Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013

Redaksi menerima tulisan (maksimal 5 halaman dengan spasi 1,5) beserta foto dari segenap anggota TNI AL dan masyarakat umum. Naskah dicetak dengan kertas A4 serta dilengkapi dengan data digital dalam Compact Disc (CD). Naskah yang telah dikirim, menjadi milik redaksi, dan redaksi berhak memperbaiki/mengedit tanpa mengubah isi/makna. Naskah yang dimuat akan mendapat imbalan sepantasnya. Tulisan dapat disampaikan ke alamat redaksi Dinas Penerangan Angkatan Laut, Gd. B4 Lt. 2, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur - 13870 atau via email: [email protected] JJM 107.8 FM Radio Streaming

di www.tnial.mil.id

PEMIMPIN UMUM: Laksma TNI Untung Suropati, WAKIL PEMIMPIN UMUM: Kolonel Mar Bambang Hullianto, PEMIMPIN REDAKSI: Kolonel Mar F.X. Deddy Susanto, REDAKTUR: Kolonel Laut (P) Rony E. Turangan, Kolonel Laut (KH) Drs. Supriyono,

Kolonel Laut (S) Julius Widjojono, Letkol Laut (KH) Drs. Heri Sutrisno, M.Si., Kapten Laut (S/W) Widajana, Adi Patrianto, S.S., PENATA WAJAH: Serka PDK/W Mirliyana, Mujiyanto, Irma Kurniawaty, A.Md. Graf., Aroby Pujadi,

REDAKTUR FOTO: Wamrin, TATA USAHA: Raya Mentawita T., DISTRIBUSI: H. Supendi, Edi Supono, Kld TTU Niki L.M. DITERBITKAN OLEH: Dinas Penerangan Angkatan Laut, ALAMAT REDAKSI: Dinas Penerangan Angkatan Laut, Gd. B4 Lt. 2, Mabesal Cilangkap,

Jaktim-13870, Telp. (021) 8723314, No. ISSN: 0216-440x

Salam Jalesveva Jayamahe!Pembaca Cakrawala yang budiman dimanapun berada, saat ini jejak langkah kita telah sampai di penghujung tahun 2013, dan bertepatan dengan edisi Desember maka redaksi telah menyiapkan berbagai artikel dengan tema Membangun Budaya Maritim. Kita semua menyadari bahwa bicara soal kemaritiman bangsa maka banyak pihak, pemangku kepentingan, harus duduk bersama secara kompak dan sinergi. Oleh sebab itu pada edisi kali ini redaksi menyuguhkan artikel yang bernuansa kemaritiman ditulis oleh berbagai pihak yang kredibel.Pada rubrik Topik Utama kita suguhkan artikel TNI AL Pembawa Pesan Damai, lalu kita hadirkan juga artikel tentang Pengangkatan Panglima TNI sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir, Mengenal Lebih Dekat Alutsista TNI AL Terbaru, Multi Role Light Frigate (MRLF) serta sebuah artikel menarik tentang Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut dan dinamika perkembangan Keamanan Laut Regional.Pada rubrik Opini kita hadirkan artikel Peran Strategis dan Posisi Tawar PPAL ke Depan, hal ini ditujukan khususnya untuk mengajak para mantan anggota TNI AL yang sudah purna dinas untuk memasuki tahapan baru dalam kehidupannya serta berkarya untuk bangsa melalui kiprahnya di dunia politik praktis.Redaksi juga menyuguhkan beberapa artikel yang terkait dengan pembangunan budaya kemaritiman Indonesia seperti Membangun TNI AL yang Outward Looking, merupakan opini pengamat militer Indonesia Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., juga kita ketengahkan rasa penasaran generasi muda bangsa yang geregetan mendapati banyaknya fasilitas pelabuhan di Indonesia yang tidak layak. Kita juga ketengahkan kiprah anak bangsa yang sangat bersemangat untuk membangkitkan semangat visi kemaritiman generasi muda Indonesia, IMI Penggedor Mindset Maritim Pemuda Indonesia.Pada rubrik Info, kami ketengahkan informasi-informasi menarik seperti: Menghadapi Maut di Laut, Rambo Indonesia, Perang Amerika Serikat dan Rusia Tanpa Rudal, dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya.Semoga suguhan kami dapat memperkaya informasi para pembaca sekalian. Akhirnya dengan kesadaran baru, mari kita maknai Peringatan Hari Nusantara dengan berbagai karya yang fundamental. Jalesveva Jayamahe!

Untuk kritik, saran, dan opini singkat dapat dikirim via surat ke alamat redaksi kami, Dinas Penerangan Angkatan Laut, Gd. B4 Lt. 2, Mabesal Cilangkap, Jaktim-13870 atau via email: [email protected].

Cover: Membangun Budaya Maritim

DAFTAR ISI

44

18

TNI AL Pembawa Pesan Damai 12Multi Role Light Frigate (MRLF) 14Kebanggaan Kalian adalah Kebanggaan Saya 18Menikmati Kekayaan Laut di Negeri Impian 26Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut dan Dinamika Keamanan Laut Regional 34

Topik Utama

Wawancara

Teknologi

Prestasi

Info

Peran Strategis dan Posisi Tawar PPAL ke Depan 6Kobaran Semangat Meneguhkan Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Indonesia Baru 38Nusantara yang Terlupakan 42 Aku Mimpi jadi Politisi 64 Membangun TNI AL yang Outward Looking 8

Negara Kepulauan tetapi Banyak Pelabuhannya yang Tidak Layak 31 Di Balik Pesona Senyum Serdadu Laut 44IMI Penggedor Mindset Maritim Pemuda Indonesia 48

UAV Sederhana di Sekitar Kita 62

Menghadapi Maut di Laut 32Rambo Indonesia Empat Zaman 50Perang Amerika Serikat dan Rusia Tanpa Rudal 54Mengapa Binpotmar Penting? 58Pantai Monano Kwandang menjadi Saksi Puncak Kesiapan Pelantara III/2013 68Kesalahan Umum Pengucapan Kata dalam Bahasa Inggris 72ADMM-Plus CTx tahun 2013 74

Opini

Geliat Dara Laut 78

26

14

Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013 5

Setelah 68 tahun merdeka dan beberapa kali pemerintah berganti, barulah sekarang konsep pembangunan TNI menunjukkan arahnya yang benar. Berbagai kebijakan pemerintah khususnya di bidang pertahanan - antara lain pengadaan berbagai jenis alutsista baru TNI AL - adalah bukti keseriusan sekaligus orientasi kebijakan pertahanan Indonesia telah mempertimbangkan aspek geografis sebagai negara kepulauan. Pelan tapi pasti, orientasi kebijakan pertahanan Indonesia mulai mengalami pergeseran. Dengan kata lain, dalam 10 tahun terakhir, kebijakan pertahanan Indonesia mulai menemukan identitasnya. Konkretnya, visi maritim Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan.

Keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pertahanannya, juga terlihat dari indikator anggaran pertahanan yang ditetapkan. Dalam 10 tahun terakhir, anggaran pertahanan meningkat tajam dari Rp 30,7 triliun pada tahun 2003, menjadi Rp 81,8 triliun pada tahun 2013. Tapi dihadapkan pada total GDP, proporsinya tetap saja masih terlalu kecil, yakni hanya 0,8%. Idealnya anggaran pertahanan negara sebesar dan sepenting Indonesia, minimal 2,5%. Di kawasan, Indonesia hanya menduduki urutan ke-7 setelah Singapura (4,3% GDP), Brunei Darussalam (3,2% GDP), Vietnam (2,2% GDP), Malaysia (2,0% GDP), Thailand (1,4% GDP), dan Filipina (1,4% GDP). Dengan demikian, Indonesia termasuk negara yang paling kecil anggaran pertahanannya. Kondisi tersebut mungkin membuat negara lain merasa nyaman sesuai paradigma seribu sahabat tanpa musuh. Persoalannya, bagaimana kita dapat meyakinkan publik, bahwa di Indonesia isu keamanan adalah persoalan penting?

Markas Besar TNI sebenarnya telah banyak memberikan masukan. Namun minimnya pemahaman tentang peran strategis TNI, juga masih rancunya pemahaman terminologi keamanan, menyebabkan berbagai saran, masukan, dan kajian selalu kandas di tengah jalan. Contoh konkret RUU Komponen Cadangan dan RUU Keamanan Nasional. Sulit dipercaya, sebuah RUU yang sangat penting dan mendesak bagi negara sebesar Indonesia, tetapi sudah sekian lama menggantung dan semakin tidak jelas arahnya.

Sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir bangsa, TNI sungguh prihatin. Ingin rasanya TNI bersuara lantang bahkan berteriak. Namun TNI sadar zaman sudah berubah. TNI tetap memilih bersikap profesional. TNI tidak ingin dianggap melanggar aturan main, sehingga memantik tudingan TNI kembali berpolitik praktis.

Di sinilah pentingnya peran para purnawirawan TNI, khususnya TNI AL. Sebagai wadah bagi para purnawirawan TNI AL, Persatuan Purnawirawan TNI AL (PPAL) dapat memainkan peran strategisnya untuk mengisi kekosongan di ruang publik. Tak bisa disangkal bahwa para purnawirawan adalah ensiklopedia hidup. Pengalaman panjangnya selama dinas aktif menyebabkan para purnawirawan paham benar akan apa yang dibutuhkan TNI dan apa pula hambatan yang sesungguhnya dihadapi TNI.

Semasa dinas aktif, memang aneh bila di luar struktur, seorang perwira bermanuver kesana-kemari dan berteriak ini-itu. Selain pasti dianggap tidak tahu aturan, bisa jadi sikapnya dianggap pembangkangan (lobbying). Namun setelah pensiun dan kembali ke masyarakat, di sinilah kehidupan sesungguhnya baru dimulai. Dalam tradisi Barat, pensiun disebut retire yang secara harfiah artinya ban baru, dan secara filosofis maknanya kehidupan baru. Inilah momen berharga di mana para purnawirawan bisa bebas berkreasi, bebas berinovasi, dan bebas berekspresi. Pada momen ini juga komitmen dan konsistensi seorang purnawirawan sekaligus diuji. Masihkah spirit membangun TNI AL tetap dipertahankan. Masihkan idealisme membangun kejayaan kembali Indonesia sebagai negara maritim terus digelorakan.

Banyak cara dan jalan bisa ditempuh PPAL, antara lain jalur politik, pendidikan, budaya, dan olahraga. Jalur politik bisa diawali misalnya, dengan pembentukan ormas/parpol yang berorientasi maritim, termasuk pembentukan lembaga kajian yang kredibel guna menggali dan menemukan ide-ide brilian sekaligus pemberi solusi berbagai persoalan kebangsaan. Jalur pendidikan bisa dengan menyisipkan kurikulum berbasis maritim ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Jalur budaya bisa dengan lebih fokus mengeksplorasi keunikan dan keanekaragaman budaya

PERAN STRATEGIS DAN POSISI TAWAR PPAL

KE DEPANSeberapa signifikan?

Indonesia khususnya yang bernafas maritim. Demikian juga jalur olahraga dengan lebih memaksimalkan pembinaan olahraga perairan sehingga mampu mengukir prestasi dan dapat menjadi ikon Indonesia sebagai bangsa maritim.

Melihat potret Indonesia hari ini, pendirian ormas/parpol yang berkarakter maritim bersifat mendesak. Mengapa? Pertama, di alam demokrasi, ormas/parpol adalah instrumen demokrasi. Kedua, banyak persoalan besar di negeri ini yang tak terjawab karena minimnya wawasan kebangsaan, khususnya wawasan maritim elemen masyarakat dan juga, sayangnya, sebagian para pengambil keputusan. Carut-marutnya pengelolaan laut akibat ketiadaan sinergitas dan sinkronisasi antarinstitusi yang menangani laut, misalnya, adalah bukti akibat belum adanya cetak biru Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) di Indonesia yang notabene adalah negara maritim. Dengan demikian, kelahiran ormas/parpol yang dibidani PPAL diharapkan dapat mendongkrak peran strategis sekaligus posisi tawar PPAL dalam ikut serta membangun kejayaan kembali Indonesia sebagai negara maritim.

The Navy League of the United States (NLUS) atau PPAL Amerika Serikat yang pembentukannya diinisiasi oleh Presiden Theodore Roosevelt pada tahun 1902, adalah organisasi purnawirawan angkatan laut yang sangat berpengaruh dan dihormati di Amerika Serikat. It seems to me that all good Americans interested in the growth of their country and sensitive to its honor, should give hearty support to the policies which the Navy League is founded to further. For the building and maintaining in proper shape of the American Navy, we must rely on nothing but the broad and farsighted patriotism of our people as a whole kata Roosevelt. NLUS mengemban tiga misi: ikut memelihara moril seluruh prajurit aktif dan keluarganya; menyuarakan kepentingan US Navy; menggali dan mendiseminasi nilai strategis laut bagi kepentingan nasional Amerika.

Dalam menyampaikan aspirasinya, NLUS dikenal sangat konsisten dan militan. Sering mereka melakukan lobi-lobi politik di Kongres, dan memanfaatkan media untuk mempertegas komitmennya. Pada acara Sea-Air-Space Expo yang digelar NLUS di Gaylord Convention Center, Maryland, tahun 2010, Menhan Robert M. Gates menyampaikan pujian dan rasa bangganya atas segala usaha dan perjuangan NLUS yang telah dilakukan demi kebesaran Angkatan Laut dan bangsa Amerika. Menurut Gates, NLUS telah melakukan banyak pekerjaan besar, antara lain menentang rencana cutback anggaran pertahanan akibat krisis keuangan, dukungan terhadap kelangsungan program pembangunan destroyer super canggih kelas Arleigh Burke (DDG-51) dan kelas Zumwalt (DDG-1000).

Di Indonesia sebenarnya juga cukup banyak purnawirawan TNI yang telah sukses menapaki siklus kehidupan barunya dan memberikan banyak nilai bagi diri, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negaranya. Para purnawirawan TNI AD misalnya, hampir mendominasi peran di segala bidang, dan tidak diragukan lagi khususnya di bidang politik. Sekalipun Indonesia adalah negara maritim, ironisnya, peran TNI AL justru belum signifikan. Seorang petualang sekaligus pujangga besar Inggris abad XVI, Sir Walter Raleigh berkata, Whoever commands the sea, commands the world. Terinspirasi mantra tersebut maka jadilah Inggris - kini Amerika Serikat dan China - bangsa besar dan disegani karena armada lautnya yang begitu hebat. Jauh sebelumnya, leluhur kita Sriwijaya dan Majapahit telah lebih dulu membuktikannya.

Dalam hal bebas berekspresi dan bersuara lantang, PPAU dan PPAD mungkin sedikit berada di depan. Walaupun dalam kapasitas pribadi, tapi beberapa purnawirawan TNI AU dan TNI AD kerap bersikap kritis dan bersuara tajam di berbagai media. Contohnya Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim dan Marsekal Muda TNI (Purn) Djoko Poerwoko yang banyak menyoroti masalah dunia penerbangan. Demikian pula Letjen TNI (Purn) Sajidiman Surjohadiprodjo, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri yang banyak mengupas dunia politik dan militer pada umumnya. Walaupun masing-masing memiliki gaya bicara dan menulis yang berbeda, namun secara umum pikiran, pandangan, dan analisanya lugas, tajam, inspiratif, dan mencerahkan.

Di era reformasi, di mana semua orang bebas menyampaikan pendapatnya, sudah tiba saatnya PPAL bebas berekspresi, pula bebas bersuara lantang. Sesekali diselingi turun ke lapangan bersama mitra sipilnya untuk menyadarkan dan mendidik masyarakat agar paham, peduli, dan bangga akan Angkatan Laut, bangsa dan negaranya. Laksma TNI Untung Suropati

Ilustrasi oleh Budiono


Kekuatan militer selalu berada di balik kekuatan diplomasi. Sudahkah kekuatan TNI AL memiliki kekuatan untuk mendukung upaya diplomasi di kawasan?

Mengutip R. Willliam Liddle, yang menyatakan bahwa dua unsur fisik yang mendasar dalam membangun kekuatan negara adalah ekonomi dan militer. Jika sebuah negara tidak memiliki ekonomi dan/atau militer yang kuat, maka sistem pertahanannya tidak akan efektif. Dalam elemen kekuatan pembangunan state power yang saya teliti ternyata elemen lain yang berpengaruh pada pembangunan kekuatan negara adalah CM (critical mass), strategi negara dan kebijakan terkait cita-cita negara serta elemen pembagi yaitu ESP (external super power).

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan tentang seberapa besar sumbangan sumber daya laut kepada PDB nasional saat ini dan proyeksinya ke depan dalam konteks pembangunan pertahanan negara yang tangguh? Seberapa besar kita memanfaatkan kekuatan ESP di kawasan? Dengan melakukan penghitungan tersebut, kita akan mampu memprediksikan besarnya kerugian dan keuntungan yang akan ditanggung oleh bangsa, baik secara ekonomi, politik, maupun militer dalam arah perubahan menuju visi maritim.

Pemanfaatan sumber daya kelautan secara maksimal membutuhkan penguasaan teknologi tinggi, mulai dari teknologi eksplorasi laut sampai pengamanan wilayah dan jalur perdagangan laut. Bagaimana rancangan sistem industri pertahanan yang berbasis kelautan harus dirumuskan? Logikanya, jika konsepsi atas visi maritim dapat dijelaskan secara konkrit dan applicable, barulah kebijakan nasional dapat dibangun.

Kecenderungan ke depan jelas sudah menunjukkan makin pentingnya jalur-jalur perhubungan dan perdagangan laut yang mencakup SLOC (SEA LANES OF COMMUNICATIONS) dan

SLOT (SEA LANES OF TRADES) yang kita miliki. Dengan nilai-nilai penting laut dan pengalaman sejarah, serta lingkungan strategis dan geografis, maka lautan kita sangat jelaslah menjadi elemen penting bagi pertahanan Indonesia baik secara konsepsi dan cara pandang pertahanan (geopolitik dan geostrategis), perumusan kebijakan pertahanan, kepentingan nasional yang harus dilindungi, terutama di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan GPL dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Jika dikaitkan pada kemampuan diplomasi TNI AL maka kita harus jujur menadang permasalahan dan kondisi yang ada. Dalam pilahan abad, sebenarnya jelaslah sudah pada abad ke-19 tugas negara adalah mengamankan lautan untuk kepentingan nasional dan terjaganya kekayaan negara. Abad ke-20, tugas ini bergeser pada kewajiban mengamanakan ruang udara dan antariksa, sementara di abad ke-21 tugas negara adalah mengamankan, menguasai dan mengambil keuntungan dari cyber space.

Mencermati perkembangan spektakuler ekonomi, pembangunan kekuatan militer dan industri pertahanan China serta melihat posisi strategis Indonesia di tengah-tengah rivalitas China dan AS yang menajam, maka dengan keunggulan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sudah waktunya Indonesia memainkan peran lebih besar bagi keberlangsungan keseimbangan kawasan.

Jika ketiga pembangunan kekuatan ini harus dikejar Indonesia sekaligus dalam waktu yang singkat, mengingat momentum kepemimpinan China dan Calculative Strategy Xi Jinping periode

MEMBANGUN TNI AL YANG OUTWARD LOOKING

Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M. Si. (Pengamat Pertahanan dan Militer dari Univ. Indonesia)

tahun 2013-2018, maka sesungguhnya Indonesia seharusnya merealisasikan secara lebih konkrit kerja sama pertahanan TNI AL nya dengan China. Mengapa?

Buku Putih China - The Diversified Employment of China`s Armed Forces - menggambarkan misi baru PLA (People Liberation Army) abad ke-21 yang modern dan berteknologi canggih dalam sistem informasi dan persenjataan. Kekuatan AL China diperkuat oleh 235.000 personel dengan peningkatan kemampuan daya tempur. China memiliki tiga armada berpangkalan di Beihai, Donghai, dan Nanhai. Di Timur, armada lautnya diperkuat kapal selam berjarak tembak 2100 km sehingga mampu memberlakukan strategy anti access aerial denial terhadap kehadiran militer AS yang berada di Pasifik Barat. Sementara AU China, diperkuat oleh 398.000 personel ditempatkan di tujuh wilayah komando, di mana meliputi pengintaian, serangan udara, pertahanan udara, dan peluru kendali.

Dilain sisi, Strategy Forward Presence AS menjadikan pangkalan militer AS tersebar di kawasan dari Jepang hingga ke pulau Cocos sekitar 1000 km selatan pulau Jawa dan mencakup hingga Laut China Selatan. LCS sendiri berada pada urutan pertama core interest AS. Dalam dokumen National Security Strategy 2010 secara tegas AS menyatakan akan melindungi negara claimants sekutunya pada konflik LCS. Jika kebijakan AS atas nama Rebalancing Asia ini terus mengumandang. Sikap ambigu bangsa kita hari ini akan aplikasi kebijakan non blok malah akan membawa Indonesia terjebak pada Imbalancing Asia.

Dilain sisi patut disadari bahwa pada tahun 2021, diprediksikan AS akan terpaksa menurunkan anggaran pertahanannya hingga 28% sementara China malah akan mampu menaikan anggaran pertahanannya sebesar 64%. Karenanya, sudah waktunya Indonesia mereposisi sikapnya dan mengambil lebih peran sebagai negara pemain. Indonesia bersama-sama China diprediksikan pada tahun 2050 menjadi negara 10 besar dunia, di mana Australia maupun negara negara ASEAN tidak akan berada dalam list tersebut. Karenanya, Indonesia perlu menentukan sikap bebas aktif yang sesungguhnya.

Pembangunan PLA dapat memberikan dorongan bagi TNI dan industri pertahanan yang masih lebih terbuka kemungkinannya untuk diperoleh dari China

dibandingkan dari AS. Jika benar kebutuhan untuk mengejar terpenuhinya alutsista TNI pertahun bagi TNI AD sebesar + 1297 items, TNI AL sebesar 84 items dan TNI AU sebesar 88 items (Rahakundini, Defending Indonesia, 2009)

Maka China yang terbukti kuat dalam aspek aircraft, armoured vehicles dan ships, jelaslah dapat mengisi kepentingan Indonesia dalam niatnya membangun industri pertahanan yang mandiri serta membangun cyber defence mumpuni ala China.

Mengingat Indonesia adalah negara terbesar di kawasan dan memiliki posisi silang serta geopolitik yang semakin seksi, maka kondisi ini perlu dicermati Indonesia dalam menentukan arah kemauannya untuk berperan lebih signifikan dalam defence diplomacy dengan membentuk kerja sama pertahanan dengan China dan negera negara lain yang jelaslah harus lebih memberikan keuntungan bagi tegaknya kepentingan Indonesia.

Seberapa penting visi maritim pemimpin memengaruhi kebijaksanaan untuk menunjang pertahanan Indonesia yang outward looking?

Konteks sejarah pemaknaan atas lagu bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia adalah pelaut, tafsiran atas bukti arkeologi di Cadas Gua, Pulau Muna Seram, berupa artefak dari tahun 1.000 SM, yang menjelaskan adanya hubungan dengan suku Aborogin di Australia, serta periode kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara pada masa pra-sejarah acapkali dijadikan dasar logika untuk membangun preposisi dan konklusi kearah bangsa yang bervisi maritim.

Kerajaan-kerajaan di nusantara mengalami masa-masa kejayaan sebelum munculnya kolonialisasi Eropa, di mana hubungan politik dan perdagangan kerajaan-kerajaan tersebut dibangun hanya sebatas pada lingkup Asia (M.C. Riclefs, 2005). Namun, sejak kedatangan para kolonialis Eropa yang tujuan awalnya untuk berdagang telah merubah peta hubungan internasional di mana berbagai kerajaan nusantara tersebut, secara politik-ekonomi hanya berposisi sebagai objek perdagangan. Akhirnya, eksistensi kerajaan-kerajaan nusantara mengalami kemunduran. Fakta ini melahirkan pertanyaan, jika visi maritim merupakan pertahanan politik, ekonomi, dan militer yang terbaik, mengapa sejarah kerajaan-kerajaan nusantara tidak mampu menghadapi gelombang kolonialisasi Eropa?


Jawabannya terletak pada masa kolonialisme Eropa, kerajaan-kerajaan di nusantara yang mudah sekali di adu domba, di samping itu banyak elit kerajaan yang bermain mata dengan melindungi kepentingan modal asing. Kondisi ini sedang berevolusi kembali di tanah air saat ini.

Patut juga disadari bahwa terjadinya pergeseran watak kemaritiman bangsa Indonesia dikarenakan tidak dipenuhinya prakondisi menuju visi maritim. Bahwa secara politik sangat telah disadari bahwa laut melahirkan konsepsi tentang persatuan tidak hanya ke dalam, melainkan juga ke luar sebagaimana telah diakui oleh UNCLOS/1982 dan laut juga menjadi media perhubungan serta perdagangan yang sangat vital. Tetapi, secara nyata hal ini tidak direalisasikan dengan kebijakan kebijakan yang menunjang.

Padahal, kebijakan menunjang seperti misalnya terkait Indonesia bersama China dapat membangun kekuatan blue water navy atau malah world class navy yang dicita-citakan TNI AL, dengan mentargetkan demi kepentingan nasional Indonesia dalam bidang keamanan food dan energy, jelas akan mampu membawa TNI AL kita kelak pada kemampuan defence diplomacy. Ini akan memberikan impetus yang signifikan bagi TNI AL yang seharusnya berwawasan outward looking.

Jika Indonesia tidak cukup percaya diri untuk itu, sebenarnya ada beberapa alasan dapat dikemukakan pada AS dan sekutunya di kawasan tentang pendalaman kerja sama pertahanan ini, antara lain: 1. Argumen Huttington bahwa hanya Indonesia dan Vietnamlah sesungguhnya mampu menyeimbangkan kekuatan China karena alasan historis kedua negara. 2. Trust Building sebagai landasan Mutual Cooperation antara PLA dan TNI, di mana dalam aspek strategic partnership-kan memperluas kerjasama investasi, manajemen, dan litbang industri pertahanan. 3. Memperluas kerja sama dalam keamanan navigasi & keselamatan pelayaran pada area ALKI, LCS dan Samudra Hindia, mengingat pembangunan kekuatan blue water navy China di tahun 2050 akan melampaui Indonesia sampai ke Samudra Hindia.

Patut diingat sekali lagi pembangunan kekuatan PLAN yang ambisius dan outward looking ini sangat

terkait akan kepentingan nasional China terkait energy security. Meningkatnya perebutan SDA tak terbarukan mendorong China untuk melakukan strategi model AS untuk pemenuhan kebutuhan nasionalnya, yaitu membangun strategic petroleum reserves serta membangun kekuatan angkatan laut yang besar untuk protect the flow of oil dari seluruh belahan dunia.

Selain itu, Indonesia dan China juga dapat memperluas pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah-masalah organisasi, doktrin dan kebijakan, pertukaran personel & pelatihan profesional, riset, pertukaran data ilmiah dan teknologi, serta meningkatkan kerja sama antar institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri.

Kesemuanya sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/89/XII/2009 yaitu: 1. Menciptakan kepercayaan dan meningkatkan persahabatan (CBM) 2. Mengupayakan diplomasi mencegah konflik (preventive diplomacy) 3. Me-ningkatkan kemampuan militer dan pertahanan (defense capacity) 4. Menciptakan keamanan kawasan (security enhancement) dan 5. Melak-sanakan misi damai bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana serta pemeliharaan perdamaian dunia (HDR & peace keeping operation).

Sebenarnya momentum yang muncul dengan semakin banyak pandangan yang menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi negara yang disegani dan berwibawa di mata internasional seharusnya berlandaskan pada visi maritime, dengan fokus pembangunan TNI AL harus segera digunakan oleh para pemimpin negeri.

Tetapi perlu disadari bahwasanya pemikiran ini memerlukan pemimpin yang berwawasan dan berani secara fundamental me re-visit arah kebijakan luar negeri dan politik negara yang sudah ada pada saat ini. Pemimpin yang bervisi maritim diperlukan, tetapi ia juga tidak dapat berdiri sendiri.

Lihatlah sejarah kebangkitan AL Amerika Serikat di tahun 1890, yang menekankan pentingnya masalah orientasi nasional dan penjelasannya baik kepada US Navy dan masyarakat AS sendiri. Saat itu visi maritim AS sangat ditekankan kepada

THE MAJORITY IS OFTEN WRONG

kondisi yang memengaruhi laut daya termasuk manusia dan alam itu sendiri (critical mass), geografi, tenaga kerja, lembaga pemerintahan dan pentingnya pembanganun Armada AL mereka kepada perwujudan pembangunan karakter nasional.

A.T. Mahan saat itu melontarkan pemikiran besar akan pembangunan kekuatan AL yang berkolerasi erat dengan pembentukan kekuatan sejarah AS yang akan dicatat di masa depan, hal ini kemudian memberi petunjuk akan model, besaran, jumlah dan penggunaan kapal serta sejauh mana ancaman yang ada di depan mata sesuai dengan prinsip-prinsip abadi perang harus dihadapi.

Ancaman menjadi sebuah kata kunci. Sehingga pandangan akan Indonesia adalah negara 1000 friends 0 enemy sebenarnya harus segera dihapus jika kita berniat sungguh sungguh membangun kekuatan TNI AL yang outward looking dan berkategori world class.

Konsep akan sebuah kekuatan armada armada laut adalah bergabungnya mimpi, tujuan dan

sarana baik masa kini hingga ke masa depan. Sehingga visi maritim yang dicita-citakan bangsa ini juga dapat memberikan kebanggan diri akan perwira dan prajurit-prajurit handal TNI AL akan peran jasa yang mereka dapat sumbangkan ke dalam terwujudnya kepentingan nasional NKRI di abad-abad mendatang.

Rusia memperingatkan bahwa intervensi militer ke Suriah akan membawa konsekuensi yang sangat serius bagi kawasan. Peringatan itu muncul dari Moskow setelah AS dan sekutunya mempertimbangkan serangan ke Suriah.

Jelas bahwa upaya-upaya diplomatik Rusia dan kesiapan Presiden Bashar al-Assad untuk bekerja sama, telah menunda aksi militer langsung terhadap Suriah dan mencapai keefektifannya dalam teks resolusi yang mengikat semua pihak, yang tidak menyebutkan penggunaan kekuatan militer di mana karenanya resolusi tahun 2118 merupakan hambatan penting untuk agenda perang terlarang. Kapten Laut (S/W) Widajana

Absennya Amerika Serikat sebagai global power memunculkan aktor-aktor baru di berbagai belahan penjuru dunia. Baik aktor negara maupun aktor bukan negara akan hadir dengan kepentingan masing-masing, tanpa adanya kekuatan pengendali. Walhasil, konflik semakin berpeluang terjadi di berbagai penjuru dunia. Laut sebagai media perhubungan, perdagangan dan ekonomi maupun sumberdaya diprediksi menjadi kawasan yang tidak lagi aman. Kehadiran sebuah kekuatan laut baru menjadi kebutuhan demi menjamin perdamaian dunia.

Serangan ekonomi (economy attack) terhadap Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang terjadi secara mendadak. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ekonomi Amerika Serikat dapat dikatakan tidak tumbuh secara signifikan, bahkan dapat dikatakan jalan di tempat. Kondisi ini tidak mengherankan. Ambisi Amerika Serikat sebagai global power tunggal memang memakan biaya. Containment strategy yang telah lama dijalankan oleh Amerika Serikat bukanlah sebuah pilihan yang murah. Nicholas John Spykman yang mengajarkan Rimland Theory pada Amerika Serikat melahirkan sebuah ambisi untuk mengendalikan dunia dengan cara menguasai daerah batas atau rimland. Domain daerah batas adalah maritim. Oleh karenanya, teori tersebut membangkitkan semangat banyak negara bangsa (nation state) menguasai lautan. Tujuan akhir menguasai rimland adalah untuk mengendalikan eurasia atau heartland.

Eksistensi Amerika Serikat dengan penempatan Komado Utama (Major Command, MACOM) di berbagai belahan dunia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir operasi-operasi militer Amerika Serikat memperburuk kondisi ekonominya. Dengan sakitnya sang global power, mau tidak mau intensitas operasi militer Amerika Serikat di berbagai belahan dunia akan sangat menurun. Bahkan baru-baru ini di Syria Amerika Serikat bersedia mundur, karena Rusia berada di belakang Syria. Sebuah keputusan yang bijaksana untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Bagi pemerintah Amerika Serikat memperbaiki kondisi ekonomi menjadi teramat penting dibandingkan membuang energi secara sia-sia untuk kepentingan yang belum tentu jelas pada akhirnya. Nampaknya

pengalaman perang di Irak membuahkan pelajaran berharga bagi Amerika Serikat, yaitu betapa sulitnya mengakhiri sebuah operasi militer jika objective-nya tidak jelas. Pada akhirnya biaya operasi militer membengkak seperti bola salju yang menggelinding dan semakin membesar serta menabrak ke sana kemari tanpa terkendali. Perhitungan risiko memang perlu dilakukan secara cermat oleh Amerika Serikat, sebelum hasrat politik berujung pada sebuah keputusan.

Di tengah-tengah situasi shut down beberapa bulan yang lalu, Jepang meminta kepada Amerika Serikat untuk membangun industri pertahanannya. Ketegangan antara RRC dengan Jepang akhir-akhir ini mendorong Jepang untuk meminta Amerika Serikat membuka portal pembangunan kemampuan militer Jepang yang ditutup paska Perang Dunia II. Alasan Jepang meminta Amerika Serikat untuk mengijinkan pembangunan industri militer Jepang memang masuk akal. Pertama, ketegangan antara Jepang dengan RRC, membutuhkan kesiapan kekuatan militer Jepang. Kedua, buruknya kondisi ekonomi Amerika Serikat tidak mungkin melindungi Jepang terhadap serangan militer RRC. Presiden Obama menyetujui pembangunan kemampuan pertahanan Jepang. Nampaknya Amerika Serikat tidak punya pilihan lain.

Kecerdikan Jepang memanfaatkan situasi shut down Amerika Serikat menjadi langkah awal yang akan terus berkelanjutan. Impiannya menjadi penguasa Asia Timur Raya mengingatkan kita semua akan kehadiran (baca ekspansi) kekuatan militerJepang di era menjelang Perang Dunia Kedua. Situasi global akhir-akhir ini dapat dikatakan nyaris sama dengan situasi menjelang Perang Dunia Kedua. Kondisi Amerika Serikat yang sedang dilanda serangan ekonomi hampir sama dengan situasi di akhir dekade 1930-an. Birokrasi yang bobrok dan buruknya ekonomi kala itu, nyaris menjerumuskan Amerika Serikat sebagai black country. Demikian halnya dengan Jepang. Keinginan Jepang membangun industri pertahanannya dengan alasan melindungi diri terhadap serangan RRC. Sedangkan, pada era menjelang Perang Dunia Kedua, industri Jepang dibangun secara besar-besaran untuk melindungi pasokan minyak dengan cara merebut ladang-ladang minyak di Asia.

TNI AL PEMBAWA PESAN DAMAI

TOPIK UTAMA

12

Ketegangan antara RRC dengan Jepang akhir-akhir ini, bukan semata-mata disebabkan oleh masalah perbatasan dan perdagangan. Akan tetapi, jauh sebelumnya pihak militer RRC selalu menempatkan Jepang sebagai negara yang harus diserang dan dilumpuhkan terlebih dahulu, jika terjadi konflik antara RRC dengan Amerika Serikat. Peluang terjadinya perang antara RRC dengan Amerika Serikat memang sangat kecil. Dua negara besar tersebut memiliki persenjataan nuklir dan rudal-rudal antar benua yang dapat meluluhlantakan seluruh isi dunia. Akan tetapi konflik antara RRC dengan Jepang dapat terjadi disaat Jepang memulai pembangunan industri pertahanannya. Sementara itu, di belahan Eropa juga tidak lebih baik kondisinya dibandingkan Amerika. Penyadapan telepon Kanselir Jerman oleh intelijen Amerika Serikat mengakibatkan buruknya hubungan diplomasi dua negara.

Beberapa kali latihan Angkatan Laut RRC yang digelar akhir-akhir ini seakan-akan berpesan kepada Jepang, bahwa China siap melakukan aneksasi ke Jepang. Beberapa minggu lalu, RRC menerbangkan unmanned drone memasuki wilayah udara Jepang yang memancing pesawat-pesawat tempur Pasukan Bela Diri Jepang untuk melumpuhkan benda tersebut. Provokasi yang dilakukan oleh RRC mengundang reaksi keras PM Jepang, Shinzo Abe. Sementara, pihak RRC memandang, bahwa pernyataan Abe dan aksi menembak unmanned drone sebagai tindakan provokasi Jepang. Apakah RRC dan Jepang akan saling berperang?

Dispute antara RRC dengan Jepang bukan semata-mata masalah claim kepemilikan Kepulauan Senkaku (Jepang) atau Diaoyu (China) serta Kepulauan Spratly dan Paracel. Namun demikian lebih dikarenakan oleh sejarah dan karakter yang sejak awal memisahkan mereka. Kepentingan perdagangan dan ekspansi ekonomi dua bangsa tersebut memang mudah menyulut ketegangan. RRC tengah membangun kekuatan maritimnya dan bertekad untuk menjadi nomor satu di sektor perdagangan laut. Sementara itu, bangsa Jepang sudah lebih dahulu akrab memanfaatkan laut dibandingkan China. Kemungkinan terjadinya perang dalam artian penggunaan kekuatan militer secara terbuka antara dua negara tersebut, sangatlah kecil. Akan tetapi, bentuk monopoli baru aliansi tiga negara, yakni RRC, Jepang dan Korsel sangat mungkin terbentuk.

Belajar dari cara-cara barat melakukan monopoli perdagangan dengan model pasar bebas, aturan fiskal, standarisasi dan berbagai pembatasan membuahkan ketidakpuasan bagi negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. RRC, Jepang dan Korsel yang kelak akan banyak

mengatur perdagangan laut seyogianya menyadari, bahwa penggunaan dan fungsi-fungsi laut adalah warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind). Melemahnya superioritas Barat, khususnya Amerika Serikat di laut dan hadirnya pemain baru yakni RRC dan Korsel berdampak terhadap ukuran-ukuran internasionalisasi yang selama ini dikendalikan oleh Barat. Kegagalan sistem fiskal global yang selama ini diatur secara sepihak dan berujung pada runtuhnya kekuatan ekonomi Barat adalah peluang bagi bangsa Indonesia untuk membangun kemampuan maritim.

Di tengah-tengah persaingan perdagangan laut antara RRC, Jepang dan Korsel akan hadir aktor-aktor bukan negara (non-state actors) yang memanfaatkan laut untuk kepentingan sepihak. Kehadiran aktor-aktor bukan negara (non-state actors) dapat dipastikan akan mengganggu bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pengunaan laut itu sendiri. Disinilah pentingnya peranan TNI Angkatan Laut sebagai penjaga keamanan dan keselamatan penggunaan laut wilayah nasional Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara. Lebih dari itu, pengalaman sejarah membuktikan bahwa TNI Angkatan Laut adalah kekuatan diplomasi yang dapat membawa pesan perdamaian bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Menyongsong era persaingan di laut yang kelak akan dikendalikan oleh tiga negara, yakni RRC, Jepang dan Korsel, Indonesia dapat mengirimkan misi-misi diplomasi TNI Angkatan Laut untuk mendinginkan mereka. Misi diplomasi ini bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya penggunaan laut demi kepentingan seluruh umat manusia. Tugas mulia tersebut merupakan introduksi bagi TNI Angkatan Laut yang ingin mewujudkan A world class navy dengan misi pertama mengamankan dunia. Lets join the navy to save the world. as.cakrawala


MULTI ROLE LIGHT FRIGATE

(MRLF)TNI AL akan memiliki tambahan kekuatan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)

berupa kapal permukaan jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) merupakan kapal jenis Frigate dengan multi kemampuan peperangan.

KEMAMPUAN DAN PENGENDALIAN.Kapal yang memiliki 4 (empat) mesin

pendorongan diesel pabrikan MAN jenis RK270 ini mampu mencapai kecepatan maksimum 30 knot dan jarak jelajah 5.000 mil laut (9.000 km) pada kecepatan 12 knot. Dengan luas wilayah Indonesia yang sebagian besarnya merupakan perairan dan berbentuk kepulauan, maka kapal ini sangat mendukung tugas operasi TNI AL dalam melaksanakan penegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Dengan panjangnya yang mencapai 95 meter dan lebar hampir 13 meter ini, kapal ini memiliki persediaan akomodasi untuk prajurit sebanyak 79 orang dengan 24 akomodasi tambahan. Dengan kemampuan-kemampuan inilah, kapal jenis Frigate ringan ini akan beroperasi menjaga wilayah kedaulatan

NKRI yang berbatasan dengan negara-negara tetangga dan bahkan akan mengharumkan nama bangsa dengan beroperasi di bawah bendera PBB dalam misi perdamaian seperti halnya keempat KRI Kelas Diponegoro (Sigma Class) yang telah mendahuluinya.

Kapal perang yang nantinya setelah diresmikan menjadi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) ini akan menyandang nama-nama pahlawan nasional antara lain Bung Tomo, John Lie dan Usman-Harun ini memiliki kemampuan tempur yang diolah dalam sistem komando dan kendali senjata jenis Nautis-II yang dirancang oleh Alenia Marconi System (saat ini bernama BAE System Insyte). Sistem kendali senjata inilah yang akan mengendalikan dan mengintegerasikan semua sensor dan senjata dalam menghadapi

Sistem Komando dan Kendali Senjata Nautis II

VLS (Vertical Launch System)


peperangan atas air, bawah air dan udara. Yang lebih menarik lagi, demi menjaga kesiagapan dan kemampuan pengawaknya sistem komando dan kendali senjata ini dapat dioperasikan kedalam training mode (mode pelatihan) yang akan menampilkan simulasi yang mendekati keaslian datangnya ancaman dan semua tahapan dalam menghadapi ancaman tersebut. Sehingga, diharapkan para pengawak sistem persenjataan kapal ini akan selalu siap dalam menghadapi keadaan yang sesungguhnya.

Dalam kemampuan pukul jarak jauhnya, kapal ini dilengkapi dengan peluru kendali (rudal) permukaan kepermukaan ataupun surface to surface missile buatan MBDA yaitu Exocet MM40 Block II yang memiliki jarak jangkau tembakan sejauh 70 km. Rudal yang juga terpasang di KRI Kelas Diponegoro ini mampu mendeteksi dan menghancurkan kapal permukaan lawan dengan kecepatan sub-sonic 0,9 mach. Terpasang dengan empat peluncur yang masingmasing dua menghadap ke sisi lambung kiri kapal dan dua ke sisi lambung kanan kapal akan menjadikan kapal ini lebih sigap dalam menghadapi ancaman kapal permukaan musuh.

Dalam menghadapi ancaman udara, kapal ini dilengkapi dengan peluru kendali permukaan ke udara yang juga buatan MBDA Seawolf. rudal ini mampu menghantam kekuatan udara musuh baik berupa pesawat tempur maupun Rudal udara dengan jarak jangkau 6 km dan berkecepatan 2,5 mach. Pengendalian Rudal ini pun sudah bisa dikategorikan maju, dengan sistem pengendalian gelombang mikro command to line of sight. Dengan kemampuan pertahanan udara ini, maka kapal ini tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, namun juga dapat menjadi kapal tabir ataupun pelindung kapal badan utama dalam operasi amphibi, operasi laut gabungan dan pendaratan administrasi. Peluru-peluru kendali ini terpasang di antara meriam utama dan anjungan sejumlah 16 tabung yang berbentuk 16 Vertical Launch System (VLS).

Kelengkapan persenjataan kapal yang saat ini berada di Kota Barrow-in-Furness Inggris ini dilengkapi dengan meriam utama berkaliber 76 mm yang merupakan jenis Super Rapid Gun buatan Oto Melara Italia yang terpasang di dek utama kapal. Kemampuan meriam yang juga terpasang di Sigma Class ini telah

dikembangkan hingga mencapai kemampuan untuk menembakkan 110 butir peluru per-menit dengan jarak sejauh 16 km.

Persenjataan lain yang terpasang di kapal-kapal MRLF ini adalah senjata bawah air Torpedo yang terpasang di sisi lambung kanan dan kiri masing-masing tiga tabung dengan kaliber 324 mm, di mana torpedo ini akan digunakan dalam menghadapi kapal selam musuh. Selain persenjataan, kapal ini juga memiliki perlindungan diri dari peperangan elektronika yakni ESM (Electronic Support Meassures) 242 Thales Sensor Cutlas dan Scorpion Radar Jammer, di kedua sisi anjungan juga terdapat Super Barricade Decoy yang merupakan pabrikan Wallop Defence.

Tak kalah pentingnya, kemampuan dalam hal peperangan juga didukung oleh keberadaan

geladak heli yang dapat mengangkut heli berukuran menengah seperti halnya helikopter S-70B Seahawk. Geladak heli dengan luas 285m dilengkapi dengan pengendalian heli yang memadai untuk digunakan sebagai pendukung operasi laut.

Tak pelak lagi, dengan kedatangan ketiga kapal baru jenis MRLF ini maka kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim akan tercapai. Harapan dan cita-cita dalam mensejajarkan diri dengan angkatan laut kelas dunia ini akan menjadi langkah nyata bagi TNI AL dalam mewujudkan slogan yang dicanangkan oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio yaitu world class navy. Maju dan jayalah TNI AL, JALESVEVA JAYAMAHE. Kolonel Laut (P) ING. Sudihartawan

KEBANGGAAN KALIAN ADALAh KEBANGGAAN

SAYA

TOPIK UTAMA

18

Siang itu, tiba-tiba ada angin segar menghembus dan seakan mampu menyejukkan teriknya matahari yang sedang menyinari lapangan tembak F.X. Soepramono, Karang Pilang, Surabaya.

Tentu saja berita gembira ini mendapat sambutan yang sangat positif dari para prajurit TNI dan keluarganya, apalagi berita menyenangkan ini datang langsung dari pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, sesaat setelah dikukuhkan sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut oleh Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington, dalam suatu upacara militer di lapangan tembak F.X. Soepramono, Karang Pilang, Surabaya, awal November lalu.

Jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 ini memberikan kabar gembira melalui sejumlah awak media yang turut hadir untuk meliput kegiatan tersebut, bahwa Komisi I DPR-RI telah menyetujui usulan kenaikan tunjangan kinerja atau yang biasa disebut remunerasi bagi prajurit TNI dari 37% saat ini menjadi 57%, jadi akan naik 20% mulai tahun 2014.

Itu (kenaikan renumerasi) sudah saya sampaikan ke pimpinan Komisi I DPR dan sudah mendapat persetujuan, Insya Allah akan dimulai tahun 2014, kata Jenderal berbintang empat itu.

Menjawab pertanyaan wartawan, Warga Kehormatan ke-31 Korps Marinir TNI Angkatan Laut ini mengatakan, remunerasi saat ini memang perlu ditingkatkan agar senyum para prajurit TNI semakin lebar. Semoga bisa segera teralisasi, jadi senyum prajurit saya bisa semakin lebar, imbuh Panglima TNI sembari tertawa.

TNI BELI PULUhAN TANK AMFIBI RUSIA DAN KOREA.

Selain mengusulkan kenaikan remunerasi yang sudah disetujui DPR, Panglima TNI juga mengupayakan agar anggaran sistem kesenjataan bisa naik dari 42% menjadi 53%.

Karenanya, diharapkan pada tahun 2014 sudah hadir 37 tank baru dari Rusia, dan alutsista baru lainnya dari Korea.

Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, pembelian tank ini merupakan upaya untuk terus menambah dan meremajakan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

Anggaran alutsista akan mengalami peningkatan pada tahun 2014. Targetnya 42 persen, tapi pada tahun 2014 semoga bisa terlampaui angka 53 persen. Artinya, akan ada peningkatan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, tutur Panglima penuh harap.


PANGLIMA TNI SIAPKAN DIvISI 3 MARINIR DI SORONG.

Bukan itu saja. Melihat kemampuan dan kekuatan personel Korps Marinir, Panglima TNI berupaya untuk memekarkan organisasi Komando Utama TNI, di antaranya pembentukan Pasmar 3 di Sorong, Papua. Selama ini hanya ada dua Pasmar, yaitu Pasmar 1 di Surabaya dan Pasmar 2 di Jakarta. Menurut Panglima TNI, namanya pun akan diubah dari Pasmar menjadi Divisi.

Hal ini dilakukan juga untuk memperkuat personel TNI dan Polri yang selama ini sudah melakukan pengamanan dan pertahanan kedaulatan RI di wilayah Indonesia Timur.

Berkaitan dengan hal tersebut, Panglima TNI berharap agar seluruh prajurit TNI dan khususnya bagi prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, harus memiliki dan menjaga kehormatan untuk menghindari ego sektoral yang sempit.

Tapi Korps ini sudah sangat luar biasa. Memiliki one command yang cukup kuat. Hubungan antara komandan dan prajurit yang sangat dekat, kata Jenderal berbintang empat ini.

PETARUNG SEJATI.Sementara itu dalam sambutannya saat

dinobatkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengingatkan motto Bersama Rakyat, TNI Kuat untuk mewujudkan profesionalitas dan soliditas dengan sesama anggota TNI, anggota TNI dengan Kepolisian Indonesia, dan anggota TNI dengan masyarakat.

Sasaran terdekat kita ada empat target yakni eliminasi sikap dan perilaku yang ego sektoral, bangun kemampuan TNI yang inter-operability, dan penguatan intelijen tri-matra (darat, laut, udara), katanya.

Target selanjutnya adalah penguatan komando pendidikan di lingkungan TNI untuk mewujudkan kultur TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional.

Wujudkan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut sebagai petarung yang religius dan humanis, pinta Panglima TNI penuh harap.

Semua pernyataan Panglima TNI tersebut disampaikannya sesaat setelah dirinya dinobatkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut oleh Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington dalam suatu upacara militer di lapangan tembak F.X. Soepramono, Karang Pilang, Surabaya.

TOPIK UTAMA

20

Berikut ini, cakrawala akan melaporkan hasil liputan tentang prosesi upacara pengukuhan warga kehormatan tersebut.

PROSESI PENGUKUhAN PANGLIMA TNI JADI WARGA KEhORMATAN KORPS MARINIR TNI ANGKATAN LAUT.

Bunyi ledakan dan rentetan tembakan yang disusul meluncurnya sejumlah kendaraan tempur pengangkut pasukan, mengawali acara pengukuhan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dalam suatu upacara militer di lapangan tembak F.X. Soepramono, Karang Pilang, Surabaya, awal November lalu.

Upacara yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI DR. Marsetio, para mantan Komandan Korps Marinir, serta sejumlah pejabat tinggi TNI itu ditandai dengan penyerahan baret ungu dan dilanjutkan dengan penyematan Brevet Intai Amfibi Korps Marinir serta Brevet anti teror aspek laut Detasemen Jalamangkara di dada kanan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko oleh Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington.

Sesaat kemudian, Panglima TNI melakukan penembakan dengan menggunakan senjata How 105 mm milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut, yang disambut dengan tepuk tangan oleh seluruh undangan.

Baret Ungu, Brevet Intai Amfibi, dan Brevet anti teror aspek laut Detasemen Jalamangkara yang disematkan itu sebelumnya dibawa oleh 3 peterjun pilihan dari Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), serta dari batalion Taifib 1 dan 2 Marinir, dipimpin Kapten Marinir Pujo Setiyono, dengan 2 anggotanya yakni Pelda Marinir Suwarno, dan Serka Marinir Riyanto Pane, mendarat tepat di depan mimbar Inspektur Upacara (Irup) yang telah diapit 4 unit kendaraan tempur BMP-3F dan 6 unit meriam Howitzer 105 mm.

Mariniiiiir...!!! Berulang-ulang dan begitu lantang penuh bangga, suara Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, sesaat setelah menerima penyematan Baret Ungu, Brevet Intai Amfibi Korps Marinir, dan Brevet Anti Teror TNI Angkatan Laut.

Apakah kalian bangga memakai baret seperti yang saya pakai ini? Apakah saya terlihat bertambah gagah memakai baret ungu ini?, tanya Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko kepada ribuan prajurit Korps Marinir seluruh peserta upacara.

Kebanggaan saya adalah kebanggaan kalian semua. Kebanggaan kalian adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu jagalah

PETARUNG SEJATI

penampilan dan kebanggaan ini sebaik-baiknya, seru Panglima TNI kepada seluruh prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Panglima TNI juga meminta kepada segenap prajurit Korps Marinir agar selalu gembira, baik di daerah latihan maupun di medan pertempuran. Salam hormat dan bangga saya kepada seluruh prajurit Korps Marinir, pintanya yang disampaikan dengan suara lantang penuh bangga.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, yang turut hadir di tempat acara, pengukuhan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, didasari beberapa pertimbangan, antara lain mengingat kontribusi dan perhatiannya yang sungguh-sungguh terhadap kemajuan dan perkembangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, di samping juga sebagai bentuk apresiasi atas keteladanan jiwa, sikap, semangat, dan komitmen yang tinggi yang diberikan kepada Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Sejak berdirinya Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 1945, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko merupakan orang ke-31 yang menerima penganugerahan Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Adapun Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut secara keseluruhan hingga saat ini adalah sebagai berikut: Jenderal Besar TNI (Purn) A.H. Nasution, Laksamana TNI (Purn) Walujo Soegito, Jenderal TNI (Purn) L.B. Moerdani, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Muhamad Arifin, Laksamana TNI (Purn) Tanto Koeswanto, Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung, Laksamana TNI (Purn) Arief Koeshariadi, Jenderal US Marines C.C Krulak, Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S., Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto, Laksamana TNI (Purn) Indroko S., Jenderal TNI (Purn) Endriartono S., Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebianto, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, LaksamanaTNI (Purn) Sumardjono, Letjen ROK Marines Lee Sang-Roh, Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, S.H., Jenderal US Marines James T. Conway, Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., Laksamana TNI Soeparno, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Jenderal Polisi Timor Pradopo, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Marsekal TNI Imam Sufaat, Laksamana TNI Dr. Marsetio, dan Jenderal TNI Moeldoko.

Upacara pengukuhan diwarnai dengan demonstrasi ketangkasan prajurit, antara lain: bela diri khas Marinir, pasukan Infanteri Marinir menembak dengan menggunakan senjata Rocket Propelled Grenade 7 (RPG 7) dari atas 4 unit rantis Jeep KIA, pasukan Cavaleri Marinir menembak dengan Canon dan Coaxial yang berada di 4 unit tank amfibi PT 76 M dan dari atas 4 unit tank amfibi BMP 3 F, serta free fall oleh para peterjun dari Yon Taifib 1 Marinir, YonTaifib 2 Marinir, dan Denjaka.

Selain itu, upacara juga dimeriahkan dengan defile pasukan dan defile kendaraan tempur yang dimiliki oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Brigjen TNI (Mar) Denny Kurniadi, yang sehari hari menjabat sebagai Komandan Pasmar 2 Jakarta, sementara yang bertindak sebadai Komandan Defile adalah Brigjen TNI (Mar) Siswoyo H.S., yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Pasmar -1 Surabaya.

Upacara ini melibatkan sedikitnya 6000 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, terdiri dari: satu kompi Korps Musik dari Lanmar Surabaya dan Lanmar Jakarta, satu kompi Pasus dari Yon Taifib-1 Mar, Brigade Upacara (Brig Up)-1 dari Brigif-1 Mar, Brig. Up-2 dari Brigif-2 Mar, Brig .Up-3 dari Brigif-1 Mar & Menbanpur-1 Mar, Brig. Up-4 dari Pasmar-2, Brig. Up-5 dari Menkav-1 Mar & Kolatmar, Brig. Up-6 dari Menbanpur-1 Mar, Yonmarhanlan V, Denma Pasmar-1, dan Lanmar.

Sementara berbagai macam material tempur Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam defile antara lain: 20 unit ran KIA, 2 unit Kendaraan Khusus (Ransus), 2 unit Unimog, 4 unit Sea Reader, 12 unit Ford Ranger, 12 unit Reo, 14 unit BMP3F, 22 unit Tank PT 76, 2 unit Kapa K61, 20 unit BTR 50 PM/K, 6 unit LVT 7A1, 4 unit BVP2, 10 pucuk meriam Howitzer 105 mm, 6 pucuk meriam 122 mm, 6 unit Roket Multi Laras 70 Grad (RM 70 Grad), 2 unit Opleger Tatra, dan 12 unit Liaz.

Seusai upacara, Panglima TNI berfoto bersama dengan sejumlah prajurit Marinir, dan diakhiri dengan melakukan tele conference dengan para prajurit Korps Marinir yang sedang melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan (Pam) di sejumlah pulau terluar, antara lain dengan Satgas Ambalat, Satgas Pam Pulau Rondo, Pulau Nipah, dan Pulau Dana Rote. Dispenal

TOPIK UTAMA

24

MENIKMATI KEKAYAAN LAUT DI NEGERI IMPIAN

Berkaitan dengan pemasalahan di laut yang sarat kepentingan dilihat dari berbagai aspek diantaranya keamanan, politik dan ekonomi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah selayaknya belajar dari apa yang dilakukan China. Ketika hubungan China memanas karena saling mengklaim wilayah dengan Jepang yang telah lebih dahulu memiliki Coast Guard. Untuk membentengi negaranya dari persoalan-persoalan di laut dalam waktu relatif singkat China segera membentuk semacam China Coast Guard. Sebab bila China menghadapinya dengan militer, sementara Jepang menggunakan institusi Coast Guardnya yang nonmiliter, China akan dianggap salah di mata internasional. Maka pada 10 Maret 2013 saat Sidang Pleno ke-3 National People Congress (NPC) ke-12 menyatakan, State Ocean Administration (SOA) akan direformasi guna mengintegrasikan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim.

Reformasi SOA tersebut berupa penggabungan dari China Marine Surveillance, Marine Police of Border Defence, China Administration dan Custom

Anti Smuggling Police yang berada di bawah Kementerian Pengelolaan Lahan. Sementara untuk Marine Safety Administration tidak bergabung dengan SOA, karena institusi ini bertugas khusus di bidang keselamatan pelayaran. Tanggung jawab baru SOA sebagai perencana pembangunan kelautan, penegak hak-hak maritim di RRT, pengelolaan penggunaan laut dan perlindungan laut.

Beberapa bulan kemudian tepatnya 9 Juli 2013 pemerintah RRT menerbitkan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi SOA antara lain: SOA sebagai penanggungjawab bidang kualifikasi layanan prakiraan lingkungan maritim dan pemeriksaan pembuangan sampah ke laut, perizinan rencana penanggulangan tumpahan minyak serta pemeriksaan laporan dampak lingkungan proyek pembangunan di pesisir. Selain itu organisasi ini bertugas memperkuat manajemen umum kelautan, pelestarian lingkungan ekologi dan pembangunan sistem Iptek, penyempurnaan rencana dan mekanisme koordinasi urusan kelautan dan mendukung operasi maritim.

Pembiaran persoalan di laut akibat tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab institusi terkait harus segera dibenahi oleh para stakeholder, karena sangat

berbahaya bagi kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Bambang Suwarto.

TOPIK UTAMA

26

Di samping itu SOA juga melaksanakan penegakan hukum dalam mempertahankan hak maritim, melaksanakan pengaturan dan komando secara terpadu Kepolisian Maritim RRT, menstandarisasi penegakan hukum, meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam mempertahankan hak maritim, melindungi ketertiban hak dan kepentingan maritim serta masih banyak lagi tugas lainnya. Dengan wilayah kerja terdiri atas Cabang Laut Utara, Cabang Laut Timur dan Cabang Laut Selatan. Setiap cabang memiliki 11 pasukan polisi maritim dan detasemen wilayah pesisir yang bertanggung jawab atas kawasan laut yang dikuasai dan melaksanakan penegakan hukum dalam rangka mempertahankan hak maritimnya.

Demikian pula halnya dengan Malaysia sebagai negara yang luas wilayah lautnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Indonesia, namun saat ini telah berani mengambil langkah membentuk Coast Guard-nya dengan menggabungkan beberapa stakeholder menggunakan nama Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) atau dalam bahasa Melayu artinya Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM).

BAGAIMANA DENGAN INDONESIA YANG WILAYAh LAUTNYA SANGAT LUAS?

Tentu menyimpan lebih banyak persoalan seperti potensi konflik wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga. Hal ini begitu mengemuka karena sangat terkait dengan aspek prosperity (kesejahteraan) dan aspek security (keamanan) yang memang tidak mungkin terpisahkan. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksdya TNI Bambang Suwarto mengungkapkan hal tersebut didampingi Kahumas Bakorkamla Kolonel Maritim Edi Fernandi di kantornya Jl Dr. Sutomo 11 Jakarta Pusat.

Menurutnya, persoalan di laut yang tidak segera tuntas diselesaikan, dapat memicu terbentuknya opini negatif di kalangan pengguna laut. Salah satunya bila kapal-kapal asing masuk ke perairan yang dianggap rawan, mereka harus membayar biaya asuransi yang sangat tinggi untuk menjamin keselamatan kapal beserta muatannya kepada pihak asuransi asing dan bukan kepada pihak Indonesia. Begitu pula dengan para PMA (Penanam Modal Asing), mereka akan lebih memilih laut dan negara yang aman untuk berinvestasi. Hal yang sangat merugikan Indonesia ini, harus segera dieliminir. Jika segenap stakeholder bersinergi

membentuk jaring komunikasi berupa kesepakatan yang konsisten dan berlanjut.

Mantan Panglima Armada RI Kawasan Timur era tahun 2010-an ini memandang perlunya kesatuan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara maritim, tidak sekadar diucapkan saja, namun butuh implementasi yang diwujudkan dalam sinergitas kinerja profesional dari para pengawaknya. Pihaknya selalu berupaya menguatkan soliditas sesama aparat yang memiliki kewenangan hukum di laut, melalui kegiatan bersama, sehingga tidak bergerak sendiri-sendiri. Hal ini akan lebih memudahkan mengatasi permasalahan di laut.

Salah satu tugas Bakorkamla melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasi yang sifatnya filling the gap, yakni menjangkau wilayah-wilayah laut yang selama ini belum diamankan. Filling the gap dari Tupoksi beberapa stakeholders ini, diwujudkan Bakorkamla dengan penguatan dukungan pelayanan masyarakat pengguna laut dalam bentuk nyata. Misalnya pengadaan peralatan canggih untuk pendeteksi data kapal dan aktivitasnya. Penanganan persoalan di laut seperti illegal fishing Bakorkamla melibatkan pengawas perikanan, bila menghadapi kasus pembajakan Bakorkamla akan menggandeng pihak keamanan. Demikian pula masalah lingkungan seperti kemungkinan terjadinya pencemaran laut atau bekas rig-rig pengeboran minyak yang ditinggalkan begitu saja oleh pengelolanya. Termasuk kerusakkan kabel optik komunikasi dasar laut, yang disebabkan oleh alam maupun pencurian. Konon akibat pencurian berdampak parah dan ditaksir kerugian yang ditimbulkannya lumayan besar. Bukan itu saja dampak lain yang lebih besar lagi adalah terputusnya jalur komunikasi penting. Hasil pantauan ini sebagai bahan penyidikan lebih lanjut yang harus dikoordinasikan dengan pihak/institusi terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penjelasan Kalakhar Bakorkamla kepada Tim Cakrawala ini didukung informasi dari mantan Komandan KRI Teluk Mandar, Letkol Maritim Arief Meidyanto yang kini menjabat sebagai Kapuskodal Bakorkamla: Sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan bahwa, kemampuan yang harus dimiliki oleh Bakorkamla atau instansi lain yang mempunyai kepentingan untuk pengamatan di laut, harus dapat melaksanakan traffic monitoring/memantau seluruh kapal yang sedang beraktivitas, baik yang keluar ataupun yang memasuki wilayah perairan negara masing-masing. Saat ini Bakorkamla telah memiliki


Mobile VTS Bakorkamla untuk Pengamanan APEC (Okt 2013).

AIS Automatic Identification System Base Station yang merekam dengan sangat akurat semua data kapal meliputi: nama maupun jenis kapal berikut call sign, posisi dan aktivitasnya di wilayah yuridiksi perairan Indonesia dengan hasil monitor bersifat real time (sesuai waktu sebenarnya). Namun karena perairan Indonesia begitu luas untuk dimonitor, sementara kemampuan radius monitor AIS di seluruh dunia berkisar 40-50 nautikal miles. Hal ini disebabkan lengkungan bumi yang mengakibatkan ada bagian-bagian permukaan bumi yang tidak terpantau AIS. Untuk mengatasinya Bakorkamla menambahkan kemampuan jelajah pantau AIS dengan AIS Satelit. Meski terdapat selisih waktu 10-40 menit dengan waktu hasil pantauannya, namun kemampuan jelajah AIS Satelit mampu merambah hingga jauh keluar perairan NKRI.

Kelebihan ini semakin mempertajam kesiaaan Bakorkamla dalam menyampaikan informasi untuk dikoordinasikan dengan stakeholders lainnya, guna mengantisipatif situasi yang tidak terduga di laut. Tidak hanya itu, Laksdya TNI Bambang Suwarto

juga mengatakan saat ini dukungan data dari perangkat canggih yang dimiliki oleh Bakorkamla ini menjadi bekal bagi para nelayan maupun kapal-kapal penangkap ikan, mereka dapat dengan mudah menemukan tempat ikan berkumpul. Sebab lokasi plankton (jasad renik yang jadi pakan ikan) berikut data cuaca, suhu air laut tempat keberadaan ikan jelas termonitor secara akurat. Seperti pada peristiwa pemasangan jaring ikan di Selat Lombok oleh masyarakat Karangasem-Bali. Jaring yang dipasang tepat di alur lalu-lalangnya kapal yang dilarang untuk dipasangi jaring ikan karena akan mengganggu jalur pelayaran. Kalakhar Bakorkamla dengan penuh kesabaran meminta agar mereka melepaskan jaringnya, kemudian mengajak mereka melihat hasil monitoring kecanggihan alat milik Bakorkamla untuk mencari lokasi plankton. Menurut Bupati Karangasem-Bali, sekarang ini masyarakat pesisirnya lebih sejahtera, karena sejak kejadian itu, setiap akan melaut mereka singgah dulu mencari informasi di pos Maritime Regional Co-ordinating Center/Regional Co-ordinating Center (MRCC/RCC). Bekal informasi yang mereka peroleh itu sangat membantu, karena lebih efektif dan efisien terutama menghemat biaya operasional, lebih tepat sasaran dan yang pasti mampu memperbaiki tingkat kehidupan pengguna laut terutama nelayan.

Bagi Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 25 tahun 1980 ini, sebagai abdi negara,

Penyebaran Lokasi MRCC, RCC dan GS Bakorkamla,Jangkauan Radar dan Ground Station berbagai instansi.

Monitoring, Control and Surveillance Bakorkamla.

TOPIK UTAMA

28

kehadiran aparat hendaknya bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan mengusung prinsip skala prioritas kepentingan dalam bertindak. Ia mencontohkan kondisi negara kita mengalami keterbatasan anggaran, namun menurutnya sebuah keharusan bagi Bakorkamla untuk memprioritaskan sarana dan prasarana pendukung yang canggih. Pendayagunaan Teknologi Informasi berbasis satelit untuk early warning system (sistem peringatan dini) yang diaktualisasikan dengan telah terbangunnya RCC Bakorkamla dari Aceh sampai Merauke sebanyak 15 lokasi, sebagai daya tangkal dini yang bertujuan menciutkan nyali lawan untuk menerobos Indonesia melalui jalur perairan NKRI ini. Ternyata memiliki pengaruhnya luar biasa. Terbukti selama tahun 2012 di tengah keterbatasan peralatan terutama kapal, Bakorkamla yang tetap melaksanakan kegiatan operasi baik sendiri maupun operasi gabungan dengan para stakeholder lainnya telah berhasil mengamankan potensi kerugian negara sekitar Rp 420 miliar. Potensi kerugian ini dihitung dari nilai barang yang dicuri dan denda yang dikenakan. Tidak hanya itu, namun dengan semakin meningkatnya kehadiran Bakorkamla di laut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga telah mampu menurunkan jumlah kasus di laut. Kelebihan dari peralatan canggih ini pun memudahkan Bakorkamla menjelajahi wilayah pantauannya secara akurat ke seluruh perairan Indonesia. Sehingga data penting yang dihasilkannya seperti extreme climate change (perubahan iklim yang ekstrim) dapat segera digunakan oleh institusi terkait seperti syahbandar, pangkalan-pangkalan Angkatan Laut untuk diteruskan ke kapal-kapal atau jajarannya masing-masing.

Menurut pria pecinta lingkungan yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat pesisir ini menganggap bahwa Para aparat bukan ndoronya masyarakat, tapi abdi/pelayan masyarakat. Jadi layanilah kebutuhan rakyat dengan menggunakan bahasa yang bisa mereka pahami. Ketika mereka sulit melaut akibat cuaca buruk, selain dukungan informasi, bila memungkinkan kita dapat memberikan bantuan semampu kita, tidak harus mahal yang penting ada nilai kemanusiaannya, misalnya dengan membagikan pelampung. Meski nampak sepele, namun pelampung menjadi alat pengaman yang sangat berarti bagi mereka saat cuaca laut sedang tidak bersahabat.

Suami dari drg. Indah Saraswati Bambang Suwarto ini, tidak pernah bosan memotivasi jajaran

dibawahnya. Ia mengutus para petugas jaga pos RCC minimal berpendidikan S1, bukan tanpa tujuan. Di samping peralatan RCC berteknologi tinggi membutuhkan pengawak ahli, mereka disiapkan juga untuk mencerdaskan lingkungan sekitarnya. Mereka juga dipacu mengisi waktu luangnya sebagai guru bayangan bagi anak-anak nelayan yang tingkat pendidikannya relatif masih sangat kurang. Maka tidak mengherankan bila saat ini para anak nelayan mengalami kemajuan prestasi yang sangat pesat di sekolah. Sementara itu para istri nelayan pun aktif diikutsertakan dalam aktivitas positif yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Seperti daerah yang mengalami kesulitan air bersih, Bakorkamla telah memberi bantuan berupa alat pemroses air laut menjadi air tawar, di sana masyarakat juga diajak untuk menjaga dan memeliharanya, agar dapat memperpanjang usia pakai alat sehingga diharapkan dapat terus bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.

Kecintaan Laksdya TNI Bambang Suwarto yang begitu besar terhadap dunia maritim, membuat idenya tidak terpisahkan dari dunia kebaharian, hingga suatu ketika pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mensignalkan Bakorkamla akan menerima 6 buah kapal. Meski saat ini baru terealisasi 2 buah namun ia menyikapinya dengan sangat antusias. Menurutnya Bakorkamla tidak boleh hanya puas karena telah mampu mendukung data dan informasi bagi pengguna laut saja. Namun juga butuh pengadaan kapal-kapal patroli di laut seperti Kapal Patroli Catamaran 1207 yang diserahkan Bakorkamla kepada Lantamal XI untuk digeser ke Lanal Tual, agar laut lebih aman.

Pria kelahiran Banjar Baru, 14 Februari 1956 yang komunikatif dan persuasif bahkan terkesan santai saat berbincang namun dikenal tegas dalam berprinsip ini menyampaikan, Bakorkamla harus tetap fokus pada tujuannya yaitu menggugah kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat pengguna laut agar tumbuh kecintaannya terhadap dunia bahari. Jika ini berjalan sesuai rencana, ia optimis, kelak ketika bangsa kita menyadari sebagai bangsa maritim, maka ia akan menjadi lebih cerdas memanfaatkan sumber daya alam dan mampu menjaga keseimbangan potensi laut nusantara untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebab memang tidak ada negeri impian untuk lahan penghidupan yang seindah dan sekaya Indonesia. Tim Cakrawala


Bicara soal kemaritiman membuat akademisi ini bersemangat. Hal itu terlihat dari cara menuturkan kegalauannya, tentang cara pandang generasi muda terhadap kemaritiman bangsa.

Terus terang Saya gregetan! Masih banyak teman-teman mahasiswa yang tidak sadar, bahwa bentuk alamiah geografi Indonesia itu berbentuk kepulauan! Kekayaannya luar biasa! Dan belum sepenuhnya diberdayakan untuk kemakmuran rakyat. Padahal kalau pengelolaannya bagus, bisa dipastikan masyarakat akan sejahtera. Lalu rakyat yang sejahtera tadi pasti bisa diajak bicara soal pertahanan dan lain sebagainya.

BERANGKAT DARI PERENCANAAN.Semuanya harus sadar bahwa memanfaatkan

potensi alam negeri ini harus dimulai dari perencanaan. Perencanaan yang dibuat pemerintah harus didesain sebaik mungkin. Bicara soal kemaritiman tidak cukup hanya bicara soal ikan. Kita harus menyoroti segi-segi yang lain, serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Jika semua stakeholder bersinergi serta bervisi maritim, maka kekayaan alam serta kearifan lokal yang dipadukan dalam langkah aplikasi akan membawa hasil yang terbaik.

CONTOh KONKRITNYA?Langkah awal bisa dimulai dengan membangun maritime

awareness, kepedulian maritim, hal ini penting bahkan sangat penting. Karena dengan kepedulian yang dimiliki semua pemangku kepentingan, serta masyarakat, maka bisa dimulai langkah selanjutnya, misalnya: penyadaran masyarakat nelayan tentang ground fishing, daerah penangkapan ikan. Penyadaran masyarakat tentang habitat laut serta upaya pelestariannya. Pemberdayaan masyarakat nelayan untuk budi daya keramba apung.

Lalu bagi pemerintah bisa memulai penyelidikan dan pendataan ekosistem laut serta pengeluaran aturan larangan pencarian ikan di laut. Membuat zona-zona di laut, mana yang boleh dan yang tidak boleh digunakan untuk zona penangkapan ikan.

Pemerintah juga harus membangun mekanisme distribusi kebutuhan pokok masyarakat sampai ke pulau-pulau terpencil dan terluar.

KEWAJIBAN PEMERINTAh.Kalau harus membangun infrastruktur di semua wilayah

kepulauan, serta membangun mekanisme transportasi laut kan mahal?

Pembangunan transportasi untuk negara kepulauan wajib diprioritaskan. terutama dalam mendukung logistik antar kepulauan sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur laut dan udara, hal ini saya nilai efektif dan efisien dalam membuka jaringan antar pulau, memang tidaklah murah. Ini merupakan konsekuensi logis dari suatu pembangunan. Sayangnya, seringkali perencana dan pelaksana lebih menekankan kepada biaya yang dilihat sebagai biaya finansial semata atau secara eksplisit, dan tidak dipandang sebagai biaya ekonomi, yang juga memperhitungkan biaya implisit, seperti multiplier effect dari pembangunan basis transportasi kita, misalnya berapa banyak orang buruh bangunan yang dapat bekerja pada proyek tersebut, berapa banyak kesempatan yang bisa terbuka dengan lancarnya transportasi antar daerah, perdagangan, logistik bahan baku, dsb.

Itu konsekuensi logis! Karena ben-tuk negara kita adalah negara kepulauan. Ujar alumnus Unhan ini dengan pe-nuh keyakinan. Tim Cakrawala

Aneh...Negara KepulauaN

tetapi BaNyaK pelaBuhaNNya yaNg tidaK layaK

Fitriana P. Hapsari, M.Si. (Han)

Sisa-sisa Perang Dunia II di perairan Indonesia masih menyimpan maut di dasar laut. Ini dikarenakan masih ada beberapa ranjau laut yang belum ditemukan.

Salah satu daerah berbahaya di wilayah perairan Indonesia adalah perairan Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Di perairan ini dideteksi masih banyak hamparan ranjau laut yang bisa membahayakan pelayaran niaga maupun nelayan. Oleh karena itu, Satuan Kapal Ranjau Koarmatim yang dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Eko Wahyono, S.E. menggelar upaya mengamankan perairan Tarjun dengan menggelar Operasi dan Latihan Tindakan Perlawanan Ranjau.

Satuan Tugas yang dibentuk oleh Komandan Satuan Ranjau Koarmatim, terdiri dari: KRI Pulau Rengat-711 dipimpin Letkol Laut (P) Kelik Haryadi, Tim Komando Pasukan Katak dari Satkopaska Koarmatim, Tim Dislambair, Tim Arsenal, Tim Labinsen serta Tim Intel dan Tim Kesehatan Koarmatim.

Satuan Tugas ini juga diperkuat oleh Tim Dishidros dengan perlengkapan pendeteksian

bawah laut seperti echosounder dan magnetometer.

Melalui kegiatan perencanaan yang rapi, serta penuh pengawasan, maka setelah menemukan lokasi medan ranjau Satuan Tugas memulai aksi lebih teliti. Tidak boleh ada yang gegabah berurusan dengan ranjau laut. Karena bila ada sedikit saja kecerobohan maka nyawa menjadi taruhannya.

Tanggal 17 Oktober 2013, Tindakan Perlawanan Ranjau mencapai puncaknya. Blaaar! Bom laut yang dipasang di dasar laut meledak dahsyat, menghancurkan hamparan ranjau laut sisa Perang Dunia II.

Setelah beraksi, Dan Satgas melaksanakan pengecekan terhadap seluruh personel serta perlengkapannya. Laporan dari tiap Tim meyakinkan bahwa tugas selesai dengan Zero Accident, semua selamat.

Akhirnya intaian maut ranjau laut di dasar laut perairan Tarjun bisa dihilangkan. Pelayaran kapal niaga maupun kapal nelayan dijamin aman.

Ini bhakti TNI AL untuk masyarakat. Bravo Zulu Komandan! Tim Cakrawala

Menghadapi Maut di laut

Menghancurkan sisa Perang Dunia II di laut.

Mengacu pada UNCLOS82 (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982, maka konstelasi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara arsipelago. Wilayah yurisdiksi nasional Indonesia memiliki luas kurang lebih 7,8 juta km, yang dua pertiganya merupakan perairan seluas 5,9 juta km dengan mencakup luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km dan 3,2 juta km laut pedalaman. Kondisi geografis tersebut yang mengukuhkan negara dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km dan 17.499 pulau ini, sebagai negara arsipelago terbesar di dunia. Perairan yurisdiksi nasional Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati serta berbagai potensi lainnya yang menjadi modal dasar pembangunan nasional.

Semua itu merupakan peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut sebagai elemen utama pertahanan negara di laut, memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengamankan serta memelihara kelestarian perairan nasional. Kondusif atau tidaknya keamanan laut nasional sangat berkaitan erat dengan kehormatan dan citra bangsa di tataran internasional, sehingga Indonesia mutlak harus memiliki kekuatan pertahanan maritim yang tangguh.

ISU KEAMANAN MARITIM REGIONAL.Konstelasi geografis dan geopolitik secara

alamiah menjadikan perairan yurisdiksi nasional Indonesia sangat terbuka sehingga rentan terhadap berbagai tindak pelanggaran keamanan

PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI ANGKATAN LAUT

DAN DINAMIKA KEAMANAN LAUT REGIONAL

dan perbatasan, mulai dari kegiatan ilegal transnasional hingga infiltrasi kekuatan maritim negara lain. Permasalahan kian kompleks dengan menguatnya ambisi beberapa negara di Asia dan Pasifik untuk memperebutkan pengaruh baik politik, ekonomi maupun militer agar tampil sebagai negara yang diperhitungkan di tingkat internasional. China, India, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia merupakan negara-negara yang tengah sibuk membangun pengaruh dan kekuatan angkatan lautnya.

China merupakan salah satu negara yang giat mewujudkan ambisinya, memiliki angkatan laut setingkat blue water navy. Oleh sebab itu ketika sengketa Laut China Selatan mengemuka, angkatan laut negara Tirai Bambu tersebut segera menunjukkan taringnya dengan hadir ke perairan yang berseberangan dengan perbatasan laut Indonesia itu. Kehadiran China segera membangkitkan respons keras dari negara-negara yang juga berkepentingan dengan Laut China Selatan, sehingga berpotensi menciptakan instabilitas kawasan dan memancing perlombaan senjata di tingkat regional. Meskipun sengketa Laut China Selatan tidak menempatkan Indonesia sebagai salah satu kompetitor namun membutuhkan kewaspadaan khusus, mengingat dampaknya bagi keamanan wilayah perairan perbatasan nasional.

Selain potensi ancaman dari luar, Indonesia pun dihadapkan pada persoalan maritim yang bersumber dari dalam namun berdampak ke luar. Meningkatnya aktivitas kejahatan transnasional (antara lain, penyelundupan narkotika dan human trafficking) yang kerap menjadikan wilayah Indonesia sebagai lokasi transit sebelum menuju ke negara-negara tujuan dan perairan yurisdiksi nasionalnya sebagai media. Kondisi tersebut dimungkinkan karena Indonesia memiliki banyak pintu gerbang. Selain itu maraknya kejahatan asimetris (terorisme, perompakan, pembajakan, pencurian ikan, dll.) dan masih tingginya tingkat risiko kecelakaan di laut turut berkontribusi menjadi batu ganjalan dalam hubungan antarnegara.

Lebih lanjut, analis FKPM Goldy Evi Grace Simatupang mengatakan, tantangan terbesar bagi kawasan ini adalah adanya klaim tumpang tindih di sebagian wilayah yurisdiksinya. Wilayah-wilayah ini termasuk Laut Andaman, Laut China

Selatan, Teluk Thailand, Teluk Tonkin, Selat Malaka, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Laut Arafura, Laut Timor, dan Selat Torres. Permasalahan-permasalahan maritim regional tersebut manakala tidak mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa, bukan tidak mungkin akan mendorong hadirnya kekuatan militer asing ke perairan nasional Indonesia. Jika hal tersebut terjadi, maka itu berarti ancaman serius bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI.

PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI ANGKATAN LAUT.

Guna menangani kompleksitas permasalahan maritim regional tersebut, Indonesia membutuhkan TNI AL yang kuat dan modern. Permasalahannya, tuntutan tugas tersebut belum berbanding lurus dengan ketersediaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki TNI AL termasuk sarana dan prasarana pendukungnya, terutama dari aspek kuantitas, jika dibandingkan luas wilayah yang harus dijaga. Sementara itu pembangunan kekuatan TNI AL, khususnya armada, agar mampu mengimbangi kekuatan angkatan laut negara-negara di tingkat kawasan tidak mudah dan membutuhkan alokasi anggaran besar. Keterbatasan anggaran nasional menyebabkan pemerintah menerapkan skala prioritas dalam pengalokasiannya. Selain itu, setiap upaya pemerintah menaikkan pagu anggaran pertahanan nasional dan modernisasi alutsista TNI juga kerap terkendala oleh respons negatif dari sejumlah elemen masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.

Ironisnya, ketika terjadi permasalahan keamanan di perairan Indonesia atau perbatasan, negara-negara yang merasa dirugikan justru menyerang Indonesia dengan menuding institusi penegak hukum laut tidak mampu menanganinya. Sebagai contoh, adalah gonjang-ganjing hubungan antara Australia dan Indonesia akibat digunakannya wilayah yurisdiksi nasional Indonesia oleh pengungsi-pengungsi asal Timur Tengah sebagai titik awal pemberangkatan menuju ke Benua Kanguru tersebut. Kejadian tersebut sempat mengganggu hubungan dua negara bertetangga ini.

Keterbatasan bukanlah penghalang bagi unsur-unsur Armada TNI AL untuk tetap melaksanakan


panggilan tugasnya, menjaga keamanan dan kedaulatan perairan nasional Indonesia. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, TNI AL bersinergi dengan institusi-institusi terkait serta bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan angkatan laut negara sekawasan. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk patroli bersama atau patroli terkoordinasi sebagaimana yang dilaksanakan TNI AL dengan AL Singapura, Malaysia, dan Australia. Sementara itu di sisi lain, TNI AL, secara gradual melaksanakan serangkaian upaya peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista yang ada, di samping pengadaan materiil baru dari dalam dan luar negeri. Kebijakan TNI AL menjalin kerja sama dengan kalangan industri strategis nasional merupakan langkah tepat dalam meminimalkan ketergantungan alutsista dari negara lain sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan potensi dalam negeri yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan nasional. Oleh karena itu pembangunan kekuatan TNI AL, terutama unsur armada, merupakan sebuah kebutuhan mutlak mengingat beratnya beban yang harus dipikul sekaligus kian meningkatnya potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Selain itu, pembangunan kekuatan TNI AL juga dibutuhkan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai aktivitas ekonomi nasional, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut, sekaligus untuk mengamankan jalur pelayaran niaga dan distribusi energi internasional. Kemudian demi mempertahankan kontinuitas operasional TNI AL, pembangunan kekuatan tidak semata difokuskan pada pengadaan atau penambahan alutsista melainkan juga diproyeksikan ke pengembangan infrastruktur pendukungnya seperti pangkalan, fasilitas perbaikan dan pemeliharaan, galangan kapal, termasuk lembaga pendidikan dan pengembangan teknologi persenjataan.

SEBUAh RENUNGAN.Setiap tanggal 5 Desember TNI AL

memperingatinya sebagai hari jadi Komando Armada RI Kawasan yang menjadi tulang punggung pertahanan negara di laut. Peringatan hari jadi tersebut sepatutnya tidak dimaknai sekadar sebuah kegiatan tahunan yang sarat seremonial. Alangkah baiknya jika setiap generasi

muda TNI AL mampu memaknai kegigihan dan pengorbanan para pejuang samudra dalam mempertahankan kemerdekaan, kehormatan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sekaligus sebagai cermin dan cambuk agar mampu memberikan bakti terbaiknya kepada bangsa serta negara. Berkat perjuangan mereka, TNI AL saat ini memiliki kemampuan untuk menjadi kekuatan yang setingkat dengan angkatan laut dunia (world class navy).

Dengan demikian, kebijakan pembangunan kekuatan TNI AL tidak dapat dipandang sebagai bagian dari perlombaan senjata melainkan sebuah kebutuhan nasional. Dinamika keamanan maritim di tingkatan regional yang tidak menentu menuntut unsur armada TNI AL memiliki daya tangkal dan daya penggentar. Di sini, faktor kecepatan bertindak, kualitas sumber daya manusia, dan deteksi dini serta efektivitas komando menjadi kunci utama, di samping tingkat kemuktahiran teknologi dan ketersediaan alutsista yang memadai. Saat ini, TNI AL memiliki dua komando armada kawasan yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat dan Komando Armada RI Kawasan Timur, yang masing-masing bertugas menjaga perairan bagian barat dan timur. Dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di perairan bagian utara dan selatan, perlu dibentuk satu organisasi komando armada lagi yaitu Komando Armada RI Kawasan Tengah, sebagai penanggung jawab keamanan perairan bagian tengah dengan cakupan mulai dari utara hingga selatan.

Terwujudnya keamanan maritim yang kondusif tidak hanya akan menaikkan citra negara di tataran internasional namun juga dapat memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang. Oleh sebab itu pembangunan kekuatan TNI AL yang konsisten akan memiliki efek berganda mulai dari politik, ekonomi hingga kelestarian sumber daya kelautan, sehingga harus didukung penuh oleh seluruh komponen bangsa. Tidak sebatas komitmen atau wacana, namun harus menyentuh aspek implementasi dalam bentuk kebijakan nasional yang berkesinambungan. Adi Patrianto S.

36OPINI

Pada diskusi panel dengan tema utama: Meneguhkan Budaya Luhur Nusantara menuju Peradaban Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, mantan Mendikdub, Bapak Daoed Joesoef, memberikan pencerahan yang bermanfaat bagi masa depan bangsa. Dalam sambutannya beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Diskusi ini secara esensial, menurut hemat saya, adalah avant tout suatu ekspresi dari suatu keraguan, bukan keraguan yang melumpuhkan, tetapi keraguan yang menggugah. Sebagai tema rangkaian diskusi ini mempertanyakan bukan mengenai diri kita, tetapi apa-apa yang kita lakukan sebelum ini, sekarang, dan di hari-hari mendatang. Apakah perbuatan-perbuatan kita selama ini, yang melibatkan begitu banyak waktu dan energi, punya makna (sens). Apakah dengan perbuatan-perbuatan tersebut telah kita layani kemajuan dan kebaikan manusia Indonesia, atau apakah kita hanya puas bertindak demi bertindak, mengikuti jalur yang punya arahnya sendiri, bagai berlari maraton yang tak berkesudahan, yang bermuara pada jurang semata-mata.

Saya diminta mengawali rangkaian diskusi panel yang dimulai hari ini dengan memberikan renungan tentang Meneguhkan Budaya Luhur Nusantara menuju Peradaban Indonesia. Jadi uraian bergerak antara dua pengertian, yaitu budaya (culture) dan peradaban (civilisation).

Maka agar kegiatan berdiskusi berhasil dan berguna, kita selaku peserta perlu membebaskan alam pikiran kita dari belenggu disiplin keilmuan yang serba spesialistis. Kita perlu bersikap sebagai intelektual dan berpikiran intelektual, bukan intel ektualistis, tetapi humanis. Jangan lupa bahwa ada sesuatu yang pada hakikatnya antagonistis antara kebiasaan pikiran mencari panduan teoritis dan pikiran yang membuat sukses sesuatu perbuatan. Teori, infact, adalah persoalan pendidikan dan deliberasi, dan sama sekali bukan persoalan eksekusi.

Sejarahwan Arnold Toynbee memberikan judul karyanya yang terkenal Civilization on Trial, bukan Culture on Trial. Namun ketika dalam karyanya ini dia membahas sejarah peradaban China, dia jelas menggunakan istilah civilization meliputi baik peradaban

KOBARAN SEMANGAT MENEGUhKAN BUDAYA

LUhUR NUSANTARA MENUJU PERADABAN INDONESIA BARU

Keterlaluan sekali bahwa setelah 68 tahun merdeka, orang-orang Indonesia, termasuk yang terdidik, semakin mengabaikan makna

sejati dari archipelago

maupun budaya. Kerancuan pengertian ini dapat dijernihkan bila kita menganggap bahwa pada dasarnya budaya dan peradaban mewakili konsep yang sama. Kebiasaanlah yang kiranya memengaruhi penggunaannya. Dalam banyak hal, jangankan orang awam, para ilmuwan pun tidak membedakan pengertian dari kedua istilah tadi dan memakai kedua-duanya secara bergantian.

Demi memupus kerancuan, pemikir-pemikir Jerman di abad XIX telah mengetengahkan suatu solusi. Menurut mereka, walaupun culture (budaya) dan civilization (peradaban) sama-sama menggambarkan perkembangan dan kemajuan umat manusia, budaya mengacu pada aspek spiritual dari kehidupan human, sementara peradaban merujuk pada aspek teknologinya. Dengan begitu mereka berkesimpulan bahwa istilah budaya meliputi bahasa, ilmu pengetahuan, agama, pendidikan, dan keterampilan (arts) sebagai faktor-faktor pengembang pikiran manusia. Sedangkan peradaban adalah istilah konseptual yang terkait secara integral pada industri, teknologi, ekonomi, dan hukum, yang dibina untuk mengontrol alam agar memenuhi kebutuhan manusia.

Bila demikian, kita bisa saja menulis Sejarah Kebudayaan Nusantara di samping Sejarah Peradaban Nusantara selama dan sejauh kita membahas aspek-aspek yang berbeda dari kehidupan manusia-manusia di bumi nusantara ketika itu. Ipso facto dengan pemaparan budaya dan peradaban Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain.

Jadi, bila kita menerima distingsi antara istilah budaya dan peradaban, kita anggap masing-masing mewakili pandangan yang berbeda tentang fenomena yang sama, di mana budaya berpembawaan deskriptif, sementara peradaban valuatif. Asal-usul linguistik dari kedua istilah ini turut membantu pemahaman kita mengenai makna kedua istilah tadi. Budaya atau culture berakar kata sama dengan cultivation yang berarti menumbuhkan (growing) atau pembudidayaan (cultivation), sedangkan istilah civilization berasal dari kata civic dan civil, yang berkaitan dengan city (kota) dan citizen (warga kota).

Kota dan warganya menggambarkan tahap pembudidayaan yang maju atau wujud dari keberhasilannya. Makhluk hewan survive dengan mematuhi hukum-hukum alam. Hanya makhluk manusia yang membudidayakan alam. Maka pembudidayaan atau budaya menggambarkan hubungan yang spesifik antara manusia dan alam.

Maka menurut pengertian ini, baik manusia primitif maupun modern, sama-sama berorientasi budaya, culture oriented. Perbedaan antara masyarakat primitif dan masyarakat modern hanya dalam karakteristik kebudayaannya masing-masing. Kedua masyarakat tersebut dapat dievaluasi melalui ekstensi dan kualitas dari pembudidayaannya masing-masing.

Jadi dari sudut pandang ini, masyarakat human dapat dibedakan satu dari yang lain. Peradaban adalah suatu pendekatan konsep pembudidayaan, yaitu budaya yang berkembang ke satu tingkat tertentu. Berarti, budaya perlu berkembang atau dengan sadar dikembangkan hingga ke satu tingkat tertentu untuk bisa dikualifikasi sebagai peradaban.

Berhubung sejarah kebudayaan human berkembang dari satu keadaan primitif, sejarah makhluk manusia harus dianggap sebagai sejarah dari budaya dan bukan sejarah dari peradaban. Namun, harus diakui bahwa di satu titik pada tahap peralihan perkembangan. Kelihatan menonjol nilai-nilai serupa pada budaya dan peradaban yang dapat dan sudah membingungkan tanggapan pemerhati. Ni

Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013

Documents