BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
72
Embed
BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT - …bojonggenteng.desa.id/wp-content/uploads/sites/820/2018/04/Perbup... · YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI
DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1)
huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil
Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
- 2 -
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
- 3 -
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 14 );
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 98 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 98);
- 4 -
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 100 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
Nomor 100).
14. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2017
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 70);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK NON
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disingkat DPMD, adalah Perangkat Daerah
yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
- 5 -
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah
Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
Sukabumi untuk Desa, yang bersumber dari bagian
Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang
dipergunakan untuk operasional Pemerintahan Desa
Dan BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Biaya Tidak Terduga.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6 -
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD,
adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah
desa yang menampung seluruh penerimaan desa ddan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa
pada bang yang ditetapkan.
19. Sisa Alokasi Dana Desa, DBH Pajak dan Retribusi Daerah
adalah ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah
yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak
habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran
dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya
disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan
- 7 -
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
BAB II
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK NON PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Bupati menganggarkan ADD, DBH Pajak Non PBB dan
Retribusi Daerah dalam APBD.
(2) ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
APBD dengan mengefektifkan program yang berbasis
Desa secara merata dan berkeadilan.
Pasal 3
(1) ADD bersumber dari Dana Perimbangan Kabupaten.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
kepada Desa paling sedikit 10% dari penerimaan dana
perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
yang ditetapkan dalam APBD.
Pasal 4
(1) DBH Pajak dan Retribusi Daerah bersumber dari :
a. bagi hasil Pajak Non PBB; dan
b. bagi hasil Retribusi Daerah.
(2) DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa sebesar 15% yang
ditetapkan dalam APBD.
- 8 -
Pasal 5
(1) Desa penerima ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi
Daerah sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu)
Desa.
Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa
Pasal 6
(1) ADD dialokasikan untuk Kelompok Belanja Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan.
(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tunjangan BPD merupakan bagian dari Belanja Bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Pasal 7
(1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan
kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan
memenuhi persyaratan :
a. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Kepala
Desa dan Perangkat Desa yang masih berlaku;
b. melaporkan daftar hadir setiap bulan secara rutin;
c. membuat Surat Pernyataan tidak memiliki jabatan
formal lain (bermaterai cukup);
d. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa baru harus
melampirkan foto copy Ijasah dari SD/sederajat
sampai dengan SLTA/sederajat yang telah dilegalisir
oleh lembaga yang berwenang.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam
usulan pertama awal tahun.
(3) Persyaratan usulan selanjutnya hanya menyampaikan
daftar hadir dan Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap.
- 9 -
(4) Penghasilan Tetap dibayarkan setiap awal bulan
berikutnya, khusus untuk bulan Desember dibayarkan
pada minggu ke tiga bulan Desember.
Pasal 8
(1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) diberikan kepada anggota BPD dengan
memenuhi persyaratan :
a. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan anggota
BPD yang masih berlaku; dan
b. telah menetapkan tata tertib BPD.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam
usulan pertama awal tahun.
(3) Persyaratan usulan selanjutnya hanya menyampaikan
Daftar Penerimaan Tunjangan BPD.
(4) Tunjangan BPD dibayarkan setiap awal bulan
berikutnya, khusus untuk bulan Desember dibayarkan
pada minggu ke tiga bulan Desember.
Pasal 9
(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD dihitung
menggunakan rumus 90% dibagi secara merata dan
sisanya 10% dibagi secara proporsional.
(2) Besaran ADD untuk Kelompok Belanja Bidang setiap
desa yang dibagi secara proporsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator
meliputi:
a. jumlah penduduk desa;
b. jumlah RT dan RW;
c. luas wilayah desa;
d. indeks kesulitan geografis.
- 10 -
(3) Bobot Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagai berikut :
a. 15% (lima belas per seratus) untuk jumlah penduduk
desa;
b. 50% (lima puluh per seratus) untuk Jumlah RT dan
RW;
c. 20% (dua puluh per seratus) untuk Luas Wilayah
Desa; dan
d. 15% (lima belas per seratus) untuk indeks kesulitan
geografis desa.
(4) Cara penghitungan besaran ADD untuk Kelompok
Belanja Bidang yang dibagi secara proporsional setiap
RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, DBH PAJAK NON PBB DAN DBH RETRIBUSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBDUNTUK MASING-MASING DESA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2018
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas dasar laporan
tentang kejadian bencana dan Berita Acara Komisi Desa
3. komisi Desa sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari
Babinkamtibmas, Babinsa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun,
RW dan RT setempat diketahui oleh Kepala Desa.
4. bantuan yang diberikan dapat berupa kebutuhan dasar,
material non permanen dan kegiatan penyelamatan atau
evakuasi korban.
5. kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada poin (4) antar
lain :
a. makanan dan minuman;
b. pakaian;
c. alat sanitasi;
d. terpal;
e. penggantian BBM;
f. material non permanen sebagaimana dimaksud pada poin (4)
antara lain : Pohon kelapa; dan Bambu.
6. Pemberian bantuan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud
diatas paling lama dalam kurun waktu 3 (tiga) hari.
7. bantuan dapat berupa material lainnya atas dasar pertimbangan
tim teknis dan rekomendasi BPBD Kabupaten Sukabumi.
D. MEKANISME PENYALURAN ADD, DBH PAJAK NON PBB DAN DBH
RETRIBUSI DAERAH
1. Tahapan Penyaluran
Tahapan penyaluran ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi
Daerah adalah meliputi :
a. Kepala Desa menetapkan RKD pada bank persepsi
berdasarkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b. RKD harus ditetapkan atas nama Pemerintah Desa;
10
c. setiap desa harus menyerahkan nomor rekening bank atas
nama Pemerintah Desa kepada BPKAD melalui DPMD;
d. penyaluran ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah
dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD setelah
mendapatkan Rekomendasi dari Camat atas dasar
permohonan dari Pemerintah Desa; dan
e. Penyaluran ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah
dilakukan secara bertahap :
1) tahap I paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh
per seratus);
2) tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh per seratus); dan
3) tahap III paling cepat bulan Nopember sebesar 20% (dua
puluh per seratus).
2. Mekanisme Penyaluran
Mekanisme penyaluran ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi
Daerah meliputi :
a. Kepala Desa membuat permohonan penyaluran ADD, DBH
Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada
Bupati melalui Kepala BPKAD.
b. Camat memverifikasi permohonan berkas penyaluran dari
masing-masing Desa dengan ketentuan :
1) apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah diteruskan
kepada Kepala DPMD;
2) apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah
dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki; dan
3) Kepala Desa memperbaiki berkas tidak lengkap dan/atau
tidak sah, untuk kemudian diserahkan kembali kepada
Camat.
c. Camat menyampaikan rekomendasi permohonan penyaluran
dimaksud kepada Kepala DPMD;
d. Kepala DPMD menindaklanjuti rekomendasi Camat dimaksud
untuk diteruskan kepada Kepala BPKAD;
e. Kepala BPKAD menerbitkan SP2D kepada bank persepsi; dan
f. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui bank
persepsi paling lama 2 (dua) hari kerja.
11
3. Persyaratan Penyaluran
a. Persyaratan penyaluran ADD, DBH Pajak dan Retribusi Daerah
tahap pertama meliputi :
1) dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
2) keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD;
3) keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bank persepsi
sebagai RKD;
4) pertanggungjawaban Penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB
dan Retribusi Daerah Tahap kedua Tahun sebelumnya beserta
bukti setoran pajak;
5) surat Permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
6) rekomendasi Camat dan Surat Keterangan telah
menyampaikan pertanggungjawaban;
7) peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun berjalan
beserta lampirannya setelah dilakukan evaluasi oleh Camat;
8) daftar rincian Penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan
Retribusi Daerah keseluruhan dan tahap pertama;
9) foto copy KTP Kepala Desa, RKD, NPWP, NPWPD atas nama
Pemerintah Desa;
10) fakta Integritas penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan
Retribusi Daerah (bermaterai Rp. 6.000,-);
11) laporan Realisasi APBDesa Semester kedua Tahun
sebelumnya;
12) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya beserta
lampirannya; dan
13) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun
Sebelumnya.
b. Berkas persyaratan untuk penyaluran tahap pertama, huruf a
sampai dengan huruf m, salinannya diarsipkan di Kecamatan,
dan huruf e sampai dengan huruf m disampaikan kepada BPKAD
melalui DPMD.
c. Penyaluran tahap kedua dilampiri :
1) pertanggungjawaban penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB
dan Retribusi Daerah tahap pertama berikut bukti setoran
pajak;
2) surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
3) rekomendasi Camat dan Surat Keterangan telah
menyampaikan pertanggungjawaban;
12
4) daftar rencana Penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan
Retribusi Daerah tahap kedua;
5) foto copy KTP Kepala Desa, RKD, NPWP, NPWPD atas nama
Pemerintah Desa;
6) fakta Integritas penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan
Retribusi Daerah (bermaterai Rp. 6.000,-); dan
7) laporan Realisasi APBDesa semester pertama.
d. Berkas persyaratan untuk penyaluran tahap kedua, huruf a
sampai dengan huruf g, salinannya diarsipkan di Kecamatan, dan
huruf b sampai dengan huruf g disampaikan kepada BPKAD
melalui DPMD.
e. Penyaluran tahap ketiga dilampiri :
1) pertanggungjawaban penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB
dan Retribusi Daerah tahap kedua berikut bukti setoran pajak;
2) surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
3) rekomendasi Camat dan Surat Keterangan telah
menyampaikan pertanggungjawaban;
4) daftar rencana penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan
Retribusi Daerah tahap ketiga;
5) foto copy KTP Kepala Desa, RKD, NPWP, NPWPD atas nama
Pemerintah Desa; dan
6) fakta Integritas penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan
Retribusi Daerah (bermaterai Rp. 6.000,-).
7) peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa untuk tahun
berjalan beserta lampirannya setelah dilakukan evaluasi oleh
Camat;
f. Berkas persyaratan untuk penyaluran tahap ketiga, huruf a
sampai dengan huruf g, salinannya diarsipkan di Kecamatan, dan
huruf b sampai dengan huruf g disampaikan kepada BPKAD
melalui DPMD.
13
BAB III
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. PENDAMPINGAN
Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan
pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang
sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara
teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan
dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pembinaan Pemerintah Kabupaten melalui DPMD meliputi:
a. merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati
mengenai besaran dan penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB
dan Retribusi Daerah sebagai acuan bagi pemerintah Desa
dalam penganggaran APBDesa;
b. merumuskan dan menyusun Peraturan Bupati mengenai
standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja desa
sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan
APBDesa;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten terkait pengelolaan keuangan Desa;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa;
e. menindaklanjuti rekomendasi pengajuan penyaluran dan/atau
penundaan penyaluran ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi
Daerah dari Camat;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan
Desa; dan
g. melaksanakan bimbingan teknis bagi Pejabat Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pembinaan Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan meliputi:
14
a. Memverifikasi kesesuaian kegiatan yang tercantum dalam
RPJMDes, RKPDes dan APBDes;
b. memberikan rekomendasi perbaikan terkait hasil evaluasi
rancangan peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan
APBDesa;
c. pembinaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi
Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban APBDesa;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa;
e. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah, pemerintah
provinsi dan kabupaten terkait pengelolaan keuangan Desa;
f. memverifikasi permohonan penyaluran keuangan desa dan
Pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa; dan
g. membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh keputusan camat
yang terdiri dari :
1. Camat sebagai Penanggung Jawab;
2. Sekretaris Kecamatan Sebagai Ketua;dan
3. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
4. Perangkat Kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh camat
sebagai anggota.
3. Pengawasan Pemerintah Kabupaten melalui inspektorat meliputi:
a. Pengawasan rutin yang dilaksanakan secara regular paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.
b. Pemeriksaan khusus yang dilaksanakan insidentil sesuai
kebutuhan.
c. Pengelolaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara lengkap dan
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Dalam hal pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan
wewenang Kepala Desa beserta Perangkatnya dalam pengelolaan
ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah, dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
e. Hasil pengawasan inspektorat berupa:
1. Tidak terdapat kesalahan;
2. Terdapat kesalahan administratif; atau
15
3. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan
kerugian keuangan negara.
f. Jika hasil pengawasan terdapat kesalahan administratif maka
dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
g. Jika hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian
keuangan Negara, maka dilakukan pengembalian kerugian
keuangan negara melalui RKD paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil
pengawasan.
h. Dalam hal terdapat kerugian keuangan Negara yang diakibatkan
oleh penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian
keuangan Negara dibebankan kepada yang bersangkutan.
16
BAB IV
PELAPORAN
1. Pelaporan Penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah;
a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan ADD, ADD Penundaan, DBH Pajak
Non PBB dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat.
b. Penyampaian laporan realisasi laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan ADD, ADD Penundaan, DBH Pajak
Non PBB dan Retribusi Daerah dilakukan dengan ketentuan :
1) tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan;
2) tahap II paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun
anggaran berjalan; dan
3) tahap III paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.
c. Setiap Desa yang realisasi pencairan sampai akhir tahun anggaran
(31 Desember) belum 100% (seratus per seratus), dikenakan sanksi
administratif.
d. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud meliputi sisa pagu
anggaran tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
17
BAB V
PENUTUP
Pedoman teknis Penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi
Daerah ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa
untuk menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di
Desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
18
Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan PTPKD
KABUPATEN SUKABUMI KEPUTUSAN KEPALA DESA …
NOMOR … TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KEPALA DESA …
Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran ..., Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
19
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 100 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 100);
9. Peraturan Desa … Nomor ... Tahun … tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun … (Lembaran Desa… Tahun… Nomor …);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa berasal dari
unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA : Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
KETIGA : Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya mempunyai tugas : a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
20
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan. KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara mempunyai
tugas meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa … Tahun Anggaran …
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di ... pada tanggal … KEPALA DESA … NAMA (tanpa gelar dan pangkat)
21
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA…. Nomor : ... Tahun … Tanggal : … Tentang : Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA … KECAMATAN ... KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN...
NO NAMA JABATAN SELAKU
1. Sekretaris Desa Koordinator
2. Kasi Pemerintahan Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemsayarakatan
3. Kaur Perencanaan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
4. Kasi Kesejahteraan Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Kaur Keuangan Bendahara Desa
KEPALA DESA… ,
NAMA (tanpa gelar dan jabatan)
22
Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Bank Persepsi Sebagai RKD
KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KEPALA DESA …
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENUNJUKAN BANK BJB SEBAGAI BANK PERSEPSI
REKENING KAS UMUM DESA
KEPALA DESA …
menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan
pengelolaan Dana Desa serta sumber – sumber pendapatan Desa
lainnya perlu menunjuk salah satu bank sebagai bank persepsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank BJB Sebagai Bank Persepsi Rekening Kas Umum Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
23
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 100);
9. Peraturan Desa …………….. Nomor ………. Tahun …………. Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun ………….
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bank BJB Sebagai bank Persepsi (Rekening Kas Umum Desa) dengan :
No Rekening : …
Atas nama : …
KEDUA : Penunjukan Bank BJB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah untuk kelancaran dalam pengelolaan Dana Desa serta sumber – sumber pendapatan Desa lainnya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ... pada tanggal … KEPALA DESA …
NAMA
(tanpa gelar dan jabatan)
24
Contoh Surat Permohonan Penyaluran Penyaluran ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah
KOP DESA
..............,................ 20......
Kepada Yth.
Nomor : Bupati Sukabumi
Sifat : Penting. Melalui Kepala BPKAD Kab. Sukabumi
Lampiran : Di
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD,
DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah Tahap.....
Tahun Angaran........
Palabuhanratu
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor...............
tanggal.............Tentang.................. bahwa kami Pemerintah
Desa........... untuk tahun ....... mendapat alokasi anggaran bantuan
keuangan ADD, DBH Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah
sebesar Rp. ......., sehubungan dengan hal tersebut untuk tertib dan
lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa, kami mengajukan
penyaluran anggaran bantuan keuangan tersebut diatas untuk
tahap.......sebesar Rp. .............(.......) dengan rincian sebagai berikut
:
NO. URAIAN JUMLAH KET.
A. ADD (........%). …………………
B. DBH PAJAK NON PBB ( ……%) .......................
C. DBH RETRIBUSI DAERAH
(….%)
.......................
JUMLAH TOTAL................ .......................
Berkaitan dengan hal itu, sebagai kelengkapan persyaratan
penyaluran anggaran bersama ini kami lampirkan :
1. ...................
2. ....................
3. .....................
4. Dst.
Demikian mohon maklum dan atas segala perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.
Kepala Desa,......................
................................
Tembusan :
Yth. Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi.
25
Contoh Surat Rekomendasi Camat
KOP KECAMATAN
REKOMENDASI
No.
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor ...... Tahun .........
tentang ...................................... di Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran
............, serta memperhatikan Surat Kepala Desa ..........