BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR eo TAHUN2018 TENTANG PETAJABATAN SEKRETARIATDAERAH, BADANPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH, BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA,BADANPENGELOLA KEUANGANDANASET DAERAH SERTA DINAS PENANAMANMODALDAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan petajabatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Peta Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
28
Embed
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN 80...bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan peraturanbupatimusibanyuasin nomoreo tahun2018 tentang...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATANPERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR eo TAHUN 2018
TENTANG
PETA JABATAN SEKRETARIATDAERAH, BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH, BADANKEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYAMANUSIA,BADANPENGELOLA KEUANGANDANASET DAERAHSERTA DINAS PENANAMANMODALDAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
KABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu
dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kepegawaian berdasarkan petajabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Peta Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No.4. Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat
No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)
dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5
Sipil Negara (Lembaran
Tahun 2014 Nomor 6,
Tahun 2014 tentang Aparatur
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2010 Nomor 74, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 tentang
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab,
sebagaimana telab beberapa diubab terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerab;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Daerab Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tabun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerab Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2016
Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerab dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerab Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerab
Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2016 Nomor 66);
3
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATANSEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADANPENGELOLAKEUANGANDANASET DAERAH, SERTADINASPENANAMANMODAL DAN PELAYANANTERPADU SATUPINTUKABUPATEN MUSIBANYUASIN.
BABIKETENTUANUMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat
Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawaJ.
dalam suatu satuan kerja organisasi.
7. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode atau teknik
untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi
informasi jabatan.
8. Identitas Jabatan adalah identitas yang berupa nama
jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.
4
9. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas
yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
10.Kode Jabatan adalah kode merepresentasikan suatu
jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisir
jabatan.
11.Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah
ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun
dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok
tugas jabatan.
12.Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan
perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13.Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak
kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
14.Perangkat kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja
dan alat kerja lainnya.
15.Tanggung jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang
dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan,
beserta segi-seginya.
16.Syarat jabatan adalah persyaratan minimal yang harus
dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki
suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik.
17.Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur
unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai
dengan yang paling tinggi.
5
BABIIRUANGLINGKUP
Pasal2
Peta jabatan menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan PengeIoIa
Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal
dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin dalam meIaksanakan analisis beban keIja sesual
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
BABIIIPETAJABATAN
Pasal3
(1)Peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari
setiap unit keIja.
(2)Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan tingkat jabatan
struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan
yang paling tinggi.
(3)Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada
dan kedudukan dalam unit organisasi serta memuat
jumlah pegawai, pangkatj golongan ruang, kualifikasi
pendidikan, dan beban keIja unit organisasi.
(4)Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II, Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III, Badan PengeIola Keuangan
Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6
BABrvKETENTUANPENUTUP
Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
fDitetapkan eli Sekayupada tanggal 0 Ab(Htu~ 2018
BUPATI MUSI BANYUASIN,¥
\j-f. Dom REZA ALEX NOERDIN
2018
ARIS DAERAHATEN MUSI BANYUASINf
Diundangkan eli Sekayupada tanggal I} Ab~,
IJ SEo/'KAB
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR eo
7
lampiran I: Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor €a Tahun 2018Tanggal :..!p AGlJ1"11Jr 2018
Tentang Peta Jabatan Baglan Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Muba
PETA JABATAN BAGIAN ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH
7 orang10 orang
BEBANKERJAMemfasiHtasi dan mengkoordinasikan sertamerumuskan bahan pembtnaan bidang anallsisJabatan, anaHsisbeban kerja, kelembagaan,kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayananpubHk,peningkaan klnerJa dan reformastbirokrasi.
Iniberdasar ABK
I SEKRETARISDAERAH IKEKUATAN PEGAWAI (IV/e - 5.11 5.2 ADM PUBUK-15) I
Pengadministrasl Umum 4 1 Pengadministrasi Umum 4 1 Bendahara 7 1
Analls Kepegawalan 6 1 -
1
E,
E,
ltV111/
111/111/
Es.ll
Es.l
IV/e:
IV/d:
IV/e:
IV/b:
IV/a:
PETA JADATAN DAGIAN KEUANGANSEKRETARIAT DAERAH
B orang10 orang
BEBANkERJAMelaksanakan dan menatausahakanadministrasi keuangan, menyusun RKAdanDPA, melakukan verifikasi terhadap taporanpertanggungjawaban bendahara sertamembuat taporan keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Musl Banyuasin.
aatinltaf berdasar ABK
I SEKRETARISDAERAH I
KEKUATAN PEGAWAI I (IV/d - 5.1/ 5.2 ADM PUBLlK-15) I
BEBAN KERJAMelaksanakan dan mengkoordinaslkanperumusan peraturan perundang.undangan,tlaahan, memberikan bantuan hukum,mempubllkasikan dan mendokumentasikanproduk hukum.
saat iniStaf berdasar ABK
I SEKRETARI5DAERAH I
KEKUATAN PEGAWAII IIV/d. 5.1/ 5.2 ADM PUBLIK. lS) I
- Pengadmlnlstrasl Hukum 5 ,- Pengelol21Bantusn Hukum 6 , Bendahara 5 ,
AnaUsHukum 6 ,- Penyusun Bantuan Hukum 6 , Arsiparis Pelaksana 6 ,
PengkaJlan dan Penelaah 6 , Pengelola Data 5 , Pengadmlnlstrasi Umum 6 ,Hukum
8E
E
III
III
III
III
,ES.I
Es.1I
IV/e: -IV/d, •
IVlc:IV!b: 1IV/a:
PET A JADATAN DAGIAN PROTOKOLSEKRETARIAT DAERAH
BEBAN KERJAUrusan keprotokolan terhadap Bupati danIsteri/suaml, WakH Bupati dan isteri/suami,para peJabat yang mewaklli atau mendamplngiBupati/Wakll Bupatl dan tamu-tamu daerah,agar berjlan dengan balk dan lancar.
I SEKRETARIS DAERAH I
KEKUATAN PEGAWAII (IV/d. 5.1/5.2 ADM PU811K.151 I
Id, I II/d: I/d, - I ASISTEN BIDANG PEMER1NTAHAN DAN KESRA IIe: 2 life: I/e: I IIVjc. 5,1 PERTAN1AN/S.2 MAGISTER MANAJEMEN .12\ I/b, 9 IIlb, 2 lib,
I/01 : I 11101: - 1/01:BAGIAN PROTOKOL
(III/d. 5.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN/ 5.2 MAGISTER MANAlEMEN"II)
6 ORANG TERDIRI DARI5.111 : I JFT , -s.lV : 2 J'U , 13
I II Sub Balian Tata Usahl'l Plmplnan I Sub B8slan pelayenan Keprotokolan I Sub Baglan Acara dan Upacara I
(Ill/b. 5.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN. 9) (Ill/b. 5.1 EKONOMII S. IlMU PEMERINTAHAN. 9)
Jabatan KJ • K Jabetan KJ • K Jabatan KJ • K
Pengadmlnlstrasl Umum 5 I I Petugas Sarana dan 6 2 2 Pranata Acara dan Upaeara 6 2 2Prasarana I<eprotokolan
PramuTamu 4 2 2 Pengelota Keprotokolan 6 2 2 Koordlnator Lapangan 7 I I
f- Penata Usal1a Plmplnan 5 0 2 Koordlnator Keprotokolan 7 I I Pengelola Data 6 I 1
f- Bendahara 7 I I
f- Pengemudl 5 I I - -Pengelola Barang Murk 6 1 INellara
'-
III
III
III
III
1
ES.1 E
ES.lI E
IV/e:
IV/d:
lV/c:
tV/b:
IV/a:
PETA JABATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIA T DAERAHBERANKERJA
Memberlkan Informas! kepada msyarakatbertaltan dengan kebljakan, program dankegratan. mengelola Infonnasl yang akandlkomunlkaslkan kepada masyarakat secaracepat, tepat akurat, proporslonal danmenarlk. selaras dengan dlnamlkamasyarakat, menyampalkan Infonnaslkebljakan, program dan keglatan pemerfntahsecara lengkap, utuh, tepat dan benar kepadamasyanlkat, memberlkan pemahamankesamaan vis!, mlsl dan persepsl antanlmasyarakat dan pemerlntah kabupaten.menampung asplresl publik sebagal masukandalam mengevaluasl kebr]ak8n, prognlm dankeglatan pemerfntah kabupaten.
I SEKRETARISDAERAH I
KEKUATANPEGAWAI I IIV/d - S.l/ S.2 ADM PUBUK- lSI I
I ISub B'llan KeblJllkan Publlk Sub BIlBi.n Informllil Publik Sub saBian Hubungan Publlk
"",,- >., I, T Ill'/d - 5.1 KESEHATAN MASTARAKAT! 5.' 'LMUPUBUK.OI PEMERINTAHAN.ol
J,bata" B • Jabeta" B • JabaUin B •Pengadmlnlstrasl Umum 0 I- Pengelota Data 0 Pengadmlnlstrasl Umum 0 -Pengelole Data 0 Petugas Humas 0 Pengelola Data 0 -Bendahara 0 Pengeloli!l Bahan Publlkasl 0 Arslparls Pelaksana 0
dan InformaslPetugas Humas 0 Operator Komputer
U
E
E.
III/
1111
IlIIb
III/
lV/e: -
IV/d, -IV/c: •
'Vib, 1IV/a: •
Es.lES.1l
PET A JABATAN BAGIAN PENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT DAERAHBEBAN KERJA
Menyelenggarakan dukungan yang bersifatsubstantlf kepada seluruh unsur organisasi dlingkungan Pemerlntah Kabupaten MusiBanyuasln di bidang pengelolaan data, sisteminformasi dan komunikasi.
ORANG TERDIRI DARtBAGIAN PENGELOlA DATA DAN SISTEM INFORMASI
.111 : 1 JFT ,(IV/a- 5.1/5.2 ADM PU.UK - OJ
.IV: 3 JFU , 6
I ISub B'llan P,layan.n Data Sub B811anPenlelolaan Dati dan Informasl
Sub Baglan Infrastrukturdan Teknologllnformasl
(HI/e - 5.1 KOMPUTERI5.2 ADM PUBLIK- 0) {mid - s.lllMU HUKUM - OJ (Ill/e - 5.1 EKONOMI - 0)
Jllbatan KJ B • Jabatan KJ B • Jabatan KJ B •Pengadmlnlstrasl Umum 0 1 Pengelola Data 0 2 Pengadmlnlstrasl Umum 0 1
I-Bendahara 0 1 Pengadmlnlstrasl Umum 0 1 Pengelola Data 0 2 I-Pengelola Data 0 2 Programer Komputer 0 2 Teknlsi Informasl dan 0 2 I-
KomunlkasiProgramer Komputer 0 2 l-
I-
10
Es
Es
1111111/
1111
111/
Es.l
ES.II
IVle:Iv/d,IV/c:IV/b,
IV/a: 1
PET A JABAT AN BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPANSEKRETARIAT DAERAH
BEBAN KERtAMelakukan pembinaan ketatausahaan urusanrumah tangga serta melaksanakan penyusunanprogram kebutuhan perbekalan danpenselolaan pengadaan barang dan jasa settamembina administraasi pengadaan danmaterial.
I SEKRETARISDAERAH IKEKUATAN PEGAWAI I liVId. S.l/ S.2 ADM PUBLIK. 151 I
d, , II/d: 1 tid: ASISTEN BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
PETA JADATAN DAGIAN ADMINISTRASI PEMDANGUNAN DAN PEREKONOMIANSEKRET ARIA T DAERAH
BERANKERJAMengendallkan evaluasl kebijakan, layananadmlnistrasl urusan pertanian, pangan,kelautan dan peri kanan, lingkungan hldup,kehutanan, energi dan sumber daya mineral,penanaman modal, kopeasl dan UMKM,perindustrian dan perdagangan, transmigrasidan tenaga kerja, perimahan dan kawasanpermuklman, pekerjaan umum dan penataanruang, perhubungan, serta LPSEsertapemblnaaan SUMD.
I SEKRETARISDAERAH I
KEKUATAN PEGAWAI I OVid - 5.11 5.2 ADM PliBlIK- lSl I
d: 4 Old: 2 lid: - ASISTENBIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
c: 2 ll/e: 1 I/e: - DAN PEMBANGUNAN
5 II/b: lib:
" 2 II/a: 3 I/a :
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN3 ORANG TEROIRIDARI DAN PEREKONOMIAN.III: 1 JFT :
"Jabatln '" B K Jabaten KJ B K Jabatan '" B KPengadmlnlstrasl Umum 0 2 Pengelola Data 0 2 Pengadmlnlstrasl Umum 0 2 -Pengelola Data 0 3 Analls Pereneanaan D 2 Operator Komputer 0 1
Bendahara D 1 Pengadmlnlstrasl Umum D 2 Pengelola Data D 2
Analls Ekanaml D 2
2
E,
E,
111/111/1lI/b
1111
Es.l1
ES.1
IV/e:IV/d:IV/e:IV/b:
IV/a: 2
PETA JABATAN BAGIAN PENYELESAIAN PERBATASAN
SEKRET ARIAT DAERAHBEBAN K£RJA
Menyelenggarakan penyetesalan sengketaperbatasan. pembangunan fislk danpengadaan prasarana serta pengawasan danpemellharaan penegasan perbatasan daerah.
I SEKRETARI5 DAERAH I
KEKUATAN PEGAWAII lIVId. 5." 5.2 ADM PUBUK.151 I
d, 3 IIld, 1 lid, . I ASISTEN BIOANG PEMERINTAHAN DAN KESRA I
" 2 III" 3 lIe: . I (1V/c. 5.1 PERlANIAN/S.2 MAGISTERMANAJEMEN .121 I, 4 IIIb, 1 lib,
Jabata" KJ 8 K Jlbltan KJ B K Jabatan KJ B KAnells KerJi!lsama 0 2 Pengelola Data 0 1 Pengadmlnlstrasl Umum 0 1-Pengadmlnlstrasl Umum 0 1 - Petuses Pembuat Batas 0 2 PengBwas Status Peta 0 2
. W1lllvah WllsvahAnells Batas W1layah 0 2 Pengadmlnlstrasl Umum 0 1 Pengelola Data 0 1
Pengelola Data 0 1
Bendahara 0 1
19
Es
Es
Es.l
Es,1I
IV/e: -IV/d, • 1111
IV/c: - lUIIV/b: 1 IJI/b
IV/a: 1 1111
PETA JABATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIA T DAERAHBEBAN KERJA
Melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat,sosial keagamaan dan sosial budaya.
I SEKRETARIS DAERAH II (fV/d • 5.1/ 5.2 ADM PUBLIK. 15) I
KEKUATAN PEGAWAI
Id, It/d, I/d, . I ASISTEN 81DANG PEMERINTAHAN DAN KESRA IIe: 3 II/e: 2 I/e: . I (IVle. 5,1 PERTAN1ANfS.2 MAGISTER MANAJEMEN -121 IIb, 5 It/b, . lib'la: 3 II/a: 2 I/a:
I 8AG1AN K£SEJAHTERAAN RAKYAT II (IV/b • 5.1/5.2 ADM 'UBlI". 01 I
9 ORANG TERDIRI DARI
5.111 : 1 JFT ,s.lV : 3 JFU , 15
I ISub Beslan KeteJahteraan Sub Baglan Keagamsa" Sub Baglan Umum
(III/e. S.l KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM.(IV/a. $.1 PERBANDINGAN AGAMA. 0)
('Via. 5.1 PEN01DlKAN AGAMA ISLAM/ 5.2 ADM
01 PUBLlK.O)
Jabatan KJ B " Jab.tan KJ B K Jabatan KJ B KBendahars 0 1 - Penlelols Data Kesgamsan 0 2 Operator Komputer 0 2
BEBAN KERJAMelaksanakan dan menyiapkan bananfasilltasl, koordinasl, pembinaan bldangforkoplnda. pemlUhan umum dan penyusunankebijakan dl bldang penyelenggaraanpemerlntahan umum dan pengembanganwlla ah.
I 5EKRETARI5DAERAH I
KEKUATAN PEGAWAI I (IV/d. 5.1/ 5.2 ADM PUBLIK. 151 I
d: 2 II/d: 1 I/d: I A515TENBIDANG PEMERINTAHAN DAN KE5RA Ie: . II/e: 3 I/c: I ClV/c. 5,1 PERTANIAN/5,2 MAGI5TER MANAJEMEN .121 Ib: 5 II/b: 1 I/b: .a:. 11/. : I/a: .
Jabatan KJ B K Jabatan KJ B K Jabatan KJ B KPengadmlnlstrasl Umum 0 2 Pengadmlnlstrasl Umum 0 2 Analls Pemerlntahan Oaerah 0 2- - -- Pengelola Data 0 2 - Analls Pengembangan 0 2 Analls Pengembangan 0 2 -
Wllavah WII.v,hAnalls Pemerlntahan Umum 0 2 - Analis Pemerlntahan Umum 0 2 Pengelola Data 0 2 -- dan Otonoml Oaerah dan Otonoml Daerah
- Bendahara 0 1 -- - -
1E,E,
111/
111/
111/
III
2
ES.I
E5.11
IV/. :IV/d: 1
IVjc: 1
IV/b: 1
IV/a:
Lampiran I Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : 80 Tahun 2018Tanggal '" AbUrn! S 2018Tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
PETAJABATAN DAOlAN LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH
I BEKRETARIB DAERAH II (IVId - S.II S.2 ADM PUBLIK- 151 I
ASISTER OIDANG PENGEMBANGANPEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
-
SAGIAN LAYANAN PENGADAAN
(III/d - S.I EKONOMI - J I)
I ISub Bagtan Pembinaan Sub Bagtan Hukum dan Sub Bagtan Pele1angan
dan KompeteD.l PeDveleaaian Sanuah(1II/d .D-IV PENYULUH PETERNAKAN-9) IIII/e - S.I/S.2 AOM PUBLIK - 9) (III/d - S-I TEKNIK ARSITEKTUR-9)
Jabatan KJ B K Jabatan KJ B K Jab.tan KJ B K
Bendahara 7 I Pengelola Data Sanggah 6 I Arsipans 6 If-
Pengadministrasi Umum 5 I Pengadministr8si Pelelangan 6 4 Pengadministrasi 6 4 f-PclclanganPengadministr8si 5 I - Pengelola Data 6 I f-Keoe •• waJan
I- Analis Perencanaan 6 I - Fungslonal Barang dan 8 3 3 f-Jasa
'- Pengadministrssi Keuangan 6 1 Fungslonal Ahli Muda 9 3 3 I-
•
•
Lamplmn II----
Pl:ratumn BUpati Musl BanyuasinNomor : SO Tabun 2018Tanggal 5 AEoUrnJt 2018Tentang ~ta Jabatan Badan PengclolaKeuanganDan Aset Daerah KabupatenMust Banyuasin
....-- - .
•• ------------------------------------------, ••••.:::.C.~•••;;;;'T'''''•.' •••"'.,""•.,••••••••••••.,.. ••.•••••"""""••=0•••=••••""'••••==-------------------------------------------~BEBAX KERJA
I Kep~ Bub B-at- '-~. ~ ••I <II••• PelapuNa I I Kopab &Pb ~n Umam du Ke;ooc._III1' I Kopa1a lhIb lbclua KnUlpft de Met I,,,,. 5.1 &KONOMI 8.2 ADM PUBUK. 8 a.S.1 EKONDMl 8.2 ADM PllBUK. 9 II b.S.IEKONOMIAKUTANS1.8
70 OIL\KQ TltRDIRl DAR!
e., £11.111 • JPTJ'at.tan KJ • K J••••••• KJ • K J••••••• llJ • K, , ,
1 Kepaho S1lb Bldanc.Anau- I Kepa1a S1lb B1dall Petbondllhunn I KepaIa 8l:I.b Bldllfll ~ A..t I "I Kepm Sub Akaatul PeDerlmuD III <:.5.1 TEKNlK/S.2 ADM PI.1BUK-9 III c. 5.1 EKONOMI r.tAN~EMEN. 9 III d - 5.1 EKONOMI AJo.vtANSl1 5.2 ADM PUBUK. 9 lIl/e- 5.1 EKONOMI 5.2 ADM PUBUK - 9
J•••••• KJ • K Jaltat ••• KJ • K J••••••• KJ • K •.•..- IlJ • KPmvIoUi dataPf'~ 6 , - PI:ngadmlnllrtnuri KcuNlpSl • 1 ~101llDnUl Kebljlllam , ~lol.a DfWl.Be\.Iu\JII dan • 1t- KWrifikn.l 8amns dan AMI Lnpomn"" ••-
Lampiran III Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomoI' : Bo Tahun 2018Tanggal '3 AGu~ 2018Tentang Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
PETA JABATAN DADD PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8EBAN KERJAI KEPALA DAPPltDA I Melaksanakan dan mengkoordfnasikan
I (IVIe - S.l ILMU SOSIAL DAN lLMU POLITIK. 13) I penyusunan, pengendallan, evaluasiKEKUATAN PEGAWAI pelaksanaan rencana pembangunan daerah
serta penelitlan dan pengembangan.
IV/e: SEKRETARIS
(IV/b - S.l PENDIDlKAN/ S-2 PERENCANAAN KOTAIV/d. III/d: 11 H/d: 1 l/d: DAN DAERAH - 11)
Evaluui dan Pelaponln SUb Balian Umum dan Kepegawalan SUb Baglan Keuangan dan Allot
(IBid. S.l EKONOMI MANAJEMEN - 9) (UI/c- S.l PENDIDIKAN AOAMA 18LAMI 8.2 ADM (III/d - S.l ILMU HUKUM - 8)PUBLIK - 8)73 ORANG TERDIRI DARI
Es.l Es.I11 , 6 JFr J.1mtaD K.J B K Jabatan K.J B K Jab.bon K.J B K
I- Analis program dan 7 1 AnEilis Kepegawaian 6 1 I- Pengadministrasi 6 1Es.1l : 1 Es.IV I. JFU 4. pereneanaan keuangan
Pengeloia program dan 6 1 Pengadministrasi umum 5 1 Bendahara 7 1Iaporan
Penyusun rencana 7 1 Pengelola harang 5 1Keterangan : kegiatan dan anggaran miliknegara
Jumlah JP'U{staf aaat ini , 4B •••••• Analis laporan 7 1Kebutuhan JFU {Star berdasar AI : 6' oranl akuntabilitas kineria
I I I I IBIDANG EKOBOMI DAN SUMBER DAYA BIDANG SOStAL BUDAYA DAN BIDANG ll'Q'FRASTRUKTUR DAN BmANG PROGRAM, ANGGARAN. BIDANG PBNltLlTlAN DAN
AJ.AM PEMBAft"QUNAN MANUSIA PENQEMBANGAN W1LAYAH PBNGENDALIAN DAN BVALUASI PBNGEMBANGANPBMBANGUWAN
(IVla - S.l TEKNIK 8IPIL ~ 11) (IVIb - 8.1/S.2 MAGISTER TEKNIK - 11) (IV/a - S.l TEKNIK/S.2 TEKNIK PEMBANQUNAN(IVla - S.l EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK. 11) (IVla - S.l TEKNIK SIPIL LINQKUNOAN - 11)WlLAYAHDAN KOTA - 11)
Bub Bldanl &umber Daya Alam Bub Bid.n. PemeriabohllD dan PoUtik Sub Bldang Infrutruktur SUb BldlilDg Program dan MuaranSub Bidang Data dan lnrormaalPembangunan
(Ill/d - S.l S-l PERENCANMN WlLAYAHDAN {11I/e- 8.11LMU PEMERINTAHANI S.2(IVla - S.11 8.2 MAGISTER TEKNlK SIPIL - 9) (llIfe. S.l EKONOMII 8.2 MAGISTER (llI/e- S.l EKONOMI AKUTANSll S.2 ADM
KOTA - 9) MAGISTER MANAJEMEN - 9) MANA.JEMEN - 9) PUBLIK - 9)
Lemplmn IV Pemturan Bupatl Mus:! Ba!1,Y!laslnNomor : c:sO Tahun 2018Tanggal .9 Af,VITlJ> 2018Tentang Peta Jabatan Bedan Kepeg:nwalan Pengembangan Dan Sumber Dayn Manusla Daemh Kabupaten Musl
Banyuasln
L__ PBTA JABATAN BADAH KZP&OAWAJAN DAN PBHGBMBANGAN 8VMBBR DAYA MAIIVS1A
BEBAl'f ImRJAMe\ll.kMn8kan UNMn pemerlntahlU\ di bidnng
imPALA &ADMkepegnwalan dan pengembangnn SOM.
(lV/e. S.l SAINSTERAPAN PEMERlNTAHANj S.2KBKUATAl'f PBGAWAI MAOlSTER ILMU PEMERINTAHAN • 13)
IV/c: SBKRSTARISIV/d: mid: " n/d: lId:IV/e: I m/e: • II/e: 1 lie: Va. 5.1 AOMINISTRASI NEOERA. 11IV/b: m/b: 14 nIb: lib:IV'.: , mill: a III. : , I/r..,
Sub Saatan Pertlncanun, Evaluul dan Pelaporan Sab S.po tJmum dan KepepwaJan Sub S•••• o Keu.npn dan .uet
K.butuhan Jn1jBtatlMn!uar ASK • eo ~. nkuntllbilitllJl kinerja
amANO PBNOADAAN, PEMBERHENTIAN I smAl'l'o MtlTASI PAI'l' PROMOSI I SIOMO PBNOEMBAlfOAl'l' KOMPETE1'fB1 APARATUR smANO PERILAlAlf KrNERJA APARATURDAN INFORMASI OAlf PEKOKAROAAI'l'
II d- 5.1 EKONOMI 5.2 ADM PUBLiK. 11 a - 5.1 EKONOMI 5.2 ADM PUBUK - 11 II d-S.ltLMUHUKUM-ll
t 6ub Bldaol Peopdun dan p.,rnb.rheQtb!.n I I Sub Bld.ol Mutaa1 I Sub Bld.DC Dlk1IIt Penj.uJaQpD daQ 6ertlflka.t Sub Bldan, PenllalaD d.a EYalu •• 1KlQerja IAparatur Ilib. S.IILMU HUKUM. 9 II e. S.l ILMUHUKUM. 9 lid .5.1 ILMU PEMERU'frAfiAN 5.2 ADM PUBLIK • 9 1II b. S.lILMU HUKUM. 9
Jabatan 1<.1 • K J.batan 1<.1 • K Jabatan 1 K JabataQ 11<.1 • K
I-Pengeloln Formasi dan 6 I I r- AnnUs Kepegawnian 6 I 1 An.I!lli Program Dlklnt 6 1 1 Pengeloln Penilaian Kinerja 6 0 IPengrtdann Pegawal Pegawni
I-Pengelol9 Dlslplin Pcga\\'8i 6 0 I Penyusun Rencana Mutasi 6 0 1 Pcngeloln Penyelenggaraan 6 1 1 Pengadministmlli Umum 6 1 I
Bub Bldan. DlaipUn dan Pel1pupaa Ilid. S.l PSIKOLOQI. 9
Jabataa • K
Pengadmlnfstm51 Umum • 0 1
Pengeloln DI,lplin Pegl'lwal • I I
Malis KepegnWllian • 0 I
AnnliB Penegnkan • 0 IIntegriW! drm DiJliptin
tH. DODI REZA ALBJt 1'fOERmN
Lnmplran V Peraturan BupatJ Musl Ba~aslnNomor : 00 Tahun 2018Ton"'l ~ AGu<f\-> 2018Tentnng Pets Jabatan Dlnas Penanaman Modal Dan PetayananTerpadu Satu Plntu Pada Kabupaten
I S.lul Perellll.nun hnaaamaD Modal I S.kat hmaatauan dan Penp_nn I Selut Pelayanan Perldnan dan S.kat Penpduan dan lafin'maal l.ayanaa IPelakaanun P.nanaman Modal Non Perldnan LlnakUDpolid- S.l PERTANIAN AORIBlSNI8. II III d - 8.1 EKONOMI 8.2 ADM PUBLIK - 11 11e. S.1 EKONOMI MANAJEMEN - II d - 5.1 ILMU PEMERINTAHAN S.2 ADM PUBLIK.
JabataD 1&1 B K JabataD B K Jabatan KJ B K JabataD IKJ B K