BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA GEMA SANTI NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal ( Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; c. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu Peraturan Internal (Hospital Bylaws); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida Kabupaten Klungkung; 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Mengingat :
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
PRATAMA GEMA SANTI NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit
dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik,
berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat
dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya
antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari
masing-masing pihak yang berkepentingan dalam
pengelolaan rumah sakit;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit wajib menyusun
dan melaksanakan Peraturan Internal (Hospital Bylaws)
Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan rumah sakit;
c. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit
atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf
medis fungsional maka perlu Peraturan Internal (Hospital
Bylaws);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Gema
Santi Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Mengingat :
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan
Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/ Menkes/ PER/
XI/ 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural
Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ Menkes/ PER/
IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah
Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1054);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa
Penida Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2017 Nomor 22).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA
GEMA SANTI NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Rumah Sakit Pratama adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida Kabupaten
Klungkung.
5. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida Kabupaten
Klungkung.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah
peraturan organisasi Rumah sakit (Corporate Bylaws) dan
Peraturan Staf Medis (Medical Staff Bylaws) yang disusun
dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance) dan tata klinis yang
baik (Good Clinical Governance).
9. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada Rumah
Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah
Sakit secara internal yang bersifat nonteknis
perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan
tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Kepala
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak
pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional umum
yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri dari direktur dan
pejabat struktural rumah sakit.
14. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter
sub spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit
pratama.
15. Staf Keperawatan adalah Perawat dan Bidan yang bekerja
pada Rumah Sakit Pratama.
16. Staf Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan
selain staf medis dan staf keperawatan yang bekerja pada
Rumah Sakit Pratama.
17. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya
kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat,
18. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk
menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf
medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
19. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah
sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan
meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
20. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non-
struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama
mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga
kesehatan selain staf medis dan staf keperawatan melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
21. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus
seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan
medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode
tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis
(clinical appointment).
22. Kewenangan Klinis tenaga keperawatan adalah uraian
intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh
tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya.
23. Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan
direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan
sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan
daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
24. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk
menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis
(clinicalprivilege).
25. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis
yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege)
untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis
tersebut.
26. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada
pasien dengan menggunakan rekam medis yang
dilaksanakan oleh profesi medis.
27. Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan
kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang
dilaksanakan oleh profesi perawat dan bidan.
28. Pendelegasian klinis adalah tindakan teknis yang bersifat
pemenuhan layanan dalam keadaan kegawatdaruratan
berupa pendelegasian perintah medis dari dokter spesialis
kepada dokter umum dan/atau perintah dari dokter kepada
perawat atau bidan untuk melaksanakan suatu tindakan
medis sesuai kewenangan profesi serta tetap berpedoman
kepada pedoman praktek klinis rumah sakit, clinical
pathway, algoritmapelayanan serta berbagai panduan
pelayanan yang telah dibuatrumah sakit.
29. Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis
dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk
menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
30. Dokter Tetap atau Dokter Purna Waktu adalah Dokter
dan/atau Dokter Spesialis Non PNS yang sepenuhnya
bekerja di Rumah Sakit Pratama;
31. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan berstatus sebagai
Pegawai Rumah Sakit Pratama, yaitu Dokter dan/atau
Dokter Spesialis yang diundang/ditunjuk karena
kompetensinya untuk melakukan atau memberikan
pelayanan medis dan tindakan medis di Rumah Sakit
Pratama untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
32. Dokter Kontrak adalah dokter dan/atau dokter spesialis
yang diangkat dengan status tenaga kontrak di Rumah Sakit
Pratama, yang ditetapkan dengan keputusan Direktur
dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu atas
persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
33. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah perangkat rumah
sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan
pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat.
BAB II
IDENTITAS, FALSAFAH, VISI, MISI, NILAI DASAR, MOTTO, MAKLUMAT, SEJARAH DAN LOGO
Bagian Kesatu Identitas
Pasal 2
(1) Nama Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida Kabupaten
Klungkung;
(2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Kelas D Pratama;
(3) Alamat Rumah Sakit adalah Jalan Pendidikan, Br. Nyuh,
Desa Ped Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali.
Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Nilai Dasar, Motto danMaklumat
Pasal 3
(1) Falsafah Rumah Sakit Pratama adalah “Kepuasan Anda
adalah Kebahagiaan Kami dalam Memberikan Pelayanan”
(2) Visi Rumah Sakit Pratama adalah “Rumah Sakit Pilihan dan
Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan di Nusa Penida
Menuju Klungkung Unggul dan Sejahtera”
(3) Misi Rumah Sakit Pratama adalah:
a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
berkeadilan;
b. Mengembangkan pengelolaan Rumah Sakit secara
profesional, transparan dan akuntabel;dan
c. Mengembangkan pelayanan spesialistik dasar dan
pelayanan unggulan.
(4) Nilai Dasar Rumah Sakit Pratama adalah:
a. Melayani secara professional
Setiap pegawai RS harus bekerja sesuai standar profesi,
bertanggungjawab, berperilaku positif dan selalu
berusaha meningkatkan kualitas profesinya
b. Menegakkan kedisiplinan
Disiplin kerja : menegakkan semangat kerja dalam
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
Disiplin administrasi : melakukan pencatatan dan
pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara tertib, teratur,
terarah, terbuka dan terukur
c. Memiliki integritas.
Setiap pegawai RS dalam melaksanakan tugasnya harus
bersikap terbuka, jujur, benar dan konsisten sesuai
peraturan yang berlaku dank ode etik profesi
d. Dapat dipercaya.
Setiap pegawai RS dalam melaksnakan tugasnya mampu
menerapkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh organisasi
e. Melayani secara adil.
setiap pegawai RS dalam melaksanakan tugasnya harus
bersikap obyektif, proporsional dan tidak diskriminatif
kepada semua pasien/pelanggan RS.
(5) Motto Pelayanan Rumah Sakit Pratama adalah Pelayanan GEMA SANTIKU (Giat, Efektif, Mutu, Akuntabel, Santun,
Aman, Nyaman, Terampil, Integrasi, Konsisten, Unggul). (6) Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Pratama adalah “Kami
Seluruh Pegawai RS Pratama Gema Santi Nusa Penida Siap Melayani dengan Profesional, Ramah, Santun, dan
Tanpa Diskriminasi”
Bagian Ketiga Sejarah dan Logo Rumah Sakit Pratama
Pasal 4
(1) Sejarah Rumah Sakit Pratama :
a. Berdirinya Rumah Sakit Pratama Gema berawal dari
keinginan/aspirasi dari masyarakat Nusa Penida agar
ada pelayanan kesehatan di Nusa Penida yang mampu
mengurangi rujukan. b. Dengan terbitnya Permenkes Nomor 24 Tahun 2014
tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, Pemerintah
Kabupaten Klungkung mengusulkan agar di Nusa Penida
dibangun Rumah sakit kelas D Pratama.
c. melalui Dana BKK Provinsi Bali akhirnya dibangun
Rumah Sakit kelas D Pratama di Nusa Penida dengan
lokasi Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida.
d. Rumah Sakit mulai menjalankan kegiatan pelayanan
yaitu tanggal 21 Nopember 2017.
(2) Logo Rumah Sakit Pratama Gema Santi
(3) Arti Logo :
a. Palang hijau artinya lambang/simbol fasilitas pelayanan
kesehatan yang nyaman dan menyembuhkan;
b. Manusia 3 orang membentuk lingkaran artinya;
1. Rumah Sakit Pratama melayani masyarakat 3 pulau
yaitu pulau Nusa Penida, pulau Lembongan dan pulau
Ceningan;
2. Rumah Sakit Pratama dalam menjalankan pelayanan
didukung 3 stakeholder yaitu pihak pemerintah, pihak
swasta dan masyarakat.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI RUMAH SAKIT PRATAMA
Bagian Kesatu Kedudukan Rumah Sakit Pratama
Pasal 5
UPTD. Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida adalah
Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang
pelayanan kesehatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan yang bersifat fungsional, otonom dan bekerja secara
professional yang dipimpin oleh seorang Direktur, berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Pratama
Pasal 6
Rumah Sakit Pratama mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Rumah Sakit Pratama mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaandan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan
ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam
pemberian pelayanan kesehatan; dan
d. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan
serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan
etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
BAB IV KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap
kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan UPTD.
Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida Kabupaten
Klungkung sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat;
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya
mempunyai kewenangan:
a. menetapkan peraturan internal Rumah Sakit dan
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta
perubahannya;
b. menetapkan Dewan Pengawas;
c. melakukan evaluasi atas kinerja Pejabat Rumah Sakit
yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
d. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
menurut peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. menyetujui, mengesahkan, dan mengumumkan visi dan
misi Rumah Sakit serta melakukan review berkala
minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi tersebut;
f. menyetujui Rencana Strategis dan/atau Rencana
Strategi Bisnis, kebijakan, dan standar prosedur
operasional Rumah Sakit.
g. menyetujui dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Rumah Sakit;
h. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk
mencapai visi dan misi Rumah Sakit;
i. menyetujui rencana Rumah Sakit untuk mutu dan
keselamatan pasien serta menerima laporan dan tindak
lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien
tersebut; dan
j. memberikan penghargaan kepada pegawai yang
berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai
yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan internal Rumah Sakit.
(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit
anggaran Rumah Sakit yang setelah diaudit secara
independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam
pengelolaan.
(4) Pemerintah Daerah bertanggunggugat atas terjadinya
kerugian pihak lain, termasuk pasien akibat kelalaian
dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit
Pratama.
(5) Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengumumkan visi
dan misi ke publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e
didelegasikan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit
Pratama.
(6) Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyetujui
kebijakan dan standar prosedur operasional dan pemberian
penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf f dan huruf j didelegasikan kepada Direktur Rumah
Sakit.
BAB V PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pengorganisasian
Pasal 9
(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Pratama terdiri dari : a. Direktur;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kepala Seksi;
d. Satuan Pemeriksaan Internal SPI; e. Komite-komite; f. Kelompok Staf Medik;
g. Instalasi-Instalasi; h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. Unit-unit
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari : a. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan b. Kepala Seksi Penunjang Medis
(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
Bagian Kedua
Struktur
Pasal 10
Bagan Struktur Rumah Sakit Pratama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Direktur
Pasal 11
Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Klungkung terhadap operasional dan
keuangan Rumah Sakit Pratama secara umum dan keseluruhan.
Pasal 12
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:
a. memimpin dan mengurus UPTD Rumah Sakit Pratama Gema
Santi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan
senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
b. menetapkan kebijakan operasional UPTD Rumah Sakit Pratama
Gema Santi;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja UPTD
Rumah Sakit Pratama Gema Santi;
d. mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas
bawahan;
e. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas
kepada bawahan;
f. memberikan petunjuk, pembinaan teknis, pengawasan, dan
pengendalian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
g. melaksanakan pengendalian intern;
h. menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan
hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Kepala Dinas.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit Pratama
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan UPTD. Rumah
sakit Pratama; c. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola
UPTD Rumah Sakit Pratama; d. mengelola Rencana Kerja Anggaran UPTD. Rumah Sakit
Pratama; e. menyusun Rencana Kerja Anggaran UPTD. Rumah Sakit
Pratama;
f. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi UPTD. Rumah Sakit Pratama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; g. menyusun laporan tahunan dan laporan berkala; dan
h. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD. Rumah Sakit Pratama.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur Rumah Sakit
Pratama mempunyai Kewenangan:
a. menetapkanPeraturan Direktur dan kebijakan operasional dalam
melaksanakan tata kelola rumah sakit yang berpedoman pada
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By laws);
b. memberikan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada
di Rumah Sakit;
c. menetapkan pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap
Rumah Sakit;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;.
e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. memberikan penghargaan kepada pegawai dan profesional
yang berprestasi;
g. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
h. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga
independen menakala diperlukan;
i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung
dengan uraian tugas masing-masing;
j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis
perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di
bawahnya;dan
l. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua
Pejabat Pengelola dibawah Direktur.
Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 15
(1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan
kebijakan teknis Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan
arahan kepada bawahan; d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
ketatausahaan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
e. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan pada
atasan; f. mengoordinasikan penyiapan laporan kinerja dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida;
g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, umum, ketatausahaan dan kepegawaian, keuangan. Perencanaan program, informasi danhumas serta
pelaporan; h. mengelola administrasi dan pembinaan pegawai;
i. mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan rencana anggaran dan belanja, pembukaan anggaran, verifikasi
serta perbendaharaan;
j. mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga;
k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketatausahaan;
l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala tata usaha mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan urusan rumah tangga;
b. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
c. Pengelolaan keuangan; dan
d. Pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
Bagian Kelima
Kepala Seksi
Pasal 16
Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai
tugas : a. menyusun rencana dan program kerja pelayanan medis dan
keperawatan;
b. mengoordinasikan rencana dan program kerja pelayanan medis dan keperawatan;
c. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan; d. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas
kepada bawahan; e. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan
pengelolaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan; f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis dan
keperawatan diunit dan instalasi terkait;
g. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis dan keperawatan serta
kebutuhan lainnya; h. mengoordinasikan penyusanan dan mengawasi pelaksaan
Medical Staf By Laws; i. mengoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk
memberikan informasi/penjelasan dan meminta persetujuan
(informed consent) ; j. mengoordinasikan rencana pelaksanaan dan evaluasi dan
asuhan pelayanan keperawatan di instalasi rumah sakit; k. mengadakan pemantuan pengawasan evaluasi dan mutu
pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan standar mutu yang telah di tetapkan;
l. menyiapkan, mengatur dan melakukan pengawasan serta evaluasi kebutuhan peralatan/logistik pelayanan dan asuhan keperawatan;
m. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan;
n. menyusun dan menerapkan pelaksanaan Nursing Staf Bylaws, standar prosedur operasional (SPO) dan ijin kerja
tenaga perawat;
o. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencaan berikutnya;
p. melaksaan sistem pengendalian intern; q. menilai prestasi kerja bawahan dan pertanggungjawabkan
hasil kerja bawahan; r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan; dan s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur.
Pasal 17
Kepala Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (1) hurup b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja pelayanan penunjang
medis;
b. mengoordinasikan rencana dan program kerja pelayanan
penunjang medis;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas
kepada bawahan;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
e. mengoordinasikan kegiatan dan pemeliharaan peralatan
kesehatan, diagnostik (Laboratorium dan Radiologi), farmasi,
gizi, sterilisasi, laundry dan perawatan jenazah serta instalasi
kesehatan lingkungan;
f. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan
perencanaan berikutnya;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawaban
hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur
Bagian Keenam Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 18
(1) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur;
(2) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dibentuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Direktur.
(3) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
adalah :
a. melakukan kajian dan analisa terhadap rencana
investasi rumah sakit khususnya sejauh mana uraian
pengkajian dan pengelolaan resiko telah dilaksanakan
oleh unit-unit yang lain;
b. melakukanpenilaian terhadap sistem pengendalian,
pengelolaan, pemantauan, efektifitas dan efisiensi sistem
dan prosedur, dalam bidang keuangan, operasi dan
pelayanan, pemasaran, sumber daya manusia dan
pengembangan rumah sakit;
c. melakukanpenilaian dan pemantauan mengenai sistem
pengendalian informasi dan komunikasi yang meliputi : 1) informasi penting rumah sakit terjamin
keamanannnya;
2) fungsi sekretariat rumah sakit dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif;
3) penyajian laporan-laporan rumah sakit memenuhi peraturan dan perundang-undangan;
d. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup
pengendalian internal yang ditugaskan Direktur;
(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) mempunyai fungsi sebagai unit mopniotoring untuk : a. membantu Direktur agar dapat secara efektif
mengamankan investasi dan asset Rumah Sakit;
b. melakukan penelitian desain dan implementasi
pengendalian internal; dan
c. melakukan analisa dan evaluasi efektif proses sesuai
dengan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan
Rumah Sakit.
(5) Hasil pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dan (4), bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
(6) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk
rekomendasi kepada Direktur.
Bagian Ketujuh Komite – Komite
Pasal 19
(1) Komite-komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hurup e,
terdiri dari Komite Medis dan Komite Keperawatan.
(2) Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi yang
mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola
klinis yang baik (good clinical governance)
(3) Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada direktur.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite medis dan komite
keperawatan di atur dalam keputusan direktur.
Bagian Kedelapan Kelompok Staf Medik
Pasal 20
(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja
dibidang medis dalam jabatan fungsional.
(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit,
peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan,
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional
menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
(4) Pembentukan kelompok staf medis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 huruf f, sesuai dengan jenis dan jumlah
tenaga medis yang ada di UPTD. Rumah Sakit Pratama
Gema Santi Nusa Penida dan ditetapkan dengan keputusan
direktur.
(5) Kepala kelompok staf medis dipilih secara internal disetiap
kelompok staf medis dan ditetapkan dengan keputusan
direktur.
Bagian Kesembilan
Instalasi-Instalasi
Pasal 21
(1) Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban
merencanakan, melaksanakan, memonitor dan
mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di
instalasinya masing-masing kepada Direktur;
(1) Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit
untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
kegiatan pelayanan.
(2) Instalasi Rumah Sakit Pratama Gema Santi nusa Penida
sesuai kebutuhan layanan, terdiri dari:
a. Instalasi Rawat Jalan;
b. Instalasi Rawat Inap; c. Instalasi Rawat Darurat dan Rawat Intensif;
d. Instalasi Bedah Sentral; e. Instalasi Laboratorium; f. Instalasi Radiologi;
g. Instalasi Farmasi; h. Instalasi Gizi;
i. Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; dan k. Instalasi Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit.
(3) Setiap penyusunan dan tata kerja instalasi rumah sakit
harus didasarkan pada penerapan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan cross functional approach secara
vertikal dan horizontal baik dilingkungannya serta dengan
instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing
(4) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.
(5) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi.
(6) Kepala Instalasi dalam tugasnya dibantu oleh tenaga
fungsional dan atau tenaga non fungsional.
(7) Kepala Instalasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berkewajiban untuk menyusun rencana aksi strategis
(Strategic Action Plan).
(8) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas
analisis organisasi dan kebutuhan.
Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan
fungsional sesuai bidang keahliannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
yang ada.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan
berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Masing-masing tenaga fungsional dimaksud berada
dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai kompetensinya.
Bagian Kesebelas Unit-Unit
Pasal 23
(1) Pembentukan unit-unit sebagaimana dimaksud dalam pasal
9 hurup i, sesuai dengan jenis pelayanan khusus yang ada
di UPTD Rumah Sakit Pratama dan ditetapkan dengan
keputusan direktur.
(2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
kepala unit.
(3) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor
dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di
unitnya masing-masing kepada direktur melalui kepala
seksi.
(4) Kepala unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
berkewajiban untuk menyusun rencana teknis operasional di
masing-masing unit.
BAB VI KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Kepegawaian
Pasal 24
Pengelolaan Kepegawaian merupakan pengaturan dan kebijakan
yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi
pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk
mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai
Pasal 25
(1) Pegawai Rumah Sakit Pratama berasal dari PNS dan/atau
non PNS sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit Pratama yang berasal
dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
(3) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit Pratama yang berasal
dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi,
ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan
pelayanan.
(4) Mekanisme pengangkatan pegawai Rumah Sakit Pratama
yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Rotasi Pegawai
Pasal 26
(1) Rotasi PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk
peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
(2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai
dengan pendidikan dan ketrampilannya;
b. masa kerja di unit tertentu;
c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
e. kondisi fisik dan psikis pegawai.
(3) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rotasi
pejabat fungsional oleh direktur.
Bagian Keempat Penghargaan dan Sanksi
Pasal 27
(1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai
Rumah Sakit Pratama menerapkan kebijakan tentang imbal
jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik yang
ditetapkan oleh Direktur;
(2) Untuk menerapkan kedisiplinan bagi pegawai, Direktur
memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi
ketentuan atau melanggar peraturan;
(3) Jenis sanksi kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
JASA PELAYANAN
Pasal 28
Jasa pelayanan merupakan jasa yang didapatkan pengelola dan
pegawai Rumah Sakit Pratama setelah memberikan pelayanan
medis di Rumah Sakit Pratama.
Pasal 29
(1) Besaran jasa pelayanan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
sebagai berikut :
a. Kemampuan pendapatan rumah sakit;
b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan