DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMAKMURAN, PENYELAMATAN SDA UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA: PRAKTIK BAIK DAN AKSI KOLEKTIF Jakarta, 17 November 2016 Oleh Dirjen Mineral dan Batubara DISAMPAIKAN DALAM INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE 2016
25
Embed
c. Kemakmuran, Penyelamatan SDA untuk Kesejahteraan Bersama
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMAKMURAN, PENYELAMATAN SDA UNTUK
KESEJAHTERAAN BERSAMA: PRAKTIK BAIK DAN AKSI KOLEKTIF
Jakarta, 17 November 2016
Oleh
Dirjen Mineral dan Batubara
DISAMPAIKAN DALAM INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE 2016
OUTLINE
1. PENDAHULUAN
2. KONSERVASI
3. TANTANGAN DAN STRATEGI
4. PENUTUP
POTENSI MINERAL DAN BATUBARA CAPAIAN KINERJA 2016 KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TAHUN 2016 GOOD MINING PRATICE
REGULASI PRINSIP KONSERVASI EKSPLORASI DAN KONSERVASI ALUR PIKIR KONSERVASI KRONOLOGIS PENATAAN IUP KLASIFIKASI PENATAAN IUP
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya 60.343,70 61.409,00 62.379,70
Industri Pengolahan 614.139,60 631.682,00 640.054,20
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas 71.232,40 66.206,30 66.787,30
PRODUK DOMESTIK BRUTO 2.941.771,30 3.084.775,50 3.216.799,00
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya
Dari data BPS PDB Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha (status 8 Nov 2016) ada 17 jenis klasifikasi lapangan usaha sebagai berikut:
1.3 KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TAHUN 2016
Sumber: BPS (2016)
7
8
1.4 TATA KELOLA PERTAMBANGAN YANG BAIK (GOOD MINING PRACTICE)
Tahapan Penambangan : 1. Penentuan Sumberdaya dan Cadangan 2. Kajian Kelayakan 3. Konstruksi 4. Penambangan, Pengangkutan dan
Penjualan 5. Penutupan Tambang 6. Pasca Tambang dan PPM
Good Mining Practice
Optimalisasi Manfaat Tambang untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Lindungan Lingkungan
Implementasi Prinsip Konservasi
K 3
Nilai Tambah REG
ULA
SI
STA
ND
AR
DIS
ASI
RPIIT
2009
UU NO. 4 TAHUN 2009
Pasal 2) asas pertambangan yaitu manfaat,kepentingan bangsa, akuntabilitas, berkelanjutan
Pasal 6) kebijakan konservasi
Pasal 39) IUP Operasi Produksi harus ada upaya konservasi
Pasal 96) salah satu kriteria Good Mining Practice IUP dan IUPK harus ada upaya konservasi
Pasal 141) pengawasan pemerintah harus mencakup konservasi
2010
PP NO. 22 TAHUN 2010
Pasal 22) Penetapan WIUP dalam WUP harus memenuhi kaidah konservasi
PP NO 23/24 TAHUN 2010
Pasal 89) Pengendalian Produksi untuk konservasi minerba
PP NO. 55 TAHUN 2010
Pasal 25) lingkup pengawasan konservasi oleh Inspektur Tambang
PP NO. 78 TAHUN 2010
Pasal 4) Prinsip-Prinsip Konservasi
2000
KEPMEN ESDM NO. 1453K/2000
Pasal 9 lampiran
2000 2009 2010
DRAFT PERMEN 2016
2.1 KRONOLOGIS REGULASI KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA
1. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara sesuai ketentuan yang berlaku
2. Penambangan yang optimum dan sesuai Good Mining Practice
3. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien
4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah
5. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian
2.2 PRINSIP-PRINSIP KONSERVASI
KONSERVASI
PRODUKSI
CADANGAN
SUMBERDAYA
PRODUKSI
PENDAPATAN
(PAD, PAJAK, dll)
PROGRAM EKSPLORASI
STRATEGI
PENGUSAHAAN
BIAYA ?
STRATEGI
PEMERINTAH
Biaya eksplorasi besar, sumberdaya terdata dengan baik
Strategi Pengusahaan Neraca Sumberdaya-Cadangan
Produksi besar, pendapatan besar,
umur cadangan pendek
Produksi kecil, pendapatan kecil,
umur cadangan panjang,
potensi kehilangan momentum.
2.3 EKSPLORASI DAN KONSERVASI
• Mempertimbangkan kaidah konservasi
Penetapan WIUP dalam WUP Penetapan WIUPK dalam WUPK
• WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu dan berubah statusnya menjadi WUPK
Penetapan WPN sebagai daerah konservasi
2.4 ALUR PIKIR KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA (TATANAN MAKRO)
Per 15 Apr
2014
Penyerahan
IUP Non C&C
Kab/Kota ke
Pem. Prov di
Bali
Mei Juli Apr Feb-Jun Mar-Okt Nov
2011
IUP C&C 3.778
IUP NON
C&C
5.884
Total 9.662
1 Mei 2011
Rekonsiliasi Tahap I
(evaluasi dok.
perizinan)
IUP C&C 6.042
IUP NON
C&C
4.880
Total 10.922
Proses penataan IUP
2012 - 2013
Per 1 Juli 2011
2014
Korsupwas
KPK
12 Provinsi
2015
Korsupwas
KPK
19 Provinsi
IUP C&C
(I-XVII)
6.374
IUP NON
C&C
3.948
Total 10.332
2016
Keterangan : 12 Provinsi : Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Tanggara dan Sulawesi Selatan 19 Provnsi : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Maluku, Papua, Papua Barat, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTT, NTB, Sulut, Sulbar dan Gorontalo
Rekonsiliasi Tahap II Okt-
Nov 2012 (evaluasi
perizinan, wilayah,
kewajiban keuangan,
lingkungan Sertifikat
C&C)
IUP C&C 6.004
IUP NON C&C 4.913
Total (Des 2013) 10.917
IUP C&C
(I-XIX)
6.496
IUP NON
C&C
3.603
Total 10.099
2.5 KRONOLOGIS PENATAAN IUP NASIONAL
10.099
IUP
SK HABIS *)
6.708 IUP
C&C
3.827 IUP
NON C&C
2.881 IUP
SK AKTIF
3.391 IUP
C&C
2.668 IUP
NON C&C
723 IUP
Keterangan: *)SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan Desember 2016.
15
2.6 KLASIFIKASI STATUS IUP MINERBA
Tabel Pengawasan Konservasi (Pasal 25 PP 55 Tahun 2010)
No Perusahaan Sumberdaya
(I/I/M)
Cadangan
(Pb/Pr)
Rencana
Produksi Stockpile Produk Penjualan Rm Rp Rt
Tak
Tertambang
Sisa
Pengolahan
Mineral
Ikutan
Mineral
kadar
rendah
Btbara
kalori
rendah
Mineral
marginal
Tebal
Min SR CoG
1
2
3
2.7 ALUR PIKIR KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA (TATANAN MIKRO)
RPIIT
1. Tumpang tindih dengan wilayah status hutan
2. Penetapan Batas Wilayah Administrasi Provinsi dan Kabupaten
3. Tumpang tindih perijinan komoditas yang sama
4. Kurangnya infrastruktur pendukung Pertambangan dan ketersediaan Energi
3. TANTANGAN DAN STRATEGI
3.1 TANTANGAN
1. Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait penyelesaian status hutan
2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian Batas Administrasi
3. Penyelesaian Penataan IUP dalam rangka Penyiapan WIUP
4. Implementasi Prorgam 35 ribu MW sd 2019
3. TANTANGAN DAN STRATEGI
3.2 STRATEGI
1. IUP Eksplorasi 2. IUP OP dan perpanjangannya 3. Pengakhiran IUP karena pengembalian 4. IUP OP K Pengangkutan/Penjualan dan perpanjangannya 5. IUP OP K Pengolahan/Pemurnian dan perpanjangannya 6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan 7. IUP OP untuk penjualan 8. Izin Prinsip Pengolahan/Pemunian 9. IUJP dan perpanjangannya 10. Perubahan Status PMDN menjadi PMA 11. Perubahan Status PMA menjadi PMDN
JENIS PELAYANAN DI BKPM
1. IUP HULU
2. IUP HILIR
3. IUP PENUNJANG
USULAN
KEGUNAAN MOMI
ANALISA TUMPANG TINDIH
ANALISA DATA STATISTIK
MONITORING MELALUI CITRA SATELIT
MONITORING KEGIATAN PASCATAMBANG (REKLAMASI)
REBOISASI
PENATAAN LAHAN
MONITORING PEMBANGUNAN SMELTER
INTEGRASI PETA DENGAN K/L
RPIIT
1. Aspek-aspek yang perlu dilakukan guna menjawab tantangan penerapan konsep-konsep
konservasi di industri pertambangan antara lain:
a. Melaksanakan kegiatan penambangan yang optimum dan sesuai Good Mining Practice
b. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien
c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan
mineral ikutan serta batubara kualitas rendah
d. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta
sisa pengolahan dan pemurnian
2. Pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan nasional pertambangan minerba yang
melibatkan sektor lain, mengingat permasalahan pertambangan yang muncul selama ini dan
menjadi hambatan investasi adalah terkait peraturan keuangan, tata ruang, status lahan dan
kehutanan, dan lain-lain.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta kepastian berusaha
mengingat industri pertambangan mineral dan batubara merupakan bidang usaha padat modal
dan berisiko tinggi sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.