, 4 ' • BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2014 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/ 11/2013 dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotap r aja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lem baran Negara Republik Indonesia Ta hun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repub li k Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 4. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
35
Embed
BUPATI SIDOARJO - Sistem Jaringan Dokumentasi dan ...sjdih.sidoarjokab.go.id/.../peraturan-bupati/Perbup_55_2013.pdf · Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, ... Presiden
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
, 4 ' •
BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2014
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,
bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/ 11/2013 dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lem baran Negara Republik Indonesia Ta hun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
·-
u
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sa wah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/ SR.140 I 8/2011 ten tang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
..
u
Menetapkan
3
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/ 11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk AnOrganik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENY ALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2014.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan
unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 2. Pupuk An organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau
biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran
hewan dan/ atau bagian hewan dan/ atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan temak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
' ' v
4
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tetentu.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tetentu.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan laban, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/ atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik di dalam Negeri.
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani/ pekebun/ peternak/ petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha taninya.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani, yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani ayau penyalur sarana produksi pertanian.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati untuk tingkat Kabupaten.
BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal2
(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III ALOKASI DAN REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal3
(1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dart standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sidoajo Tahun 2014.
(2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan menurut sub sektor, Kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pedoman untuk merinci lebih lanjut alokasi kebutuhan pupuk dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Menteri Pertanian setempat menurut sub sektor, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
Pasal4
(1) Apabila di suatu wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.
(3) Realokasi antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut V oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
u
PasalS
Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI
Pasal6
Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh produsen.
Pasal 7
Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan
"Pupuk Bersubsicli Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan
Pasal 8
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
6
(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan
RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a
mempertimbangkan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masingmasing wilayah.
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat bersama Petugas Pertanian Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penyerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.
Pasal 9
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,-/kg b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,-/kg c. Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/kg d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,-/kg e. Pupuk Organik : Rp. SOO,-/kg
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petemakan, pembudidaya ikan dan/ atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut: a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. PupukZA d. PupukNPK e. Pupuk Organik
: SO Kg atau 2S Kg :SO Kg :SO Kg : 50 Kg atau 20 Kg : 40 Kg atau 20 Kg
Pasal10
Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
7
BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11
Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Per tanian yang berlaku.
Pasal 12
(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Ka bupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah.
(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur J awa Timur.
Pasal 13
(1) Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati
(2) Hasil pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.
BAB VI PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 3 1 Desember 2013
BUPATI SIDOARJO,
ttd
H. SAIFUL ILAH Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 31 Ct.SeWt PJe-Q . 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,
VINO RUi:NTIAW~ BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 20 13 NOMOR 55
NO
1
2
3
4
5
LAMP~=:AN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 Tahun 2013 TANGGAL : 31 Desember 2013
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2014
SUBSEKTOR
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN Dl KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014
UREA SP-36 ZA
Tanaman Pangan dan Hortikultura 13,055.00 1,879.00 5,264.00
Perkebunan 636.00 594.00 2,623.00
Petemakan - - -
Perikanan Budidaya 994.00 25.00 -
Kehutanan - - -
JUMLAH 14,685.00 2,498.00 7,887.00
Satuan: Ton
NPK ORGANIK
8,111.00 1,570.00
2,756.00 -
- -- 24.00
- -
10,867.00 1,594.00
NO KECAMATAN
) ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
01 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014
JUMLAH JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK (TON) POKTAN PETANI ! ~REA SP-36 Z.A, NPK ORGANIK