1 BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; b. bahwa agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun kembali Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
58
Embed
BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN - bpkad.lebakkab.go.idbpkad.lebakkab.go.id/files/regulasi/PerbupHibahBansos_2017.pdf · 1 bupati lebak provinsi banten peraturan bupati lebak nomor 2
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
dan pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun
2014 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial;
b. bahwa agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun kembali
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
2
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pengganti
Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Prosedur dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
4
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
(Berita Negera Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor
36);
5
24. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 38);
25. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 39).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lebak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
6
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Kepala perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD
dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan
Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna
Anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah.
7
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan
sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan
resiko sosial yang lebih besar kepada individu dan atau
keluarga yang bersangkutan.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis
ekonomi, tekanan psikis, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat
NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
8
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD Kabupaten Lebak.
Pasal 3
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
berupa uang, barang, atau jasa.
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dapat berupa uang atau barang.
Pasal 4
(1) Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial terdiri dari :
a. Pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah
Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat
Daerah
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan
fungsi ordonasi
(2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a, Organisasi Perangkat Daerah
melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan serta monitoring dalam pengelolaan
belanja hibah dan/atau bantuan sosial.
(3) Dalam melaksanakan fungsi ordonasi sebgaimana
dimaksud ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) atas persetujuan Bupati dalam rangka
pelaksanaan fungsi otorisasi.
9
BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai
kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.
(4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
(5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara
wajar dan proporsional.
(6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah pemberian hibah harus dapat dinalar dan
diterima oleh akal dan pikiran.
(7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah pemberian hibah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.
(8) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara
terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundangundangan;
10
c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan
d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau
d. Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum indonesia.
Pasal 6
(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja
dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non
Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
Kabupaten Lebak yang kegiatan dan/atau penyediaan
barang dan jasa tidak dibiayai dari APBN.
(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada
Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah
sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-
undangan.
(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka
untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah
daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
11
(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan kepada
Badan dan Lembaga:
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan, seperti :
1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
2. Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka);
3. Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI);
4. Komisi Perlindungan Anak;
5. Komite Nasional Pemuda Indonesia )KNPI);
6. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP);
7. Palang Merah Indonesia (PMI);
8. Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
9. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan
Indonesia (HAKLI);
10. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten
Lebak;
11. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Lebak;
12. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
(FKUB);
13. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);
14. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP);
15. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebak;
16. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK);
17. Badan dan Lembaga lain yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur
atau Bupati, yaitu :
1. Lembaga swadaya masyarakat; atau
2. Badan dan Lembaga lain yang memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh
Bupati.
12
c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya,
misalkan :
1. Kelompok Tani/gabungan Kelompok Tani atau
sejenisnya;
2. Kelompok Nelayan/gabungan Kelompok
Nelayan atau sejenis;
3. Kelompok Pembudidaya Ikan atau sejenisnya;
4. Karang Taruna;
5. Pengurus/kepanitiaan Rumah Ibadah;
6. Organisasi Kedaerahan;
7. Organisasi Seni/Budaya;
8. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan
Perundang-undangan.
(7) Hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga, dan
Organisasi Kemasyarakatan secara terus menerus tiap
tahunnya bila diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan, misalnya :
a. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
c. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP);
d. Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka);
e. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
(FKUB);
f. Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI);
13
g. Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
h. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A);
i. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
j. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA);
k. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP);
l. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);
m. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola
Padat Karya di Kelurahan;
n. Organisasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-
undangan.
Pasal 7
(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga pada Pasal 6 ayat (5)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
a. Memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten
Lebak;
b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala
desa setempat;
c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi
pemerintah Kabupaten Lebak; dan
d. Tidak terjadi konflik internal.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat
3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan;
b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi
Kabupaten Lebak;
c. Memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Lebak; dan
d. Tidak terjadi konflik internal.
14
Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 8
(1) Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada bupati
dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu
keempat bulan Maret tahun perencanaan.
(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum
mengenai fakta-fakta dan permasalahan-
permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan
hibah oleh calon penerima hibah;
b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan
tujuan diajukannya permohonan hibah;
c. Susunan kepengurusan, diperuntukkan untuk hibah
kepada Badan, lembaga, dan Organisasi
kemasyarakatan, berisi uraian tentang susunan
pengurus calon penerima hibah;
d. Domisili sekretariat, diperuntukkan untuk hibah
kepada Badan, lembaga, dan Organisasi
kemasyarakatan, berisi tentang keberadaan/alamat
calon penerima hibah;
e. Bentuk kegiatan dan kebutuhan anggaran, berisi
uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan
anggaran yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah
apabila hibah yang diajukan berupa uang;
f. Jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian
tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh
calon penerima hibah;
g. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh calon penerima hibah apabila
hibah yang diajukan berupa uang;
h. Tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua
calon penerima hibah/penerima kuasa bagi
permohonan hibah yang diajukan oleh kantor
perwakilan/cabang/ranting badan, lembaga dan
organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap
15
pengusul hibah.
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. Surat pernyataan permohonan hibah;
b. Surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah
secara terus menerus, kecuali untuk badan/
lembaga/organisasi yang ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;
c. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
d. Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan/Surat
Keterangan Terdaftar/Surat Penetapan/pengesahan
status badan hukum calon penerima hibah yang
masih berlaku.
e. Fotocopy penunjukan/pengangkatan sebagai
pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau
dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan
f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan
ditandatangani oleh perusahaan atau perorangan
yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi,
Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan
konstruksi.
(4) Bupati menunjuk Perangkat Daerah Penanggungjawab
untuk melakukan evaluasi terhadap proposal usulan
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:
a. Pendidikan, kebudayaan dan adat istiadat, dan
kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;
b. Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan dan permukiman serta pertanahan
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan;
e. Perencanaan pembangunan dan litbang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
f. Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan;
16
g. Komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika;
h. Lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh
Badan Lingkungan Hidup Daerah;
i. Kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (DP2KBP2A);
k. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
l. Kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
m. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
n. Koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
o. Penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
p. Kepemudaan dan olahraga non profesional
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
q. Ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas
Ketahanan Pangan;
r. Perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
s. Pertanian, perkebunan dan penyuluhan
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
t. Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan;
u. Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
v. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta
pertahanaan keamanaan dilaksanakan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik;
w. Perindustrian dan perdagangan serta energi
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;
x. Keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan
dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakya
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
17
Pasal 9
Evaluasi Permohonan
(1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam
melaksanakan evaluasi keabsahan dan kelengkapan
persyaratan permohonan Hibah dibantu oleh Tim
evaluasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan susunan
keanggotaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah/unit kerja terkait, terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota paling banyak 3 orang
(3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), sekurang
kurangnya melakukan evaluasi sebagai berikut:
a. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi
pemohon hibah;
b. Melakukan survey lokasi pemohon hibah; dan
c. Memberikan kajian secara tertulis kepada Kepala
Perangkat Daerah/unit kerja terkait atas kelayakan
besaran uang, jenis barang/jasa yang akan
dihibahkan.
(4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tim dapat dibantu oleh tenaga ahli PNS
atau swasta.
Pasal 10
(1) Dalam melakukan survey lokasi pemohon hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b,
tim evaluasi dapat dibantu oleh Tim Survey yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah/unit kerja terkait.
(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang permohonannya dinyatakan lengkap menjadi dasar
rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/unit kerja
terkait.
(3) Kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati
18
melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
paling lambat minggu keempat bulan April pada tahun
perencanaan;
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi
keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 ayat (2 dan 3), dengan disertai kesimpulan
permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui;
(5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya
menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan;
Pasal 11
(1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah
yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan dan
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku
Koordinator TAPD paling lambat minggu kedua bulan
Mei tahun perencanaan.
(2) Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada