Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 1 BUPATI KEPULAUAN SULA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) KABUPATEN KEPULAUAN SULA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SULA Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; c. d. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Kepulauan Sula;
262
Embed
BUPATI KEPULAUAN SULA · 2016. 9. 21. · pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 1
BUPATI KEPULAUAN SULA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULANOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SULA
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahanpasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa SistemAkuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerahdiatur dengan peraturan bupati yang mengacu padapedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 6 ayat4 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkanperaturan kepala daerah tentang Sistem AkuntansiPemerintah Daerah (SAPD) dengan berpedomanpada standar akuntansi pemerintahan;
c.
d.
Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahanberbasis akrual sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No 71 Tahun 2010 harus segeraditerapkan namun memerlukan masa transisi;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, b dan c untuk tertibadministrasi pengelolaan keuangan daerah, perluditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentangSistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Kabupaten Kepulauan Sula;
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmenjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502);
MEMUTUSKAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH (SAPD) KABUPATENKEPULAUAN SULA
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 3
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula.3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalahprinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun danmenyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnyadisingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuanuntuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunanSistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasisAkrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untukpenyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkatSAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejakanalisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkunganorganisasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yangdipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam penyusunandan penyajian laporan keuangan.
8. Bagan Akun Standar,yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kodeperkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominaldan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal,buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD danditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksidan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpamemperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi danperistiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 4
12. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakuipendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset,utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatansuatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akanmenjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporanyang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui danmemasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secaralengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalahlaporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurangpembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengananggarannya dalam satu periode.
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkatLPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan danpenurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatuentitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggaltertentu.
19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yangmenyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuanganentitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dansurplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannyadisandingkan dengan periode sebelumnya.
20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yangmenyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kasdan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setarakas pada tanggal pelaporan.
21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalahlaporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yangterdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalahlaporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinciatau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaanggaran/pengguna barang
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 5
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yangmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindaksebagai bendahara umum daerah.
25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaanggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakanakuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan padaentitas pelaporan.
26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu ataulebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uangdaerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruhpenerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluarandaerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas UmumDaerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunanggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidakperlu dibayar kembali oleh pemerintah.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerahyang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaranbersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olehpemerintah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk padatahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaranberikutnya.
31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagaipenambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dantidak perlu dibayar kembali.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalamperiode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupapengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
33. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yangterjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasibiasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendaliatau pengaruh entitas bersangkutan.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki olehpemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manamanfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapatdiperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukurdalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yangdiperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 6
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomisseperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnyasehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangkapelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersihpemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajibanpemerintah.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomipemerintah.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisihantara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/posyang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yangseharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untukmengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yangberkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belumdicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
BAB IISISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:a. Sistem Akuntansi SKPD;b. Sistem Akuntansi PPKD; danc. Bagan Akun Standar.
Pasal 3
1. Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf amencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan ataspendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban,ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuanganSKPD.
2. Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf bmencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan ataspendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan,aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporankeuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasianpemerintah daerah
3. Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati Kepulauan Sula ini.
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 7
4. Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantumdalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati Kepulauan Sula ini.
Pasal 4
1. BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagai menjadipedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakupakun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secaralengkap.
2. BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampaidengan level 5, meliputi:a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dane. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
3. BAS sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) digunakan di dalampencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besardan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporankeuangan.
4. BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIPeraturan Bupati Kepulauan Sula ini.
BAB IIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
(1) Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulaitahun 2015.
(2) Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 mengacu kepada sistemakuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.
BAB IVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
(1) Peraturan Bupati Kepulauan Sula ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari2015.
Dihimpun oleh UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Page 8
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Kepulauan Sula.
Ditetapkan di : SananaPada tanggal : 10 November 2014
BUPATI KEPULAUAN SULA
AHMAD HIDAYAT MUS
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULANOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANGSISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHDAERAH (SAPD)
SISTEM AKUNTANSI SKPD
DAFATAR ISI
Halaman
SISTEM AKUNTANI SKPD ...................................................................................... 1
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG ............................................................................. 2
1. Pihak Terkait ........................................................................................................ 2
2. Dokumen yang Terkait .......................................................................................... 2
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi ............................................................. 2
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN ....................................................................... 5
1. Pihak Terkait ......................................................................................................... 5
2. Dokumen yang Terkait ........................................................................................... 5
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi ............................................................. 5
PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP ................................................................... 7
1. Pihak-Pihak yang Terkait ........................................................................................ 7
2. Dokumen Sumber ............................................................................................ ...... 7
3. Sistem dan prosedur akuntansi .............................................................................. . 8
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA .................................................................... 12
1. Pihak Terkait ............................................................................................ ............. 12
2. Dokumen yang Terkait ........................................................................................... 12
3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi .................................................................13
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN .................................................................... 17
1. Pihak Terkait ......................................................................................................... 17
2. Dokumen yang Terkait ........................................................................................... 17
3. Sistem dan Prosedur .............................................................................................. 17
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN .................................................................... 19
1. Pihak Terkait ......................................................................................................... 20
2. Dokumen yang Terkait ........................................................................................... 20
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya ............................................. 20
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA ........................................................ 24
1. Pihak Terkait ......................................................................................................... 24
2. Dokumen yang Terkait ........................................................................................... 20
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi ............................................................................... 17
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN ....................................................... 29
1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik ........................................................ 29
2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang ................................................................... 30
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA ................................................ 33
A. DEFINISI .............................................................................................................. 33
B. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI .............................................................................. 33
C. JURNAL STANDAR ...................................................................................... ........... 34
Hal 1
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULANOMOR : 24 Tahun 2014TANGGAL: 10 November 2014
SISTEM AKUNTANSI SKPD
Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan danpengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer,aset, piutang, kewajiban, ekuitas, dan koreksi pemerintah daerah. Sistemakuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:a. Akuntansi Piutang SKPDb. Akuntansi Persediaan SKPDc. Akuntansi Aset Lainnya SKPDd. Akuntansi Kewajiban SKPDe. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD;f. Akuntansi Belanja dan Beban SKPDg. Koreksi SKPD
Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secaraberpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbanganbiaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:
1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakanakuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaanpelaksanaan anggaran.
Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kasmaupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun“Perubahan SAL.”
Hal 2
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG
Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerahdan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibatperjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harusterjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (netrealizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihanpiutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutangyang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dariseseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutangpada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksiyang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.
1. Pihak TerkaitPihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah PejabatPenatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagaiberikut:a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi
yang yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal.b. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening.
2. Dokumen yang TerkaitDokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:a. Surat Ketetapan Pajak Daerahb. Surat Ketetapan Retribusi Daerahc. Bukti Memoriald. Dokumen lain yang dipersamakan
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan AkuntansiPerlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima
pembayarannyaPada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukaninventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belumditerima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayartersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutangsebagai jurnal penyesuaian.Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnalpenyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporankeuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterimapembayarannya
Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahunsebelumnya.
Kas di bendahara penerimaan...........…..……………….Piutang ………………………………………………
xxxxxx
b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo padaperiode akuntansi berikutnya.Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan buktimemorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke BagianLancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempodalam satu tahun ke depan.
Bagian Lancar Tagihan...............................................Tagihan Jangka Panjang......................................
xxxxxx
c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang(aging schedule)Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atasjumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih danpembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang taktertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunanlaporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.
d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan PiutangBerdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan danpenghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatatpenghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan PiutangTidak Tertagih dan Piutang.Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukanpencatatan ke dalam jurnal.Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan
Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkanPenyisihan Piutang..................................................... xxx
Piutang………………………………………………. Xxx
Hal 5
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yangdimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangkapelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputipencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait denganPersediaan. Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem akuntansipersediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.
1. Pihak TerkaitPihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lainadalah:a. Penyimpan Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untukmenyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaanpersediaan.
b. Bendahara PengeluaranDalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugasuntuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksitunai yang berkaitan dengan persediaan.
c. Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana tekniskegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaranpelaksanaan pengadaan persediaan.
d. PPK-SKPDDalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuanganSKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yangdimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
2. Dokumen yang TerkaitDokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:a. Bukti Belanja Persediaanb. Berita Acara Serah Terima Barangc. Berita Acara Stock Opname Akhir Tahund. SP2D LSe. Dokumen lainnya yang diatur dalam SOP Persediaan.
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan AkuntansiPerlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik
1) Pada awal tahun
Hal 6
Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan BebanPersediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal padaneraca
2) Pada saat pembelianBerdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akanmencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran
Beban Persediaan………………………………Kas di Bendahara Pengeluran................
xxxxxx
3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita
acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-SKPDakan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan penguranganBeban Persediaan
Persediaan…..Beban Persediaan........
xxxxxx
b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual1) Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan2) Pada saat pembelian
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akanmencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran
Persediaan…..Kas di Bendahara Pengeluaran.......
xxxxxx
3) Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalanPada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akanmencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan
Beban Persediaan…..Persediaan.......
xxxxxx
4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan,.Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian –Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.
Hal 7
PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatanpemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu(1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biayaperolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijualdalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksuduntuk digunakan.
1. Pihak-Pihak yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:
a.Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pengurus barang bertugas untukmenyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaanaset tetap.
b.Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untukmenyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksitunai yang berkaitan dengan aset tetap.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatanbertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaranpelaksanaan pengadaan aset tetap.
d.Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPDbertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai darijurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
2. Dokumen Sumber
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antaralain adalah:
a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaanb. SP2D LSc. SPJd. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
Hal 8
e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset
f. Dokumen lain yang dipersamakan
3. Sistem dan prosedur akuntansi
Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedurakuntansi pengurangan nilai aset tetap.
a. Penambahan
1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untukpengadaan aset tetap kepada pihak ketiga melalui mekanisme UangPersediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU), PPK-SKPDakan mencatat dalam buku jurnal.
Aset Tetap..........................................................xxxKas di Bendahara Pengeluaran...............................xxx
Uang Muka..........................................................xxxPerubahan SAL ........................................................xxx
Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan
2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaianpekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akanmencatat dalam buku jurnal.
Aset Tetap.......................................................xxxR/K PPKD...........................................................xxx
3) Perolehan aset dengan pembangunan dilakukan dengan mekanisme LS.Selama pembangunan aset tetap belum selesai 100%, maka setiaprealisasi pembayaran ditampung dalam akun Konstruksi DalamPengerjaan (KDP). Setelah pembayaran selesai 100% dan Berita AcaraSerah Terima Barang (BAST) dibuat, maka akun KDP direklasifikasimenjadi akun aset tetap.
a. Saat belum selesai 100%
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....................................xxxR/K PPKD.............................................................................xxx
Aset Tetap.......................................................xxxKonstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).............................xxx
4) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serahterima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.
Aset Tetap.......................................................xxxPendapatan Hibah-LO.........................................xxx
b. Pengurangan
1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan SuratPermohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.
Aset Lain-lain.................................................xxxAkumulasi Penyusutan..................................xxx
Aset Tetap.........................................................xxx
2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklafikasi ke aset lainnyaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusanaset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.
Defisit Penghapusan Aset Lainnya...............................xxxAset Lain-lain..................................................................xxx
3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian,PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap asetyang dijual atau pertukaran masa awal tahun s.d bulan penjualan danmembukukan dalam buku jurnal.
Aset Tetap.......................................................................xxxSurplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.........................xxx
Pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatanLRA sebesar nilai uang yang diterima
Hal 10
Perubahan SAL.................................................... xxxHasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LRA......xxx
5) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.
R/K PPKD..............................................................xxxAkumulasi Penyusutan..........................................xxxDefisit Penjualan Aset Non Lancar-LO .................xxx
Aset Tetap..................................................................xxx
Pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatanLRA sebesar nilai uang yang diterima
Perubahan SAL...........................................................xxxHasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LRA.....xxx
6) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilaiaset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar)….......xxxAset Tetap (yang keluar)....................................................xxxSurplus Penjualan Aset Non Lancar-LO............................xxx
7) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan suratkeputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah,PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:
Aset Tetap.............................................xxxAkumulasi Penyusutan .........................................................xxx
10) Pengakuan ketika dilakukan pemanfaatan aset tetap. Aset tetaptersebut harus direklasifikasi ke aset lain-lain dan merubah statuspenggunaan dari SKPD kepada PPKD berdasarkan SK PenetapanPenggunaan Aset Tetap, dengan jurnal:
Aset Tetap............................................................................xxx
Hal 12
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA
Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikansebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuhtempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga dankas yang dibatasi penggunaannya.
1. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lainadalah:
a. Bendahara PenerimaanDalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPDmemiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atastransaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi asetlainnya ke PPK-SKPD.
b. Bendahara PengeluaranDalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPDmemiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atastransaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi asetlainnya ke PPK-SKPD.
c. PPK-SKPDDalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsiakuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-buktitransaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalamBuku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:
a. Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yangDipersamakan
b. Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atauDokumen yang Dipersamakan
c. Kontrak/Perjanjian – Sewa/yang Dipersamakan
d. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/Dokumen yang Dipersamakan
Hal 13
e. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BSK/BSG dan BAST/Dokumen yangDipersamakan
f. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BKS/BGS dan BAST/Dokumen yangDipersamakan
g. Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan
h. Surat Lisensi dan Franchise/Ijin dari pemegang HAKI, Hak Cipta,Paten/Dokumen yang Dipersamakan
i. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.
3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:
a. Pada saat pengakuan/pembelian
1) Tagihan Penjualan AngsuranKetika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuranberdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran.Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:
Surplus Penjualan Aset Nonlancar –LO............ xxxAset Tetap-………....................................…….. xxx
Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:
Tagihan Penjualan Angsuran.....................................Akumulasi Penyusutan ...................Defisit Penjualan Aset Nonlancar –LO........
xxxxxxxxx
Aset Tetap-………..............….. xxx
2) Tuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanandan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkandokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihantuntutan kerugian daerah.
3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – SewaDiakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu denganperubahan klasifikasi aset dari aset lain-lain menjadi asetkerjasama/kemitraan-sewa.
Hal 14
Kemitraan dengan Pihak Ketiga-………………….Aset Tetap/Aset lain-lain.................................
xxxxxx
4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Kerjasama PemanfaatanDiakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu denganperubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asetkerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).
Kemitraan dengan Pihak Ketiga-…………………..Aset Tetap/Aset Lain-lain-……………………
xxxxxx
5) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah (BOT)BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerahkepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna (BTO)BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atausarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untukdigunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investorkepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintahdaerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secarabagi hasil.Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan kePemda dengan BAST
Bangun Serah Guna (BTO)-…………………………..Utang Jangka Panjang Lainnya.....................
xxxxxx
7) Aset Tidak BerwujudDiakui Pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPDmembuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.
Aset Tidak Berwujud-…………………………………..R/K PPKD.......................................................
xxxxxx
8) Aset Lain-lainAset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktifpemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Padasaat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akanmembuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasipenyusutan aset tetap yang direklasifikasi.
Hal 15
Aset Lain-lain……………………………………………Akumulasi Penyusutan Aset Tetap……………………..
xxxxxx
Aset Tetap.......................................................... xxx
b. Penyesuaian Tagihan Jangka PanjangKarena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saatpenyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasiuntuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kedepan.Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -……………….. xxxTuntutan Ganti Rugi...................................... xxx
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak BeratAset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintahdaerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu asetdireklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnalpengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan asettetap yang direklasifikasi.
Aset Lain-lain................................................xxxAkumulasi Penyusutan.................................xxx
Aset Tetap.........................................................xxx
d. AmortisasiAmortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnalpenyesuaian:
e. Pada saat selesai dikerjasamakanPenyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerahdisertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukanpembayaran kepada pihak ketiga/investor.Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah (BOT)
Tanah -……………………………………………..Bangunan -……………………………………………
Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahdaerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat perikatan denganpegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat,kewajiban kepada pemberi jasa atau perhitungan fihak ketiga.
1. Pihak yang terkaitPihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri dari:
a. Bendahara PengeluaranBendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikandokumen-dokumen atas transaksi kewajiban yang berhubungan denganpenyedia barang dan jasa, pegawai, perhitungan fihak ketiga dan kewajibanlainnya.
b. Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanPPTK bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumenatas transaksi kewajiban yang berhubungan dengan penyedia barang danjasa.
c. Pejabat Penatausahaan KeuanganPPK-SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi kewajiban yangdimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
2. Dokumen terkait
a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
b. SP2D
c. SPJ
d. Daftar Gaji Pegawai
e. Surat Perjanjian
f. Dokumen lainnya yang dipersamakan
3. Sistem dan Prosedura. Penambahan/pengakuan kewajiban
1) Pengakuan kewajiban pemerintah kepada pegawai atas gaji, tunjanganpegawai, tambahan penghasilan dan tunjangan lainnya terkaitpengeluaran belanja pegawai yang belum di bayarkan.
2)
Hal 18
Beban Pegawai -LO…………………………………... xxxUtang Beban Pegawai .……….......................... xxx
3) Pengakuan kewajiban pemerintah kepada penyedia barang/jasa yangbelum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut.
Beban Barang dan Jasa…………………………………... xxxUtang Beban Barang dan Jasa ......................... xxx
4) Pengakuan kewajiban pemerintah atas pungutan PPh-Pusat dan PPN-Pusat dari transaksi dengan penyedia barang atau jasa.
Kas di Bendahara Pengeluaran....…………………...... xxxUtang PFK ..................…….......................... xxx
5) Pengakuan kewajiban lain-lain yang diakibatkan dari suatu peristiwa atautransaksi yang mengharuskan pemerintah daerah membayar sejumlahkewajiban yang dapat diestimasi dengan andal.
b. Pengurangan kewajiban/pelunasanPenyelesaian kewajiban pada umumnya dilakukan melalui pengeluaran kasyang dibayarkan kepada pihak yang memberikan utang, jurnalnya adalah:
Utang ...........................…………………………………... xxxKas di Bendahara Pengeluaran ........................ xxx
Jika penyelesaian utang dengan pengeluaran kas tersebut untuk utang bebanselain jurnal diatas maka harus juga dibuat jurnal untuk mengakui belanjaLRA atas pengeluaran kas tersebut, jurnalnya :
Belanja ……………………………….......................…... xxxPerubahan SAL ................….......................... xxx
Hal 19
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN
Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui,mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalamwewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak,Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yangSah antara lain meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidakdipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugiandaerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat daripenjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaankeuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatandenda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak;pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasilpemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
1. Pihak TerkaitPihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalahPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), PejabatPenatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara PenerimaanSKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.
a. PA/KPAMenandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusidaerah/dokumen lain yang dipersamakan;
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRAdan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatanyang belum diterima pembayarannya
3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatanyang penerimaannya melewati periode diterbitkannya dokumenpendapatan
4) Melakukan posting jurnal kedalam buku besar dan menyajikan nilaipendapatan kedalam laporan keuangan.
c. Bendahara Penerimaan SKPD1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam
buku kas penerimaan;2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
Hal 20
d. BUDMenerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketigaataupun melalui bendahara penerimaan.
e. Pihak KetigaPihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnyayang terkait dengan penerimaan pendapatan.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO danPendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
c. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
d. Surat Tanda Setoran (STS)
e. Bukti transfer/setor
f. Nota kredit bank
g. Bukti memorial
h. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannyaPencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); danb. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan
Pendapatan-LO yaitu :b.1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; danb.2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan denganPenerimaan Kas (Pendapatan-LRA)
1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melaluiBendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut,Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebutditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahankas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, danpengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, BendaharaPenerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebutke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPK-
Hal 21
SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas diBendahara Penerimaan.
2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaranlangsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan buktitransfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untukPPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.
Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterimadengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baikdengan metode offical assement ataupun self assement diperlakukansama yaitu saat kas diterima.
a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatatdengan jurnal sebagai berikut:
Kas di Bendahara Penerimaan.....................Pendapatan-LO.......................................
xxxxxx
Perubahan SAL ...........................Pendapatan-LRA.........................
xxxxxx
Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke KasDaerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
R/K PPKD ........................................Kas di Bendahara Penerimaan......
xxxxxx
b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka dicatatdengan jurnal sebagai berikut:
Perubahan SAL ...........................Pendapatan-LRA.........................
xxxxxx
b.1 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LOdiakui sebelum Penerimaan Kas
1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapanPendapatan yang belum diterima pembayarannya denganmembuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapanpendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPDmencatat pengakuan Piutang dan Pendapatan-LO sebagai
Hal 22
jurnal penyesuaian2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui di tahunsebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatanPendapatan-LO.
Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam halproses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hakpendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah,maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima.PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapanpendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat bukumemorial.a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan,
atas dokumen pendapatan yang belum diterimapembayarannyaPiutang ............................................
Pendapatan-LO ...........................xxx
Xxx
b) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumenpenetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nyatahun sebelumnya.Pendapatan-LO....................... ..........
Piutang ......................................xxx
Xxx
b.2 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LOdiakui setelah Penerimaan Kas
PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LOyang telah diakui saat kas diterima dengan membuat bukumemorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterimanamun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintahdaerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda).Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukanpenyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintahdaerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat bukumemorial sebagai berikut:
Pendapatan-LO ...........Pendapatan Diterima Dimuka......
xxxxxx
Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian padasaat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima di
Hal 23
muka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benartelah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.
Pendapatan Diterima Dimuka......Pendapatan-LO ......................
xxxxxx
Hal 24
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas bebandan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di aturdalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, danpelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/ vakasi/tunjangankhusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, bebanjasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumenyang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawahini.
1. Pihak yang terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna AnggaranDalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan ataspegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiaptransaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumenSPM dan Pengesahan SPJ.
b. PPKD selaku BUDDalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukanpembayaran.
c. Bendahara PengeluaranDalam kegiatan ini mempunyai tugas:
1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen buktipembayaran/dokumen sumber lainnya.
2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan buktitagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya danmenyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uangpersediaan atau membuat SPP;
4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yangditerimanya;
Hal 25
5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaranseperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPKSKPD.
d. PPK SKPDDalam kegiatan ini mempunyai tugas:1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran
dan melakukan verifikasi bukti.
2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran danmembuatkan Memo Jurnal.
3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksisesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yangbersangkutan ke Buku Besar;
5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusunLaporan Keuangan.
e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait LainnyaDalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasaberdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dariBendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen buktipembayaran SP2D .
2. Dokumen yang terkait
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksikeuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau buktiuntuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakansebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:
a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
b. Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan
c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja
d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran
e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)
f. SP2D LS/GU/Nihil
g. Dokumen Kontrak/Perjanjian
h. Dokumen lainnya
Hal 26
3. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai
berikut:- Melalui Uang Persediaan
Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuatpertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluarantersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
- Melalui Kas daerah (LS)Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisipengakuan Beban yaitu :1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahunDalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapankewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta masih dalamperiode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat pengeluaran kas,pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran. Misalnya terbitnyatagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanyadengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau darimanfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui secarapada saat terjadi pengeluaran kas.Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan denganpengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi denganpertimbangan:
a) Perbedaan waktu tidak signifikanApabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnyadokumen penetapan) dan peneluarann kas tidak signifikan dan masihdalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya makatransaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisiendibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) dimanabeban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.
b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran samaPelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai daritagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerahdan diakhiri dengan peneluaran kas atas tagihan tersebut setelahdiverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas atastagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang
Hal 27
atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayarlunas melalui mekanisme pengeluaran kas.
c) Karateristik belanja operasionalSifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satutahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi denganketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmenyang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.
Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapatdilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusandokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dariBendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
(1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTKPada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatankepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:
Panjar Kegiatan ..............................................................xxxKas di Bendahara Pengeluaran ........................................ xxx
Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjarkegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnalsebagai berikut:
Uang Muka .................................................................xxxKas di Bendahara Pengeluaran ..................................xxx
Panjar Kegiatan ............................................................ xxx
Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atasdilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan olehBendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut olehPPTK.
Pada saat SPJ dari PPTK diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkanoleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan dijurnalsebagai berikut:
(2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara PengeluaranPada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh BendaharaPengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Beban .........................................................................xxxKas di Bendahara Pengeluaran ................................. xxx
Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat denganjurnal sebagai berikut:
(3)Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melaluimekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisipengakuan Beban yaitu :
1) Beban diakui sebelum pengeluaran kasPada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumenpenagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukanpembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:
2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat daripengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belummenjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahanagar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuaidengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapatterjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan padaperiode berjalan.Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
2. Kesalahan perhitungan matematis,
3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
4. Kesalahan interpretasi fakta,
5. Kecurangan, atau
6. Kelalaian.
Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitukesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.
1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik
Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksitertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanyaterjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan ataukekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuatuntuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadipengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekuranganpendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupunPendapatan-LO yang bersangkutan.Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:
Perubahan SAL....................................................................xxxPendapatan Pajak ... -LRA.................................................... xxx
2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang
Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akanterjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadipada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.
a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode BerjalanBaik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan inidilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalamperiode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja,maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidakmempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akunneraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-PeriodeSebelumnya
1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:
a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulanpada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRAatau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan padaakun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan
a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulandilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahanditemukan.
b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehinggamengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambahposisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, PendapatanLain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.
Perubahan SAL........................................................xxxPendapatan Lainnya-LRA .......................................... xxx
Hal 31
c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehinggamengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisiKas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, danSiLPA/SiKPAKesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:
SiLPA/SiKPA............................................................xxxPerubahan SAL .......................................................... xxx
d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehinggamengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA danmenambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akunKas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.
Perubahan SAL .................................................xxxSiLPA/SiKPA ............................................................xxx
e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehinggamengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA danmengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akunKas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.
SiLPA/SiKPA ......................................................xxxPerubahan SAL .................................................... xxx
f) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambahatau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan padaakun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap.
Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli,akan dikoreksi sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran......xxxTanah Kantor........................................................ xxx
Hal 32
Perubahan SAL ..................................................xxxSiLPA/SiKPA ........................................................ xxx
(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap.Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantoryang dibeli.
Peralatan Kantor.................................................xxxKas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran ........ xxx
SiLPA/SiKPA ......................................................xxxPerubahan SAL .................................................... xxx
g) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambahmaupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulanpada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar
angsuran utang jangka panjang.
Kas di Kas Daerah..............................................xxxUtang........................................................................ xxx
Perubahan SAL ..................................................xxxSiLPA/SiKPA ........................................................ xxx
(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayarangsuran utang jangka panjang.
Utang..................................................................xxxKas di Kas Daerah ................................................ xxx
SiLPA/SiKPA ......................................................xxxPerubahan SAL .................................................... xxx
Hal 33
PENYAJIAN KEMBALI ( RESTATEMENT ) NERACA
A. DEFINISI
Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukanatas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awalperiode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akanmengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis KasMenuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belummengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertamakali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnyamasih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward accrual).Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akunsebagai berikut:1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja,
apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagaiakun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian ditahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasipenyusutan;
4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelahdikurangi akumulasi amortisasi;
5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bungaakibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
6. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periodesebelumnya belum disajikan;
7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalampengklasifikasian ekuitas berbeda.
B. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI
Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukanpenyajian kembali Neraca adalah :1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait
seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihanpiutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan danakumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuankebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis
Hal 34
akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakanakuntansi berbasis akrual.
C . JURNAL STANDAR
Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagaiberikut :
AKUNTANSI PENDAPATAN – LO DAN PENDAPATAN – LRA PPKD .................................. 17
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN ............................................................................. 19
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA .................................................................. 24
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN ................................................................. 29
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA .......................................................... 33
Hal 1
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULANOMOR : 24 Tahun 2014TANGGAL: 10 November 2014
SISTEM AKUNTANSI PPKD
Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan danpengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer,pembiayaan, aset, piutang, kewajiban, ekuitas, dan koreksi pemerintah daerah.Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:
a. Akuntansi Piutang PPKDb. Akuntansi Investasi PPKDc. Akuntansi Aset Lainnya PPKDd. Akuntansi Kewajiban PPKDe. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA PPKD;f. Akuntansi Belanja dan Beban PPKDg. Koreksi PPKD
Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secaraberpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbanganbiaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:
1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD;
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakanakuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaananggaran.
Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kasmaupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun“Perubahan SAL.”
Hal 2
AKUNTANSI PIUTANG PPKD
Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerahdan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibatperjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjagaagar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value).Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinantidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ataukorporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputipencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkanpenambahan maupun pengurangan nilai piutang.
1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah PejabatPenatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas sebagaiberikut:1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi
yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca.2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO kedalam Buku
Besar masing masing rekening.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang PPKD:1) Hasil RUPS / Dokumen yang dipersamakan2) PMK untuk Dana Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Dana
Otsus, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos Kurang Salur3) Perpres untuk DAU4) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian
Lancar Tagihan Jangka Panjang5) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada PPKD adalah:a) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima
pembayarannyaPada akhir tahun, PPK-PPKD melakukan inventarisasi atas dokumenpenetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadapdokumen penetapan tersebut, PPK-PPKD mencatat pengakuanPendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
Hal 3
Di awal tahun berikutnya, PPK- PPKD melakukan jurnal balik atas jurnalpenyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindariduplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterimapembayarannya
b) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo padaperiode akuntansi berikutnya.Setiap akhir periode akuntansi PPK-PPKD berdasarkan bukti memorialmelakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar PiutangJangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kedepan.
Bagian Lancar Tagihan......................................Tagihan Jangka Panjang..............................
XxxXxx
c) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (agingschedule)Berdasarkan buku piutang, PPK-PPKD membuat bukti memorial atas jumlahpiutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-PPKDmencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih danpembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
d) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan PiutangBerdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan danpenghapustagihan piutang, maka PPK-PPKD akan mencatatpenghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang TidakTertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPKtidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.
Hal 4
Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan
Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkanPenyisihan Piutang................................................... Xxx
Piutang……………………………………………… Xxx
Hal 5
AKUNTANSI INVESTASI PPKD
Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaatekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapatmeningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanankepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakanoleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untukmemperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yangbelum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemenkas.
1. Pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsiakuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi
yang sah ke Buku Jurnal Umum.2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku
Besar masing-masing rekening (rincian objek).3) Menyajikan saldo investasi ke dalam laporan keuangan.
b. Bendahara PPKDDalam sistem akuntansi investasi, Bendahara PPKD memiliki tugas:
1) Menyiapkan dokumen-dokumen terkait transaksi pengeluaran investasi.2) Membantu PPK-PPKD dalam penyajian saldo investasi.
2. Dokumen sumber
a) SP2D LSb) Nota Kreditc) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasid) Hasil RUPSe) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah/Laporan Keuangan pengelolaan
investasi non permanen.f) Dokumen lainnya yang dipersamakan.
3. Prosedur Akuntansi
a. Perolehan Investasi
1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (managemen kas), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.
Hal 6
Investasi Jk Pendek.......................................XXXKas di Kas Daerah ............................................XXX
Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal.Pengeluaran Pembiayaan................................XXX
Perubahan SAL ............................................XXX
2) Berdasarkan SP2D LS untuk investasi jangka panjang dalam peraturandaerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam bukujurnal.Investasi jangka panjang ................................XXX
Kas di Kas Daerah ............................................XXX
Pengeluaran Pembiayaan-... ....................XXXPerubahan SAL ................................................XXX
b. Pelepasan Investasi
1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukandalam buku jurnal.
Kas di Kas Daerah......................................XXXPendapatan bunga....LO..................................XXXInvestasi Jk Pendek.........................................XXX
Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilaiyang diterima.Perubahan SAL............................................XXX
2) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukandalam buku jurnal.Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasijangka panjang
Kas di Kas Daerah...................................................XXXSurplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.................... XXXInvestasi Jangka Panjang .................................................XXX
Perubahan SAL............................................XXXPenerimaan Pembiayaan...................................XXX
Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasijangka panjang.
Hal 7
Kas di Kas Daerah..............................................XXXDefisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO........ XXX
Investasi Jangka Panjang .................................................XXX
Perubahan SAL............................................XXXPenerimaan Pembiayaan...................................XXX
c. Hasil Investasi
1) Hasil investasi jangka pendekPembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.
Kas di Kas Daerah...................................... XXXPendapatan bunga......LO...............................XXX
Perubahan SAL............................................XXXPendapatan bunga.....LRA..............................XXX
2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:a) Metode Biaya
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsiakuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnalKas di Kas Daerah...................................... XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda...LO...................................................................XXX
Perubahan SAL............................................XXXBagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA .......XXX
b) Metode EkuitasPembukuaan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba),Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.
Investasi Jangka Panjang ......................... XXXBagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO.......... XXX
Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi-PPKDmembukukan dalam buku jurnal.
Kas di Kas Daerah......................................... XXXInvestasi Jangka Panjang...................XXX
Perubahan SAL............................................XXXBagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA..... XXX
Hal 8
c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikanPembukuaan hasil investasi yang menggunakan metode nilai bersihyang direalisasikan, misalnya dana bergulir, pada saat nota kreditditerima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan hasil dari danabergulir dalam buku jurnal.Kas di Kas Daerah........................................... XXX
Pendapatan bunga dana bergulir LO.......................XXX
Perubahan SAL...............................................XXXPendapatan Bunga dana bergulir..LRA..................XXX
Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belumdirealisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian(sistem prosedur akuntansi piutang)
Hal 9
ASET LAINNYA PPKD
Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikansebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuhtempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kasyang dibatasi penggunaannya.Aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus direklasifikasi kedalamaset lainnya, pencatatan dilakukan baik di SKPD maupun di PPKD.
1. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:a. Bidang aset PPKD
Mencatat aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga kedalam bukuaset lainnya.
b. Bidang Akuntansi PPKD1) Mencatat reklasifikasi aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga dan menjurnalnya ke dalam buku jurnal.2) Memposting jurnal reklasifikasi ke dalam Buku Besar masing-masing
rekening (rincian objek).
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:a.Kontrak/Perjanjian – Sewa/yang Dipersamakanb.Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/Dokumen yang Dipersamakanc. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BSK/BSG dan BAST/Dokumen yang
Dipersamakand.Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BKS/BGS dan BAST/Dokumen yang
Dipersamakan
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dalam bentukkerjasama pemanfaatan :
Aset Lainnya ...............................................XXXR/K SKPD .................................................................XXX
Hal 10
AKUNTANSI KEWAJIBAN PPKD
Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahdaerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjamankepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan,kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya,atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapatdipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturanperundang-undangan.
1. Pihak yang terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:a. Fungsi BUD
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh FungsiAkuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.
b. Fungsi Akuntansi PPKD1) mencatat transaksi/kejadian kewajiban berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kewajiban ke dalam Buku
Besar masing-masing rekening (rincian objek);c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menyajikansaldo kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Dokumen Sumber
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antaralain adalah:a. Surat Perjanjian Utangb. Nota kreditc. SP2D LSd. SP2D Non Anggaran, dan bukti pemungutan/pemotongan pajake. Dokumen lainnya yang dipersamakan.
3. Sistem dan Prosedur
Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) sertasistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaranpembiayaan).
Hal 11
a. Penambahan kewajiban
Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.Kas di Kas Daerah..........................................................XXX
Perubahan SAL..............................................................XXXPenerimaan Pembiayaan......................................................XXX
Berdasarkan pemotongan/pemungutan PFK, fungsi akuntansi PPKDmembukukan dalam buku jurnal :Kas di Kas Daerah ........................................................XXX
Berdasarkan peraturan kepala daerah tentang alokasi transfer ke daerahbawahan, fungsi akuntansi PPKD membukukan dalam buku jurnal :Beban Transfer ..........................................................XXX
Utang Beban Transfer ..........................................................XXX
Berdasarkan perhitungan bunga yang jatuh tempo dari pinjaman fungsiakuntansi membukukan dalam bentuk jurnal :Beban Bunga ..............................................................XXX
Utang Bunga ......................................................................XXX
b. Pengurangan Kewajiban
Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang telahjatuh tempo, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.Bagian lancar Hutang jk. Panjang.................................XXX
Kas di Kas Daerah..............................................................XXX
Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat(Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi-PPKDmembukukan dalam buku jurnal.Apabila nilai buku kewajiban lebih besar daripada nilai kas yang dikeluarkanuntuk penyelesaian kewajiban.Hutang jk. Panjang.....................................................XXX
Surplus penyelesaian Kewajiban JK. Panjang-LO ............XXXKas di Kas Daerah..............................................................XXX
Hal 12
Apabila nilai buku kewajiban lebih kecil daripada nilai kas yang dikeluarkanuntuk penyelesaian kewajibanUtang Jk. Panjang......................................................XXXDefisit Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang-LO ...... XXX
Kas di Kas Daerah ............................................................XXX
Pembukuan sebesar nilai yang dibayarPengeluaran Pembiayaan............................................XXX
Perubahan SAL..................................................................XXX
Kas di Kas Daerah..............................................................XXX
Pelunasan utang bunga :Utang Bunga ...............................................................XXX
Kas di Kas Daerah..............................................................XXX
Belanja Bunga .............................................................XXXPerubahan SAL .................................................................XXX
Pelunasan utang transfer :Utang Transfer ...............................................................XXX
Kas di Kas Daerah..............................................................XXX
Transfer..........................................................................XXXPerubahan SAL ..............................................................XXX
Jika penyelesaian utang dilakukan dengan penyerahan barang milikpemerintah, maka apabila terdapat selisih antara nilai barang yangdiserahkan dengan saldo utang akan diakui sebagai pendapatan LO atauBeban. Jurnal standar untuk transaksi ini adalah :
1) Jika nilai buku aset tetap yang diserahkan lebih kecil dari nilai utang.Utang ……………………………….......................…...Akumulasi Penyusutan ..............................................
xxxxxx
Aset Tetap - ......................…..........................Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO .........
xxxxxx
Hal 13
2) Jika nilai buku aset tetap yang diserahkan lebih besar dari nilai utang.Utang ……………………………….......................…...Akumulasi Penyusutan ..............................................Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO .........
xxxxxxxxx
Aset Tetap - ......................….......................... xxx
c. Pada saat penyusunan laporan keuangan,Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-PPKD menghitunghutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan denganmembukukan dalam buku jurnal.Hutang jangka panjang...............................................XXX
Bagian lancar Hutang jk.Panjang......................................XXX
Hal 14
AKUNTANSI PENDAPATAN – LO DANPENDAPATAN – LRA PPKD
Pendapatan yang dikelola PPKD adalah pendapatan yang berasal dari danatransfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut sertaLain-Lain Pendapatan yang Sah.
1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lainBendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selakuBUD.a. Fungsi Akuntansi PPKD
Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugasmencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRAberdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRAdan Buku Jurnal LO dan Neraca;
b. Bendahara Penerimaan PPKD1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam
buku penerimaan PPKD.2) membuat SPJ Penerimaan.
c. PPKD Selaku BUD1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya .2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi
Akuntansi SKPD.c. Pihak ketiga lainnyaSelain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan
sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah KementerianKeuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerahlain/pihak lain pemberi hibah.
2. Dokumen yang Terkait
a. DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).
b. DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan AlokasiDana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).
c. Dana Bagi Hasil:- Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang
diterbitkan tiap tahun).
Hal 15
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukaiyang diterbitkan tiap tahun).
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana BagiHasil (yang diterbitkan tiap tahun).
d. Dana Penyesuaian:
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru PegawaiNegeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan MenteriKeuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai NegeriSipil Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, PeraturanKepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS(untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan DasarPenerima Hibah BOS dari provinsi.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yangditerbitkan tiap tahun).
Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah,antara lain:
a. Dana Hibah:- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).- Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luarnegeri).
- Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan- pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan
Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, RencanaPenggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikanoleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan KemajuanPelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untukpembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah,Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
- Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana DaruratDokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lainPendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atasRekening Koran dari Bank Kas Daerah.
Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi kepemerintah kabupaten/kota ini antara lain: (Khusus untuk Kab/Kota)
Hal 16
a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasiBagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur tentangalokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkantiap tahun);
c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); danb. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui
sebelum penerimaan kas.
Dijelaskan sebagai berikut :
a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/dokumenyang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuanPendapatan-LO.Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukanpembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima maka Bank KasDaerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dandisampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saatditerimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKDmenjurnal:
Kas di Kas Daerah ..........................Pendapatan Transfer –LO/Lain Pendapatan yg Sah-LO...
Perubahan SAL .............................Pendapatan Transfer–LRA/Lain Pendapatan yg Sah-LRA..
xxx
xxx
xxx
xxx
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakuisebelum Penerimaan Kas1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadapdokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi AkuntansiPPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnalpenyesuaian.
Hal 17
2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapatpenetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kasdaerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima.Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapanpendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.
Akuntansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, danmelaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.Akuntansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, danmelaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,dan Belanja Tak Terduga.Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, danmelaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja PPKD meliputipihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yangakan dijelaskan di bawah ini.
1. Pihak yang terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKDFungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasukmenerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksiyang terjadi.
b. PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban yangterjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untukmembayar beban yang terjadi.
c. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas bebandari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja
kedalam buku kas umum PPKD.2) membuat SPJ atas beban dan belanja.
2. Dokumen yang terkait
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja,dan Transfer pada PPKD antara lain:a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjangb. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibahc. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuand. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politike. Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuanganf. Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya ke kabupaten/kota
Hal 19
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilRetribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa
h. Surat Tagihan dari pihak ketigai. SP2D
3. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada PPKD adalah :a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:
- Melalui Bendahara PengeluaranBeban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuatpertanggungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluarantersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Sebagai contoh pemberianbantuan hibah dan bansos yang nilainya dibawah 5 juta.
- Melalui Kas daerah (LS)Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saatterbitnya SP2D-LS.
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Bebandiakui sebelum pengeluaran kas.Dijelaskan sebagai berikut:a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai
berikut:Pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS,dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Beban ...........................................................................XXXKas di Kas Daerah.................................................. XXX
Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:Belanja..........................................................................XXX
Perubahan SAL...................................................... XXX
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuanBeban diakui sebelum pengeluaran kas.Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumenpenetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran,maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahanagar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai denganyang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadipada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periodeberjalan.Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut :a) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulandilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehinggamengakibatkan penambahan posisi KasContoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuranpokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah ........................................................XXXPinjaman Jangka Panjang kepada BUMD........... ........... XXX
Perubahan SAL.............................................................XXXSiLPA/SiKPA .................................................................. XXX
2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehinggamengakibatkan pengurangan posisi KasContoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokokpinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ....................XXXKas di Kas Daerah .......................................................... XXX
3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehinggamengakibatkan penambahan posisi Kas.Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangkapanjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:
Perubahan SAL...............................................................XXXSiLPA/SiKPA..................................................................... XXX
Kas di Kas Daerah ..........................................................XXXUtang Pemerintah Pusat ................................................... XXX
Hal 21
4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehinggamengakibatkan pengurangan posisi Kas.Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalukepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagaiberikut:
Utang Pemerintah Pusat .................................................XXXKas di Kas Daerah ......................................................... XXX
b) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupunmengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas,SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang
jangka panjang.Kas di Kas Daerah ..........................................................XXX
Perubahan SAL...............................................................XXXSiLPA/SiKPA..................................................................... XXX
2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utangjangka panjang.
Utang ..............................................................................XXXKas di Kas Daerah............................................................. XXX