BUPATIBANYUMAS PROVINSIJAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15TAHUN2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN2017 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Satria Tahun 2017; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11
Embed
BUPATIBANYUMAS PROVINSIJAWA TENGAH NOMOR …€¦ · Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp 73.337.700.000,00
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATIBANYUMASPROVINSIJAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15TAHUN2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
TAHUN2017
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah
pada Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Satria
Tahun 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
w-
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
_
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Nomor 16 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SATRIA TAHUN 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas.
5. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan
modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan
_
Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk