BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
27
Embed
BUPATI SLEMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ... · ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA H KABU PATEN SLEMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, ... Peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sleman;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
2
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SLEMAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain adalah
tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
3
Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan
dengan kedudukannya dalam badan musyawarah, Komisi, badan
anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, atau badan
kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
3. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat.
4. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan
mengikuti rapat-rapat dinas.
6. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan
untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
8. Sekretariat DPRD adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sleman.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sleman.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN,
DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
4
Bagian Kesatu
Penghasilan
Pasal 2
(1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
a. uang representasi;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras;
d. uang paket;
e. tunjangan jabatan;
f. tunjangan alat kelengkapan;
g. tunjangan alat kelengkapan lain;
h. tunjangan komunikasi intensif; dan
i. tunjangan reses.
(2) Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dari penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD.
(3) Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dari penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan
pada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4) Pajak Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dikenakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 3
(1) Uang Representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
(2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang
ditetapkan.
(3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen)
dari uang representasi Ketua DPRD.
(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari Uang Representasi Ketua DPRD.
5
(5) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan
keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(6) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari
kerja berikutnya.
Pasal 4
(1) Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras
bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1(satu) bulan berikutnya
setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa
bakti.
(4) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan
beras diterima pada hari kerja berikutnya.
Pasal 5
(1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d
diberikan setiap bulan.
(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh
persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(3) Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD
sampai dengan selesainya masa bakti.
6
(4) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja
berikutnya.
Pasal 6
(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi
yang bersangkutan.
(2) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan
keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari
kerja berikutnya.
Pasal 7
(1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan
Peraturan Daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk
jabatan:
a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);
b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen);
c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen); dan
d. Anggota sebesar 3% (tiga persen);
dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan
melaksanakan tugas.
7
(4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dengan ketentuan:
a. masa bakti sampai dengan 1 (satu) bulan atau 1 (satu) bulan sampai
dengan ½ (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1
(satu) bulan tunjangan alat kelengkapan.
b. masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan
dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan
tunjangan alat kelengkapan.
Pasal 8
(1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan untuk
peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setiap bulan.
(3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
melaksanakan reses.
Pasal 9
(1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan pengelompokan
kemampuan keuangan Daerah berupa tinggi, sedang, atau rendah.
(2) Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan jika Daerah
dikelompokkan kedalam kelompok kemampuan keuangan Daerah:
a. tinggi, maka diberikan 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua
DPRD;
b. sedang, maka diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua
DPRD; atau
8
c. rendah, maka diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua
DPRD.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 10
(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.
(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga.
(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. tunjangan transportasi.
(4) Pemberian Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.
Pasal 11
(1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk
suami atau istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan
dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan
9
untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau Pemerintah daerah di
Daerah Istimewa Yogyakarta 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak
termasuk suami atau istri dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan
dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Pasal 12
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima)
tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun; dan
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan
kepatutan.
(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
dengan ketentuan:
a. Standar satuan harga untuk Ketua DPRD setara dengan Bupati;
b. Standar satuan harga untuk Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil
Bupati; dan
10
c. Standar satuan harga untuk Anggota DPRD setara dengan Sekretaris
Daerah.
Pasal 14
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b
disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai
standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada APBD.
(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah
negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib
dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan
perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti
atau berakhirnya masa bakti.
(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara,
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal 15
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang
11
disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat
disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan, dan/atau
diubah status hukumnya.
(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
Pasal 16
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara
dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1), Pimpinan DPRD berhak atas tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara
bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD
dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung
mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1
(satu) bulan berikutnya.
(4) Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang
dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(5) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.
Pasal 17
(1) Suami dan/atau istri yang menjabat sebagai Pimpinan DPRD dan/atau
Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu
tunjangan perumahan.
(2) Suami atau istri Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang menjabat
sebagai Bupati/wakil Bupati pada Daerah yang sama, tidak diberikan
tunjangan perumahan.
12
(3) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD diberhentikan sementara, tidak
diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Pasal 18
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat
diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Pasal 19
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan
rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah
negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel,
belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak
boleh sama dan tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan dan
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
(4) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui