BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, dengan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
23
Embed
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMURpanperta.sidoarjokab.go.id/downloads/12.pdf · 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,
Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah
satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah
dapat memungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah,
dengan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9
Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);
2
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 32), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan dalam bentuk aset daerah
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Laboratorium Lingkungan adalah jasa pelayanan laboratorium
uji kualitas lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai
identitas registrasi.
8. Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut
rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian
yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-
masing digunakan secara terpisah, serta dibangun dengan
menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
fungsi utamanya sebagai hunian.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang
diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah termasuk
pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan
daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada
Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat
Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan
Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan
penerimaan Retribusi Daerah.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
18. PD Pelaksana Pemungutan adalah PD yang diberi wewenang
Penyediaan modin*) dan biaya modin dilakukan oleh ahli waris sendiri, pihak pengelola makam hanya membantu menyediakan/ memanggilkan. Pelayanan penyediaan tenda**) saat prosesi pemakaman tidak dikenakan biaya.
5
b. Perpanjangan pemanfaatan tanah makam:
Uraian Retribusi
1. Perpanjangan pertama setelah 2 tahun
jenazah dikubur
Rp.300.000,-
2. Perpanjangan kedua setelah 4 tahun
jenazah dikubur
Rp.300.000,-
3. Perpanjangan ketiga setelah 6 tahun
jenazah dikubur
Rp.300.000,-
(dan seterusnya)
c. Pemakaian mobil jenazah :
Dalam kota Sidoarjo sebesar Rp.125.000,- (belum termasuk BBM)
Luar kota Sidoarjo sebesar Rp.250.000,- (belum termasuk BBM)
d. Untuk pemesanan/ inden pemakaian TMU Rp.500.000,-, dengan