BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang : a. b. bahwa untuk tertib administrasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual guna memenuhi standar akuntansi pemerintah, maka perlu menetapkan sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah. Mengingat : 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
101
Embed
BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR · SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, ... 32.Pendapatan-LRA adalah semua
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI PASERPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASERNOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSIPELAPORAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,
Menimbang : a.
b.
bahwa untuk tertib administrasi penyusunan danpenyajian laporan keuangan yang berbasis akrual gunamemenuhi standar akuntansi pemerintah, maka perlumenetapkan sistem dan prosedur akuntansi pelaporankeuangan;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahanPasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem AkuntansiPemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur denganPeraturan Bupati yang mengacu pada Pedoman UmumSistem Akuntansi Pemerintahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan BupatiPaser tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi PelaporanKeuangan Daerah.
Mengingat : 1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangLaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentangPerubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentangPerubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser ProvinsiKalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5392);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
17.
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahanberbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser(Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 99).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG SISTEM DANPROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkandengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Paser selaku penggunaanggaran dan pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan padaSKPD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalahprinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun danmenyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip- prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yangdipilih oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyusunan dan penyajianlaporan keuangan.
13. Bagan Akun Standar,yang selanjutnya disingkat BAS adalah kodeperkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominaldan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal,buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD danditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksidan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpamemperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi danperistiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakuipendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset,utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
18. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatansuatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akanmenjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yangbersangkutan.
19. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui danmemasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
20. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secaralengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporanyang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaananggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannyadalam satu periode.
22. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkatLPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunanSAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi danSAL akhir.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatuentitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggaltertentu.
24. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yangmenyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuanganentitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dansurplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannyadisandingkan dengan periode sebelumnya.
25. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yangmenyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dansetara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kaspada tanggal pelaporan.
26. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporanyang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dariekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalahlaporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinciatau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku penggunaanggaran/pengguna barang.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyaitugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharaumum Daerah.
30. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaanggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakanakuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan padaentitas pelaporan.
31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu ataulebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuanPeraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
32. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerahyang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yangbersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayarkembali oleh Pemerintah.
33. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yangmengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaranbersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olehpemerintah.
34. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagaipenambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dantidak perlu dibayar kembali.
35. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periodepelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataukonsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
36. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yangterjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasibiasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luarkendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
37. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki olehpemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baikoleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuanuang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untukpenyediaan jasa bagimasyarakat umum dan sumber-sumber daya yangdipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
38. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomisseperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnyasehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangkapelayanan kepada masyarakat.
39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomipemerintah.
40. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antaraaset dan kewajiban pemerintah.
41. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yangtersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yangseharusnya.
42. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untukmengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yangberkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belumdicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah ini dimaksudkansebagai pedoman dalam melaksanakan akuntansi keuangan Daerah baik ditingkat PPKD dan SKPD serta bertujuan untuk :a. memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi
masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul;b. pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan,
akuntabel dan auditable;c. mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan menghasilkan Laporan
Keuangan Konsolidasi yang lengkap dan akurat secara tepat waktu sertasesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
BAB IIISISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3
PPKD sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajibmempedomani Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Pasal 4
(1) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam suatu Modul Sistem dan ProsedurAkuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaipedoman akuntansi dan pelaporan di tingkat SKPD dan PPKD.
(2) Modul sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan PemerintahKabupaten Paser sebagamana dimaksud pada ayat (1), disusun dengansistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar Hukumdan Sistematika Penyajian Sistem dan Prosedur AkuntansiPelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser.
BAB II : SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (SKPD)
Memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi AkuntansiPendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, Sistem dan ProsedurAkuntansi Belanja dan Beban, Sistem dan ProsedurAkuntansi Piutang, Sistem dan Prosedur AkuntansiPersediaan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap,Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Lainnya, Sistem danProsedur Akuntansi Kewajiban, Koreksi Kesalahan,Penyajian kembali (restatement) neraca.
BAB III : SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEJABATPENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
Memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi AkuntansiPendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, Sistem dan ProsedurAkuntansi Belanja dan Beban, Sistem dan ProsedurAkuntansi Piutang, Sistem dan Prosedur AkuntansiInvestasi, Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban,Sistem dan Prosedur Akuntansi Pembiayaan, KoreksiKesalahan.
BAB IV : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPDMenjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan LaporanRealisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atasLaporan Keuangan (CaLK).
Menjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan LaporanRealisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan SaldoAnggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO);Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
BAGAN AKUN STANDARBagan Akun Standar merupakan daftar yang berisi akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangansecara lengkap, yang digunakan di dalam pencatatantransaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada bukubesar dan pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajianpada laporan keuangan.
BAB VIII : PENUTUP
Pasal 5
Modul sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan Kabupaten Pasersebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupatiini.
BAB IVBAGAN AKUN STANDAR
Pasal 6
(1) BAS merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melakukankodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporankeuangan secara lengkap.
(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas level 1 sampaidengan level 5 yang meliputi:a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dane. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan di dalam pencatatantransaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar danpengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
(1) PPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakupmengkoordinasikan,menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai denganketentuan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi danbimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapanPeraturan Bupati ini.
Pasal 8
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 46Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan KeuanganDaerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 46) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.
Ditetapkan di Tana Paserpada tanggal 15 Desember 2015
Pj. BUPATI PASER,
ttd
IBRAHIM
Diundangkan di Tana Paserpada tanggal 15 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
HELMY LATYHF
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 47.
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,
H. Andi Azis, SHPembinaNip. 19680816 199803 1 007
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASERNOMOR 47 TAHUN 2015TANGGAL 15 DESEMBER 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI PELAPORANKEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................
B. Maksud dan Tujuan .........................................................C. Dasar Hukum ...................................................................D. Sistematika Penyajian .....................................................
BAB II SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (SKPD)
A. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja danBeban……………………………………………………
B. Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang…………
C. Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan…….....D. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap……….E. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Lainnya…….F. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Kewajiban………..G. Koreksi Kesalahan……………………………………...H. Penyajian kembali (restatement) neraca…………….
BAB III SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEJABATPENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)A. Akuntansi Pendapatan ‒ LO dan Pendapatan – LRA
BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPDProsedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ...............
BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKDProsedur Penyusunan Laporan Keuangan PPKD ..............
BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHDAERAHProsedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi .....
BAB VII PENUTUP
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah , salah satu upaya yang dapat dilakukan
dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa
laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta
disusun sesuai standar akuntansi Pemerintahan yang berterima secara
umum.
Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi
acuan pengelolaan dan laporan pertanggungjawan keuangan Daerah.
Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk
memudahkan pelaksanaan berbagai Peraturan Perundangan di atas
danmencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran
dari berbagai Perundang-undangan di atas.
Memenuhi amanat Peraturan Perundangan yaitu Pasal 150
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
KeuanganDaerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka memenuhi
kebutuhan Kabupaten Paser untuk memiliki pedoman dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang lebih rinci dan implementatif, maka perlu
disusun Modul Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Paser.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MaksudMaksud disusun dan diterbitkannya Modul Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser adalah
untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan tepat waktu.
2. TujuanSistem akuntansi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur
(mekanisme) yang digunakan dalam rangka penyusunan
laporankeuangan. Penyusunan Modul Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser
bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan laporan
keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan yang
dimaksud harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan atau prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum,
termasuk ketentuan yang berlaku.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Paser disajikan dengan susunan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUANMemuat latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar Hukum dan
Sistematika Penyajian Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser.
BAB II
:
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (SKPD)Memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi Akuntansi Pendapatan-LO danPendapatan-LRA, Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanjadan Beban, Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang, Sistem danProsedur Akuntansi Persediaan, Sistem dan Prosedur AkuntansiAset Tetap, Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Lainnya, Sistemdan Prosedur Akuntansi Kewajiban, Koreksi Kesalahan,Penyajian kembali (restatement) neraca.
BAB III : SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLAKEUANGAN DAERAH (PPKD)Memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi Akuntansi Pendapatan-LO danPendapatan-LRA, Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanjadan Beban, Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang, Sistem danProsedur Akuntansi Investasi, Sistem dan Prosedur AkuntansiKewajiban, Sistem dan Prosedur Akuntansi Pembiayaan, KoreksiKesalahan.
BAB IV : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPDMenjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Neraca, LaporanOperasional (LO), LaporanPerubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
BAB V : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKDMenjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Neraca, LaporanOperasional (LO), LaporanPerubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
BAB VI : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHMenjelaskan Prosedur Akuntansi PenyusunanLaporan RealisasiAnggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK).
BAB VII : PENUTUP
BAB IISISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO dan pendapatan-LRA, belanja dan
beban, piutang, persediaan, aset tetap, aset lainnya, kewajiban,
koreksi kesalahan, penyajian kembali (restatement) neraca. Sistem
Akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:
I. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
J. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja dan Beban;
K. Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang;
L. Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan;
M. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap;
N. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Lainnya;
O. Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban;P. Koreksi Kesalahan;danQ. Penyajian kembali (restatement) neraca.
A. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam
wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak,
Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD
yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, jasagiro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil
eksekusi atas jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan pendapatan
dari angsuran/cicilan penjualan.
1. Pihak TerkaitPihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat
Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi
daerah/dokumen lain yang dipersamakan;
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal
LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan
yang belum diterima pembayarannya;dan
3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan
penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan
c. Bendahara Penerimaan SKPD
1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam
buku kas penerimaan; dan
2) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari
dan atau paling lambat satu hari kerja berikutnya.
d. BUD
Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketiga
ataupun melalui bendahara penerimaan.
e. Pihak Ketiga
Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya
yangterkait dengan penerimaan pendapatan.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan
Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:
Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKP-Daerah)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD)
Bukti Penerimaan (BP)
Surat Tanda Setoran(STS)
Bukti transfer/setor
Nota kredit bank
Bukti memorial
Bukti transaksi penerimaan kas lainnya
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannyaPencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi
pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan denganPenerimaan Kas (Pendapatan-LRA)1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui
Bendahara Penerimaan,dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan
menerbitkan BP. Selanjutnya BP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk
membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan
Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar BP tersebut,
Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan
tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPK-
SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara
Penerimaan.
2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung
ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk
WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk
membukukanR/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan
Pendapatan-LRA.
Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima dengan
atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baik dengan metode
offical assement ataupun self assement diperlakukan sama yaitu saat kas
diterima.
a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan,maka dicatat
yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap
sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan
Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
- Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana
Darurat
Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-
lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas
Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.
Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari Pemerintah
Provinsi ke Pemerintah kabupaten/kota ini antara lain: (Khusus
untuk Kab/Kota)
a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan
alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan
tiap tahun);
b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur
tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang
diterbitkan tiap tahun);
c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah Pemerintah kabupaten
3. Sistem dan Prosedur AkuntansiPencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO
diakui sebelum penerimaan kas.
a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas
(Pendapatan-LRA)
Saat surat penetapan/dokumen Peraturan Perundang-
undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum
dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO.
Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya)
melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima
maka Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan
tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk
pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.
Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat
diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD
menjurnal:
Kas di Kas Daerah ..........................
Pendapatan Transfer –LO/Lain Pendapatan yg Sah-
LO...
Perubahan SAL .............................
Pendapatan Transfer–LRA/Lain Pendapatan yg Sah-
LRA..
xxx
xxx
xxx
xxx
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LOdiakui sebelum Penerimaan Kas1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen
penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya.
Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan
Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat
penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti
penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui
walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD
melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang
belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.
2) Pihak-Pihak TerkaitPihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:
a) Fungsi Akuntansi PPKDb) PPKD
3) Langkah-Langkah Teknis
a) Menyiapkan Kertas Kerja
Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet)sebagai alat
untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang
digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja
berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang
dihasilkan secara manual.
Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang
berkembang. Informasi minimal yang harus ada dalam format kertas kerja
tercantum dalam tabel sebagai berikut.
Kode
Rekening
Uraian Neraca
Saldo (NS)
Penyesuaian NS Setelah
PenyesuaianD K D K D K
(1) Mengisi Neraca Saldo Sebelum PenyesuaianFungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar
menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom
“Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.
(2) Membuat Jurnal PenyesuaianFungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan
tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan
pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal
penyesuaian tersebutdiletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat
pada Kertas Kerja.Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan
untuk:
(a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan;(b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan; dan
(c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhirtahun.
(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo
berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang
telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah
Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.
b) Menyusun Laporan Keuangan.
(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelahPenutupan LRA
Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi PPKDmengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LaporanRealisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan RealisasiAnggaran”.
Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD membuatjurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akunLRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagaiberikut:
(a) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun
surplus/defisit – LRA
(b) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit – LRA pada
akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.
Kemudian
setelah
membuat jurnal penutup, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca
Saldo setelah Penutupan LRA.
(2) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO
Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalamkomponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat LaporanOperasional.
Pendapatan – LRA.................
Penerimaan Pembiayaan ......
Belanja ..................................
Pengeluaran Pembiayaan.....
Surplus/Defisit – LRA............
xxxxxx
xxxXxxxxx
Surplus/Defisit- LRA .................
Estimasi Perubahan SAL ......
xxxxxx
Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnalpenutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LOmenjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO.
Kemudian,
setelah
membuat
jurnal
penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah
Penutupan LO.
(3) Menyusun Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi
PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit...–
LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir.
Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun
Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk
periode akuntansi yang selanjutnya.
(4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas
menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode
berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah
dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.
Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD
Pemerintah Kabupaten.
Pendapatan-LO .................
Surplus/Defisit...-LO ............
Beban..................................
xxxxxxxxx
Surplus/Defisit...-LO ............
Ekuitas................................
xxxxxx
(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam
Catatan atas.
Laporan Keuangan antara lain:
a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan EntitasAkuntansi;
b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahunpelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapidalam pencapaian
target;
d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian pentinglainnya;
e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
muka laporan keuangan;
f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan
g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten.PEMERINTAH KABUPATEN
PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
pemerintah daerah
3.1.1 Pendapatan
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.1.4 Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada
pemerintah daerah.
Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
Bab V Penutup
Contoh laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA ................................ ................................ ................................PPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
NO. URAIAN Anggaran20X1
Realisasi20X1
(%) Realisasi20X0
12345
PENDAPATANPENDAPATAN ASLI DAERAHPajak DaerahPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx
789711 1213
PENDAPATAN TRANSFERTRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGANDana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Sum ber Daya AlamDana Alokasi Um umDana Alokasi Khusus
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx
15161718
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYADana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
19 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya xxx xxx xxx xxx
20212223
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSIPendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
24 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi xxx xxx xxx xxx25 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
26272729
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAHPendapatan Hibah Pendapatan Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
30 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah xxx xxx xxx xxx31 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx3233
BELANJA
3435363738
BELANJA OPERASIBelanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
39 Jumlah Belanja Operasi xxx xxx xxx xxx
404142
BELANJA TAK TERDUGABelanja Tak Terduga
xxx xxx xx x xxx
43 Jumlah Belanja Tak Terduga xxx xxx xxx xxx44 JUMLAH BELANJA xxx xxx xxx xxx4546
TRANSFER
474849
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATANTransfer Bagi Hasil PajakTransfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
50 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan xxx xxx xxx xxx
5152535455
TRANSFER BANTUAN KEUANGANTransfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TransferBantuan Keuangan Lainnya
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
56 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan xxx xxx xxx xxx57 Jumlah Transfer xxx xxx xxx xxx5859 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER xxx xxx xxx xxx6061 SURPLUS/DEFISIT xxx xxx xxx xxx6263
PEMBIAYAAN
646566676869707172737475767778
PENERIMAAN PEMBIAYAANPenggunaan SiLPA Pencairan Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat PinjamanDalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank PinjamanDalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri- LainnyaPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan KembaliPiutang Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
79 Jumlah Penerimaan Pembiayaan xxx xxx xxx xxx
80818283848586878889909192
PENGELUARAN PEMBIAYAANPembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah DaerahPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah LainnyaPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - ObligasiPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LainnyaPemberian Pinjaman kepada Perusahaan NegaraPemberian Pinjaman kepada Perusahaan DaerahPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
93 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx xxx xxx94 JUMLAH PEMBIAYAAN xxx xxx xxx xxx9596 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN) xxx xxx xxx xxx
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTAPPKDLAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ (%)KEGIATAN OPERASIONAL
1 PENDAPATAN
2
3
4
5
PENDAPATAN ASLI DAERAHPajak Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx
7
7
9
10
11
12
13
PENDAPATAN TRANSFERTRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx
15
16
17
18
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYADana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
19 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya xxx xxx xxx xxx
20
21
22
23
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSIPendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
24 JumlahTransfer Pemerintah Provinsi xxx xxx xxx xxx25 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
26
27
27
29
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAHPendapatan Hibah Pendapatan Lainnya
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
30 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah xxx xxx xxx xxx31 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx3233
BEBAN
34
35
36
37
38
BEBAN OPERASIBeban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Lain-lain
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
39 Jumlah Beban Operasi xxx xxx xxx xxx
40
41
42
43
44
45
46
BEBAN TRANSFERBeban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Keuangan Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
47 Jumlah Beban Transfer xxx xxx xxx xxx48 JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx49
50 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx5152
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
53
54
55
56
SURPLUS NON OPERASIONALSurplus Penjualan Aset Non lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
57 Jumlah Surplus Non Operasional xxx xxx xxx xxx
58
59
58
61
62
DEFISIT NON OPERASIONALDefisit Penjualan Aset Non lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
63 Jumlah Defisit Non Operasional xxx xxx xxx xxx64 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx xxx xxx65
66 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx6768
POS LUAR BIASA
6970
PENDAPATAN LUAR BIASAPendapatan Luar Biasa
xxx xxx xxx xxx
71 Jumlah Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
72
73
74
BEBAN LUAR BIASABeban Luar Biasa
xxx xxx xxx xxx
75 Jumlah Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx76 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx77
78 SURPLUS/DEFISIT-LO xxx xxx xxx xxx
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN KOTAPPKD NERACAPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
No. Uraian 20X1 20X0
1 ASET2 ASET LANCAR3 Kas di Kas Daerah xxx xxx4 Investasi Jangka Pendek xxx xxx
5 Penyisihan Piutang xxx xxx
6 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx
7 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx8 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx
9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx
10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx11 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx12 Piutang Lainnya xxx xxx
13 RK SKPD............... xxx xxx14 Jumlah Aset Lancar xxx xxx1516 INVESTASI JANGKA PANJANG17 Investasi Nonpermanen18 Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx19 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
20 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
21 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx
22 Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx23 Investasi Permanen24 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx
25 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
26 Jumlah Investasi Permanen xxx xxx27 Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx2829 DANA CADANGAN30 Dana Cadangan xxx xxx
31 Jumlah Dana Cadangan xxx xxx3233 ASET LAINNYA34 Tagihan Jangka Panjang xxx xxx
35 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx36 Aset Tidak Berwujud xxx xxx
37 Aset Lain-laim xxx xxx38 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx39
40 JUMLAH ASET xxx xxx4142 KEWAJIBAN4344 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK45 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx
46 Utang Bunga xxx xxx
47 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx48 Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx
49 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
50 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx5152 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG53 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx
54 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
55 Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx
56 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx
57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx5859 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx6061 EKUITAS6263 EKUITAS64 Ekuitas xxx xxx
65 Jumlah Ekuitas xxx xxx6667 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx xxx
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PPKDLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
NO URAIAN 20X1 20X01 EKUITAS AWAL XXX XXX
2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX6 LAIN-LAIN XXX XXX7 EKUITAS AKHIR XXX XXX
PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA
PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
Berdasarkan neraca saldo yang berisi penjumlahan dari gabungan neraca
saldo yang sudah disesuaikan dari entitas akuntansi, maka fungsi
akuntansi PPKD menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:
a. Laporan Operasional
b. Laporan Perubahan Ekuitas
c. Neraca
d. Laporan Arus Kas
e. Laporan Realisasi Abggaran
f. Laporan Perubahan SAL
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,
atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses
konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang
terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas
akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam
penyusunan laporan keuangan.
Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);c) Neraca;d) Laporan Operasional (LO);e) Laporan Arus Kas (LAK);
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dang) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Contoh laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kabupaten yang dibuat oleh
PPKD sebagai berikut:PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
NO. URAIAN Anggaran20X1
Realisasi20X1
(%) Realisasi20X0
1 PENDAPATAN23456
PENDAPATAN ASLI DAERAHPendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi DaerahPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx891011121314
PENDAPATAN TRANSFERTRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Aokasi UmumDana Alokasi Khusus
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx
16171719
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYADana Otonom i Khus us Dana Penyesuaian
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya xxx xxx xxx xxx
21222324
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSIPendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi xxx xxx xxx xxx26 Total Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
2728293031
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAHPendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
32 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah xxx xxx xxx xxx33 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx
343536373839404142
BELANJABELANJA OPERASIBelanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi HibahBantuan Sosial
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
43 Jumlah Belanja Operasi xxx xxx xxx xxx
4445464748495051
BELANJA MODALBelanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja AsetTetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
52 Jumlah Belanja Modal xxx xxx xxx xxx
535455
BELANJA TAK TERDUGABelanja Tak Terduga
xxx xxx xxx xxx
56 Jumlah Belanja Tak Terduga xxx xxx xxx xxx57 Jumlah Belanja xxx xxx xxx xxx5859
TRANSFER
60616263
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESABagi Hasil Pajak
Bagi Hasil RetribusiBagi Hasil Pendapatan Lainnya
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
64 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa xxx xxx xxx xxx
65666768
TRANSFER/ BANTUAN KEUANGANBantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lainnya
xxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxx
69 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan xxx xxx xxx xxx70 Jumlah Transfer xxx xxx xxx xxx71 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER xxx xxx xxx xxx7273 SURPLUS/DEFISIT xxx xxx xxx xxx
7475767778797481 8283848586878389
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAANPenggunaan SiLPA Pencairan Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - LainnyaPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan DaerahPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
90 Jumlah Penerimaan xxx xxx xxx xxx91929394959697989991 101102103
PENGELUARAN PEMBIAYAANPembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah DaerahPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah PusatPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah LainnyaPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - ObligasiPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LainnyaPemberian Pinjaman kepada Perusahaan NegaraPemberian Pinjaman kepada Perusahaan DaerahPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACAPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
No. Uraian 20X1 20X0
1
2
3
4
ASET
ASET LANCARKas di Kas Daerah
xxx xxx
5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx
6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx
7 Investasi Jangka Pendek xxx xxx
8 Piutang Pajak xxx xxx
9 Piutang Retribusi xxx xxx
10 Penyisihan Piutang xxx xxx
11 Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
17 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
18 Piutang Lainnya xxx xxx
19 Persediaan xxx xxx
20 Jumlah Aset Lancar xxx xxx
21
22
23
24
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi NonpermanenPinjaman Jangka Panjang
xxx xxx
25 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
27 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx
28 Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx2930
Investasi PermanenPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
xxx xxx
31 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
32 Jumlah Investasi Permanen xxx xxx33 Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx
34
35
36
ASET TETAPTanah
xxx xxx
37 Peralatan dan Mesin xxx xxx
38 Gedung dan Bangunan xxx xxx
39 Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx
41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx
42 Akumulasi Penyusutan xxx xxx
43 Jumlah Aset Tetap xxx xxx
44
45
46
DANA CADANGANDana Cadangan
xxx xxx
47 Jumlah Dana Cadangan xxx xxx
48
49
50
ASET LAINNYATagihan Penjualan Angsuran
xxx xxx
51 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
53 Aset Tak Berwujud xxx xxx
54 Aset Lain-laim xxx xxx
55 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx5657
JUMLAH ASET xxx xxx
58
59
58
61
62
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
xxx xxx
63 Utang Bunga xxx xxx
64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx
65 Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx
66 Utang Belanja xxx xxx
67 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
68 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx
69
70
71
KEWAJIBAN JANGKA PANJANGUtang Dalam Negeri - Sektor Perbankan
xxx xxx
72 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
73 Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx
74 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx
75 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx76 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx
77
78
79
EKUITASEkuitas
xxx xxx
80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx xxx
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTALAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0NO URAIAN 20X1 20X01 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (XXX) (XXX)3 Subtotal (1 + 2) XXX XXX4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) XXX XXX5 Subtotal (3 + 4) XXX XXX6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX7 Lain-lain XXX XXX8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX XXX
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0NO URAIAN 20X1 20X01 EKUITAS AWAL XXX XXX
2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX6 LAIN-LAIN XXX XXX7 EKUITAS AKHIR XXX XXX
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KASUntuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode LangsungNo. Uraian 20X1 20X0
123
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk KasPenerimaan Pajak Daerah
XXX XXX
4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX15 Penerimaan Hibah XXX XXX16 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX17 Penerimaan Lainnya XXX XXX18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX19 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX2021
Arus Keluar KasPembayaran Pegawai
XXX XXX
22 Pembayaran Barang XXX XXX23 Pembayaran Bunga XXX XXX24 Pembayaran Subsidi XXX XXX25 Pembayaran Hibah XXX XXX26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX27 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX XXX29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX32 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
343536
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk KasPencairan Dana Cadangan
XXX XXX
37 Penjualan atas Tanah XXX XXX38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX41 Penjualan Aset Tetap XXX XXX42 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX45 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX4647
Arus Keluar KasPembentukan Dana Cadangan
XXX XXX
48 Perolehan Tanah XXX XXX49 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX50 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX52 Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX53 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX56 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX
585960
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk KasPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
XXX XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX69 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX7071
Arus Keluar KasPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger
i - Pemerintah Pusat XXX XXX
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger i - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger i - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger i - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger i - Obligasi XXX XXX76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger i - Lainnya XXX XXX77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX80 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX
8283
84
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk KasPenerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
XXX XXX
85 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX8687
Arus Keluar KasPengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
XXX XXX
88 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris XXX XXX90 Kenaikan/Penurunan Kas XXX XXX91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX92 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX94 Saldo Akhir Kas XXX XXX
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN / KOTA.
CATATAN ATAS LAPORAN
PENDAHULUANBab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintahdaerah1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintahdaerah
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD2.1 Ekonomi makro2.2 Kebijakan keuangan2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah
daerah3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telahditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam SAP pada pemerintah daerahBab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuanganpemerintah daerah5.1.1 Pendapatan - LRA5.1.2 Belanja5.1.3 Transfer5.1.4 Pembiayaan5.1.5 Pendapatan - LO5.1.6 Beban
5.1.7 Aset5.1.8 Kewajiban5.1.9 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbulsehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan danbelanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untukentitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrualpada pemerintah daerah.
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerahBab VII Penutup
Pj. BUPATI PASER,
ttd
IBRAHIM
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,