BUPATI MANGGARAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR … filetentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan

~ 1 ~

BUPATI MANGGARAIPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINANPERATURAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26a TAHUN 2016TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya perubahan RPJMD

Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, maka

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26a Tahun 2016

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor

26a Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-

2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

~ 2 ~

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun

2016 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Manggarai Nomor 51 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

~ 3 ~

Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Manggarai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten

Manggarai Tahun 2017 Nomor 52, Tambahan Berita

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 52);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten

Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan lembaran

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 26a TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN MANGGARAI 2016-2021.

PASAL I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26a Tahun 2016

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai

2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 26a,

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 026a), diubah

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

~ 4 ~

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Rutengpada tanggal 23 Desember 2017

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Diundangkan di Rutengpada tanggal 23 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

MANSELTUS MITAK

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SHPembina Tk. INip. 19630224 199003 1 006

~ 5 ~

PENJELASANATAS

PERATURAN BUPATI MANGGARAINOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26a TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2016-2021

I. UMUM

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia telah melakukan evaluasi

Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun

2016. Evaluasi dimaksud bertujuan untuk menilai tingkat

PERTANGGUNGJAWABAN atas outcome terhadap penggunaan

anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahanyang berorientasi

pada hasil (result oriented) serta memberikan saran perbaikan yang

diperlukan. Dari hasil evaluasi tersebut, Kementerian PANRB RI telah

melakukan Desk Review atas RPJMD 2016-2021 dan melakukan

evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 yang dilaksanakan pada

tanggal 9 s/d 12 Oktober 2017 di Kantor Gubernur NTT di Kupang.

Evaluator telah memberikan beberapa catatan/rekomendasi di

antaranya melakukan perubahan RPJMD 2016-2021. Perubahan

tersebut berkaitan dengan perumusan tujuan, indicator tujuan,sasaran, indicator sasaran dan hubungan antara tujuan/sasaranyang ada pada bab V dengan indikator yang ada pada bab IX padaLampiran RPJMD 2016 - 2021. Hasil Desk Review dapat

disampaikan sbb:

a. Tujuan dan sasaran terlalu banyak sehingga kurang focus untuk

mencapai visi dan misi. Dalam RPJMD terdapat 98 tujuan, 149

sasaran dan 367 indikator. Disarankan agar maksimal 3 tujuan

untuk setiap misi, maksimal 3 sasaran untuk setiap tujuan, dan

maksimal 3 indikator untuk setiap tujuan dan sasaran,.

b. Rumusan/statement tujuan dan sasaran belum cukup

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai tetapi lebih banyak

~ 6 ~

menggambarkan output, kerja/aktifitas/kegiatan. Oleh karena itu

tujuan/sasaran ini lebih cocok untuk Perangkat Daerah dan tidak

pas untuk tingkat Bupati.

c. Minimal ada 12 Perangkat Daerah Sampel berkategori B atau

bernilai antara 60 sampai 70 Akuntabilitas Kinerjanya;

2. Adanya Perubahan Regulasi Pembentukan Kelembagaan

Dalam RPJMD 2016-2021 digunakan nomenklatur Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sesuai PP Nomor 41 Tahun 2017,

sementara dalam dokumen turunannya digunakan sebutan

Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017

tentang Perangkat Daerah.

Atas dasar dua hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Indikator

Kinerja Utama Kabupaten Manggarai juga harus diubah sesuai

perubahan RPJMD 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 53.

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 52 TAHUN 2017 TANGGAL 23 DESEMBER 2017 INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2016-2021

1 2 3 4 5 6 7 81. Persentase Pertumbuhan ekonomi thn ybs a. Pertumbuhan ekonomi % Pertumbuhan ekonomi thn ybs BP4

b. PDRB ADHK ∑ PDRB ADHK Thn ybs BP4

c. ∑ PDRB ADHB Thn ybs BP4

d. Jumlah PAD ∑ PAD Thn ybs BP4

e. ∑ Nilai investasi PMA/PMDN Thn ybs Dinas Penanaman Modal

2. a. ∑ LED yang dibentuk Thn ybs Dinas PMD

b. Jumlah nilai investasi ∑ Nilai investasi koperasi Thn ybs Dinas Penanaman Modal

c. Persentase Koperasi Aktif Dinas Penanaman Modal

d. Jumlah UKM ∑ UKM Thn ybs Dinas Penanaman Modal

3. a. Jumlah kunjungan wisatawan

b. Rata-rata Lama tinggal wisatawan dalam setahun

c. PDRB sektor pariwisata

M I S I TUJUAN INDIKATORTUJUAN FORMULA SASARAN INDIKATOR

PersentasePertumbuhan

ekonomi

PDRB Kabupaten ManggaraiADHB

Jumlah nilai investasiPerusahaan Berskala NasionalPMA/PMDN

Meningkatnyapertumbuhan

ekonomi

MISI I : MeningkatkanPerekonomian

Manggarai denganMengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya yang tersedia

didukungpembangunan

Infrastruktur yangberkualitas

Meningkatnya akses dankeberdayaan lembagaekonomi

Jumlah Lembaga EkonomiDesa yang dibentuk

FORMULAPENANGGUNG

JAWAB/ SUMBERDATA

1. Meningkatnyapertumbuhan ekonomi

Dinas Kebudayaan danPariwisata

Meningkatnya kontribusisektor pariwisata


Rata-rata Lama tinggal wisatawandalam setahun


(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗) x 100%

/ x 100%

(PDRB )/( PDRB)x 100%

M I S I TUJUAN INDIKATORTUJUAN FORMULA SASARAN INDIKATOR FORMULA

PENANGGUNGJAWAB/ SUMBER

DATA2. Prosentase Penduduk miskin thn ybs 1. ∑ Rehabilitasi sosiali rumah tidak layak huni thn ybs Dinas Perumahan Rakyat

3. 1. a. Dinas Pertanian

Jumlah PDRB

b. Jumlah populasi ternak

- Ternak besar ∑ populasi ternak besar thn ybs Dinas Peternakan

- Ternak kecil ∑ populasi ternak kecil thn ybs Dinas Peternakan

- Unggas ∑ populasi unggas thn ybs Dinas Peternakan

2. a. Produksi perikanan tangkap ∑ Produksi perikanan thn ybs

b. ∑ Produksi perikanan air tawar thn ybs

c. ∑ Produksi perikanan air payau thn ybs

d. Produksi rumput laut ∑ Produksi rumput laut thn ybs

4. 1. a. Dinas Perhubungan

b. Dinas PUPR

c. ∑ Jembatan dalam kondisi baik s/d thn ybs Dinas PUPR

d. Peningkatan jenis konstruksi jalan- Telford Panjang jalan telford thn ybs Dinas PUPR- Lapen Panjang jalan Lapen thn ybs Dinas PUPR- HRS (Hotmix) Panjang jalan HRS thn ybs Dinas PUPR

1. UHH Tahun 2021 1. Angka Kematian Ibu Dinas Kesehatan

Menurunnyapenduduk miskin

ProsentasePenduduk miskin

Menurunnya jumlah variablekriteria kemiskinan

Rehabilitasi sosial rumah tidaklayak huni

MeningkatnyaPendapatan Petani

Kontribusi sektorpertanian terhadapPDRB

Meningkatnya produksiperikanan

Dinas Kelautan, Perikanandan Ketahanan Pangan

Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya perhektar

Produksi perikanan budi daya Airtawar

Produksi perikanan budi daya Airpayau

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik(HRS) tahun 2021

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan x 100

Meningkatnya produksiPertanian




Meningkatnyakualitas dan

kapasitasinfrastrukturkondisi baik

Rasio panjang jalan per jumlahkendaraan

Jumlah jembatan dalam kondisibaik

Panjang jalan HRSdalam kondisi baik

(˃40 km/jam)

Meningkatnya keselamatandan kenyamanan jalan danjembatan

Panjang jalan dalam kondisi baik(˃40 km/jam)

Usia Harapan Hidup(UHH)

Menurunnya Angka KematianIbu

Meningkatnyakualitas kesehatan

masyarakat

MISI II : Memajukanderajat kesehatanmasyarakat yang

berkualitas dan merata

(∑▒ )/( ℎ )

( )/( ℎ )( )/(ℎ ℎ )x 100

(∑▒〖〗)/(∑▒〖 ℎ 〗) x 10,000



DATA

2. Angka Kematian Bayi Dinas Kesehatan

3. Usia Harapan Hidup Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

4. a. ∑ KIS yang diterbitkan thn ybs Dinas Kesehatan

1. a. Cakupan Desa Siaga AktifDinas Kesehatan

∑ Desa/Kel thn ybsb. Jumlah Kader yang aktif ∑ Kader Posyandu yang aktif thn ybs Dinas Kesehatan

c. Dinas Kesehatan

2. a. Dinas Kesehatan

b. ∑ tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan thn ybs Dinas Kesehatan

c. ∑ TPM yang memenuhi syarat kesehatan thn ybs Dinas Kesehatan

a. Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidakada perubahan mortalitas menurut umur

b. % balita gizi buruk yang tertangani

Usia Harapan Hidup(UHH)

Menurunnya Angka KematianIbu

Menurunnya Angka KematianBayi

Meningkatnya Usia HarapanHidup

Meningkatnyakualitas kesehatan

masyarakat

2. Meningkatnyakualitas kesehatanlingkungan

Meningkatnya peran sertamasyarakat

Cakupan Rumah Tangga yangmenerapkan Pola Hidup Bersihdan Sehat

Prosentasedesa/kelurahan yangmenerapkan PolaHidup Bersih danSehat

c. % penderita penyakit menularyang tertangani

d. % penderita penyakit tidakmenular yang tertangani

Meningkatnya JAMKESDAterintegrasi bagi masyarakat

Jumlah KIS yang diterbitkan

∑ Desa/Kel yang menerapkan pola HidupPHBS thn ybs x 100

Terwujudnya lingkungan yangbersih dan sehat

Jumlah desa yang melaksanakanSanitasi Total BerbasisMasyarakat

Jumlah tempat-tempat umum yangmemenuhi standar kesehatan

Meningkatnya TPM (TempatPengolahan Makanan) yangmemenuhi syarat kesehatan

MISI II : Memajukanderajat kesehatanmasyarakat yang

berkualitas dan merata

(∑▒〖〗)/(∑▒〖 ℎ 〗) x 10,000

(∑▒〖〗)/(∑▒〖 ℎ 〗) x 100,000

(∑▒〖〗)/( ) x 100

(∑▒〖〗)/( ) x 100

(∑▒〖〗)/( ) x 100

( ℎ )/( ℎ) x 100

(∑▒〖 ℎ 〗)/(∑▒〖ℎ 〗) x 100

(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗) x 100



DATA

d. Dinas Kesehatan

Prosentase keluarga sejahtera thn ybs a. Laju Pertumbuhan Penduduk Dinas Kependudukan

b. Total Fertility Rate (TFR) Dinas PengendalianPenduduk

a. Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)

b.

1. APK semua jenjang pendidikan x 100 1. Meningkatnya APK Dinas PendidikanJlh jenjang pendidikan 1. APK PAUD

APM semua jenjang pendidikan x 100 2. APK SD/MI Dinas PendidikanJlh jenjang pendidikan

3 APK SMP/MTS Dinas Pendidikan

2. Meningkatnya APM

1. APM SD/MI/Paket A Dinas Pendidikan

2. APM SMP/MTs/Paket B Dinas Pendidikan

3. Meningkatnyakeluarga sejahtera

1. Menurunnya laju pertumbuhanpenduduk

Prosentase keluargasejahtera

Meningkatnya TPM (TempatPengolahan Makanan) yangmemenuhi syarat kesehatan

Prosentase sarana air minum yangyang dilakukan pengawasan

Persentase cakupan PasanganUsia Subur yang ingin ber-KBtetapi tidak terpenuhi (UnmetNeed)

Dinas PengendalianPenduduk

APK Angka Partisipasi Kasar :

c. Prosentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang istrinya usia dibawah20 tahun


2. Meningkatnya peserta KBaktif


Meningkatnyaaksesibiltas

Angka Partisipasi Murni :

APM

MISI III : Memajukanpendidikan yang

demokratis, bermutudan akuntabel

(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗) x 100

(∑▒〖 ℎ − ∑▒〖 ℎ−1〗〗)/(∑▒〖 ℎ −1〗)5∑_( =1)^7▒〖〗_ Per 1000 wanita usia 15 -

█( ℎ @20 ℎ )/( ℎ)〖 100〗^(∑▒〖〗)/(∑▒ )

(∑▒〖 − 〗)/(∑▒〖〗)

(∑▒〖 ℎ 〗)/(∑▒〖4 −6 ℎ 〗)x 100(∑▒〖 ℎ 〗)/(∑▒〖7 −12 ℎ 〗)x 100

(∑▒〖 ℎ 〗)/(∑▒〖13 −15 ℎ 〗)x 100

(∑▒█( 7 − 12 ℎ @ ℎ))/(∑▒〖 7 −12 ℎ 〗)x 100

(∑▒█( 13 −15 ℎ @ ℎ))/(∑▒〖 13 −15 ℎ 〗)x 100



DATA

Dinas Pendidikan

4. 1. Angka Putus Sekolah SD∑Penduduk usia 7-12 thn yg tidak bersekolah lagi x 100

Dinas Pendidikan∑Penduduk usia 7-12 thn yg pernah/sedang bersekolah

2. Angka Putus Sekolah SMP∑Penduduk usia 13-15 thn yg tidak bersekolah lagi x 100

Dinas Pendidikan∑Penduduk usia 13-15 thn yg pernah/sedang bersekolah

Rata-rata Nilai UN thn 2021 1. 1. Angka Kelulusan SD/MI ( % ) Dinas Pendidikan

2. Angka Kelulusan SMP/MTS ( % ) Dinas Pendidikan

1. Jumlah lembaga pendidikan yang terakreditasi thn ybs Dinas Pendidikan

Jlh guru mismatch thn ybs Dinas Pendidikan

Dokumen RPPLHD thn ybs Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen KLHS thn ybs Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

2. Meningkatnyakualitas pendidikan

Rata-rata Nilai UN Meningkatnya angkakelulusan

2. Meningkatnya minat bacamasyarakat

Jumlah lembaga pendidikan yang terakreditasithn 2021

3. Meningkatnya rata-rata lamasekolah

Angka rata-rata lama sekolah

Menurunnya Angka PutusSekolah

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang, kelasyang diduduki dan pendidikan yang sedang dijalani

MISI IV : Mewujudkanpengelolaan lingkunganhidup yang berwawasanekosistem dan berbasis

tata ruang

1. Meningkatknyakualitas

perlindungan danpengelolaan

lingkungan hidupyang berkelanjutan

Kualitas LingkunganHidup Daerah

1 Meningkatnya Pemanfaatandan pelestarian sumber dayaalam dan lingkungan hidup

1.

3. Meningkatnya lembagapendidikan yang terakreditasi

Jumlah lembaga pendidikan yangterakreditasi

2. Menurunnya jumlah gurumismatch

Jumlah guru mismatch

Dokumen Rencana Perlindungandan Pengelolaan LingkunganHidup Daerah (RPPLHD),

2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

3. Rehabilitasi Lahan Kritis di luarKawasan Hutan

Dinas Kearsipan danPerpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Terwujudnyasistem pendidikan

yang akuntabel

Jumlah lembagapendidikan yang

terakreditasi

(∑▒〖〗 )/(∑▒〖〗)x 100

( ℎ )/(∑▒〖〗)x 100

∑▒〖 ℎ 〗

( ℎ ℎ )/( ℎℎ ) 100

〖〗_=( + + )/3



DATA

Dinas Lingkungan HidupDinas PUPR

5. Penghargaan Adipura Ada/tidak ada Penghargaan thn ybs Dinas Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup

2. Indeks Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup

3. Indeks Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup

Jlh perush yang berpartisipasi thn ybs Dinas Lingkungan Hidup

Jlh penerima penghargaan lingk hidup thn ybs Dinas Lingkungan Hidup

1. Menurunnya risiko bencana 1. Penurunan Risiko Bencana ∑Kasus thn lalu-Jlh kasus thn skrg BPBD

Jlh desa sangat rentan thn ybs BPBD

Jlh desa rentan thn ybs BPBD

∑ pelanggaran K3 yang diselesaikan thn ybs 1. a. Angka kriminalitas; Badan Kesbangpol

2. Terwujudnya lingkungan hidupyang bersih dan sehat sesuaiBaku Mutu Lingkungan Hidup

3 1. Jumlah perusahaan/LSM yangberpartisipasi dalam upayapelestarian lingkungan hidup(CSR)

2. Jumlah penerima penghargaanlingkungan hidup

4. Luas Ruang Terbuka Hijau yangdikelola dengan baik

MISI V : Mewujudkansupremasi hukum,

kesetaraan gender danHak Asasi Manusia

1. Terwujudnyatrantibumlinmas

Persentasepenyelesaian K3

Jumlah Desa sangat rentanperubahan iklim

3. Jumlah Desa rentan perubahaniklim

2.

Terwujudnya peran sertamasyarakat dalampengelolaan dan pelestarianlingkungan hidup

Meningkatnyaketahanan

masyarakatterhadap

perubahan iklim

Terwujudnya penyelesaiankonflik sosial

2. Indeks RisikoBencana Daerah

2. Meningkatnya kemampuanadaptasi terhadap perubahaniklim

█( ℎ @)/█( ℎ@ ℎ ) 100

(∑▒█( @ℎ ))/(∑▒ ) 10.000

=√((( _ ∕ _ )2_( − )^ + ( _ ∕ _ )2_^ )/2)=100 − [50∕0,9 ( −0,1)]=100 −(84,3−( 100)) 50/54,3

C

VHR



DATA

b. Tingkat penyelesaian konflik Badan Kesbangpol

c. Bagian Hukum Setda

2. a.

3. 1. Dinas Penanaman Modal

2. Pencari kerja yang ditempatkan Dinas Penanaman Modal

3. Rasio penduduk yang bekerja Dinas Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal

5. Dinas Penanaman Modal

2. Hasil evaluasi SAKIP thn 2021 1. a.

Hasil evaluasi LPPD thn 2021 b. Kepemilikan KTP Elektronik;

MISI V : Mewujudkansupremasi hukum,

kesetaraan gender danHak Asasi Manusia

Meningkatnya Produktivitasdan Perlindungan TenagaKerja

Rasio akte Kelahiran per 1000penduduk;

4.

Dinas Kependudukan danCapil

Persentase bantuan hukum yangtertangani

Jumlah Produk hukum yangditegakkan Satpol PP dan Pemadam

Kebakaran

Jumlah tenaga kerja yangmendapat pelatihan berbasiskompetensi

Keselamatan dan perlindungantenaga kerja

Perselisihan Buruh danPengusaha dengan KebijakanPemerintah


Meningkatnya penataanadministrasi kependudukan;

Meningkatnyakualitas tata kelola

pemerintahan

1. Hasil evaluasiSAKIP

Terwujudnya Penegakanproduk hukum daerah

2. Hasil evaluasiLPPD

ℎ ))/(∑▒ ) 10.000(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗) 100(∑▒█( @))/(∑▒〖〗)100

∑▒█( @ℎ )∑▒█(@ ℎ ℎ )

(∑▒█( @ ℎ))/(∑▒〖〗) 100(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗) 100

∑▒█( ℎℎ @ ℎ

∑▒█( − @ ℎ )(∑▒█( @ ℎ))/(∑▒ ) 1.000



DATA

c. Rasio Pasutri berakte nikah

2. a. Inspektorat

3. a. Opini BPK Opini BPK terhadap LKPD thn n-1 Inspektorat

b. Kapabilitas APIP Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat

c. Badan Keuangan

d. Tingkat maturitas SPIP Tingkat maturitas SPIP Inspektorat

4. ∑Program yg diakomodir dlm RKPD Bapelitbang∑Program dlm RPJMD

5. a. Jumlah media informasi daerah Dinas Kominfo

6. a.Dinas Penanaman Modal

b.

c.

Persentase kesesuaian dokumenperencanaan

Meningkatnya AksesKomunikasi dan Informasi

Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanankesehatan BLUD RSUD dr. BenMboy

Tingkat Kebocoran KeuanganNegara/Daerah;

Tingkat Lanjut Rekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI

Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayananperizinan dan non perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayananadministrasi kependudukan


Meningkatnya tindak lanjutrekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI;

Tertibnya PengelolaanAdministrasi Keuangan danAset Daerah

Meningkatnya IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)terhadap pelayanan publik

Meningkatnya kualitasdokumen perencanaan

(∑▒〖 ℎ 〗)/(∑▒〖ℎ〗) 100(∑▒〖〗)/(∑▒) 100

(∑▒〖 ℎ〗)/(∑▒〖〗) 100

∑▒〖 ℎ ℎ 〗(∑▒█( @))/(∑▒ ) 100

(∑▒█( @))/(∑▒ ) 100(∑▒█( @))/(∑▒ ) 100

x 100



DATA

3. IPG tahun 2021 1. a.

b.

c. Indeks Pembangunan Gender thn ybs

2. a.

b.

4. Jlh PMKS yang mandiri thn 2021 1. a. Persentase Penanganan PMKS Dinas Sosial

b. Persentase PMKS yang dibina Dinas Sosial

4 13 27BUPATI MANGGARAI, ttd.DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SHPEMBINA TINGKAT INip. 19630224 199003 1 006



Partisipasi Angkatan KerjaPerempuan


IPG (Indeks PembangunanGender)



Meningkatnyakesetaraan gender

Indeks PembangunanGender

Meningkatnya peran sertaperempuan dalam berbagaibidang

Persentase Partisipasi Perempuandi Lembaga Pemerintah

Menurunnya kasus kekerasantehadap perempuan dan anak

Persentase Jumlah Tenaga KerjaDi Bawah Umur;

Penyelesaian PengaduanTindakan Kekerasan terhadapPerempuan Dan Anak

Meningkatnya penangananbagi PMKS

MeningkatnyaAksesibilitasPerlindunganSosial bagi

PenyandangMasalah

KesejahteraanSosial (PMKS)

Jumlah PMKS KabManggarai yg mandiri

(∑▒█(ℎ@( , , )))/(∑▒〖ℎ〗) 100(∑▒█( ℎ @))/(∑▒〖 ℎ〗) 100(∑▒〖 5 −14 ℎ 〗)/(∑▒〖 >5 ℎ 〗) 100(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗) 100(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗100(∑▒〖〗)/(∑▒〖〗)100

BUPATI MANGGARAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR … filetentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan

Documents