BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PANGANDARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGANDARAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu disusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
26
Embed
BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT · pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGANDARAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, perlu disusun kebijakan dan program yang
bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan
kemiskinan;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah
kebijakan dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten
Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
disusun Rencana Aksi Daerah (RAD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Pangandaran.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
jdih.pangandarankab.go.id 2
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun
2018 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran;
jdih.pangandarankab.go.id 3
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2016
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PANGANDARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah;
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha
dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk
miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan
rakyat;
7. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia
usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi;
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu;
jdih.pangandarankab.go.id 4
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program Bupati yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen
perencanaan strategi untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Pangandaran sampai dengan
Tahun 2023.
(2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-
2021 dalam bentuk Strategi, Kebijakan, dan
Program/Kegiatan Pembangunan dan menyesuaikan
dengan periodisasi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023
dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Pangandaran.
Pasal 3
Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan
dipergunakan sebagai landasan dan pedoman operasional bagi
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten
Pangandaran dalam menetapkan dan menyelaraskan program
dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sampai dengan
Tahun 2023.
Pasal 4
(1) Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 memuat :
a. Bab I : Pendahuluan
b. Bab II : Profil Kemiskinan di Kabupaten
Pangandaran
c. Bab III : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di
Kabupaten Pangandaran
d. Bab IV : Rencana Aksi Penanggulangan
Kemisikinan Kabupaten Pangandaran
e. Bab V : Penutup
jdih.pangandarankab.go.id 5
(2) Rencana Aksi Daerah (RAD) dimaksud pada ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.
Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PANGANDARAN,
ttd/cap
H. JEJE WIRADINATA
Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
ttd/cap
MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 74
jdih.pangandarankab.go.id 6
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR : 74 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
KODE REKENING
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1 1
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian
Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2 4 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2 4 90-99
lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2 4 90 Penyelenggaraan/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Kampung KB
2 5
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 5 90-99
lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2 6
Sub Bidang Perhubungan, KomuniKepala Seksi, dan Informatika
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan
Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi KomuniKepala Seksi dan Informasi Lokal Desa
2 6 90-
99
lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, KomuniKepala
Seksi, dan Informatika*
2 7
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2 7 90-99
lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2 7 90 Pemasangan Jaringan Penerangan Umum
jdih.pangandarankab.go.id 11
2 8
Sub Bidang Pariwisata
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2 8 90-
99
lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang
mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3 1
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Koperasi
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan
Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4 5 90-
99
lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah*
4 6
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4 6 90-99
lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4 7
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok
usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4 7 90-99
lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5 1
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5 1 00 Penanggulangan Bencana
jdih.pangandarankab.go.id 14
5 1 01 Penyediaan sarana dan layanan informasi dan komuniKepala Seksi tentang bencana alam
5 1 02 Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan