a . bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Grobogan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepen ting an; b. bahwa. pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggara pemerintah daerah, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); BUPATI GROBOGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TENTANG PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 49 TAHUN 2017 BUPATIGROBOGAN PROVINS! JAWA TENGAH ... -;.. • --~ - f" -- -·· Mengingat: Menimbang: • p
10
Embed
BUPATIGROBOGAN PROVINS! JAWA TENGAH TENTANG …jdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 49 2017.pdf · b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
a . bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten
Grobogan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan
kepen ting an;
b. bahwa. pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan
kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan
sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggara pemerintah
daerah, perlu disusun pedoman penanganan benturan
kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
BUPATI GROBOGAN,
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TENTANG
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 49 TAHUN 2017
BUPATIGROBOGAN
PROVINS! JAWA TENGAH
... -;.. • --~ - f" -- -··
Mengingat:
Menimbang:
• p
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Grobogan.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara
negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan
pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat
mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
7. Penyelenggara Negara/Daerah adalah pejabat atau pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah yang berpotensi memiliki
Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
8. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang
mempunyai wewenang mengambil keputusan yang
berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang
menjadi tugas dan fungsinya.
9. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya
yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat
dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah.
se bagai unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
BAB I
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN.
MEMUTUSKAN :
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 201 7 ten tang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita
Daerah Ka bu paten Grobogan Tahun 201 7 Nomor 25).
Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:
a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau
pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatan;
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
namun yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung,
(1) Penyelenggaran Negara/Daerah yang terlibat atau memiliki
potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan
Kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan
menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
(2) Penyelenggara Negara/Daerah atau pihak-pihak lainnya
Pasal 12
(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut
hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan
dilaksanakan oleh Inpektur.
...
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 49
MOHAMAD SUMARSONO
+-
Diundangkan di Purwodadi padatanggal 15 Desember 2017
SEKRET~ ............ ~
B
Ditetapkan di Purwodadi padatanggal 15 Desember 2017
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.
Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII
Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.