-
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR , ~ TAHUN.2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUSIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentangDesa dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam
NegeriRepublik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan
Keuangan Desa perlu menetapkan PeraturanBupati Musi Banyuasin
tentang Pengelolaan KeuanganDesa;
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Propinsi Sumatera
Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor5234);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
TambahanLembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana
telah diubah dengan Undang - UndangNomor 2 tahun 2015 tentang
Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
tahun2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang(Lembaga Negara
RepubIik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5657).
(
-
- 2 -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian
Urusan Pemerintah antar Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan
PemerintahKabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun2014 tentang Desa (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan Be1anja Negara (Lembaran
Negara. RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan YangMenjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten MusiBanyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINPENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.
BABIKETENTUANUMUM
Pasal1
TENTANG
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:. 1. Desa adalah
desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
se1anjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsamasyarakat, hak asal usul, danl atau hak tradisional yang
diakui dandihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penye1enggaraan urusan pemerintahan
dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
NegaraKesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama laindibantu perangkat Desa sebagai unsur penye1enggara
Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalahlembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanyamerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.
-
- 3 -
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
danpertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana KeIja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa,
adalahpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
danBelanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
10.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbanganyang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan BelanjaDaerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
PendapatanBelanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala
Desa atausebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenanganmenyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkatPTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala
Desa untukmelaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretarls Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaanpengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Urusan (Kaur) adalah unsur dari pelaksana teknisi
kegiatan.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretarlat desa yang membidangi
urusanadministrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh
pendapatan desayang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa
melaluirekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan
desa denganbelanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan
desa denganbelanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SILPAadalahselisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satuperiode anggaran.
-
-4-
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan olehKepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BadanPermusyawaratan Desa.
24. Kepala BPMPD disebut sebagai Pejabat Verifikasi adalah
Pejabat yang diberiwewenang oleh Bupati Musi Banyuasin untuk
memverifikasi AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)dalam
Kabupaten Musi Banyuasin.
BABIIASASPENGELOLAANKEUANGANDESA
Pasal2
(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikeloladalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal
1 Januari sampaidengan tanggal31 Desember.
BABIIIKEKUASAANPENGELOLAANKEUANGANDESA
Pasal3
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desa danmewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik
desa yangdipisahkan.
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desasebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan:a.
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. menetapkan
PTPKD;c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa;d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa;
dan .e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban
APBDesa.(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
desa, dibantu oleh
PTPKD.Pasal4
(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal
dari unsurPerangkat Desa, terdiri dari:a. Sekretaris Desa;b. Kepala
Urusan;
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
KeputusanKepala Desa. .
Pasal5
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf abertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan desa.
-
- 5 -
(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangandesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa;b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
perubahan
APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;c. melakukan
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkandalam APBDesa;d. menyusun pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
dane. melakukan Evaluasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran
APBDesa.Pasal6
(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf bbertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan
bidangnya.
(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai
tugas:a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung
jawabnya;b. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan
Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;c. melakukan
tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;d. mengendalikan pelaksanaan
kegiatan;e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa;
danf. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan
kegiatan.Pasal 7
(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
c dijabatoleh staf pada Urusan Keuangan.
(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan,
danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan
pengeluaranpendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
BABIVAPBDesa
Pasal8(1) APBDesa, terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;b. Belanja Desa; danc. Pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
adiklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b
diklasifikasikanmenurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikanmenurut kelompok dan jenis.
-
- 6 -
Bagian KesatuPendapatan
Pasal9
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(l)huruf a,meHputi semua penerimaan uang me1alui rekening desa yang
merupakanhak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembalioleh desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
terdiri ataskelompok:a. Pendapatan AsHDesa (PADesa);b. Transfer;
danc. Pendapatan Lain-Lain.
(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
terdiri atasjenis:a. Hasil usaha;b. Hasil aset;c. Swadaya,
partisipasi dan Gotong royong; dand. Lain-lain pendapatan asH
desa.
(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
antara lainhasil Bumdes, tanah kas desa.
(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara
laintambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan
irigasi.
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang
melibatkan peranserta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai
dengan uang.
(7) Lain-lain pendapatan asH desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf dantara lain hasil pungutan desa.
Pasal10
(1) Ke1ompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf b,terdiri atas jenis:a. Dana Desa;b. Bagian dari Hasil
Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;c. Alokasi Dana
Desa (ADD);d. Bantuan Keuangan dari APBDProvinsi; dane. Bantuan
Keuangan APBDKabupaten/Kota.
(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum
dan khusus.
(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam
ketentuanpenggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan
paling banyak30% (tiga puluh perseratus).
(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurufc, terdiri atas jenis:a. Hibah'dan Sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak mengikat; danb. Lain-lain pendapatan Desa yang
sah.
-
- 7 -
Pasalll
(1) Hibah dan surnbangan dari pihak ketiga yang tidak rnengikat
sebagairnanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah
pernberian berupa uangdari pihak ke tiga.
(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 10ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai
hasil keIjasama denganpihak ketiga dan bantuan perusahaan yang
berlokasi di desa.
Bagian KeduaBelanja Desa
Pasal 12
(1) Belanja desa sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b, rneliputisernua pengeluaran dari rekening desa yang
rnerupakan kewajiban desadalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pernbayarannyakernbali oleh desa.
(2) Belanja desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
dipergunakan dalam.rangka rnendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa.
Pasal13
(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal8
ayat (1) hurufb, terdiri atas kelornpok:a. Penyelenggaraan
Pernerintahan Desa;b. Pe1aksanaan Pernbangunan Desa;c. Pernbinaan
Kernasyarakatan Desa;d. Pernberdayaan Masyarakat Desa; dane.
Belanja Tak Terduga.
(2) Ke1ornpok belanja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibagi
dalamkegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan
dalamRKPDesa.
(3) Kegiatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) terdiri atas
jenis belanja :a. Pegawai;b. Barang dan Jasa; danc. Modal.
Pasal 14
(1) Jenis belanja pegawai sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 13
ayat (3) hurufa, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap
dan tunjangan bagiKepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan
BPD.
(2) Belanja Pegawai sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalamke1ornpok Penyelenggaraan Pernerintahan Desa,
kegiatan pernbayaranpenghasilan tetap dan tunjangan.
(3) Belanja pegawai sebagairnana dirnaksud pada ayat (2)
pe1aksanaannyadibayarkan setiap bulan.
-
-8-
Pasal15
(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3)huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yangnilai manfaatnya kuning dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara
lain:a. alat tulis kantor;b. benda pos;c. bahan/material;d.
pemeliharaan;e. cetak/penggandaan;f. sewa kantor desa;g. sewa
perlengkapan dan peralatan kantor;h. makanan dan minuman rapat;i.
pakaian dinas dan atributnya;j. peIjalanan dinas;k. upah keIja;1.
honorarium narasumber / ahli;m. operasional Pemerintah Desa;n.
operasional BPD;o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; danp.
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) huruf 0 adalah bantuan uang untuk operasionallembaga
RT/RW dalamrangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan,perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
sertapemberdayaan masyarakat desa.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang
pelaksanaankegiatan.
Pasal16
(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf c,digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barangatau bangunan yang nilai manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana
dimaksud padaayat (1)digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
kewenangan desa.
Pasal 17
(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB),
pemerintahDesa dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.
(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkanberulang dan/ atau mendesak.
(3) Keadaan darurat sebagaimana. dimaksud ayat (1) yaitu an tara
laindikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan
prasarana.
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1)karena
KLB/wabah.
-
-9-
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagairnana ayat (3)
ditetapkan denganKeputusan Bupati Musi Banyuasin.
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagairnana dirnaksud pada
ayat (2)dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
Pasal 18
(1) Pernbiayaan Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf crneliputi sernua penerirnaan yang perlu dibayar kernbali
dan/ataupengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun
anggaran yangbersangkutan rnaupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
(2) Pernbiayaan Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
terdiri ataskelornpok:a. Penerirnaan Pernbiayaan; danb. Pengeluaran
Pernbiayaan.
(3) Penerirnaan Pernbiayaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2)
huruf a,rnencakup:a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)tahun
sebelumnya;b. Pencairan Dana Cadangan; danc. Hasil penjualan
kekayaan desa yang dipisahkan.
(4) SiLPAsebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a antara
lain pelampauanpenerirnaan pendapatan terhadap belanja,
penghernatan belanja, dan sisadana kegiatan lanjutan.
(5) SilPA sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) rnerupakan
penerirnaanpernbiayaan yang digunakan untuk:a. rnenutupi defisit
anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kedl dari
pada realisasi belanja;b. rnendanai pelaksanaan kegiatan
lanjutan; danc. rnendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan
akhir tahun anggaran
belurn diselesaikan.(6) Pencairan dana cadangan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk rnenganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekeningdana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran
berkenaan.
(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagairnana
dirnaksudpada ayat (3) huruf c digunakan untuk rnenganggarkan hasil
penjualankekayaan desa yang dipisahkan.
Pasal 19
(1) Pengeluaran Pernbiayaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal
18 ayat (2)huruf b, terdiri dari :a. Pernbentukan Dana Cadangan;
danb. Penyertaan Modal Desa.
(2) Pernerintah Desa dapat rnernbentuk dana cadangan
sebagairnana dimaksudpada ayat (1) huruf a untuk rnendanai kegiatan
yang penyediaan dananyatidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan
dalarn satu tahun anggaran.
(3) Pernbentukan dana cadangan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan peraturan desa.
-
- 10 -
(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling
sedikit memuat:a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;b.
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;c.
besaran dan rindan tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;d.
sumber dana cadangan; dane. tahun anggaran pelaksanaan dana
cadangan.
(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapatbersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari
penerimaanyang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkanperaturan perundang-undangan.
(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufa ditempatkan pada rekening tersendiri.
(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatanKepala Desa.
BABVPENGELOLAAN
Bagian KesatuPerencanaan
Pasal20
(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesaberdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesakepada Kepala Desa.
(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan
PermusyawaratanDesa untuk dibahas dan disepakati bersama.
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan
Oktober tahunbeIjalan.
Pasal21
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disepakati bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
disampaikan oleh KepalaDesa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui
camat paling lambat 3 (tiga)hari sejak disepakati untuk dievaluasi
oleh Kepala BPMPD.
(2) Bupati Musi Banyuasin menetapkan hasil evaluasi Rancangan
APBDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari keIjasejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa.
(3) Dalam hal Bupati Musi Banyuasin tidak memberikan hasil
evaluasi dalambatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Peraturan Desa tersebutberlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Bupati Musi Banyuasin menyatakan hasil evaluasi
RancanganPeraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan umumdan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
Kepala Desamelakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari keIja
terhitung sejakditerimanya hasil evaluasi.
-
- 11 -
Pasal22
(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa
tetap menetapkanRancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Peraturan Desa,Bupati Musi Banyuasin membatalkan Peraturan Desa
dengan KeputusanBupati.
(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligusmenyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran
sebelumnya.
(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Desahanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraanPemerintah Desa. ,
(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Pali~g
lama 7(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
peraturan desadimaksud.
Pasal23
(1) Bupati Musi Banyuasin mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desaten tang APBDesa kepada Kepala BPMPD dalam wilayah
Kabupaten MusiBanyuasin.
(2) Kepala BPMPDmenetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja sejakditerimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa.
(3) Dalam hal Kepala BPMPD tidak memberikan hasil evaluasi dalam
bataswaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Peraturan Desa
tersebut berlakudengan sendirinya.
(4) Dalam hal Kepala BPMPDmenyatakan hasil evaluasi Rancangan
PeraturanDesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum
danperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
melakukanpenyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanyahasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimanadimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan PeraturanDesa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,
Kepala BPMPDmenyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada
Bupati MusiBanyuasin.
Bagian KeduaPelaksanaan
Pasal24
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaankewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas
desa.
(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud
pada ayat(1)harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Pasal25
(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
-
- 12 -
(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah
tertentudalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
desa.
(3) Jum1ah uang tunai yang boleh dipegang oleh bendahara desa
maksimal perbulan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam rangka
memenuhikebutuhan operasional pemerintah desa.
Pasal26
(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak
dapatdilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkanmenjadi peraturan desa.
(2) Penge1uaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasukuntuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan
operasional perkantoranyang ditetapkan dalam peraturan kepala
desa.
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat
Rincian AnggaranBiaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
Pasal27
(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatanharus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran
Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
Evaluasioleh Sekretarls Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
penge1uaran yangmenyebabkan ataS beban anggaran belanja kegiatan
denganmempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan didesa.
Pasal28
(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran(SPP)kepada Kepala Desa.
(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa
diterima.
Pasal29
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1)
terdiri atas:a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);b. Pernyataan
tanggungjawab belanja; danc. Lampiran bukti transaksi
Pasal30
(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalamPasal29, Sekretarls Desa berkewajiban untuk:a. meneliti
kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana
kegiatan;b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBdes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;c. menguji ketersedian
dana untuk kegiatan dimaksud; dand. menolak pengajuan permintaan
pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
-
- 13 -
(2) Berdasarkan SPP yang telah di Evaluasi Sekretaris Desa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui
permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.
(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2)
selanjutnyabendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
Pasal 31
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan
pajaklainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yangdipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 32
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan
Peraturan/KeputusanBupati Musi Banyuasin dengan berpedoman pada
ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal33
(1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila
terjadi:a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar jenis
belanja;b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SiIPA)
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun beIjalan;c. terjadi
penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan; dan/ ataud. terjadi peristiwa khusus, seperti
bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;e.
perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam
1 (satu)tahun anggaran.
(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan
tata carapenetapan APBDesa.
Pasal34
(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
APBDKabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak
mengikatke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa
tentangPerubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala
Desatentang perubahan APBDesa.
(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinformasikankepadaBPD.
Bagian KetigaPenatausahaan
Pasal35
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.(2) Bendahara
Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib.
(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporanpertanggungjawaban.
-
- 14 -
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat
tanggal 10bulan berikutnya.
Pasal36
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalamPasal35 ayat (2),menggunakan:a. buku kas umum;b. buku Kas
Pembantu Pajak; danc. buku Bank.
Bagian KeempatPelaporan
Pasal37
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepadaBupati Musi Banyuasin berupa:a. laporan semester
pertama; danb. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf aberupa laporan realisasi APBDesa.
(3) Laporan realisasi pelaksanaan. APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Juli tahun beIjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf bdisampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.
Bagian KelimaPertanggungjawaban
Pasal38
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasipelaksanaan APBDesa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui
KepalaBPMPDsetiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimanadimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilampiri:a.
format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;b. format Laporan Kekayaan Milik Desa
per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; danc. format Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang masuk
ke desa.
Pasal 39
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimanadimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan darilaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
-
- 15 -
Pasal40
(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38
diinformasikankepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudahdiakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain papanpengumuman, radio komunitas, dan media informasi
lainnya.
Pasal41
(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
disampaikankepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat ke Kepala
BPMPD.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimanadimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1
(satu) bulan setelahakhir tahun anggaran berkenaan.
Pasal42
Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu
KasKegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran
sertaPemyataan Tanggungjawab Be1anja, Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDesapada. semester pertama dan semester akhir tahun serta
LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a
dan huruf b, Pasal 37dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati.
Pasal43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.-~_.~~-~~.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi
_ Bl!!!YI,1asin_ ..Ditetapkan di Sekayupada tanggal % fl.\B I 2~
i5I BUPATlMUSIBANYUASIN"t
. /HARI
Diundangkan di Sekayupada tanggal % IVIel 2015.
SEKRETARISDAERAH
--to'H. SOHAN MAJID
BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2015 NOMOR I&'
-
LAMPIRANPERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 15 TAHUN
2015TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANAANGGARAN
BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURATPERMINTAAN PEMBAYARAN
SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWABBELANJA,
PENATAUSAHAAN,LAPORANREAUSASIPELAKSANAANAPBDESA SEMESTER, SERTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REAUSASI PELAKSANAAN APBDESA
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERATURAN DESA ... (Nama Desa)NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESATAHUNANGGARAN .
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
KEPALADESA .
Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa! 3 Peraturan Bupati Musi
BanyuasinNomor: /VIII/PER-BPMPD/2015tentang Pengelolaan Keuangan
Keuangan Desa.Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa
tentang AnggaranPendapatan dan Belahja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan BelanjaDesa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huru! a, telah
dibahas dandisepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huru! a danhuru! b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi
Peraturan Desa.............. tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes)Desa TahunAnggaran .
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahunRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
PelaksanaanUndang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
PengelolaanKeuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 15 TAHUN2015 (Lembaran
Beritadaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 18);
-
-2-
Oengan Kesepakatan BersamaBADANPERMUSYAWARATANOESA .
MEMUTUSKAN
Menetapkan RANCANGAN PERATURAN OESA TENTANG
ANGGARANPENOAPATANOANBELANJAOESATAHUNANGGARAN .
Pasall
============Rp .
Rp .
Rp .
Rp .Rp .
Rp .
Rp .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa Tahun Anggaran dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Oesa Rp .
2. Belanja Oesa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Oesa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Oefisit
3. Pembiayaan Oesa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp .
Rp .
Rp .===============
Pasal2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oesa sebagaimana dimakaud Pasal I,
tercantum dalam lampiran Peraturan Oesa ini berupa Rincian
Struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Oesa.
Pasal3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan
dati Pemturan Oesa ini.
Pasal4
Kepala Oesa menetapkan Peraturan Kepala Oesa dan/atau Keputusan
Kepala Oesa guna pelaksanaan
Peraturan Desa ini.
PasalS
Pemturan Oesa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Pemturan Oesa ini dalam
Lembaran Oesa dan Berita Oesa oleh Sekretaris Oesa.
Oitetapkan di .Pada tanggal .
KEPALAOESA .
-
- 3 -
Lampiran Peraturan DesaNomorTahunTentang : Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Desa.
FORMAT RANCANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .TAHUN ANGGARAN .
KODE URAIAN ANGGARAN KETERANGREKENI (Rp.) AN
NG1 2 3 4
1 PENDAPATAN1 1 Pendavatan Asli Desa1 1 1 HasH Usaha1 1 2
Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Rovone:1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah
1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasH
pajak &retribusi
daerah kabuoaten/ kota1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan
Keuane:an1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabuoaten /
Kota
1 3 Pendapatan Lain lain1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak
ke-
3 vane: tidak mene:ikat1 3 2 Lain-lain Pendaoatan Desa yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa2 1 1 Pene:hasilan Tetao dan Tuniane:an2 1 1 1 Belania
Pee:awai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa danPerangkat
- TuIijartgan KepalaDesa dan Perangkat- Tunjangan BPD
2 1 2 Ooerasional Perkantoran2 1 2 2 Belania Barane: dan
Jasa
- Alat Tulis Kantor- BendaPOS
-
-4-
- Pakaian Dinas dfan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan
Kebersihan- Perialanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik.dasn
Teleoon- Honor- dst .......................
2 1 2 3 Belania Modal- Komouter- Meia dan Kursi- Mesin TIK- dst
..........................
2 1 3 Ooerasional BPD2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa
-ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat- dst
...............................
2 1 4 Ooerasional RT/ RW2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa
- ATK- Penl1'l1'andaan- Konsumsi Rapat- dst
...............................
2 2 Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa
2 2 1 Perbaikan Saluran lrigasi2 2 1 2 Belania Barang dan
iasa
- UPah Keria- Honor- dst ....................
2 2 1 3 Belania Modal- Semen- Material- dst ............
2 2 2 Pengasoalan ialan desa2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa
:
-Uoah Keria-Honor- dst
.........................................
2 2 2 3 Belania Modal:-Asoal-Pasir- dst ...............
2 2 3 Kegjatan .................................
2 3 Bidang Pembinaan Kemasvarakatan
-
- 5 -
2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman danKetertiban
2 3 1 2 Belania Baransz dan Jasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan
Pelatihan- dst .....................
2 3 2 Kegiatan .........................
2 4 Bidang Pemberdavaan Masvarakat2 4 1 Kegiatan Pelatihan
Kepala Desa dan
Perangkat2 4 1 2 Belania Barang dan Jasa:
- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan oelatihan- dst
.....................
2 4 2 Kegiatan .............................
2 ~ Bidana Tak Terduaa2 5 1 Kegiatan Keiadian Luar Biasa2 5 1 2
Belania Baransz dan Jasa:
-Honor tim-Konsumsi- Obat-obatan- dst
........................
2 5 2 Kegiatan ...........................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISrr
3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiallaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan
Dana Cadangan3 1 3 HasH Kekavaan Desa Yang dioisahkan
JUMLAH (RPI
3 2 Penaeluaran Pembiallaan3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan3 2 2
Penvertaan Modal Desa
JUMLAH (RPI
Ditetapkan
-
- 6 -
B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KECAMATAN .TAHUN ANGGARAN .
1. Bidang .2. Kegiatan: .3. Waktu Pelaksanaan
Rincian Pendanaan
NO. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAHSATUAN (Rp.)(Ro.)
1 2 3 4 5
JUMLAH fRo.l
................. , tanggal .
Disetujui/ mengesahkanKepala Desa
Pelaksana Kegiatan
...........................................Cara pengisian:1.
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
belanja desa.2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan
urutan kegiatan dalamAPBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomorurut4. kolom 2 diisi dengan uraian
berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.5. kolom 3 diisi dengan
volume dapat berupajumlah orang/barang.6. kolom 4 diisi dengan
harga satuan yang merupakan besaran untuk membayarorang/ barang
7. kolom 5 diisi denganjumlahperkalian antara kolom 3 dengan
kolom 4.
-
- 7 -
C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATANBUKU KAS PEMBANTU
KEGIATAN
DESA.... KECAMATAN .TAHUN ANGGARAN .
1. Bidang2K'tanelZla
Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.)Jumlah
No. Tanggal Uraian Nomor Belanja PengembalianSaldo
Dari Swadaya Bukti Belanja Kas (Rp.)Bendahara Masyarakat Barang
Modal ke Bendaharadan Jasa
1 2 3 4 5 6 -7 8 9 10
Pindahan Jumlah darihalaman sebelumnyaJumlahTotal Penerimaan
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo KasDesa ....... .,Tanggal .
Pelaksana KegiatanCara pengisian:1. Bidang diisi berdasarkan
klasifikasi kelampak.2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang
ditetaPkan dalam APBDesa.3. Kalam 1 diisi dengan namorurut.4. Kalam
2 diisi dengan tanggal transaksi.5. Kalam 3diisi dengan uraian
transaksi.6. Kalam 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima
bendahara.7. Kalam 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dan
masyarakat.8. Kalam 6 diisi dengan namar bukti transaksi.9. Kalam 7
diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.10. Kalam 8
diisi dengan jenis pengeluaran belanja madaL11. Kalam 9 diisi
denganjumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.12. Kalam
10diisi denganjumlah salda kas dalam rupiah.
-
-9-
E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJADESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN .
1. Bidang .2. Kegiatan: .
NO. PENERlMA URAIAN JUMLAH(Ro.l
1 2 3 4
JUMLAH (Ro.)
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai
terlampir, untukkelengkapan administrasi dan pemerlkasaan sesuai
peraturan perundang-undangan.Demikian surat pemyataan ini dibuat
dengan sebenamya .
............................ ,tanggal .Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian:1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan
klasifikasi kelompok belanja desa.2. Kegiatan diisi dengan kode
rekening sesuai dengan Ulutan kegiatan da/am APBDesa3. Kolom 1
diisi dengan nomor urut4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran
yang ada di bukti belanja5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan
belanja6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja7. baris jumlah diisi
jumlah keseluruhan
-
- 10 -
F. Format Penatausahaan1. Buku Kas Umum
BUKU KASUMUMDESA KECAMATAN .
TAHUNANGGARAN .
No. Tgl. KODE REKENING
123
URAlAN
4
PENERIMMNR.5
PENGELUARANR.6
NO BUKTI
7
JUMLAHPENGELUARANKOMULATIF
8
SALDO
9
JUMLAH R.
MENGETAHUIKEPALADESA,
......... .
................ , tanggal .
BENDAHARADESA,
...............................Cara Penqisian :Kolom 1diisi
dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kasKolom 2 diisi
dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 3 diisi
dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 4
diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran
kasKolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kasKolom 6 diisi
dengan jumlah rupiah pengeluaran kasKolom 7diisi dengan nomor bukti
transaksiKolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran
kasKolom 9 diisi dengan saldo kas.Catatan :sebelum ditandatangani
Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
-
- 11 -
2. Buku Kas Pembantu Pajak
BUKU KAS PEMBANTU PAJAKDESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN .
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDOfRo.l fRo.) (Rp.l1
2 3 4 5
JUMLAH
................ , tanggal .
MENGETAHUIKEPALA DESA,
........................
Cara Pengisian :Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pengeluaran kas pengeluaranKolom 2 diisi dengan tanggaf penerimaan
atau pengeluaran kas pengeluaranKolom 3 diisi dengan uraian
penerimaan kas atau pengeluaran TeasKolom 4 diisi dengan jumlah
rupiah penerimaan kas.Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah
pengeluaran Teas.Kolom 6 diisi dengan saldo buku Teasbendahara.
BENDAHARA DESA,
. .
-
- 12 -
3. Buku Bank Desa
BUKU BANK DESADESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN .BULANBANKCABANGREK. NO.
PEMASUKAN PENGELUARAN
No. TANGGAL URAIAN BUKTI SETORAN BUNGABANK PENARJKAN PAJAK BIAYA
SALDOTRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI ADMINISTRASI(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(Rp.) fRD.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN IN!TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
MENGETAHUIKEPALA DESA,
........................................ .Cara Pengisian :Kolom
1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.Kolom
2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.Kolom 3 diisi dengan uraian
transaksipemasukan dan pengeluaran.Kolom 4 diisi dengan bukti
transaksi.Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.Kolom 6
diisi denganpemasukanjumlah bunga bank ..Kolom 7 diisi
denganpengeluaranjumlahpenarikan.Kolom 8 diisi
denganpengeluaranjumlahpajak.Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya
administrasi.Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
............. , tanggal .BENDAHARA DESA,
...............................
-
- 13 -
G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDesa
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa(Semester Pertama)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
SEMESTER PERTAMAPEMERINTAH DESA .TAHUN ANGGARAN .
KODE URAIAN JUMLAH JUMLA LEBIHI KET.REKENI ANGGAR H KURAN
NG AN REALIS G(Rp.) ASI (Rp.)
fRo.l1 2 3 4
1 PENDAPATAN1 1 Pendavatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha1 1 2
Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Rovong1 1 3 Lain-lain Pendapatan AsH
Desa vang sah
1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasil
pajak
&retribusi daerahkabuoaten/ kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuane:an1 2 4 1 Bantuan
Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten I
Kota...- -- ~.-,,-
I 3 Pendavafan LaIn iain1 3 1 Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yangtidak menllikat
1 3 2 Lain-lain PendapatanDesa vane: sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan
Tuniangan2 1 1 1 Belania Pegawai:
- Penl!hasilan Tetap Kepala
-
- 14 -
Desa dan Perangkat
-Tunjangan Kepala Desadan Perangkat
- Tunjangan BPD2 1 2 Ooerasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja
Barane: dan Jasa
- Alat Tulis Kantor- BendaPOS-Pakaian Dinas dfanAtribut
- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan
Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air. Listrik,dasn
Telepon- Honor- dst .......................
:2 1 2 3 Belania Modal- Komputer- Meja dan Kursi- Mesin TIK- dst
..........................
2 1 3 Operasional BPD2 ..1 3.2 B~IMia B.arane: dan Jasa . . . .
..
- ATK- Pene:e:andaan~Konsumsi Rapat- dst
.........................
2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa
-ATK- Penggadaan- Komsumsi Rapat- dst
...............................
2 2 Biclang PelaksanaanPembane:unan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran lrie:asi2 2 1 2 Belania Baran!! dan
iasa.
- Upah Kerja. .. ~~._ . - Honor . . . .. - -.-- ..
- dst ....................2 2 1 3 Belania Modal
- Semen- Material- dst ............
-
- 15 -
2 2 2 Pengasoalan ialan desa2 2 2 2 Belanja Baran~ dan Jasa
-Uoah Keria-Honor- dst ..............................
.......... .2 2 2 3 Belania Modal:
-Asoal- Pasir .-dst ...............
:2 :2 :3 Kegiatan .................................
2 3 Bidang PembinaanKemasvarakatan
2 3 1 Kegiatan PembinaanKetentraman danKetertiban
2 3 1 2 Belania Barang dan Jasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan
Pelatihan- dst .....................
2 3 2 KeIDatan.........................
2 4 Bidang PemberdayaanMasvarakat
2 4 1 Kegiatan Pelatihan KepalaDesa dan Perangkat
2 4 1 2 Belanja Barang danJasa:- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan
oelatihan. dst .....................
2 4 2 Kegiatan .............................
2 5 Bidang Tak Terduaa2 5 1 Kegiatafi Kejadian Luar
Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan
Jasa:-Honor tim-Konsumsi- Obat-obatan- dst
........................
-
- 16 -
2 52 l(e~8ltSlll .....................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2
PencairSlll DSlIl8l
C8ldSlllgSlll3 1 3 H8lsil l(ek8LY8lSlllDes8l
YSlIlg di piseLhkSlllJUMLAH (RP)
3 .:; Penaeluaran Pembiauaan3 2 1 PembentukSlll DSlIl8l
C8ldSlllgSlll3 2 2 Penverta.SlIl ModeLlDes8l
JUMLAH (RP) .
DITETAPKAN OLEHKEPALADESA
TID( )
-
- 17 -
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa(Semester Akhir Tahun)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA
DESA
SEMESTER AKHIR TAHUNPEMERINTAH DESA. .TAHUN ANGGARAN .
KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIHf KET.REKENI ANGGAR REALISA
KURAN
NG AN SI G(Rn.! (Rn.! (Rn.!
1 2 3 4PINDAHANSALDO(SEMESTER PERTAMAI
1 PENDAPATAN1 1 Penda~atan_Aslt~.sa - - -~------1 1 1 Hasit
Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi
dan Gotong Rovong1 1 3 Lain-lain Pendapatan
AsU Desa vane: sah
1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 DanaDesa1 2 2 Bagian dari hasil
pajak
&retribusi daerahkabunatenl kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuane:anI 2 4 1 Bantuan
Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten f
Kota
1 3 Pendavatan Lain lain1 3 1 Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yangtidak mene:ikat
1 3 2 Lain-lain PendapatanDesa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap danTuniangan
2 1 1 1 Belania Pegawai:
-
- 18 -
- Penghasilan Tetap KepalaDesa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desadan Perangkat
- Tunjangan BPD2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belimja
Barang dan Jasa
-Alat Tulis Kantor- BendaPOS-Pakaian Dinas dfanAtribut
- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan
Kebersihan- PeIjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air,
Listrik,dasnTelepon
- Honor- dst .......................
2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meia dan Kursi- Mesin TIK- dst
..........................
2 1 3 Opemsional BPD2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa
" ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat- dst
.........................
2 1 4 Ooerasional RTI RW2 1 4 2 Belania Barane: dan Jasa
-ATK- Penggadaan- Konsumsi Rapat- dst
•• ,;~. i •••••••• ~. i •• ~. i •.••• o .0 ••
2 2 Bidang PelaksanaanPemoiillliUiliill Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belanja Barang dan
iasa
- Uoah Keria- Honor• dst ....................
2 2 1 3 Belania Modal- Semen- Material
-
- 19 -
- dst ............
2 2 2 Pengaspalan ialan desa2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
-UPah Keria-Honor- dst ..............................
...........2 2 2 3 Belania Modal:
-Aspal- Pasir- dst ...............
2 2 3 Kegiatan .................................
2 3 Bidang PembinaanKemasyarakatan
2 3 1 Kegiatan PembinaanKetentraman danKetertiban
2 3 1 2 Belanja Barang danJasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan
Pelatihan- dst .....................
2 3 2 Kegiatan ......................
2 4 Bidang PemberdayaanMasvarakat
2 4 1 Kegiatan PelatihanKepala Desa dan
- Per_anlZkat -- - . '- --2 4 1 2 Belanja Barang dan
Jasa:- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan pelatihan- dst
.....................
2 4 2 KegiSLtan....................
2 5 Bidanll Tak Terdulla2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar
Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan
Jasa:-Honor tim-Konsumsi
-
- 20-
- Obat-obatan- dst ........................
2 5 2 Kegiatan .....................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISlT
3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiauaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan
Dana
Cadangan3 1 3 HasH Kekayaan Desa
Yanll di nisahkanJUMLAH (RPl
3 2 PengeluaranPembiauaan
3 2 1 Pembentukan DanaCadanllan
3 2 2 Penvertaan Modal DesaJUMLAH (RPl
DITETAPKAN OLEHKEPALADESA
TID( )
-
- 21 -
G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERATURAN DESA ... (Nama Desa)NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA
KEPALA DESA .
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah
KabupatenNomor Tahun tentang , Kepala Desa wajib menyusunPeraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
PelaksanaanAnggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
TabunAnggaran;
: I. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tabunRepublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan
PelaksanaanUndang Undang Nomor 6 tabun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tabun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa
YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 168, Tambaban Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 55581;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tabun tentangPengelolaan
Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerab Kabupaten Nomor Tabun
tentang....................... (Lembaran daerab Kabupaten Tabun
Nomor..... );
6. Dst ....
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATANDESA .
MEMUTUSKAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUNANGGARAN 20 MENJADI PERATURAN DESA .TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASIPELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJADESA TAHUN ANGGARAN20 .
-
Rp.................••.........
Rp .•..........................
Rp .........•....•.............
Rp .
Ro .Ro .
Rp .
- 22-
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapalan Desa Rp .
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit===Z======""'=
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Pasal2
Rp .................•........
Ro .Rp•..........................==============
\;If!'",m !"Qih !anjut meng"na! hasi! pe!aksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal I, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesaTahun Anggaran ;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah
yang masuk ke desa.
Pasal3
Lampiran-tampiran sebagaimana dimaksud datam pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.Pasal4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di .Pada tanggal .KEPALADESA .
-
- 23-
Lampiran I Peraturan DesaNomor : .Tentang : Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun An aran .
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAANAPBDesa
PEMERINTAH DESA .TAIiUN ANGGARAN .
KODE URAIAN ANGGARA REALISA LEBIH/ KET.REKENIN N SI KURAN
G GIRo.l IRo.l fRo.)
1 2 3 4 5 61 PENDAPATAN1 1 Pendavatan Asli Desa1 1 1 Hasil
Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan
Gotomz Rovone:1 1 3 Lain-lain Pendapatan AsH
Desa vane: sah
1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 DanaDesa1 2 2 Bagian dari hasil
pajak
&retribusi daerahkabupatenl kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan KeuanlZan1 2 4 1 Bantuan
Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten I Kota
.
1 3 Pendavatan Lain lain1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidakmene:ikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desavane: sah
Jl,JMLAH PENPAPATAN
2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerlntahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan
TunianlZan2 1 1 1 Belania Pee:awai:
; Penghasilan Tetap KepalaDesa dan Perangkat
-
- 24-
- Tunjangan Kepala Desa danPerangkat
. Tunjangan BPD2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja
Barang dan Jasa
-Alat Tulis Kantor- BendaPOS-Pakaian Dinas dfanAtribut
- Pakaian Dinas- Alat dan BahanKebersihan
- Perialanan Dinas- Pemeliharaan- Air. Listrik,dasn Telepon-
Honor- dst .......................
2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meia dan Kursi- Mesin TIK- dst
..........................
2 1 3 Operasional BPD2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa
-ATK- PenglZandaan- Konsumsi Rapat- dst
.........................
2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa
- ATK- Penggadaan- Komsumsi Rapat- dst
.........................
2 2 Bidang PelaksanaanPembangunan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belania Barang dan
iasa
- Upah Keria- Honor- dst ....................
2 2 1 3 Belania Modal- Semen- Material- dst ............
2 2 2 Pengaspalan ialan desa
-
- 25-
2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa :-Upah Kezja-Honor- dst
..............................
2 2 2 3 Belania Modal:-Asoal-Pasir- dst ...............
2 2 3 Ke~atan .....................
2 3 Bidang PembinaanKemasvarakatan
2 3 1 Kegiatan PembinaanKetentraman danKetertiban
2 3 1 2 Belania Barang dan Jasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan
Pelatihan- dst .....................
2 3 2 Kel!iatan .........................
2 4 Bidang PemberdayaanMasvarakat
2 4 1 Kegiatan Pelatihan KepalaDesa dan Perangkat
2 4 1 2 Belania Barang dan Jasa:- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan
pelatihan- dst .....................
2 4 2 Kegiatan ............................
2 5 Bidana Tak Terduaa2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar
Biasa2 5 1 2 Belania Barang dan Jasa:
-Honor tim-Konsumsi- Obat-obatan- dst
........................
2 5 2 Kegiatan ...........................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
-
- 26-
3 1 Penerimaan Pembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan Dana
Cadangan3 1 3 HasH Kekayaan Desa Yang
di pisahkanJUMLAH (RP I
.3 2 Penaeluaran Pembiauaan3 2 1 Pembentukan Dana
Cadangan3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (RPl
- Pembiayaan Netto(PENERIMAANPEMBIAYAAN -PENGELUARANPEMBIAYAAN
)
- SILPA tahun beIjalan(SELISIH ANTARAPEMBIAYAAN NETTODENGAN
HASILSURPLUS/DEFISlT)
TANGGAL , .TTD
(KEPALA DESA )
-
- 27-
Lampiran II Peraturan DesaNomor ; .Tentang : Laporan Kekayaan
Milik Desa
Sam ai Den an 31 Desember 20 ...
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESASAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 ...
URAIAN TAHUNN TAHUN N-1(Tahun Perlode (Tahun
Pelaooranl SebelurnnvalI. ASETDESA
A. ASET LANCAR1. Kas Desa
a. Uang kas eliBendahara Desab. Rekening Kas Desa
2. Piutanga. Piutang Sewa Tanahb. Piutang Sewa Gedungc. dst
......
3. Perseeliaana. Kertas Segelb. Materaic.dst ......
JUMLAH ASET LANCAR
B. ASET TIDAK LANCAR1. Investasi Permanen
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa
2. Aset Tetap-Tanah- Peralatan dan Mesin- Gedung dan bangunan-
Jalan, Jaringan dan Instalasi- dst.. .....
3. Dana Cadangan- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya
JUMLAH ASET TIDAK LANCARfJUMLAHASET fA +B)
II.KEWAJIBAN JANGKA PENDEKJUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEKAYAANBERSIHI 1- II I
TANGGAL .
TID(KEPALADESA )
-
- 28-
Penjelasan tabel:1.Aset desa adalah barang milik desa yang
berasal dari kekayaan asli desa,dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaatau perolehan hak lainnya yang
sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang
disimpan diBendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang
mengelolakekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang
diharapkan akandilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
anggaran sejakditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik
pemerintah desayang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas
maupun surat berhargadalamperiode normal, antara lain kertas segel,
materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah
desa dan asettetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan
mesin, gedung danbangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung
kebutuhanyang memerlukan dana yang relati! besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam'satutahunanggaran.
7.Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman
olehPemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah desa.
Catatan~Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesakhususnya
pada pembiayaantidak dibuka peluang untuk pinjaman.
-
- 29 -
Lampiran III Peraturan DesaNomor :Tentang: Program Sektoral dan
Program
Daerah yang masuk Ke Desa
PROGRAMSEKTORALDANPROGRAMDAERAHYANGMASUKKE DESA
TanggalDesaKecamatanKabupaten
No. Jenis Lokasi Rincian Volume SatuanSumber Jumlah
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Rp)
Sub Total Jenis Keeiatan III RD.
Sub Total Jenis Kematan 121 RD.
Sub Total Jenis Kematan 131 RD.
Sub Total (4) Rp.Total (I sId 4) RD.
tanggal, .Kepala Desa
( )
jBUPATI MUSI BANYUASI~
/SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
7"'H. SOHAN MAJID
I
00000001000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000010000000110000001200000013000000140000001500000016000000170000001800000019000000200000002100000022000000230000002400000025000000260000002700000028000000290000003000000031000000320000003300000034000000350000003600000037000000380000003900000040000000410000004200000043