C-19, Kuningan,layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/4fd... · Bagian Kedua Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan di UPT Pemasyarakatan Pasal 5 (1) Dalam hal pengawasan

NOTA KESEPAHAMANANTARA

KEMENTERIAN I.IUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIADENGAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2011

Nomor . 5/ORl-MOU/Vl U1201 1

TENTANGKERJA SAMA PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas Agustus dua ribu sebelas bertempat di Lembaga

Pemasyarakatan Klas llA Narkotika Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PATRIALIS AKBAR : Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik lndonesia, dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia

beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA.

Ketua Ombudsman Republik lndonesia,dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Ombudsman Republik lndonesiaberalamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

C-19, Kuningan, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2. DANANG GIRINDRAWARDANA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK berdasarkan

kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan sepakat untukmengadakan Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, dengan membuat Nota Kesepahaman

sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan kualitaspelayanan publik di UPT Pemasyarakatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:(1) Kerja sama penyelesaian keluhan, laporan/pengaduan dari Warga Binaan

Pemasyarakatan dan masyarakat mengenai maladministrasi di UPTPemasyarakatan.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di UPT Pemasyarakatan.(3) lnspeksi Mendadak (Sidak) dalam rangka pembinaan bagi Pejabat/ Petugas UPT

Pemasyarakatan.(4) Penyelenggaraan sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman

Republik lndonesia serta pelayanan publik.

(5) Evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun terhadap Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Pelayanan di UPT Pemasyarakatan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Penyelesaian Keluhan, Laporan/ Pengaduan

Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat

Pasal 3

Kerja sama penyelesaian keluhan, laporan/pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan

dan masyarakat dilakukan melalui kegiatan:(1)Penyelenggaraan kegiatan penerimaan dan penyelesaian keluhan, laporan/

pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat baik dalam bentuk klinik

atau bentuk lainnya; dani atau(2) Tukar menukar informasi dalam rangka penyelesaian keluhan, laporan/ pengaduan

Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat terhadap pelayanan di UPT

Pemasyarakatan.

Pasal 4

Dalam hal PIHAK KEDUA menyampaikan rekomendasi terkait penyelesaian keluhan,

laporan/pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat, PIHAK PERTAMAmenindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.

@-l-41KeduaBagian

Bagian Kedua

Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan di UPT Pemasyarakatan

Pasal 5

(1) Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di UPT Pemasyarakatan,

tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:a. Menyediakan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.

b. Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

c. Bila diperlukan melakukan pendampingan PIHAK KEDUA di dalammelaksanakan Pengawasan ke UPT Pemasyarakatan.

d. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan PIHAK KEDUA.

(2) Dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan tanggung jawab

PIHAK KEDUA:

a. Menyampaikan hasil pengawasan kepada PIHAK PERTAMA; dan

b. Menindaklanjuti hasil pengawasan dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi.

Bagian Ketiga

lnspeksi Mendadak (Sidak) dalam Rangka Pembinaan Bagi

Pejabat/ Petugas UPT Pemasyarakatan

Pasal 6

(1) Sidak terhadap pejabat/ petugas UPT Pemasyarakatan dapat dilaksanakan oleh

PIHAK KEDUA bersama atau tanpa PIHAK PERTAMA

(2) Dalam hal Sidak terhadap pejabat/ petugas UPT Pemasyarakatan, tugas dan

tanggung jawab PIHAK PERTAMA:a. Memberikan data, informasi dan dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.

b. Memberikan tanggapan terhadap hasil sidak PIHAK KEDUA.

c. Menindaklanjuti saran dan latau rekomendasi hasil sidak PIHAK KEDUA.

(3) Dalam hal Sidak terhadap pejabat/ petugas UPT Pemasyarakatan, tugas dan

tanggung jawab PIHAK KEDUA:a. Melakukan Sidak secara berkala.b. Menyampaikan hasil Sidak dalam bentuk saran dani atau rekomendasi kepada

PIHAK PERTAMA.

Bagian Keempat

Sosialisasi tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan

Ombudsman Republik lndonesia serta Pelayanan Publik

Pasal 7

PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkanpemahaman tentang fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman serta pelayananpublik bagi Pejabat/Petugas UPT Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bagian Kelima.......

(1)

(2)

(1)

(2)

Baglan Kelirna

Evaluasi

Pasal IDalam hal evaluasi terhadap SOP dan pelaksanaan pelayanan di UPTPemasyarakatan, tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:a. Memberikan data, informasi dan dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.

b. Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

c. Menindaklanjuti saran dan/ atau rekomendasi hasil evaluasi PIHAK KEDUA.

Dalam hal evaluasi terhadap SOP dan pelaksanaan pelayanan di UPT

Pemasyarakatan, tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah menyampaikanhasil evaluasi kepada PIHAK PERTAMA.

Bagian Keenan'l

Koordinasi dan Femantauan

Pasal 9

PARA PIHA.K melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga)

bulan sekali dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentanE

kendala koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pelayanan di UPT Pemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan

masing-masing PIHAK.

Bagian Ketujuh

Pelaksana

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dapat dibentuk Tim Kerja oleh

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 'l l

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

@rBAB V

(1)

(2)

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 12

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan

PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum masa berlaku berakhir.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudianoleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darikesepahaman ini.

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan ataspersetujuan PARA PIHAK.

(3) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka Kesepakatan Bersama antaraKementerian Hukum dan HAM Rl dengan Ombudsman Rl Nomor : M.HH-

06.HM.03.02 2009, Nomor : 001/ORI-MoUlXlU2009, tanggal 17 Desember 2009

tentang Kerja sama dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di LingkunganUnit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal

tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai secukupnya,masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARAPIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan dilaksanakan oleh

PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK KEDUA,KETUA OMBUDSMAN

PUBLIK INDONESIA