- 1 - BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan retribusi Daerah perlu dicabut dan diganti dengan yang baru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
25
Embed
BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI …jdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/Peraturan-Bupati... · 2019-06-17 · - 1 - BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan
Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten maka
Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemungutan dan Pemeriksaan retribusi Daerah perlu
dicabut dan diganti dengan yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan retribusi
Daerah; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
- 2 -
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 3 -
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Tradisional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4 -
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor
10 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 157);
- 5 -
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 75);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 138);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola retribusi yang
selanjutnya disebut Kepala SKPD Pengelola retribusi adalah
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang
melakukan pengelolaan retribusi Daerah Kabupaten Klaten.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKD adalah BPKD Kabupaten Klaten.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
- 6 -
perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.
13. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan
untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan
yang dilakukan oleh petugas retribusi kepada Wajib
Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
14. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang
didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
15. Perhitungan retribusi Daerah adalah perincian besarnya
retribusi yang harus dibayar Wajib Retribusi baik pokok