KEDUDUKAN, SUS KERJA DINA DEN Menimbang : ba 10 20 Da Or Li Bu Mengingat : 1. 2. 3. 4. BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURU NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG SUNAN ORGANISASI, TUGAS DA AS LINGKUNGAN HIDUP KABUPA NGAN RAHMAT TUHAN YANG MA BUPATI PASURUAN, ahwa untuk melaksanakan kete 0 Peraturan Daerah Kabupaten P 016 tentang Pembentukan da aerah, maka perlu mengatur rganisasi, Tugas dan Fungsi ingkungan Hidup Kabupaten Pas upati; . Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia Tahun 194 . Undang-Undang Nomor 12 Pemerintahan Daerah Kabu (Berita Negara Tahun 1950 telah diubah dengan Undang- 1965 (Lembaran Negara Repub Nomor 19, Tambahan Lem Indonesia Nomor 2730); . Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Nomor 82, Tambahan Lem Indonesia Nomor 5234); . Undang-Undang Nomor 5 Tahu Sipil Negara (Lembaran Neg Tahun 2014 Nomor 6, Tamb Republik Indonesia Nomor 549 UAN 6 AN FUNGSI SERTA TATA ATEN PASURUAN AHA ESA entuan Pasal 5 dan Pasal Pasuruan Nomor 16 Tahun an Susunan Perangkat r Kedudukan, Susunan serta Tata Kerja Dinas suruan dengan Peraturan g-Undang Dasar Negara 45; Tahun 1950 tentang upaten di Djawa Timur Nomor 32) sebagaimana -Undang Nomor 2 Tahun blik Indonesia Tahun 1965 mbaran Negara Republik Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 mbaran Negara Republik un 2014 tentang Aparatur gara Republik Indonesia bahan Lembaran Negara 94);
24
Embed
BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · v. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam; w. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : bahwa
10
2016 tentang Pembentukan dan
Daerah, maka perlu
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Lingkungan Hidup
Bupati;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan
Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
PERATURAN BUPATI PASURUAN
TAHUN 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
mengatur Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
-Undang Nomor 2 Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Lembaran Negara Republik
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 290).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan
jasa pengujian teknis laboratorium lingkungan.
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Lingkungan Hidup.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
b. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup;
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
1. Seksi Pengurangan Sampah;
2. Seksi Penanganan Sampah; dan
3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracundan Non
Bahan Berbahaya dan Beracun.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
membawahi :
1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
membawahi :
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
f. UPTD, membawahi:
Sub Bagian Tata Usaha
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup;
(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang lingkunganhidup;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi
umum, kepegawaian dan keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
pelaporan;
b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan
keuangan;
d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum
dan kepegawaian; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a angka 3, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
b. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
c. menyiapkan bahan pengelolaan gaji pegawai;
d. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil
pengawasan;
e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan
Pasal 7
(1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan
pemeliharaan lingkungan;
(2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata
Lingkungan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan data dan informasi sumberdaya alam;
b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidupdalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan;
g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi pendapatan
Domestik Bruto & Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
h. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
m. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
n. pelaksanaan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. pelaksanaan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis;
p. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;