BUPATI PATI - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2004/pati4-2004.pdf · Camat di bidang pembinaan administrasi dan ... Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATITAHI.JN 2AA4 NOMOR 1 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMOR 4 TAHUN 2OO4

TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAI{

Tff[A KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa pelakanaan Otonomi Daerah bendasarkanUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999adalah pemberian kewenangan Otonomi padaDaerah Kabupaten secara luas, nyata danbertanggungiawab;

bahwa Organisasi Kecamatan sebagai PerangkatDaerah Kabupaten dan Organisasi Kelurahansebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah

-248-

b.

c.

Kecamatan merupakan perangkat daerahmemiliki kedudukan penting dalampenyelenggaraan tugas-tugas pemerintbhan,pembangunan, kemasyamkatan serta terwujudnyaketentraman dan ketertiban wilayah;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf bdiatas, dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah, maka Peraturan DaerahKabupaten Pati Nornor 8 tahun 2000 tentangPembentukan Organisasi Kecamatan. danKelurahan perlu ditinjau kembali;

bahwa untuk maksud tersebut huruf c diatas perluditetapkan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembenfukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan PropinsiJawa Tengah ( Berita NegaraTahun 1950 );

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun I974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian( Lembaran Negara Republik Indonesialbhun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Nomor 3890 );

-249 -

Mengingat

d.

: 1.

2.

aJ.

4.

5. Ljndang-undang Nonror 25 Tahun tr999 tentangFerimlrangan Keuangan antara pemerintatPusat dan Daerah ( Lembaran Negara RepubrlikIndonesia Tahun lggg Nomor 7i, TambahanLembaran Negara Nomor 3g4B );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan pemerintah danKewenangan propinsi sebagai Daerah Otonon_l( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Nomor 3952 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 200gtentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 14 );

8. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun lgggte ntan g Teh n ik penyusunan perafu ra n peru ndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undan[_undang, Rancangan perafuran pemerintahan. dJnRancangan Keputusan presiden ( LembaranNegara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999Nomor 70 ).

Dengan persetujuanDEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAhI :

: PERATURAN DAERAHTENTANG SUSUNANTAIA KER.]A KECAIvLqIAN

KABUPATEN PATIORGANISASI DANDAN KELURAHAN.

-250 -

BAB IKETENTUAN U}IUM

Fasal IDalam furaturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten pati;

2. fumerintiah Daerah adalah pemerintah DaerahKabupaten hti;

3. Bupati adalah Bupati Fati;4. krangkat Daeratr adalah Organisasi/Lembaga

pada Femerintah Daerah yang b"rtunggungiawabkepada Kepala Daerah dalam ringkapenyelenggaraan pemerintahan yang terdiri iariSekretariat Daerah, Dinas Daerah ai, L.*U"g"Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan potliFamong Praja sesuaidengan kebutuhan Daerah;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaikrangkat Daerah Kabupaten;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang beracladibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati;

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagaiPerangkat Daerah Kabupaten dibawahKecamatan;

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang beradadibawah dan bertanggungiawab kepada Camat;

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yangmenunjukkan fugas, tanggr.lng jawab, *"*"nun!dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dala;safuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasdidasarkan pada keahlian dan atas kehampiiantedenhr serta henifal rnandiri

251

BAB IIPEMBENTUI{AN

' FasaF&

Dengan Peraturan Daerah ini dibenfu k Organisasi danTata Ke$a Kecamatan dan Kelurahan.

BAB TIT

KECAMAIAN

Eagian Pertama

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi' FasatB

(li Kecamatan adalah merupakan perangkat DaerahKabupaten.

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang KepalaKecamatan yang selanjutnya dlsebut Camatyang, berada dibawah dan bertanggungiawabkepada Bupati.

Fasat4 :

Kecamatan rnempunyai hrgas pokok penyelenggaraailPemerintahan, Pembangunan dan pembinaanKehidupan Kemsyarakatan dalam wilayahKecamatan.

Fasal b

Yntu! penyelenggaraan fugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 4 Perafuran Daerah ini, KeLmatanmempunyaifungsi :

-252-

a. penyelenggaraasi.fugas_fugas pemerinbhan;b. pernbinaan pemerintahan desa/kelurahan;c. pembinaan ketenbaman dan ketertiban wilayah;d. pembinaan pembangunan yang meiiputipembinaan perekonomian, produksi ;u;

distribusi;

e. pembinaan kesejahteraan sosial;f" penyusunan program kerja pembinaan

adminiskasi, ketatausahaan, rumah-tangg" ;;;keuangan;

g. pembinaan dan bimbingan kelornpok jabatanfungsional.

Bagian Kedua

Organisasi

Fasa[ 6

{1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. C^amaf

b. SekretariatlGcamatan;c. Seksi Pemerintahan;d. Seksi Ketenfuaman dan Ketertiban;e. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/

Kelurahan;

f. Seksi l{eselahteraan Sosial;g. Selai Pelayanan Umum;h. Iftlompok Jabatan fungsional.Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorangSekretaris Camat yang beraia dibawah danbertanggungiawab kepada Camat.

-

-2s3-

(2t

(3)

(4)

Seki dipin"rpin oleh seorang Kepala Seki yangberada dibawah dan bertanggungiawab kepadaCamat.

Kelornpok Jabatan F'u*gsi*:":al dipir:lpin ciehtenaga Fungsiona! $ryni*r sebagai Ketu.aKelompok dan bertanggungjawab kepadaCamat.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata KerjeKeearnatan sebagalrnana terca*turn daiarirLampiran $ yang merr:pakan bagiar, tidakterpisahkan dari Peraturan Saerah irri"

Elagian Ke*Ega

Sekretaris Camat

ksal ?

Sekretais Camat adalah unsur Staf Kecamatan yanEberada dibawah dan bertanggungjawab kepadiCamat"

FasaE ISekretaris Camat mempunyai fugas pokok membantLlCamat di bidang pembinaan administrasi danmemberikan pelayanan teknis administratif kepadaseluruh safuan organisasi Kecamatan.

Fasal 9

Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 8 Tahun Peraturan Daerah ini,Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja, pengendalian danevaluasi;

254 -

t-

b. penanganan urusan administrasi keuangan;

c. penanganan urusan ketatausahaan. adminishasikepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Seksi Pemerintahan

Pasal L0

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksanaKecamatan dibidang penyelenggaraanpemerintahan.

Pasa| tr tr"

Seksi Pemeriniahan mempunyai tugas pokokmelakukan urusan perrrerintahan dan pembinaarrpemerintah Desa / Kelurahan. AdministrasiKependudukan dan Camat Sipil.

Pasal tr2

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 11 Peraturan Desa ini. SeksiPemerintahan mernpunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pembinaanpenyelenggaraan pemerintahan DesalKelurahau

b. Penyusunan program dan pembinaanAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

255

Bagian Kelima

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Fasal 13

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsurpelaksana Pemerintah Kecamatan dibidangPembinaan Ketenhaman dan Ketertiban.

Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugaspokok melakukan pembinaan ketentraman danketertiban umum wilayah, pembinaan Polisi PamongPraja, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, SeksiKetenkaman dan Ketertiban mempunyaifungsi :

a. Penyusunan penyelenggaraan pembinaanketentraman dan ketertiban umum;

b. Penyusunan program dan penyelengEaraanpembinaan Polisi Pamong Praja;

c. Penyusunan program dan penyelenggaraanpembinaan kesatuan bangsa dan perlindunganmasyarakat.

Bagian Keenam

Seksi Pemberdayaan MasyarakatDesa/I(elurahan

Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahanadalah unsur pelaksana Kecamatan dibidangPembangunan Desa Kelurahan

-2s6-

Fasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keiurahanmempunyai tugas pokok melakukan pembinaanpembangunan dibidang Perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan dishibusi serta pembinaanlingl<ungan hidup"

Fasal 18

Untuk rnenyelenggarai<an tugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, SeksiPernberdayaan Masyarakat Desa/Keiurahanmempunyaifungsi :

a. Penyusirnan program cian pembinaanperekonomian rnasyarakat Desa/Kelurahan,produksi dan distu'ibrrsi;

b. Penyusunan program dan pembinaan lingkunganhidup.

Bagian Ketujuh

Seksi Keseiahteraan Sosia!

Pasat 19

Seksi kesejahteraan sosial adalah unsur pelaksanaKecamatan dibidang Pembinaan KesejahteraanMasyarakat.

. ksal2O

Seki Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokokmengkoordinasikan penyusunan program danmelaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

- 2s7

Fasal2!.

Untuk rnenyelanggarakan fugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, SeksiKesejahieraan Sosial mernpunr:i":i llngsi :

a. Penyusunail |)roerctnr, tr*rnbii:rran peiayanan iianbantuarr sosial, perni:inaan kepemnciaan, p€rananwanita dan ciah raga;

b. Penyusunan program, pembinaan kehidupankeagamaan, pendidikan kebudayaan dankesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Seksi Pelayanan Urnum

Pasal22

Seksi Pelayanarr Umum adalah unsur pelaksanaPr:n:erintah Kecamatan dibida:ig PembinaanPelayatrarr Llrnum.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokokmeiakukan urusan pelayanan umum, yang rneliputikekayaan dan inveniarisasi Desa/Kelurahan,kebesihan serta sarana dan prasarana u!"num.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan fugas..pokok sebagarmanadimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, SeksiPelayanan Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan penyelenggaraanpemb inaa:', pelayanan kekayaan dan inventarisasiDesalfulurahan;

-258-

b. Penyusunan progr*r: dan penyelenggaraanpembinaan pelayana:-r kebersihan, keinlai:an.pertamairan dan sanitasi lingkungan;

e. PenSiLr5Lln3n program penyelenggaraanpembinaan sarana dan pelayanan umumprasarana fisik.

&agiara KesembiEan

SeE<si *Fabatasn Fungsional

Pasal 25

Kelompok Ja'oatan Fungsional mempunyai tugasmeiaksanakan sebagian fugas darr fungsi Camat sesualdengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

KEI-URAFIAN

Bagian Fertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Fasal 26(1) Kelurahan adalah perangkat Daerah Kabupaten

dibawah Kecamatan(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala

Kelurahan yang disebut Lurah. berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal2T

Kelurahan mempunyai tugas pokok menjalankanurusan pemerintahan. pembangunan dankemasyarakatan daiam rangka penyelenggaraan

- 2s9

pemerintafian Kelurahan termsuk pembinaanketentraman dan ketediban wilayah.

Fasa$ *S

Untuk menyelenggarakan *r.rges pokok dimaksudPasal2T Perafurah Daerah ini, Kelurahan nrempunyaifungsi:

a. Penyeienggaraan Pemerintahan Kelurahan;

b. Fembinaan ltehidupan masyarelrat Kelur*han;

c. Perr'binaan Perekonon"rian Kelurahar-r;

d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertibanmasyarakat F&turahan;

e. Pembinaann keiestarian adai istiadat ynng,'ttthidup cian berkembang di Kelurahian;

f. Fbrnbinaan dan bimbingan Kelompok .jabaterrfungsional.

Bagian Kedua

SrgaelisacE

keal *9

{1} Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah;

b. Sekretariat Kelurahan;

c. S€ksi'Femerinhhan;

d. S€ksi Pernberdayaan Masyarakat;

e. Seksi Kesejahter-aan Masyarakat:

f. SeksiUmumg Kelompok Jabatarr Rrngsiorral

-260 .

{2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seoranqSekretaris Lurah yang berada dibawah clarrbertanggungiawab kepada l-urah.

(3) Seksi dipimpirr oleh seorang Kepala Seksi yangberada dibawah dan bertanggungiawab kepadaLurah.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin olehtenaga fungsional senior sebagai ketua kelompokdan berhnggungjawab kepada Lurah.

(5) Bagan Susunan Grganisasi dan Tata KerjaKelurahan sebagaimana tercantum dalamLarnpiran II, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Ferafuran Daerah ini.

Baglan Ketiga

Seleretaris Kelurahan

Fasal 3O

Sekretaris Kelurahan adalah unsur Staf Keluralrari

ksa* S3

Sekretaris Kelurahran nnempunyai tugas pokokmembantu Kepala Kelurahan dibidang pen'rhinaanadministrasi baik administrasi pembangunallmaupu!'! admicristrasi lter*asyarakatan danmemberikan pelayanan tei<n is d ibida r:g $<etata usa haankepacln seluruh safiran Grganisasi Kelrrrahan

Pasal 32

( lrrlrtl< nterryelerrggarakan t,rgas pokok sebagairnarrndirnaksud Fasal 31 Peraturan Daerah irri. Sel<rptari.

l{olt r r alrarr rnpnlpr rnvar fr rrrqsi

761

Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yangdilaksanakan oleh Perangkat Kelumhin;Pelaksanaan urusan sunat nrenyurat, kearsipan,rumah tangga, keuangan, perlengkapan danm€nyusun laporan serta nnemberikan pelayananteknis dan adn-linitratif kepada seluruh perangkatPamerintahan Kelurahan.

Bagiem Keempa6

Seksi Femerintahan

Faeal S$

Seki Pemeri nta han adalah unsur pelaksana Kelurahandibidang penyelenggaraan pemerintahan"

Fasal 34

Seksi Femerlntahan rnempLlnyai tugas pokolrmelakukan urusan perqerintahan umurn c$ac;pemeri ntahan Kelurahan, ad mi nistrcsi kepencjuld u[<a;idan pembinaan politik dalam negeri serta ketentrar:randan i<etertiban vrilayah"

Paanl 35

Untuh nrenyelenggana[<an tugas pokok sebaga[nrar"iadimaksud Pasai 34 Feraturan *aerah ;r:1" seksiFernerintahan m€rnpurayai fungsi :

a, Penyusunarr prograrn dan pembirraar"lpenyelenggaraan pemerintahan unrurn clanl<etentraman serta ketertibarr urnul rl:

[r Penytrsunan progtanrclan pelnbinaarl atlnrirristrasilrelxlrrclrrrlrrkarr tlarr r:atatalr sitril.

2t:)

c. Penyusunan prograrn dan pembinaan kegiatan

kesattran' bangsa perlindungan masyarakat-

Bagian Ke[ima

Seksi FemberdaYaan Masgarakat

Fasal 36

Seksi pemberdayaan Masgarakat adalah unsurpelaksana Keluraha* di badang pemberdayaanmroyarakat.

Pasal $?

S€l{si Pernb*dayaa:r Ma4rarakat mernpuil}tai hrgas

pokok melakukan pembinaan pernberdayaanmasyarakat ciibidang perekonomian, produksi dandistribusi serta lingkungan hidup.

tueal SE

Unfuk menyelnggarai<an tt":gas pokek sebagaimana

dimaksud Pasal 37 Peratc.:ran Daerah ini, Sel<si

FEmberdayaan Masgramkat fi;empunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pembinaanperekonomian masyarakat, produksi dandistribusi:

b. Fenyusunan progrbrn dan perntrinaan lingkungan

hidup;

c. Fembinaan snvadaya dan partisipasi rnasyarakat

dalarn meningkatkan perekonomian sertapelaksanaa n pemba ngu,;1an

-9:., !;

.!.ta...:}::.:1.ri

263

I

Bagiam Keecraffir

SeksF Kesejahteraara &€aegrarakat

FasaE 3S :

Seksi Kesejahteraan Masyerakai adaiah unsurpelaksana Kelurahan ,iibidang pernbinaankesejahteraan masyarakat.

Pasal 40

Seksi Kesejahteraan Masga:.akat men-rpunyaitugas pokok r."rengkoordlnasikan penyusunanprogram dan nreiaksanaka n pembinaan keseja hteraal:masyarakat.

Pasal 4L

U. .ntu\ me ny_e [e nggaraka n tugas, po kok sebagaiman adimaksud Pasal 40 peraturan daerah in]" SeksiKesejahteraan Masyarakat mempunyai iungii',a. Penyusunan prograrn, pembinaan kegiatan pKK,

Karang Taruna, pramuka dan 6rg;nir*iKemsyarakatan lainnya;

b. Penyusunan program, pembinaan kehidupankeagamaan, Keluarga Berencana, kesehata,., e;;Pendidikan;

c. P.engumpulan bahan dan penyusunan laporand ibidang kesejahteraan masyarikut.

Bagian KetujuhSeksi Umum

Pasal 42

Seksi Umurn adalah unsur pelaksanaan Kelurahandibidang Pembinaan peiayanan urnum danpembarrgunan.

-264-

Pasal tS3

Seksr Unium mempunyai tugas pokok melakukanurusan pel;yandn umum, yang meliputi kekayaandan inveniarisasi kelurahan, kebersihan, saranadan prasarala umum serta pembinaan pemtianoltniiiidri:idan,-q pere:-.or,.rr:r'an. produksi dan di'::,busiserta pembinaan iingkungan hidup.

Pasal 44

tintuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnanadimakud Pasai43 Peraturan Daerah ini, SeksiUmummempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan penyelenggaraanpemb inaan pelayanan kekayaan rian inventarisasiKelurahan, administrasi kepegarvaian, ke uangan,urusan rumah tangga;

b. Pengafuran penyelenggdr;ian raDat-rapat dinas,upacara dan urusan ketarausanaan;

c. Pengumpulan bahan dan penirr:-ir.lilin laporanPemerintahan Kelurahan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jahatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsioni,.! mempunyai trrgasmelaksanakan sebagian fungsi Lurah sesuai clengankeahlian dan kebutuhannya.

BAB V

KETENTUAN I.ATN.LI\IN

-265-

*r

ksal r$6

(1) Uraian tugas Camat, Sekretaris Camat, KepalaSeksi Keearnatan, Lr:rath, Seicretaris Lureh danKepala Seksi K,elurahan aican diaiur iebih ianjutdengan Keputusan Bupati.

{2) Formasidan persyaratan jabatan pada Kecamatanditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Ketentuan eselon Camat, Sekretarls Camat,Seksi-seksi pada Kecamatan dan Lurah, SekretarieLurah, serta Seksi-seksi pada Kelurahan Aiatursesuai dengan peraturan perundang_unciang yanEberlaku.

Pasal 48

Tata iaksana pelaksanaan tugas Kecamatan danKelurahan akan diatur lebih lan3ut dengan F.epuh_:sanBupati.

BAB VIKETENT{"}AI{ LAIN.LAIN

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam perafuran Daerahini, sepanj a ng mengenai pelaksanaannya akan diaturlebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, makaPeraturan Daerah Kabupaten pati Nomor g

-266-

Tahun 2000 tentang Pembentukan OrganisasiKecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Fasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini,

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan diPatipada tanggal2l Juli 2004

BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal2l Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

SI.AMET PRAWTRO

LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN PATI

TAHUN 2OO4 NOMOR 1 SERI D

267

PEhIJELASANATAS

PERATURAN DAER.qH E{ABUPASEN PATENOMOR 4 ?AFTUru 2OO4

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASTDAN TANA KERJA KECAMATAI{

DAN KELT-IRAFIAN

r. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomc.rr 22Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.pelaksanaan Otonomi Daerah secara iuasdiserahkan kepada Daerah Kabupaien/Kota.Hal ini membawa konsekuensi bahwa

- Kelembagaan/Organisasi pemerintahan diDaerah perlu disesuaikan.

Saiah saiu Struktur Organisasi perangkatDaerah yang membawahi satu wilayah keriatertentu dan mempunyai peran yang cukupshategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sertapencapaian ketentraman dan ketertibanmasyarakat : adalah Organisasi Kecamatan danKelurahan.

De nga n d iberlakukan nya peraturanPemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentangPedoman Organisasi perangkat Daerah sebagJpengganti Peraturan Pemerintahan Nomor g4Tahun 2000, guna menyesuaikan pengaturan

268

yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan

futi n"t:a Kecamatan dan Ketrurahan di

fr"U"p"t"ti Pati dengan -Pemturan

Pemerintahan

i*rr"o*t maka susunan organisasi dan Tata Keria

X"**utun dan Kelurahan perlu disesuaikan'

Sehubungan dengan hal tersebtrtdiaias' maka

Purutrrrun Dlerah frabupaten Pati I'{omor ITahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan

i"tgguf 21 Desernber 2000 dan diundangkan

Juflit Lembaran Daerah Kabupaten Pati pada

tanggal 26 Desember 2000 l'{omor 92' perlu

dicabut dan ditetapka* dengan Peraturan Daerah

yang baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAT

I?asal 1

CukuP jetm

Pasal2

CukuP jelas

Pasat 3

CukuP jelas

Pasal4

CukuP jelas

Pasal S

CukuP jelas

Pasal 6

CukuP jelas

-269 =

Fasal T

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Fasal9

Cukup jetas

Pasal 10

Cukup jelas

hsal 11

Cukup jelas

Fasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Fasal 15

Cukup jelas

hsal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

' -2,70-

Pasal 19

Cukup jelas

Fasal 20

Cukup jelas

Fasal2lCukup jelas

Pasal22Cukup jelas

Fasat23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Ilasal26Cukup jelas

?asal27Cukup jelas

hsal28Cukup jelas

Pasal29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

-27L -

llasal3lCukup jelas

hsd32Cukup jelas

h6al33Cukup jelas

Pasal 34Crikup jelas

Fasal SS

Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

FasalSS

Cukup lelas

FasalSg

Cukup jelas

Fasal40

Cukup jelas

Fasal4lCukup jelas

Fasal 4?Cukup jelas

"272 "

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHKABUPATEN PATT

NOMOR 2

-273 -

I..AMPIRAN I : PERATURAN DAERAFI KABUPATEN PATINOMOR 4 TAHUN 2OO4 TENTANGSUSUNAN ORGANTSASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANTSASIKECAMATAN KABUPATEN PATI

BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN

-274-

I.AJT{PIRANII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMOR 4 TAHUN 2OO4 TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKER.TA KECAMATAN DAN KETUNEHR"IC

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIKETURAHAN KABUPATEN PATI

-27s -

BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN