CAPACITY BUILDING KERJASAMA SELATAN · PDF filedi antara negara-negara Asia Timur sebagi ... konflik maupun masalah social. Akan tetapi berdasarkan teori interdependensi kompleks

CAPACITY BUILDING KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

INDONESIA KEPADA PALESTINA PADA TAHUN 2005-2014

Sampe Sabar Siahaan [1] Prof. Dr. H. Andrik Purwasito, DEA[2]

Abstract

The Indonesia Government’s policy in the implementation of South-South and Triangular Cooperation to Palestine through the granting of aid in the form of capacity building program became the main topic examined in this research. Indonesia Government's policy to the Palestinian is being analyzed from aspects of formulation and implementation of this policy.

This research uses a qualitative approach with literature study and interview as the technique of the data collection. Data analysis draws on qualitative analysis consisted of multiple steps such as data collection, data reduction, data displays, and conclusion drawing. Data validation uses the triangulation of source and technique. The conceptual framework of this research departs from the analysis of policy’s formulation and implementation, complex interdependence theory, and the concepts of the Capacity Building.

The result of this research shows that Palestine is one of the priorities of Indonesia’s aid in the implementation of South-South and Triangular Cooperation. This commitment supported by the responsibility of Indonesia Asia-Africa Conference in Bandung and also as the accomplishment for Indonesia in order to support Palestinian to get the sovereignty. The commitment of Indonesia realized through the framework of the bilateral, multilateral and inter-regional cooperation, namely the New Asian African Strategic Partnership (NAASP) and continued with the Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD). In those meeting, it was agreed that the countries in Asia and Africa region will provide assistance of capacity building to 10,000 Palestinians during 5 years and in that occasion, Indonesia is committed will provide assistance capacity building for 1,000 Palestinians. Until the end of August 1999, Indonesia has been providing capacity building for 1774 Palestinians.

Key words: Capacity Building, Cooperation, South-South, Triangular, NAASP, CEAPAD

[1] D0413017 . Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS. Sebagai penulis Pertama

[2]Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS, Sebagai penulis Kedua

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konferensi Asia afrika (KAA) di Bandung

tahun 1955 merupakan bukti peran dan kontribusi

Indonesia dalam mengawali pendirian Gerakan

Non Blok. Konferensi ini juga sebagai awal

pelopor munculnya niat negara-negara

berkembang untuk melalukan kerjasama selatan-

selatan sebagai respon terhadap perkembangan

internasional , yang mana atas dasar kesamaan

nasib dan mayoritas anggota KAA adalah

negara-negara selatan. Kerjasama Selatan-Selatan

adalah keinginan dari negara-negara dunia ketiga

untuk memainkan peran yang lebih sentral di

arena internasional. Sebagai wujud keberlanjutan

adanya komitmen tersebut, negara-negara

berkembang terus mengalami transformasi dan

penguatan melalui tahap-tahap yang penting

diantaranya KAA 1955.

GNB tahun 1961, Kelompok-77 (G-77),

Buenos Aires Plan of Actrion (BAPA), Caracas

Program of Action (CPA) tahun 1981 di Caracas,

Kelompok-15 (G-15), South summit I di Havana-

Kuba, Resolusi PBB No.58/220, Bogota Statement

dan Busan Partnership for effective Development

Cooperation.

Kerjasama Selatan-Selatan telah

diimplemetasikan di beberapa negara seperti

pembentukan Malaysia Techinal Cooperatin

Program (MTCP) di Malaysia dan pembentukan

Department of Techical and Economic

Cooperation (DTEC) pada tahun 1950 oleh

Thailand. Indonesia sendiri merupakan salah

satu negara yang mengalami transformasi dari

negara penerima bantuan luar negeri menjadi

negara pemberi bantuan. Hal ini dapat dilihat

dari bentuk bantuan yang telah diterima oleh

Indonesia serta Pemerintah Indonesia

mengeluarkan Keputusan Presidium Kabinet

No.81/U/4/1967 tentang Pembentukan Panitia

Koordinasi Bantuan Teknik Luar Negeri dengan

tugas untuk mengoordinasikan penentuan

kebutuhan teknik dari departemen-

departemen pemerintah.

Indonesia telah berkontribusi secara

langsung dalam Kerja Sama Selatan-Selatan

sejak tahun 1981. Pelaksanaan bantuan luar

negeri Indonesia tidak terlepas dari Deklarasi

Paris 2005 mengenai AID Effectiveness

dengan difasilitasi dan diperkuat dengan

skema triangular cooperation atas dasar

kesetaraan serta mutual opportunity and

benefit. Pelaksanaan Deklarasi Paris,

Indonesia dan Lembaga/Negara mitra

kerjasama pembangunan telah

menandatangani ‘Jakarta Commitment’ pada

awal 2009 yang menjadi salah satu landasan

pengembangan KSS Indonesia yang mana

menjadi Kerjasama Selatan-Selatan Dan

Triangular (KSST). Sebagai upaya

pengoptimalan pemberian bantuan luar

negeri, Indonesia berupaya menetapkan

indikator-indikator sebagai dasar Indonesia

memberikan bantuan sesuai dengan prinsip

kerjasama selatan-selatan Indonesia, salah

satunya yaitu dengan menggunakan indeks

prioritas yang terbagi atas tiga yaitu

(1)ekonomi, dengan tujuan untuk

meningkatkan ekspor barang dan jasa,

membuka pelung investasi (2)Politik, untuk

menjaga stabilitas keamanan dan

mendukung pencalonan atau posisi

Indonesia dalam organisasi internsional

(3)meningkatkan citra Indonesia dan

menciptakan people to people contact.1

Kontribusi Pemerintah Indonesia bagi

pelaksanaan dan pengembangan KSST

mencapai US$49,8 million (2000-2013).2

Periode 1999-2015, Direktorat Kerja Sama

Teknik telah menyelenggarakan setidaknya

456 program dengan 5382 peserta dari 123

negara dengan mengutamakan prinsip

Demand Driven atau berdasarkan potensi,

prioritas kebutuhan dan permintan dari

masing-masing negara6. Program tersebut

terfokus pada capacity building berupa

pelatihan, lokakarya, pemagangan,

pengiriman tenaga ahli dan lain-lain.

Permintaan bantuan teknik yang telah masuk

ke Indonesia sebanyak 365 proyek dari 51

negara dari Asia Pasifik, Timur Tengah dan

Afrika.

Salah satu negara prioritas bantuan

teknik luar negeri Indonesia dari tahun ke

tahun adalah Palestina. Pemilihan Palestina

sebagai salah satu negara prioritas bukan

tanpa pertimbangan, hal ini didasari oleh

latar belakang sejarah, komitmen Indonesia

dalam KAA dan juga sebagai wujud

peningkatan kontribusi Indonesia dalam

dunia internasional. Pada 16 November

1988, Indonesia resmi menyambut dan

mengakui kemerdekaan Palestina di Aljir,

Algeria. Indonesia juga memberikan vote

kepada Palestina untuk menjadi anggota

United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization (UNESCO) pada 31

oktober 2011. Kedekatan hubungan

Indonesia dengan Palestina telah terjalin

semenjak dulu terbukti dari pemberian

dukungan Palestina terhadap kemerdekaan

Indonesia. Hingga saat ini, Palestina masih

mengalami pergejolakan, tindasan dan belum

mendapat pergakuan penuh dari negara-

negara internasional.

Pada tahun 2008, Menteri Luar Negeri

Nur Hassan Wirajuda mengundang Menteri

Luar Negeri di negara-negara Asia dan Afrika

untuk menyelenggarakan NASSP (New Asia

Africa Strategic Partnership). Dalam NASSP,

konferensi membahas mengenai dukungan

Palestina sebagai negara yang merdeka dan

berdaulat. Indonesia melakukan perjanjian

dengan Palestina untuk melatih 10.000 orang

kader warga Palestina dalam NASSP Capacity

building. Hal ini dimulai dengan kedatangan

pimpinan PLO, Mahmoud Abbas pada Bali

Democracy Forum tahun 2008. Hubungan

bilateral Indonesia dengan Palestina

mencakup ekonomi, capacity building,

diplomasi dan politik yang berlangsung tahun

2008 hingga 2013. Selain itu, Indonesia juga

turut memberikan sumbangan untuk

pendirian Bank berbasisi Syariah hingga

pembangunan rumah sakit di Jalur Gaza.

Bantan kemanusian untuk rakyat Palestina di

Jalur Gaza merupakan bantuan dari berbagai

organisasi dan masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 22-23 April 2005,

dilaksanakan Konferensei Tingkat Tinggi

(KTT) yang diadakan di Jakarta. KTT Asia

Afrika 2005 ini menghasilkan deklarasi baru

yaitu New Asian African Strategic Partnership

(NAASP). Deklrasi NAASP merupakan

manifestasi dari pembangunan intra-regional

yang membentuk komitmen strategis baru

antara negara-negara Asia Afrika, berdiiri di

tiga pilar yait solidaritas politik, kerja sama

ekonomi dan hubungan social-budaya. Pada

pertemuan itu, disepakati bahwa Indonesia

dan Afrika Selatan akan menjadi co-chair

hingga 2009. Indonesia bersama dengan

negara-negara anggota NAASP memberikan

keprihatinan kepada permasalahan yang

dihadapi oleh Palestina. Pada 14-15 Juli 2008,

Indonesia menjadi tuan rumah diadakannya

pertemuaan negara anggota NAASP.

Konferensi tersebut menyimpulkan bahwa

kominten untuk menyediakan program-

program pembangunan kapasitas kepada

Palestina sebanyak 10.000 orang dalam

jangka waktu lima tahun (2008-2013).

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang

Yudhoyono memberikan komitmen bahwa

Indonesia akan melaksanakan proyek dengan

menyediakan pelatihan kepada 1.000 orang

Palestina dalam kurung waktu 2008-2013.

Indonesia semakin aktif dalam

memberikan perhatian khusus terhadap

permasalahan yang di hadapi Palestina

saat ini seperti kontribusi Indonesia

dalam Conference on Cooperation Among

Asian Countries for Palestinian Development

(CEAPAD), yang mana Indonesia menjadi

tuan rumah CEAPAD II pada 2014. Presiden

Susilo Bambang Yudhyono dalam pidato

sambutannya menyatakan bahwa

penyelenggaraan CEAPAD II merupakan

penegasan komitmen dan dukungan

Pemerintah Indonesia terhadap Palestina,

serta memperjelas posisi Indonesia Indonesia

di antara negara-negara Asia Timur sebagi

salah satu actor utama yang konsisten

menyuarakan perjuangan kemerdekaan

dan kedaulatan negara Palestina.8 Bantuan

Teknik Luar Negeri Indonesia kepada

Palestina difokuskan pada peningkatan dan

pengembangan Capacity Building di Palestina

guna untuk memberikan dan memperkaya

pengetahuan atau wawasan masyarakat

khususnya pelaku Pemerintahan Palestina.

Oleh karena itu, peneliti akan

membahas implementasi bantuan luar negeri

Indonesia kepada Palestina terutama pada

tahun 2005-2015. Oleh Karena itu penulis

menganggap penelitian ini penting sebagai

evaluasi kebijakan luar negeri Indonesia dan

memberikan gambaran kebijakan terhadap

sasaran yang diharapkan serta dapat

memberikan gambaran mengenai keadaan

Pemerintah Palestina.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah

yang diangkat dalam penelitian ini adalah

Bagaimana Implementasi Program capacity

building Kerjasama Selatan-Selatan dan

Triangular Indonesia terhadap Palestina pada

tahun 2005-2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu

secara umum untuk memberikan gambaran

tentang kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan

dan Triangular yang diterapkan oleh Indonesia

saat in terutama di Palestina, Untuk

mengetahui dampak implementasi kebijakan

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Indonesia terhadap Palestina sebagai recipient

country pada tahun 2005-2014, Untuk

mengetahui sejauh mana pengaruh dampak

kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan

Indonesia terhadap Palestina dalam dinamika

politik luar negeri dan merefleksikan

kepentingan nasional Indonesia dan untuk

mengetahui efektivitas dan manfaat bantuan

yang dibutuhkan oleh Palestina terutama

serta sebagai evaluasi kebijakan Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori serta

konsep yan dapat menjelaskan kasus diatas

diantaranya yaitu

1) Toeri Interdependensi Kompleks

(Complex Interdependence)

Teori ini merupakan istilah yang pertama kali

dikemukakan oleh Robert Keohane dan

Joseph Nye dalam sebuah buku yang berjudul

Power and Interdependence tahun 1977.

Konsep ini lahir seiring dengan munculnya era

globalisasi, dimana merubah anggapan bahwa

militer bukan lagi menjadi solusi tunggal dan

dominan untuk mencapai tujuan atau

kepentingan sebuah negara, seperti :

peningkatan perekonomian, penyelesaian

konflik maupun masalah social. Akan tetapi

berdasarkan teori interdependensi kompleks

Keohane dan Nye, “saling mengembangkan

kerjasama” dan “ketergantungan” lebih

efektif dalam mencapai tujuan dan

kepentingan negara.

Robert Keohane dan Joseph Nye

menekankan pada tiga hal dalam

meningkatkan perekonomian, menyelesaikan

konflik maupun masalah social yaitu : (1)

negara bukan satu-satunya actor yang

signifikan- terdapat actor transnasional yang

melintasi batas-batas negara; (2) hardpower

bukanlah satu-satunya instrument utama-

manipulasi ekonomi dan penggunaan

lembaga-lembaga internasional adalah

instrument dominan dan kesejahteraan adalah

instrument yang dominan (3) keamanan

bukanlah tujuan yang dominan- kesejahteraan

adalah tujuan yang dominan.3

ketergantungan (interdependensi

seimbang) adalah keadaan dimana kedua

negara yang bekerjasama telah memiliki

latarbelakang yang sama, sehingga terwujud

sensitive interdependence (ketergantungan

seksitif), sehingga kedua negara tersebut

tidak terlalu bergantung kepada pasangannya.

Kolaborasi ini hanyalah bentuk kerjasama

untuk meningkatkan potensi ataupun

keunggulan yang dimiliki masing-masing,

bukan untuk melengkapi kekurangan atau hal-

hal yang tidak dimiliki suatu negara kemudian

diharapkan ada pada negara lain.

interdependensi model ini akan membawa

dampak kekuatan jangka panjang maupun

jangka pendek. Pada akhirnya, dalam

kompleks interdepensi negara-negara

menjadi lebih tertarik dengan ‘politik tingkat

rendah’ seperti: kesejahteraan dan keahlian

bernegosiasi serta kurangnya perhatian

dengan ‘politik tingkat tinggi’ seperti

keamanan.

2) Kebijakan Luar Negri

Menurut Mark R. Amstutz

mendefenisikan kebijakan luar negeri

sebagai explicit and of governmental

officials designed to promote national

interests beyond a country’s territorial

boundries. Dalam defenisi ini ada tiga

tekanan utama yaitu tindakan dan

kebijakan pemerintah, pencapaian

kepentingan nasional dan jangkauan

kebijakan luar negeri yang melewati batas

wilayah negara12. Kebijakan luar negeri

juga dapat diartikan sebagai tindakan

(aturan) yang dirumuskan untuk

merespon gejolak internasional yang

biasanya dipengaruhi rezim (gaya

kepemimpinan).

3) Konsep Capacity Building

Pemberian defenisi mengenai

capacity building sampai saat ini masih

dimaknai berbeda-beda oleh para ahli.

Alasan ini dilatarbelakangi karena capacity

building merupakan konsep yang universal

dan memiliki dimensi yang beragam.

Menurut Grindle Pengembangan kapasitas

(capacity building) merupakan upaya yang

dimaksudkan untuk mengembangkan

suatu ragam strategi meningkatkan

efisiensi, efektivitas dan responsivitas

kinerja pemerintah, yaitu efisiensi dalam

hal waktu (time) dan sumber daya

(resources) yang dibutuhkan guna untuk

mencapai suatu outcomes; efektivitas

berupa kepantasan usaha yang dilakukan

demi hasil yang diinginkan; dan

respnsivitas merujuk kepada bagaimana

mensikronkan antara kebutuhan dan

kemampuan untuk maksud tersebut.16

Capacity building (pengembangan

kapasitas) memiliki ciri-ciri seperti

menrupakan sebuah proses berkelanjutan,

memiliki esensi sebagai sebuah proses

internal, dibangun dari potensi yang telah

ada, memiliki nilai intrinsic tersendiri,

mengurus masalah perubahan dan

menggunakan pendekatan terintegrasi

dan holistik. Walaupun konsep dasar dari

capacity building adalh proses

pembelajaran, namun capacity building

pada penerapannya dapat diukur sesuai

dengan tingkat pencapaiannya yang

diinginkan, apakah diperuntukkan dalam

jangka pendek, menengah atau panjang.

Dalam beberapa permasalahan sebuah

negara dalam mewujudkan good

governance , peningkatan melalui capacity

building menjadi suatu upaya yang

ditempuh terutama bagi negara-negara

berkembang. Hal ini diterapkan dalam

bidang-bidang tertentu yang dinilai

strategis dan mampu beradaptasi dengan

perubahan.

4) Metode Pebelitian

Penelitian ini merupakan penelitian

kausal komperatif atau yang disebut juga

penelitian ex post facto. Penelitian kausal

komparatif adalah penyelidikan empiris

yang sistematis dimana ilmuwan tidak

mengendalikan variable bebas secara

langsung karena eksistensi dari variable

tersebut telah terjadi atau karena variable

tersebut pada dasarnya tidak dapat di

manipulasi. Penelitian ini bertujuan untuk

menyelidiki kemungkinan sebab akibat

terjadinya suatu fenomena. Melalui

penelitian kausal komperatif, peneliti bisa

lebih memahami dan mengintepretasikan

data mengenai dampak dari kebijakan

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Indonesia terhadap Palestina.

Pengumpulan data berguna untuk

mendapatkan data yang empiris dalam

suatu pelelitian, yang mana teknik

pengumpulan data dapat menyusun

instrument dalam pengumpulan data

2. Penyajian Data

A. Hubungan Bilateral Indonesia dengan

Palestina

Indonesia yang merupakan negara

dengan mayoritas penduduk muslim

mempunyai kesamaan pandangan dalam

agama dengan Palestina yaitu Islam.

Berdasarkan sejarah, hubungan Indonesia

dengan Palestina sudah lama terjalin, yaitu

sejak masa peralihan Indonesia menuju

kemerdekaan. Palestina merupakan

bangsa pertama di kawasan Timur-Tengah

yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia

di Radio Internasional melalui Mulfi

Palestina yang bernama Amin Al Husaini

dan mendapat perhatian dari masyarakat

internasional. Hubungan bilateral

Indonesia dan Palestina semakin membaik

dengan adanya pengakuan Indonesia atas

kemerdekaan Palestina setelah

dideklarasikannya Negara Palestina di

Aljazair, Pau Islamda 15 November 1988.

Kemerdekaan ini dideklarasikan oleh

Palestine Liberation Organization (PLO)

atau Organisasi Pembebesan Palestina.

PLO merupakan sebagai entitas

perwakilan bangsa Palestina yang sudah

diakui oleh PBB.

Sebagai wujud dukungan lebih lanjut

dari Indonesia kepada Palestina, pada

tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah

ditanda tangani “Komunike Bersama

pembukaan Hubungan Diplomatik” antara

Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas

dan Menteri Luar Negeri Palestina, Farouq

Kaddoumi serta menandai pembukaan

Kedutaan Besar Negara Palestina di

Jakarta. Pada 23 April 1990, Duta Besar

Palestina menyerahkan surat-surat

kepercayaan kepada Presdien Soeharto

dan sebaliknya, Pemerintah Indonesia

menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis

juga diakreditasikan bagi Negara Palestina.

Selama 2015, Indonesia juga telah menjadi

tuan rumah dua kali konferensi, yaitu: (1)

KTT Asia-Afrika pada bulan April 2015

dalam rangka memperingati 60 Tahun

Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955, yang

diselenggarakan Pemri dan menghasilkan

a.l. deklarasi khusus mengenai dukungan

kepada Palestina, dan (2) International

Conference on the Question of Jerusalem,

14–15 Desember 2015, serta UN Civil

Society Forum on the Question of

Palestine, 16 Desember 2015, yang

diselenggarakan PBB atas kerja sama

dengan OKI dan Pemri di Jakarta. Dalam

bidang politik, pada intinya, Indonesia

menggarisbawahi komitemen dan bahkan

langkah-langkah proaktif dan aktif

Indonesia untuk mewujudkan Palestina

sebagai negara berdaulat dan merdeka.

B. Kerjasama Selatan-Selatan dalam

Perspektif Indonesia

Konsepsi Kerjasama Selatan-Selatan

mendapat rumusan baru pada masa

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY melahirkan sebah konsep plitik luar

negeri yang disebutnya sebagai “navigating

on turbulent ocean” (mendayung di

samudera yang bergejolak). Falsafah

Presiden SBY mengenai “a million friends

and zero enemy” dalam diplomasi

internasional menekankan bahwa

Indonesia menghadapai lingkungan

strategis yang baru, dimana tidak ada

negara yang dianggap Indoensia sebagai

musuh. Indonesia melakukan berbagai

pertemuan dengan beberapa pemimpin

negara-negara berkembang serta

mengadakan KTT OKI dimana membahas

tentang bagaimana negara-negara anggota

OKI dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kondisi ekonomi umat Islam di seluruh

dunia. Dalam hal kerjasama teknik, cakupan

wilayah kerjasama teknik antar negara

berkembang dalam masa Presiden SBY

diperluas kearah timur, yaitu ke arah

negara-negara Pasifik Barat Daya. Pada

peringatan 50 tahun KAA pada tahun 2005,

Indonesia bekerjasama dengan Afrika

Selatan telah menggagas konsep kemitraan

baru yaitu New Asia-African Strategic

Partnership (NAASP) dimana

pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan

dilakukan mealui kemitraan strategis

dengan negara-negara maju maupun

badan-badan internasional.

Dalam tataran instansi pelaksana,

Kementerian Luar Negeri melakukan

restrukturisasi di tahun 2005, dimana

dibentuk direktorat baru, yaitu Direktorat

Kerjasama Teknik (KST) yang berfungsi

untuk meningkatkan peran aktif Indonesia

dalam kerjasama pembangunan dengan

negara-negara berkembang.

Visi dari pelaksanaan KSS Indonesia

adalah “Kemitraan yang lebh baik untuk

kesejahteraan (better Partnership for

prosperity). Sedangkan tujuan dari

pelaksanaan KSS Indonesia adalah untuk

mempercepat pembangunan ekonomi

Indonesia dan mendukung pembangunan

negara-negara Selatan serta meningkatkan

kemandirian bersama (collective self

reliance) atas dasar solidaritas mutual

opportunity dan mutual benefit. Prinsip

untuk memantapkan pelaksanaan KSS

Indonesia di dalam negeri adalah sebagai

berikut :

1) Inklusif. Kerjasama Selatan-Selatan

merupakan upaya bersama pemerintah dan

para pemangku kepentingan lainnya

termasuk swasta, perguruan tinggi dan

masyarakat. 2) Alignment, selaras dengan

kebijakan pembangunan nasional.

Keselarasan menjadi hal utama agar KSS

dapat menjadi faktor pendorong

percepatan pencapaian tujuan

pembangunan nasional. 3) Komprehensif

dan berkesinambungan. Pelaksanaan KSS

tidak dilakukan secara parsial dan terjebak

pada sektor tertentu namun terintegrasi

dan berkesinambungan. 4)Transparansi dan

akuntabilitas. KSS dilaksanakan secara

transparan dan akuntabel, serta mengacu

pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 5)

Fleksibel. Pengembangan KSS tidak

dilaksanakan secara kaku baik dalam hal

substansi, lokasi, maupun modalitas yang

dipergunakan, melainkan dilaksanakan

secara fleksibel sesuai dengan peluang dan

perkembangan kondisi nasional dan

internasional.

Prinsip untuk pelaksanaan KSS Indonesia

dengan luar negeri: 1) Mutual respect. Sa

ling menghormati kedaulatan nasional serta

tidak saling mencampuri urusan dalam

negeri. 2) Demand driven. Berdasarkan

potensi, prioritas kebutuhan, dan

permintaan dari masing-masing negara. 3)

Non-conditionality.Kemitraan inklusif dan

tidak-bersyarat. 4) Equality, mutual

respect, mutual benefit and opportunity.

Kesetaraan dan kesempatan yang sama. 5)

Comparative advantage. Pelaksanaan KSS

didasarkan pada keunggulan komparatif di

masing-masing Negara dan meningkatkan

sinergi guna memperbesar manfaat yang

diterima bersama. 6) Sustainability and

independency. Berkelanjutan namun tidak

menciptakan saling ketergantungan. 7)

Experience and knowledge sharing.

Dilaksanakan untuk saling berbagi

pengetahuan dan pengalaman.

Pengembangan kapasitas Kerjasama

Selatan-Selatan Indonesia di dukung

dengan adanya penambahan pihak ketiga

atau Triangular. Kesepakatan tersebut

ditandatangani dalam “Jakarta

Commitment” dengan 22 lembaga dan

negara donor. Tujuan dari kesepakatan ini

adalah untuk menciptakan suatu posisi

yang setara di antara negara donor dan

resipien dengan tujuan mengefektifkan

pinjaman luar negeri agar tepat sasaran

pada pembangunan. Poin penting dalam

Jakarta Commitment: Aid for Development

Effectivencess Indonesia’s Road to 2014

adalah perbaikan mekanisme bantuan

internasional dan penguatan Kerjasama

Selatan-Selatan.

3. PEMBAHASAN

A. Sektor Permintaan (Demand) oleh

Palestina Kepada Indonesia

Salah satu prinsip pelaksanaan

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Indonesia adalah demand driven yang berarti

berdasarkan potensi, prioritas kebutuhan dan

permintaan dari negara penerima. Fakta

kebijakan penerapan prinsip ini pada periode

I mengindikasikan bahwa permintaan dari

negara penerima langsung ditujukan secara

ad hoc dan terfragmentasi pada kementerian

teknis pelaksana KSST. Hal ini berimplikasi

pada belum terintegrasinya program dan

sinergi dengan kebijakan dan terkait KSST

lainnya misalnya kebijakan diplomasi luar

negeri kementerian luar negeri Republik

Indonesia. Untuk itu diperlukan reorientasi

one gate policy dengan Tim Koordinasi

sebagai sentral permohonan, penilaian dan

penetapan bentuk program KSST atas

permintaan dari negara penerima. Penguatan

wewenang Tim Koordinasi melalui arah

kebijakan dalam isu strategis pertama

(kerangka regulasi) dapat menjadi landasan

arah kebijakan terkait isu strategis ini.

Adapun bidang permintaan yang dikirimkan

Palestina ke Indonesia antara lain

Pemberdayaan UKM, Pemberdayaan

perempuan, Pariwisata, Microfinance Good

Governance, Demokratisasi, Packing :

Financing for micro business and

promosi,Ekonomi, Pemahatan Patung Reliji,

Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender,

Pertahanan Sipil dan Keamanan, Wisata

Religi, Bidang pendidikan dan Pelatihan.

Permintaan Palestina tersebut

direalisasikan dalam beberapa program

dengan disepakati melalui penandatanganan

beberapa memorandum of Understanding

seperti Memorandum Saling Pengertian

antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Negara Palestina tentang Kerjasama dalam

Kerjasama Teknik untuk Pengembangan

Sumber Daya Manusia (memorandum of

Understanding between the Government of

the Republic of Indonesia and the State of

Palestine on Technical Cooperation for Human

Resource Development) di Jakarta pada

tanggal 22 Oktober 2007, Memorandum

Saling Pengertian antara Departemen Luar

Negeri Republik Indonesia dan Kementerian

Luar Negeri Palestina tentang Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan dalam Hubungan

Diplomatik (memorandum of Understanding

between The Department of Foreign Affairs of

the Republic of Indonesia and the Ministry of

Foreign Affairs og the State of Palestine on

Education and Training Cooperation in

Diplomatic Affairs), Memorandum of

Understanding between the Government of

the Republic of Indonesia and the Government

of the state of Palestina on Cooperation in the

Field of Tourism di Jakarta pada tanggal 28

Februari 2014 serta memorandum of

Understanding between the Ministry of

Education and Culture of the Republic of

Indonesia and the Ministry of Education and

Hingher Education of the State Palestine on

Education Cooperation pada tanggal yang

sama.

B. Komitmen bantuan Luar Negeri

Indonesia Kepada Palestina

1. Kerangka Inter-Regional : Declaration on

The New Asian African Strategic

Partnership (NAASP)

Sejak tahun 2005 Indonesia dan

Afrika Selatan menjadi Ketua Bersama (Co-

Chairs) NAASP. Dalam mengemban tugas

sebagai Co-Chairs, Indonesia telah berperan

aktif dalam upaya mengembangkan NAASP.

Dalam kurun waktu 2006-2011, Indonesia

telah melaksanakan 26 program di bawah

kerangka kerjasama NAASP antara lain :

NAASP-UNEP Workshop on Enviromental Law

and Policy tahun 2006; Asian African on

Genetic Resources, Traditional Knowledge

and Folklore pada tahun 2007 dan

Apprenticeship Program for Mozambican

Farmers pada tahun 2010. Indonesia juga

mejadi tuan rumah bagi NAASP Ministerial

Conference of Capacity Building for Palestina

tahun 2008 yang dihadiri oleh 218 peserta

dari 56 negara dan 3 organisasi internasional.

Kerjasama dalam pengembangan NAASP juga

dilaksanakan oleh negara-negara peserta,

seperti Malaysia telah melaksanakan Training

Course for Diplomatic tahun 2007 dan

Training Course in Disaster Management

tahun 2008, serta Tiongkok juga telah

melaksanakan The 5th Training Program for

Staff from African Chambers tahun 2009 dan

Tiongkok-Zambia Trade and Investment

Forum tahun 2010.

Indonesia dan negara-negara NAASP

memberikan perhatian lebih kepada Bangsa

Palestina yang merupakan satu-satunya

peserta KTT Asia-Afrika pertama yang belum

menikmati kemerdekaannya secara penuh.

Oleh karena itu, Indonesia memprakarsai dan

menjadi tuan rumah NAASP Ministerial

Conference on Capacity Building for Palestine

yang diselenggarakan di Jakarta pada tangga

14-15 Juli 2008, perutusan dari 56 negara Asia-

Afika, termasuk tiga negara Amerika Latin,

yaitu Brasil, Venezuela dan Cile serta tiga

perhimpunan antar bangsa. Pertemuan ini

menyepakati bahwa NAASP berkomitmen

untuk memberikan bantuan program

pembangunan kapasitas bagi 10.000 warga

Palestina dalam kurun waktu 5 tahun (2008-

2014). Pada kesempatan itu, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono telah menyampaikan

komitmen Indonesia untuk mengambil

bagian bagi perwujudan proyek tersebut

dengan menyediakan pelatihan untuk 1.000

warga Palestina.

Indonesia dan Afrika Selatan selaku

NAASP capacity Building for Palestine

Coordinating Unit diberikan mandate untuk

memantau dan memfasilitasi berbagai upaya

negara-negara NAASP yang dilakukan dalam

rangka pembangunan kapasitas bagi

Palestina. Indonesia berperan sebagai

koordinator bagi Afghanistan, Azerbaijan,

Bangladesh, Brunei Darussalam, Tiongkok,

Filipina, India, Iran, Jepang, Korea Selatan,

Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan,

Singapura, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Timor

Leste dan Vietnam. Pada table dibawah ini

menunjukkan laporan implementasi yang

telah dilaksanakan oleh beberapa negara

NAASP di bawah koordinator Indoensia.

Pada tanggal 12-13 Oktober 2009,

diadakan pertemuan NAASP Senior Officials

Meeting (SOM) di Jakarta. Pertemuan ini

menghasilkan usulan 8 Focus Areas of

Cooperation yang dimaksud sebagai

mekanisme panduan untuk mengarahkan

berbagai skema kerjasama dibawah kerangka

NAASP yang telah dirumuskan dalam KTT AA

2005 ke dalam beberapa kegiatan yang

realitas dan bersifat berorientasi pada hasil.

Delapan bidang kerja sama yang telah

disepakati dalam pertemuan ini yaitu:

Counter Terrorism (Indonesia dan Aljazair);

Combating Trans-national Organized Crime

(Filipina dan Mesir) ; Food Security (India) ;

Energy Security (Kamerun) ; Small and

Medium Enterprises (China, Kamerun dan

Kenya) ; Tourism (Thailand dan Kenya) ; Asian

African Development University Network

(Jepang dan Kamerun) ; serta Gender Equality

and Women Empowerment (South Afrika).

Beberapa negara Asia seperti Bangladesh,

China, Jepang, Filipina, dan Thailand telah

menunjukkan kesediaan untuk menjadi

Champion Countries dari bidang kerja sama

tersebut, berdampingan dengan Champion

Countries dari Negara Afrika. Indonesia

sendiri menjadi Champion Country dari

kawasan Asia bersama dengan Aljazair dari

kawasan Afrika untuk bidang kerja sama

Counter-Terrorism.

2. Kerangka Regional : Conference on

Cooperation Among East Asian Countries

for Palestinian Development (CEAPAD)

Kerjasama Indonesia dan Palestina

semakin mempunyai ruang yang terbuka,

dikarenakan kedua negara sudah menjalin

kerjasama di bidang politik sejak lama.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan

penuh kembali dalam pelaksanaan

Conference on Cooperation Among East Asian

Countries for Palestinian Development

(CEAPAD). Pertemuan CEAPAD merupakan

bagian dari mekanisme komitmen kemitraan

Strategis Asia Afrika (NAASP) yang telah

terbentuk sejak tahun 2008, yang bertujuan

untuk meningkatkan solidaritas dan

kontribusi negara-negara peserta di kawasan

Asia Timur terhadap upaya pembangunan

perekonomian Palestina, terutama melalui

program-program peningkatan kapasitas

(capacity building).

Conference on Cooperation Among

East Asian Countries for Palestinian

Development (CEAPAD) merupakan sebuah

forum yang diinisiasi oleh Jepang untuk

menghimpun kekuatan Asia untuk memberi

konribusi untuk perdamaian Timur Tengah

terkhusus dalam pembangunan Palestina.

Pada tanggal 13 & 14 Februari 2013, CEAPAD I

berlangsung di Mita Kaigisho,Tokyo. Jepang

merekomendasikan bisnis dan perdagangan

harus menjadi salah satu fokus bagi Palestina

ke depannya. Pertemuan ini dihadiri oleh

beberapa negara diantaranya Jepang (host),

Palestina (co-host), Indonesia, Singapura,

Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei

Darussalam, Korea Selatan, Arab Saudi serta

organisasi internasional seperti Islamic

Development Bank, United Nations, U.N. Relief

and Works Agency for Palestine Refugees in

the Near East (UNRWA) dan world Bank.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa

pembahasan seperti kesiapan Indonesia

menjadi tuan rumah pelaksanaan CEAPAD II,

mengadakan pertemuan dengan pemimpin

bisnis di Asia dan Arab guna mengembangkan

usaha kecil dan menegah di Palestina serta

kerjasama dengan Ad Hoc-Liaison serta

membahas bentuk kerangka kerjasama

internasional yang akan ada untuk bantuan

Palestina.

Pada tanggal 1 Maret 2014,

pertemuan CEAPAD II diadakan di Jakarta.

Pertemuan ini dipimpin oleh Mr.Fumio

Kishida, selaku Menteri Luar Negeri Jepang

dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,

Marty Natalegawa serta Perdana Menteri

Palestina, Dr. Rami Hamdallah. Pertemuan ini

dihadairi oleh 22 negara dan 5 organisasi

internasional (termasuk 12 peserta tingkat

menteri). Negara-negara yang berpastisipasi

dan organisasi diantaranya yakni : Jepang,

Indonesia, Palestina, Brunei, Singapura,

Vietnam , Thailand, Korea Selatan, Malaysia,

Filipina, Laos, Kamboja, Tingkok, Islamic

Development Bank (IDB), U.N Relief and

Works Agency for Palestine Refugees

(UNRWA) serta World Bank. Sedangkan

negara pengamat seperti India, Amerika

Serikat, Norwegia, Mesir, Jordan, Uni Emirat

Arab, Qatar, Kuwait, Turki, Liga Negara Arab

dan perwakilan dari Quartet ditambah

kehadiran Afrika Selatan sebagai tamu.

Adapun tujuan diadakannya CEAPAD II adalah

untuk membuat kerangka konsultatif untuk

negara-negara Asia dalam

mempertimbangkan bantuan yang efektif

untuk Palestina dengan mengoptimalisasi

kekuatan yang dimiliki masing-masing negara.

Kementerian Luar Negeri Jepang

mengadakan Senior Officials Meeting (SOM)

dalam rangka Conference on Cooperation

among East Asian Countries for Palestinian

Development (CEAPAD) yang berlangsung

pada tanggal 2 & 3 Februari di Hakone. Dalam

pertemuan SOM tersebut disepakati area

atau sektor atau bidang utama yang

diprioritaskan dalam pembangunan kapasitas

(capacity building) Palestina diantaranya

yaitu : Water Secto (Jepang, Indonesia),

Tourism and Antiquities (Jepang, Thailand),

Agriculture (Jepang, Thailang, Indonesia,

Malaysia), Local Governance (Jepang, Korea),

Economic Sector (including SMEs) (Jepang,

Thailand, Indonesia, Malaysia), Vocational

Training (Thailand).

C. Implementasi Program Capacity Building

KSST Indonesia Kepada Palestina Tahun

2005-2014

1. Capacity Building dalam Kerangka NAASP

Usulan Indonesia mengenai Asia Africa

Conference Capacity Building for Palestina

mendapat dukugan penuh dari negara

peserta NAASP SOM. Delegasi Indonesia,

Afrika Selatan dan Palestina terus

mengadakan pertemuan informal untuk

membahas lamgkah-langkah lanjut untuk

merealisasikan usulan tersebut. Disamping

itu, Indonesia juga telah mengusulkan 22

proposal konkrit berupa program dan proyek

baik di bidang politik, ekonomi dan social

budaya dalam mengimplementasikan Matriks

NAASP.

Program-program tersebut mendapat

dukungan dari negara peserta dan beberapa

negara bersedia untuk menjadi co-sponsor

program tersebut. Pertemuan ini juga

disetujui keempat usulan Indonesia terkait

dengan Asian African Conference Capacity

Building for Palestine yang direncakan untuk

diadakan pada tahun 2007, Training on

Controlled for Palestine in Combating Illicit

Trafficking on Drugs, Asia-Africa Dialogue on

Human Rights. Kerjasama antara Jakarta

Center for Law Enfforcement Cooeperation

(JCLEC) dan The African Center for Studies and

Research on Terrorism juga disepakati dengan

koordinator proyek Indonesia bersama

Aljazair.

Pada sesi kerjasama Ekonomi

pembahasan melipuit pertanian, UKM,

perdagangan dan investasi, funding,

pengentasan kemiskinan, pariwisata, energy

dan keuangan. Sesi ini diikuti oleh 38 negara

peserta yang menyatakan antusiasmenya

dalam menyelenggarakan kerjasama

ekonomi. Indonesia mengusulkan 7

proposal meliputi 6 pelatihan di bidang

pertanian antara lain Business Incubator to

Develop Small and Medium Enterprises for

Asian and African Countries, Training Course

on Dairy-Husbandry Techonology, Training

Course on Animal Health, Training Course on

Poultry Technology, Training Course on

Horticultural Post Harvest Handling

Technology dan Exchange Visit for Farmers

Leaders, Rural Women and Rural Youth

Program. Jepang menyatakan bersedia

mempertimbangkan pendanaan pihak

ketiga khususnya untuk 5 proposal yang

terkait dengan pertanian. Mengenai

program Task Force for Feasibility of

Business Council mapun program visit year,

Indonesia mempertimbangkan terlebih

dahulu dengan pihak-pihak terkait.

Sesi menyetujui 12 ususlan Indonesia

yang terdiri dari beasiswa Darmasiswa dan

Kerjasama Teknik Negara Berkembang,

International Training Course on TV Education

Program Production Using Digital Technology,

International Training Course on Information

Technology and Education Methodology, Asia

Africa Satellite Communication, Asian-African

Journalist Visit, International Training Course

on Information Education and

Communication (EIC) for Family Planning/

Reproductive Health, Workshop on Asia –

Africa Environmental Law and Policy, Training

Workshop on Vulnerable and Adaptation

Assesment to Climate Change for the Asia and

the Africa Region, Workshop on Capacity

Building for Proposal Making Process on debt

for Nature Swap, Program Pelatihan

Diplomatik Sesdilu dan Sesparlu, serta Asian

African Forum on Genetic Resources,

Traditional knowledge and folklore.

Bantuan lain dari negara-negara Asia

dan Afrika untuk membantu Palestina dalam

kurun waktu 2008-2014, seperti : Afrika

Selatan akan melaksanakan Training for

Palestine Diplomats pada tahun 2010, Brunei

Darussalam juga mengusulkan pelatihan

teknologi informasi sebesar USD

43,000,000.

Program Capacity Buidling yang

telah dilaksanakan oleh Indonesia kepada

Palestina dalam kerangka NAASP hingga

akhir Tahun 2010 sekitar 3o program dari 33

program yang ditawarkan, dengan jumlah

peserta sekitar 126 orang Palestina. Secara

keseluruhan, Indonesia telah besar dalam

implementasi Kerjasama Selatan-Selatan dan

Triangular. hal ini dibuktikan dengan pada

tahun 2000-2013, Indonesia telah

menghabiskan anggaran sekitar USD 56M

untuk mewujudkan 700 program dengan

total peserta 3.988 orang. Program tersebut

ditujukan beberapa negara sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2014, Indonesia

menghabiskan sekitar USD 1.198M untuk

pelaksanaan program capacity building,

dimana anggaran tersebut berasal

perpaduan dari anggaran Indonesia,

development partner/donor dan juga partner

countries.4 Pada tahun ini tercatat sekitar 26

aktivitas yang dijalankan dengan 63%

aktivitas merupakan implementasi dari

mekanisme pelatihan.

Bantuan luar negeri Indonesia kepada

Palestina setiap tahunnya diperbaharui

sesuai dengan kebutuhan Palestina. Jumlah

keseluruhan program yang telah

dilaksanakan oleh Indonesia dalam program

capacity building for Palestine dari tahun

2008- Oktober 2011 adalah 47 program

pelatihan dan iikuti oleh 235 peserta

Palestina dari 52 program yang ditawarkan

bagi 321 warga Palestina. Secara kumulatif,

dalam periode 1999-2015, Direktorat Kerja

Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri

mencatat bahwa Pemerintah Indonesia telah

menyelenggarakan setidaknya 456 program

dengan 5382 peserta dari 123 negara.

Bantuan ini meliputi pelatihan, lokakarya,

pemagangan dan pengiriman tenaga ahli.5

Komitmen Indonesia dalam

pembangunan Palestina melalui kerangka

kemitraan New Asia Afrika Strategic

Partnership/NAASP sesuai denagn janji

Indonesia yaitu pemberian pelatihan kepada

1000 warga Palestina diwujudkan dalam

beberapa program tercatat selama 5 tahun

terakhir, Indonesia telah melaksanakan tidak

kurang dari 101 program pelatihan yang

melibatkan 842 warga Palestina hingga

tahun 2013.6 Data terbaru menyatakan

bahwa sampai bulan Agustus 2016, tercatat

1774 orang Palestina yang menerima

manfaat berbagai kegiatan peningkatan

kapasitas yang diselenggarakan Indonesia

untuk Palestina.

2. Capacity Building dalam Kerangkan

CEAPAD

Peningkatan Kapasitas melalui

program pelatihan, negara-negara Asia akan

berusaha untuk berbagi pengalaman,

pelajaran,pengetahuan dan kebijakan fiskal

untuk pengembangan sector swasta dengan

Palestina. Dalam pelaksanaan kebutuhan

untuk merealisasikan komitmen dalam

CEAPAD, negara peserta menerima usulan

inisiatif kerjasama yang diajukan oleh

Kemerterian Perencanaan Palestina secara

langsung. Aliansi JICA dan IDB akan

menyediakan mekanisme multilateral untuk

mengatur pengiriman bantuan yang efisien

dan efektif kepada Palestina. Melalui

mekanisme CEAPAD, diharapkan dapat

menarik partisipasi dari pemerintah negara-

negara, lembaga-lembaga pembangunan ,

badan swasta, mitra internasional dan juga

masyarakat sipil guna untuk menjawab

kebutuhan prioritas masyarakat Palestina.

Keadaan ekonomi di Palestina

dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang

terjadi di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi

Palestina tidak berjalan dikarenakan

tingginya krisis fiscal yang terjadi, rasio

pengangguran yang tinggi dan lambatnya

pertumbuhan PDB. Untuk mengatasi

kesulitan ini, tiga strategi ekonomi yang

dapat menjelaskan (1) diversifikasi ekonomi

(2) pengembangan lingkungan bisnis dan

investasi (3) memberdayakan lembaga

untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi

dan mengatur pasar. Dalam pertemuan

CEAPAD, perwkailan dari Palestina

menggambarkan bahwa pembatasan

menjadi sorotan investasi asing di Palestina

terutama di wilayah C dan Yerusalem Timur,

yang diduduki oleh penduduk Isreal.

Penentuan program tiap negara

merupakan kebijakan dari negara yang

bersangkutan sesuai dengan kapasitas yang

mereka miliki dan permintaan bantuan dari

Palestina yang masuk ke negara masing-

masing. Pada tabel tersebut, Indonesia

mengambil peran dalam bidang Tourism and

Antiquities, Agriculture, Economic Sector

(Including SMEs, Light Manufacturing), ICT

dan infrastrutur. Total bantuan Indonesia di

semua sector tersebut tidak kurang dari USD

1 juta.7

Pada bidang Tourism dan

Antiguities, Indonesia melaksanakan

program Training Course on Conservation and

Monuments and Sites. Kegiatan ini

bekerjasama dengan Kementerian

Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan

Kebdayaan serta Non-Aligned Movement

Centre for South-South and Techinacal

Cooperation (NAM CSSTC) di Bandung dan

Jakarta pada tanggal 6-11 April 2015. Pada

pelatihan ini, 8 peserta pelatihan dengan

latar belakang pariwisata akan mendapatkan

pelatihan di bidang kepariwisataan di

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

sementera 8 orang dengan latar belakang

konservasi dan museum akan mendapatkan

pelatihan mengenai konservasi dan

permuseuman di Museum Nasional Jakarta.

Duta Besar Palestina H. E. Fariz Mehdawi

menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Indonesia dan Beliau berharap seluruh

peserta pelatihan dari Palestina dapat

menimba ilmu dan pengetahuan sehingga

dapat diterapkan di Palestina.

Menurut Direktur Kerjasama Teknik

Siti N. Mauludiah sebagai penanggung jawab

kegiatan ini menyatakan bahwa lokakarya

pelatihan internasional pada pariwisata dan

Antiquities Palestina dilaksanakan

berdasarkan permintaan oleh Palestina.

Berdasarkan data yang berbagai sumber,

jumlah wisatawan Indonesia yang

berkunjung ke Palestina telah meningkat

dan bahkan mencapai 80.000 orang pada

than 2014. Wisatawan Indonesia yang tidak

hanya Muslim yang berwisata ziarah ke

Masjid Aqsa, tetapi juga orang Kristen yang

membuat perjalanan ziarah ke Yerusalem.

Materi dalam pelatihan tersebut difokuskan

pada pengembangan dalam mendukung

ekonomi sesuai dengan pengembangan

peraturan tentang destinasi pariwisata,

pengembangan sumber daya pariwisata,

kode etika pariwisata global, konsep bisnis

perhotelan, layanan wisata dan perjalan

tour. Selain itu, ada materi khusus yang

diajarkan kepada peserta yaitu pelatihan

Bahasa Indonesia bagi pemandu wisata

Palestina. Hal ini dikarenakan Palestina ingin

mengambil keuntungan dari potensi

wisatawan Indonesia yang berkunjung ke

Palestina sangat tinggi. Tahun sebelumnya

juga telah diadakan pelatihan dengan 5

warga Palestina yaitu Awai Shawamrah,

Bassam Nassasra, Mohammed Alseikh, Ziad

Abo Owdah dan Mohammad Kattasik.

Mereka berasal dari Kementerian Pariwisata,

Konservasi Ibrani dan Betlehem Pemerintah

Palestina. Pada tahun 2017 direncanakan

Indonesia akan focus pada pemberian

bantuan kepada Palestina pada bidang

arkelog. Sedangkan Pelaksanaan program

dalam bidang agriculture, Indonesia menjalin

kerjasama dengan Jepang melalui konsep

triangular.

Indonesia telah mengadakan

CEAPAD Business Forum dan Trade Expo

pada tanggal 1-2 Maret 2014 di Jakarta

termasuk pertemuan bisnis, seminar dan

pameran produk dari Palestina. Forum dan

expo ini bertujuan untuk meningkatkan

partisipasi sector swasta dalam

pembangunan ekonomi di Palestina. Expo

tersebut dihadiri sebanyak 30 perusahaan

Palestina dari berbagai bidang dan

perusahaan-perusahaan lain dari negara

yangtergabung dalam CEAPAD. Pada

kesempatan itu juga Indonesia dan Palestina

menandatangani perjanjian Dewan Bisnis

Bersama (Joint Business Council Agreement)

antara pelaku usaha dari negara-negara

masing-masing. Narasumber pada kegiatan

Business Foum adalah Hasan Abdul Jabbar

(advisor pada Kementerian Pembangunan

Nasional Palestina) dan Direktur Kerjasama

Pembangunan Ekspor Ditjen PEN,

Kementerian Perdagangan dan dihadiri oleh

Menteri Pembangunan Nasional Palestina

dan Ketua Kadin Indonesia Komite Timur

Tengah dan OKI. Pada pertemuan tersebut,

narasumber dari Palestina memaparkan

potensi ekonomi dan prosep bisnis Palestina

antara lain: 1) Populasi Palestina sebanyak 45

Juta orang dengan pendapatan perkapita

sebesar USD 1,680 dimana perekonomian

Palestina lebih banyak ditopang oleh sector

jasa hingga sebesar 63%. 2) Impor Palestina

dari negara-negara Asia pada tahun 2012

sebagaimana disampaikan oleh otoritas

Palestina, antara lain: Korea Selatan (USD

42,4 Juta , Thailand (USD 16,8 Juta), Jepang

(USD 14,8 Juta), Malaysia (USD 7,07 juta),

Vietnam (USD 5,8 juta), Indonesia 9USD 2,8

juta). 3) Sector-sektor yang

direkomendasikan anatara lain : industry,

information Communication Technology,

Pharmaceuticals, Construction, Stone &

Marble, Agriculture & Agrofood, Textiles &

Tourism. Pada periode 2016, Indonesia telah

melaksanakan 7 (tujuh) program capacity

building bagi Palestina dalam Conference on

Cooperation among East Asian Countries for

Palestinian Development. Hal ini

menunjukkan bahwa Indonesia

berkomitmen dalam memberikan bantuan

luar negeri kepada Palestina.

KESIMPULAN

Melalui pembahasan dan analisi

pada bab 3, maka peneliti peneliti menarik

kesimpulan terkait dengan capacity building

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Indonesia kepada Palestina pada tahun

2005-2014 antara lain:

1) Kerjasama selatan-selatan merupakan

satu bentuk kegiatan yang efektif untuk

memperbanyak teman atau mitra dalam

hubungan internasional, sekaligus dapat

menjadi sarana kebijakan luar negeri

Indonesia yang bersifat non

konvensional atau multi direction.

Kerjasama Selatan-Selatan juga menjadi

“tools of diplomacy” bagi kepentingan

nasional dan dapat memperkuat posisi

Indonesia dalam politik internasional.

Hal ini sejalan dengan visi pelaksanaan

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia

yaitu “Kemitraan yang lebih baik untuk

kesejahteraan (better partnership for

prosperity)”.

2) Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia

merupakan kebijakan yang masuk dalam

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014

menunjukkan bawha Kerjasama Selatan-

Selatan telah menjadi salah satu prioritas

dalam program perencanaan dan

pembangunan politik luar negeri

Inodonesia. Hal ini diwujudkan dalam

tujuan atau kepentingan nasional

Indonesia pada bidang politik, ekonomi

dan social-budaya dalam Kerjasama

Selatan-Selatan. Kepentingan politik

tersebut diantaranya 1) menjaga

stabilitas kawasan; 2) mendukung

pencalonan posisi Indonesia di

organisasi internasional. Kepentingan

ekonomi meliputi: 1) meningkatkan

eskpor barang dan jasa; 2) membuka

peluang investasi. Sedangkan

kepentingan dalam social-budaya yaitu 1)

meningkatkan citra Indonesia; 2)

menciptakan people to people contact.

3) Indonesia masih memiliki persoalan

dalam alokasi pendanaan Kerjasama

Teknik Selatan-Selatan mengingat

sumber dari APBN yang masih terbatas.

Disepakatinya Jakarta Commitment

2009 menjadi landasan bagi Indonesia

untuk melaksanakan mekanisme

Triangular Cooperation, dimana

bertujuan sebgaai cost sharing dengan

negara/organisasi donor.

4) Palestina menjadi salah satu negara

prioritas pemberian bantuan luar negeri

Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari

solidaritas Indonesia sebagai negara

pelopor pertemuan Konferensi Asia

Afrika (KAA) di Bandung pada tahun

1955. Indonesia merupakan negara

penggagas adanya kerjasama antara

negara-negara berkembang atas dasar

kesamaan nasib. Palestina menjadi salah

satu perhatian Indonesia dan negara-

negara Asia-Afrika dikarenakan Palestina

menjadi negara satu-satunya yang belum

mendapatkan kedaulatan sepenuhnya.

5) Komitmen Indonesia terhadap Palestina

diwujudkan dalam beberapa kerjasama

baik itu bersifat bilateral, multilateral

maupun inter-regional. Indonesia

memprakarsai pemberian bantuan

kepada Palestina dalam kerangka

kerjasama The New Asian African

Strategic Partnersip (NAASP) yang

merupakan keberlanjutan dari semangat

Konferensi Asia Afrika (KAA). Indonesia

menjadi tuang rumah pelaksanaan

NAASP Ministerial Conference on

Capacity Building for Palestine pada

tanggal 14-15 Juli 2008. Dalam

pertemuan ini disepakati bahwa NAASP

berkomitmen memberikan bantuan

program capacity building bagi 10.000

warga Palestina dalam kurun waktu 5

tahun (2008-2014). Pada kesempatan itu,

Indonesia berkomitmen akan

memberikan bantuan pembangunan

kapaitas kepada 1.000 warga Palestina.

Indonesia juga berperan dalam

kerjasama dalam regional untuk

Palestina yaitu Conference on

Cooperation Among East Asian Contries

for Palestinian Development (CEAPAD).

6) Berdasarkan prinsip demand driven

KSST Indonesia, Palestina telah

mengirimkan permintaan bantuan

kepada Pemerintah Indonesia

diantaranya dalam bidang

pemberdayaan UKM, pemberdayaan

perempuan, pariwisata, microfinance,

good governance, demokratisasi,

packing : financing for micro business

and promosi, ekonomi, pemahatan

patung reliji, HAM, kesetaraan gender,

pertahanan sipil dan keamanan wisata

religi dan bidang pendidikan dan

pelatihan. Dalam kerangka NAASP,

Indonesia telah memberikan capacity

building kepada 1774 warga Palestina

sampai bulan Agustus 2016, itu artinya

Indonesia telah memenuhi komitmennya

dalam NAASP untuk membantu 1.000

warga Palestina dalam jangka waktu

lima tahun. Bidang-bidang pelatihan

yang telah diberikan antara lain adalah

project cycle, ukm, keuangan dan

perpajakan, microfinance, pertanian,

pelatihan diplomatik, kearsipan,

kesehatan, energi, pemberdayaan

perempuan, demokratisasi & good

governance, perindustrian, konservasi

dan restorasi monumen dan situs,

konstruksi, sosial dan tekstil.

7) Dalam kerangka kerjasama Conference

on Cooperation among East Asian

Countries for Palestinian Development

(CEAPAD), Indonesia telah

menyelenggarakan CEAPAD II di Jakarta,

dengan menghasilkan beberapa

komitmen bantuan negara-negara Asia

kepada Palestina. Indonesia berperan

dalam bidang Tourism and Antiquities,

Agriculture, ICT dan Infrastructure serta

program tambahan yaitu Bussiness

Forum & Expo Trade.

8) Pada tahun 2017, Indonesia akan

memberikan bantuan capacity building

dalam bentuk pelatihan arkeologi

kepada Palestina.

9) Indonesia terus melanjutkan capacity

building dengan bantuan sebesar US$

100 juta serta berpartisipasi dalam

Conference on Cooperation among East

Asian Countries for Palestinian

Development (CEAPAD) ke-III.

1 Kementerin Luar Negeri Republik Indonesia, “Presentasi Direktur Kerja Sama Teknik” , Jumat 08 Januari 2016

2

6Kementerian Luar Negeri, “Pidato

Menlu Marty M.Natalegawa”, dapat diakses pada http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pa ges/Pidato-Menlu-Marty-M.-Natalegawa- Konferensi-Kejasama-Negara-negara-Asia- Timur-Untuk-Pembangunan-Pale.aspx

7 Kementerian Luar Negeri, “International Training Workshop on Tourism and Antiquities for Palestine : Komitmen Indonesia Dukung Pembangunan Palestina’, dapat diakses pada http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Inte rnational-Training-Workshop-on-Tourism- and-Antiquities-for-Palestine-Komitmen- Indonesia-Dukung-P.aspx

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adian, Husaini, Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan jawabannya ,(Depok: Gema Insani,2002) hal.18

Agung, Anak Gede, Twenty Years Indonesian Foreign Policy, (Vienna: Moutton Co,1973), hlm.508-509

Burhan, Bungin, Penelitian Kualitatif ,Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2011

Fariz, H.E. Al Maehdawi, Derita Palestina Air Mata Kita, (Jakarta: Cendikiawan Marhaenis,2009,12)

Grindle, M.S, Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, Harvard Institute for International Development,Boston,1997, hlm.22

Haris Priyatna, Kebiadaban Zionisme

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Presentasi Direktur Kerja Sama Teknik”, Pada Forum Badan Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) di Bogor 16 September 2013

3 Keohane, Robert O & Joseph S.Nye, Power and Interdepence: Third Edition, Longman Pub.Group,2000,New York.

4 National Coordinator Team SSTC, “Indonesia’s South-South and TRIANGULAR Cooperation”, hlm. 11

5Presentasi Direktur Kerjasama Teknik, Kementerian Luar Negeri, database as of Januari 2016

Israel: Kesaksian Orang-Orang Yahudi, Bandung: PT. Mizan Pustaka,2008.

Jay, Walz, The Middle East, New York: New York Times Company,1966, hal.68

James, Parker, Sejarah Palestiba, (2007,Penerbit : Sketsa)

Jackson, Robert, Pengantar Studi Hubungan Internasional-Teori dan Pendekatan Edisi Kelima, Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2013

Keohane, Robert O & Joseph S.Nye, Power and Interdepence: Third Edition, Longman Pub.Group,2000,New York.

SKRIPSI DAN JURNAL

Bantarto, Bandoro, “Indonesia

Foreign Policy Under President Susilo Bambang Yudhoyono” dalam jurnal The Indonesiaan Quarterly,Vol.34, No.4, fourth Quarter

Basyar, Hamdan, “Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan pengakuan Negara Palestina”, diakses dari http://www.politik.lipi.go.id

Dewi, Mutiara, “Gerakan Rakyat Palestina :Dari Deklarasi Negara Israel Sampai Terbentunya Negara Paalestina” (UNY, hal.12)

Fawzy, Al-Ghadiry, “The History of Palestine (pdf)”, www.islambasics.com, 20- 10-2016, 13:00 WIB

Israel and Palestine: Striving for Peace in the holy land, “Map of Israel and Palestine”,http://israelandpalestine.org/map -of-israel-and-palestine/,20-10-2016, 12:20 WIB

DOKUMEN RESMI

Direktorat kerjasama Teknik,

Kementerian Luar Negeri, Buletin Jendela Edisi No.1/Juni/2014,Jakarta

Direktorat Kerja Sama Teknik, Matriks Permintaan Kerja Sama Teknik dan Permintaan Berdasarkan Bidang as of 29 Januari 2016, Kementerian Luar Negeri

Departemen of Foreign Affairs, “Asia Africa : Towards the First Century”, Jakarta: Departemen of Foreign Affairs, hlm.91

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lembar Kerja Kementerian Luar Negeri Indonesia Tahun 2015, (Jakarta, 2016)

Kementerian Luar Negeri, Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 (LKJ) , (Jakarta,2015) hal.114

Kementerin Luar Negeri Republik Indonesia, Presentasi Direktur Kerja Sama Teknik , Jumat 08 Januari 2016

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Presentasi Direktur Kerja Sama Teknik, Pada Forum Badan Kehumasan

Pemerintah (BAKOHUMAS) di Bogor 16 September 2013

INTERNET

CIA World Factbook, “East &

Southeast Asia: Indonesia-Map,” dapat diakses\https://www.cia.gov/library/publicati ons/the-worldfac tbook/geos/id.html, 17-10- 2016, 10:01 WIB

CIA World Factbook, “East & Southeast Asia : Indonesia-Economy”, dapat diakseshttp://www.cia.gov/library/publicatio ns/the-world factbook/goes/id.html, 17-10- 2016, 10:55 WIB

Embassy of the State of Palestine, “General Information”, dapat diakses http://palestine.sk/en/general-information

Explore Pros & Cons of Controversial Issues, “What was the 1995 Oslo Interim Agreement?”, dapat diakses padA http://israelpalestinian.procon.org/view.ans wer.php?questionID=439

Explore Pros & Cons of Controversial Issues , “Protocol Concering te Redeployment in Hebron” dapat diakses pada http://israelpalestinian.procon.org/view.ans wer.php?questionID=436

Hasyimiah, “Hubungan Bilateral Indonesa-Palestina”, dapat diakses padahttp://www.kemlu.go.id/amman/id/Pag es/Palestina.aspx 20-10-2016,

Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah, “Hubungan Bilateral Indonesia-Palestina”, http://www.kemlu.go.id/amman/id/Pages/Pa lestina.aspx 20-10-2016,

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Profil Ekonomi : Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang”,http://www.kemendag.go.id/id/eco nomic-profile/indonesia-export import/balance-of-trade-with-trade-partner- country?negara=149 , 20-10-2016, 12:11 WIB

Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah,“Hubungan Bilateral Indonesia- Palestina”,

http://www.kemlu.go.id/amman/id/Pages/Pa lestina.aspx 20-10-2016,

Kedutaan Besar Jepang, “Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang”, dapat diakses pada http://www.id.emb- japan.go.jp/birel_id.html

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), “Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 27,7 Juta orang”, dapat diakseshttp://www.kemenkopmk.go.id/artik el/jumlah-penduduk- miskin- indonesia-277-juta-orang, 17-10-2016, 10:35 WIB

Kementerian Luar Negeri, “Basis Data Perjanjian Internasional-Palestina” dapat diakses pada http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/in dex

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Palestina”, dapat

diakses pada Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pembukaan Diklat Madya Asia- Afrika dan Senior ASEAN+3”, (April,2008)