BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SBLATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGOARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara; bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk; bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu diatur alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Musi Rawas Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. b. c. d. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
34
Embed
BUPATI MUSIRAWAS UTARA - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Perbub-No-53-Tahun-2015.pdf · petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI MUSI RAWAS UTARAPROVINSI SUMATERA SBLATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARANOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGOARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan PanganNasional, pupuk sangat berperan penting dalampeningkatan produktivitas dan produksi komoditaspertanian khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara;bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbangoleh petani diperlukan subsidi pupuk;bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalanoptimal, perlu diatur alokasi dan Harga Eceran Tertinggi(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diKabupaten Musi Rawas Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuda, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga EceranTertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TahunAnggaran 2016.
b.
c.
d.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.
5.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SistemPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, TambahanLebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan KesehatanHewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 338, Tambahan Lebaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor149, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentangHortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor227, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentangPembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di ProvinsiSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5429);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentangPupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentangUsaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5106);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor40/Permentan/OT. 140/4/2007 tentang RekomendasiPemupukan N, P dan KPada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor43/Permentan/SR. 140/8/2011 tentang Syarat dan TataCara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik,Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang PedomanPembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompok Tani(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1055);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga EceranTertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TahunAnggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata CaraPengawasan Barang dan/atau Jasa;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran BendaharaUmum Negara pada Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 662);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan danPertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong SatuMerek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 1278);
27. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
28. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 45 Tahun2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (BeritaDaerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor121);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGAECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.3. Dinas Kabupaten adalah Dinas Petanian, Peternakan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petanian, Peternakan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang
berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluantanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasasecara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakanhasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal daritumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewandan/atau limbah organik lainnya yang telah melaluiproses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapatdiperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba,yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan haradan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik,kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasanyang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tanidan/atau petani di sektor pertanian.
9. Alokasi Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlahPupuk Bersubsidi per kecamatan yang dihitungberdasarkan usulan dari Kelompok Tani dan / atau UPTBP yang berbasis RDKK.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HETadalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli olehpetani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yangditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan denganbudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atauudang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dankehutanan untuk peningkatan produksi tanamanpangan dan hortikultura).
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesiadan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura,perkebunan dan/atau peternakan.
13. Petambak adalan perorangan Warga Negara Indonesiayang mengusahakan lahan untuk budidaya ikandan/atau udang.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambakyang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan;kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dansumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban
untuk meningkatkan dan mengembangkan usahaanggotanya.
15. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha MilikNegara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasanuntuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha MilikNegara.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanianyang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuaiketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian yang berlaku.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani PupukBersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK, adalahrencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahunyang disusun berdasarkan musyawarah anggotaKelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupukbersubsidi kepada Gabungan Telompok tani ataupenyalur sarana produksi pertanian.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yangselanjutnya disebup KPPP, adalah wadah koordinasiinstansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisidayang dibentuk oleh Bupati.
20. Direktur Jenderal adalah Pejabat eselon I di lingkunganKementerian Pertanian yang mempunyai tugas danfungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturanperundangan.
BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
(1) Pupuk Bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-Organikdan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ataudiadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
(2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.
BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan/atauPetambak yang tergabung dalam kelompok tani danmenyusun RDKK, dengan ketentuan :
a. Petani yang melakukan usaha tani di bidangtanaman pangan sesuai areal yang diusahakansetiap musim tanam;
b. Petani yang melakukan usaha tani di luarbidang tanaman pangan dengan total luasanmaksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam;atau
c. Petambak dengan total luasan maksimal 1(satu) hektar setiap musim tanam.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanamanpangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atauperusahaan perikanan budidaya.
Pasal 4
Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan denganmempertimbangkan usulan kebutuhan dari KelompokTani dan / atau UPTBP yang berbasis RDKK.
Pasal 5
(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4, dirinci menurut jenis, jumlah, subsector, kecamatan dan sebaran bulanansebagaimana tercantum dalam Lampiran I, LampiranII, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, LampiranVI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKKyang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten.
Pasal 6
(l)Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dan/atau Pasal 5, Bupati menetapkan alokasi perkecamatan berdasarkan sub sektor sesuai dengankebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masmg. °
(2)Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5penyaluran pupuk bersubsidi kepadapetani/kelompok tani dilakukan secara proporsiantara RDKK dan alokasi yang tersedia.
Pasal 7
Dinas Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepadaPetani, Petambak dan/atau Kelompok tani dalampenyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ataukemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkatPetani, Petambak dan/atau Kelompok tani di wilayahnya.
BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8
(1) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadikekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antarwilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuansebagai berikut :
a. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkanoleh Direktur Jenderal;
b. Realokasi antar kabupaten/Kota dalam wilayahprovinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura ProvinsiSumatera Selatan;
c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayahkabupaten ditetapkan oleh Kepala DinasKabupaten.
(2) Dalam hal Kabupaten yang mengalami perubahan
alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibatdilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,Kabupaten wajib menindaklanjuti dengan melakukanrealokasi antar kecamatan yang ditetapkan melaluiKeputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c.
(3)Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatuKecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi,penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapatdilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulansebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnyadengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun,melalui penetapan realokasi.
BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupukbersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atauKelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukansesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yangberlaku.
(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanianoleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atauKelompok Tani diatur sebagai berikut:
a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur diLini IV ke Petani/Petambak dan/atau KelompokTani dilaksanakan sesuai dengan ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidiuntuk Sektor Pertanian yang berlaku dandibuktikan dengan catatan dan/atau notapembelian kepada Petani/Petambak dan/atauKelompok tani.
b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaidimaksud pada huruf a memperhatikankebutuhan Petani / Petambak dan/ atauKelompok Tani dalam RDKK dan alokasi dimasing-masing wilayah.
(3) Untuk kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi diLini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tanisebagaimana dimaksud pada ayat (2), DinasKabupaten melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalampengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yangdimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok tanidilakukan melalui pendampingan oleh PetugasPenyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
(5) Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IVke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tanidilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk
sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.
(6) Dinas Kabupaten yang memperoleh alokasi danaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan KegiatanPendampingan Verifikasi dan Validasi PenyaluranPupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, wajibmelaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluranpupuk bersubsidi setiap bulannya kepada DinasPertanian Tananam Pangan dan Hortikultura ProvinsiSumatera Selatan untuk di rekapitulasi dandisampaikan ke Direktur Jenderal.
(7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupukbersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasidan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 10
(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur diLini IV wajib menjamin ketersediaan pupukbersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambakdan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupukberkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan DinasKabupaten serta Dinas yang membidangiPerdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
BAB VI
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjualPupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi(HET).
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkansebagai berikut:
a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidisebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untukpembelian oleh Petani, Petambak dan/atau KelompokTani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagaiberikut :
a. Pupuk Urea = 50 Kg;
b. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
c. Pupuk ZA = 50 Kg;
d. Pupuk NPK = 50 Kg;
e. Pupuk Organik = 40 Kg;
Pasal 12
(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahanberwarna merah, mudah di baca dan tidak mudahhilang/terhapus, yang bertuliskan :
Pupuk Besubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan
(2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Ureabersubsidi berwarna merah muda {pink) dan PupukZA bersubsidi berwarna jingga (orange).
BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13
(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukanpemantauan dan pengawasan terhadap penyediaandan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampaiLini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriPerdagangan tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yangberlaku serta melakukan pengawalan terhadappenyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV kePetani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
(2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkanperkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidisampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tanisetiap bulannya kepada Menteri Pertanian melaluiDirektur Jenderal serta ditembuskan ke DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi SumateraSelatan dan Dinas Kabupaten.
Pasal 14
(1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan danpengawasan terhadap penyaluran, penggunaan danharga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnyadibantu oleh Penyuluh.
Pasal 15
(1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporanpemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan danpengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUPPasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten MusiRawas Utara.
Diundangkan di Muara RupitPada tanggal 31 Desember2Q-L5SEKRETARIS DEARAitltABUPATENMUSI RAWAS
YAH, S.Sos, MM
Ditetapkan di Muara RupitPada tanggal 31 Desember 2015
yj/Pj. BUPATLMHstfeAWAS UTARA,
AMn H. AGUS YUDIANTORO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARATAHUN 2015 NOMOR ..^3