1 BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efektifitas, efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
23
Embed
BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI - tebokab.go.id · susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan ... Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efektifitas, efisiensi
serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan, maka perlu menetapkan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam
Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis
badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah;
3
BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN
Pasal 2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
merupakan pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(2) Kepala Badan dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
a. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:
1) subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
2) subbagian umum, kepegawaian dan aset.
b. Bidang Perekonomian, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
1) subbidang pertanian, perkebunan dan pariwisata;
2) subbidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
3) subbidang pengembangan dunia usaha.
c. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintahan, Sosial dan Budaya,
membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
1) subbidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan kependudukan;
2) subbidang pemerintahan umum; dan
3) subbidang sosial dan budaya.
d. Bidang Penelitian, Pengembangan Evaluasi dan Pendanaan,
membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
1) subbidang evaluasi dan pendanaan;
2) subbidang penelitian dan pengembangan; dan
3) subbidang pengendalian, inovasi dan teknologi.
e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri
dari:
1) subbidang sarana dan prasarana infrastruktur;
2) subbidang perencanaan ruang dan wilayah; dan
3) subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan
wilayah.
4
f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 4
(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan
pemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah;
c. pengoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah; dan
e. pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk
mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative
pemecahannya;
f. pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
5
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 3
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris;
(1) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta
keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan,
Keuangan dan Evaluasi;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik
bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah;
g. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;
6
h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
i. melakukan urusan gaji pegawai;
j. melakukan administrasi keuangan;
k. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan;
l. melakukan penyusunan laporan keuangan;
m. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
o. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
Pasal 7
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama,
kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik
daerah/kekayaan negara.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Umum, Kepegawaian dan Aset menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Aset;
b. melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian
dan pensiun pegawai;
d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi
kinerja pegawai;
e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
7
i. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
k. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan
standar operasional prosedur dilingkup Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
m. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
n. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan
negara;
o. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan
peralatan dan perlengkapan kantor;
p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 5
Bidang Perekonomian
Pasal 8
(1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunai tugas membantu
Kepala Badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta
mengoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan pembangunan
di daerah di bidang perekonomian yang meliputi pertanian, perkebunan dan
kehutanan, pariwisata, pengembangan dunia usaha dan kerja sama daerah
serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang
pertanian, perkebunan dan kehutanan, pariwisata, energi dan sumber
daya mineral, industri, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia
usaha dan kerja sama daerah;
b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan
perekonomian daerah serta penyusunan dan pengevaluasian petunjuk
teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian,
industri, perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi,
perusahaan daerah dan perbankan;
c. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta
prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN dan
sumber pembiayaan lainnya;
8
d. persiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan
industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan,
peternakan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan serta penggalian
sumber daya alam yang pemanfaatannya untuk sektor pertanian,
koperasi, pengembangan dunia usaha, kerja sama daerah, penanaman
modal dan pembinaan golongan ekonomi lemah;
e. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
Paragraf 6
Subbidang Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata
Pasal 9
(1) Subbidang Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perekonomian.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan
holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dan
pariwisata serta memantau dan mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan di
daerah serta penyusunan usulan program pembangunan yang meliputi
bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan dan pariwisata;
b. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi yang berhubungan dengan Pertanian, Peternakan, perikanan,
perkebunan, kehutanan dan pariwisata;
c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
perencanaan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan,
holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dan
pariwisata;
d. mengoordinasikan dan pemaduan rencana pembangunan pertanian
tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan
dan kehutanan dan pariwisata yang disesuaikan dengan kerangka
kebijakan makro dan mikro perencanaan pembangunan;
e. melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pembangunan
pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan,
perkebunan, kehutanan dan pariwisata serta perumusan langkah-
langkah kebijakan pemecahannya;
9
f. melaksanakan perumusan indikasi rencana program dan kegiatan
strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi,
APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan pertanian
tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan
dan kehutanan dan pariwisata;
g. memberi saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; dan
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
Paragraf 7
Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Pasal 10
(1) Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perekonomian.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan perindustrian, perdagangan dan
koperasi serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan di
daerah serta penyusunan usulan program pembangunan yang meliputi
bidang industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi;
b. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi yang berhubungan dengan bidang industri, pertambangan dan
energi, perdagangan dan koperasi;
c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
perencanaan pembangunan di bidang industri, pertambangan dan energi,
perdagangan dan koperasi;
d. mengoordinasikan dan pemaduan rencana pengembangan industri,
perdagangan dan koperasi yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan
ekonomi makro dan mikro perencanaan pembangunan;
e. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang
industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi dan
perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
f. melaksanakan perumusan indikasi rencana program dan kegiatan
strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi,
APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan industri,
pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi;
g. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian
laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya; dan
10
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 8
Subbidang Pengembangan Dunia Usaha
Pasal 11
(1) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perekonomian.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program kerja pengembangan dunia usaha, kerja sama daerah
dan penanaman modal daerah serta memantau, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Pengembangan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dunia usaha, kerja
sama daerah dan penanaman modal daerah;
b. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang
berhubungan dengan dunia usaha, kerja sama daerah dan penanaman
modal daerah;
c. menetapkan pelaksanaan kerja sama pembangunan dengan swasta, antar
daerah dan antar negara;
d. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dunia
usaha, kerjasama daerah dan penanaman modal daerah;
e. mengoordinasikan dan pemaduan rencana pengembangan di bidang
dunia usaha, kerja sama daerah dan penanaman modal;
f. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang dunia
usaha, kerja sama daerah dan penanaman modal serta perumusan
langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
g. melaksanakan perumusan indikasi rencana program dan kegiatan
strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi,
APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan
pengembangan dunia usaha, kerja sama daerah dan penanaman modal
daerah;
h. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian
laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 9
Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya
Pasal 12
(1) Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.
11
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta
mengoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan pembangunan
bidang SDM, Pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan
umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda
dan olah raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan,
kesehatan dan memantau, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi
pemerintahan umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan,
hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan kesehatan;
b. pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan yang meliputi
pemerintahan umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan,
hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan kesehatan dengan SKPD
terkait;
c. pelaksanaan iventarisasi permasalahan yang meliputi pemerintahan
umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan
remaja, pemuda dan olah raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan,
serta pendidikan dan kesehatan serta merumuskan langkah-langkah
pemecahannya;
d. penyusunan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran belanja
pembangunan yang meliputi pemerintahan umum, kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah
raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan
kesehatan;
e. pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan perencanaan
pembangunan yang meliputi pemerintahan umum, kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah
raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan
kesehatan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
g. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan;
12
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 10
Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan
Pasal 13
(1) Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan
serta mengoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang SDM dan kependudukan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Sumber Daya Manusia dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Sumber Daya Manusia dan
Kependudukan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan sumber daya manusia
dan kependudukan;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang
sumber daya manusia dan kependudukan;
d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan meliputi
urusan sumber daya manusia dan kependudukan;
e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian
rencana program pembangunan meliputi urusan sumber daya manusia
dan kependudukan;
f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
g. melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan
pengembangan karier;
h. melapor hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 11
Subbidang Pemerintahan Umum
Pasal 14
(1) Subbidang Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber
Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
13
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan
serta mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang pemeritahan umum serta memantau, mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemerintahan Umum;
b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan bidang pemerintahan
umum;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang
pemerintahan umum;
d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang
pemerintahan umum;
e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian
rencana program pembangunan bidang pemerintahan umum;
f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
g. melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan
pengembangan karier;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 12
Subbidang Sosial dan Budaya
Pasal 15
(1) Subbidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang
Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan
serta mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya yang meliputi kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga,
penerangan dan hukum.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan rencana kegiatan Subbidang Sosial dan Budaya yang
meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan
remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan hukum;
14
b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan Subbidang Sosial dan
Budaya yang meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan
hukum;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan
Subbidang Sosial dan Budaya yang meliputi kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah
raga, penerangan dan hukum;
d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Subbidang
Sosial dan Budaya yang meliputi kependudukan, ketenagakerjaan,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan
hukum;
e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian
rencana program pembangunan Subbidang Sosial dan Budaya yang
meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan
remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan hukum;
f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
g. melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan
pengembangan karier;
h. melaksanakan penilaian tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 13
Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan
Pasal 16
(1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyiapkan perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan tugas-tugas dan pelaksanaan
kegiatan di bidang rencana pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan,
pengendalian, inovasi dan teknologi dalam rangka menunjang perencanaan
pembangunan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Evaluasi dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data
base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan pada di
bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian,
inovasi dan teknologi;
15
b. perumusan kebijakan teknis bidang pendanaan, evaluasi, penelitian,
pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
c. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
kabupaten;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang