t!-! l-J I ) BUPATI MAROS I(TPUTUSAIT BTIPATI M.AROS NOMOR : 'i162/* tif o1c /r.i?ozc TENTANG PEIIEIAPAIT PESERTA YAITG DIIYYATAXAIT LULUS SELEKSI PADA PTTIYYELEII(X}ARA.AII PEITERIUAAT cALor APARATITR SIPIL IIEGARA tr.ORUASI TAIIIIT 2019 LIITGKI'P PEUERIITTAII KABT'PATEIT UAROS TAHIII{ 2O2O BUPATI MAROS, Menimbang a. bahwa sebagai rangkaial pelaksanaan Penyelenggaraan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada Penyelenggaraan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2019 lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 202O; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun f959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lrcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, . Tambahan kmbaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 63e8); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 terltan:g Aparatur Sipit Negara (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Mengingat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Menimbang a. bahwa sebagai rangkaial pelaksanaan PenyelenggaraanPenerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun2019, maka dipandang perlu menetapkan peserta yangdinyatakan lulus seleksi pada PenyelenggaraanPenerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun2019 lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 202O;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan denganKeputusan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun f959 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan lrcmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan trmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
. Tambahan kmbaran Negara Repbulik Indonesia Nomor63e8);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 terltan:g AparaturSipit Negara (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);
Mengingat
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturaa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(kmbarart Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 64O2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),sebagamana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor I I Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lrmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentangPengeloLaan Keuangan Daerah (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten MarosNomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten MarosTahun 2019 Nomor 3).
1. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 361 Tahun2O19 Tanggal 27 September 2O19 Tentang PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019.
Memperhatikan :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
2. Surat Kepa.la Badan Kepegawaian Negara RepublikIndonesia selaku Ketua Tim Pelaksana SeleksiNasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor :
K26-3OlB73O7/Xl2O.0l Tanggal 27 Oktober 2O2OPerihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD - SKBCPNS Pemerintah Kabupa.ten Maros Tahun 2O19.
Menetapkar peserta yang dinyatakan lulus seleksi padaPenyelenggaraan Penerimaan Calon Aparatur Sipil NegaraFormasi Tahun 2019 Lingkup Pemerintah Kabupaten MarosTahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiranKeputusan ini.Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PenyelenggaraanPenerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup PemerintahKabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatudiatas dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan peringkatnilai tertinggr hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar(SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) oleh panitiaseleksi nasional pengadaan calon pegawai negeri sipil formasitahun 2019.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Di pkan di Marosianggal 2? Oktoiisr 3)20
N
----4, RAHUAN, MM
TEMBUSAN1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;3. Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar;4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;5. Ketua DPRD Ihbupaten Maros di Maros;6. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros di Maros;7. KepaJa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di
Maros;8. Inspel,ftur Daerah Ikbupaten Maros di Maros.
A$
MAROS,
4 R
I*I{
LAUPIRAI{ I(TPUTT'SAIT BUPATINoMoR :1't6'zf u'isf $ta fLi ZazaTANGGAL :27 Osuo oer 202OTENTANG : PENETAPAN PESERTA YANG DII{YATAKAN LULUS SELEKSI
PADA PEI'TYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATURSIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2019 LINGKUP PEMERINTAHKABUPATEN MAROS TAHUN 2O2O
PTNETAPAIT PESERTA YANG DIITYATANAN LULUS SELEKSI PADA PEIIYELENGGARAAIT PEITERIMAAN CALON APARATUR SIPE I{EGARAFORMASI TAHUIT 2OI9 LINGKUP PEMERIIIITAH KABUPATEN MAROS TAIIUI{ 2O2O
No. Nomor Peserta Nama Peserta Nama Jabatan Lokasl Formasi Jenis Formaaiskor SKD
(40%)skor SKB
(60%)NllaiAkhir
KeErangan
,| 2 3 4 5 6 7 8 I 10,1 19730712300001355 NABILA ELFIRA NAJAMUDDIN ANALIS HUKUM SEKRETARIAT DAERAH UMUM
27,12 38,4 65,52 PIL
19730712300000661 MAGHFIRAH SHARIFUDOINANDY OMAR
ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DANDISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIAAPARATITR
BAOAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANI.ISIA
UMUM31,6 33,6 65,2 P/L
3 19730712300001752 RAHMATIAH ANAS ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYAMANUSIA APARATUR
BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAirANl islA
UMUM37 ,2 69,2 PIL
4 197307 12300002132 DESI ARIANI PUTRI AHLI PERTAI\iIA . ANALIS KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANTISIA
UMUM31 ,36 49,8 81 ,16 PIL
19730712300000410 IIS YULITA PEMERIKSA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANPENDAPATAN DAERAH
UMUM 32.72 42 7 4.72 PIL
6 19730712200000893 NURLAELA PENGELOLA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANPENOAPATAN DAERAH
UMUM 29,2 34,8 64 PIL
7 19730712300000394 RIDHAYANI NUR ANALIS SISIEM INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORN4ATIKA UMUM23,6 24,6 48,2 PIL
'1 9730712300001473 MADINA TRI NIATY LOPPU ANALIS SISTEM INFORMASI DINAS KOI\4UNIKASI DAN INFORIVIATIKA UMUM 24,64 46,84 PIL
9 1973071 '1300000876 MAKI\,lUR AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN
UMUM 31.44 45,6 77,O4 PIL
10 19730712300000287 KASMAWATI AHLI PERTAMA. PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN
UMUM 29,44 47 ,1 76.44 PIL
'11 1973071 1300000017 FATIHAH SOLEH RESWANOI AHLI PERTAMA . PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN
UMUM28,48 48 76,48 PIL
12 19730712300000052 ZULFADLYANI AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN OINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN
Ui,UI.T30,56 44,4 7 4,96 PIL
13 19730712300001850 ANDI PUTRI INTAN SAFIRA S AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN
UMUM 29,12 45,6 74,72 P/L
7
No. Nomor Peserta Nama Po3erta Nama Jabatan Lokasl Formasl Jenis FormasiSkor SKD
140%l
Skor SKB(60'i6)
NilaiAkhlr Keterangan
14 197307 12300002128 FATMAWATI AHLI PERTAIIIA - PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN OAN KETAHANANPANGAN
UMUM 30 43,8 / J,O P/L
15 19730712300002194 SITTI ZULAEHA AHLI PERTAMA. PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN OAN KETAHANANPANGAN
UMUM30,56 42,6 73,16 P/L
16 19730712300001313 HASRIYANTY ACHMAD, S,PT AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN OINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN
UMUM 28,88 43,8 72,64 PIL
17 19730712300000904 FIRA NOVIANTI AHLI PERTAMA . PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN
UMUM31 ,92 40,2 72,12 PIL
18 1 9730792300000001 NURBAYYINAI-] NOVRIANI AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN