Page 1
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus
kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan
Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;
b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah,
mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah
menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas
dana, dan arus kas pemerintah daerah.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah
Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ;
Page 2
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
2
e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
Nomor 10);
l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);
m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2013 Nomor 9);
n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Akuntansi jo. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntnansi.
o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Persediaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2010 Nomor 22.2);
p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 13);
q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 37);
r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);
s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Page 3
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
3
Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78);
t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 56);
u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 57);
v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2013 Nomor 58).
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada
Dalam SAP pada SKPD
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja dran Transfer
5.1.3. Pembiayaan Netto
5.1.4. Aset
5.1.5. Kewajiban
5.1.6. Ekuitas Dana
5.1.7. Komponen-Komponen Aliran Kas Netto
Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
Bab VII. Penutup
Page 4
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
4
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro
a. Visi Jangka Panjang
Visi pembangunan DIY yang akan dicapai dua puluh tahun mendatang adalah Daerah
Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan
Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan
Sejahtera.
Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana,
sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta
berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini
masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang
diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke
dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan
kata lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan
kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.
Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi,
Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora
Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam
konteks keistimewaan Yogyakarta didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif,
yang selanjutnya dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.
Konsep Hamemayu Hayuning Bawana bermakna sangat luas, karena Bawana sendiri
dipahami sebagai yang tangible dan intangible serta sebagai bawana alit dan bawana ageng.
Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan
hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang
lebih luas (negara). Konsep ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi,
memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan
masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.
Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal
dan tempat kembali segala sesuatu (sangkan paraning dumadi). Dunia yang tergelar dengan
seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan
(mulih mula mulanira). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia
beserta isinya (jagad gedhé; makro kosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikro kosmos),
dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang
pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (tan
kena kinaya apa). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan
bersifat sementara (owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan), bahkan manusia
hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk
meneguk air (urip iku bebasan mung mampir ngombé), sedangkan Tuhan merupakan
Kenyataan Sejati (Kasunyatan Jati) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada
berakhir.
Page 5
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
5
Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan
berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain
secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen
memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila
terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau
komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan
(unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling
Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentraman.
Konsep ini menjadi inspirasi Manunggaling Kawula lan Gusti yang berdimensi vertikal dan
horizontal. Manunggaling Kawula Gusti dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang
merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai piwulang simbol ketataruangan.
Manunggaling Kawula Gusti memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus
mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan,
makna Manunggaling Kawula Gusti adalah mampu memahami dan sadar kapan kita
memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan
yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.
Konsep Tahta Untuk Rakyat dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep
Manunggaling Kawula Gusti, karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang
sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan
rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB X meneguhkan tekad Tahta Bagi
Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha
untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tekad ini melanjutkan tekad ayah beliau, Sultan
HB IX, Tahta Untuk Rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan
Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta
meningkatkan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami
sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana Hamangku,
Hamengku, Hamengkoni. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan
keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis
Manunggaling Kawula Gusti. Keberadaan Kraton karena adanya rakyat, sementara rakyat
memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari
ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan
terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa Revolusi dulu.
Falsafah Golong Gilig merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk
memberikan spirit perjuangan melawan penjajahan. Konsep ini melambangkan menyatunya
cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk
kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin
dengan yang dipimpin atau manunggaling Kawula-Gusti.
Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. Greget, bermakna dinamik dan
semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui
saluran yang wajar. Sengguh, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya
untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. Ora Mingkuh, bermakna
bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan
menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan
Page 6
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
6
antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun
bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. Catur
Gatra Tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid,
alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang
diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti
kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan
terabaikan juga. Lebih ekstrimnya lagi apabila empat elemen ini ditiadakan atau tertiadakan
maka Yogyakarta akan tertiadakan juga secara fisik.
Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi–Laut Selatan.
Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema perennial (abadi) berupa alam
(gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi humanism metaphoric di atasnya.
Keberadaan sumbu imaginer dari Gunung Merapi–Laut Selatan dan sumbu filosofis antara
Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan cultural landscape (pusaka saujana,
sejauh mata memandang). Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang
memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai
dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan
Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang didalamnya secara
implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam,
dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, Pathok Negara
telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat
ini.
Masjid Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru pinggiran kota Yogyakarta berfungsi
sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena
kawasan Masjid-masjid Pathok Negara tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan
sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid
Pathok Negara tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial
yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan
terhadap anasir-anasir asing.
Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi,
memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk
masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh
perikehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala lebih besar yang
mencakup masyarakat dan lingkungan hidup, dengan mengutamakan darma bakti bagi
kehidupan orang banyak dan tidak mementingkan diri sendiri.
Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu
diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi
nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan DIY yang akan
dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang
Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”
Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat
yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga
mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian
Page 7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
7
lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan berbudaya, karena kararkter akan terbentuk melalui budaya.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal
mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang
kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya
masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local
genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi
dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras
mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan
terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses
sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara
selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan
memperkaya khasanah budaya lokal.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana
terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding
daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan
menurunnya ketimpangan antar wilayah.
b. Misi Jangka Panjang
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah
sebagai berikut:
1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif
dan kreatif;
3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dimaknai sebagai misi yang
diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan
yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan
pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Misi ini juga mengemban upaya untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh
masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni
memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.
Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,
inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing
pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih
menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan
Page 8
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
8
pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin
kompetitif.
Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang
diemban untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola
pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan
masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai
upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta,
dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan
akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, dimaknai sebagai misi yang diemban
dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan
publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung
lingkungan.
c. Tujuan
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:
1) Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan:
a) Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil
budaya;
b) Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
c) Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup;
2) Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,
inovatif dan kreatif, dengan tujuan:
a) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang
didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
b) Mewujudkan peningatan daya saing pariwisata.
3) Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan:
a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.
4) Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan:
a. Mewujudkan pelayanan publik.
b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.
d. Sasaran
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:
1) Misi: Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan sasaran:
a) Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
meningkat.
b) Melek huruf masyaraakat meningkat.
c) Aksesibilitas pendidikan meningkat.
d) Daya saing pendidikan meningkat.
e) Harapan hidup masyarakat meningkat.
Page 9
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
9
2) Misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif
dan kreatif, dengan sasaran:
a) Pendapatan masyarakat meningkat.
b) Ketimpangan antar wilayah menurun.
c) Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.
d) Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
e) Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
3) Misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran:
a) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
b) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
4) Misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan sasaran:
a) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses
masyarakat di pedesaan.
b) Kualitas lingkungan hidup meningkat.
c) Pemanfaatan ruang terkendali.
e. Strategi
Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:
1) Strategi untuk mencapai misi: Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai
kemanusiaan, yaitu:
a) Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam
mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.
b) Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga
riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
c) Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses
pembiayaan bagi penduduk miskin.
d) Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar
mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
e) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup
dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
2) Strategi untuk mencapai misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung
semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, yaitu:
a) Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi
subyek dan aset aktif pembangunan.
b) Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.
c) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
d) Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan
mengedepankan peran serta masyarakat.
e) Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas,
pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.
3) Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:
a) Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif,
transparan dan akuntabel.
Page 10
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
10
b) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi
pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta
optimalisasi pendapatan daerah.
4) Strategi untuk mencapai misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, yaitu:
a) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah
dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
transportasi.
b) Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
c) Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
2.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013
a. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 5,40 % mengalami peningkatan
dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2012 yang besarnya 5,32%.
Tabel II.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2009-2013
Sumber: Berita Resmi Statistik Februari 2014, BPS DIY
Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tahun 2013 didorong oleh
pertumbuhan positif di semua sektor perekonomian. Pertumbuhan yang tertinggi
terjadi di sektor industri pengolahan, yang mampu tumbuh sebesar 7,81 persen,
setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar
2,28 persen. Golongan industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil,
produk tekstil, alas kaki dan kulit; dan industri furnitur memberi kontribusi terbesar
terhadap pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Produksi industri pengolahan
tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata
maupun permintaan ekspor.
Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih
sebesar 6,54 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,30 persen.
5,03
4,43 4,88
5,16 5,32 5,40
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Page 11
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
11
Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang cukup dominan
dalam struktur perekonomian DIY juga mampu tumbuh meyakinkan masing-masing
sebesar 6,20 persen dan 5,57 persen. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha yang
memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63
persen dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Besarnya andil atau sumbangan masing-masing sektor dalam menghasilkan
pertumbuhan ekonomi di DIY didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal
besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor yang
memberi sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah
sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31 persen. Besarnya andil yang
diberikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa terhadap pertumbuhan
ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,98 persen, meskipun dari sisi pertumbuhan yang
dihasilkan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi. Andil yang terendah
terhadap pertumbuhan ekonomi DIY diberikan oleh sektor pertambangan dan
penggalian sebesar 0,03 persen.
Tabel II.2
Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013
Sektor Pertumbuhan (%)
2012
Pertumbuhan (%)
2013
Pertanian 4,19 0,63
Pertambangan dan Penggalian 1,98 4,92
Industri Pengolahan -2,28 7,81
Listrik, Gas dan Air Bersih 7,11 6,54
Bangunan 5,97 6,07
Perdagangan, Hotel-Restoran 6,69 6,20
Pengangkutan dan Komunikasi 6,21 6,30
Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 9,95 6,23
Jasa-jasa 7,09 5,57
DIY 5,32 5,40
Sumber: Berita Resmi Statistik , 5Februari 2014, BPS DIY
Nilai PDRB di DIY tahun 2013 mencapai Rp. 63,690 trilyun atas harga berlaku atau
sebesar Rp 24,36 trilyun atas harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp. 6,87
trilyun (atas harga berlaku) atau sebesar Rp. 1,051 trilyun (atas harga konstan). Empat
sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2013 adalah sektor
perdagangan, jasa, pertanian dan sektor industri pengolahan.
Tabel II.3
Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013 (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha ADH Berlaku ADH Konstan
2013 2013
Pertanian 8,861,281 3.730.297
Pertambangan dan Penggalian 416,531 167.669
Industri Pengolahan 8,771,188 3.142.836
Page 12
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
12
Lapangan Usaha ADH Berlaku ADH Konstan
2013 2013
Listrik, Gas dan Air Bersih 796,704 229.640
Bangunan 6,908,381 2.459.172
Perdagangan, Hotel-Restoran 13,152,524 5.225.055
Pengangkutan dan Komunikasi 5,400,530 2.744.146
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,543,153 2.552.445
Jasa-jasa 12,840,026 4.316214
PDRB DIY 63,690,318 24,360,798
Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013
Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2013 di DIY tidak mengalami perubahan
signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Meskipun kontribusi beberapa sektor
mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan
Restoran, Jasa-jasa, Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2013 kontribusi
sektor Perdagangan Hotel Restoran menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi
sebesar 20,65%, kemudian diikuti oleh sektor Jasa 20,16%, sektor Pertanian 13,91%
sektor Industri Pengolahan 13,77%, sektor bangunan 10,84%, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan 10,27%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,47%,
sektor listrik, gas dan air bersih 1,25% dan kontribusi paling kecil adalah sektor
pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,65%.
Tabel II.4
Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2009-2013
Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
Pertanian 15,38 14,50 14,23 14,65 13,91
Pertambangan dan Penggalian 0,71 0,67 0,70 0,67 0,65
Industri Pengolahan 13,35 14,02 14,36 13,35 13,77
Listrik, Gas dan Air Bersih 1,35 1,33 1,31 1,28 1,25
Bangunan 10,70 10,59 10,78 10,85 10,85
Perdagangan, Hotel-Restoran 19,72 19,74 19,79 20,09 20,65
Pengangkutan dan Komunikasi 9,20 9,03 8,83 8,60 8,48
Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
9,88 9,98 9,96 10,30 10,27
Jasa-jasa 19,71 20,07 20,05 20,23 20,16
Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013
Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan tahun 2013
menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari Rp 33.293,53 milyar atas dasar harga
berlaku atau sebesar Rp 11.937,09 milyar atas dasar harga konstan. Dengan nilai
tersebut, kontribusi sektor rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2013 sebesar
52,27%. Sementara itu konsumsi pemerintah sebesar Rp16.809,33 milyar atas dasar
harga berlaku atau Rp 4.923,54 milyar atas dasar harga konstan, atau tingkat
kontribusinya sebesar 26,39%. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2013
Page 13
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
13
berkontribusi sebesar 31,25% yaitu sebesar Rp 19.908,29 milyar atas dasar harga
berlaku atau Rp 6.413,76 milyar atas dasar harga konstan.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 banyak disumbang oleh konsumsi rumah
tangga dan konsumsi pemerintah dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar
5,82 % dan 5,31 %.
Tabel II.5
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan
Tahun 2011-2013
No Lapangan Usaha
Atas Dasar
Harga Berlaku
(Milyar Rp)
2013
Atas Dasar
Harga Konstan
(Milyar Rp)
2013
Laju
Pertumb.
2013 (%)
1 Konsumsi Rumah Tangga 33.293,53 11.937,09 5,82
2 Konsumsi Pemerintah 16.809,33 4.923,54 5,31
3 Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) 19.908,29 6.413,76 5,02
4 Lainnya *) 3.143,38 968,84 -2,13
PDRB 63.690,32 24.567,48 5,40
Sumber : BPS DIY
*)termasuk ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori dan diskrepansi statistik (residual
Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp.
17,98 juta atau meningkat 9,95 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012
yang besarnya Rp. 16,35 juta. Selanjutnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan
pada tahun 2013 mencapai Rp. 6,94 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012
yang besarnya Rp. 6,68 juta, atau ada peningkatan 3,78 persen.
Tabel II.6
Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2009-2013 (Rupiah)
Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
2009 12.083.874 5.855.379
2010 13.030.767 6.010.224
2011 14.613.135 6.245.315
2012 16.350.082 6.680.202
2013 17.980.000 6.940.000
Sumber: BPS DIY
b. Inflasi
Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 7,32%. Angka inflasi tahun 2013 ini
lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2012 yang besarnya 4,31% atau naik 3,01%.
Kenaikan laju inflasi 2013 dibandingkan tahun 2012 yang relatif tinggi berasal dari
Transpor dan Komunikasi, kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi,
minuman, rokok dan tembakau dengan masing-masing sebesar 9,15%, 4,21% dan
1,25%. Untuk kelompok Perumahan sebesar 2,19%, Pendidikan Rekreasi dan Olah raga
sebesar 1,74 % Kesehatan 1,15%, sedangkan penurunan terjadi pada Sektor Sandang
sebesar 3,56%.
Page 14
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
14
Tabel II.7
Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013
Menuru Kelompok Pengeluaran
No Kelompok Pengeluaran Laju Inflasi
(%) 2012
Laju Inflasi
(%) 2013
Umum 4,31 7,32
1 Bahan Makanan 8,10 12,31
2 Makanan Jadi, Minuman,Rokok &
Tembakau
6,90 8,15
3 Perumahan 2,99 5,18
4 Sandang 3,56 0,00
5 Kesehatan 1,93 3,08
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 1,43 3,17
7 Transpor dan Komunikasi 1,30 10,45
Sumber: Berita Resmi Statistik 2 Januari 2104, BPS DIY
c. Investasi
Perkembangan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) DIY pada tahun 2013 sebanyak
84.234 unit usaha mengalami peningkatan 2,29 %, bila dibandingkan dengan tahun
2012 yang jumlahnya sebanyak 82.344 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi industri
pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, dan
industri kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian
diikuti industri kerajinan.
Sektor Industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga
kerja, pada tahun 2013 dapat menyerap 303.227 orang dan pada tahun 2012 dapat
menyerap tenaga kerja sejumlah 301.385 orang, atau mengalami peningkatan sejumlah
0,61%.
Tabel II.8
Perkembangan IKM di DIY, 2009-2013
IKM 2009 2010 2011 2012 2013
Unit usaha (UU) 77.851 78.122 80.056 82.344 84.234
Tenaga kerja (orang) 291.391 292.625 295.461 301.385 310,173
Nilai investasi (Rp 000) 871.110.097 878.063.496 1.003.678.054 1.151.820 1,064,180
Nilai produksi (Rp 000) 2.325.582.931 2.821.218.797 3.053.031.164 3.500.662 3,294.485
Nilai bahan (Rp 000) 1.321.234.176 1.358.293.612 1.352.479.088 1.369.114 1.449.435
Sumber : Disperindagkop UKM DIY
d. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan
Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2012 sebanyak 1.944.858
orang atau sebesar 70,85 % dari total penduduk DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah
angkatan kerja pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yang
jumlahnya 1.872.912 orang. Dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY tahun
2012, sebanyak 68,04% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 2,81%
merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan
membandingkan atara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja.
Page 15
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
15
Tabel II.9
Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Kegiatan di DIY
Kegiatan 2010 2011 2012
Orang % Orang % Orang %
Angkatan Kerja 1.882.296 69,76 1.872.912 68,77 1.944.858 70,85
1. Bekerja 1.775.148 65,79 1.798.595 66,04 1.867.708 68,04
2. Pengangguran 107.148 3,97 74.317 2,73 77.150 2,81
Bukan Angkatan
Kerja 815.838 30,24 850.717 31,23 800.214 29,15
1. Sekolah 279.420 10,36 282.226 10,36 279.521 10,18
2. Mengurus
RumahTangga 437.630 16,22 429.555 15,77 412.624 15,03
3. Lainnya 98.788 3,66 138.936 5,10 108.069 3,94
Jumlah 2.698.134 100,00 2.723.629 100,00 2.745.072 100,00
Sumber: DIY Dalam Angka, 2011-2013 , BPS DIY
Selama periode 2010-2012 komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan
pekerjaan utamanya tidak banyak mengalami perubahan. Empat sektor yang relatif
banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor pertanian, sektor perdagangan,
hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Penduduk yang
bekerja di sektor pertanian sebanyak 26,91%,sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebanyak 24,87%, sektor jasa-jasa sebanyak 18,76% dan sektor industri pengolahan
sebanyak 15,13%.
Sedangkan sektor dengan jumlah tenaga kerja yang relatif rendah yaitu sektor
konstruksi (7,11%), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,28%) , sektor keuangan,
real estate dan jasa perusahaan (3,06%) dan sektor lainnya (pertambangan, penggalian,
listrik, gas dan air) sebanyak 0,87%.
Tabel II.10
Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,
Februari 2010-Agustus 2013
Lapangan Pekerjaan Utama 2010 2011 2012 2013
Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags
Pertanian 32,21 30,40 24,31 23,97 24,24 26,91 23,43 27,86
Industri Pengolahan 15,06 13,92 14,17 14,83 15,65 15,13 13,36 13,45
Konstruksi 4,73 6,19 5,61 7,40 5,88 7,11 6,63 5,55
Perdagangan, Hotel dan
Restoran
22,93 24,69 25,97 26,70 27,00 24,87 26,77 25,98
Pengangkutan dan
Komunikasi
4,45 3,80 4,71 3,79 3,94 3,28 3,9 3,49
Keuangan, Real Estate dan
Jasa Perusahaan
2,18 2,18 2,18 2,78 2,75 3,06 3,36 2,9
Jasa - jasa 17,43 17,93 21,76 19,60 20,33 18,76 21,36 20,0
Lainnya (Pertambangan,
Penggalian , Listrik, Gas dan
Air)
1,01 0,89 1,30 0,93 0,21 0,87 1,19 0.76
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Page 16
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
16
Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) 6November 2013, BPS DIY
Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk yang bekerja di DIY sebagian bekerja
sebagai buruh/karyawan/pegawai. Hal ini terlihat pada data Agustus tahun 2013, yaitu
39,88% penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selanjutnya sebanyak
19,60% penduduk bekerja sebagai buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, 16,03%
merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar, 12,86% berusaha sendiri, 7,08% merupakan
pekerja bebas, dan sebanyak 4,56% merupakan penduduk yang berusaha dibantu
buruh tetap.
Tabel II.11
Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama,
Februari 2010-Agustus 2013
Status Pekerjaan Utama 2010 2011 2012 2013
Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags
Berusaha Sendiri 14,55 13,75 15,29 13,91 13,80 12,69 13,67 12,86
Berusaha dibantu Buruh Tidak
Tetap/Buruh Tidak Dibayar
24,54 24,35 17,49 19,35 20,51 18,78 19,66 19,60
Berusaha dibantu Buruh Tetap 3,49 3,90 4,27 4,27 3,96 4,38 4,05 4,56
Buruh/Karyawan/Pegawai 31,20 30,57 39,34 40,12 38,61 39,06 40,05 39,88
Pekerja Bebas 7,50 8,56 8,59 8,40 7,38 8,70 8,99 7,08
Pekerja Keluarga/tak Dibayar 18,73 18,87 15,02 13,95 15,73 16,38 13,59 16,03
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk
angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukan
bahwa TPAK di D.I. Yogyakarta adalah sebesar 68,89 persen, angka tersebut lebih
rendah jika dibandingkan keadaan Agustus 2012 yang besarnya 70,85 persen atau
selama kurun waktu satu tahun turun 1,96 poin. Secara umum TPAK tidak banyak
berubah, tetapi terdapat kecenderungan TPAK Agustus lebih rendah dibandingkan
TPAK Pebruari. Pola perbandingan TPAK periode 2011-2013 ditampilkan pada Gambar
I.7. Bila ditinjau menurut jenis kelamin kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari
TPAK perempuan. TPAK laki-laki hasil Sakernas Agustus 2013 di D.I. Yogyakarta sebesar
77,53 persen dan TPAK perempuan sebesar 60,64 persen. Bila dibedakan menurut
wilayah, kecenderungan TPAK pedesaan lebih tinggi dari TPAK perkotaan. TPAK
pedesaan Agustus 2013 di D.I. Yogyakarta sebesar 75,34 persen dan TPAK perkotaan
sebesar 65,67 persen.
Page 17
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
17
Tabel II.12
TPAK di DIY, Agustus 2011-Agustus 2013
Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY
Selama periode 2009-2013 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY cenderung
mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 tingkat pengangguran terbuka di DIY
sebesar 6,00%, kemudian pada Agustus 2010 menurun menjadi 5,69%, pada Agustus
tahun 2011 dan 2012 turun menjadi 3,97% selanjutnya pada tahun 2013 turun lagi
menjadi 3,34%. Angka tingkat pengangguran terbuka DIY jika dibandingkan dengan
nasional masih lebih baik, hal ini dapat dilihat selama periode 2009-2013 tingkat
pengangguran terbuka DIY selalu lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka
nasional.
Tabel II.13 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional
Februari 2009-Agustus 2013 (%)
Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY
Fluktuasi perkembangan tingkat pengangguran terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta
Agustus 2011 – Agustus 2013 menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar I.9
dibawah ini. Variasi tingkat pengangguran terbuka terjadi pada semua
kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta,
Page 18
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
18
yaitu sebesar 6,57 persen dan terendah di kabupaten Kulon Progo yaitu 2,94 persen.
Kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul selama Agustus 2011-Agustus 2013
terus mengalami penurunan sementara kabupaten/kota yang lain bervariasi.
Tabel II.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY,
Agustus 2011 dan Agustu 2013 (%)
Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY
e. Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 menurut data BPS sebanyak 565.350
orang atau sebesar 15,88% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY
pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,80% dari tahun 2011 yang
banyaknya ada 16,08%.
Jumlah penduduk miskin tahun 2012 di wilayah kota/urban sebanyak 305.340 orang
atau 13,13%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 259.550 ribu
orang atau sebesar 21,76%.
Tabel II.15
Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2005-2012
Tahun
Kota/Urban Desa/Rural Jumlah Total
Jumlah
(000)
% thd
penduduk
Kota
Jumlah
(000)
% thd
penduduk
Desa
Jumlah
(000)
% thd
penduduk
DIY
2005 340,30 16,02 285,50 24,23 625,80 18,95
2006 346,00 17,85 302,70 27,64 648,70 19,15
2007 335,30 15,63 298,20 25,03 633,50 18,99
2008 324,16 14,99 292,12 24,32 616,28 18,32
2009 311,47 14,25 274,31 22,60 585,78 17,23
2010 308,36 13,38 268,94 21,95 577,30 16,83
2011 304,34 13,16 256,55 21,82 560,88 16,08
Page 19
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
19
Tahun
Kota/Urban Desa/Rural Jumlah Total
Jumlah
(000)
% thd
penduduk
Kota
Jumlah
(000)
% thd
penduduk
Desa
Jumlah
(000)
% thd
penduduk
DIY
2012 305,34 13,13 259,44 21,76 565,35 15,88
Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY
Tabel II.16
Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY
Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY
Jumlah penduduk miskin di wilayah desa lebih tinggi dibanding di kota. Hal ini
menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan,
dimana sebagian besar penduduk perdesaan merupakan penduduk dengan tingkat
pendidikan yang relatif masih rendah dan bekerja di sektor pertanian. Karakteristik
tersebut, secara umum menggambarkan bahwa penduduk perdesaan memiliki
pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan.
Namun demikian, jika dilihat trendnya selama periode 2006-2012, jumlah penduduk
miskin cenderung mengalami penurunan, baik itu di wilayah kota maupun desa.
2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah
Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah.
Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu
daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh
aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian
global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh
aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti
kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.
Page 20
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
20
Sektor Unggulan
Penentuan sektor unggulan di DIY didasarkan pada kontribusi sektor terhadap
perekonomian DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap
pembentukan PDRB DIY. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai
PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar. Berikut adalah nilai PDRB DIY
selama kurun waktu 2007-2013 berdasarkan lapangan usaha (sektor).
Tabel II.17 Grafik Nilai PDRB DIY Tahun 2007-2013
Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)
Sumber: DIY Dalam Angka 2013 Diolah, BPS DIY
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada empat sektor yang mendominasi
perekonomian DIY yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
pertanian dan sektor industri pengolahan.
a. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada tahun 2013 mengalami
pertumbuhan sebesar 6.20% dalam struktur PDRB DIY. Sektor PHR menempati
peringkat teratas dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2013. Pertumbuhan di
sektor PHR diantaranya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan
banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2013, termasuk kegiatan Meeting,
Incentive, Conference, Exhibition (MICE). Pada tahun 2013 tercatat terdapat 13.695
MICE yang dilaksanakan di DIY atau mengalami peningkatan sebesar 6,12% jika
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan MICE di DIY menunjukan bahwa DIY
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata MICE. Jumlah
wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu menjadi sebesar
2.837.962 pada tahun 2013 dari angka 2.215.832 pada tahun 2012.
Page 21
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
21
Tabel II.18
Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE,
dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2008-2013
Tahun Jumlah Wisatawan
(Orang)
Jumlah MICE
(Kali)
Rata-rata lama Tinggal
Wisatawan (Hari)
2008 1.284.757 4.512 1,82
2009 1.426.057 4.746 2,05
2010 1.456.980 4.509 1,78
2011 1.608.194 8.963 1,82
2012 2.215.832 12.904 1,96
2013 2.837.962 13.695 1,72
Sumber : Dinas Pariwisata DIY
Perdagangan DIY didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan
ekspor dan impor. Dilihat dari besarnya nilai ekspor, komoditi unggulan DIY meliputi
pakaian jadi tekstil, sarung tangan kulit, STK sintetis, mebel kayu, kerajinan kertas dan
kerajinan batu.
Namun demikian lama tinggal wisatawan Tahun 2013 menurun menjadi 1,72 dari Taun
2012 sebesar 1,96 karena DTW di DIY dapat dikunjungi wisatawan dalam waktu yang
singkat, sementara DTW di wilayah DIY seperti Kabupaten Guningkidul belum tergarap
secara optimal.
Tabel II.19
Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditi (Juta US $)
No Komoditi 2010 2011 2012 2013
1 Pakaian Jadi Tekstil 42,16 47,07 46,79 66,88
2 Sarung Tangan Kulit 17,24 21,75 19,63 22,19
3 STK Sintetis 14,64 16,21 16,39 13,07
4 Mebel Kayu 18,19 16,38 26,89 23,26
5 Minyak Atsiri 2,34 6,91 2,77 3,21
6 Kerajinan Batu 4,05 0,00 3,06 3,07
7 Kerajiinan Kertas 6,02 3,93 3,90 3,27
Sumber: Disperindakop dan UKM DIY
Sementara itu, lima komoditi impor terbesar yang masuk ke DIY dari tahun 2010
sampai dengan 2013 berupa tekstil, spare part mesin pertanian, kulit disamak,
aksesoris garmen dan logo.
Tabel II.20
Nilai Impor Berdasarkan Komoditi (Juta US $)
No Komoditi 2010 2011 2012 2013
1 Spare Part Mesin Pertanian 0,47 55,34 4,25 148,34
2 Tekstil 16,00 12,74 5,88 3,48
3 Kulit Disamak 4,47 5,85 0,54 0,00
4 Logo 1,11 0,74 0,06 0,00
5 Aksesoris Garmen 0,37 0,69 0,28 0,16
6 Plastik 0,21 0,18 0,03 0,03
Sumber: Disperindakop DIY 2014
Page 22
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
22
b. Sektor Pertanian
Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar, karena sebagian besar
wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman masih
merupakan lahan pertanian dengan karakteristik yang berbeda. Jumlah tenaga kerja
yang terserap dalam lapangan usaha pertanianpun cukup besar. Kabupaten yang
secara konsisten memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sektor
pertanian adalah Kabupaten Bantul.
1) Tanaman Pangan
Tanaman pangan unggulan di DIY meliputi padi, jagung dan kedelai. Ketiga
komoditas itu diunggulkan dengan pertimbangan: 1) merupakan bahan pangan
pokok penduduk DIY; 2) menjadi bahan baku industri; dan 3) pengusahaannya
banyak menyerap tenaga kerja. Gambaran luas panen dan produksi padi, jagung
dan kedelai tahun 2009 sampai dengan 2013 disajikan pada gambar berikut ini.
Tabel II.21
Grafik Luas Panen Tanaman Pangan DIY Tahun 2013
Sumber: DIY Dalam Angka 2013 Diolah, BPS DIY
Tabel II.22
Grafik Produksi Tanaman Pangan DIY Tahun 2013
Sumber: DIY Dalam Angka 2013 Diolah, BPS DIY
721,674
20,015
28,95831,677
70,834
318
1,013,565
4,951 135 Padi Sawah
Padi Ladang
Jagung
Kedelai
Kacang Tanah
Kacang Hijau
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Sorgum
Page 23
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
23
Produksi komoditas tanaman pangan unggulan DIY memiliki tingkat produksi yang
tinggi. Khusus produksi padi, baik padi sawah maupun padi ladang terus
mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan produksi dan
produktivitas merupakan hasil dari upaya-upaya terobosan penerapan teknologi
budidaya, antara lain: Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT),
fasilitasi penyediaan sarana produksi berupa Bantuan Langsung Benih Unggul,
subsidi pupuk anorganik dan penerapan pemupukan berimbang. Sementara di sisi
lain, produksi komoditas tanaman pangan selain padi, selama empat tahun
terakhir cenderung fluktuatif. Fluktuasi dalam produksi tanaman pangan sangat
dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu.
Komoditas yang luas panen dan produksinya mempunyai kecenderungan
meningkat adalah padi ladang. Padi ladang adalah komoditas tanaman pangan
utama yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Gunungkidul. Seluruh
kecamatan di Gunungkidul menghasilkan padi ladang. Hal ini didukung oleh lahan
di kawasan Gunungkidul yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan
lahan kering karena kesesuaian agroekosistemnya.
2) Kelautan dan Perikanan
DIY memiliki wilayah pantai sepanjang ± 113 km yang meliputi tiga wilayah
kabupaten yaitu Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo dengan potensi ikan yang
dapat dihasilkan secara lestari mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan di
Samudra Hindia potensi lestarinya sebesar 906.340 ton per tahun. Potensi serta
pemanfaatan sumberdaya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan
melalui pengembangan pelabuhan perikanan di Sadeng dan Glagah yang
diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya
komoditas ikan tuna yang menjadi produk unggulan baik untuk pasar lokal
maupun pasar luar negeri.
Penangkapan ikan yang dilakukan selama ini jauhnya sudah melebihi 12 mil ke
arah laut sesuai dengan kemampuan perahu yang sudah menggunakan kapal
diatas 10 GT. Namun demikian, sebagai upaya optimalisasi produksi perikanan
tangkap, maka telah dilakukan pengadaan kapal 30 GT yang nantinya diharapkan
akan memiliki daerah operasi yang lebih luas. Hingga akhir tahun 2013 telah
terdapat 13 unit kapal 30 GT yang akan mendukung perikanan tangkap di DIY.
Selain itu, juga telah dilakukan pelatihan awak yang akan mengoperasionalkan
kapal 30 GT tersebut. Hingga tahun 2012 tercatat 1.003 orang nelayan yang dapat
diketahui berdasarkan kepemilikan Kartu Nelayan. Jumlah kapal perikanan di DIY
dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel II.23
Kapasitas Kapal Perikanan di DIY Tahun 2012 -2013
Kapasitas Kapal 2012 2013
< 10 GT 304 unit 304 unit
10 – 30 GT 5 unit 5 unit
> 30 GT 9 unit 13 unit
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan
Page 24
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
24
Potensi ikan yang dapat diusahakan/dihasilkan dari perikanan budidaya sebesar
lebih kurang 38.700,29 ton per tahun dengan luas lahan potensial lebih kurang
18.129,3 ha. Garis pantai yang cukup panjang dengan topografi lahan yang landai
serta didukung oleh tersedianya air tawar dan air laut yang berkualitas menjadikan
lahan pesisir juga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya, baik untuk kegiatan
pembesaran ikan/udang, maupun untuk usaha pembenihan/hatchery. Potensi
sumberdaya lahan pesisir yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya tambak
maupun kolam budidaya (terpal) seluas lebih kurang 650 Ha dengan potensi
produksi kurang lebih sebesar 13.000 ton pertahun.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan
positif dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap
dari tahun 2008 hingga tahun 2013 sebesar 13,23%. Sementara itu, produksi
perikanan budidaya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini
ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2008
hingga tahun 2013 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar
34,24%. Laju pertumbuhan positif juga dapat dilihat dari peningkatan ketersediaan
ikan perkapita dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan di DIY mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 7,01% dari tahun 2008 hingga 2013.
Produksi perikanan di DIY lebih didominasi oleh hasil perikanan budidaya.
Perkembangan produksi perikanan budidaya meliputi budidaya tambak, kolam,
sawah, karamba, jaring apung dan telaga. Peningkatan produksi maupun nilai
produksi perikanan budidaya menggambarkan bahwa minat masyarakat terhadap
perikanan budidaya semakin tinggi, serta dipengaruhi oleh harga pasar.
Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan
prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem
produksi dan pemasaran.
Komoditas unggulan di DIY yang telah ditetapkan yaitu udang (galah, lobster
tawar, vaname, windu/penaide), nila, gurami, dan lele (patin, lele dumbo, lele
lokal). Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pendekatan
kelembagaan dilaksanakan dengan mengutamakan pembudidaya ikan yang
tergabung dalam wadah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Disamping itu
juga dilakukan dengan menumbuhkan kelompok-kelompok baru sehingga
diharapkan dengan cara usaha bersama akan lebih berdaya dan lebih mampu
bersaing.
Dalam rangka optimalisasi produksi perikanan budidaya, DIY telah
mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP). Pengembangan KSPP
juga untuk mengakomodasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. KSPP tersebut
diharapkan akan menjadi tempat konsentrasi usaha, pengaturan produksi pasar,
pembinaan teknis, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan kemitraan.
3) Hortikultura
Hortikultura merupakan salah satu sub sektor dalam pertanian yang potensial
untuk dikembangkan di DIY. Produksi hortikultura memiliki kecenderungan untuk
meningkat dari tahun ke tahun. Tanaman unggulan hortikultura di DIY dan sentra
Page 25
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
25
produksinya masing-masing adalah bawang merah di Bantul, Kulon Progo, dan
Gunungkidul; salak di Sleman dan Kulonprogo; serta jamur di Sleman dan Bantul
Salah satu komoditas hortikultura unggulan berupa sayuran yang dihasilkan dari
DIY adalah bawang merah varietas Tiron. Keunggulan bawang merah ini
diantaranya tahan busuk ujung daun dan relatif tahan busuk umbi. Penanaman
bawang merah Tiron berkembang luas hingga di kecamatan Sanden, Srandakan,
Bambanglipuro dan Pundong. Bawang merah varietas Tiron dari Kabupaten Bantul
ini juga telah dilepas sebagai varietas unggul oleh Kementerian Pertanian.
Salak Pondoh merupakan komoditas hortikultura buah-buahan dengan nilai
ekonomi tinggi yang telah berkembang di DIY, khususnya Sleman. Salak Pondoh
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dataran rendah sampai pada
ketinggian 900 meter di atas permukaan laut yang berarti sesuai dengan
agroekosistem di daerah Sleman. Saat ini Salak Pondoh dikembangkan di
Kecamatan Turi, Tempel dan Pakem.
Pemasaran salak pondoh untuk memenuhi kebutuhan domestik di Yogyakarta
maupun kota-kota besar lain di Indonesia umumnya dilakukan melalui pedagang
pengumpul yang ada di masing-masing desa dengan kapasitas 6-8 ton perhari.
Sedangkan sebagai komoditas ekspor, salak pondoh telah dipasarkan hingga ke
China. Salak Pondoh yang diekspor sudah tersertifikasi Prima-3 sehingga
memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
Tabel II.24
Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2009-2013
Jenis Tanaman Produksi
2009 2010 2011 2012 2013
Salak (ton) 62.572 57.793 25.807 22.364 100.009
Bawang Merah (ton) 19.763 19.950 14.408 12.326 9.211
Jamur - - 39.629 105 130
Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2013
Tabel II.25
Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Unggulan, 2012- 2013
No Komoditas Produksi
Satuan 2012 2013*
1. Cabe ton 16.555 16.040
2. Bawang merah ton 12.326 9.211
3. Salak ton 22.364 100.009
4. Jamur ton 105 130
5. Jahe ton 1.308 1.110
6. Pisang ton 35.568 41.543
Keterangan : * angka sementara
Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2013
Produksi hortikultura unggulan pada tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi
produksi, pada tahun 2010 terjadi erupsi Merapi sehingga terjadi penurunan.
Produksi pada tahun 2011 dan 2012 juga masih menuju perbaikan ke produksi
Page 26
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
26
normal dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan produksi cukup tajam untuk
komoditas salak pondoh, berbeda untuk komoditas bawang merah yang terus
mengalami penurunan, demikian pula untuk jamur yang masih fluktuatif, meski
mengalami peningkatan pada tahun 2013 namun belum secara signifikan. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk mengembalikan produksi hortikultura unggulan,
namun masih terkendala iklim yang tidak menentu.
4) Perkebunan
Berdasarkan kondisi saat ini, lahan yang berpotensi untuk dikembangkan seluas
176.000 ha. Luas areal perkebunan sampai dengan tahun 2010 tercatat 81.462,02
ha dengan luas areal tanaman tahunan 73.188,18 ha dan areal tanaman semusim
8.273,84 ha yang keseluruhan terdiri atas 22 komoditas. Dengan sistem
pengusahaan perkebunan yang hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh
petani dalam bentuk perkebunan rakyat, memungkinkan dilaksanakannya
pengembangan komoditas tanaman perkebunan, terutama untuk tanaman
semusim melalui pola perguliran tanaman. Agribisnis perkebunan ini telah
menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditas perkebunan yang selanjutnya
dikembangkan melalui penanaman dan/atau pengutuhan populasi tanaman sesuai
skala ekonomis usaha di tingkat lokasi melalui rehabilitasi dan intensifikasi.
Operasionalisasinya dengan mengembangkan kebersamaan usaha perkebunan
dalam satu wilayah secara kelompok atau koperasi dengan bermitra usaha dengan
pihak lain yang lebih menguntungkan dalam pendekatan agribisnis utuh, berdaya
saing dan berkelanjutan.
Komoditas unggulan perkebunan DIY adalah kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan
tebu. Sentra produksi kelapa dan kakao berada di Kabupaten Kulon Progo dan
jambu mete berada di Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di
Kabupaten Sleman.
Tabel II.26
Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2008-2013
No. Komoditas Produksi (ton)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Kelapa 52.792,53 53.108,22 55.317,77 56.148,83 54.711 55.752,71
2. Kopi 388,82 417,04 388,05 362,34 801,09 1073,09
3. Jambu mete 707,68 704,69 385,90 576,61 470 260,63
4. Kakao 1.184,46 1.193,43 1.289,19 1.142,63 1353 1.124,10
5. Tebu 15.785,31 18.089,14 17.031,34 15.812,18 17.649 15.960,80
Jumlah 70.858,80 73.512,52 74.412,25 74.042,59 74984,09 74171,33
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2013 (diolah)
Produksi komoditas perkebunan unggulan di DIY untuk masing-masing komoditas
cenderung meningkat, kecuali jambu mete yang fluktuatif produksinya karena
dampak anomali iklim. Rata-rata pertumbuhan total dari komoditas unggulan
tersebut dari tahun 2008 hingga 2013 terhitung sebesar 5,52%. Selain itu, jumlah
petani yang telibat dalam usaha perkebunan juga cenderung meningkat.
Page 27
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
27
5) Peternakan
Produksi peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan
2011. Peningkatan produksi tahun 2009 hingga tahun 2011 berturut-turut
adalah 4,58%, 5,24%, 0,15%. Namun mengalamai penurunan pada tahun 2012
dan 2013 sebesar 6,6% dan 18,60%.
Kawasan sentra sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul yang memberikan
kontribusi sebesar 43,46% dari total populasi sapi potong di DIY. Sedangkan
Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo berkontribusi masing-masing sekitar
19% terhadap total populasi di DIY. Sejalan dengan fakta tersebut dapat diuraikan
lanjut bahwa Gunungkidul juga mempunyai potensi sebagai daerah pembibitan
ternak dan penyediaan bakalan untuk penggemukan. Sedangkan Kabupaten
Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dapat dijadikan sebagai daerah untuk peternakan
penggemukan.
Peluang pengembangan peternakan sapi potong masih sangat terbuka terkait
dengan kebijakan Kementerian Pertanian untuk swasembada daging sapi pada
tahun 2014. Secara nasional DIY masuk dalam kelompok I Provinsi pendukung
pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014. Hal ini didukung oleh letak
geografis DIY yang strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Barat dan
Jakarta.
Tabel II.27
Perbandingan Populasi Sapi Potong dengan Produksi Daging Sapi Potong DIY,
2009 -2013
Jenis Ternak 2009 2010 2011 2012 2013
Sapi potong (ekor) 283.043 290.949 292.881 272.374 221.026
Sapi perah (ekor) 5.495 3.466 2.955 3.934 3.877
Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2013
Secara umum populasi ternak di DIY pada tahun 2013 mengalami penurunan
populasi dibanding tahun 2012, terutama pada ternak sapi potong dan sapi
perah. Penyebab turunnya populasi ternak pada tahun 2013 terutama untuk
komoditas sapi potong, karena terjadinya pengeluaran ternak ke luar daerah
(Jabodetabek). Padahal untuk komoditas sapi potong ini memiliki nilai minimal
unit yang besar sehingga menyebabkan penurunan populasi di tahun 2013.
6) Kehutanan
Hutan negara di DIY seluas 18.715,0640 ha atau hanya sekitar 5,87% dari total luas
seluruh DIY yaitu 3.185,18 km2. Dari luasan tersebut, kawasan hutan yang dikelola
oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai UPTD Dinas Kehutanan
dan Perkebunan DIY seluas 16.358,6 ha yang terdiri dari Hutan Produksi (HP)
seluas 13.411,70 ha. Hutan Lindung (HL) seluas 2.312,80 ha, dan Hutan Konservasi
(Taman Hutan Raya) seluas 634,10 ha.
Penutupan vegetasi pada wilayah hutan Balai KPH Yogyakarta terdiri dari
beberapa jenis antara lain jati, kayu putih, sono keling, pinus, kenanga, mahoni,
kemiri, gliricidea, akasia, murbei, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Namun
Page 28
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
28
demikian diantara keseluruhan jenis yang ditanam, hanya jati dan kayu putih saja
yang ditanam dalam luasan yang besar kerana jenis lain hanya dengan luasan kecil
dan bersifat sporadis. Hal ini berarti hutan DIY memiliki potensi kayu dan non kayu
yang cukup tinggi.
Produksi hasil hutan kayu berupa kayu bulat baik jenis jati maupun rimba belum
semuanya dilakukan secara langsung dalam pengelolaan hutan. Produksi kayu
bulat ini pada dasarnya dari tebangan tak tersangka akibat adanya kegiatan yang
membutuhkan pembukaan lahan atau akibat adanya pencurian yang barang
buktinya dapat diselamatkan, kebakaran, dan bencana alam. Oleh karena itu,
potensi unggulan dari sub sektor kehutanan justru berupa produksi hasil hutan
bukan kayu, yaitu minyak kayu putih.
Potensi tanaman kayu putih seluas 4.603,72 ha atau 28% dari luas KPH Yogyakarta.
Potensi tanaman kayu putih ini tersebar pada lima Bagian Daerah Hutan (BDH),
yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.267,6 ha, BDH Playen dengan luas 1.616,37
ha, BDH Paliyan seluas 403,3 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 286,45 ha, dan
BDH Panggang seluas 30 ha.
Tanaman kayu putih dipungut daunnya untuk bahan baku lima unit Pabrik Minyak
Kayu Putih (PMKP), yaitu PMKP Sendangmole (BDH Playen), PMKP Gelaran (BDH
Karangmojo), PMKP Dlingo, PMKP Kediwung, dan PMKP Sermo (BDH Kulon Progo-
Bantul). Pada tahun 2011 kawasan hutan kayu putih di BDH Kulon Progo seluas 68
ha telah dialihkan menjadi Kawasan Konservasi dengan fungsi Suaka Margasatwa
seluas 63 ha sehingga kayu putih pada Suaka Margasatwa ini tidak dapat dipungut.
Hal ini juga berarti PMKP Sermo tidak memproduksi minyak kayu putih lagi sejak
tahun 2011.
Pemanfaatan kayu putih ini telah lama dikelola secara kemitraan dengan
masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemungutan daun kayu putih dilaksanakan
oleh pesanggem penggarap tanah yang kemudian diberikan kompensasi berupa
upah pungutan. Selain itu, masyarakat sekitar hutan juga diberi kesempatan untuk
melakukan tumpangsari di hutan kayu putih. Pemungutan daun kayu putih ini juga
dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah konservasi.
Produksi minyak kayu putih pada tahun 2010-2013 selengkapnya disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel II.28
Produksi Minyak Kayu Putih Taun 2010-2013
Tahun Produksi (liter) PAD (Rp)
2010 43.352 5.028.309.000
2011 44.957 6.110.306.400
2012 46.321 7.581.090.000
2013 44.669 7.330.657.000
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2013
Produksi minyak kayu putih pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.652
liter atau - 3,56 % dibandingkan pada tahun 2012. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang berasal dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2013 juga mengalami
Page 29
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
29
penurunan sebesar -3,30% dibandingkan tahun 2012. Sementara itu bila
dibandingkan dengan tahun 2010, baik produksi maupun PAD minyak kayu putih
tahun 2011 maupun tahun 2012, mengalami peningkatan masing-masing sebesar
3,7% dan 21,52%. Hal ini berarti baik produksi maupun PAD selama tiga tahun
sejak 2010 mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2013 ini mengalami
penurunan.
Hasil taksasi yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah pohon
kayu putih per satuan hektar sebanyak 1.000 pohon dengan rata‐rata produksi per
satuan pohon sebesar 1,2 kg atau dalam satu hektar dapat memproduksi 1,2 ton.
Hal ini berarti realisasi pengolahan daun kayu putih sebesar 4.865 ton/tahun.
Peningkatan produksi daun kayu putih hingga dapat memenuhi kapasitas produksi
PMKP dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan peremajaan hutan kayu putih
dengan intensifikasi jumlah tanaman hingga 3.330 pohon per hektar. Dengan
upaya optimalisasi potensi tersebut diharapkan produksi daun kayu putih dapat
meningkat menjadi 3 ton per ha.
2.1.3. Arah Kebijakan Daerah
a. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: Membangun peradaban berbasis
nilai-nilai kemanusiaan, adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan
pelestarian budaya dari 30% menjadi 70%.
2) Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49% menjadi 95%.
3) Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,2 menjadi 12, dan peningkatan Daya
Saing Pendidikan.
4) Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan
berbasis budaya dari 0% menjadi 40%
5) Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 74,55.
b. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: Menguatkan perekonomian daerah
yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, adalah sebagai
berikut:
1) Meningkatkan pendapatan perkapita pertahun dari Rp. 6,8 juta menjadi Rp. 8,5
juta.
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya
Indeks Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481.
3) Mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita mayarakat yang ditandai dengan
menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.
4) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu
menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut
berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi
2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198.
5) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu
menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut
berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dari 1,9 hari
Page 30
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
30
menjadi 2,6 hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara dari 2,04 hari menjadi
2,69 hari.
c. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.
2) Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
d. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan
sarana daerah, adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada
pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa
lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi
42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.
2) Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan dari 2% menjadi 15,72%.
3) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota
dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 90%.
Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui
penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional
Provinsi DIY yang digunakan dalam RAPBD Provinsi DIY Tahun 2013 adalah:
a. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,1%-5,3%;
b. Tingkat inflasi berkisar pada angka 5,10%- 5,60%;
c. Pertumbuhan investasi berkisar antara 2,59% - 4,36%
d. Tingkat ICOR berkisar di antara 4,80 – 5,00
Dalam Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan ekonomi makro DIY Tahun 2013 diarahkan
untuk:
a. Penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi
perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang
lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih
produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta
peningkatan kinerja berkelanjutan;
b. Penguatan daya tahan (resillience) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk
menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang
datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai
sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah,
dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan
stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti
kenaikan bahan bakar minyak); dan
c. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah
mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun
spritual dengan tetap memperhatikan upaya untuk mewujudkan harmonisasi
hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan
lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta
kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta menjunjung
tinggi nilai-nilai budaya adiluhung.
Page 31
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
31
Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui
penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional DIY
yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun Anggaran 2013 adalah:
Tabel II.29
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2013
No Indikator Makro APBD 2013
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,1%-5,3%
2 Inflasi (%) 5,10%- 5,60%*
3 Pertumbuhan Investasi 2,59% - 4,36%
4 ICOR 4,80 – 5,00
2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan
hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya
pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Pengelolaan keuangan daerah merupakan
sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang
menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (i)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis,
pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur
dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber
pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan
tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang
bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah
Page 32
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
32
dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber
pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan
bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah.
Struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 mengacu kepada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan peraturan
perundangan dimaksud, struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 terdiri
atas: (1)Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.
Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan
asli daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagfi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan
Kembali Investasi Dana Bergulir, dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan; dan (2)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah.
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY dari sisi pendapatan
bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Peningkatan pendapatan
daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
a. Peningkatan penerimaan (intensifikasi)
b. Penggalian sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi)
c. Optimalisasi Aset Daerah
d. Peningkatan kinerja BUMD
e. Peningkatan Dana Perimbangan
Sementara strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah
melalui:
a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian
dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya
Page 33
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
33
manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga
prosedur dapat disederhanakan;
b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini
ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.
2.2.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp2.658.370.090.569,00
dan direalisasikan sebesar Rp2.583.056.763.524,01 kurang dari yang
direncanakan sebesar Rp75.313.327.044,99 atau 97,17%.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah DIY tahun 2013 tersebut berasal dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.216.102.749.617,00.
b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.356.662.127.537,00.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.291.886.370,00.
Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Pada tahun anggaran 2013 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar
Rp1.151.006.344.797,00 dan realisasi sebesar Rp1.216.102.749.617,00
sehingga lebih dari target sebesar Rp65.096.404.820,01 atau 5,66%
1) Pajak Daerah
Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak
Air Permukaan direncanakan sebesar Rp1.021.820.720.000,00 dan realisasi
sebesar Rp1.063.314.117.923,00 sehingga lebih dari rencana sebesar
Rp41.493.397.923,00 atau 4,06%.
Jenis penerimaan pajak daerah terdiri dari :
a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar
Rp449.704.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp458.210.055.800,00
sehingga lebih dari rencana sebesar Rp8.505.135.800,00 atau 1,89%.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan karena
adanya penambahan kendaraan bermotor pada tahun 2013 dan
adanya kemudahan atau fasilitas mengurus pajak kendaraan bermotor
juga akan mempengaruhi laju pertambahan pendapatan daerah dari
pajak kendaraan bermotor.
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dianggarkan sebesar
Rp432.004.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp441.929.215.350,00
sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp9.925.215.350,00 atau 2,30%.
Page 34
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
34
Kenaikan ini terjadi karena adanya perubahan tarif BBN-KB I
(kendaraan baru) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan adanya pertumbuhan kenaikan
kedaraan bermotor baru.
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dianggarkan sebesar
Rp140.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.983.026.583,00
sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp22.983.026.583 atau 16,42%.
Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya jumlah pemakaian Bahan
Bakar Minyak pada tahun 2013 seiring dengan meningkatnya jumlah
kendaraan bermotor.
d) Pajak Air Permukaan (PAP):
Pajak Air Permukaan (PAP) ditargetkan sebesar Rp111.800.000,00 dan
realisasi sebesar Rp191.820.190,00 sehingga melebihi target sebesar
Rp80.020.190,00 atau 71,57%.
2) Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp35.715.599.098,00
dan realisasi sebesar Rp38.043.014.004,85 sehingga lebih dari anggaran
sebesar Rp2.327.414.906,85 atau 6,52%.
Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha
dan Retribusi Perizinan Tertentu.
a) Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp4.529.830.300,00 dan
realisasi sebesar Rp5.401.513.409,62 sehingga lebih dari anggaran
sebesar Rp871.683.109,62 atau 19,24%.
Dalam Retribusi Jasa Umum hanya ada tiga kelompok yaitu Retribusi
Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan
Retribusi Pelayanan Pendidikan.
b) Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp30.577.764.798,00 dan
realisasi sebesar Rp31.917.226.395,23 sehingga lebih dari anggaran
sebesar Rp1.339.461.597,23 atau 4,38%.
Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pergeseran obyek retribusi yang
dahulu masuk pada jenis retribusi jasa umum, dengan diberlakukannya
UU 28 Tahun 2009 masuk dalam kelompok retribusi jasa usaha.
Peningkatan penerimaan retribusi ini berasal dari pemakaian kekayaan
daerah, tempat penginapan/pesanggrahan/ villa, peningkatan
pelayanan pelabuhan dan tempat rekreasi dan olah raga, penjualan
produksi usaha daerah, retribusi bibit/benih dan sewa lahan dan rumah
dinas. Termasuk jasa pelayanan Bus Trans Jogja yang ada pada jenis
retribusi ini.
Page 35
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
35
c) Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp608.004.000,00
dan realisasi sebesar Rp724.274.200,00 sehingga lebih dari anggaran
sebesar Rp116.270.200,00 atau 19,12%.
Penerimaan Perizinan Tertentu berdasakan UU 28 Tahun 2009 hanya
terdiri dari ijin trayek, ijin jasa usaha perikanan dan perpanjangan IMTA
(Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal
dari PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT.
Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha
Kredit Pedesaan (BUKP). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp40.411.499.192,00 dan realisasi
sebesar Rp40.817.517.188,12 sehingga lebih dari anggaran sebesar
Rp406.017.996,62 atau 1% dengan rincian sebagai berikut:
a) Bank Pembangunan Daerah.
Realisasi pendapatan Bank Pembangunan Daerah DIY Tahun 2013
sebesar 100,00% yaitu sebesar Rp36.153.255.604,50 dari target yang
dianggarkan.
b) PD Taru Martani.
Realisasi pendapatan PD Taru Martani Tahun 2013 sebesar 739,14%
yaitu sebesar Rp682.966.411,00 dari target yang dianggarkan sebesar
Rp92.400.000,00.
c) PT Anindya Mitra Internasional.
Pada tahun 2013, Bagian Laba dari PT Anindya Mitra Internasional
direncanakan sebesar Rp500.000.000,00, sedangkan realisasinya
sebesar Rp0,00.
d) PT Yogya Indah Sejahtera (YIS).
Pada Tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan PT Yogya Indah
Sejahtera (YIS) sebesar 100% yaitu Rp455.000.000,00 dari target yang
ditetapkan.
e) PT Asuransi Bangun Askrida.
Realisasi pendapatan dari Bagian Laba PT Asuransi Bangun Askrida
tahun 2013 sebesar Rp98.388.147,00 atau 316,48% dari target sebesar
Rp31.088.429,00.
f) Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)
Badan Usaha Kredit Perdesaan didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan
Usaha Kredit Perdesaan yang bertujuan untuk ikut serta
mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara
mendekatkan permodalan kepada masyarakat. Pada Tahun 2013,
BUKP mampu memberikan kontribusi PAD sebesar
Rp3.427.907.025,62 naik sebesar Rp248.151.867,62 atau 7,80% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp3.179.755.158,00.
Page 36
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
36
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan
dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan
retribusi daerah.
Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas antara
lain:
a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
b) Jasa Giro;
c) Penerimaan Bunga Deposito;
d) Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
f) Pendapatan Denda Retribusi;
g) Pendapatan dari Pengembalian;
h) Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat;
i) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
j) Pendapatan dari Pengelolaan BLUD;
k) Pendapatan dari Pengelolaan BUKP;
l) Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah;
m) Pendapat Denda Lain-lain ;
n) Tindak Lanjut Hasil Temuan;
o) Penerimaan Lain-lain.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar
Rp53.058.526.507,00 dan realisasi sebesar Rp73.928.100.501,04 sehingga
lebih dari anggaran sebesar Rp20.859.573.994,04 atau 39,34%.
Kenaikan ini sebagian besar berasal dari kenaikan penerimaan jasa giro
sebesar Rp1.258.548.488,21 dan bunga deposito sebesar
Rp14.681.798.911,92.
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat,
dianggarkan sebesar Rp1.498.548.269.522,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.356.662.127.537,00 sehingga kurang dari anggaran sebesar
Rp141.886.141.985,00.
Dana Perimbangan antara lain bersumber dari:
1) Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp95.736.872.088,00 dan
realisasi sebesar Rp88.291.984.791,00, sehingga kurang dari anggaran
sebesar Rp7.444.887.297,00 atau 7,78%.
2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dianggarkan sebesar
Rp10.045.100,00 dan realisasi sebesar Rp6.505.460,00 sehingga kurang
dari anggaran sebesar Rp3.539.640,00 atau 35,24%.
3) Dana Bagi Hasil Cukai dianggarkan sebesar Rp5.818.948.834,00 dan
realisasi sebesar Rp6.432.692.663,00 sehingga lebih dari anggaran
sebesar Rp613.743.829,00 atau 10,55%.
Page 37
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
37
4) Dana Alokasi Umum, secara keseluruhan direncanakan sebesar
Rp828.334.768.000,00 dan terealisasi 100%.
5) Dana Alokasi Khusus, secara keseluruhan direncanakan sebesar
Rp34.495.900.000,00 dan terealisasi 100%.
6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar
Rp534.151.735.500,00 dan realisasi sebesar Rp399.100.276.623,00 atau
74,72% dari anggaran yang ditetapkan.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari Luar
Negeri secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp8.815.476.250,00 dengan
realisasi sebesar Rp10.291.886.370,00 sehingga lebih dari yang direncanakan
sebesar Rp1.476.410.120,00 atau 16,75%.
2.2.1.2. Upaya Pencapaian Target
Pencapaian target PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan
usaha untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat dan
teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali
sumber-sumber pendapatan baru. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan
pendapatan daerah adalah melalui:
a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang
kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di
bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian
alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam
hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi
dapat merata.
2.2.1.3. Permasalahan dan Solusi
Peningkatan PAD dapat ditempuh dengan melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha
untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat, dan teliti,
sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-
sumber pendapatan baru.
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas
Page 38
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
38
umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks
daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang
jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD
harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan
(Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan
adalah sebesar Rp 2,250 trilyun, digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 887,681 milyar, digunakan untuk belanja
pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan
pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa
dan belanja tak terduga. Belanja Langsung sebesar Rp 1,363 trilyun digunakan untuk
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang ada di dalam
program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan di masing-
masing SKPD sesuai prioritas pembangunan.
Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni
2013 dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat serta memperhatikan
sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja
perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 diarahkan sebagai berikut:
2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bantuan sosial, belanja bagi
hasil kepada kabupaten/kota dan desa, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota
dan desa, dan belanja tidak terduga.
a. Belanja Pegawai
Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan
dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka
perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD
sesuai formasi pegawai Tahun 2013.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1 persen dari jumlah
belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Penganggaran Tambahan
Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan
maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan
Page 39
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
39
peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah.
Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan realisasi pembayaran gaji dan
tunjangan sampai bulan Juni 2013 serta memperhatikan perubahan peraturan
tunjangan bagi pejabat fungsional, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-
18/PB/2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman,
Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas
Mutu Pakan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-34/PB/2012 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. Belanja pegawai pada perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013 juga memperhatikan kenaikan tunjangan beras bagi
PNS.
b. Bantuan Sosial
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
bantuan sosial berpedoman pada peraturan kepala daerah yang ditetapkan.
c. Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah
desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan
dari pajak daerah dan retribusi daerah.
d. Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan
keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan
kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka
untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai
urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka
akselerasi pembangunan desa.
e. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi Tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan
belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
Kebijakan belanja tidak terduga pada perubahan APBD ini diarahkan untuk
kesiapan Pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Hal ini didasarkan
pada kondisi wilayah di DIY yang rawan bencana.
Page 40
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
40
2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung
Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas
pembangunan daerah. Tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah:
”Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan
tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta
sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah
Provinsi DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
a. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif,
transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata
kelola SKPD yang lebih baik dan meningkatkan penilaian atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping itu, prioritas ini
juga untuk mendukung misi 3 RPJMD (meningkatkan efisiensi dan efektivitas
tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance).
b. Pendidikan;
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang
berkualitas melalui:
1) Peningkatan angka dan kualitas lulusan serta standar pencapaian di semua
jenjang dan jalur pendidikan;
2) Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-
kantong kemiskinan;
3) Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan
wawasan, keterbukaan, dan toleransi;
4) Peningkatan budaya baca masyarakat;
5) Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
6) Penciptaan iklim belajar yang kondusif bagi pelajar;
7) Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD
(mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,
profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya
yang adiluhung).
c. Kesehatan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan:
1) Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin;
2) Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB untuk meningkatkan kepesertaan
KB dan kesehatan reproduksi.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD
(mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,
profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya
yang adiluhung).
d. Penanggulangan kemiskinan;
Page 41
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
41
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin
terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka
meningkatkan:
1) Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan;
2) Kualitas pengelolaan ketransmigrasian;
3) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD
(mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,
profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya
yang adiluhung).
e. Ketahanan pangan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan
dankecukupan konsumsi pangan melalui diversifikasi pangan untukmemenuhi
konsumsi energi dan protein masyarakat.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2RPJMD
(Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkanstruktur ekonomi
daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat
kerakyatan menuju masyarakat yangsejahtera).
f. Infrastruktur;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaaninfrastruktur
yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataanprasarana dan sarana
publik terutama di daerah kantong-kantongkemiskinan, serta dalam rangka
meningkatkan kemanfaatan ruang.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4RPJMD
(Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upayameningkatkan
pelayanan publik).
g. Iklim investasi dan usaha;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan
ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan
perekonomian daerah yang adaptif melalui pemberdayaan UMKM dan
penguatan iklim investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna
mengurangi pengangguran.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD
(Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi
daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat
kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).
h. Energi;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap
energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi
serta efisiensi konsumsi energi.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD
(Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan
pelayanan publik).
i. Lingkungan hidup dan bencana;
Page 42
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
42
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang
berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD
(Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan
pelayanan publik).
j. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah
untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal di daerahnya, sehingga
diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih
cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah
lain.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD
(Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan
pelayanan publik).
k. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:
1) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan
benda cagar budaya;
2) Pengembangan ekonomi kreatif;
3) Pengembangan inovasi teknologi.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD
(mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional,
humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).
Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan Tahun 2013 juga
menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut
dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan
penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya. Lokasi yang akan
menjadi perhatian utama dalam pembangunan Tahun 2013 adalah di daerah
kantong-kantong kemiskinan dimana keluarga miskin tinggal. Dilihat dari sebaran
jumlah keluarga miskin, kantong-kantong kemiskinan sebagian besar terdapat di
wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Namun demikian, terdapat 16
titik kecamatan di empat kabupaten (Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo)
dan 4 kecamatan di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus sasaran pembangunan
lintas sektor. Titik-titik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel II.30 Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor Tahun 2013
No Kabupaten/Kota Kecamatan
1 Sleman 1 Gamping
2 Seyegan
3 Prambanan
2 Bantul 1 Kasihan
2 Sewon
3 Banguntapan
4 Imogiri
Page 43
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
43
3 Gunungkidul 1 Playen
2 Karangmojo
3 Semanu
4 Semin
5 Ponjong
6 Gedangsari
4 Kulon Progo 1 Kokap
2 Kalibawang
3 Samigaluh
5 Kota Yogyakarta 1 Tegalrejo
2 Umbulharjo
3 Mergangsan
4 Gedongtengen
Di dalam Buku III RKP Tahun 2013, salah satu sasaran utama yang harus dicapai DIY
pada Tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang
ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indicator pembangunan, yaitu
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka
harapan hidup serta pengangguran. Target untuk DIY dalam Buku III RKP Tahun
2013 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:
Tabel II.31 Indikator Sasaran
No Indikator Sasaran % Keterangan
1. Pertumbuhan Ekonomi 5,85 – 6,50 Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
2. Kemiskinan 13,28 Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.
3. Pengangguran 5,05 – 4,60 Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
4. Angka Kematian Bayi 8 Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun per 1000 kelahiran hidup.
5. Rata-rata Lama Sekolah 9,34 Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
6. Umur-umur Harapan Hidup 76,2 Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
Kebijakan Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program/kegiatan
prioritas pembangunan daerah tersebut. Adapun program prioritas berdasarkan
masing-masing urusan adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Page 44
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
44
3) Program Pendidikan Menengah
4) Program Pendidikan Non Formal
5) Program Pendidikan Luar Biasa
6) Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8) Program Pendidikan Tinggi
9) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
10) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
b. Kepemudaan dan Olahraga
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2) Program peningkatan peran serta kepemudaan
3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan
Hidup Pemuda
4) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
6) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
c. Komunikasi dan Informatika
1) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
2) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
3) Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan
Frekuensi
d. Kebudayaan
1) Program Pengembangan Nilai Budaya
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
e. Sosial
1) Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan
Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3) Program Pembinaan Anak terlantar
4) Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
6) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
7) Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,
dan kesetiakawanan sosial (K3S)
f. Kesehatan
1) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
2) Program Pelayanan Kesehatan
3) Program pengembangan lingkungan sehat
4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan
Makanan
Page 45
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
45
6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
8) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS
Paru/RS Mata
9) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
10) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
11) Program Sistem Informasi Kesehatan
12) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
13) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
14) Program Kesehatan Keluarga
15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
g. Keluarga Berencana
1) Program Keluarga Berencana
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja
4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
5) Program Pelayanan Kontrasepsi
h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Program Pencegahan Dini Bencana
2) Program Penanggulangan Korban Bencana
3) Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
5) Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
7) Program Pendidikan Politik Masyarakat
8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
10) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan
2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun
Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4) Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi
Pemerintah Desa
j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
k. Kelautan dan Perikanan
Page 46
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
46
1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payaudan Air
Tawar
2) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan
Kelautan
3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
6) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim
Kepada Masyarakat
7) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program
Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut
8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
l. Pertanian
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
6) Program Peningkatan Produksi Pertanian
7) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis
8) Program Peningkatan Produksi Peternakan
9) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
10) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
m. Ketahanan Pangan
1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan
2) Program Pemberdayaan Penyuluhan
n. Pariwisata
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3) Program Pengembangan Kemitraan
o. Koperasi dan UKM
1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
3) Program Peningkatan Kualitas Kelem-bagaan Koperasi dan UKM
p. Industri
1) Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
2) Program Pengembangan IKM
3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4) Program Penataan Struktur industri
5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
6) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
Page 47
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
47
q. Penanaman Modal
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
r. Perdagangan
1) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
2) Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
3) Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5) Program Persaingan Usaha
s. Ketenagakerjaan
1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis
kompetensi
2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis
masyarakat
3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis
kewirausahaan
4) Program peningkatan kesempatan kerja
5) Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
6) Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan
7) Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan
t. Ketransmigrasian
1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2) Program Transmigrasi Regional
u. Kehutanan
1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
5) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
v. Perencanaan Pembangunan
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
5) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
6) Program Pengembangan Data/Informasi
7) Program Pengendalian Pembangunan Daerah
w. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
3) Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Page 48
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
48
4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
6) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
7) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
10) Program Perbaikan Kearsipan
11) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
12) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada
13) Program Analisis Kebijakan Pembangunan
14) Program Penelitian dan Pengembangan
15) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi
16) Program Pengembangan Kehidupan Beragama
17) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi Kepegawaian
18) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
19) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
20) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
21) Program Pendidikan Kedinasan
22) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
23) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah
24) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi
25) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
26) Program Pengawasan Produk Hukum
27) Program Bantuan dan Layanan Hukum
28) Program Pemanfatan Teknologi Informasi
29) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
30) Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi
31) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
32) Program Pengembangan investasi dan aset daerah
33) Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Lembaga Keuangan Mikro
34) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
x. Energi dan Sumberdaya Mineral
1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
2) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
3) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
5) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi
y. Kearsipan
1) Program Perbaikan Sistem Kearsipan
2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
3) Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
z. Statistik
Program Pengembangan Statistik Daerah
Page 49
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
49
aa. Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
bb. Pertanahan
1) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
2) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan
Pemanfaatan Tanah
3) Program Sistem Pendaftaran Pertanahan
4) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
cc. Pekerjaan Umum
1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
4) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan
5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan Lainnya
6) Program Pengendalian Banjir
7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
8) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan
Sumber Daya Air Lainnya
9) Program Pelayanan Jasa Pengujian
10) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
11) Program Pengembangan Manajemen Laboratorium
12) Program Pengaturan Jasa Konstruksi
13) Program Pengawasan Jasa Konstruksi
14) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
15) Program Pengelolaan Persampahan
16) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
17) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
18) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
19) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
dd. Perumahan
1) Program Pengembangan Perumahan
2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh
5) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam
ee. Penataan Ruang
1) Program Perencanaan Tata Ruang
2) Program Pemanfaatan Ruang
3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ff. Perhubungan
1) Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
2) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
Page 50
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
50
5) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6) Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih
7) Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi
gg. Lingkungan Hidup
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
3) Program Pengembangan Kinerja Persampahan
4) Program Pengelolaan RTH
5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan
LH
hh. Perpustakaan
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
2) Program Pengembangan Budaya Baca
3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan penganggaran belanja
langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib
untuk dilaksanakan;
c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak
daerah;
d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai;
e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus
(DAK);
f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;
g. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD, seperti
kekurangan pembayaran listrik, telepon, dll;
h. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untukmeningkatkan
pelayanan publik;
i. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013.
Tabel II.31
Realisasi Belanja Langsung Menurut SKPD Tahun Anggaran 2013
No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Dinas Pendidikan 144.793.600.553,00 116.471.690.634,00 80,44
2 Dinas Kesehatan 110.903.658.780,00 53.960.730.350,00 48,66
3 Rumah Sakit Grhasia 28.806.300.911,00 25.249.007.703,00 87,65
4 Dinas PU, Perum dan Energi SDM 337.634.653.434,00 312.677.610.666,00 92,61
5 Bappeda 22.614.437.785,00 17.093.983.555,00 75,59
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
73.786.800.654,00 66.935.801.020,00 90,72
7 Badan Lingkungan Hidup 12.596.396.080,00 11.278.479.878,00 89,54
Page 51
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
51
No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat
11.479.997.800,00 10.667.835.034,00 92,93
9 Dinas Sosial 52.778.481.840,00 33.813.441.135,00 64,07
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25.455.158.240,00 24.468.756.495,00 96,12
11 Disperindagkop 19.521.194.555,00 17.722.101.180,00 90,78
12 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 9.808.209.730,00 8.996.639.180,00 91,73
13 Dinas Kebudayaan 158.601.987.225,00 45.315.146.222,00 28,57
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat
6.940.404.777,00 6.596.493.244,00 95,04
15 Satuan Polisi Pamong Praja 3.500.166.376,00 3.003.953.742,00 85,82
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.500.459.710,00 9.962.920.183,00 94,88
17 Sekretariat Daerah 60.684.294.311,00 51.169.349.358,00 84,32
18 Sekretariat DPRD 43.702.898.105,00 32.836.689.447,00 75,14
19 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset
63.687.703.379,00 58.090.836.089,57 91,21
20 Badan Pendidikan dan pelatihan 24.705.675.300,00 22.104.993.529,00 89,47
21 Inspektorat 6.234.381.740,00 5.720.410.453,00 91,76
22 Badan Kepegawaian Daerah 13.812.059.978,00 12.075.735.576,00 87,43
23 Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan 9.676.653.680,00 6.908.407.298,00 71,39
24 Badan Perpustakaan dan Arsip 26.055.763.608,00 22.908.622.672,00 87,92
25 Dinas Pertanian DIY 30.839.689.248,00 23.911.350.195,00 77,53
26 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 24.045.171.763,00 21.309.794.126,00 88,62
27 Dinas Pariwisata 15.465.506.739,00 13.459.317.913,00 87,03
28 Dinas Kelautan dan Perikanan 38.626.562.187,00 34.470.981.374,00 89,24
JUMLAH 1.387.258.268.488,00 1.069.181.078.251,57 77,07
2.2.3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Belanja daerah disusun untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib
dan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan implementasi
belanja daerah antara lain:
1) Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di DIY sebesar 2% (dua perseratus),
APBD DIY telah dialokasikan anggaran belanja untuk didistribusikan kepada
masyarakat melalui mekanisme APBD Kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya
terjadi perbedaan persepsi/penafsiran terhadap peraturan perundangan yang
berlaku, terkait dengan pengalokasian anggaran belanja pada rekening bantuan
keuangan bersifat khusus pada APBD DIY dan pengalokasian pada rekening
bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota. Perbedaan penafsiran terhadap
Page 52
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
52
penempatan alokasi anggaran belanja menimbulkan tarik ulur kepentingan dalam
menentukan prioritas belanja.
2) Penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah.
Penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan urusan wajib, berdasarkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan belum optimal. Namun
demikian pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun
program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3) Pengelolaan Dana Keistimewaan
Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan dana keistimewaan pada tahun
anggaran 2013 masih mengalami kendala, antara lain terkait belum lengkapnya
regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan dan keterbatasan waktu
pelaksanaan program kegiatan.
b. Solusi
1) Belanja daerah disusun berpedoman pada peraturan perundangan-undangan
yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan
dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan umum, mengembangkan sistem jaminan sosial serta
penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran belanja
daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian
sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang
terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan anggaran
belanja juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan
perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai
payung hukumnya.
2) Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan
urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan
memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan
masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan
wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi
permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal
masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini
diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sumber
sumber lain yang sah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut
diatasi dengan kebijakan bahwa, penetapan alokasi anggaran belanja pada
program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari
aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
3) Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan
dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar stakeholder, dan melaksanakan
program kegiatan dan merealisasikan keuangan sesuai dengan kemampuan
pelaksana, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu.
Page 53
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
53
2.2.4. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan
dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
2.2.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk
menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada Tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya.
Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.
Selanjutnya dalam Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan Penerimaan
Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) Tahun 2012 disesuaikan
dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2012.
b. Pencairan dana cadangan.
c. Penerimaan kredit bergulir diperhitungkan sampai akhir Tahun 2013 dengan
memperhatikan realisasi penerimaan sampai bulan Juni 2013.
d. Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan.
Pada tahun 2013 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar
Rp385.339.434.228,00 dan realisasi sebesar Rp403.200.658.867,84 sehingga lebih
dari anggaran sebesar Rp17.861.224.640,00 atau 4,64%. Penerimaan tersebut
berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar
Rp379.241.941.052,56 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar
Rp20.367.526.960,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp3.224.600.842,28 dan
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan sebesar Rp366.590.013,00.
2.2.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk
menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya.
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian
Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan
(SILPA).
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian
Page 54
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
54
Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan
(SILPA).
Pada tahun 2013 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar
Rp126.438.550.276,00 dan realisasi sebesar Rp94.593.950.276,00 atau 74,81%.
2.2.3. Pengelolaan Asset Yang Dipisahkan
a. Bank Pembangunan Daerah DIY
Kinerja Bank BPD DIY pada Tahun 2013 berjalan sesuai yang diharapkan, dimana
total aset, dana pihak ketiga, total modal, total pendapatan, dan total laba melebihi dari
yang ditargetkan. Pada tahun 2013 telah melakukan penambahan 21 jaringan layanan,
yaitu 1 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, 16 ATM, 1 ATM Mobil, dan 1 Payment
Point. Dengan adanya penambahan jaringan layanan ini jumlah jaringan layanan pada
Tahun 2013 sebanyak 250 layanan jaringan.
Pada Tahun 2013 Pemda DIY telah dilakukan tambahan penyertaan modal dari
Pemda DIY sebanyak Rp56.000.000.000,00 dalam rangka memenuhi modal dasar PT. BPD
DIY untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan komposisi
modal 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY atau sebesar Rp510.000.000.000,00,
yang harus dipenuhi dari dividen Bank BPD DIY dalam jangka waktu paling lambat 4
tahun. Dengan adanya tambahan penyertaan modal ini modal disetor dari Pemerintah
DIY menjadi Rp183.500.000.000,00.
Pada Tahun 2013 BPD DIY dapat menyetorkan PAD sebesar Rp36.153.255.604,50
dengan perincian dividen sebesar Rp27.114.941.703,37 dan dana pembangunan sebesar
Rp9.038.313.901,13. Realisasi penyetoran PAD Tahun 2013 ini sesuai dengan target yang
ditetapkan.
b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)
Pada Tahun 2013 PT. AMI melakukan restrukturisasi organisasi menuju organisasi
yang efektif dan efisien baik dalam birikrasi maupun penempatan SDM yang sesuai
dengan kompetensinya. Diharapkan dengan restruktuisasi ini pembagian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya menjadi spesifik dan terarah untuk menghindari tumpang tindih
bagian yang satu dengan yang lain. Menjalin kerjasama strategis dengan pihak lain
Pembaharuan Bisnis untuk menyehatkan perusahaan dengan cara mengecilkan skala
bisnis. Kerjasama yang dilakukan dengan harapan biaya yang dikeluarkan untuk
mengelola unit yang dikerjasamakan menjadi lebih kecil, dengan kata lain memindahkan
resiko pembiayaan unit. Melakukan revitalisasi existing bisnis dalam rangka
meningkatkan kinerja dan laba pada unit-unit usaha yang ada. Bekerjasama dengan
lembaga keuangan atau lembaga dana pensiun dalam rangka menjamin kewajiban
Perusahaan terhadap para karyawan pada saat yang bersangkutan memasuki usia
pensiun. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang besar pada suatu waktu
tertentu mengingat kondisi cashflow yang ada harus diatur sedemikian rupa untuk
menghindari cashflow negative. Menyelesaikan permasalahan perjanjian kerjasama
dengan PT. MKU terkait dengan pemanfaatan tanah di Baciro yang selama ini terkatung-
katung. Dalam penyelesaian kasus ini sudah dibuat addendum sampai dengan tanggal 31
Agustus 2014, apabila PT MKU tidak melaksanakan maka PT. AMI memiliki hak untuk
Page 55
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
55
mengelola kembali tanah tersebut. Menyelesaikan permasalahan perjanjian perjanjian
kerjasama dengan PT WTB terkait dengan pemanfaatan tanah di tanah ex Hotel Trio
yang sudah masuk ke dalam ranah hukum. Melakukan kajian pemanfaatan tanah di Jl.
Sukonandi, yang akan dijadikan kantor pusat PT. AMI dan sebuah guest house sebagai
salan satu unit yang akan dikomersiilkan. Melakukan kajian dan rencana pembangunan
komplek kolombo untuk menyediakan tempat berdagang bagi pelaku UMKM yang
berwawasan lingkungan. Pembangunan komplek kolombo ini yang bekerjasama dengan
pihak ketiga yang diharapkan selesai pada bulan Desember 2014. Melakukan upaya
mencari pengganti tanah Sewon yang pada Tahun 2012 dijual, yaitu di daerah kecamatan
Pajangan, Kabupaten Bantul. Di samping itu pada Tahun 2013 juga melakukan revitalisasi
unit usaha yang ada yaitu pertambangan, pariwisata, Sagan Resto, realty, percetakan
dan transportasi.
Pada Tahun 2013, Pemda DIY telah melakukan tambahan penyertaan modal
berupa uang tunai sebesar Rp. 700.910.000,00 yang digunakan untuk mendukung
operasionalisasi 20 bus Transjogja yang disewakan kepada PT. JTT sampai dengan tahun
2015.
c. PT. Taru Martani
Perubahan bentuk badan hukum PD. Taru Martani sebagaimana diamanatkan
dalam Perda Nomor 9 Tahun 2004, pada Tahun 2013 dapat direalisasikan. Pada tanggal
18 Februari 2013, Akta Pendirian PT. Taru Martini disahkan dengan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-06889.AH.01.01 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan usaha produksi cerutu dan tembakau
shag, distribusi produk dalam arti yang seluas-luasnya, industri pengolahan dan
perdagangan serta usaha lain yang sah. Pendiri Perseroan adalah Pemerintah DIY dan
Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000,00
dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 25% atau sejumlah
Rp12.500.000,00 oleh para pendiri dengan perincian Pemerintah DIY sebesar
Rp12.000.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani sebesar Rp500.000,00.
Pada tanggal 30 Juni 2013 dilakukan penutupan PD. Taru Martani dan dengan Keputusan
Gubernur DIY Nomor 269/KEP/2013 tentang Pengalihan dan Penempatan Kekayaan,
Kewajiban, Modal, Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. Taru Martani kepada PT.
Taru Martani, dilakukan pengalihan dan penempatan kekayaan, kewajiban dan modal
PD. Taru Martani kepada PT. Taru Martani per tanggal 1 Juli 2013 yaitu kekayaan sebesar
Rp15.425.286.586,00, kewajiban sebesar Rp11.582.786.586,00, dan modal sebesar
Rp3.842.500.000,- serta mengalihkan dan menempatkan Badan Pengawas, Direksi dan
Pegawai PD. Taru Martani kepada PT. Taru Martani.
Pada bulan Desember 2013 telah dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar
Rp12.000.000.000,00 sehingga modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada
PT. Taru Martani menjadi sebesar Rp15.843.000.000,00 dengan perincian Pemerintah
DIY sebesar Rp15.842.500.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani sebesar
Rp500.000,00.
Pada Tahun 2013 dapat menyetorkan PAD sebesar Rp682.966.411,00 dengan
perincian bagian laba Tahun 2009 sebesar Rp590.393.311,00, bagian laba Tahun 2011
sebesar Rp83.815.737,00 dan bagian laba Tahun 2012 sebesar Rp8.757.363,00.
Page 56
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
56
d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha
Kredit Perdesaan Provinsi DIY, lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur
sederhana, cepat, dan murah.
Pada Tahun 2013 telah dilakukan tambahan penyertaan modal pada BUKP DIY
sebesar Rp6.413.040.276,00 sehingga penyertaan modal Pemda DIY yang semula sebesar
Rp13.586.959.724,00 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 sedang realisasi penyetoran
PAD sebesar Rp3.760.365.522,00 atau 18,80% dari modal disetor dengan perincian
bagian laba pemilik modal sebesar Rp3.427.907.025,97, dana pembinaan sebesar
Rp189.205.843,34 dan jasa produksi sebesar Rp143.252.652,77. Realisasi penyetoran
PAD tersebut meningkat dibanding yang ditargetkan yaitu sebesar Rp3.494.245.358,00.
2.2.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. Sensus Barang Milik Daerah
Pada Tahun 2013 diadakan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) terhadap seluruh
kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang berupa barang yang
bergerak maupun barang yang tidak bergerak untuk memperoleh data barang yang benar,
dapat dipertanggungjawabkan dan lengkap.
Maksud pelaksanaan Sensus BMD adalah mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap setiap
penggunaan barang milik Pemerintah Daerah, sedangkan Tujuan Sensus BMD adalah
untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta dapat
dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan Sensus BMD bertujuan untuk :
1) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;
2) Memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3) Memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah,
kondisi, maupun harga/nilai dari setiap BMD;
4) Mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan
pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD;
5) Mendukung perencanaan kebutuhan BMD.
Ruang lingkup Sensus BMD meliputi semua barang milik Pemerintah Daerah
dan barang-barang milik Negara yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri maupun
Departemen-Departemen/Lembaga-Lembaga Pusat lain yang dipergunakan dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah, yang dikelompokkan sebagai berikut:
1) Barang Milik Pemerintah Daerah.
2) Barang Milik Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Sensus BMD mengikuti ketentuan yang
tercantum dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah yaitu langkah persiapan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SEKDA/III/2013 tanggal 1 Maret
2013 tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah VII Tahun Anggaran 2013,
Page 57
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
57
dan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah agar dalam pelaksanaan sensus BMD
dapat berjalan lancar.
Selanjutnya hasil pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013.
Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Sensus BMD Tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:
Tabel II.32
Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No Instansi Jumlah
Barang
Nilai Aset
(Rp.)
1. Sekretariat DPRD 8.547 587.333.941.072
2. Biro Tata Pemerintahan 1.163 2.697.024.940
3. Biro Hukum 6.477 4.463.640.349
4. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 428 1.178.382.112
5. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 620 913.928.276
6. Biro Administrasi Pembangunan 585 1.054.140.413
7. Biro Organisasi 392 1.058.558.130
8. Biro Umum, Humas dan Protokol 7.154 29.681.785.535
9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral 8.592 2.482.276.854.795
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.859 173.757.054.557
11. Dinas Kesehatan 10.133 55.557.369.682
12. RS. Grhasia 7.960 33.678.281.684
13. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 204.782 339.914.000.364
14. Dinas Kebudayaan 85.682 79.699.992.574
15. Dinas Sosial 18.042 117.167.476.862
16. Badan Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat 974 6.194.239.361
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.512 19.113.918.390
18. Dinas Pertanian 9.875 98.400.836.447
19. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.091 5.281.223.886
20. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 22.684 63.935.912.124
21. Dinas Kelautan dan Perikanan 1.766 83.381.987.467
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5.287 37.118.160.131
23. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 9.745 444.759.343.181
24. Inspektorat DIY 1.757 7.470.513.405
25. BAPPEDA 5.670 8.275.846.830
26. Badan Lingkungan Hidup 1.933 6.468.853.698
27. Dinas Pariwisata 718 3.836.340.940
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1.214 4.291.010.203
29. Satuan Polisi Pamong Praja 1.113 2.705.249.700
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 492 11.192.262.027
31. Badan Kepegawaian Daerah 3.767 13.047.842.189
32. Badan Pendidikan dan Pelatihan 12.088 17.923.662.142
33. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah 5.055 26.627.647.240
34. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 373.178 69.018.988.636
Page 58
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
58
b. Persertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY
Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah DIY menargetkan pensertifikatan 20
bidang tanah dan 125 warkah sertifikat tanah, dan telah terealisasi 38 bidang tanah yang
terdiri dari 22 bidang tanah telah selesai disertifikat dan masih dalam proses sebanyak 16
bidang, serta 70 warkah sertifikat tanah, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel II.33
Tanah Milik Pemerintah Daerah DIY yang Telah dan Masih dalam Proses Sertifikat
Tahun 2013 No. Lokasi Luas (m²) Keterangan
1 Jl.Imogiri No.244, Mendungan, Giwangan, Umbulharjo,Kota Yogyakarta.
25.150 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.112
2 Jl.Jenggotan No.3-5-7 , Bumijo, Jetis,Yogyakarta 3.837 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1031
3 Jl.Panjaitan No.70, Suryodiningratan, Mantrijeron,Yogyakarta
1.027 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.34
4 Jl.HOS Cokroaminoto, Tegalrejo,Tegalrejo,Yogyakarta.
7.179 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.118
5 Komplek Kolombo No.59 Caturtunggal Depok Sleman 315 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.482
6 Komplek Kolombo No.58 Caturtunggal Depok Sleman 308 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.484
7 Komplek Kolombo No.60 Caturtunggal Depok Sleman 371 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.483
8 Harjobinangun,Pakem,Sleman Jl. Ke Turi dusun Blembem Lor.
9.685 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.44
9 Karangjati Wetan, Sinduadi, Mlati, Sleman 1.686 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.2017
10 Sitimulyo,Piyungan,Bantul 102.408 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00045
11 Bawuran, Pleret, Bantul 19.897 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00002
12 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul 2.331 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : 247
13 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo 26 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.4
14 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo 352 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.3
15 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo 80 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1
16 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo 1.314 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.2
17 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo 80 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.5
18 Jangkaran, Temon, Kulon Progo 24.220 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1
19 Sundak, Tepus, Gunung Kidul 1.343 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00003
20 Sundak, Tepus, Gunung Kidul 6.657 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00002
21 Siung, Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul 6.000 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00004
22 Kepek, Wonosari, Gunung Kidul 300 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.88
23 Cangkringan, Sleman 5.269 Dalam Proses Sertifikat
24 Cangkringan, Sleman 5.000 Dalam Proses Sertifikat
25 Cangkringan, Sleman 5.982 Dalam Proses Sertifikat
26 Bokoharjo,Prambanan, Sleman 7.476 Dalam Proses Sertifikat
27 Bokoharjo,Prambanan, Sleman 8.103 Dalam Proses Sertifikat
28 Bokoharjo,Prambanan, Sleman 6.801 Dalam Proses Sertifikat
29 Tlogoadi, Mlati, Sleman 2.760 Dalam Proses Sertifikat
30 Jl. Tunjung No. 2 Baciro, Gondokusuman Yk 855 Dalam Proses Sertifikat
31 Jl. Kusumanegara No. 168, Yogyakarta 800 Dalam Proses Sertifikat
32 Jl. Parangtritis, Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul
4.000 Dalam Proses Sertifikat
33 Kadek, Wijirejo, Pandak, Bantul 2.500 Dalam Proses Sertifikat
34 Batikan, Wijirejo, Pandak, Bantul 15.000 Dalam Proses Sertifikat
35 Pengkol, Imogiri, Bantul 8.000 Dalam Proses Sertifikat
36 Tlogoadi, Mlati, Sleman 3.000 Dalam Proses Sertifikat
37 Tlogoadi, Mlati, Sleman 2.760 Dalam Proses Sertifikat
38 Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul 15.000 Dalam Proses Sertifikat
Page 59
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
59
Tabel II.34
Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun 2013
No. Kab/Kota Jumlah Warkah Tanah
1 Kabupaten Sleman 22
2 Kabupaten Kulon Progo 14
3 Kabupaten Gunung Kidul 19
4 Kabupaten Bantul 15
JUMLAH 70
c. Permohonan Status Hak Atas Tanah Eks Bioskop Indra
Pemerintah Daerah DIY telah melakukan upaya penyelesaian terhadap Tanah Eks
Bioskop Indra yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani, Kelurahan Ngupasan,
Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan uraian sebagai berikut :
1) Sehubungan dengan sudah terselesaikannya 6 (enam) orang penghuni yaitu Sdr. Djoni
Hartono, Ny. Kinnarti (Ny. Hendra Usmanto), Sdr. Burni BS Tou (Ny. Dennis), Sdr.
Soebagyo Abdullah (Bioskop Indra), Sdr. Nicolas Bambang Sugiyanto (RM. Cirebon),
dan Sdr. Tonny Suliantoro (RM. Cendrawasih), maka dalam rangka pengamanan
administrasi atas 6 (enam) bidang tanah tersebut melalui Surat Gubernur DIY Nomor
593/0066 tanggal 7 Januari 2013, Pemerintah Daerah DIY telah mengajukan
permohonan status hak atas tanah dimaksud kepada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional DIY, serta telah disampaikan pula surat dari Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta, Nomor : 593/02769/PBD tertanggal 04 April 2013 tentang
Permohonan Pelaksanaan Pengukuran dalam rangka pensertifikatan.
2) Pada tanggal 15 April 2013, Pemda DIY berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur
TNI-POLRI, Tim JPN Kejaksaan Tinggi DIY, Kanwil BPN DIY, Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta, Pemda Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, dan Kelurahan
Ngupasan melakukan pengambilalihan terhadap tanah dan bangunan di tanah eks
Bioskop Indra yang telah diberikan penggantian uang (tali asih) dan sudah dikosongkan
6 (enam) penghuni, pada total seluas 5.168 m². Hasil pengambilalihan tersebut adalah
dengan terpasangnya papan pengumuman penguasaan tanah dan bangunan oleh
Pemda DIY, pemasangan tanda batas, pengamanan lokasi dengan pemasangan seng,
serta pelaksanaan pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
3) Hasil pengukuran sebagaimana tersebut di atas telah terbit Surat Ukur dari Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : 00718/Ngupasan/2013 tanggal 06 Mei 2013,
seluas 5.170 m² dan telah terbit pula Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/2013
pada tanggal 08 Mei 2013.
4) Pemda DIY telah menyelesaikan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk penerbitan
sertifikat antara lain surat pernyataan penguasaan fisik; surat pernyataan tidak dalam
sengketa; akta-akta pemberian tali asih; proposal penggunaan Tanah Eks Bioskop
Indra; dan rekomendasi Pemerintah Kota Yogyakarta tentang penggunaan Tanah Eks
Bioskop Indra untuk parkir umum.
5) Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Obyek Prk.5 merupakan kewenangan BPN RI,
maka Kepala Kanwil BPN DIY telah membuat Surat Permohonan kepada Kepala Badan
Page 60
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
60
Pertanahan Nasional RI, Nomor : 0990/300-34/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013,
perihal Permohonan Pemda DIY untuk membeli rumah dan tanah obyek Prk.5 terletak
di Jalan Ahmad Yani Nomor 13, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota
Yogyakarta.
d. Pemanfaatan
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah telah dilaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang idle,
sebagai berikut:
1) Aset (Tanah dan/atau Bangunan) yang dioptimalkan melalui sewa sebanyak 35 (tiga
puluh lima) bidang, yaitu:
Tabel II.35
Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah DIY Disewakan
Tahun 2013
No. LOKASI PENYEWA HARGA SEWA (2013—Rp.)
1. Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo PT Formula Land 43.699.900
2. Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan BPD 94.500.000
3. Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo PT Amarta Karya 18.250.000
4. Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan Yayasan YAB 43.000.000
5. Eks Rumah Dinas Jl AM Sangaji Yayasan Wira Husada 98.700.000
6. Eks Gd pangan sbl timur Jl Abubakar Ali Sunarti 14.000.000
7. Tanah bekas OG no.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
Pemdes Sumbermulyo 610.000
8. Tanah di pantai Glagah, Kulon Progo Sumantoyo 1.948.700
9. Eks rumah Dinas Jl Munggur 32 Yogyakarta BUKP Gondokusuman 12.006.000
10. Tanah di Jl Wisata, Babarsari, Sleman Yayasan Dharmapala 2.431.000
11. Tanah & Bangunan di Jl Jenggotan PT Cemara Gading 12.000.000
12. Tanah Srimulya, Piyungan, Bantul PemKab Bantul 8.314.000
13. Eks PPK Kulonprogo Agus Sujoko 2.205.000
14. Eks Jembatan Timbang, Jl Bantul, Dongkelan Nanang S 11.000.000
15. Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta dr. Soedarman 9.000.000
16. Tanah dan bangunan di Jl Perwakilan, Wates, Kulonprogo Koperasi Sumber Rejeki 4.537.500
17. Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Krapyak, Yogyakarta
Son Innamor V Paath 6.500.000
18. Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta UD Surya Tani 6.250.000
19. Tanah di Ambarketawang, Jl. Jogja - Wates, Sleman 1. Sukani 504.700
2. Sukinah 3.022.000
3. Mulyono 1.102.500
4. Surib 4.683.700
20. Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Kelompok Tani Tirto Manunggaal
750.000
21. Tanah dan Bangunan JEC PT Buanaland Agung 2.101.000.000
22. Lahan Parkir Basement Malioboro Mall PT Yogya Indah Sejahtera 996.186.000
23. Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman Suyanto 2.250.000
24. Tanah di Komplek Dishutbun, Baciro 28 person 12.298.783,56
25. Tanah di Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta CV. Cipta Anugerah Pratama
137.000.000
26. Tanah dan Bangunan di Jl. Jenggotan, Pingit, Jetis, Yogyakarta
Badan Anti Korupsi 5.775.000
27. Tanah di Jalan Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT) Talenta Body Repair 15.050.000
28. Tanah di Jalan Kenari (Eduhotel) SMK 6 Yogyakarta 9.500.000
29. Tanah di Patehan Tengah No 25 Kraton, Yogyakarta 1. Suka Astuti 600.000
Page 61
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
61
2. Tien Setiantoro 2.676.000
3. Roos Ani 840.000
4. Sumartiningsih 1.356.000
5. Aris Purnomo 684.000
30. Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman 1. Anik Suharmini 2.928.000
2. Sri Wahyu 2.928.000
31. Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman
R. RB Aria Putra 8.280.000
32. Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul YB. Pratomo 12.100.000
33. Tanah dan bangunan di Wanujoyo Lor, Piyungan, Bantul Marmuji 1.500.000
34. Tanah dan bangunan di Jalan Janti (Bekas KPU dan Dinas Pertambangan)
PT. Buanaland Agung 165.000.000
35. Tanah di Halaman DIPARDA PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
9.000.000
2) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 62 (enam
puluh dua) bidang tanah/bangunan dan 17 (tujuh belas) kendaraan, yang terangkum
dalam 38 (tiga puluh delapan) perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut :
Tabel II.36
Daftar Aset Tetap Dalam Status Pinjam Pakai
Tahun 2013
No LOKASI Jumlah Obyek
1. Balai Benih Induk (BBI) Perikanan Krapyak dan Balai Benih (BBI) Perikanan Gesikan, Kabupaten Bantul beserta daftar barang inventaris lainnya
2
2. Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY a. tanah dan bangunan eks. UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul b. tanah dan bangunan eks. UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul
2
3. Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta 1
4. Bangunan lantai atas sebelah selatan eks. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta
1
5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wiyoro Lor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul 1
6. Tanah-tanah di Kabupaten Bantul: a. tanah yang terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul b. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul c. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul d. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul
4
7. Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo: a. Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo b. Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo c. Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo d. tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo e. tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo
5
8. Tanah dan Bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro 56 Yogyakarta
1
9. Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman 1
10. Tanah di Bantul dan Sleman: a. Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul b. Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten
Sleman
2
11 Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman 1
12. Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman 1
13. Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta 1
Page 62
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
62
14. Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta 1
15. Tanah yang terletak di Gesikan, Wijirejo, Pandak, Kabupaten Bantul 1
16. Tanah yang terletak di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman 1
17. Tanah-tanah di Kabupaten Gunungkidul: a. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul b. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul c. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul d. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul e. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul f. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul g. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul h. Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul i. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul j. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul
10
18. Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro
1
19. Sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
1
20. Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo: a. Tanah yang terletak di Jalan Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo b. Tanah yang terletak di Jalan Khudori Nomor 49 Wates, Kulon Progo c. Tanah yang terletak Wates, Kulon Progo
3
21. Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta
1
22. Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta
1
23. Tanah yang terletak di Jalan Laksda Adisutjipto Km. 8 Yogyakarta 1
24. Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/AT, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB, Warna Abu-abu Metalite
1
25. Tanah dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul: a. Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 8 Wonosari Gunungkidul b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gubungkidul
2
26. Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman: a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman b. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman c. Tanah dan bangunan yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman d. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman e. Tanah dan bangunan yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman f. Tanah dan bangunan yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman
6
27. Kendaraan jenis Mini Bus/MP (8 unit) dan Sepeda Motor (7 unit) 15
28. Barang Inventaris dan Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta
2
29. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta
1
30. Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman
1
31. Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta 1
32. Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/AB 1660 UA 1
33. Tanah yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo 1
34. Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman 1
35. Bangunan gedung kantor bekas Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul di atas tanah milik Kepolisian Resor Gunungkidul
1
Page 63
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
63
36. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto 21 Kotabaru, Yogyakarta 1
37. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panembahan Romo 65 Basen, Kotagede, Yogyakarta 1
38. Sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta 1
3) Barang Milik Daerah (Tanah dan/atau bangunan) yang dioptimalkan melalui bentuk
Bangun Guna Serah sebanyak 1 (satu) bidang, yaitu Tanah di Jl. Maloboro dengan PT.
YIS.
Hal ini sesuai dengan :
a) Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi
Keuntungan Nomor 53,
b) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi
Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera
dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta
tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
c) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi
Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera
dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta
tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.
e. Penghapusan
1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Barang Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hilang, rusak berat
dan tidak efisien lagi penggunanya untuk kepentingan dinas, layak dihapuskan dari
Daftar Barang Milik Daerah. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan Barang Milik Daerah Tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan
adalah :
a) Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan
Gubernur Nomor 2/PAN/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan ditindak lanjuti dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor
188/01754/PBD tanggal 25 Februari 2013 yang diubah dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/08832/PBD
tanggal 19 Nopember 2013.
b) Mengirimkan Surat Edaran Gubernur Nomor 933/0640 Tanggal 12 Februari 2013
tentang Penghapusan Barang Inventaris Tahun Anggaran 2013.
c) Menghimpun dan merekap data usulan penghapusan bangunan, kendaraan
bermotor maupun barang inventaris lainnya dari SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
d) Melaksanakan Verifikasi dan Identifikasi data usulan penghapusan barang
e) Melaksanakan Klarifikasi dan koordinasi usulan penghapusan kepada SKPD yang
mengusulkan.
f) Melaksankan peninjauan lokasi barang dalam rangka pengecekan dan penelitian
barang usulan penghapusan.
g) Melaksanakan penarikan/pengangkutan barang-barang usulan penghapusan dari
lokasi SKPD ke Gudang Penyimpanan barang penghapusan.
Page 64
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
64
h) Mengajukan Permohonan Persetujuan Penghapusan kepada Gubernur.
Permohonan Persetujuan penghapusan barang milik daerah Tahun Anggaran 2013
yang telah mendapatkan Persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
antara lain :
Keputusan Gubernur Nomor 44/KEP/2013 Tanggal 1 Maret 2013 tentang
Penetapan Penghapusan dan Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik
Daerah yang Terletak di Jalan Prof.DR.Sardjito Nomor 5 Yogyakarta yang
diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 109/KEP/2013 Tanggal 10 April
2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 44/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan dan
Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik Daerah yang Terletak di Jalan
Prof.DR.Sardjito Nomor 5 Yogyakarta. (Bapel Jamkessos, Dinas Kesehatan)
Keputusan Gubernur Nomor 45/KEP/2013 Tanggal 1 Maret 2013 tentang
Penetapan Penghapusan dan Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik
Daerah yang Terletak di Jalan Kusumanegara No.9 Yogyakarta.
(Disperindagkop dan UKM)
Keputusan Gubernur Nomor 81/KEP/2013 Tanggal 22 Maret 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Gondosuli
Nomor 6 Yogyakarta dari Daftar Barang Dinas Pertanian.
Keputusan Gubernur Nomor 97/KEP/2013 Tanggal 2 April 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Senopati
Nomor 4 Palbapang Bantul dari Daftar Barang Rumah Sakit Khusus Paru
Respira Yogyakarta.
Keputusan Gubernur Nomor 98/KEP/2013 Tanggal 2 April 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Kaliurang
KM 17 Yogyakarta dari Daftar Barang Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang diubah
dengan Keputusan Gubernur Nomor 134/KEP/2013 Tanggal 20 Mei 2013
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 98/KEP/2013 Tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung
Milik Daerah Di Jalan Kaliurang Km 17 Yogyakarta Dari Daftar Barang Rumah
Sakit Jiwa Grhasia.
Keputusan Gubernur Nomor 112/KEP/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Yang Terletak Di
Jalan Argulobang Nomor 19 Baciro Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Gubernur Nomor 130/KEP/2013 Tanggal 14 Mei 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Daerah di Kedung Poh dan
Wonocatur Dari Daftar Barang UPTD Balai Pengembangan Perbenihan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.
Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2013 Tanggal 17 Mei 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Kenari
Nomor 1 Yogyakarta Dari Daftar Barang Balai Pemuda Dan Olahraga Dinas
Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga.
Keputusan Gubernur Nomor 158/KEP/2013 Tanggal 19 Juni 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Ring Road
Page 65
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
65
Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Dari Daftar Barang UPTD Balai Pengujian
Informasi Pemukiman Dan Bangunan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral.
Keputusan Gubernur Nomor 199/KEP/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen
Katamso Nomor 4 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1
Wonosari.
Keputusan Gubernur Nomor 206/KEP/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang
Penghapusan Bangunan Gedung Dan Hibah Barang Bekas Bongkaran
Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari,
Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1 Wonosari.
Keputusan Gubernur Nomor 214/KEP/2013 Tangggal 20 Agustus 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013.
Keputusan Gubernur Nomor 217/KEP/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang
Persetujuan Penghapusan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
(Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah.
Keputusan Gubernur Nomor 235/KEP/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 tentang
Penetapan Penghapusan Dan Pemindahtanganan 1 (Satu) Unit Kendaraan
Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah.
Keputusan Gubernur Nomor 240/KEP/2013 Tanggal 16 September 2013
tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan
Solo Km 9 Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika.
Keputusan Gubernur Nomor 278/KEP/2013 Tanggal 11 November 2013
tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar
Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013.
f. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang milik Daerah
Pemindahtangan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut
dari penghapusan, sedangkan bentuk-bentuk pemindahtanganan antara lain dengan cara
Penjualan, Hibah, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal.
1) Penjualan
Tahapan– tahapan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penjualan antara lain :
a) Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur
Nomor 3/PAN/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang ditindaklanjuti dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor
188/01757/PBD tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Personalia Panitia
Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 yang diubah dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor
188/08833/PBD tanggal 19 Nopember 2013.
b) Melaksanakan penilaian dan penaksiran harga barang penghapusan yang akan
dilakukan penjualan.
c) Melaksanakan Penjualan kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik
Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, mendasarkan :
Page 66
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
66
Keputusan Gubernur Nomor 382/KEP/2012 Tanggal 3 Desember 2012 tentang
Penghapusan Dan Cara Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar
Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2012.
Keputusan Gubernur Nomor 396/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan
Barang Dari Daftar Barang Pengguna Dan/Atau Kuasa Pengguna Serta Cara
Penjualannya Tahun Anggaran 2013. (Besi Guaddrill, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika)
Keputusan Gubernur Nomor 396/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan
Barang Dari Daftar Barang Pengguna Dan/Atau Kuasa Pengguna Serta Cara
Penjualannya Tahun Anggaran 2013. (Mesin Minyak Kayu Putih, Dinas
Pertanian)
Keputusan Gubernur Nomor 281/KEP/2013 Tanggal 15 November 2013
tentang Penghapusan Dan Cara Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Dari
Daftar Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013.
Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/5011 Tanggal 28 Desember 2012 tentang
Persetujuan Penjualan material bongkaran Rehab Gedung Kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah)
Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/5012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang
Persetujuan Penjualan material bongkaran Rehabilitasi Gedung C Dinas
Pertanian)
Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/4294 Tanggal 03 Oktober 2013 tentang
Persetujuan Penjualan. (Sisa bongkaran bekas Rehab Gedung Kantor Biro
Organisasi Setda DIY Dan Rehab Gedung Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah).
Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/4294 Tanggal 18 Nopember 2013 tentang
Persetujuan Penjualan. (Sisa bongkaran bekas Rehabilitasi Gedung SLB Negeri
Pembina Yogyakarta).
2) Hibah
Adalah salah satu bentuk dari Pemindahtangan dengan cara pengalihan kepemilikan
dengan tanpa adanya kontra prestasi, pelaksanaanya dengan tahapan sebagai
berikut:
a) Membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 11/SEKDA/2011
tanggal 22 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Investigasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/01939/PBD
Tanggal 4 Maret 2013 tentang Penunjukan Personalia Tim Monitoring dan
Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 yang diubah
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Nomor 188/08831/PBD Tanggal 19 Nopember 2013.
b) Menghimpun dan menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah baik murni untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah
maupun rencana pengadaan yang akan dihibahkan.
c) Melakukan pemantauan dan pengecekan ke lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
terhadap Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah.
Page 67
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
67
d) Menghimpun dan menyusun permohonan hibah baik untuk kepentingan sosial,
keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
e) Melakukan pemantauan dan pengecekan ke lokasi terhadap barang milik daerah
yang akan dan rencana untuk dihibahkan.
f) Mengkoordinasikan dengan instansi pemerintah/lembaga sosianl/masyarakat
yang akan menerima hibah barang milik daerah.
g) Melaksanakan Proses Hibah. Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Tahun
Anggaran 2013 dengan mendasarkan :
Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/0950 Tanggal 01 Maret 2013 tentang
Persetujuan Hibah. (Bongkaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas
Kebudayaan berupa Paving dihibahkan kepada Sanggar Seni Suryo Buwono
yang beralamat di Kampung Karang Pedak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman).
Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/3222 Tanggal 23 Juli 2013 tentang
Persetujuan Hibah. (Bongkaran Rehabilitasi Komplek Kepatihan Biro Umum,
Humas dan Protokol berupa Konblok dihibahkan kepada Pondok Pesantren
Yatim Piatu dan Dhu’afa Al Wahid dengan alamat Dusun Sutopadan,
Ngestiharjo, Kasihan, Bantul).
Keputusan Gubernur Nomor 206/KEP/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang
Penghapusan Bangunan Gedung Dan Hibah Barang Bekas Bongkaran
Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari,
Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1 Wonosari. (Dihibahkan kepada Komite
Sekolah SMA 1 Wonosari).
Keputusan Gubernur Nomor 235/KEP/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 tentang
Penetapan Penghapusan Dan Pemindahtanganan 1 (Satu) Unit Kendaraan
Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah.
(Dihibahkan kepada MUI Daerah Istimewa Yogyakarta).
3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah salah satu bentuk dari
pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan
Hukum Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2013 tidak
melaksanakan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan
Hukum Lainnya.
g. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dapat berjalan lancar, tertib dan teratur baik dalam penerimaan,
penyimpanan, pengeluaran barang maupun pelaporannya mendasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomr 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah telah ditunjuk Penyimpan dan Pengurus Barang dengan Keputusan
Sekretaris Daerah Nomor 3/SEKDA/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 tentang Pejabat
Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013.
Page 68
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
68
Barang Milik Daerah merupakan unsur penting dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat perlu dikelola secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Gubernur sebagai Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola
Barang Milik Daerah, dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
sebagai Pembantu Pengelola Barang serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, hingga Para Pengurus dan Penyimpan Barang
dalam menjalankan pengelolaan barang dengan benar dan profesional di masing-masing
unit kerjanya.
Mendasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun Anggaran 2013, dalam
rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan barang milik daerah
sehingga tercipta keseragaman pemahaman maupun persamaan persepsi dalam
melaksanakan pengelolaan barang milik daerah bagi Aparat Pengelola Barang dalam
rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan
efektif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang berlaku telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah bagi Kepala Bagian Umum/Kepala Tata Usaha dan Penyimpan/Pengurus Barang
di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober
2013 diHotel University Club di Jl. Pancasila No. 2 Yogyakarta (Komplek Kampus
Universitas Gajah Mada Yogyakarta/Utara Bundaran UGM + 100 m).
h. Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TP-TGR).
Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah,
dan apabila Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna/Kuasa Pengguna, Penyimpan dan
atau Pengurus Barang yang karena perbuatannya sehingga mengakibatkan adanya
kerugian daerah maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) begitu juga
kepada Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan
dan barang daerah dapat dikenakan Tuntutan Perbendaharaan (TP) .
Untuk mendukung kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan
sebagai berikut :
1) Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Provinsi
DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor : 9/KEP/2011 tanggal 15 Januari 2011
tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
keuangan dan Aset Nomor 931/00769/PBD Tanggal 25 Januari 2013 tentang
Penunjukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan
Page 69
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
69
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yang telah diubah dengan Keputusan
Nomor 931/005472/PBD Tanggal 10 Juli 2013 dan terakhir Nomor 931/08830/PBD
Tanggal 19 Nopember 2013.
2) Memberikan saran, pendapat dan pertimbanagn kepada Gubernur pada setiap
kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan
pembebasan penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan penyelesaian melalui
Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan
dalam penagihan melalui instansi terkait.
3) Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaaan Khusus dari Inspektorat Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk pelaksanaan penyelesaian TP-TGR .
a) Kepada Mantan Anggota DPRD, PIAD dan Pensiunan PNS DIY selama tahun
2013.
Masih perlu melakukan penyelesaian sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang
Telah melakukan pelunasan sebanyak 5 (lima) orang
b) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pembayaran atas pengembalian
kerugian daerah dalam Tahun 2013
Masih dalam angsuran sebanyak 1 (satu) orang
Telah melakukan pelunasan sebanyak 1 (satu) orang
4) Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus
kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Keuangan
Daerah dengan surat No. 931/3406 Tgl. 15 Agustus 2013 untuk Laporan
Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester I per 30 Juni 2013 dan surat
No. 931/0238 Tgl. 20 Januari 2014 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah
Pemda DIY Semester II per 31 Desember 2013.
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
1) Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,67%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,44%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
98,41%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 91,53%.
(5) Program Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi Keuangan 89,54%.
(6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Realisasi Keuangan
87,42%.
(7) Program Pendidikan Menengah. Realisasi Keuangan 96,47%.
(8) Program Pendidikan Non Formal. Realisasi Keuangan 90,06%.
(9) Program Pendidikan Luar Biasa. Realisasi Keuangan 95,86%.
(10) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Realisasi
Keuangan 91,47%.
(11) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Realisasi Keuangan 83,95%.
(12) Program Pendidikan Tinggi. Realisasi Keuangan 96,00%.
Page 70
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
70
(13) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka. Realisasi Keuangan
95,95%.
(14) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada BLUD. Realisasi Keuangan
89,29%
(15) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Realisasi Keuangan
97,19%.
(16) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Realisasi Keuangan 90,62%.
(17) Proram Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda. Realisasi Keuangan 96,80%.
(18) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. Realisasi Keuangan 95,84%.
(19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Realisasi Keuangan
95,50%.
(20) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda. Realisasi Keuangan 97,39%.
(21) Program Pendidikan Menengah (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 23,57%.
(22) Program Pendidikan Non Formal (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan
15,52%.
(23) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 73,38%.
(24) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 51,76%.
(25) Program Peningkatan Peran Serta, Kapasitas Dan Apresiasi Budaya Pemuda (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 34,47%.
2) Dinas Kesehatan.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 89,26%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 83,63%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan
92,27%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi keuangan 94,94%
(5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi keuangan
80,87%.
(6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Realisasi keuangan 97,70%
(7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Realisasi keuangan 97,35%.
(8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Realisasi keuangan
94,95%.
(9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru. Realisasi keuangan 89,86%.
(10) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru. Realisasi keuangan 87,41%.
(11) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan.
Realisasi keuangan 99,44%.
(12) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin. Realisasi
keuangan 99,01%.
(13) Program Pelayanan Kesehatan. Realisasi keuangan 96,22%.
Page 71
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
71
(14) Program Sistem Informasi Kesehatan. Realisasi keuangan 67,33%.
(15) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Realisasi keuangan
83,06%.
(16) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Realisasi keuangan 98,67%.
(17) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan. Realisasi Keuangan 94,22%.
(18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD. Realisasi keuangan
37,37%.
(19) Program Kesehatan Lansia. Realisasi keuangan 96,84%.
(20) Program Kesehatan Balita. Realisasi keuangan 100,00%.
(21) Program Kesehatan Bayi. Realisasi keuangan 100,00%.
(22) Program Kesehatan Ibu. Realisasi keuangan 98,59%
(23) Program Kesehatan Anak dan Remaja. Realisasi keuangan 99,95%.
(24) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana
Keistimewaan). Realisasi keuangan 19,39%.
(25) Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan
0,00%.
(26) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Dana Keistimewaan). Realisasi
keuangan 94,79%.
3) Rumah Sakit Grhasia
(1) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD. Realisasi keuangan
87,65%.
4) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 94,28%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 91,84%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan
99,06%.
(4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Realisasi keuangan 98,02%.
(5) Program Pembangunan Saluran Drainage/Gorong-gorong. Realisasi keuangan
84,77%
(6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan
97,42%
(7) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan 95,00%.
(8) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan. Realisasi keuangan
79,57%.
(9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya. Realisasi keuangan 87,69%.
(10) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Target Capaian 93,79%.
(11) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya. Realisasi keuangan 89,21%.
(12) Program Pengendalian Banjir. Realisasi keuangan 93,22%.
(13) Program Pelayanan Jasa Pengujian. Realisasi keuangan 98,87%.
(14) Program Pengaturan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 95,61%.
Page 72
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
72
(15) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 95,61%.
(16) Program Pengawasan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 97,69%.
(17) Program Pengelolaan Persampahan. Realisasi keuangan 84,51%.
(18) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan. Realisasi keuangan 93,06%.
(19) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan. Realisasi keuangan 95,01%.
(20) Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
Realisasi keuangan 81,13%.
(21) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan 95,39%.
(22) Program Pengembangan Manajemen Laboratorium. Realisasi keuangan 99,57%.
(23) Program Pengkaji dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum. Realisasi
keuangan 98,72%
(24) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur. Realisasi keuangan 97,96%.
(25) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum. Realisasi keuangan 58,22%.
(26) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Realisasi keuangan 94,63%.
(27) Program Pengembangan Perumahan. Realisasi keuangan 94,63%.
(28) Program Lingkungan Sehat Perumahan. Realisasi keuangan 89,48%.
(29) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Realisasi keuangan 94,57%.
(30) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. Realisasi keuangan
89,90%.
(31) Program Perencanaan Tata Ruang. Realisasi keuangan 96,57%.
(32) Program Pemanfaatan Ruang. Realisasi keuangan 89,43%.
(33) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Realisasi keuangan 95,70%
(34) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. Realisasi keuangan
97,03%.
(35) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi. Realisasi keuangan
97,29%.
(36) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi. Realisasi keuangan
93,11%.
(37) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar. Realisasi
keuangan 97,01%.
(38) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan. Realisasi keuangan
88,29%.
(39) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan). Realisasi
keuangan 3,64%.
(40) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan (Dana
Keistimewaan). Realisasi keuangan 16,70%.
5) Badan Perencanaan Pembangunan (BAPEDA).
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 86,36%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 89,22%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan
80,42%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi keuangan 93,83%.
(5) Program Pengembangan Data/ Informasi. Realisasi keuangan 93,61%.
Page 73
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
73
(6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Realisasi keuangan 92,80%.
(7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Realisasi keuangan 84,60%.
(8) Program Perencanaan Sosial Budaya. Realisasi keuangan 90,85%.
(9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA. Realisasi keuangan 85,87%.
(10) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan. Realisasi keuangan 91,46%.
(11) Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Realisasi keuangan 88,58%.
(12) Program Pengembangan Statistik Daerah. Realisasi keuangan 96,93%.
(13) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan). Realisasi
keuangan 82,06%.
(14) Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi
keuangan 39,03%.
(15) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Dana Keistimewaan). Realisasi
keuangan 42,98%.
(16) Program Perencanaan Sosial Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan
34,84%.
(17) Program Pengendalian Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi
keuangan 49,98%.
(18) Program Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
(Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 41,52%.
6) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 95,51%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 91,40%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi Keuangan 94,04%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 94,47%.
(5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Realisasi Keuangan
96,75%.
(6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas
Angkutan Jalan. Realisasi Keuangan 98,11%.
(7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Realisasi Keuangan 93,46%.
(8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Realisasi Keuangan 97,47%.
(9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Realisasi
keuangan 90,70%.
(10) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Realisasi Keuangan
93,61%.
(11) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Realisasi
Keuangan 93,51%.
(12) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Realisasi keuangan 95,62%.
(13) Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi.
Realisasi Keuangan 99,78%.
(14) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 11,97%.
Page 74
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
74
7) Badan Lingkungan Hidup.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 82,24%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 98,39%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi Keuangan 71,82%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 85,70%.
(5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Realisasi Keuangan
98,69%.
(6) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Realisasi
Keuangan 90,88%.
(7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Realisasi Keuangan
94,67%.
(8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup. Realisasi Keuangan 90,03%.
(9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Realisasi Keuangan 88,20%.
(10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Realisasi Keuangan 80,12%.
(11) Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 90,09%.
8) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 96,02%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 96,76%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 99,70%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.Realisasi keuangan 97,04%.
(5) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
Realisasi keuangan 97,51%.
(6) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak. Realisasi
keuangan 92,70%.
(7) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Realisasi
keuangan 97,05%.
(8) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
Realisasi keuangan 92,68%.
(9) Program Keluarga Berencana. Realisasi keuangan 98,86%.
(10) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Realisasi keuangan 99,99%.
(11) Program Pelayanan Kontrasepsi. Realisasi keuangan 97,34%.
(12) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Realisasi
keuangan 97,32%
(13) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS.
Realisasi keuangan 98,08%
(14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Realisasi keuangan
97,71%.
(15) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Realisasi keuangan
100,00%.
Page 75
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
75
(16) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Realisasi
keuangan 100,00%.
(17) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Realisasi keuangan
96,23%.
(18) Program Peningkatan Prasarana/sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah
Desa. Realisasi keuangan 99,49%.
(19) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 89,55%.
(20) Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Dana Keistimewaan).
Realisasi keuangan 54,88%.
9) Dinas Sosial.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 88,43%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 88,89%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
99,98%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 99,01%.
(5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Realisasi Keuangan
98,94%.
(6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan
95,48%.
(7) Program Pembinaan Anak Terlantar. Realisasi Keuangan 68,62%.
(8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Realisasi Keuangan
98,61%.
(9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. Realisasi Keuangan 94,33%.
(10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya). Realisasi Keuangan 97,60%.
(11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan
98,68%.
(12) Program Pembinaan Pelestarian, Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan, dan
Kesetiakawanan Sosial (K3 S). Realisasi Keuangan 97,02%.
(13) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (K A T) Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P M K S) Lainnya (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 0,00%.
(14) Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Dan
Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 98,99%.
(15) Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 98,20%.
(16) Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 75,32%.
Page 76
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
76
10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 93,28%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 93,79%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
98,66%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 98,61%.
(5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Realisasi Keuangan
98,43%.
(6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Realisasi keuangan 97,11%.
(7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Realisasi
Keuangan 96,86%.
(8) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Realisasi Keuangan 91,54%.
(9) Program Tansmigrasi Regional. Realisasi Keuanga 91,57%.
11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 79,45%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 92,40%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
99,65%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 84,02%.
(5) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Realisasi Keuangan 90,79%.
(6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%.
(7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%.
(8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi Keuangan 88,77%.
(9) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Realisasi
Keuangan 84,23%.
(10) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Realisasi Keuangan
80,35%.
(11) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Realisasi Keuangan 97,37%.
(12) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Realisasi Keuangan
89,44%.
(13) Program Persaingan Usaha. Realisasi Keuangan 88,14%.
(14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Realisasi Keuangan 98,58%.
(15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Realisasi Keuangan 96,88%.
(16) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Realisasi Keuangan 95,62%.
(17) Program Penataan Struktur Industri. Realisasi Keuangan 92,22%.
(18) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Realisasi Keuangan
80,77%.
(19) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Realisasi Keuangan
97,51%.
Page 77
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
77
(20) Program Pengembangan Industri Kreatif (Dana Kesitimewaan). Realisasi Keuangan
99,67%.
12) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 95,50%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 94,53%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
93,83%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 97,51%.
(5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Realisasi Keuangan
94,71%.
(6) Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi. Realisasi Keuangan
88,71%.
(7) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Realisasi
Keuangan 97,95%.
(8) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 99,10%.
(9) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. Realisasi Keuangan
74,28%.
(10) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 94,25%.
13) Dinas Kebudayaan.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,37%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 91,34%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 99,79%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 89,62%.
(5) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 90,76%.
(6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 93,23%.
(7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Realisasi Keuangan 90,95%.
(8) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi
Keuangan 75,90%.
(9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Realisasi Keuangan
91,97%.
(10) Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan
0,00%.
(11) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan
8,56%.
(12) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 10,63%.
(13) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 0,00%.
(14) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 0,00%.
Page 78
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
78
14) Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,25%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 93,84%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
99,16%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 95,91%.
(5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan
98,56%.
(6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 83,27%.
(7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan
90,74%.
(8) Program Pendidikan Politik Masyarakat. Realisasi Keuangan 87,08%.
(9) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat. Realisasi Keuangan
89,39%.
(10) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 96,89%.
15) Satuan Polisi Pamong Praja
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 97,35%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 82,41%.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 96,88%.
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan
51,37%.
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 99,19%.
(6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan
88,75%.
(7) Program Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Realisasi Keuangan 82,62%.
(8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Realisasi Keuangan
97,60%.
(9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Realisasi Keuangan 82,68%.
16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 83,84%
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 98,70%
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 97,77%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 90,45%.
(5) Program Pencegahan Dini Bencana. Realisasi keuangan 91,93%.
(6) Program Penanggulangan Korban Bencana. Realisasi Keuangan 94,77%.
Page 79
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
79
17) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 91,52%.
18) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 99,84%.
19) Sekretariat Daerah.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 84,37%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 85,66%.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 97,93%.
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan
99,17%.
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi keuangan 96,83%.
(6) Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah. Realisasi keuangan 93,58%.
(7) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Realisasi keuangan 97,21%.
(8) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Realisasi keuangan 79,02%.
(9) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Realisasi keuagan 90,29%.
(10) Program Penataan Administrasi Kependudukan . Realisasi keuangan 93,16%.
(11) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Realisasi keuangan 90,40%.
(12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi keuangan
100,00%.
(13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan
91,70%.
(14) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi keuangan 97,78%.
(15) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Realisasi keuangan 95,48%.
(16) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Realisasi keuangan 96,24%.
(17) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah. Realisasi keuangan 91,68%.
(18) Program Analisis Kebijakan Pembangunan. Realisasi keuangan 94,53%.
(19) Program Penelitian dan Pengembangan. Realisasi keuangan 92,23%.
(20) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum. Realisasi keuangan 97,99%.
(21) Program Pengawasan Produk Hukum . Realisasi keuangan 98,54%.
(22) Program Pengembangan Kehidupan Beragama. Realisasi keuangan 86,35%.
(23) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Realisasi keuangan
96,11%.
(24) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi keuangan 96,62%.
(25) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Realisasi keuangan 98,41%.
(26) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Urusan
Keistimewaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 73,80%.
(27) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Urusan Keistimewaan (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 62,95%.
(28) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 30,47%.
Page 80
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
80
(29) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 58,94%.
(30) Program Analisa Kebijakan Kebudayaan Dan Pariwisata (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 89,90%.
(31) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 39,39%.
(32) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 93,20%.
20) Sekretariat DPRD
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 80,04%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 88,08%.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi Keuangan 86,73%.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
96,79%.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 89,97%.
6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Realisasi
Keuangan 72,75%.
20) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 81,82%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 94,30%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan
87,54%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.
Realisasi keuangan 94,70%.
(5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi
keuangan 86,70%.
(6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota. Realisasi
keuangan 93,32%.
(7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh. Realisasi keuangan 71,94%.
(8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi keuangan
81,45%.
(9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi keuangan 91,34%.
(10) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan
95,17%.
(11) Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah. Realisasi keuangan 74,04%.
(12) Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro.
Realisasi keuangan 91,23%.
21) Badan Pendidikan dan Pelatihan
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 94,92%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 90,63%.
Page 81
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
81
(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan . Realisasi keuangan 97,54%.
(4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknlogi Informasi. Realisasi keuangan 92,06%.
(5) Program Penelitian dan Pengembangan. Realisasi keuangan 96,79%.
(6) Program Pendidikan Kedinasan. Realisasi keuangan 87,03%.
(7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Realisasi keuangan 92,23%.
(8) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah. Realisasi keuangan
80,75%.
(9) Program Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 87,37%.
22) Inspektorat
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 97,63%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 89,30%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
99,36%.
(4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi
Keuangan 90,94%.
(5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah. Realisasi Keuangan 89,91%.
(6) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan. Realisasi Keuangan 90,89%.
23) Badan Kepegawaian Daerah
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 92,60%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 86,35%.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 98,28%.
(4) Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. Realisasi keuangan 94,69%.
(5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan
98,69%.
(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi keuangan 92,73%.
(7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi keuangan
100,00%.
(8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi keuangan 97,24%.
(9) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Realisasi keuangan 83,47%.
(10) Program Perbaikan Sistem Informasi Kearsipan. Realisasi keuangan 98,90%.
(11) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 98,45%.
24) PPKD
(1) Pendapatan dengan capaian 90,69%.
(2) Pendapatan Transfer dengan capaian 99,29%.
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian 75,40%.
(4) Belanja dengan capaian 92,36%.
(5) Belanja Bunga dengan capaian 0,00%.
Page 82
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
82
(6) Belanja Hibah dengan capaian 87,33%.
(7) Belanja Bantuan Sosial dengan capaian 54,24%.
(8) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan
capaian 100,00%.
(9) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
dengan capaian 98,42%.
(10) Belanja Tak Terduga dengan capaian 0,00%.
(11) Penerimaan Pembiayaan dengan capaian 104,64%.
(12) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan capaian 100,00%.
(13) Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan dengan capaian 100,00%.
(14) Pengeluaran Pembiayaan Dengan capaian 74,81%.
(15) Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah dengan capaian 74,81%.
25) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 86,70%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 85,51%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
89,58%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 95,97%.
(5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian. Realisasi Keuangan 97,50%.
(6) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan. Realisasi
Keuangan 95,36%.
(7) Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 27,82%.
(8) Program Pemberdayaan Penyuluhan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan
10,54%.
26) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 80,16%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 89,03%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
91,05%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 72,01%.
(5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Realisasi
Keuangan 92,38%.
(6) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi Keuangan 94,13%.
(7) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Realisasi
Keuangan 82,92%.
(8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Realisasi Keuangan 82,09%.
(9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Realisasi Keuangan
100,00%.
(10) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (Dana
Keistimewaan). Realisasi Keuangan 84,78%.
Page 83
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
83
(11) Program Pengembangan Perpustakaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan
86,94%.
27) Dinas Pertanian
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 86,89%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 80,18%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan
95,43%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi keuangan 90,82%.
(5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Realisasi keuangan 86,24%.
(6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Realisasi keuangan 87,97%.
(7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Petanian/Perkebunan. Realisasi
keuangan 87,46%.
(8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Realisasi
keuangan 86,52%.
(9) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Realisasi keuangan 75,81%.
(10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Realisasi keuangan
92,63%.
(11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Realisasi keuangan 65,91%.
(12) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Realisasi keuangan
98,64%.
(13) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. Realisasi keuangan
95,18%.
(14) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 54,29%.
(15) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Dana Keistimewaan).
Realisasi Keuangan 18,59%.
28) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 92,43%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 94,48%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan
78,41%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Realisasi Keuangan 96,00%.
(5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan. Realisasi Keuangan 93,15%.
(6) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Realisasi Keuangan 91,67%.
(7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Realisasi Keuangan 83,70%.
(8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Realisasi Keuangan
92,35%.
(9) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Realisasi Keuangan
98,29%.
(10) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Realisasi Keuangan 86,74%.
Page 84
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
84
(11) Program Perlindungan Dan Konservasi Sd Hutan (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 53,67%.
29) Dinas Pariwisata
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 86,87%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,15%.
(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 94,44%.
(4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Realisasi keuangan 96,96%.
(5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Realisasi Keuangan 88,43%.
(6) Program Pengembangan Kemitraan. Realisasi Keuangan 98,79%.
(7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dana Keistimewaan). Realisasi
Keuangan 67,12%.
(8) Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan
73,93%.
30) Dinas Kelautan dan Perikanan
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,56%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 90,09%.
(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Realisasi Keuangan 88,16%.
(4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Realisasi Keuangan 95,29%.
(5) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber
Daya Kelautan. Realisasi Keuangan 99,93%.
(6) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut. Realisasi Keuangan 85,72%.
(7) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.
Realisasi Keuangan 99,09%.
(8) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada
Masyarakat. Realisasi Keuangan 95,64%.
(9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Realisasi Keuangan 89,67%.
(10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Realisasi Keuangan 92,98%.
(11) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Realisasi
Keuangan 94,43%.
(12) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air,Laut, air payau, dan air tawar.
Realisasi Keuangan 95,43%.
(13) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam. Realisasi
Keuangan 98,47%.
(14) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan.
Realisasi keuangan 96,24%.
(15) Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Kelembagaan Kelautan Dan Perikanan
(Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 38,42%.
Page 85
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
85
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp) (%)
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENDAPATAN DISDIKPORA 2.485.610.000,00 3.620.958.630,00 1.135.348.630,00 145,68 %
Pendapatan Asli Daerah 2.485.610.000,00 3.620.958.630,00 1.135.348.630,00 145,68 %
Pendapatan Retribusi Daerah 328.110.000,00 645.697.000,00 317.587.000,00 196,79 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.157.500.000,00 2.975.261.630,00 817.761.630,00 137,90 %
BELANJA DISDIKPORA 247.044.102.537,00 215.667.476.690,00 (31.376.625.847,00) 87,30 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 102.250.501.984,00 99.195.786.056,00 (3.054.715.928,00) 97,01 %
Belanja Pegawai 102.250.501.984,00 99.195.786.056,00 (3.054.715.928,00) 97,01 %
BELANJA LANGSUNG 144.793.600.553,00 116.471.690.634,00 (28.321.909.919,00) 80,44 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.481.853.098,00 4.970.482.957,00 (511.370.141,00) 90,67 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4.668.724.810,00 4.455.933.987,00 (212.790.823,00) 95,44 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 308.900.000,00 303.976.100,00 (4.923.900,00) 98,41 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
213.620.000,00 195.520.500,00
(18.099.500,00) 91,53 %
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.012.648.400,00 906.679.300,00 (105.969.100,00) 89,54 %
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.101.283.550,00 6.207.652.929,00 (893.630.621,00) 87,42 %
Program Pendidikan Menengah 20.934.189.885,00 20.195.678.073,00 (738.511.812,00) 96,47 %
Program Pendidikan Non Formal 4.068.756.000,00 3.664.232.955,00 (404.523.045,00) 90,06 %
Program Pendidikan Luar Biasa 9.083.081.650,00 8.707.229.366,00 (375.852.284,00) 95,86 %
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.510.890.000,00 7.784.907.420,00 (725.982.580,00) 91,47 %
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.788.239.960,00 9.057.151.060,00 (1.731.088.900,00) 83,95 %
Program Pendidikan Tinggi 5.281.650.000,00 5.070.218.800,00 (211.431.200,00) 96,00 %
Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka 4.215.866.200,00 4.045.210.775,00 (170.655.425,00) 95,95 %
Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD 10.097.460.000,00 9.016.107.322,00 (1.081.352.678,00) 89,29 %
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 100.000.000,00 97.187.350,00 (2.812.650,00) 97,19 %
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.155.942.000,00 1.047.555.150,00 (108.386.850,00) 90,62 %
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1.666.800.000,00 1.613.385.000,00 (53.415.000,00) 96,80 %
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8.165.000.000,00 7.825.037.900,00 (339.962.100,00) 95,84 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 10.965.000.000,00 10.471.984.915,00 (493.015.085,00) 95,50 %
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 824.775.000,00 803.264.990,00 (21.510.010,00) 97,39 %
Program Pendidikan Menengah (Dana Keistimewaan) 14.000.000.000,00 3.300.306.000,00 (10.699.694.000,00) 23,57 %
Program Pendidikan Non Formal (Dana Keistimewaan) 2.488.750.000,00 386.139.700,00 (2.102.610.300,00) 15,52 %
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga (Dana Keistimewaan) 582.000.000,00 427.052.200,00 (154.947.800,00) 73,38 %
Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan) 8.162.000.000,00 4.224.315.485,00 (3.937.684.515,00) 51,76 %
Program Peningkatan Peran Serta, Kapasitas Dan Apresiasi Budaya Pemuda (Dana Keistimewaan) 4.916.170.000,00 1.694.480.400,00 (3.221.689.600,00) 34,47 %
URUSAN WAJIB KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
PENDAPATAN DINAS KESEHATAN 5.928.746.300,00 6.523.262.638,62 594.516.338,62 110,03 %
Pendapatan Asli Daerah 5.928.746.300,00 6.523.262.638,62 594.516.338,62 110,03 %
Pendapatan Retribusi Daerah 4.745.380.300,00 5.607.044.009,62 861.663.709,62 118,16 %
Page 86
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
86
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.183.366.000,00 916.218.629,00 (267.147.371,00) 77,42 %
BELANJA DINAS KESEHATAN 133.937.824.520,00 76.731.444.309,00 (57.206.380.211,00) 57,29 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.034.165.740,00 22.770.713.959,00 (263.451.781,00) 98,85 %
Belanja Pegawai 23.034.165.740,00 22.770.713.959,00 (263.451.781,00) 98,85 %
BELANJA LANGSUNG 110.903.658.780,00 53.960.730.350,00 (56.942.928.430,00) 48,66 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.399.988.450,00 4.820.220.593,00 (579.767.857,00) 89,26 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3.856.426.550,00 3.186.433.052,00 (669.993.498,00) 82,63 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82.259.000,00 75.896.820,00 (6.362.180,00) 92,27 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
126.420.600,00 120.017.610,00 (6.402.990,00) 94,94 %
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.458.255.000,00 1.179.225.000,00 (279.030.000,00) 80,87 %
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 454.518.000,00 444.055.549,00 (10.462.451,00) 97,70 %
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 508.032.900,00 494.581.800,00 (13.451.100,00) 97,35 %
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.504.897.460,00 1.428.851.490,00 (76.045.970,00) 94,95 %
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru
9.074.647.000,00 8.154.893.784,00 (919.753.216,00) 89,86 %
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru
297.496.800,00 260.041.675,00 (37.455.125,00) 87,41 %
Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan
297.272.660,00 295.618.090,00 (1.654.570,00) 99,44 %
Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
209.790.450,00 207.708.450,00 (2.082.000,00) 99,01 %
Program Pelayanan Kesehatan 1.497.584.200,00 1.440.969.982,00 (56.614.218,00) 96,22 %
Program Sistem Informasi Kesehatan 1.050.065.000,00 707.055.000,00 (343.010.000,00) 67,33 %
Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan 565.278.500,00 469.515.540,00 (95.762.960,00) 83,06 %
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 127.840.000,00 126.140.000,00 (1.700.000,00) 98,67 %
Program Pengembangan Manajemen Kesehatan 496.867.320,00 468.130.950,00 (28.736.370,00) 94,22 %
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 77.869.101.000,00 29.096.537.435,00 (48.772.563.565,00) 37,37 %
Program Kesehatan Lansia 130.330.500,00 126.218.500,00 (4.112.000,00) 96,84 %
Program Kesehatan Balita 75.600.000,00 75.600.000,00 - 100,00 %
Program Kesehatan Bayi 36.500.000,00 36.500.000,00 - 100,00 %
Program Kesehatan Ibu 134.487.390,00 132.597.130,00 (1.890.260,00) 98,59 %
Program Kesehatan Anak dan Remaja 62.000.000,00 61.970.000,00 (30.000,00) 99,95 %
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana Keistimewaan)
500.000.000,00 96.951.900,00 (403.048.100,00) 19,39 %
Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dana Keistimewaan) 4.608.000.000,00 - (4.608.000.000,00) 0,00 %
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Dana Keistimewaan)
480.000.000,00 455.000.000,00 (25.000.000,00) 94,79 %
URUSAN WAJIB KESEHATAN
RUMAH SAKIT
PENDAPATAN R.S. GRHASIA 10.133.516.880,00 10.022.859.783,82 (110.657.096,18) 98,91 %
Pendapatan Asli Daerah 10.133.516.880,00 10.022.859.783,82 (110.657.096,18) 98,91 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 10.133.516.880,00 10.022.859.783,82 (110.657.096,18) 98,91 %
BELANJA R.S. GRHASIA 42.158.086.593,00 38.508.341.349,00 (3.649.745.244,00) 91,34 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.351.785.682,00 13.259.333.646,00 (92.452.036,00) 99,31 %
Belanja Pegawai 13.351.785.682,00 13.259.333.646,00 (92.452.036,00) 99,31 %
BELANJA LANGSUNG 28.806.300.911,00 25.249.007.703,00 (3.557.293.208,00) 87,65 %
Program Peningkatan Pelayanan BLUD 28.806.300.911,00 25.249.007.703,00 (3.557.293.208,00) 87,65 %
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM 203.290.000,00 286.741.000,00 83.451.000,00 141,05 %
Pendapatan Asli Daerah 203.290.000,00 286.741.000,00 83.451.000,00 141,05 %
Hasil Retribusi Daerah 165.790.000,00 286.741.000,00 120.951.000,00 172,95 %
Page 87
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
87
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 37.500.000,00 42.761.500,00 5.261.500,00 114,03 %
BELANJA DINAS PUP-ESDM 358.929.099.578,00 332.992.526.991,00 (25.936.572.587,00) 92,77 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.322.359.034,00 20.316.482.495,00 (1.005.876.539,00) 95,28 %
Belanja Pegawai 21.322.359.034,00 20.316.482.495,00 (1.005.876.539,00) 95,28 %
BELANJA LANGSUNG 337.606.740.544,00 312.676.044.496,00 (24.930.696.048,00) 92,62 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.458.259.510,00 2.317.541.881,00 (140.717.629,00) 94,28 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 8.932.978.188,00 8.203.800.411,00 (729.177.777,00) 91,84 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 49.530.950,00 (469.050,00) 99,06 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
332.346.110,00 325.749.729,00 (6.596.381,00) 98,02 %
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3.420.226.000,00 2.899.263.360,00 (520.962.640,00) 84,77 %
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 108.354.544.377,00 105.560.963.565,00 (2.793.580.812,00) 97,42 %
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 486.854.000,00 462.528.650,00 (24.325.350,00) 95,00 %
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
254.000.000,00 202.100.000,00 (51.900.000,00) 79,57 %
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainya
26.155.387.793,00 22.936.467.440,00 (3.218.920.353,00) 87,69 %
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku 2.213.130.740,00 2.075.723.030,00 (137.407.710,00) 93,79 %
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya
14.582.538.953,00 13.008.437.499,00 (1.574.101.454,00) 89,21 %
Program Pengendalian Banjir 1.518.497.075,00 1.415.537.915,00 (102.959.160,00) 93,22 %
Program Pelayanan Jasa Pengujian 254.750.000,00 251.864.225,00 (2.885.775,00) 98,87 %
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 228.937.110,00 218.883.830,00 (10.053.280,00) 95,61 %
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 228.937.110,00 218.883.830,00 (10.053.280,00) 95,61 %
Program Pengawasan Jasa Konstruksi 439.730.000,00 429.587.500,00 (10.142.500,00) 97,69 %
Program Pengelolaan Persampahan 173.780.000,00 146.864.360,00 (26.915.640,00) 84,51 %
Program Pengembangan Kawasan Perkotaan 3.099.950.000,00 2.884.825.520,00 (215.124.480,00) 93,06 %
Program Pengembangan Kawasan Pedesaan 19.096.609.800,00 18.144.440.140,00 (952.169.660,00) 95,01 %
Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan
127.343.000,00 103.318.600,00 (24.024.400,00) 81,13 %
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 69.878.617.725,00 66.654.585.308,00 (3.224.032.417,00) 95,39 %
Program Pengembangan Manajemen Laboratorium 424.100.000,00 422.266.960,00 (1.833.040,00) 99,57 %
Program Pengkaji dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
693.275.400,00 684.404.390,00 (8.871.010,00) 98,72 %
Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur 16.346.194.000,00 16.012.463.967,00 (333.730.033,00) 97,96 %
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum 4.373.100.000,00 2.546.028.130,00 (1.827.071.870,00) 58,22 %
Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah 4.358.575.431,00 4.124.357.225,00 (234.218.206,00) 94,63 %
Program Pengembangan Perumahan 11.358.600.000,00 10.783.268.431,00 (575.331.569,00) 94,93 %
Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.048.650.000,00 1.833.105.100,00 (215.544.900,00) 89,48 %
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9.959.927.800,00 9.419.140.180,00 (540.787.620,00) 94,57 %
Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh 3.999.040.000,00 3.595.182.860,00 (403.857.140,00) 89,90 %
Program Perencanaan Tata Ruang 992.534.800,00 958.527.320,00 (34.007.480,00) 96,57 %
Program Pemanfaatan Ruang 1.012.909.450,00 905.869.100,00 (107.040.350,00) 89,43 %
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 837.318.500,00 801.349.800,00 (35.968.700,00) 95,70 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
696.828.672,00 676.118.800,00 (20.709.872,00) 97,03 %
Program Pengelolaan Air Bawah Tanah Berwawasan Konservasi
3.499.200.000,00 3.404.529.880,00 (94.670.120,00) 97,29 %
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi
1.775.810.000,00 1.653.534.110,00 (122.275.890,00) 93,11 %
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
1.225.259.000,00 1.188.572.800,00 (36.686.200,00) 97,01 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
4.918.000.000,00 4.341.979.150,00 (576.020.850,00) 88,29 %
Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan)
2.100.000.000,00 76.544.950,00 (2.023.455.050,00) 3,64 %
Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan (Dana Keistimewaan)
4.700.000.000,00 737.903.600,00 (3.962.096.400,00) 15,70 %
Page 88
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
88
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BELANJA BAPPEDA 28.196.620.059,00 22.665.586.630,00 (5.531.033.429,00) 80,38 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.582.182.274,00 5.571.603.075,00 (10.579.199,00) 99,81 %
Belanja Pegawai 5.582.182.274,00 5.571.603.075,00 (10.579.199,00) 99,81 %
BELANJA LANGSUNG 22.614.437.785,00 17.093.983.555,00 (5.520.454.230,00) 75,59 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.684.743.500,00 1.454.888.590,00 (229.854.910,00) 86,36 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3.283.113.000,00 2.929.277.390,00 (353.835.610,00) 89,22 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125.289.600,00 100.761.000,00 (24.528.600,00) 80,42 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
113.475.200,00 106.469.090,00 (7.006.110,00) 93,83 %
Program Pengembangan Data /Informasi 931.930.500,00 872.388.500,00 (59.542.000,00) 93,61 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.572.003.900,00 1.458.888.350,00 (113.115.550,00) 92,80 %
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.097.238.600,00 928.218.300,00 (169.020.300,00) 84,60 %
Program Perencanaan Sosial Budaya 1.323.111.550,00 1.202.075.650,00 (121.035.900,00) 90,85 %
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1.405.229.090,00 1.206.661.000,00 (198.568.090,00) 85,87 %
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 1.113.535.950,00 1.018.386.550,00 (95.149.400,00) 91,46 %
Program Pengendalian Pembangunan Daerah 1.698.578.515,00 1.504.594.445,00 (193.984.070,00) 88,58 %
Program Pengembangan Statistik Daerah 1.426.177.380,00 1.382.404.050,00 (43.773.330,00) 96,93 %
Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan)
530.000.000,00 434.914.500,00 (95.085.500,00) 82,06 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan)
1.723.966.000,00 672.777.940,00 (1.051.188.060,00) 39,03 %
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Dana Keistimewaan)
684.957.000,00 294.400.200,00 (390.556.800,00) 42,98 %
Program Perencanaan Sosial Budaya (Dana Keistimewaan) 2.156.352.000,00 751.199.800,00 (1.405.152.200,00) 34,84 %
Program Pengendalian Pembangunan Derah (Dana Keistimewaan)
606.781.000,00 303.251.200,00 (303.529.800,00) 49,98 %
Program Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)
1.137.955.000,00 472.427.000,00 (665.528.000,00) 41,52 %
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENDAPATAN DISHUBKOMINFO 20.160.532.675,00 21.216.874.759,23 1.056.342.084,23 105,24 %
Pendapatan Asli Daerah 20.160.532.675,00 21.216.874.759,23 1.056.342.084,23 105,24 %
Hasil Retribusi Daerah 17.632.980.000,00 18.498.893.884,23 865.913.884,23 104,91 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.527.552.675,00 2.717.980.875,00 190.428.200,00 107,53 %
BELANJA DISHUBKOMINFO 88.010.819.252,00 81.091.563.477,00 (6.919.255.775,00) 92,14 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.224.018.598,00 14.155.762.457,00 (68.256.141,00) 99,52 %
Belanja Pegawai 14.224.018.598,00 14.155.762.457,00 (68.256.141,00) 99,52 %
BELANJA LANGSUNG 73.786.800.654,00 66.935.801.020,00 (6.850.999.634,00) 90,72 %
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1.942.553.766,00 1.855.407.767,00 (87.145.999,00) 95,51 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.657.717.450,00 2.429.108.014,00 (228.609.436,00) 91,40 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 27.000.000,00 25.390.400,00 (1.609.600,00) 94,04 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
189.011.600,00 178.566.170,00 (10.445.430,00) 94,47 %
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.558.763.466,00 1.508.146.640,00 (50.616.826,00) 96,75 %
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fas LLAJ
2.277.842.752,00 2.234.767.010,00 (43.075.742,00) 98,11 %
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 46.111.689.470,00 43.094.774.418,00 (3.016.915.052,00) 93,46 %
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.575.472.250,00 6.409.435.550,00 (166.036.700,00) 97,47 %
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KBM 58.458.000,00 53.021.260,00 (5.436.740,00) 90,70 %
Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 415.600.200,00 389.031.540,00 (26.568.660,00) 93,61 %
Page 89
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
89
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa
8.614.956.100,00 8.055.518.951,00 (559.437.149,00) 93,51 %
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 325.764.000,00 311.488.200,00 (14.275.800,00) 95,62 %
Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi
31.971.600,00 31.901.100,00 (70.500,00) 99,78 %
Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan (Dana Keistimewaan)
3.000.000.000,00 359.244.000,00 (2.640.756.000,00) 11,97 %
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
BELANJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP 15.595.207.357,00 14.236.474.595,00 (1.358.732.762,00) 91,29 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.998.811.277,00 2.957.994.717,00 (40.816.560,00) 98,64 %
Belanja Pegawai 2.998.811.277,00 2.957.994.717,00 (40.816.560,00) 98,64 %
BELANJA LANGSUNG 12.596.396.080,00 11.278.479.878,00 (1.317.916.202,00) 89,54 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 806.387.200,00 663.162.933,00 (143.224.267,00) 82,24 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.184.256.610,00 1.165.175.000,00 (19.081.610,00) 98,39 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 110.000.000,00 79.000.000,00 (31.000.000,00) 71,82 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
118.268.000,00 101.361.550,00 (16.906.450,00) 85,70 %
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 419.306.125,00 413.806.125,00 (5.500.000,00) 98,69 %
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.700.452.805,00 4.271.969.710,00 (428.483.095,00) 90,88 %
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.597.515.150,00 1.512.400.380,00 (85.114.770,00) 94,67 %
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH
680.324.990,00 612.481.350,00 (67.843.640,00) 90,03 %
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 269.028.800,00 237.280.800,00 (31.748.000,00) 88,20 %
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.210.856.400,00 1.771.395.200,00 (439.461.200,00) 80,12 %
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya 500.000.000,00 450.446.830,00 (49.553.170,00) 90,09 %
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
BELANJA BPPM 15.179.695.067,00 14.359.106.917,00 (820.588.150,00) 94,59 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.699.697.267,00 3.691.271.883,00 (8.425.384,00) 99,77 %
Belanja Pegawai 3.699.697.267,00 3.691.271.883,00 (8.425.384,00) 99,77 %
BELANJA LANGSUNG 11.479.997.800,00 10.667.835.034,00 (812.162.766,00) 92,93 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808.910.000,00 776.680.264,00 (32.229.736,00) 96,02 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 827.120.000,00 800.326.050,00 (26.793.950,00) 96,76 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.280.000,00 80.039.200,00 (240.800,00) 99,70 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
89.833.800,00 87.172.900,00 (2.660.900,00) 97,04 %
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
275.500.000,00 268.639.400,00 (6.860.600,00) 97,51 %
Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender & Anak
1.466.482.000,00 1.359.383.330,00 (107.098.670,00) 92,70 %
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 600.378.000,00 582.668.180,00 (17.709.820,00) 97,05 %
Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.137.500.000,00 1.054.233.240,00 (83.266.760,00) 92,68 %
Program Keluarga Berencana 729.994.000,00 721.639.080,00 (8.354.920,00) 98,86 %
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 220.000.000,00 219.979.860,00 (20.140,00) 99,99 %
Program Pelayanan Kontrasepsi 50.000.000,00 48.669.940,00 (1.330.060,00) 97,34 %
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Korseling
120.000.000,00 116.788.960,00 (3.211.040,00) 97,32 %
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
192.000.000,00 188.322.440,00 (3.677.560,00) 98,08 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.693.000.000,00 1.654.163.900,00 (38.836.100,00) 97,71 %
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 %
Page 90
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
90
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 76.000.000,00 73.135.400,00 (2.864.600,00) 96,23 %
Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa
95.000.000,00 94.515.000,00 (485.000,00) 99,49 %
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan)
2.400.000.000,00 2.149.083.340,00 (250.916.660,00) 89,55 %
Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Dana Keistimewaan) 500.000.000,00 274.394.550,00 (225.605.450,00) 54,88 %
URUSAN WAJIB SOSIAL
DINAS SOSIAL
PENDAPATAN DINAS SOSIAL 391.650.000,00 391.100.000,00 (550.000,00) 99,86 %
Pendapatan Asli Daerah 391.650.000,00 391.100.000,00 (550.000,00) 99,86 %
Retribusi Daerah 391.650.000,00 391.100.000,00 (550.000,00) 99,86 %
BELANJA DINAS SOSIAL 67.879.910.821,00 48.523.899.900,00 (19.356.010.921,00) 71,48 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.101.428.981,00 14.710.458.765,00 (390.970.216,00) 97,41 %
Belanja Pegawai 15.101.428.981,00 14.710.458.765,00 (390.970.216,00) 97,41 %
BELANJA LANGSUNG 52.778.481.840,00 33.813.441.135,00 (18.965.040.705,00) 64,07 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.259.597.633,00 9.072.942.423,00 (1.186.655.210,00) 88,43 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.418.435.533,00 6.594.041.239,00 (824.394.294,00) 88,89 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.180.800,00 43.170.800,00 (10.000,00) 99,98 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
146.344.250,00 144.893.490,00 (1.450.760,00) 99,01 %
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.536.716.260,00 1.520.462.060,00 (16.254.200,00) 98,94 %
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.852.171.718,00 3.678.080.458,00 (174.091.260,00) 95,48 %
Program Pembinaan Anak Terlantar 352.384.220,00 241.804.508,00 (110.579.712,00) 68,62 %
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 270.029.640,00 266.288.140,00 (3.741.500,00) 98,61 %
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 5.412.468.016,00 5.105.755.347,00 (306.712.669,00) 94,33 %
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
709.752.400,00 692.726.500,00 (17.025.900,00) 97,60 %
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.923.351.000,00 1.898.045.200,00 (25.305.800,00) 98,68 %
Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
424.099.370,00 411.474.170,00 (12.625.200,00) 97,02 %
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(K A T) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P M K S) Lainnya (Dana Keistimewaan)
15.196.000.000,00 0,00 (15.196.000.000,00) 0,00 %
Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) (Dana Keistimewaan)
355.000.000,00 351.400.700,00 (3.599.300,00) 98,99 %
Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial (Dana Keisitimewaan)
513.248.000,00 504.011.200,00 (9.236.800,00) 98,20 %
Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Dana Keisitimewaan)
4.365.703.000,00 3.288.344.900,00 (1.077.358.100,00) 75,32 %
URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENDAPATAN DISNAKERTRANS 805.501.048,00 819.261.316,00 13.760.268,00 101,71 %
Pendapatan Asli Daerah 805.501.048,00 819.261.316,00 13.760.268,00 101,71 %
Retribusi Daerah 678.501.048,00 686.649.022,00 8.147.974,00 101,20 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 127.000.000,00 132.612.294,00 5.612.294,00 104,42 %
BELANJA DISNAKERTRANS 39.400.062.325,00 38.251.408.988,00 (1.148.653.337,00) 97,08 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.944.904.085,00 13.782.652.493,00 (162.251.592,00) 98,84 %
Belanja Pegawai 13.944.904.085,00 13.782.652.493,00 (162.251.592,00) 98,84 %
BELANJA LANGSUNG 25.455.158.240,00 24.468.756.495,00 (986.401.745,00) 96,12 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.318.990,00 1.865.992.887,00 (134.326.103,00) 93,28 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.036.564.850,00 3.785.764.770,00 (250.800.080,00) 93,79 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.624.000,00 45.013.000,00 (611.000,00) 98,66 %
Page 91
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
91
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
429.450.000,00 423.055.000,00 (6.395.000,00) 98,51 %
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
6.312.461.000,00 6.213.656.500,00 (98.804.500,00) 98,43 %
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 8.380.507.000,00 8.138.305.800,00 (242.201.200,00) 97,11 %
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan
1.996.409.400,00 1.933.733.720,00 (62.675.680,00) 96,86 %
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.881.194.000,00 1.722.022.418,00 (159.171.582,00) 91,54 %
Program Transmigrasi Regional 372.629.000,00 341.212.400,00 (31.416.600,00) 91,57 %
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PENDAPATAN DISPERINDAGKOP-UKM 302.500.000,00 311.364.523,00 8.864.523,00 102,93 %
Pendapatan Asli Daerah 302.500.000,00 311.364.523,00 8.864.523,00 102,93 %
Hasil Retribusi Daerah 302.500.000,00 311.364.523,00 8.864.523,00 102,93 %
BELANJA DISPERINDAGKOP-UKM 31.298.522.417,00 29.299.920.875,00 (1.998.601.542,00) 93,61 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.777.327.862,00 11.577.819.695,00 (199.508.167,00) 98,31 %
Belanja Pegawai 11.777.327.862,00 11.577.819.695,00 (199.508.167,00) 98,31 %
BELANJA LANGSUNG 19.521.194.555,00 17.722.101.180,00 (1.799.093.375,00) 90,78 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.914.763.673,00 1.521.326.237,00 (393.437.436,00) 79,45 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.728.548.740,00 6.217.279.815,00 (511.268.925,00) 92,40 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.600.000,00 28.500.000,00 (100.000,00) 99,65 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
172.142.300,00 144.637.590,00 (27.504.710,00) 84,02 %
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
240.007.450,00 217.907.450,00 (22.100.000,00) 90,79 %
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
76.377.400,00 76.377.400,00 0,00 100,00 %
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
34.518.000,00 34.518.000,00 0,00 100,00 %
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 753.145.000,00 668.559.820,00 (84.585.180,00) 88,77 %
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
709.824.955,00 597.872.210,00 (111.952.745,00) 84,23 %
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
1.144.125.960,00 919.311.920,00 (224.814.040,00) 80,35 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 897.574.000,00 873.968.340,00 (23.605.660,00) 97,37 %
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.228.909.909,00 1.993.475.628,00 (235.434.281,00) 89,44 %
Program Persaingan Usaha 236.777.500,00 208.700.100,00 (28.077.400,00) 88,14 %
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 553.234.000,00 545.382.000,00 (7.852.000,00) 98,58 %
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.311.005.500,00 1.270.041.160,00 (40.964.340,00) 96,88 %
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 898.513.418,00 859.181.260,00 (39.332.158,00) 95,62 %
Program Penataan Struktur Industri 272.341.450,00 251.145.950,00 (21.195.500,00) 92,22 %
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 31.984.300,00 25.834.300,00 (6.150.000,00) 80,77 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif 760.880.000,00 741.920.000,00 (18.960.000,00) 97,51 %
Program Pengembangan Industri Kreatif (Dana Keistimewaan)
527.921.000,00 526.162.000,00 (1.759.000,00) 99,67 %
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
PENDAPATAN BKPM 616.000.000,00 804.328.000,00 188.328.000,00 130,57 %
Pendapatan Asli Daerah 616.000.000,00 804.328.000,00 188.328.000,00 130,57 %
Hasil Retribusi Daerah 616.000.000,00 804.328.000,00 188.328.000,00 130,57 %
BELANJA BKPM 14.411.640.010,00 13.491.727.095,00 (919.912.915,00) 93,62 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.603.430.280,00 4.495.087.915,00 (108.342.365,00) 97,65 %
Belanja Pegawai 4.603.430.280,00 4.495.087.915,00 (108.342.365,00) 97,65 %
BELANJA LANGSUNG 9.808.209.730,00 8.996.639.180,00 (811.570.550,00) 91,73 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.327.135.000,00 2.222.408.750,00 (104.726.250,00) 95,50 %
Page 92
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
92
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.488.207.500,00 1.406.745.517,00 (81.461.983,00) 94,53 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 193.131.350,00 181.210.350,00 (11.921.000,00) 93,83 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.211.800,00 97.719.300,00 (2.492.500,00) 97,51 %
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.080.662.000,00 1.970.547.000,00 (110.115.000,00) 94,71 %
Program Peningkatan Iklim Investasi &Realisasi Investasi 1.430.136.100,00 1.268.664.500,00 (161.471.600,00) 88,71 %
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 192.837.880,00 188.875.880,00 (3.962.000,00) 97,95 %
Program Pengembangan Nilai Budaya 555.950.000,00 550.932.500,00 (5.017.500,00) 99,10 %
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 1.239.938.100,00 921.035.383,00 (318.902.717,00) 74,28 %
Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan) 200.000.000,00 188.500.000,00 (11.500.000,00) 94,25 %
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN 235.150.000,00 303.358.000,00 68.208.000,00 129,01 %
Pendapatan Asli Daerah 235.150.000,00 303.358.000,00 68.208.000,00 129,01 %
Hasil Retribusi Daerah 235.150.000,00 303.358.000,00 68.208.000,00 129,01 %
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN 167.644.664.546,00 54.283.630.289,00 (113.361.034.257,00) 32,38 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.042.677.321,00 8.968.484.067,00 (74.193.254,00) 99,18 %
Belanja Pegawai 9.042.677.321,00 8.968.484.067,00 (74.193.254,00) 99,18 %
BELANJA LANGSUNG 158.601.987.225,00 45.315.146.222,00 (113.286.841.003,00) 28,57 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.255.179.800,00 2.038.040.964,00 (217.138.836,00) 90,37 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.724.325.000,00 3.401.719.209,00 (322.605.791,00) 91,34 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.040.000,00 55.920.000,00 (120.000,00) 99,79 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
228.358.000,00 204.649.610,00 (23.708.390,00) 89,62 %
Program Pengembangan Nilai Budaya 3.705.871.000,00 3.363.275.670,00 (342.595.330,00) 90,76 %
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 15.676.586.400,00 14.615.710.716,00 (1.060.875.684,00) 93,23 %
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 10.251.563.625,00 9.324.261.553,00 (927.302.072,00) 90,95 %
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
664.985.000,00 504.734.800,00 (160.250.200,00) 75,90 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 5.026.370.000,00 4.622.969.000,00 (403.401.000,00) 91,97 %
Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan) 21.500.000.000,00 - (21.500.000.000,00) 0,00 %
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan)
44.088.741.400,00 3.773.063.700,00 (40.315.677.700,00) 8,56 %
Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan)
32.073.967.000,00 3.410.801.000,00 (28.663.166.000,00) 10,63 %
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan)
650.000.000,00 - (650.000.000,00) 0,00 %
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Dana Keistimewaan)
18.700.000.000,00 - (18.700.000.000,00) 0,00 %
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BELANJA BAKESBANGLINMAS 10.768.938.761,00 10.229.738.563,00 (539.200.198,00) 94,99 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.828.533.984,00 3.633.245.319,00 (195.288.665,00) 94,90 %
Belanja Pegawai 3.828.533.984,00 3.633.245.319,00 (195.288.665,00) 94,90 %
BELANJA LANGSUNG 6.940.404.777,00 6.596.493.244,00 (343.911.533,00) 95,04 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 789.805.717,00 712.810.246,00 (76.995.471,00) 90,25 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 552.965.000,00 518.894.393,00 (34.070.607,00) 93,84 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 270.925.000,00 268.643.500,00 (2.281.500,00) 99,16 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 115.440.000,00 110.715.000,00 (4.725.000,00) 95,91 %
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3.496.978.500,00 3.446.599.835,00 (50.378.665,00) 98,56 %
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 234.664.700,00 195.414.380,00 (39.250.320,00) 83,27 %
Page 93
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
93
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 151.828.930,00 137.767.640,00 (14.061.290,00) 90,74 %
Program Pendidikan Politik Masyarakat 417.710.300,00 363.761.510,00 (53.948.790,00) 87,08 %
Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat 532.061.630,00 475.630.240,00 (56.431.390,00) 89,39 %
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dana Keistimewaan)
378.025.000,00 366.256.500,00 (11.768.500,00) 96,89 %
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BELANJA SATPOL PP 9.341.374.351,00 8.794.275.368,00 (547.098.983,00) 94,14 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.841.207.975,00 5.790.321.626,00 (50.886.349,00) 99,13 %
Belanja Pegawai 5.841.207.975,00 5.790.321.626,00 (50.886.349,00) 99,13 %
BELANJA LANGSUNG 3.500.166.376,00 3.003.953.742,00 (496.212.634,00) 85,82 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 602.343.720,00 586.393.922,00 (15.949.798,00) 97,35 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 954.930.146,00 786.932.170,00 (167.997.976,00) 82,41 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000,00 23.250.000,00 (750.000,00) 96,88 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 206.548.400,00 106.103.200,00 (100.445.200,00) 51,37 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.397.060,00 52.966.750,00 (430.310,00) 99,19 %
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.073.110.800,00 952.366.600,00 (120.744.200,00) 88,75 %
Program Pemeliharaan Kamtramtibmas & Pencegahan TK 456.529.530,00 377.196.900,00 (79.332.630,00) 82,62 %
Program Peningkatan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
79.306.720,00 77.404.200,00 (1.902.520,00) 97,60 %
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kep da dan Wakepda
50.000.000,00 41.340.000,00 (8.660.000,00) 82,68 %
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BELANJA BPBD 13.020.366.120,00 12.458.546.394,00 (561.819.726,00) 95,69 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.519.906.410,00 2.495.626.211,00 (24.280.199,00) 99,04 %
Belanja Pegawai 2.519.906.410,00 2.495.626.211,00 (24.280.199,00) 99,04 %
BELANJA LANGSUNG 10.500.459.710,00 9.962.920.183,00 (537.539.527,00) 94,88 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.094.828.400,00 917.875.950,00 (176.952.450,00) 83,84 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.551.500.000,00 4.492.152.533,00 (59.347.467,00) 98,70 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 136.002.250,00 132.972.250,00 (3.030.000,00) 97,77 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 101.150.000,00 91.491.800,00 (9.658.200,00) 90,45 %
Program Pencegahan Dini Bencana 1.663.344.920,00 1.529.143.610,00 (134.201.310,00) 91,93 %
Program Penanggulangan Korban Bencana 2.953.634.140,00 2.799.284.040,00 (154.350.100,00) 94,77 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BELANJA DPRD 15.474.364.050,00 14.162.411.592,00 (1.311.952.458,00) 91,52 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.474.364.050,00 14.162.411.592,00 (1.311.952.458,00) 91,52 %
Belanja Pegawai 15.474.364.050,00 14.162.411.592,00 (1.311.952.458,00) 91,52 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB 1.814.938.631,00 1.811.978.369,00 (2.960.262,00) 99,84 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.814.938.631,00 1.811.978.369,00 (2.960.262,00) 99,84 %
Belanja Pegawai 1.814.938.631,00 1.811.978.369,00 (2.960.262,00) 99,84 %
Page 94
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
94
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
BELANJA SEKRETARIAT DAERAH 83.982.088.468,00 74.007.729.869,00 (9.974.358.599,00) 88,12 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.297.794.157,00 22.838.380.511,00 (459.413.646,00) 98,03 %
Belanja Pegawai 23.297.794.157,00 22.838.380.511,00 (459.413.646,00) 98,03 %
BELANJA LANGSUNG 60.684.294.311,00 51.169.349.358,00 (9.514.944.953,00) 84,32 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.414.599.126,00 9.630.662.476,00 (1.783.936.650,00) 84,37 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.225.488.360,00 9.616.027.643,00 (1.609.460.717,00) 85,66 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 154.250.000,00 151.050.000,00 (3.200.000,00) 97,93 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.491.278.650,00 1.478.862.950,00 (12.415.700,00) 99,17 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
333.458.950,00 322.889.520,00 (10.569.430,00) 96,83 %
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 379.025.200,00 354.702.300,00 (24.322.900,00) 93,58 %
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
435.136.800,00 422.993.950,00 (12.142.850,00) 97,21 %
Program Penyelesaian Konflik Pertanahan 59.860.000,00 47.304.250,00 (12.555.750,00) 79,02 %
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 82.482.390,00 74.476.390,00 (8.006.000,00) 90,29
Program Penataan Administrasi Kependudukan 964.255.000,00 898.262.559,00 (65.992.441,00) 93,16 %
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda
2.620.500.000,00 2.368.943.592,00 (251.556.408,00) 90,40 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 68.875.000,00 68.875.000,00 0,00 100,00 %
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 442.848.500,00 406.092.510,00 (36.755.990,00) 91,70 %
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.595.716.100,00 1.560.306.400,00 (35.409.700,00) 97,78 %
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 359.045.100,00 342.802.100,00 (16.243.000,00) 95,48 %
Program Optimalisasai Penyelenggaraan Pemerintahan 480.952.100,00 462.873.880,00 (18.078.220,00) 96,24 %
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Derah 2.368.709.700,00 2.171.655.780,00 (197.053.920,00) 91,68 %
Program Analisis kebijakan Pembangunan 4.691.299.595,00 4.434.796.435,00 (256.503.160,00) 94,53 %
Program Penelitian dan Pengembangan 1.147.039.100,00 1.057.970.680,00 (89.068.420,00) 92,23 %
Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum 2.780.313.800,00 2.724.462.353,00 (55.851.447,00) 97,99 %
Program Pengawasan Produk Hukum 645.248.450,00 635.801.770,00 (9.446.680,00) 98,54 %
Program Pengembangan Kehidupan Beragama 2.458.964.240,00 2.123.303.560,00 (335.660.680,00) 86,35 %
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 829.917.160,00 797.669.200,00 (32.247.960,00) 96,11 %
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 494.533.390,00 477.823.400,00 (16.709.990,00) 96,62
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1.432.271.600,00 1.409.475.300,00 (22.796.300,00) 98,41 %
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)
4.300.000.000,00 3.173.470.000,00 (1.126.530.000,00) 73,80 %
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)
2.000.000.000,00 1.258.963.160,00 (741.036.840,00) 62,95 %
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (Dana Keistimewaan)
1.281.314.000,00 390.403.000,00 (890.911.000,00) 30,47 %
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Dana Keistimewaan)
563.227.000,00 331.945.000,00 (231.282.000,00) 58,94 %
Program Analisa Kebijakan Kebudayaan Dan Pariwisata (Dana Keistimewaan)
350.000.000,00 314.657.900,00 (35.342.100,00) 89,90 %
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (Dana Keistimewaan)
2.516.142.500,00 991.053.700,00 (1.525.088.800,00) 39,39 %
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Dana Keistimewaan)
717.542.500,00 668.772.600,00 (48.769.900,00) 93,20 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
SEKRETARIAT DPRD
BELANJA SEKRETARIAT DPRD 48.631.388.195,00 37.674.999.566,00 (10.956.388.629,00) 77,47 %
Page 95
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
95
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.928.490.090,00 4.838.310.119,00 (90.179.971,00) 98,17 %
Belanja Pegawai 4.928.490.090,00 4.838.310.119,00 (90.179.971,00) 98,17 %
BELANJA LANGSUNG 43.702.898.105,00 32.836.689.447,00 (10.866.208.658,00) 75,14 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.574.870.940,00 2.061.035.452,00 (513.835.488,00) 80,04 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.854.732.910,00 4.276.003.647,00 (578.729.263,00) 88,08 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 401.841.090,00 348.512.000,00 (53.329.090,00) 86,73 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 128.400.000,00 124.275.000,00 (4.125.000,00) 96,79 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
142.722.235,00 128.408.955,00 (14.313.280,00) 89,97 %
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
35.600.330.930,00 25.898.454.393,00 (9.701.876.537,00) 72,75 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PENDAPATAN DPPKA 1.091.374.943.894,00 1.153.105.291.125,12 61.730.347.231,12 105,66 %
Pajak Daerah 1.021.820.720.000,00 1.063.314.117.923,00 41.493.397.923,00 104,06 %
Hasil Retribusi Daerah 134.195.000,00 152.175.100,00 17.980.100,00 113,40 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 40.411.499.192,00 40.817.517.188,12 406.017.996,12 101,00 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yanh Sah 29.008.529.702,00 48.821.480.914,00 19.812.951.212,00 168,30 %
BELANJA DPPKA 114.977.460.615,00 107.383.261.948,57 (7.594.198.666,43) 93,40 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 51.289.757.236,00 49.292.425.859,00 (1.997.331.377,00) 96,11 %
Belanja Pegawai 51.289.757.236,00 49.292.425.859,00 (1.997.331.377,00) 96,11 %
BELANJA LANGSUNG 63.687.703.379,00 58.090.836.089,57 (5.596.867.289,43) 91,21 %
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.443.148.216,00 3.635.444.753,57 (807.703.462,43) 81,82 %
Program Peningkatan Peningkatana Sarana dan Prasarana 40.588.734.857,00 38.273.391.515,00 (2.315.343.342,00) 94,30 %
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 547.228.400,00 479.058.950,00 (68.169.450,00) 87,54 %
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
141.408.250,00 133.920.250,00 (7.488.000,00) 94,70 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
14.675.430.256,00 12.723.644.325,00 (1.951.785.931,00) 86,70 %
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
501.195.200,00 467.729.700,00 (33.465.500,00) 93,32 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
461.742.000,00 332.199.450,00 (129.542.550,00) 71,94 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 58.832.000,00 47.918.000,00 (10.914.000,00) 81,45 %
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 41.926.800,00 38.296.800,00 (3.630.000,00) 91,34 %
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
585.195.800,00 556.946.300,00 (28.249.500,00) 95,17 %
Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 561.111.600,00 415.430.600,00 (145.681.000,00) 74,04 %
Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro
1.081.750.000,00 986.855.446,00 (94.894.554,00) 91,23 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENDAPATAN BANDIKLAT 8.435.579.000,00 8.520.779.000,00 85.200.000,00 101,01 %
Pendapatan Asli Daerah 8.435.579.000,00 8.520.779.000,00 85.200.000,00 101,01 %
Hasil Retribusi Daerah 1.072.242.750,00 1.041.084.500,00 (31.158.250,00) 97,09 %
Lain-Lain PAD Yang Sah 7.363.336.250,00 7.479.694.500,00 116.358.250,00 101,58 %
BELANJA BANDIKLAT 28.991.654.534,00 26.301.233.594,00 (2.690.420.940,00) 90,72 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.285.979.234,00 4.196.240.065,00 (89.739.169,00) 97,91 %
Belanja Pegawai 4.285.979.234,00 4.196.240.065,00 (89.739.169,00) 97,91 %
BELANJA LANGSUNG 24.705.675.300,00 22.104.993.529,00 (2.600.681.771,00) 89,47 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.058.101.000,00 1.004.400.955,00 (53.700.045,00) 94,92 %
Page 96
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
96
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.480.580.000,00 12.217.704.343,00 (1.262.875.657,00) 90,63 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
104.050.000,00 101.495.100,00 (2.554.900,00) 97,54 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 34.840.000,00 32.073.000,00 (2.767.000,00) 92,06 %
Program Penelitian dan Pengembangan 305.906.250,00 296.089.850,00 (9.816.400,00) 96,79 %
Program Pendidikan Kedinasan 8.778.724.650,00 7.640.271.400,00 (1.138.453.250,00) 87,03 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 288.770.900,00 266.330.581,00 (22.440.319,00) 92,23 %
Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah 383.397.000,00 309.597.500,00 (73.799.500,00) 80,75 %
Program Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan) 271.305.500,00 237.030.800,00 (34.274.700,00) 87,37 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
INSPEKTORAT
BELANJA INSPEKTORAT 10.366.793.569,00 9.829.424.133,00 (537.369.436,00) 94,82 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.132.411.829,00 4.109.013.680,00 (23.398.149,00) 99,43 %
Belanja Pegawai 4.132.411.829,00 4.109.013.680,00 (23.398.149,00) 99,43 %
BELANJA LANGSUNG 6.234.381.740,00 5.720.410.453,00 (513.971.287,00) 91,76 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.254.800,00 1.281.154.205,00 (31.100.595,00) 97,63 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.431.726.940,00 1.278.541.748,00 (153.185.192,00) 89,30 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.556.400,00 217.167.200,00 (1.389.200,00) 99,36 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.200.400,00 36.558.700,00 (3.641.700,00) 90,94 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
3.090.084.200,00 2.778.331.250,00 (311.752.950,00) 89,91 %
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
141.559.000,00 128.657.350,00 (12.901.650,00) 90,89 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PENDAPATAN 234.225.000,00 239.125.000,00 4.900.000,00 102,09 %
Lain-Lain PAD Yang Sah 234.225.000,00 239.125.000,00 4.900.000,00 102,09 %
BELANJA BKD 97.318.222.839,00 95.342.696.040,00 (1.975.526.799,00) 97,97 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 83.506.162.861,00 83.266.960.464,00 (239.202.397,00) 99,71 %
Belanja Pegawai 83.506.162.861,00 83.266.960.464,00 (239.202.397,00) 99,71 %
BELANJA LANGSUNG 13.812.059.978,00 12.075.735.576,00 (1.736.324.402,00) 87,43 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.297.226.400,00 1.201.167.407,00 (96.058.993,00) 92,60 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.343.116.000,00 4.613.748.809,00 (729.367.191,00) 86,35 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 265.663.060,00 261.083.940,00 (4.579.120,00) 98,28 %
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 154.386.680,00 146.189.520,00 (8.197.160,00) 94,69 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 327.782.000,00 323.480.550,00 (4.301.450,00) 98,69 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
118.732.000,00 110.098.590,00 (8.633.410,00) 92,73 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 26.125.000,00 26.124.880,00 (120,00) 100,00 %
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 21.280.100,00 20.692.480,00 (587.620,00) 97,24 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.262.748.738,00 4.393.059.440,00 (869.689.298,00) 83,47 %
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 110.000.000,00 108.791.900,00 (1.208.100,00) 98,90 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Dana Keistimewaan)
885.000.000,00 871.298.060,00 (13.701.940,00) 98,45 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
PPKD/BUD
PENDAPATAN 1.507.363.745.772,00 1.366.954.013.907,00 (140.409.731.865,00) 90,69 %
Dana Perimbangan 964.396.534.022,00 957.561.850.914,00 (6.834.683.108,00) 99,29 %
Page 97
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
97
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Lain-Lain Pendapatan yang Sah 542.967.211.750,00 409.392.162.993,00 (133.575.048.757,00) 75,40 %
BELANJA 1.027.845.113.892,00 949.309.308.145,78 (78.535.805.746,22) 92,36 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.027.845.113.892,00 949.309.308.145,78 (78.535.805.746,22) 92,36 %
Belanja Hibah 500.494.194.950,00 437.072.068.425,00 (63.422.126.525,00) 87,33 %
Belanja Bantuan Sosial 23.062.809.309,00 12.509.468.500,00 (10.553.340.809,00) 54,24 %
Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes 376.702.290.859,00 376.702.290.858,78 (0,22) 100,00 %
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des 124.994.680.362,00 123.025.480.362,00 (1.969.200.000,00) 98,42 %
Belanja Tak Terduga 2.591.138.412,00 0,00 (2.591.138.412,00) 0,00 %
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
BELANJA BKPP 14.480.941.902,00 11.578.851.726,00 (2.902.090.176,00) 79,96 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.804.288.222,00 4.670.444.428,00 (133.843.794,00) 97,21 %
Belanja Pegawai 4.804.288.222,00 4.670.444.428,00 (133.843.794,00) 97,21 %
BELANJA LANGSUNG 9.676.653.680,00 6.908.407.298,00 (2.768.246.382,00) 71,39 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 524.528.350,00 454.790.810,00 (69.737.540,00) 86,70 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.942.980.000,00 2.516.600.070,00 (426.379.930,00) 85,51 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.673.000,00 27.477.260,00 (3.195.740,00) 89,58 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
173.463.500,00 166.470.900,00 (6.992.600,00) 95,97 %
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 728.075.400,00 709.853.500,00 (18.221.900,00) 97,50 %
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan
2.661.467.430,00 2.538.052.060,00 (123.415.370,00) 95,36 %
Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan (Dana Keistimewaan)
1.270.000.000,00 353.303.698,00 (916.696.302,00) 27,82 %
Program Pemberdayaan Penyuluhan (Dana Keistimewaan) 1.345.466.000,00 141.859.000,00 (1.203.607.000,00) 10,54 %
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PENDAPATAN BPAD 21.000.000,00 22.511.000,00 1.511.000,00 107,20 %
Pendapatan Asli Daerah 21.000.000,00 22.511.000,00 1.511.000,00 107,20 %
Hasil Retribusi Daerah 21.000.000,00 16.558.000,00 (4.442.000,00) 78,85 %
Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 5.953.000,00 5.953.000,00 %
BELANJA 33.370.683.546,00 30.141.437.612,00 (3.229.245.934,00) 90,32 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.314.919.938,00 7.232.814.940,00 (82.104.998,00) 98,88 %
Gaji pegawai 7.314.919.938,00 7.232.814.940,00 (82.104.998,00) 98,88 %
BELANJA LANGSUNG 26.055.763.608,00 22.908.622.672,00 (3.147.140.936,00) 87,92 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.080.953.992,00 1.668.082.972,00 (412.871.020,00) 80,16 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.161.681.250,00 1.924.486.014,00 (237.195.236,00) 89,03 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 599.985.090,00 546.271.750,00 (53.713.340,00) 91,05 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
199.237.800,00 143.472.260,00 (55.765.540,00) 72,01 %
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6.033.450.050,00 5.573.523.880,00 (459.926.170,00) 92,38 %
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 616.882.000,00 580.650.910,00 (36.231.090,00) 94,13 %
Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
511.577.130,00 424.220.700,00 (87.356.430,00) 82,92 %
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.231.648.800,00 1.011.042.620,00 (220.606.180,00) 82,09 %
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
1.410.976.496,00 1.410.976.496,00 0,00 100,00 %
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (Dana Keistimewaan)
5.512.371.550,00 4.673.202.000,00 (839.169.550,00) 84,78 %
Program Pengembangan Perpustakaan (Dana Keistimewaan)
5.696.999.450,00 4.952.693.070,00 (744.306.380,00) 86,94 %
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN
Page 98
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
98
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
PENDAPATAN DISTAN 1.095.070.000,00 1.274.406.411,00 179.336.411,00 116,38 %
Pendapatan Asli Daerah 1.095.070.000,00 1.274.406.411,00 179.336.411,00 116,38 %
Hasil Retribusi Daerah 1.095.070.000,00 1.208.805.911,00 113.735.911,00 110,39 %
Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 65.600.500,00 65.600.500,00 #DIV/0! %
BELANJA DISTAN 50.966.042.791,00 43.708.640.961,00 (7.257.401.830,00) 85,76 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.126.353.543,00 19.797.290.766,00 (329.062.777,00) 98,37 %
Belanja Pegawai 20.126.353.543,00 19.797.290.766,00 (329.062.777,00) 98,37 %
BELANJA LANGSUNG 30.839.689.248,00 23.911.350.195,00 (6.928.339.053,00) 77,53 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.925.427.494,00 1.672.967.342,00 (252.460.152,00) 86,89 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.857.311.939,00 8.705.154.868,00 (2.152.157.071,00) 80,18 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.095.400,00 11.543.000,00 (552.400,00) 95,43 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
219.739.800,00 199.560.850,00 (20.178.950,00) 90,82 %
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 397.469.375,00 342.761.725,00 (54.707.650,00) 86,24 %
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 993.621.280,00 874.063.220,00 (119.558.060,00) 87,97 %
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
1.592.151.000,00 1.392.462.950,00 (199.688.050,00) 87,46 %
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
343.336.030,00 297.056.100,00 (46.279.930,00) 86,52 %
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 7.329.985.720,00 5.557.160.075,00 (1.772.825.645,00) 75,81 %
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 553.995.300,00 513.179.150,00 (40.816.150,00) 92,63 %
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.749.163.750,00 2.471.261.275,00 (1.277.902.475,00) 65,91 %
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 491.973.750,00 485.285.400,00 (6.688.350,00) 98,64 %
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
664.483.410,00 632.460.340,00 (32.023.070,00) 95,18 %
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dana Keistimewaan)
1.229.107.000,00 667.227.500,00 (561.879.500,00) 54,29 %
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Dana Keistimewaan)
479.828.000,00 89.206.400,00 (390.621.600,00) 18,59 %
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PENDAPATAN DISHUTBUN 7.866.030.000,00 7.853.271.520,00 (12.758.480,00) 99,84 %
Pendapatan Asli Daerah 7.866.030.000,00 7.853.271.520,00 (12.758.480,00) 99,84 %
Hasil Retribusi Daerah 7.599.530.000,00 7.370.234.755,00 (229.295.245,00) 96,98 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 266.500.000,00 483.036.765,00 216.536.765,00 181,25 %
BELANJA DISHUTBUN 40.786.086.548,00 37.657.786.939,00 (3.128.299.609,00) 92,33 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.740.914.785,00 16.347.992.813,00 (392.921.972,00) 97,65 %
Belanja Pegawai 16.740.914.785,00 16.347.992.813,00 (392.921.972,00) 97,65 %
BELANJA LANGSUNG 24.045.171.763,00 21.309.794.126,00 (2.735.377.637,00) 88,62 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.431.170.435,00 1.322.873.337,00 (108.297.098,00) 92,43 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.729.854.278,00 6.358.214.629,00 (371.639.649,00) 94,48 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.449.000,00 11.330.000,00 (3.119.000,00) 78,41 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
236.867.500,00 227.383.330,00 (9.484.170,00) 96,00 %
Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 1.805.283.700,00 1.681.553.220,00 (123.730.480,00) 93,15 %
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4.107.255.100,00 3.764.986.025,00 (342.269.075,00) 91,67
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7.644.882.050,00 6.398.626.285,00 (1.246.255.765,00) 83,70
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 887.006.700,00 819.117.200,00 (67.889.500,00) 92,35 %
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hsl Hutan 94.566.400,00 92.946.850,00 (1.619.550,00) 98,29 %
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 138.071.600,00 119.768.300,00 (18.303.300,00) 86,74 %
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan (Dana Keistimewaan)
955.765.000,00 512.994.950,00 (442.770.050,00) 53,67 %
URUSAN PILIHAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA
Page 99
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
99
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
PENDAPATAN DISPAR 17.000.000,00 23.015.110,00 6.015.110,00 135,38 %
Pendapatan Asli Daerah 17.000.000,00 23.015.110,00 6.015.110,00 135,38 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 17.000.000,00 23.015.110,00 6.015.110,00 135,38 %
BELANJA DISPAR 19.677.369.754,00 17.610.991.325,00 (2.066.378.429,00) 89,50 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.211.863.015,00 4.151.673.412,00 (60.189.603,00) 98,57 %
Belanja Pegawai 4.211.863.015,00 4.151.673.412,00 (60.189.603,00) 98,57 %
BELANJA LANGSUNG 15.465.506.739,00 13.459.317.913,00 (2.006.188.826,00) 87,03 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.438.676,00 760.506.635,00 (114.932.041,00) 86,87 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 771.911.600,00 734.497.776,00 (37.413.824,00) 95,15 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
83.426.100,00 78.787.550,00 (4.638.550,00) 94,44 %
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.949.657.213,00 2.859.908.682,00 (89.748.531,00) 96,96 %
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.522.110.900,00 1.345.987.200,00 (176.123.700,00) 88,43 %
Program Pengembangan Kemitraan 3.497.882.650,00 3.455.648.150,00 (42.234.500,00) 98,79 %
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dana Keistimewaan)
556.331.000,00 373.402.420,00 (182.928.580,00) 67,12 %
Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan) 5.208.748.600,00 3.850.579.500,00 (1.358.169.100,00) 73,93 %
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENDAPATAN DISLAUTKAN 697.500.000,00 721.480.300,00 23.980.300,00 103,44 %
Pendapatan Asli Daerah 697.500.000,00 721.480.300,00 23.980.300,00 103,44 %
Hasil Retrebusi Daerah 697.500.000,00 718.980.300,00 21.480.300,00 103,08 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 %
BELANJA DISLAUTKAN 45.742.977.982,00 41.459.676.223,00 (4.283.301.759,00) 90,64 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.116.415.795,00 6.988.694.849,00 (127.720.946,00) 98,21 %
Belanja Pegawai 7.116.415.795,00 6.988.694.849,00 (127.720.946,00) 98,21 %
BELANJA LANGSUNG 38.626.562.187,00 34.470.981.374,00 (4.155.580.813,00) 89,24 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.313.365.340,00 1.189.447.492,00 (123.917.848,00) 90,56 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.368.520.683,00 3.034.554.720,00 (333.965.963,00) 90,09 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
376.741.950,00 332.141.450,00 (44.600.500,00) 88,16 %
Program Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 79.999.900,00 76.229.900,00 (3.770.000,00) 95,29 %
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber Daya Kelautan
85.000.000,00 84.940.000,00 (60.000,00) 99,93 %
Program Peningk Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
124.993.000,00 107.143.000,00 (17.850.000,00) 85,72 %
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut
74.958.000,00 74.278.000,00 (680.000,00) 99,09 %
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan & Wawasan Mar itim Kepada Masyarakat
172.750.300,00 165.211.500,00 (7.538.800,00) 95,64 %
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 8.961.877.694,00 8.035.877.192,00 (926.000.502,00) 89,67 %
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 20.198.650.390,00 18.781.500.750,00 (1.417.149.640,00) 92,98 %
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
889.409.150,00 839.866.650,00 (49.542.500,00) 94,43 %
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau,dan Tawar
795.009.830,00 758.683.570,00 (36.326.260,00) 95,43 %
Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
121.896.450,00 120.029.950,00 (1.866.500,00) 98,47 %
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
135.420.500,00 130.333.500,00 (5.087.000,00) 96,24 %
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan (Dana Keistimewaan)
1.927.969.000,00 740.743.700,00 (1.187.225.300,00) 38,42 %