BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah, dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya atau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD, sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; b. bahwa sehubungan dengan adanya sisa anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015, perlu sisa anggaran dimaksud perlu dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
40
Embed
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR - …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Pasal 5A Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah, dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya atau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD, sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
b. bahwa sehubungan dengan adanya sisa anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015, perlu sisa anggaran dimaksud perlu dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 26);
4
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 26) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Pendapatan : a.Pendapatan Asli Daerah
Rp. 1.203.782.695.817,00 b.Dana Perimbangan Rp. 1.885.890.014.927,00 c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 652.235.901.656.00
Jumlah pendapatan Rp. 3.741.908.612.400,00 2. Belanja: a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 1.620.323.621.712,93 2) Belanja Hibah Rp. 141.049.702.100,00 3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 66.146.893.560,00 4) Belanja Bagi Hasil Rp. 89.994.815.279,80 5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 371.988.770.683,26 6) Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000.00
Jumlah belanja tidak langsung Rp. 2.292.503.803.335,99 b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 102.938.087.171,00 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 844.647.398.392,33 3) Belanja Modal Rp. 764.777.864.266.24
Jumlah belanja langsung Rp. 1.712.363.349.829.57
Jumlah Belanja Rp. 4.004.867.153.165,56 Surplus/ (defisit) (Rp. 262.958.540.765.56)
3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 275.858.540.765,56 b.Pengeluaran Rp. 12.900.000.000.00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 262.958.540.765.56 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
2. a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pada kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah pada pos Pembiayaan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
5
Pasal 5A
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 15 Juli 2016 BUPATI SIDOARJO, ttd SAIFUL ILAH
Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 15 luli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,
ttd VINO RUDY MUNTIAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 37 NOREG PERBUP : 37 TAHUN 2016
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR : 37Tahun2016
TANGGAL : 15Juli2016
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor Unit Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.203.782.695.817,00 1.203.782.695.817,00 0,00 0,00
1.1.1 Basil Pajak Daerah 722.320.000.000,00 722.320.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01 Pajak Hotel 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01.07 Hotel MelatiTiga Z077.000.000.00 2.077.000.000,00 0.00 0.00
1.1.1.01.08 Hotel Melati Dua 25.000.000,00 25.000.000.00 0.00 0,00
1.1.3.01.04 Bank Jalim 16.114.512.836.24 16.114.512.836.24 0.00 0,00 1.1.4 Laln-laln Pendapatan Asll Daerah yang San 354.341.001.432,76 355.486.001.432,76 1.145.000.000,00 0,32
1.1.4.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tldak DIplsahkan Seeara Tunal atau Angsuran Clcllan
235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0,00
1.1.4.01.17 Penjualan Hasil Perikanan 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0.00
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1.2.3.01.16 DAK Infrastruktur Sanitasl 351.240.000,00 316.116.000.00 (35.124.000,00 (10.00)
1.2.3.01.17 DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 30.000.000.000.00 28.085.000.000.00 (1.915.000.000,00) (6,38)
1.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non Flslk 0,00 347.175.898.300,00 347.175.898.300,00 100,00
1.2.3.02.01 DAK Non Fisik BOP PAUD 0,00 15.780.000.000.00 15.780.000.000.00 100,00
1.2.3.02.02 DAK Non Ftsik Tunjangan Profesi Guru 0,00 313.349235.000.00 313.349235.000,00 100.00 1.2.3.02.03 DAK Non Ftsik Bantuan Ops Kesehalan & Bantuan Ops Keluarga
1.3 Lauvlaln Pendapatan Daerah yang Sah 976278.582.156,00 652235.901.656,00 (324.042.680.500,00) (33,19)
1.3.3 Dana BagI Hasll Pajak dari ProvinsI dan Pemerlntahan Daerah lalnnya 351.956.456.156,00 351.956.456.156,00 0,00 0,00 1.3.3.01 Dana BagI Hasll Pajak dari ProvinsI 350.835.616.832,00 350.835.616.832,00 0,00 0,00
13.3.01.01 Bagi nasi) dari Pajak Kendaraan Bermotor 102.89Z497.406.00 102.892.497.406.00 0,00 0.00
1.3.3.01.03 Bagi hasll dari Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor 118.034.744.601,00 118.034.744.601.00 0.00 0.00
1.3.3.01.05 Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 9Z306.477.993.00 9Z306.477.993.00 0,00 0.00 1.3.3.01.07 BagI Hasll dari Pajak Pengambllan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1.482.671 J87.00 1.482.671 J87.00 0.00 0.00
3.3.01.08 Bagi HasD dari Sumbangan Pihak ke III (SP III) 55.996.404.00 0.00 0.00
UJ.01.09 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 36.063229.041.00 36.063229.041.00 0.00 0.00 11.3.06 Dana Bagi Hasll Retribusi dari Kota 1.120.839 J24.00 1.120.839 J24.00 0,00 0,00
111.06.01 Dana Bagi Hasll Relrlbusl dari Kota Surabaya 1.12O839J24.00 1.120.839J24.00 0.00 0,00
1.3.4 Dana Penyesualan dan Otonoml Khsusus 624J22.126.000.00 244.690.419.000,00 (379.631.707.000,00) (60,81)
13.4.01 Dana Penyesualan 624J22.126.000.00 244.690.419.000,00 (379.631.707.000,00) (60.81) 11.4.01.04 Dana Insentif Daerah 39.459.448.000.00 39.459.448.000.00 0,00 0.00
11.4.01.06 Tunjangan Profesi Guru PNSD 379.631.707.000.00 0.00 (379.631.707.000.00) (100.00)
1.3.4.01.11 Dana Desa 205230.971.000.00 205230.971.000.00 0.00 0.00
11.5 Bantuan Keuangan dart ProvinsI atau Pemerintah Daerah Lalnnya 0,00 55.589.026.500,00 55.589.026.500,00 100,00
8
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1.3.S.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 0,00 55.589.026.500,00 55.589.026.500,00 100,00
1.3.5.01.06 Penunjang Biaya Operasional Program TMMD 0,00 150.000.000.00 150.000.000,00 100.00
1.3.5.01.09 Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi/Normalisasi Infrastruktur Prasana Sumber Daya Air
0,00 33.000.000.000.00 33.000.000.000.00 100.00
1.3.5.01.14 Bantuan Keuangan Pendidikan 0,00 11.569.540.000.00 11.569.540.000,00 100,00
1.3.5.01.15 Bantuan Keuangan Kesehatan 0,00 2.719.486.500.00 2.719.486.500.00 100,00
1.3.5.01.18 Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 0,00 50.000.000.00 50.000.000,00 100.00
1.3.5.01.20 Bantuan Keuangan Pendukung Infrastruktur 0,00 8.000.000.000.00 8.000.000.000,00 100.00
1.3.5.01.22 Bantuan Keuangan Jalin Matra 0.00 100.000.000.00 100.000.000,00 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 3.770.500.242.600.00 3.741.908.612.400.00 (28.591.630200.00) (0,76
2 BELANJA
2.1 Belanja Tldak Langsung Z331.084JJ11.310,43 229Z503.803.335.99 (38.581.007.974,44) (1.66)
2.1.4.01 Belanja Hlbah Kepada Pemerintah 31.507.623.100,00 31507.623.100,00 0,00 0,00
2.1.4.01.01 Hibah kepada Polres Sktoarjo 3.584.752.000.00 3.584.752.000.00 0.00 0,00
2.1.4.01.02 Hibah kepada KODIM 0816 Sidoaijo 300.000.000.00 300.000.000.00 0.00 0.00
2.1.4.01.05 Hibah kepada Kejaksaan Negeri Sidoaijo 1.711.095.000,00 1.711.095.000.00 0,00 0.00
2.1.4.01.06 Hibah kepada Pengadilan Negeri Sidoaijo 500.000.000.00 500.000.000,00 0.00 0.00
2.1.4.01.07 Hibah kepada TNI AL 25.411.776.100.00 25.411.776.100,00 0.00 0,00 2.1.4.04 Belanja Hibah Kepada Masyarakat 80.272.974.000,00 96.052.974.000,00 15.780.000.000,00 19,66
2.1.4.04.01 Ketompok Masyarakat Bidang Perekonomlan 6.920.000.000,00 6.920.000.000,00 0,00 0,00
2.1.4.04.02 Ketompok Masyarakat Bidang Pendidikan 64.198.974.000.00 79.978.974.000.00 15.780.000.000.00 24.58
2.1.4.04.04 Ketompok Masyarakat Bidang Keagamaan 1.634.000.000.00 1534.000.000,00 0,00 0.00
2.1.4.04.07 Ketompok Masyarakat Bidang Keoiahragaan Non Profesional 7520.000.000.00 7520.000500,00 0.00 r 0.00
2.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Organlsasl Kemasyarakatan 13.489.105.000.00 13^89.105.000,00 0,00 0,00
2.1.4.05.01 Htoah kepada Organlsasl Kemasyarakatan 13.489.105.000.00 13.489.105.000,00 0,00 0.00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 55.337.353560,00 66.146.893560,00 10509540.000,00 1953
2.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau
Masyarakat 8.401.650.000,00 8.401.650400.00 0,00 0,00
2.15.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 8.401.650.000.00 8.401.650.000.00 0,00 0.00
2.15.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan 45.615.120.000.00 56.424.660.000,00 10509540.000,00 23,70
2.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan
Nomor Unit Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 2.1.6.03 Belanja Bag! Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 0,00 0,00
2.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 72.232.000.000.00 72.232.000.000.00 0,00 0,00 2.1.6.05 Belanja Bagl Hasil Retrlbusl Daerah Kepada Pemerlntahan Desa 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 0,00 0,00
2.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.865.216.154,80 9.865.218.154,80 0.00 0,00
2.1.6.06 Belanja Bagl Hasil Reribusl Daerah Kepada Pemerlntah Proplnsl 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 0,00 0,00
2.1.6.06.01 Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi 7.897.597.125,00 7.897.597.125.00 0,00 0.00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa 370.876.846.657,70 371.988.770.68326 1.111.924.025,56 0,30
2.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 369.725.776.462,70 370.837.700.488,26 1.111.924.025,56 0,30
2.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 368.560.576.462.70 369.672.500.48826 1.111.924.025.56 0.30
2.1.7.03.07 Belanja bantuan keuangan kepada RT/RW Kelurahan 1.165200.000.00 1.165200.000.00 0.00 0,00
2.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal Polltlk 1.151.070.195,00 1.151.070.195,00 . 0,00 0,00
2.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal Demokrat 85.338.162.00 85.338.162.00 0.00 0,00
2.1 .7.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal KebangkHan Bangsa (PKB) 310.977.948,00 310.977.948.00 0,00 0,00
2.1.7.05.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal Amanat Nasional (PAN) 140.771.105,00 140.771.105.00 0.00 0.00
2.1.7.05.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Paitai PDI Perjuangan 179.137.595.00 179.137.595.00 0.00 0.00
2.1.7.05.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal Golkar 80.350.813.00 80.350.813.00 0.00 0.00
2.1.7.05.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal KeadDan Sejahtera (PKS) 71.411.804.00 71.411.804.00 0,00 0.00
2.1.7.05.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal Gerindra 162.189.102.00 162.189.102.00 0.00 0.00
2.1.7.05.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal Hanura 30.914.957.00 30.914.957.00 0.00 0.00
2.1.7.05.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partal Nasdem 44.867266.00 44.867266,00 0.00 0.00
2.1.7.05.11 Belanja bantuan keuangan kepada Partal Persatuan Pembangunan 20.044.943.00 20.044.943,00 0.00 0,00
2.1.7.05.12 Belanja bantuan keuangan kepada Partal Bulan Bintang (PBB) 17.452.182,00 17.452.182.00 0.00 O.00
2.1.7.05.13 Belanja bantuan keuangan kepada Partal PKPI 7.614.318.00 7.614318.00 0.00 0.00
12
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)