BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH JASA YASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Jasa Yasa agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan secara umum mampu meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dikelola secara profesional sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat; c. bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi yang ada sehingga perlu disusun kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
48
Embed
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdihmalang.eezywork.com/sites/default/files/prduk-hukum/Perda 6 Tahun 2019.pdfPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH JASA YASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan
otonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai
kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan
Usaha Milik Daerah Jasa Yasa agar mampu
memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah
dan secara umum mampu meningkatkan pendapatan
daerah, maka perlu dikelola secara profesional sesuai
dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
c. bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12
Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan dan kondisi yang ada sehingga
perlu disusun kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Umum Daerah Jasa Yasa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118
Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja
dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH JASA YASA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
5
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan
umum daerah dan memegang segala kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa yang selanjutnya
disebut Perumda Jasa Yasa adalah BUMD sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang
seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak
terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha
yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan
Perumda.
8. Direksi Perumda yang selanjutnya disebut Direksi
adalah Direksi Perumda Jasa Yasa.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda
Jasa Yasa.
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan
pedoman bagi Perumda dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar
Perumda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat
berkembang dengan baik.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan dalam negeri.
12. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang
diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.
6
BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa
Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang didirikan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Tambahan Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C pada
Tanggal 28 Pebruari 1974 Nomor 38/C), sebagaimana
telah dilaksanakan reorganisasi dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12
Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 1/D) dan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12
Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/D) beralih
status badan hukumnya menjadi Perumda Jasa Yasa.
(2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Jasa
Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum
yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
(3) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perumda Jasa Yasa berhak
melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Perumda Jasa Yasa ini didirikan untuk jangka waktu yang
tidak terbatas.
7
Pasal 4
(1) Perumda Jasa Yasa berkedudukan dan berkantor pusat
di Malang.
(2) Wilayah kerja Perumda Jasa Yasa berada di Daerah dan
dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Pendirian Perumda Jasa Yasa memiliki maksud untuk
turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan
program Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, bidang
ekonomi dan pembangunan Daerah, terutama penyediaan
barang dan/atau jasa kepada masyarakat, serta
optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda Jasa Yasa
untuk menghasilkan barang dan/atau jasa berdasarkan
Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Pasal 6
Pendirian Perumda Jasa Yasa memiliki tujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan
perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk
pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 7
Perumda Jasa Yasa melaksanakan kegiatan usaha di
bidang:
a. jasa pariwisata;
b. jasa percetakan;
c. jasa pelayanan kesehatan; dan
d. jasa tour dan travel.
8
Pasal 8
Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perumda Jasa Yasa dapat
melakukan:
a. kerja sama dengan pihak lain;
b. diversifikasi/penganekaragaman usaha sebagai
pengembangan perusahaan; dan
c. membentuk anak perusahaan.
BAB V
MODAL
Bagian Kesatu
Modal Dasar dan Modal Disetor
Pasal 9
(1) Modal Perumda Jasa Yasa merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2) Besarnya modal dasar Perumda Jasa Yasa adalah
sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah).
(3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
besarnya modal disetor sampai Tahun 2017 adalah
sebesar Rp13.355.777.379,97 (tiga belas milyar tiga
ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh
tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah
sembilan puluh tujuh sen) berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2014
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada
Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014
Nomor 3 Seri A).
9
Bagian Kedua
Sumber Modal
Pasal 10
(1) Sumber modal Perumda Jasa Yasa terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
b. Konversi dari pinjaman.
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat bersumber dari:
a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:
a. Kapitalisasi cadangan; dan/atau
b. Keuntungan revaluasi aset.
Pasal 11
Modal Perumda Jasa Yasa yang bersumber dari penyertaan
modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban
Daerah atas kerugian Perumda Jasa Yasa.
10
Pasal 12
(1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk
penambahan modal Perumda Jasa Yasa.
(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik
Daerah.
(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik
Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang
Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 13
Perubahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perumda Jasa
Yasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 14
(1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan
modal Perumda Jasa Yasa dilakukan untuk:
a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.
(2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal
Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis
investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya
rencana bisnis Perumda Jasa Yasa.
11
Pasal 15
(1) Perumda Jasa Yasa dapat melakukan pinjaman sesuai
dengan kelaziman dalam dunia usaha.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Perumda Jasa Yasa dapat menerima hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 17
(1) Dalam hal Penyertaan Modal bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset
diputuskan oleh Bupati selaku KPM.
(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan keuangan daerah.
BAB VI
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18
Organ Perumda Jasa Yasa terdiri atas Bupati selaku KPM,
Dewan Pengawas dan Direksi.
12
Bagian Kedua
Bupati selaku KPM
Pasal 19
(1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 memiliki wewenang untuk:
a. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan
Pengawas dan Direksi;
b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
c. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan
Direksi;
d. menetapkan penggunaan laba;
e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan
jangka panjang;
f. memberikan persetujuan terhadap perjanjian
kerja sama;
g. memberikan persetujuan terhadap penjaminan
aset Perumda Jasa Yasa;
h. memberikan persetujuan terhadap usulan
likuidasi;
i. memberikan persetujuan terhadap pembentukan
anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada
perusahaan lain; dan
j. menerima dan mengesahkan dokumen rencana
kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan,
laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda
Jasa Yasa secara berkala termasuk neraca dan
perhitungan laba/rugi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kewenangan Bupati selaku KPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.
Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 20
(1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya
usaha Perumda Jasa Yasa dilakukan oleh Dewan
Pengawas.
13
(2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris
dapat terdiri dari unsur independen dan unsur
lainnya.
(3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan
pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas
melaksanakan pelayanan publik.
(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh
Bupati selaku KPM.
(5) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama
dengan jumlah direksi.
(6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama
4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling
banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam
Peraturan Bupati.
Pasal 21
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata-1;
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan
Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit;
14
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik,
calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah,
dan/atau Calon Anggota Legislatif.
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 22
Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan kegiatan operasional Perumda
Jasa Yasa;
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan pengurusan Perumda Jasa Yasa;
c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku
KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian
Direksi;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku
KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan
jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku
KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan
termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,