HutanHutanHutanHutanDengan jumlah dana sebesar Rp. 586.803.118,00 realisasi sebesar Rp.
532.516.362,00 atau 90,75 % dengan kegiatan antara lain:
a)a)a)a) PengawasanPengawasanPengawasanPengawasan KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan RehabilitasiRehabilitasiRehabilitasiRehabilitasi HutanHutanHutanHutan dandandandan LahanLahanLahanLahan serta
Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan dengan anggaran sebesar Rp.
124.589.000,00 realisasi sebesar Rp. 121.765.782,00 atau 97,73 %
berupa monev penanaman pohon disepanjang jalan nasional dan
provinsi, monev reklamasi hutan.
b)b)b)b) PeranPeranPeranPeran sertasertasertaserta MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat dalamdalamdalamdalam RehabilitasiRehabilitasiRehabilitasiRehabilitasi HutanHutanHutanHutan dandandandan LahanLahanLahanLahandengan anggaran sebesar Rp. 90.585.118,00 realisasi sebesar Rp.
79.099.118,00 atau 87,32% berupa peningkatan peran serta
masyarakat dalam rahabilitasi hutan dan lahan di dalam dan di luar
kawasan hutan, inventarisasi hutan kota.
Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang
400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton
100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesarRp. 992.300.000,00
Rp.1.000.000.000,00
Rp.979.271.737,00
Keluaran Jumlah Laporan Lokakarya 4 Laporan 97,93 %Hasil Luas Pengembangan Htan Rakyat 5000 100%
k) Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.IndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang
400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton
100 %
Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesarRp. 948.903.000,00
Rp. 948.903.000,00 Rp.923.709.244,00
Keluaran Jumlah Laporan PemberdayaanPengembangan PerbenihanTanaman Hutan
3 Laporan 97,34%
Hasil Luas Pengembangan Htan Rakyat 5000 Ha 90,10%
l) Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil HutasnIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Daun Kayu PutihProduksi Getah PinusProduksi Getah damarProduksi Kayu Hutan NegaraProduksi Porang
14000 ton30000 ton200 ton200000 M32000 ton
100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesarRp. 700.000.000,00
Rp. 700.000.000,00 Rp.684.691.485,00
Keluaran Jumlah Laporan PengendalianProduksi Hasil Hutan
2 Laporan 97,81%
Hasil Prosentase peningkatan jumlahindustri primer hasil hutan kayu(IPHHK) yang berizin
2,6 % 2,6%
m) Penatausahaan hasil hutan dan Pengawasan pungutan iuran Kehutanan
Produksi PorangProduksi Kayu Hutan NegaraProduksi Daun Kayu PutihProduksi Getah PinusProduksi Getah damar
2000 ton20000 M314000 ton30000 ton200 ton
100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesarRp. 800.000.000,00
Rp. 800.000.000,00 Rp.785.053.553,00
Keluaran Jumlah Laporan Pembinaan danPengawasan Industri Hasil Hutan
3 Laporan 98,13%
Hasil % Peningkatan Jumlah Industriprimer hasil hutan kayu (IPHHK)yang berizin
2,6 % 2,6%
o) Pengembangan Kompetensi Teknis dan Manajemen SDMIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi PorangProduksi Getah PinusProduksi Getah damarProduksi Daun Kayu Putih
400000 M32000 ton30000 ton200 ton14000 ton
100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesarRp. 353.510.000,00
Rp. 353.510.000,00 Rp.345.277.700,00
Keluaran Jumlah Laporan Peningkatan SDMKehutanan
2 Laporan 97,67%
Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat 5000 Ha 100%
p) Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan)IndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang
400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton
100%
Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.278.375.375,00
Rp. 278.375.375,00 Rp.268.597.510,00
Keluaran Jumlah Kelompok Pelaku AnekaUsaha Kehutanan
0 Kelompok 96,49%
Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat 5000 Ha 100%
q) Pengelolaan Hutan Wilayah IIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah Damar
Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.400.000.000,00
Rp.390.668.732,00,00
Rp.390.668.732,00,00
Keluaran Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat 28500 btg 96,49%Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat 2500 Ha 100%
r) Pengelolaan Hutan Wilayah IIIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang
400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton
100%
Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.1.075.000.000,00
Rp.1.075.000.000,00
Rp.1.034.437.462 ,00,00
Keluaran Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat 28500 btg 96,23%Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat 2500 Ha 100%
s) Pengelolaan Hutan Wilayah IIIIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang
400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton
100%
Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.455.000.000,00
Rp.455.000.000,00,00
Rp.438.752.941,00,00
Keluaran Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat 28500 btg 96,65 %Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat 2500 Ha 100%
t) Pengelolaan Hutan Wilayah IVIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang
400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton
100%
Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.690.000.000,00
Rp.690.000.000,00,00
Rp.629.098.158,00,00
Keluaran Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat 28500 btg 91,17%Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat 2500 Ha 100%
u) Pengelolaan Hutan Wilayah VIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang
400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton
100%
Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.1.325.000.000,00
Rp.1.325.000.000,00,00
Rp.1.266.990.396,00,00
Keluaran Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat 28500 btg 95,62%Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat 2500 Ha 100%
v) Pengelolaan Hutan Wilayah VIIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaian Produksi Kayu Hutan Negara 400000 M3 100%
a) Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. SoerjoIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasiCapaianProgram
Reboisasi Kawasan Tahura R.Soerjo
300 Hektar 100 %
Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesarRp. 3.510.986.000,00
Rp.3.510.986.000,00
Rp.3.508.022.996,00
Keluaran Jumlah bibit persemaianIntensitas Penanggulangan danPengamanan Gangguan Hutan
100000 batang
8 Kali
99,92%
Hasil Luas Tahura R. Soerjo yangdikonversi
300 Hektar 100%
b) Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan HutanIndikatorIndikatorIndikatorIndikator TolokTolokTolokTolok UkurUkurUkurUkur KinerjaKinerjaKinerjaKinerja TargetTargetTargetTarget KinerjaKinerjaKinerjaKinerja RealiasiRealiasiRealiasiRealiasi
SKPD menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual adalah mengakui pendapatan,
beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran.
4.2.4.2.4.2.4.2. BasisBasisBasisBasis AkuntansiAkuntansiAkuntansiAkuntansi yangyangyangyang mendasarimendasarimendasarimendasari penyusunanpenyusunanpenyusunanpenyusunan laporanlaporanlaporanlaporan keuangankeuangankeuangankeuanganSKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan
Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi
Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah.
4.3.4.3.4.3.4.3. BasisBasisBasisBasis PengukuranPengukuranPengukuranPengukuran yangyangyangyang mendasarimendasarimendasarimendasari PenyusunanPenyusunanPenyusunanPenyusunan LaporanLaporanLaporanLaporan KeuanganKeuanganKeuanganKeuanganPengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan
setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar
dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Rincian pendapatan Asli Daerah sektor kehutanan TA 2017 terdiri dari :
1.1.1.1. RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHRetribusiRetribusiRetribusiRetribusi JasaJasaJasaJasa UsahaUsahaUsahaUsaha, Yaitu pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Jasa
Usaha, ditargetkan sebesar Rp.9.596.000.000,00 namun realisasi penerimaan
s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp.9.379.075.593,00 atau mencapai 97,74%.
Dengan rincian sebagai berikut :
No.
Kode RekPenerimaan Uraian Target Realisasi %
1
2
4.1.2.02.001
4.1.2.02.005
Retribusi pemakaiankekayaan daerah
Retribusi TempatRekreasi dan OlahRaga
7.104.000.000
2.492.000.000
6.593.814.593
2.785.261.000
92,82
111,77
Jumlah 9.596.000.000 9.379.075.593 97,74Realisasi tidak mencapai target karena adanya penurunan konsumsi kayu bulat
pada masyarakat Jawa Timur
2.2.2.2. LAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAIN PENDAPATANPENDAPATANPENDAPATANPENDAPATAN ASLIASLIASLIASLI DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH YANGYANGYANGYANG SAHSAHSAHSAHLain-lainLain-lainLain-lainLain-lain PADPADPADPAD YangYangYangYang SahSahSahSah semula di targetkan sebesar Rp. 4.000.000,00 yang
diperkirakan dari pendapatan sewa bangunan rumah dinas, namun realisasinya
s/d 31 Desember 2017mencapai Rp.260.853.899,74,00 atau mencapai 6521,35
% ini terjadi karena adanya pendapatan yang tidak direncanakan dengan
Jumlah 113.290.687.662 51.675.122.729 61.615.564.933 119,24
5.12.15.12.15.12.15.12.1 BelanjaBelanjaBelanjaBelanja PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiRealisasi Belanja Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
dan Tahun 2016 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing
sebesar Rp.87.592.746.221,00 Dan Rp. 32.174.128.218,00 Kenaikan realisasi
Tambahan Penghasilan Berdasarkan PertimbanganObyektif Lainnya 40.538.500
5.1.2.25.1.2.25.1.2.25.1.2.2 BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BarangBarangBarangBarang dandandandan JasaJasaJasaJasaRealisasi belanja barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016 setelah
dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar
Hukum Indonesia 1.720.518.100 865.855.000 854.663.100 98,71
Jumlah Bruto 22.732.887.241 16.812.681.811 5.920.205.430 35,21
Pengembalian
Belanja4.366.400 2.350.000 2.016.400 85,80
Jumlah Netto 22.728.520.841 16.810.331.811 5.918.189.030 35,21
5.1.2.35.1.2.35.1.2.35.1.2.3 BelanjaBelanjaBelanjaBelanja ModalModalModalModalRealisasi belanja Modal Tahun 2017 dan 2016 setelah dikurangi pengembalian
belanja masing-masing sebesar Rp.,2.969.420.600,00 dan
Rp.2.690.662.700,00penurunan/kenaikan realisasi belanja modal sebesar
Rp.278.757900,00 atau 10,36 %.
Perbandingan rincian belanja Modal Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada tabel
alat Studio 77.495.000 128.920.000 51.425.000 39,89
7 Belanja Modal
Pengadaan Alat-
alat Komunikasi 1.828.000 4.998.400 3.170.400 63,43
8 Belanja Modal
Pengadaan Alat-
alat Ukur 16.060.000 0 16.060.000
9 Belanja Modal
Pengadaan Alat-
alat Laboratorium 51.199.650 13.893.000 37.306.650 268,53
10
Belanja Modal
Pengadaan
Instalasi Listrik,
Telepon dan Gas 4.950.000 74.676.000 69.726.000 93,3711 Belanja Modal
Pengadaan
Konstruksi/Pembeli
an Bangunan 52.877.000 1.155.493.000 1.102.616.000 95,42Jumlah Bruto 2.969.420.600 2.690.662.700 278,757,900 10,36
Pengembalian
belanja- -
Jumlah Netto 2.969.420.600 2.690.662.700 278,757,900 10,36
5.1.2.45.1.2.45.1.2.45.1.2.4 Surplus/DefisitSurplus/DefisitSurplus/DefisitSurplus/DefisitSurpus/defisit adalah selisih Jumlah Pendapatan Daerah dan jumlah Belanja
Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2017 defisit
sebesar Rp. (103.650.758.169,26),00, dengan pendapatan daerah sebesar Rp.
9.639.929.492,74,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 113.290.687.662,00.
5.1.2.55.1.2.55.1.2.55.1.2.5 PembiayaanPembiayaanPembiayaanPembiayaanSelama Tahun Anggaran 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tidak
memiliki Pos Pembiayaan, baik Pembiayaan Penerimaan maupun Pembiayaan
Pengeluaran.
5.1.2.65.1.2.65.1.2.65.1.2.6 SILPASILPASILPASILPASisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp.
5.1.3.15.1.3.15.1.3.15.1.3.1 PendapatanPendapatanPendapatanPendapatan LOLOLOLOPendapatan LO meliputi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan
Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Jumlah Pendapatan LO per 31
Desember 2017 sebesar Rp. 9.439.929.493,00 terdiri dari Pendapataan
Retribusi Daerah sebesar Rp.9.379.075.593,00 dan Lain-lain PAD yang sah
sebesar Rp. 60.853.900,00.
5.1.3.25.1.3.25.1.3.25.1.3.2 BebanBebanBebanBebanJumlah Beban Operasi LO sebesar Rp. 112.340.004.478,98 terdiri dari Beban
Pegawai sebesar Rp. 87.589.169.857,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.
22.663.900.315,94, beban Penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.
2.081.984.306,00 serta beban lain-lain sebesar Rp 4.950.000,00
5.1.3.35.1.3.35.1.3.35.1.3.3 Surplus/DefisitSurplus/DefisitSurplus/DefisitSurplus/Defisit LOLOLOLOSurplus/defisit LO merupakan selisih jumlah Pendapatan dan Beban. Per 31
Desember 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengalami defisit
sebesar Rp. (102.900.074.986,20),00. Yang berasal dari penjumlahan
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 9.439.929.493,00 dikurangi beban operasi
1 Premi Asuransi Barang Milik Daerah 99.776.697,00 59.045.935,74 40.730.761,43
Jumlah 2 99.776.697,0099.776.697,0099.776.697,0099.776.697,00 59.045.935,7459.045.935,7459.045.935,7459.045.935,74 40.730.761,4340.730.761,4340.730.761,4340.730.761,43
Agenda Kendali Surat Keluar 68 1.346.400,00Amplop Folio Dinas Model Kantong 20 13.200,00Amplop Kop Dinas Uk 12 x 28 500 192.500,00Amplop Kop Dinas Uk 27 x 40 100 49.500,00Blanko SPPD NCR 20 1.155.000,00Karcis Masuk Wisatawan Nusantara Kertas HVS 80
Gram, Ukuran : 210x60mm, Jilid Lem@100 Lembar(Nomor/buku), Nilai Karcis Rp. 10.000
1.400 16.093.000,00
Kartu Kendali Masuk dan Keluar 25 495.000,00Kertas NCR 4 ply 6 3.564.000,00Kop Surat 25 1.746.250,00Kwitansi 31 767.250,00Stopmap 100 495.000,00
Diterima Dimuka tersebut merupakan pendapatan atas sewa tanah senilai
Rp.250.000.000 dengan masa sewa tanah selama 5 tahun dan ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Nomor 188/810/KPTS/013/2016.
Utang belanja jasa (Telepon, listrik, air, Surat Kabar dan multimedia)
sebesar Rp. 59.408.600,00
5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1.6. EkuitasEkuitasEkuitasEkuitas DanaDanaDanaDanaEkuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.76.872.864.258,19
Yaitu selisih antara aset sebesar Rp.77.132.272.421,19 dan jumlah kewajiban
sebesar Rp.259.408.163,00 Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar
Rp. 6.129.729.924,06 dengan prosentase 8,50 % dibandingkan dengan aset
tahun 2016 sebesar Rp, 71.002.542.497,13,00.
5.1.75.1.75.1.75.1.7 LaporanLaporanLaporanLaporan PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan EkuitasEkuitasEkuitasEkuitasEkuitas awal sebesar Rp 70.936.933.492,13,00 defisit Laporan Operasional
sebesar Rp. (102.900.074.986,20) Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.
103.650.758.169,26,00 dan dampak kumulatif perubahan
kebijakan/penyesuaian ekuitas sebesar Rp. 5.185.247.583,00 Jadi Ekuitas
akhir 76.872.864.258,19 dengan rincian sebagai berikut :NoNoNoNo UraianUraianUraianUraian LRALRALRALRA1 Ekuitas Awal 70.936.933.492,13
2 Surplus/Defisit – LO -102.900.074.986,20
3 R/K PPKD 103.650.758.169,26
4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas :
4.1 Aset Mutasi SKPD Masuk 189.329.750
4.2 Hibah Masuk (Aset P2D) 4.995.917.896
Ekuitas Akhir 76.872.864.258,19
Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau penyesuaian ekuitas terdiri dari
aset mutasi SKPD lain dan hibah yang masuk dari proses pelimpahan P2D
(implementasi Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah).
Aset mutasi dari SKPD lain sebesar Rp. 189.329.750 berupa 3 unit mobil
penumpang Tahun 1998 dari SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD), sedangkan hibah yang masuk dari Pemerintah Kabupaten
sebesar Rp. 4.995.917.896 berupa 8 unit tanah gedung atau bangunan kantor,
6.16.16.16.1 DomisiliDomisiliDomisiliDomisili dandandandan KeadaanKeadaanKeadaanKeadaan GeografiGeografiGeografiGeografiAlamat Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Jl. Bandara Juanda, Sidoarjo
Telp. (031) 8666549.Fax. 8667858. Letak Geografi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur sebagai berikut :
Sebelah Utara Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo
Sebelah Timur Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas, UPT
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sebelah Selatan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, UPT
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sebelah Barat Tanah Kosong
6.26.26.26.2 DasarDasarDasarDasar HukumHukumHukumHukum1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan
akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2017.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 914/432/213.2/2016 tanggal 27 Desember
2016 tentang DPA-SKPD
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016 Nomor 133 Seri E).
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 914/104.P/203.2/2017 tanggal 2 Oktober
2017, PAPBD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa TimurTahun Anggaran 2017.
Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan kehutanan Daerah
Jawa Timur Tahun 2014-2019, dilakukan melalui tiga strategi pokok pembangunan :
1 Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (sustainable forest management)
yang berpusat pada masyarakat desa hutan (comunity centered development),
dengan mengedepankan partisipasi masyarakat desa hutan(participatory based
development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program
pembangunan dan pengelolaan hutan.
2 Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor), terutama kelompok
masyarakat desa hutan, melalui pengembangan dan pemberdayaan Lembaga
Masyarakat Desa Hutan.
3 Keseimbangan pemerataan pembangunan kehutanan dan pertumbuhan
ekonomi masyarakat pengelola hutan dan lahan, melalui pengembangan
agrobisnis bidang kehutanan, pengembangan komuditas tanaman yang bisa
tumbuh dan produktif di bawah tegakan hutan serta pengembangan hasil hutan
ikutan lainnya.
1.31.31.31.3 SumberSumberSumberSumber DayaDayaDayaDaya ManusiaManusiaManusiaManusia (SDM)(SDM)(SDM)(SDM)Personil (SDM) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember
2017sebanyak 1.004 orang,dengan rincian sbb :No. Bidang / UPT PNS PTT Jumlah