BAB IIPEMBAHASAN
1. PRINSIP PRINSIP ETIKA DALAM KEPERAWATANA. Pengertian
EtikaEtika (Yunani kuno: ethikos, berarti timbul dari kebiasaan)
adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas
yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika
mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik,
buruk, dan tanggung jawab.(Wikipedia)Etika berasal dari bahasa
Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti adat, kebiasaan, perilaku
atau karakter. Menurut buku Fundamental Keperawatan (Potter dan
Perry, tahun 2005), etika adalah terminatologi dengan berbagai
makna. Singkatnya, etik berhubungan dengan bagaimana mereka
melakukan hubungan dengan orang lain. Menurut buku Ilmu Keperawatan
(Spruyt, Van Mantgem dan De Does BV/Leiden, tahun 2000), etika
berasal dari bahasa yunani ethoi yang berarti kesusilaan/moral.
Etika adalah sebagai ilmu tentang moral yang ditentukan oleh opini
umum. Menurut buku Etika Keperawatan (Hj.Nila Islami,SKM,tahun
2001), etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan
sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan
tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang dan
merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab moral.Dari semua
pengertian etika di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa etika
merupakan pertimbangan keputusan antara yang baik dan buruk yang
dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berdasar atas nilai
moral dan kesusilaan. Etika keperawatan merupakan alat untuk
mengukur perilaku moral dalam keperawatan. Etika keperawatan
dihubungkan dengan hubungan antar masyarakat dan dengan karakter
serta sikap perawat terhadap orang lain.
B. Prinsip - Prinsip Etik KeperawatanPrinsip etika adalah
menghargai hak dan martabat manusia, tidak akan pernah berubah.
Prinsip ini juga diterapkan baik dalam bidang pendidikan maupun
pekerjaan. Juga dalam hak-haknya memperoleh pelayanan kesehatan.
Ketika mengambil keputusan klinis, perawat seringkali mengandalkan
pertimbangan mereka dengan menggunakan kedua konsekuensi dan
prinsip dan kewajiban moral yang universal.C. Macam - Macam Prinsip
etika keperawatanPrinsip-prinsip etika keperawatan terdiri dari:1.
Autonomy (Otonomi )Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa
individu mampu berpikir logis dan memutuskan. Orang dewasa dianggap
kompeten dan memiliki kekuatan membuat keputusan sendiri, memilih
dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang dihargai. Prinsip
otonomi ini adalah bentuk respek terhadap seseorang, juga dipandang
sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional.
Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang
menuntut pembedaan diri. Praktek profesioanal merefleksikan otonomi
saat perawat menghargai hak hak pasien dalam membuat keputusan
tentang perawatan dirinya.2. Beneficience (Berbuat
Baik)Benefisiensi berarti hanya mengerjakan sesuatu yang baik.
Kebaikan juga memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan,
penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh
diri dan orang lain. Kadang-kadang dalam situasi pelayanan
kesehatan kebaikan menjadi konflik dengan otonomi.3. Justice
(Keadilan)Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terapi yang sama dan
adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral,
legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek
profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai
hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh
kualitas pelayanan kesehatan.4. Non Maleficience (tidak
merugiakan)Prinsip ini berarti segala tindakan yang dilakukan pada
klien tidak menimbulkan bahaya / cedera secara fisik dan
psikologik.5. Veracity (kejujuran)Prinsip veracity berarti penuh
dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi layanan
kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk
meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip veracity
berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan
kebenaran.6. Fidelity (loyalty/ketaatan)Prinsip fidelity dibutuhkan
individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang
lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta
menyimpan rahasia pasien. Ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban
seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya.Kesetiaan
itu menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang
menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk
meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan
meminimalkan penderitaan.7. Confidentiality (kerahasiaan)Aturan
dalam prinsip kerahasiaan ini adalah bahwa informasi tentang klien
harus dijaga privasi-nya. Apa yang terdapat dalam dokumen catatan
kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien.
Tak ada satu orangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali
jika diijin kan oleh klien dengan bukti persetujuannya. Diskusi
tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikannya pada teman
atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus
dicegah.8. Akuntabilitas (accountability)Prinsip ini berhubungan
erat dengan fidelity yang berarti bahwa tanggung jawab pasti pada
setiap tindakan dan dapat digunakan untuk menilai orang lain.
Akuntabilitas merupakan standar pasti yang mana tindakan seorang
professional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau
tanpa terkecuali.
Moral Righta. AdvokasiAdvokasi adalah memberikan saran dalam
upaya melindungi dan mendukung hak hak pasien. Hal tersebut
merupakan suatu kewajiban moral bagi perawat dalam mempraktekan
keperawatan profesional.b. Responsibilitas ( tanggung jawab
)Eksekusi terhadap tugas tugas yang berhubungan dengan peran
tertentu dari perawat. Misalnya pada saat memberikan obat, perawat
bertanggung jawab untuk mengkaji kebutuhan klien dengan
memberikannya dengan aman dan benar.c. LoyalitasSuatu konsep yang
melewati simpati, peduli, dan hubungan timbal balik terhadap pihak
yang secara profesional berhubungan dengan perawat.Nilai ( Value
)Nilai menggambarkan cita-cita dan harapan-harapan ideal dalam
praktik keperawatan. Nilai dalah sesuatu yang berharga, keyakinan
yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang.Nilai yang sangat
diperlukan bagi perawat adalah :a. kejujuranb. Lemah Lembutc.
Ketepatand. Menghargai Orang Lain
2. ISU ISU ETIK DALAM PRAKTIK KEPERAWATANA. Tren dan Perubahan
Yang Berdampak Terhadap DokumentasiTren perubahan yang terjadi
dalam system pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap dokumentasi
ke perawatan dan masalah-masalah kegiatan pendokumentasian oleh
perawat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Masalah yang
muncul perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum penyelesaian
masalah yang dapat ditemukan dalam dokumentasi. Masalah-masalah
dokumentasi dan perubahan yang memepengaruhi pentingnya
pendokumentasian keperawatan adalah sebagai berikut.1. Praktik
KeperawatanDengan terjadinya perubahan dalam system pelayanan
kesehatan di Indonesia, maka peran perawat dalam praktik
keperawatan professional juga mengalami perubahan. Revisi atau
perubahan tersebut meliputi penemuan kasus penyakit yang baru,
pendidikan kesehatan, konseling, dan intervensi keperawatan dan
medis terhadap respon klien yang aktualatau potensial. Perubahan
lain adalah pengobatan oleh dokter atau tim kesehatan lainnya,
kerja sama dengan tim kesehatan, serta metode pelayanan kesehatan.
Perubahan tersebut berdampak terhadap kegiatan pendokumentasian
keperawatan.2. Lingkup Praktik KeperawatanPerubahan dalam lingkup
praktik keperawatan, berdampak terhadap pendokumentasian. Dengan
berkembangnya lingkup praktik keperawatan berdasarkan tren
keperawatan di Indonesia, persyaratan akreditasi, peraturan
pemerintah, peraturan system pendidikan keperawatan, meningkatnya
klien yang semakin kompleks, serta meningkatnya praktik keperawatan
secara mandiri dan dan kolaborasi, maka persyaratan
pendokumentasian keperawatan harus sesuai. Akibatnya data yang
masuk harus semakin lengkap dan tajam sebagai manifestasi bukti
dasar lingkup wewenang dan pertanggung jawaban. Kemampuan perawat
untuk mendokumentasikan sering disamakan dengan kemampuan dalam
mengambil keputusan dan melakukan intervensi keperawatan.3. Data
Statistik KeperawatanPendokumentasian yang lengkap dan akurat
sangat bermanfaat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien,
data statistik yang sangat bermanfaat dalam penelitian atau
pengembangan pelayanan kesehatan serta penentuan jasa pelayanan.4.
Intensitas Pelayanan Keperawatan dan kondisi
PenyakitPendokumentasian yang lengkap dan akurat tentang tingkat
keparahan penyakit dan tipe atau jumlah intervensi yang diperlukan
dapat sebagai dasar pertimbangan pemberian asuhan keperawatan
kepada klien dengan kasus yang sama dan perkiraan biaya yang
diperlukan.5. Keterampilan KeperawatanTren meningkatnya rasional
perawat dalam akurasi perumusan masalah dan intervensi keperawatan
pada pendekatan proses keperawatan, terutama pada perubahan keadaan
klien yang cepat akan sangat bermanfaat dalam pendokumentasian.6.
KonsumenTren dan perubahan penggunaan layanan kesehatan oleh klien
berpengaruh terhadap pendokumentasian. Waktu rawat inap yang
pendek, biaya yang terjangkau, dan adanya perawatan yang lanjutan
dirumah (home care) bagi klien yang tidak memerlukan perawatan
perawatan maksimal merupakan tren pelayanan dimasa depan. Perubahan
tersebut memerlukan suatu pembenahan tentang pendokumentasian yang
lengkap dan akurat khususnya pada saat pertama kali klien masuk
rumah sakit, tingkat asuhan keperawatan, dan keahlian dalam
pemberian pelayanan.7. BiayaTren perubahan biaya pelayanan
berdampak pada pendokumentasian. Pendokumentasian yang baik akan
memberikan gambaran tentang pengeluaran biaya yang harus ditanggung
oleh klien.8. Kualitas Asuransi dan Audit
KeperawatanPendokumentasian juga dipengaruhi oleh prosedur kendali
mutu, terutama tentang audit catatan pelayanan kesehatan. Data
tentang keadaan klien sebelum masuk rumah sakit, pertanyaan, dan
wawancara dengan klien merupakan sumber utama audit data.9.
Akreditasi KontrolPerubahan tentang standar pelayanan kesehatan
yang disusun oleh instansi yang berwenang akan membawa pengaruh
terhadap pendokumentasian. Instansi pelayanan harus mengikuti dan
menyesuaikan aturan pendokumentasian yang berlaku.10. Pengkodean
dan KlasifikasiTren klasifikasi tingkat ketergantungan klien
berdampak terhadap pendokumentasian. Sebelumnya klasifikasi
klienhanya didasarkan pada diagnosis medis, pelayanan klinik, atau
tipe pelayanan terapi saat ini klien diklasifikasikan berdasarkan
DRG (Diagnosis Related Group). Sedangkan informasi tentang daftar
kode (coding) memberikan gambaran kebutuhan klien dan asuhan
keperawatan yang telah diterima.11. Prospektif Sistem
PembayaranTren perubahan dalam system pembayaran berdampak terhadap
pendokumentasian. Prospektif pembayaran merujuk pada sisitem
pembayaran terhadap asuhan keperawatan yang diterima oleh semua
klien khususnya pada waktu klien masuk rumah sakit.12. Risiko
IntervensiKetergantungan terhadap dokumentasi yan komprehensif
berarti mengurangi dan mencegah terjadinya factor resiko manajemen
atau pengelolaan. Manajemen resiko adalah pengukuran keselamatan
klien untuk melindungi klien dan profesi keperawatan melalui aspek
legal yang melindungi perawat dari intervensi kelalaian. Manajemen
resiko ditekankan pada keadaan klien yang mempunyai resiko
terjadinya perlukaan atau kecacatan. Pendokumentasian yang penting
meliputi catatan tentang kejadian, perintah verbal atau non
verbal,informed consent,dan catatan penolakan klien terhadap
intervensi.
B. Isu Dalam Pendokumentasian Keperawatan5 isu terhangat yang
sering dibahas saat ini adalah :1. Kesejahteraan PerawatMembahas
seputar gaji perawat honorer, jasa pelayanan dan tunjangan resiko
kerja.2. Praktek dan Registrasi PerawatMengupas tentang wewenang
dalam melakukan tindakan. Memilah antara tindakan medisdan tindakan
Keperawatan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh,
agar perawat tidak melakukanmalpraktek.3. Pendidikan
KeperawatanMendiskusikan tentang profesi Ners yang belum
mendapatkan pengakuan sebagai golongan III.b yang setara dengan
profesi lain, seperti Apoteker dan Dokter. Kemudian, sulitnya bagi
Perawat di Rumah Sakit untuk melanjutkan pendidikan yang
berkelanjutan.4. Organisasi PPNIHanya kritikan : Cendrung anggota
bernada sinis terhadap pengurus organisasi PPNI (Persatuan Perawat
Negara Indonesia). Seakan ada semacam mosi tak percaya terhadap
kemampuan pengurus dalam menjalankan roda organisasi yang baik dan
mampu memperjuangkan nasib anggota.5. RUU KeperawatanMempertanyakan
dan menyuarakan, sejauh mana perkembanganRUU Keperawatan di
Legislatif
3. MALPRAKTIK DAN NEGLECTEDA. Definisi MalpraktekMalpraktek
merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu
berkonotasi yuridis. Secara harfiah mal mempunyai arti salah
sedangkan praktek mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan,
sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah.
Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah
tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah
dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.Sedangkan definisi
malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter
atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu
pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim
dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran
dilingkungan yang sama. Malpraktek juga dapat diartikan sebagai
tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum
yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan
prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan,dalam arti, harus
menceritakan secarajelas tentang pelayanan yang diberikan kepada
konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya
yang diberikan.Dalam memberikan pelayanan wajib bagi pemberi jasa
untuk menginformasikan kepada konsumen secara lengkap dan
komprehensif semaksimal mungkin. Namun, penyalahartian malpraktek
biasanya terjadi karena ketidaksamaan persepsi tentang
malpraktek.Guwandi (1994) mendefinisikan malpraktik sebagai
kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat
keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanah
pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazim
diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di
lingkungan wilayah yang sama.Ellis dan Hartley (1998) mengungkapkan
bahwa malpraktik merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian
(negligence) yang ditujukan pada seseorang yang telah terlatih atau
berpendidikan yang menunjukkan kinerjanya sesuai bidang
tugas/pekerjaannya.Ada dua istilah yang sering dibiearakan secara
bersamaan dalam kaitannya dengan malpraktik yaitu kelalaian dan
malpratik itu sendiri. Kelalaian adalah melakukan sesuatu dibawah
standar yang ditetapkan oleh aturan/hukum guna, melindungi orang
lain yang bertentangan dengan tindakan-tindakan yaag tidak
beralasan dan berisiko melakukan kesalahan (Keeton, 1984 dalam
Leahy dan Kizilay, 1998).Malpraktik. sangat spesifik dan terkait
dengan status profesional dan pemberi pelayanan dan standar
pelayanan profesional. Malpraktik adalah kegagalan seorang
profesional (misalnya, dokter dan perawat) untuk melakukan praktik
sesuai dengan standar profesi yang berlaku bagi seseorang yang
karena memiliki keterampilan dan pendidikan (Vestal, K.W, 1995).
Malpraktik lebih luas daripada negligence karena selain mencakup
arti kelalaian, istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan
yang dilakukan dengan sengaja (criminal malpractice) dan melanggar
undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif
(guilty mind) sehingga tuntutannya dapat bersifat perdata atau
pidana.Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan
malpraktik adalah :a. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak
boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.b. Tidak melakukan
apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya.
(negligence)c. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
B. Malpraktek dalam KeperawatanBanyak kemungkinan yang dapat
memicu perawat melakukan malpraktik. Malpraktik lebih spesifik dan
terkait dengan status profesional seseorang, misalnya perawat,
dokter, atau penasihat hukum.Vestal, K.W. (l995) mengatakan bahwa
untuk mengatakan secara pasti malpraktik, apabila pengguagat dapat
menunujukkan hal-hal dibawah ini :a. Duty Pada saat terjadinya
cedera, terkait dengan kewajibannya yaitu, kewajiban mempergunakan
segala ilmu fan kepandaiannya untuk menyembuhkan atau
setidak-tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya
berdasarkan standar profesi.Hubungan perawat-klien menunjukkan,
bahwa melakukan kewajiban berdasarkan standar keperawatan.b. Breach
of the duty Pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajibannya,
artinya menyimpang dari apa yang seharusnya dilalaikan menurut
standar profesinya. Contoh pelanggaran yang terjadi terhadap pasien
antara lain, kegagalan dalam memenuhi standar keperawatan yang
ditetapkan sebagai kebijakan rumah sakit.c. Injury Seseorang
mengalami cedera (injury) atau kemsakan (damage) yang dapat
dituntut secara hukum, misalnya pasien mengalami cedera sebagai
akibat pelanggaran. Kelalalian nyeri, adanya penderitaan atau stres
emosi dapat dipertimbangkan sebagai, akibat cedera jika terkait
dengan cedera fisik.d. Proximate caused Pelanggaran terhadap
kewajibannya menyebabkan atau terk dengan cedera yang dialami
pasien. Misalnya, cedera yang terjadi secara langsung berhubungan.
dengan pelanggaran kewajiban perawat terhadap pasien).Sebagai
penggugat, seseorang harus mampu menunjukkan bukti pada setiap
elemen dari keempat elemen di atas. Jika semua elemen itu dapat
dibuktikan, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi malpraktik dan
perawat berada pada tuntutan malpraktik.Bidang Pekerjaan Perawat
Yang Berisiko Melakakan KesalahanCaffee (1991) dalam Vestal, K.W.
(1995) mengidentifikasi 3 area yang memungkinkan perawat berisiko
melakukan kesalahan, yaitu tahap pengkajian keperawatan (assessment
errors), perencanaan keperawatan (planning errors), dan tindakan
intervensi keperawatan (intervention errors). Untuk lebih jelasnya
dapat diuraikan sebagai berikut :a. Assessment errors, termasuk
kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara
adekuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan,
seperti data hasil pemeriksaan laboratorium, tanda-tanda vital,
atau keluhan pasien yang membutuhkan tindakan segera. Kegagalan
dalam pengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan diagnosis
keperawatan dan lebih lanjut akan mengakibatkan kesalahan atau
ketidaktepatan dalam tindakan. Untuk menghindari kesalahan ini,
perawat seharusnya dapat mengumpulkan data dasar secara
komprehensif dan mendasar.b. Planning errors, termasuk hal-hal
berikut :1. Kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian
menuliskannya dalam rencana keperawatan.2. Kegagalan
mengkomunikaskan secara efektif rencana keperawatan yang telah
dibuat, misalnya menggunakan bahasa dalam rencana keperawatan yang
tidak dimahami perawat lain dengan pasti.3. Kegagalan memberikan
asuhan keperawatan secara berkelanjutan yang disebabkan kurangnya
informasi yang diperoleh dari rencana keperawatan.4. Kegagalan
memberikan instruksi yang dapat dimengerti oleh pasien. Untuk
mencegah kesalahan tersebut, jangan hanva menggunakan perkiraan
dalam membuat rencana keperawatan tanpa mempertimbangkannya dengan
baik. Seharusnya, dalam penulisan harus memakai pertimbangan yang
jelas berdasarkan masalah pasien. Bila dianggap perlu, lakukan
modifikasi rencana berdasarkan data baru yang terkumpul. Rencana
harus realistis berdasarkan standar yang telah ditetapkan, termasuk
pertimbangan yang diberikan oleh pasien. Komunikasikan secara jelas
baik secara lisan maupun dengan tulisan. Lakukan tindakan
berdasarkan rencana dan lakukan secara hati-hati instruksi yang
ada. Setiap pendapat perlu divalidasi dengan teliti.c. Intervention
errors, termasuk kegagalan menginteipretasikan dan melaksanakan
tindakan kolaborasi, kegagalan melakukan asuhan keperawatan secara
hati-hati, kegagalan mengikuti/mencatat order/pesan dari dokter
atau dari penyelia. Kesalahan pada tindakan keperawatan yang sering
terjadi adalah kesalahan dalam membaca pesan/order,
mengidentifikasi pasien sebelum dilakukan tindakan/prosedur,
memberikan obat, dan terapi pembatasan (restrictive therapy). Dari
seluruh kegiatan ini yang paling berbahaya tampaknya pada tindakan
pemberian obat. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik
di antara anggota tim kesehatan maupun terhadap pasien dan
keluarganya.Untuk menghindari kesalahan ini,, sebaiknya rumah sakit
tetap melaksanakan program pendidikan berkelanjutan (Continuing
Nursing Education).Untuk malpraktek hukum atau yuridical
malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang
dilanggar, yaitu :a. Criminal malpracticePerbuatan seseorang dapat
dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan
tersebut memenuhi rumusan delik pidana,yaitu :1. Perbuatan tersebut
(positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.2.
Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa
kesengajaan (intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344
KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat
keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi
medis pasal 299 KUHP). Kecerobohan (reklessness) misalnya melakukan
tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent. Atau
kealpaan (negligence) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka,
cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien
saat melakukan operasi. Pertanggungjawaban didepan hukum pada
criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh
sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada badan
yang memberikan sarana pelayananjasa tempatnya bernaung.
b. Civil malpracticeSeorang tenaga jasa akan disebut melakukan
civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak
memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar
janji). Tindakan tenaga jasa yang dapat dikategorikan civil
malpractice antara lain :1. Tidak melakukan apa yang menurut
kesepakatannya wajib dilakukan.2. Melakukan apa yang menurut
kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya.3.
Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi
tidak sempurna.4. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak
seharusnya dilakukan.
Pertanggungjawaban civil malpractice dapat bersifat individual
atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan
principle ofvicarius liability. Dengan prinsip ini maka badan yang
menyediakan sarana jasa dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang
dilakukan karyawannya selama orang tersebut dalam rangka
melaksanakan tugas kewajibannya.c. Administrative malpracticeTenaga
jasa dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala
orang tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui
bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan
menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya
tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan
profesinya (Surat Ijin Kena, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan
serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar
maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan
melanggar hukum administrasi.
C. Contoh Malpraktek Keperawatan dan Kajian Etika HukumPasien
usia lanjut mengalami disorientasi pada saat berada di ruang
perawatan. Perawat tidak membuat rencana keperawatan guna memantau
dan mempertahankan keamanan pasien dengan memasang penghalang
tempat tidur. Sebagai akibat disorientasi, pasien kemudian terjatuh
dari tempat tidur pada waktu malam hari dan pasien mengalami patah
tulang tungkai.Dari kasus diatas , perawat telah melanggar etika
keperawatan yang telah dituangkan dalam kode etik keperawatan yang
disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam Musyawarah
Nasionalnya di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1989 khususnya pada
Bab I, pasal 1, yang menjelaskan tanggung jawab perawat terhadap
klien (individu, keluarga dan masyarakat).dimana perawat tersebut
tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien dengan tidak
membuat rencana keperawatan guna memantau dan mempertahankan
kemanan pasien dengan tidak memasang penghalang tempat tidur.Selain
itu perawat tersebut juga melanggar bab II pasal V,yang bunyinya
Mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan
tugas, serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima
atau mengalih-tugaskan tanggung jawab yang ada hubungan dengan
keperawatan dimana ia tidak mengutamakan keselamatan kliennya
sehingga mengakibatkan kliennya terjatuh dari tempat tidur dan
mengalami patah tungkai.Disamping itu perawat juga tidak
melaksanakan kewajibannya sebagai perawat dalam hal Memberikan
pelayanan/asuhan sesuai standar profesi/batas kewenangan.Dari kasus
tersebut perawat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan
kerugian seperti patah tulang tungkai sehingga bisa dikategorikan
sebagai malpraktek yang termasuk ke dalam criminal malpractice
bersifat neglegence yang dapat dijerat hokum antara lain :1.
Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai
menyebabkan mati atau luka-luka berat.Pasal 359 KUHP, karena
kelalaian menyebabkan orang mati :Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.2.
Pasal 360 KUHP, karena kelalaian menyebakan luka berat:Ayat (1)
Barangsiapa karena kealpaannya menyebakan orang lain mendapat
luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau kurungan paling lama satu tahun.Ayat (2) Barangsiapa
karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa
sehinga menimbulkan penyakit atau alangan menjalankan pekerjaan,
jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi
tiga ratus rupiah.3. Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam
melakukan jabatan atau pekerjaan (misalnya: dokter, bidan,
apoteker, sopir, masinis dan Iain-lain) apabila melalaikan
peraturan-peraturan pekerjaannya hingga mengakibatkan mati atau
luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula.Pasal 361
KUHP menyatakan:Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini
di-lakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka
pidana ditambah dengan pertiga, dan yang bersalah dapat dicabut
haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan
dan hakim dapat memerintahkan supaya putusnya
di-umumkan.Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal
malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu
tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah
sakit/sarana kesehatan.
Selain pasal tersebut diatas, perawat tersebut juga telah
melanggar Pasal 54 :1. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan
kesalahan atau kelalaian dalam melak-sanakan profesinya dapat
dikenakan tindakan disiplin.2. Penentuan ada tidaknya kesalahan
atau kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan
oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.Perbedaan antara Malpraktek
dan NeglectedMalpraktek adalahsuatu istilah yang mempunyai kondisi
buruk, bersifat stigmatis, menyatakan. Praktek buruk dari seseorang
yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tidak hanya profesi
medis saja, sehingga juga ditujukan kepada profesi lainnya. Jika
ditujukan kepada profesi medis, seharusnya juga disebut sebagai
malpraktik medis. Namun entah mengapa, dimana-mana terutama mulai
di luar negeri- istilah malpraktek selalu pertama-tama
diasosiasikan kepada profesi medis.Ada beberapa penulis yang
mengatakan bahwa sukar untuk mengadakan perbedaan
antaranegligencedanmalpractice. Menurut pendapat mereka lebih
baikmalpracticedianggap sinonim saja denganprofessional negligence.
Memang didalamliteraturepenggunaan istilah itu sering dipakai
secara bergantian seolah-olah artinya sama. Malpractice is a term
which is increasingly widely used as a synonym for medical
negligence (Mason-McCall Smith).Menurut Guwandi,malpraktek
adalahtidak sama dengan kelalaian. Kelalaian memang termasuk
dalamarti malpraktek, tetapi didalam malpraktek tidak selalu harus
terdapat unsur kelalaian. Jika dilihat beberapa definisi dibawah
ini ternyata bahwa : malpracticemempunyai pengertian yang lebih
luas dari padanegligence. Karena selain mencakup arti kelalaian,
istilah malpraktekpun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan
dengan sengaja (intentional, dolus, opzettelijk) dan melanggar
undang-undang. Di dalam arrti kesengajaan tersirat adanya motif
(mens rae, guilty mind). Sedangkan artinegligencelebih berintikan
kesengajaan (culpa), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh,
sembrono, sembarangan, tak peduli terhadap kepentingan orang lain.
Namun akibatnya yang timbul memang bukanlah menjadi tujuannya.
4. TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT, TINDAKAN MANDIRI DAN
LIMPAHAN
A. TANGGUNG JAWAB PERAWATTanggung jawab (Reponsibility)
mereupakan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang
berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten
dalam pengetahuan, sikap dan kerja sesuai kode etik. Dalam
melakukan pelayanan terhadap pasien, maka perawat harus sesuai
dengan peran dan competensinya. Di luar peran dan kompetensinya
bukan menjadi tanggung jawab perawat. Ketenttuan hokum di perlukan
dalam melakukan tnggung jawab. Hal ini di maksudkan, pelayanan
keperawatan di berikan sesuai dengan standart keperawatan. Tanggung
jawab perawat di tunjukan dengan cara siap menerima hukuman
(Punisment) secara hokum kalau perawat terbukti bersalah atau
melanggar hukum.Menurut Yosep, tanggung jawab merupakan keharusan
seseorang sebaga makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak
serta membeerikan penjelasan mengenai perbuatanya, secara
retrosfektif aatau prosfektif. Tanggung jawab sebagai kesiapan
memberikan jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah di lakukan
perawat pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa
yang akan datang. Misalnya bila perawat dengan senngaja memasang
alat kontrasepsi tanpa persetujuan pasien makqa akan berdampak pada
masa depan pasien. Pasien tidak akan punya keturunan adalah hak
semua manusia. Perawat secara retropektif harus bias mempertanggung
jawabkan meskipun tindakan perawat tersebut dei anggap benarmenurut
pertimbangan medis.Sedangkan, menurut Koizier (1995), tanggung
jawab yaitu Reliablity and Trustworthiness. This attribute
indicates that the professional nurse carries out required nursing
activities conscientiously and that nurses actions are honesly
reported. Tanggung jawab perawat berartikeadaan yang dapat di
percaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukan bahwa perawat
professional menampilkan kinerjasecara hati-hati, teliti dan
kegiatan perawat di laporkan secara jujur. Pasien merasa yakin
bahwa perawat bertanggung jawab dan memiliki kemampuan, pengetahuan
dan keahlian yang relefan denngan disiplin ilmunya. Kepercayaan
tumbuh dalam diri pasien, karena kecemasan akan muncul bila pasien
merasa tidak yakin bahwa perawat yang merawatnya kurang terampil,
pendidikannya kurang memadai dan kurang berpengalaman.pasien tidak
yakin bahwa perawat meniliki integitas dalam sikap, keterampilan,
pengetahuan (integrity) dan kompetensi.Berdasarkan Yosep, tanggung
jawab perawat di indentifikasi menjadi 3 yaitu:1. Responsibility to
God (tanggung jawab utama terhadap Tuhannya).2. Responsibility to
Client and Society (tanggung jawab terhadap pasien dan
masyarakat)3. Responsibility to Collteague and Supeervisor
(tanggung jawab teerhadap rekan sejawat dan atasan)Dalam sudut
pandang Etika Normatif, tangggung jawab perawat yang paling utama
adalah tanggung jawab di hadapan Tuhannya. Sesunguhnya penglihatan,
pendengaran dan hati akan di mintai pertanggung jawabanya di
hadapan Tuhan.Tanggung jawab merupakan aspek penting dalam etika
perawat. Tanggung jawab adalah kesediaan seseorang untuk menyiapkan
diri dalam menghadapi resiko teerburuk sekalipun, memberikan
kompensasi atau informasi terhadap apa-apa yang sudah di lakukannya
dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab sering kali bersifat
retrosfektif, arrtinya selalu berorientasi pada perilaku perawat di
masalah lalu atau sesuatu yang sudah di lakukan. Tanggung jawab
perawat terhadap pasien berfokus pada apa-apa yang sudah di lakukan
perawat terhadap pasiennya.Perawat di tuntut untuk bertanggung
jawab dalam setiap tindakannya khususnnya selama melaksanakan tugas
di rumah sakit, puskesmas, panti, klinnik, atau masyarakat.
Meskipun tidak dalam rangkah tugas atau tidak sedang melaksanakan
dinas, perawat di tuntut untuk bertanggung jawab dalam tugas-tugas
yang melekat dalam diri perawat. Perawat memiliki peran dan fungsi
yang sudah di sepakati. Perawar audah berjanji dengan sumpah
perawat bahwa ia akan senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya.
Contoh bentuk tanggung jawab perawat; mengenal kondisi pasien,
membeerikan peerwatan, tanggung jawab dalam mendokumtasikan,
bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan pasien, jumlah pasien
yang sesuai dengan catatan dan pengawasan, kadang-kadang ada pasien
pulang paksa atau pulang tanpa pemberitahuan, beertanggung jawab
bila ada pasien tiba-tiba tensinya drop tanpa sepengetahuan
perawat. Tanggung jawab perawat erat kaitannya dengan tugas-tugas
perawat. Tugas perawat secara umum adalah memenuhi kebutuhan dasar.
Peran penting perawat adalah memberikan pelayanan perawatan (Care)
atau memberikan perawatan (Caring). tugas perawat bukanuntuk
mengobati (cure). Dalam pelaksanaan tugas di lapangan ada kalahnya
perawat melakukan tugas dari profesi lain seperti dokter, farmasi,
ahlli gizi, atau fisioterapi. Untuk tugas-tugas yang bukan tugas
perawat seperti pemberian obat maka tanggung jawab teersebut sering
kali di kaitan dengan siapa yang memberikan tugas tersebutatau
dengan siapa ia berkolaborasi. Dalam kasus kesalahan pemberian obat
maka perawat harus turut bertanggung jawab, meskipun tanggung jawab
utuma ada pada pemberi tugas atau atasan perawat, dalam istilah
etika di kenal dengan respondeath superior. Istilah teersebut
merujuk pada tanggunng jawab atasan terhadap perilaku salah yang di
buat bawahannya sebagai akibat dari kesalahan dalam pendelegasian.
Sebelum melakukan pendelegasian seorang pimpinan atau ketua tim
yang di tunjuk misalnya dokter harus melihat pendidikan, skil,
loyalitas, pengalaman dan kompetensi perawat agar tidak melakukan
kesalahan dan bisa beertanggunng jawab bila salah melaksanakan
pendelegasian.Dalam pandangan etika keperawatan, perawat memiliki
tanggung jawab (responsibiliti) terhadap tugas-tugasnya tereutama
keharusan memandang manusia sebagai makhluk yang uutuh dan unik.
Utuh artinya memiliki kebutuhan dasar yang kompleks dan saling
berkaitan antara kebutuhan satu dengan lainnya, unik artinya setiap
individu bersifat khas dan tidak bisa di samakan dengan individu
lainnya sehingga memeerlukan pendekatan khusus kasus perkasus,
karena pasien memilki riwayat kelahiran, riwayat masa anak,
pendidikan, hobby, pola asuh, lingkungan, pengalaman traumatik dan
cita-cita yang berbeda. Kemampuan perawat memahami riwayat hidup
pasien yang berbeda-beda di kenal dengan Ability to Know Life Span
History dan kemampuan perawat dalam memandang individu dalam
rentang yang panjangdan berlainan di kenal dengan Holistic.
Ada beberapa hal yang beerkaitan dengan tanggung jawab perawat
teerhadap rekan sejawat atau atasan. Di antarnya adalah sebagai
beerikut:1. Membuat pencatatan yang lengkap (pendokumentasian)
tentang kapan melakukan tindakan keperawatan, beberapa kali, dimana
dengan cara apa dan siapa yang melakuakan.2. Mengajarkan
pengetahuan perawat terhadap perawat lain yang belum mampu atau
belum mahir melakukannya.3. Memberikan teguran bila rekan sejawat
melakukan kesalahan atau menyalahi standar.4. Membeerikan kesaksian
di pengadilan tentang suatu kasus yang di alami klien.Bila terjadi
gugatan akibat kasus-kasus Mal praktek seperti arborsi, infeksi
nosokomial, kesalahan diagnostic, kesalahan pemberian obat, klien
terjatuh, overhidrasi, keracunan obat, overdosis. Perawat
berkewajiban untuk menjadi saksi dengan menyertakan bukti-bukti
yang memadai.Tanggung jawab dalam pelayanan kesalahan dapat di bagi
menjadi 3 yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan
tanggung jawab administratif.1. Tanggung Jawab PerdataDalam
transaksi traupetik, posisis tenaga kesehatan denga pasien adalah
sedeerajat. Dengan posisi yang demikian ini hhukum menempatkan
keduanya memiliki tanggung gugat hokum. Gugatan untuk meminta
pertanggung jawaban kepada tenaga kessehatan beersumbeer kepada dua
dasar hokum yaitu: pertama, berdasarkan pada wanprestasi
(contractual laibiliti) sebagaiman di atur dalam pasal 1239 KUH
Perdata. Kedua, berdasarkan perbuatan melanggar hokum
(Onrechmatigedaad) sesuai dengan ketentuan pasal 1356 KUH
Perdata.Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila
terpenuhinya usur-unsur beriku ini:a. Hubungan antara tenaga
kesehatan dengan pasien terjadi beerdasar kontrak teraupetik.b.
Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak
patut dan menyalahi tujuan kontrak teraupetik.c. Pasien menderita
kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan yang bersangkutan.Dasar
hukum yang kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan melawan
hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang
berwujud suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun di antara
para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan
gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus di penuhhi 4
syarat sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu:a.
Pasien harus mengalami suatu kerugian b. Ada kesalahanc. Ada
hubunga kausal antara kesalahan dengan kerugiand. Perbuatan itu
melanggar hokumTentang apa yang di maksud dengan perbuatan
melanggar hukum, undang-undang sendiri tidak memberikan
perumusannya. Namun sesuai dengan Yurisprudensi Arrest Hoge Road,
31 januari 1919 di terapkan adanya empat criteria perbuatan
melanggar hukum yaitu:a. Peerbuatan itu bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelakub. Prbuatan itu melanggar hak orang lainc.
Perbuatan itu melanggar kaidah tata susilad. Perbuatan itu
beertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap
hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dala pergaulan
denngan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda orang
lainDalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, bila pasien atau
keluarganya menganggap tenaga kesehatan telah melakukan perbuatan
melanggar hokum maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi menurut
ketentuan pasal 58 unndang-undang no.36 tahhun 2009 tentang
kesehatan.2. Tanggung Jawab Pidana Hokum pidana menganut asas tiada
pidana tanpa kesalahan. Dalam pasal 2 KUHP di sebutkan, Ketentuan
pidana dalam perundang-undanngan Indonesia di terapkan bagi setiap
orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Perumusan pasal ini
menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum
Indonesia dapat di mintakan peretanggungjawaban pidana atas
kesalahan yang di buatnya.Sekalipun hukum pidana mengenal adanya
penghapuan pidana dalam pelayanan kesehatan yaitu alasan pembenaran
dan pemaaf sebagaimana yang terdapat di dalam yurisprudensi, namun
tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf tersebut menghapus
suatu tindakan pidana bagi tenaga kesehatan.Pada alasan pembenar
yang di hapus adalah sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan
sehingga yang di lakukan oleh terdakwa menjadi patut dan benar.
Pada alasan pemaaf yang di hapus adalah kesalahan terdakwa,
peerbuatan yangdi lakukan oleh terdakwa, tetap di pandang sebagai
perbuatan yang melanggar hokum akan tetapi tidak di pidana karaena
tidak ada kesalahan (Moeljanto.1982 dalam Nasution, 2005;75).
Alasan pembenar dean pemaaf diatur dalam pasal 75 dan 76 UU No.36
tahun 2009 tentang kesehatan.3. Tanggung Jawab AdministratifPada
pasal 188 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa
Menteri dapat mengambil tindakan adminnistratif terhadap tenaga
kesehatan dan fasilitas pelayanan kessehatan yang melanggar
ketentuan sesuai yang di atur dalam UU ini. Tindakan aministratif
dapat berupa:1. Peringatan secara tertulis 2. Pencabutan izin
sementara atau izin tetap Praptianingsih (2007), mengatakan bahwa
berdasarkan KUHP, seseorang di pandang mampu bertanggung jawab atas
perbuatan yang di lakukan apabila:1. Pada wakt melakukan perbuatan
telah beerumur 16 tahun (pasal 45 KUHP)2. Tidak terganggu atau
cacat jiwanya (pasal 44KUHP)3. Tidak karena pengaruh daya paksa
(overmach) (pasal 48 KUHP)4. Bukan karena melakukan pembelaan
terepaksa (pasal 49 KUHP)5. Tidak untuk melaksanakan tetentuan
Undang-Undang (paal 50 KUHP)6. Tidak karena perintah jabatan (pasal
51 KUHP)Pada poin 3, yang di maksud daya paksa berdasarkan memori
penjelasan Pasal 48 KUHP adalah tiap daya, tiap dorongan, tiap
paksaan yang tidak dapat di lawan. Daya paksa ini merupakan tekanan
yang di alami peerawat sehingga perawat melakukan peerbuatan yang
seharusnya tidak di lakukan . oleh karena itu, perawat harus
bertanggung jawab terhadap peerbuatannya apabila perbuatan itu di
lakukan tidak di bawah tekanan atau paksaan.Pembelaan terpaksa
menurut Pasal 49 KUHP di lakukan karena adanya serangan yang
melanggar hokum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap
kehormatan kesusilaan maupun harta benda. Oleh karena itu, tindakan
yang di lakukan oleh perawat bukan karena adanya sserangan atau
ancaman yang mengharuskan melakukan pembelaan terhadap keselamatan
diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan maupun harta
benda merupakan yang dapat di pertanggungjawabkan.Pasal 50 KUHP
menentukan bahwa barang siapa melakukan pwrbuatan untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak di pidana. Ssecara
Acontrario, perawat harus bertanggung jawab hanya terhadap
perbuatan yang di lakukan tidak dalam rangka melasanakan ketentuan
Undang-Undang. Asuhan atau pelayanan keperawatan merupakan
perbuatan yang di lakukan oleh perawat karena pekerjaan perawat
ssesuai dengan kewenangan yang di miliki berdasarkan keahlian dan
keterampilan yang di buktikan dengan ijazahnya, pada prinsipnya
adalah memberikan asuhan atau pelayana keperawatan. Oleh karena
itu, Dalam asuhan keperawatan sudah seharusnya perawat memikul
beban pertanggung jawaban manakala melakukan kelalaian atau
kesalahan.Sseseorang yang melakukan perbuatan karena melaksanakan
perintah jabatan tidak dapat di mintai pertanggungjawaban atas
kerugian atau kesalahan yang di timbulkan. Pasal 51 ayat 1 KUHP
menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk
melaksanaka perintah jabatan yang di berikan oleh penguasah yang
berwenang tidak pidana. Berkait dengan tanggung jawab perawat, maka
perawat tidak beertanggunng jawab terhadap akibat yang timbul dari
perbuatannya apabila perbuatan di lakukan sesuai dengan perintah
atasannya, dalam hal ini dokteer. Demikian pula apabila yang di
lakukan perawat tidak sesuai dengan peerintah yang di terima atau
perawat melakukan perbutan tanpa menerima perintah dari atasannya,
perawat harus mepertanggungjawabkan setiap kesalahan beerupa
kesengajaan atau kelalaian yang di lakukan. Berkait dengan fungsi
perawat, maka perawat mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam
menjalankan fungsi yang mandiri dalam asuhan keperawatan, sementara
dalam fungsi kolaborasi beertanggung jawab berada pada ketua tim
kesehatan dan dalam fungsi dependen tanggung jawab berada pada
dokter yang berwenang melakukan tindakan medis tertentu kepada
pasien.B. TANGGUNG GUGAT PERAWAT (Acountability)Acountability is
the nurse participates in making decision and learnes to live with
these decision ( kozier, 1995). Means being answerable nurses have
to be answerable for all their professional activities. They must
be able to explain their professional action and accept
responsibility for them. Berdasarkan hal tersebut, tanggung gugat
dapat di artikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat
sesuatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu terhadap
konsekuensi-konsekuensinya. Perawat hendaknya memiliki tanggung
gugat artinya bila ada pihak yang menggugat ia menyatakan siap dan
berani menghadapinya. Terutama yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan profesinya.perawat harus mampu untuk menjelaskan
kegiatan atau tindakan yang di lakukannya.Tanggung gugat berarti
dapat memberikan alasan atas tindakannya. Seorang perawat
beertanggung gugat atas dirinya sendiri, pasien, profesi, atasan,
dan masyarakat. Jika dosismedikas salah di berikan, perawat
bertanggung gugat pada pasien yang menerima medikasi tersebut ,
dokter yang memprogramkan tindakan, perawat yang menetapkan standar
perilaku yang di harapkan, serta masyarakat, yang semuanya
menhendaki perilaku professional. Untuk dapat melakukan tanggung
gugat, perawat harus bertindak menurut Kode Etik Profesional. Jika
suatu kesalahan terjadi, perawat melaporkannya dan memulai
perawatan untuk mencegah trauma lebih lanjut. Tanggung gugat memicu
evaluasi efektivitas perawat dalam praktik. Tanggung gugat
professional memiliki tujuan sebagai berikut:1. Untuk mengevaluasi
praktisi professional baru dan mengkaji ulang yang telah ada2.
Untuk mempertahankan standar perawatan kesehatan3. Untuk memudahkan
refleksi priadi, pemikiran etis dan pertumbuhan pribadi pada phak
professional perawatan kesehatan 4. Untuk memberikan dasar
pengambilan keputusan etisUntuk dapat bertanggung gugat, perawat
melakukan praktik dalam kode profesi. Tanggung gugat membutuhkan
evaluasi kinerja perawat dalam memberikan perawatan kesehatan.
Joint commission on accreditation of healthcare organization
(JCAHO) telah merekomendaasikan penetapan standar pemberian asuhan
keperawatan. Standar tersebut di kembangkan oleh ahli klinis,
memberikan struktur dasar di mana asuhan keperawatan secara
objektif di ukur. Standar tersebut tidak membatasi kebutuhan
rencana perawatan individu, bahkan perawat justru memasukan standar
tersebut kedalam rencana keperawatan untuk setiap pasien. Tanggung
gugat dapat di jamin dan d ukur lebih baik ketika kualitas
perawatan telah di tetapkan. Sebagian besar intistusi menyadarkan
panduan yang di tawarkan berdasarkan standar JCAHO dan ANA (perri
dan porter, 2005).5. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK KEPERAWATANA.
Pengertian HukumHukum adalah keseluruhan kumpulan
peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan
bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam
suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi.B. Hukum kesehatanHukum kesehatan adalah semua
peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pelayanan dan
penerpannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum
pidana (UU kesehatan NO.23 tahun 1992) kesehatan dan
keperawatan.Implikasi Terkait aspek legal resiko terjadi gugatan
malpraktik pada perawat karena faktor kelalaian atas kesengajaan
perlu adanya upaya perlindungn hukum bagi perawat oleh organisasi
profesi / RS / LBH / asuransi dan sebagainya.Hukum kesehatan adalah
semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pelayanan
kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi
dan hukum pidana (UU Kesehatan No. 23 tahun 1992).Adalah
ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari
tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari
individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut
dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
serta organisasi dan sarana.3. Tujuan Undang- Undang praktek
Keperawatan:Tujuan utamaMemberikan landasan hukum terhadap praktik
keperawatan untuk melindungi baik masyarakat maupun perawat Tujuan
Khusus Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
dan kesehatan yang diberikan oleh perawat. Melindungi masyarakat
atas tindakan yang dilakukan perawat. Menetapkan standar pelayanan
keperawatan Menapis ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan
Menilai boleh tidaknya perawat untuk menjalankan praktik
keperawatan Menilai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang
dilakukan perawat dalam memberi pelayanan.
Fungsi Hukum dalam pelayanan keperawatan1. Memberikan kerangka
untuk menentukan tindakan keperawata2. Membedakan tanggung jawab
dengan profesi yang lain3. Membantu mempertahankan standar praktek
keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas
di bawah hokumHak hak pasien1. Memberikan persetujuan (consent)2.
Hak untuk memilih mati3. Hak perlindungan bagi orang yang tidak
berdaya4. Hak pasien dalam penelitianHak hak perawat1. Hak
perlindungan wanita2. Hak berserikat dan berkumpul3. Hak
mengendalikan praktek keperawatan sesuai yang diatur oleh hukum4.
Hak mendapat upah yang layak5. Hak bekerja di lingkungan yang
baik6. Hak terhadap pengembangan profesional7. Hak menyusun standar
praktek dan pendidikan keperawatanInformed ConsentAda 3 hal yang
menjadi hak mendasar dalam Menyatakan PersetujuanRencana Tindakan
Medis yaitu hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (the right to
health care), hak untuk mendapatkan informasi (the right to
information), dan hak untuk ikut menentukan (the right to
determination)Hak atas informasi1. Sebelum melakukan tindakan medis
baik ringan maupun berat.2. Pasien berhak bertanya tentang hal-hal
seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya tersebut
apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas,3.
Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain
untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana
tindakan medis yang akan dialaminya,4. Pasien berhak menolak
rencana tindakan medis tersebut5. Semua informasi diatas sudah
harus diterima pasien SEBELUM rencana tindakan medis dilaksanakan.
Pemberian informasi ini selayaknya bersifat obyektif, tidak
memihak, dan tanpa tekanan. Setelah menerima semua informasi
tersebut, pasien seharusnya diberi waktu untuk berfikir dan
mempertimbangkan keputusannya.Informasi yang diperoleh:1. Bentuk
tindakan medis2. Prosedur pelaksanaannya3. Tujuan dan keuntungan
dari pelaksanaannya4. Resiko dan efek samping dari pelaksanaannya5.
Resiko / kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak
dilakukan6. Alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan
medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing
alternatif tersebutKriteria pasien yang berhak1. Pasien tersebut
sudah dewasa. batas 21 tahun.2. Pasien dalam keadaan sadar.Pasien
harus bisa diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar.3. Pasien
dalam keadaan sehat akal.Jadi yang paling berhak untuk menentukan
dan memberikan pernyataan persetujuan terhadap rencana tindakan
medis adalah pasien itu sendiri. Namun apabila pasien tersebut
tidak memenuhi 3 kriteria tersebut diatas maka dia akan diwakili
oleh wali keluarga atau wali hukumnya.Hak suami/istri pasienUntuk
beberapa jenis tindakan medis yang berkaitan dengan kehidupan
berpasangan sebagai suami-istri. Misalnya tindakan terhadap organ
reproduksi, KB, dan tindakan medis yang bisa berpengaruh terhadap
kemampuan seksual atau reproduksi dari pasien tersebut.Dalam
Keadaan Gawat DaruratProses pemberian informasi dan permintaan
persetujuan rencana tindakan medis ini bisa saja tidak dilaksanakan
oleh dokter apabila situasi pasien tersebut dalam kondisi gawat
darurat. Dalam kondisi ini, dokter akan mendahulukan tindakan untuk
penyelamatan nyawa pasien. Prosedur penyelamatan nyawa ini tetap
harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan / prosedur medis
yang berlaku disertai profesionalisme yang dijunjung tinggi.Setelah
masa kritis terlewati dan pasien sudah bisa berkomunikasi, maka
pasien berhak untuk mendapat informasi lengkap tentang tindakan
medis yang sudah dialaminya tersebut.Tidak berarti kebal
hukumPelaksanaan informed consent ini semata-mata menyatakan bahwa
pasien (dan/atau walinya yang sah) telah menyetujui rencana
tindakan medis yang akan dilakukan. Pelaksanaan tindakan medis itu
sendiri tetap harus sesuai dengan standar proferi kedokteran.
Setiap kelalaian, kecelakaan, atau bentuk kesalahan lain yang
timbul dalam pelaksanaan tindakan medis itu tetap bisa menyebabkan
pasien merasa tidak puas dan berpotensi untuk mengajukan tuntutan
hukum. Informed consent tidak menjadikan tenaga medis kebal
terhadap hukum atas kejadian yang disebabkan karena kelalaiannya
dalam melaksanakan tindakan medis.1.UU yang berkaitan dengan
Praktek keperawatanUU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok
kesehatanBab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain
menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan
kesanggupan hukum.2.UU No. 6 tahun1963tentang Tenaga Kesehatan.UU
ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga
sarjana meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat
termasuk dalam tenaga bukan sarjana, termasuk bidan dan asisten
farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter,
dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga
pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan terbatas untuk
menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung.3.UU yang
berkaitan dengan Praktek keperawatanUU Kesehatan No. 14 tahun 1964,
tentang Wajib Kerja Paramedis.Pada pasal 2, ayat (3)dijelaskan
bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wajib
menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.Yang perlu
diperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan
sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis,
sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh
dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.4.UU
yang berkaitan dengan Praktek keperawatanSK Menkes No.
262/Per/VII/1979 tahun 1979Membedakan paramedis menjadi dua
golongan yaitu paramedis keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis
non keperawatan. Dari aspek hukum, suatu hal yang perlu dicatat
disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk
katagori tenaga keperawatan.5.UU yang berkaitan dengan Praktek
keperawatanPermenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun
1980Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara
tenaga keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan
mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara
resmi tidak diijinkan. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan
atau adil bagi profesi keperawatan. Kita ketahui negara lain
perawat diijinkan membuka praktik swasta.6.UU yang berkaitan dengan
Praktek keperawatanSK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 94/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan
fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit point.Dalam sistem
ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau
naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka kredit
tertentu.Sistem ini menguntungkan perawat, karena dapat naik
pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/golongan
atasannya7.UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan1. UU
Kesehatan No. 23 Tahun 1992, merupakan UU yang banyak memberi
kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan
profesional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik,
hak-hak pasien, kewenangan,maupun perlindungan hukum bagi profesi
kesehatan termasuk keperawatan.2. Beberapa pernyataaan UU Kes. No.
23 Th. 1992 yang dapat dipakai sebagai acuan pembuatan UU Praktik
Keperawatan adalah :3. Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan
mengenai standar profesi dan hak-hak pasien ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.4. Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga
kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan
sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya5. Pasal 53 ayat 4
menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi
tenaga kesehatan.Namun kenyataannya sampai sekarang UU praktek
keperawatan belum juga disahkan
PerlunyaUndang-UndangKesehatanMengapa perlunya undang-undang
kesehatan, hal ini di sebabkan oleh :Kesehatan-kesejahteraan
merupakan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD
1945;Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan dan sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan
nasional;Perlunya penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh
dan terpadu;Perundang-undangan yang ada tidak sesuai
lagi.Undang-Undang praktik KeperawatanAda beberapa alasan mengapa
Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan. Pertama, alasan
filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam
peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan
pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta,
dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi
pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan
pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum.
Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan
profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif,
terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi
yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak
(masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya),
keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas,
efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan
dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).Sebelum membahas lebih
dalam tentang undang- undang praktik keperawatan mari kita mengulas
secara singkat beberapa undang- undang yang ada di indonesia yang
berkaitan peraktik keperawatan.UU No. 6 tahun 1963 tentan Tenaga
Kesehatan. UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960.
Undang- undang ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan
sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, apoteker, dan dokter gigi.
Tenaga perawat termasuk tenaga yang bukan sarjana atau tenaga
kesehatan dengan pendidikan rendah. UU ini boleh dikatan sudah
usang, karena dalam UU ini juga tercantum berbagai jenis tenaga
sarjan keperawatan seperti sekarang ini.UU Kesehatan No. 18 tahun
1964 mengatur tentang Wajib Kerja Paramedis. Pada pasal 2, ayat (3)
dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah, dan
rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3
tahun. Dalam UU ini, lagi- lagi posisi perawat dinyatakan
sebagaitenaga kerja pembantubagi tenaga kesehatan akademis termasuk
dokter.Dalam SK Menkes No. 262/Per/Vll/1979 tahun 1979 yan
membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu golongan medis
keperawatan (termasuk bidan) dan paramdis non keperawatan. Dari
aspek hukum, suatu hal yang perlu dicatat di sini bahwa tenaga
bidan tidak terpisah tetapi juga termasuk katagori keperawatan
(Soekanto & Herkutanto, 1987; Sciortino, 1991).Dalam Permenkes
No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980, pemerintah membuat suatu
peryataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawatan dan
bidan.Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 94/Menpan/1986, tangal 4 nopenber 1986 menjelaskan jabatan
fungsional tenaga keperawatan dan system kredit poin. Sistem ini
menguntungan perawat, karena dapat naik pangkatnya dan tidak
tergantung kepada pangkat/golongan atasannya. UU Kesehatan No. 23
tahun 1992 merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi
perkembangan keperawatan termasuk praktik keperawatan profesional,
kerena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik, hak- hak
pasien, kewenagan, maupun perlindungan hokum bagi profesi kesehatan
termasuk keperawatan. Beberapa peryataan UU Kesehatan No. 23 tahun
1992 yang dapat dipakai sebagai acuan pembuatan UU Praktik
Keperawatan adalah:1)Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan
mengenai standar profesi dan hak- hak pasien ditetepkan dengan
peraturan pemerintah.2)Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga
kesehatan bertugas menyelengarakan atau melaksakan kegiatan sesuai
dengan bidang keahlian dan kewenagannya; Pasal 53 ayat 4 menyatakan
tentang hak untuk mendapat perlindungan hokum bagi tenaga kesehatan
(Jahmono, 1993).1. PPNI dan Pengesahan Undang- Undang praktik
Keperawatan.Dalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini yang jatuh
tanggal 12 mei, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) lebih
mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan.Hal ini
karena:1)Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu,
adanya kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang melandasi
keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik
keperawatan; pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan
di Perguruan Tinggi; pengendalian terhadap standar praktik;
bertanggungjawab dan bertanggungugat terhadap tindakan yang
dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup,
dan; memperoleh pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan
kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan
yang beriorientasi pada kebutuhan sistem klien (individu,
keluarga,kelompok dan komunitas).2)Kewenangan penuh untuk bekerja
sesuai dengan keilmuan keperawatan yang dipelajari dalam suatu
sistem pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menuntut
perawat untuk akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang
dilakukannya.Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap
kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai
standar dan kode etik.Oleh karena itu, perlu diatur sistem
registrasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan dengan
peraturan dan perundang-undangan. Sistem ini akan melindungi
masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena Konsil
Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam Undang Undang
Praktik Keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan
melalui uji kompetensi akan membatasi pemberian kewenangan
melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai
pengetahuan yang dipersyaratkan untuk praktik. Sistem registrasi,
lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa
perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan
yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar.3)Perawat telah
memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan.
Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari
pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa
terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada
kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum,
bahkan cenderung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki
kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat
pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi
luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu,
Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas,
kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat,
profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang
seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan
keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian
interprofesional (WHO, 2002).4)Kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal
ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan
kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada
diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih
holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan
bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu,
masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau,
pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari
pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada
pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.2. Undang-
Undang praktik Keperawatan di Negara Tetangga
Negara-negara ASEAN seperti Philippines, Thailand, Singapore,
Malaysia, sudah memiliki Undang Undang Praktik Keperawatan (Nursing
Practice Acts) sejak puluhan tahun yang lalu.Mereka siap untuk
melindungi masyarakatnya dan lebih siap untuk menghadapi
globalisasi perawat asing yang masuk ke negaranya dan perawatnya
bekerja di negara lain. Ketika penandatanganan Mutual Recognition
Arrangement di Philippines tahun 2006, posisi Indonesia, bersama
dengan Vietnam, Laos dan Myanmar, yang belum memiliki Konsil
Keperawatan. Semoga apa yang dilakukan oleh PPNI dapat mengangkat
derajad bangsa ini dengan negara lain, khususnya dalam pelayanan
kesehatan.Perawat telah memberi konstribusi yang cukup besar dalam
pemberian pelayanan kesehatan,akan tetapi belum mendapat
pengimbangan dari perlindungan hukum, bahkan sering menjadi objek
dalam masalah hukum.Dan yang menjadi pertanyaan kemana hak dan jasa
untuk profesi keperawatan?.Pengembangan kesehatan masyarakat di
Indonesia yang telah dijalankan selama ini masih memperlihatkan
adanya ketidaksesuaian antara pendekatan pembangunan kesehatan
masyarakat dengan tanggapan masyarakat, manfaat yang diperoleh
masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang diharapkan.Meskipun di
dalamUndang-undang No. 23 Tahun 1992tentang Kesehatan telah
ditegaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan masyarakat salah
satunya adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi
masalah kesehatannya.Oleh karena itu pemerintah maupun pihak-pihak
yang memiliki perhatian cukup besar terhadap pembangunan kesehatan
masyarakat termasuk perawat spesialis komunitas perlu mencoba
mencari terobosan yang kreatif agar program-program tersebut dapat
dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan.
Salah satu intervensi keperawatan komunitas di Indonesia yang
belum banyak digali adalah kemampuan perawat spesialis komunitas
dalam membangun jejaring kemitraan di masyarakat. Padahal, membina
hubungan dan bekerja sama dengan elemen lain dalam masyarakat
merupakan salah satu pendekatan yang memiliki pengaruh signifikan
pada keberhasilan program pengembangan kesehatan masyarakat (Kahan
& Goodstadt, 2001). Pada bagian lain Ervin (2002) menegaskan
bahwa perawat spesialis komunitas memiliki tugas yang sangat
penting untuk membangun dan membina kemitraan dengan anggota
masyarakat. Bahkan Ervin mengatakan bahwa kemitraan merupakan
tujuan utama dalam konsep masyarakat sebagai sebuah sumber daya
yang perlu dioptimalkan(community-as-resource), dimana perawat
spesialis komunitas harus memiliki ketrampilan memahami dan bekerja
bersama anggota masyarakat dalam menciptakan perubahan di
masyarakat.
NILAI-NILAI DASAR DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN, YAITU, (CAN,2001)
:
Perawat membantu klien untuk mencapai tingkat kesehatan yang
optimum;perawat membantu meningkatkan autonomi klien
mengekspresikan kebutuhannya;perawat mendukung martabat kemanusiaan
dan berlaku sebagai advokat bagi kliennya;perawat menjaga
kerahasiaan klien;berorientasi pada akuntabilitas perawat;perawat
bekerja dalam lingkungan yang kompeten, etik, dan aman.
Canadian Nursing Association (CNA) membuat suatu model
lingkungan praktik profesional yang berkualitas. CAN (2003)
mengidentifikasikan enam kondisi tempat kerja yang sehat, yaitua)
Kontrol beban kerja,b) Kepemimpinan dalam keperawatan,c) Kontrol
kualitas pelayanan,d) Dukungan dan penghargaan,e) Pengembangan
profesi, sertaf) Inovasi dan kreatifitas.
Lingkungan praktik profesional yang berkualitas merupakan nilai
sentral pada praktik keperawatan yang etis dan memainkan peran yang
penting dalam menurunkan situasi berbahaya yang disebabkan oleh
ethical distress dan moral residue. Maksudnya, apabila perawat
memiliki autonomi, dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan
profesionalitasnya, maka hal tersebut akan menghilangkan celah
antara praktik yang etis dan penurunan ethical distress.
HUKUM KESEHATANHukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang
berhubungan langsung pada pelayanan dan penerpannya pada hukum
perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana (UU kesehatan NO.23
tahun 1992) kesehatan dan keperawatan.Implikasi Terkait aspek legal
resiko terjadi gugatan malpraktik pada perawat karena faktor
kelalaian atas kesengajaan perlu adanya upaya perlindungn hukum
bagi perawat oleh organisasi profesi / RS / LBH / asuransi dan
sebagainya.
UU RI No 23/thn 1992 tentang kesehatan keperawatan dapat
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan keperawatan di akui
sebagai ilmu pengetahuan perlu aplikai standar profesi bagi perwat
perlu aplikasi ada pengaturan tentang kewenangan perawat hak-hak
klien harus di hormati & selalu menjadi fokus perhatian setiap
perawat.
UU RI No.23 thn 1992 Tentang Kesehatan :
Pasal 32 ayat :Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehtan di
lakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.Pengobatan dan
perawatan dapat di lakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu
perawatan atau cara lain yang dapat di pertanggung
jawabkan.Pelaksanaan pengobatan dan perawatan berdasarkan ilmu
kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat di lakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang
itu.Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengobatan dan perawatan.Setiap perawat bertanggung
jawab dan bertanggung gugat atas tindakannya.Melekatkan kewajiban
pada perawat untuk senantiasa menjaga keahliannya agar selalu
berada pada tingkatan yang aman bagi kliennya.
Pasal 50 ayat 1 :Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan dan
melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang kesehatan yang
bersangkutan.
Pasal 53 ayat :Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan
hukum dalam tugas sesuai dengan profesinya.Tenaga kesehtn dalam
melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi
& menghormati hak-hak pasienKetentuan mengenai standar profesi
& hak-hak pasien sebagaimana di maksud dalam ayat 2 di tetapkan
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 54 ayat :Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan
kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat di
kenakan tindakan disiplin.Penentuan ada tidaknya kesalahan atau
kelalaian sebagaimana di maksud pada ayat 1 di tentukan oleh
majelis tenaga kesehatan.Pasal 55 ayat :Setiap orang berhak atas
ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang di lakukan oleh
tenaga kesehatan.Ganti rugi sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di
laksanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 73 :Pemerintah melakukan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.
Pasal 77 :Pemerintah berwenang mengambil tindakan administrasi
teradap tentang kesehatn yng melkukan pelanggaran terhdap ketntuan
undang-undang ini