CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA - Situs …bpkp.go.id/public/upload/unit/jateng/files/BMN 2014.pdf · 2016-02-05 · Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

TINGKAT SATUAN KERJA

CATATAN ATAS LAPORAN

BARANG MILIK NEGARA

Tahun 2014

Nomor : LAP-53/PW11/1/2015 Tanggal : 4 Februari 2015

Jalan Raya Semarang - Kendal KM 12

Semarang

2

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan

Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Barang

Milik Negara (BMN) dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di

Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ini mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan

Penyusunan Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2014. Informasi yang disajikan di

dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Semarang, 4 Febuari 2015

Kepala Perwakilan,

Bambang Wahyudi B.

NIP 195603221979111001

i

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN

LAPORAN ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN PENYUSUTAN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILLIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

2. Entitas Pelaporan

3. Periode Laporan

B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kapitalisasi

2. Penyusutan Aset Tetap

C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II TAHUN 2014

1. Saldo Awal

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

E. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

2. Informasi Pengelolaan BMN

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

4. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN KPKNL

i

ii

1

3

4

6

9

11

12

15

31

31

32

33

33

33

34

35

36

36

36

48

48

49

52

52

--

ii

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

31

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

32

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan;

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas

Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Tak Tertagih;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem

Akuntansi Hibah;

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2009

tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

pada Laporan Keuangan;

q. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang

Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga;

r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

s. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak

Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan

Barang Pengguna Tahunan Tahun 2014.

2. Entitas pelaporan

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian

Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang

terdiri atas :

a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),

33

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga

(Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-

E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat

eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang

melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal

Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala

Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

Sedangkan, UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa

Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan unit akuntansi dengan fungsi

rangkap. Dengan kata lain, selain sebagai UAKPB, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah juga merupakan UAPPB-W yang memiliki wewenang menguasai BMN di

lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan yang berakhir per 31

Desember 2014.

A. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kapitalisasi

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN per 31 Desember 2014 ini telah mengacu

kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

34

Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai

berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga

yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31

Desember 2014, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada

Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan

beberapa kententuan dasar sebagai berikut.

a. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam

Pengerjaaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

b. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan

per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31

35

Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31

Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara

merata setiap semester selama Masa Manfaat.

e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman kepada Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat asset tetap, sebagai berikut

:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun

B. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN

yang ditatausahakan dan dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Nilai

BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun 2014

adalah sebesar Rp 29.241.664.349,00 (Dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh

satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan

nilai mutasi yang terjadi selama Tahun 2014 sebesar Rp821.264.550,00 (Delapan ratus

dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan non keuangan. Mutasi

BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang

berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN

selama Tahun 2014, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi

penambahan dan/atau pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain

APBN Tahun 2014.

36

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna

mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca

2. Laporan Barang Persediaan

3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan)

4. Laporan Aset Tak Berwujud

5. Laporan Penyusutan

6. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

7. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

8. Berita Acara Rekonsiliasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan KPKNL

C. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2014

1. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp30.062.928.899,00 (Tiga puluh

milyar enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus

sembilan puluh sembilan rupiah). Jumlah ini terdiri atas nilai BMN intrakomptabel

(nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp30.008.774.299,00 (Tiga puluh

milyar delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh

sembilan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp54.154.600,00 (Lima

puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara (BMN)

Mutasi BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 1 Januari s.d 31

Desember 2014 adalah sebagai berikut :

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31

Desember 2014 sebesar Rp478.343.672,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan

juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Jumlah

tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp460.259.858,00 (Empat ratus enam

puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan

rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar

Rp18.083.814,00 (Delapan belas juta delapan puluh tiga ribu delapant ratus

empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

37

No. Kode Akun Saldo Awal

1-1-2014

Saldo Akhir

31-12-2014 Mutasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) – (4)

1 117111 Barang Konsumsi Rp323.380.965 Rp379.092.365 Rp55.711.400

2 117113 Bahan untuk

Pemeliharaan Rp38.280500 Rp39.999.650 Rp1.719.150

3 117114 Suku Cadang Rp14.400.000 Rp6.220.000 (Rp8.1800.000)

4 117131 Bahan Baku Rp39.100.000 Rp23.660.000 (Rp15.440.000)

5 117191 Persediaan untuk

tujuan

Rp0 Rp0 Rp0

6 117199 Persediaan Lainnya Rp45.098.393 Rp29.371.657 (Rp15.726.736)

Jumlah Rp460.259.858 Rp478.343.672 Rp18.083.814

Tidak terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak berat dan usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember

2014 seluas 18.911 M2 sebesar Rp12.039.226.774,00 (Dua belas milyar tiga

puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh

empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas atas saldo awal sebanyak 21.006 M2

sebesar Rp13.014.166.774,00 (Tiga belas milyar empat belas juta seratus enam

puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), mutasi kurang sebanyak

2.095 M2 dengan nilai sebesar Rp 974.940.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh

empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu BMN Idle yang telah

diserahkan kepada Pengelola sesuai dengan BAST Nomor BAST-

04/KNL.01/IDLE/2014 tanggal 13 Mei 2014, dan tidak terdapat mutasi tambah

pada Tahun 2014.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per

31 Desember 2014 adalah sebanyak 2.879 unit dengan nilai sebesar

Rp5.927.346.081,00 (Lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus

empat puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas

saldo awal sebanyak 2.662 unit sebesar Rp5.695.960.081,00 (Lima milyar enam

ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan puluh

satu rupiah), mutasi tambah sebanyak 217 unit dengan nilai sebesar Rp

38

231.386.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam

ribu rupiah), dan tidak terdapat mutasi kurang pada 2014.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

No. Uraian Jenis Transaksi Unit

Intrakmptbl (Rp) Ekstrkmptbl

(Rp)

1 Mesin Absensi 2 4.400.000 -

2 Alat Perekam Suara/Voice Pen 2 3.300.000 -

3 Kursi Besi / Metal 3 3.450.000 -

4 AC Split 1 6.545.000 -

5 Televisi 1 7.150.000 -

6 Loudspeaker 1 3.850.000 -

7 Audio Mixing Portable 1 15.510.000 -

8 Peraltn Studio Audio Lainnya 3 21.065000 -

9 Camera Digital 1 7.480.000 -

10 Utility Trolly 2 3.960.000 -

11 PC Unit 2 15.910.000 -

12 Note Book 3 20.390.000 -

13 Printer 22 36.918.000 -

14 Scanner 10 13.898.000 -

15 External Hardisk 3 2.760.000 -

Jumlah 217 231.386.000

1) 3.01.03 Alat Bantu

Saldo Alat Bantu pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31

Desember 2014 adalah sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar

Rp4.373.500,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus

rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal dan tidak terdapat mutasi

pada Tahun 2014.

2) 3.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah Per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 11 unit dengan nilai

sebesar Rp995.415.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat

ratus lima belas ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal dan

tidak terdapat mutasi pada Tahun 2014.

3) 3.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah Per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar

Rp56.003.600,00 (Lima puluh enam juta tiga ribu enam ratus rupiah).

39

Jumlah tersebut merupakan saldo awal dan tidak terdapat mutasi pada

Tahun 2014.

4) 3.05.01 Alat Kantor

Saldo Alat Kantor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31


Rp885.045.180,00 (Delapan ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima

ribu seratus delapan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal

sebanyak 455 unit dengan nilai sebesar Rp877.345.180,00 (Delapan ratus

tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus delapan

puluh rupiah), mutasi tambah sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar

Rp7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan tidak terdapat

mutasi kurang.

Rincian mutasi tambah Alat Kantor tersebut meliputi :

No. Uraian Jenis

Transaksi Unit

Intrakmptbl

(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

Pembelian -

1 Mesin Absensi 2 4.400.000

2 Alat Perekam Suara 2 3.300.000 -

Jumlah 4 7.700.000 -

5) 3.05.02 Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 2.022 unit dengan nilai sebesar

Rp1.408.149.559,00 (Satu milyar empat ratus delapan juta seratus empat

puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Jumlah

tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 1.856 unit dengan nilai sebesar

Rp1.322.354.559,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus

lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), mutasi

tambah sebanyak 166 unit dengan nilai sebesar Rp85.795.000,00 (Delapan

puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan tidak

terdapat mutasi kurang.

Rincian mutasi tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi :

No. Uraian Jenis

Transaksi

Unit Intrakmptbl

(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

40

Pembelian

1 Kursi Besi / Metal 163 68.250.000

2 AC Split 1 6.545.000 -

3 Televisi 1 7.150.000 -

4 Loudspeaker 1 3.850.000 -

Jumlah 166 85.795.000

6) 3.06.01 Alat Studio

Saldo Alat Studio pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31


Rp103.904.664,00 (Seratus tiga juta sembilan ratus empat ribu enam ratus

enam puluh empat rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal sebanyak

19 unit dengan nilai sebesar Rp59.849.664,00 (Lima puluh sembilan juta

delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat

rupiah), mutasi tambah sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar

Rp44.055.000,00 (Empat puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan

tidak terdapat mutasi kurang pada Tahun 2014.


No. Uraian Jenis Transaksi Unit Intrakmptbl

(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

Pembelian

1 Audio Mixing Portable 1 15.510.000

2 Prlatan Studio Audio Lainnya 3 21.065.000

3 Camera Digital 1 7.480.000 -

Jumlah 5 44.055.000 -

7) 3.06.02 Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per

31 Desember 2014 adalah sebanyak 46 unit dengan nilai sebesar

Rp151.020.962,00 (Seratus lima puluh satu juta dua puluh ribu sembilan

ratus enam puluh dua rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal dan

tidak terdapat mutasi pada Tahun 2014.

8) 3.06.03 Peralatan Pemancar

Saldo Peralatan Pemancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 8 unit dengan nilai sebesar

Rp273.748.950,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh

41

delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut merupakan

saldo awal dan tidak terdapat mutasi pada Tahun 2014.

9) 3.07.01 Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per


Rp10.033.310,00 (Sepuluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh

rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 3 unit dengan nilai

sebesar Rp6.073.340,00 (Enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat

puluh rupiah), mutasi tambah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp

3.960.000,00 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tidak

terdapat mutasi kurang pada Tahun 2014.



(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

Pembelian

1 Utilility Trolly 2 3.960.000 -

Jumlah 2 3.960.000 -

10) 3.10.01 Komputer Unit

Saldo Komputer pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31

Desember 2014 adalah sebanyak 154 dengan nilai sebesar Rp

1.524.979.957,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh empat ribu sembilan

ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 149 unit dengan nilai

sebesar Rp1.488.679.957,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh

delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima

puluh tujuh rupiah), mutasi tambah sejumlah 5 unit dengan nilai sebesar Rp

36.300.000,00 (Tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan tidak

terdapat mutasi kurang pada Tahun 2014 .

42

Rincian mutasi tambah Komputer Unit tersebut meliputi :


(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

Pembelian

1 PC Unit 2 15.910.000

1 Note Book 3 20.390.000 -

Jumlah 5 36.300.000 -

11) 3.10.02. Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 132 unit dengan nilai sebesar Rp

508.944.899,00 (Lima ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh empat

ribu delapan ratus ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut

terdiri atas saldo awal sejumlah 97 unit dengan nilai sebesar Rp

455.368.899,00 (Empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh

delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), mutasi tambah

sejumlah 35 unit dengan nilai sebesar Rp 53.576.000,00 (Lima puluh tiga

juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan tidak terdapat mutasi

kurang pada Tahun 2014.

Rincian mutasi tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi :


(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

Pembelian

1 Printer 22 36.918.000

2 Scanner 10 13.898.000 -

3 External Hardisk 3 2.760.000 -

Jumlah 35 53.576.000

12) 3.19. Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per


Rp5.726.500,00 (Lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus

rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal dan tidak terdapat mutasi

pada Tahun 2014 .

13) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

43

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp

5.215.561.881,00 (Lima milyar dua ratus lima belas juta lima ratus enam

puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas

akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Intrakomptabel Rp

5.161.799.001,00 (Lima milyar seratus enam puluh satu juta tujuh

ratus sembilan puluh sembilan ribu satu rupiah) dan Ekstrakomptabel

Rp53.762.880,00 (Lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu

delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Kelompok Barang Akumulasi Penyusutan (Rp)

3.01.03 Alat Bantu 4.373.500,00

3.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor 859.881.001,00

3.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin 56.003.600,00

3.05.01 Alat Kantor 849.510.680,00

3.05.02 Alat Rumah Tangga 1.242.659.989,00

3.06.01 Alat Studio 51.379.664,00

3.06.02 Alat Komunikasi 151.020.962,00

3.06.03 Peralatan Pemancar 118.921. 091,00

3.07.01 Alat Kedokteran 6.469.310

3.10.01 Komputer Unit 1.425.369.439,00

3.10.02 Peralatan Komputer 444.246.145,00

3.19.01 Peralatan Olahraga 5.726.500,00

Jumlah 5.215.561.881

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per


Rp11.125.878.400,00 (Sebelas milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus

tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo

awal sebanyak 47 unit dengan nilai sebesar Rp11.213.565.400,00 (Sebelas

milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus

rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 502.413.992,00 (Lima ratus dua juta empat

ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), dan mutasi

44

kurang sejumlah 13 unit sebesar Rp 590.100.992,00 (Lima ratus sembilan

puluh juta seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai

berikut:

1) 4.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah Per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 5 unit dengan nilai

sebesar Rp6.644.765.000,00 (Enam milyar enam ratus empat puluh empat

juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal sebanyak sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar

Rp6.239.244.000,00 (Enam milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua

ratus empat puluh empat ribu rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit

melalui pengembangan KDP dengan nilai sebesar Rp405.521.000,00

(Empat ratus lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan tidak

terdapat mutasi kurang pada Tahun 2014.

Rincian mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:


(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

1 Renovasi Talud Gdg Kantor 0 347.571.000 -

2 Renovasi Gdg Tempat Ibadah 0 57.950.000 -

Jumlah 0 405.521.000 -

2) 4.01.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Perwakilan BPKP Provinsi


sebesar Rp4.481.113.400,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh satu

juta seratus tiga belas ribu empat ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal sebanyak sebanyak 55 unit dengan nilai sebesar

Rp4.974.321.400,00 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta

tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah), mutasi tambah sebanyak

0 unit melalui koreksi nilai dengan nilai Rumah Dinas sebesar

Rp96.892.992,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh

dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), dan mutasi kurang

sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp590.100.992,00 (Lima ratus

45

sembilan puluh juta seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)

yang terdiri dari koreksi nilai Rumah Dinas sebesar Rp96.892.992,00

(Sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan

ratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah Penghapusan BMN Idle yang

diserahkan ke Pengelola BMN sejumlah 13 unit dengan nilai

Rp493.208.000,00 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan

ribu rupiah).

Rincian mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:


(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

1 Koreksi Pencatatan Nilai 0 96.892.992 -

Jumlah 0 96.892.992 -

Rincian mutasi kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:


(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

1 Koreksi Pencatatan Nilai 0 96.892.992 -

2 Penghapusan BMN Idle 13 493.208.000

Jumlah 13 590.100.992 -

3) Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2014 adalah sebesar

Rp2.257.431.263,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat

ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

Kode Kelompok Barang Akumulasi Penyusutan

(Rp)

4.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor 696.132.211

4.01.01.08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 26.709.440

4.01.01.14 Bangunan Gedung Garasi/Pool 19.570.540

4.01.02.01 Rumah Negara Golongan I 979.276.647

4.01.02.02 Rumah Negara Golongan II 535.742.425

Jumlah 2.257.431.263

46

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per

Desember 2014 adalah sebanyak 1.877 dengan nilai sebesar Rp149.213.094,00

(Seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh

empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak sebanyak 1.824

unit dengan nilai sebesar Rp139.236.644,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta

dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), mutasi

tambah sebanyak 53 buah dengan nilai sebesar Rp9.976.450,00 (Sembilan juta

sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Rincian Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :.

1) 6.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 1.873 unit dengan nilai sebesar Rp

42.213.094,00 (Empat puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan

puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal sejumlah

1.820 dengan nilai sebesar Rp32.236.644,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus

tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan mutasi

tambah sejumlah 53 buah sebesar Rp9.976.450,00 (Sembilan juta sembilan

ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Rincian mutasi tambah Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi:


(Rp)

Ekstrkmptbl

(Rp)

Pembelian

1 Buku Perpustakaan 53 9.976.450 -

Jumlah 53 9.976.450 -

2) 6.01.03 Kartografi, Naskah, dan Lukisan

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Perwakilan BPKP Provinsi


sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah). Jumlah tersebut merupakan


3) 6.02. Barang Bercorak Kesenian

Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah Per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar

47

Rp101.000.000,00 (Seratus satu juta rupiah). Jumlah tersebut merupakan


f. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo KDP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31

Desember 2014.

g. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per 30 Juni

2014 adalah sebesar Rp55.403.689,00 (Lima puluh lima juta empat ratus tiga

ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut merupakan


3. BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2014

a. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember

2014 adalah sebesar Rp 22.300.418.566,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus

juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang

terdiri atas nilai BMN Intrakomptabel adalah sebesar Rp 22.300.026.846,00

(Dua puluh dua milyar tiga ratus juta dua puluh enam ribu delapan ratus empat

puluh enam rupiah) dan nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp391.720,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Nilai BMN

dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu

Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi,

dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset

Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian

sebagai berikut :

No. Uraian Neraca Intrakomptabel

(Rp)

Ekstrakomptabel

(Rp)

Gabungan

(Rp)

A Aset Lancar

1 Persediaan 478.343.672 0 478.343.672

Sub Jumlah A 478.343.672 0 478.343.672

B Aset Tetap

1 Tanah 12.039.226.774 0 12.039.226.774

48


(Rp)

Ekstrakomptabel

(Rp)

Gabungan

(Rp)

2 Peralatan dan

Mesin

5.873.191.481 54.154.600 5.927.346.081

3 Gedung dan

Bangunan

11.125.878.400 0 11.125.878.400

4 Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

0 0 0

5 Aset Tetap Lainnya 149.213.094 0 149.213.094

6 KDP 0 0 0

7 Akumulasi

Penyusutan

Peralatan dan

Mesin

(5.161.799.001) (53.762.880) (5.215.561.881)

8 Akumulasi

Penyusutan Gedung

dan Bangunan

(2.257.431.263) (0) (2.257.431.263)

9 Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap Lainnya

(2.000.000) (0) (2.000.000)

Sub Jumlah B 21.766.279.485 391.720 21.766.671.205

C Aset Lainnya

1 Software 21.917.500 0 21.917.500

2 Aset Tak Berwujud

Lainnya

33.486.189 0 33.486.189

3 Aset yang

Dihentikan dari

Penggunaan Ops.

Pemerintah

0 0 Rp 0

Sub Jumlah C 55.403.689 0 55.403.689

Total 22.300.026.846 391.720 22.300.418.566

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah Per 31 Desember 2014 per Perkiraan Neraca adalah sebagai

berikut :


(Rp)

Ekstrakomptabel

(Rp)

Gabungan (Rp)

A Aset Tetap

1 Peralatan dan

Mesin

5.161.799.001 53.762.880 5.215.561.881

2 Gedung dan

Bangunan

2.257.431.263 0 2.257.431.263

3 Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

0 0 0

4 Aset Tetap Lainnya 2.000.000 0 2.000.000

5 KDP 0 0 Rp 0

Sub Jumlah A 7.421.230.264 53.762.880 7.474.993.144

49


(Rp)

Ekstrakomptabel

(Rp)

Gabungan (Rp)

B Aset Lainnya

1 Software 0 0 0

2 Aset Tak Berwujud

Lainnya

0 0 0

3 Aset yang

Dihentikan dari

Penggunaan

Operasional

Pemerintah

0 0 0

Sub Jumlah B 0 0 0

Total 7.421.230.264 53.762.880 7.474.993.144

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang

(SIMAK-BMN) dan Laporan Keuangan (SAKPA) pada Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2014 per akun Neraca adalah sebagai

berikut :

No. Uraian Neraca Laporan Barang

(Rp)

Laporan

Keuangan (Rp)

Selisih

(Rp)

1 Persediaan 478.343.672 478.343.672 0

2 Tanah 12.039.226.774 12.039.226.774 0

3 Peralatan dan Mesin 5.873.191.481 5.873.191.481 0

4 Gedung dan Bangunan 11.125.878.400 11.125.878.400 0

5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0 0

6 Aset Tetap Lainnya 149.213.094 149.213.094 0

7 KDP 0 0 0

8 Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin

(5.161.799.001) (5.161.799.001) 0

9 Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan

(2.257.431.263) (2.257.431.263) 0

10 Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap Lainnya

(2.000.000) (2.000.000) 0

11 Software 21.917.500 21.917.500 0

12 Aset Tak Berwujud Lainnya 33.486.189 33.486.189 0

13 Aset Lain-lain *)

0 0 0

Total 22.300.026.846 22.300.026.846 0

*) Aset Lain-lain pada Laporan Barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari

operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak

terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan

Keuangan.

50

D. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

selama lima periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut.

No. Periode Lap. Nilai BMN

(Rp)

Perkembangan

Rupiah Persen

1 2009 28.824.800.598 565.709.861 1,96 %

2 2010 29.044.185.498 219.384.900 0,76 %

3 2011 29.806.488.458 762.302.960 2,56 %

4 2012 29.379.707.599 (462.760.859) (1,45) %

5 2013 30.524.437.846 1.144.730.247 3,75 %

6 2014 29.721.257.110 (803.180.736) (2,70) %

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

No. Uraian Sudah Ditetapkan

(Rp)

Belum Ditetapkan

(Rp)

1 Tanah 12.039.226.774 0

2 Peralatan & Mesin 5.897.606.081 231.386.000

3 Gedung & Bangunan 10.720.357.400 0

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0

5 Aset Tetap Lainnya 0 0

Jumlah 28.401.389.655 231.386.000

BMN yang sudah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Status Penggunaan Tanah sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor : 02/KM.06/WKN.9/2012 tanggal 23 Februari 2012,

tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah, oleh Kanwil IX DJKN, sebesar

Rp8.741.498.774,00 (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta

empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat

rupiah).

2. Status Penggunaan Tanah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 01/KM.6/WKN.09/KNL.01/2012 tanggal 10 Januari 2013, tentang

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah, oleh KPKNL Semarang, sebesar Rp3.297.728.000,00

51

(Tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh

delapan ribu rupiah).

3. Status Penggunaan Peralatan & Mesin :

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.6/WKN.09/KNL.01/2012

tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang

Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, oleh

KPKNL Semarang, sebesar Rp843.405.000,00 (Delapan ratus empat

puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah).


tanggal 27 Maret 2014, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang


KPKNL Semarang, sebesar Rp299.016.000,00 (Dua ratus sembilan

puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah).


tanggal 2 April 2014, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang


KPKNL Semarang, sebesar Rp272.860.000,00 (Dua ratus tujuh puluh

dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).


tanggal 15 Desember 2014, tentang Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah,

oleh KPKNL Semarang, sebesar Rp1.399.291.289,00 (Satu milyar tiga

ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu

dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

5) Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-536/K.SU/05/2014 tanggal 30

April 2014, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Oleh Pengguna Barang pada BPKP, sebesar Rp3.196.878.125,00 (Tiga

milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh

delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

52

b. Pengelolaan BMN

No. Uraian Peng

gunaan

Peman

faatan

Pemindh

tanganan

Peng

hapusan

1 Dalam proses pengajuan

permohonan ke Pengguna

Barang

- unit - unit - unit - unit

2 Dalam proses pengajuan

permohonan ke Pengelola

Barang


3 Dalam proses Pengelola

Barang


4 Selesai di Pengelola Barang

a. Dikembalikan

b. Ditolak

c. Disetujui


5 Dalam proses tindak lanjut

Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang


6 Telah diterbitkan Keputusan

dari Pengguna Barang


7 Tindak lanjut oleh Pengguna

Barang


8 Selesai serah terima - unit - unit - unit - unit

c. Pengelolaan BMN Idle

Dalam tahun 2014 telah diserahterimakan BMN Idle berupa 2 unit Tanah

Komplek rumah dinas yang beralamat di Jalan Bukit Kusuma, Desa Jatingaleh

terdiri atas 8 unit bangunan gedung tempat tinggal dan Jalan Sanggung Raya,

Desa Ngesrep Dalam yang terdiri atas 5 unit bangunan gedung tempat tinggal,

kepada Pengelola dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-

04/WKN.09/KNL.01/IDLE/2014 tanggal 13 Mei 2014.

3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2014 tidak mengelola

BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2014 tidak memiliki

satuan kerja Badan Layanan Umum.

53

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)


BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999).

6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada

Pengelola Barang

a. Daftar Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada

Pengelola Barang


BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang Telah Diusulkan

Penghapusannya Kepada Pengelola Barang


BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada

Pengelola Barang.

7. BMN berupa BPYBDS


BMN berupa BPYBDS (Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya).

8. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan

pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

9. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak terdapat penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada

Kementerian/Lembaga seperti diuraikan pada butir 8 di atas.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA - Situs …bpkp.go.id/public/upload/unit/jateng/files/BMN 2014.pdf · 2016-02-05 · Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan

Documents