PE TAT D Menimbang Mengingat 1 BUPATI SELUM ERATURAN DAERAH KABUPATE NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TA CARA TUNTUTAN PERBENDAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN D DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M BUPATI SELUMA, : a. bahwa dalam upaya p daerah sebagai akibat ke melanggar hukum ya Bendahara, pegawai buk lainnya dan pihak mana b. bahwa berdasarka sebagaimana dimaksud membentuk Peraturan Cara Tuntutan Perbenda Ganti Kerugian Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) U Negara Republik Indones 2. Undang-Undang Nomor Pokok-pokok Kepegawai Republik Indonesia Tah Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3041 diubah dengan Undan Tahun 1999 tentang per MA EN SELUMA 3 HARAAN DAN DAERAH MAHA ESA penyelesaian kerugian elalaian dan perbuatan ang dilakukan oleh kan Bendahara, pejabat apun; an pertimbangan huruf a diatas, perlu Daerah tentang Tata aharaan dan Tuntutan Undang-Undang Dasar sia Tahun 1945; 8 Tahun 1974 tentang ian (Lembaran Negara hun 1974 Nomor 55, n Negara Republik 1), sebagaimana telah ng-Undang Nomor 43 erubahan atas Undang-
72
Embed
BUPATI SELUMA - bengkulu.bpk.go.id · 3 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BUPATI SELUMAPERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian
daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh
Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat
lainnya dan pihak manapun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
1
BUPATI SELUMAPERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian
daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh
Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat
lainnya dan pihak manapun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
1
BUPATI SELUMAPERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian
daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh
Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat
lainnya dan pihak manapun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
1
BUPATI SELUMAPERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian
daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh
Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat
lainnya dan pihak manapun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
2
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
5
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Barang Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
TUNTUTAN PERBENDAHARAN DAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.
6
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Seluma sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Seluma selanjutnya disingkat Inspektorat
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Seluma.
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah
suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang
merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti
kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah
suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara,
pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut
penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar
hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana
mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah
mengalami kerugian.
7
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang
selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan
melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan
bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan
keuangan dan barang Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
12. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang
khartal dan uang giral.
13. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa
sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang
sejenis.
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik
yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak
maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur
atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan,
kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo
buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku
persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya
terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang,
surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.
17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas
untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-
barang daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
8
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada Bank yang ditetapkan.
19. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
a. Pegawai Negeri;
b. Tenaga Kontrak dan atau PTT;
c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah).
20. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas
negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan
yang berlaku.
21. Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris dalam
kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk
seluruhnya atau sebagian berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena
kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan
sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum
dapat dipertanggungjawabkan.
23. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat
pemerintahan yang tidak berstatus pejabat Negara, tidak
termasuk bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara.
24. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan Keuangan Daerah
termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan
bendahara dan pejabat lainnya.
25. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan
perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk
secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan
meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada
dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara yang
bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah
9
ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu
yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat
perhitungan dan pertanggungjawabannya.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah
dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan
atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.
27. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan
kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang
menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar
pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal
dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan
tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan-alasan
lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang
proses penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena
yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
29. Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai Negeri
bukan Bendahara dan Pejabat lainnya, dan atau Pihak
manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang
bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang
ditetapkan TPKD.
30. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan
gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan atau
Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan atau Pihak
manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian
Daerah.
31. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang
harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan atau
Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang
terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan
10
kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggung
jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti
Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40
(empat puluh) hari sejak ditandatangani.
33. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya
disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan
kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
34.`Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang
selanjutnya disingkat BPK-RI, adalah Badan Pemeriksaan
Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Asuransi Barang Daerah adalah Barang Milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Seluma yang dipertanggungkan pada
perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
36. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disingkat
Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang ex-officio ditunjuk
dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati
dalam penyelesaian kerugian daerah.
37. Pengampu adalah wali atau orang lain yang menjamin/
bertanggungjawab atas perbuatan hukum seseorang.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi :
a. Subjek dan Objek;
b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
c. Majelis Pertimbangan;
d. Penyelesaian Kerugian Daerah;
e. Kedaluwarsa;
f. Penghapusan dan Penghentian;
11
g. Penyetoran;
h. Pelaporan;
i. Sanksi.
BAB III
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 3
Objek kerugian daerah meliputi :
a. Uang;
b. Barang (termasuk yang diasuransikan); dan
c. Surat Berharga.
Pasal 4
Subjek kerugian daerah di bedakan berdasarkan :
a. Pelaku :
1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum
dan atau melalaikan kewajibannya :
a) Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas
penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;
b) Membayar atau mengeluarkan uang dan atau barang
kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak
sah;
c) Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau
pengurusan barang;
d) Menerima dan menyimpan uang palsu;
e) Korupsi, kolusi dan nepotisme;
f) Penyelewengan dan penggelapan;
g) Pertangggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai
dengan kenyataan;
h) Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
i) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
j) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
12
2. Pegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang
melakukan perbuatan :
a) Korupsi, kolusi dan nepotisme;
b) Penyelewengan dan penggelapan;
c) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
d) Pencurian dan penipuan;
e) Merusak dan menghilangkan barang daerah;
f) Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai
melaksanakan tugas belajar;
g) Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang
telah ditentukan;
h) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
3. Pihak manapun, melakukan perbuatan:
a) Tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
b) Penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena
kesalahannya;
c) Penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan Daerah.
b. Ditinjau dari sebab, berupa:
1. Perbuatan manusia karena :
a) Kesengajaan;
b) Kelalaian;
c) Diluar kemampuan si pelaku.
2. Kejadian alam, berupa :
a) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir,
kebakaran, angin puting beliung dan kejadian alam
lainnya;
b) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut,
menguap, mengerut dan dimakan rayap;
c) Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah
Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
d) Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah
yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD
dan tempat lainnya.
13
BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Informasi
Pasal 5
Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari :
a) Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
b) Pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Aparat Pemerintah
lainnya;
c) Hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan
verifikasi;
d) Media massa dan media elektronik;
e) Pengaduan dari masyarakat;
f) Perhitungan Ex Officio.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 6
(1) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian
daerah atau Terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan
karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah, wajib
melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaporkan
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui,
dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan
dapat dikenakan tindakan hukum disiplin sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
Bagian ketiga
Pemeriksaan
Pasal 7
Pemeriksaaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah
kerugian daerah yang pasti.
Pasal 8
Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
maka aparat pengawas fungsional dapat melakukan pemeriksaan
terhadapkebenaran informasi kerugian daerah.
BAB V
MAJELIS PERTIMBANGAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 9
(1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk
Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum
menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan
Bupati, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(3) Majelis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(4) Majelis bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian
daerah, dengan berlandaskan Peraturan Daerah ini dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
15
(5) Majelis dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 10
(1) Tim TP-TGR melaksanakan tugas menyelesaikan kasus TP-TGR
keuangan, barang daerah dan surat berharga lainnya
berdasarkan LHP aparat pengawasan fungsional.
(2) Penyelesaian kasus TP-TGR sebagaimana rekomendasi LHP
aparat pengawasan fungsional meliputi :
a. Pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah;
b. Pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang
daerah secara administrasi;
(3) Pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah ditangani
secara langsung oleh Tim TP-TGR, sedangkan
pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang daerah
secara administrasi dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut.
(4) Secara Administrasi bukti setoran pengembalian kerugian
keuangan dan barang daerah disampaikan kepada Inspektorat
Kabupaten selaku Tim Tindak Lanjut, setelah di legalisasi oleh
Kas Daerah/Bank Penerima tempat Kas Daerah.
(5) Apabila dalam kurun waktu paling lama 60 hari,
pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang
daerah secara administrasi tidak dapat diselesaikan, maka
penyelesaian kasus tersebut dilimpahkan kepada Tim TP-TGR.