' & BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN. DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN. DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta adanya perubahan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu diubah; . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; .Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam • Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; ■ 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16
Embed
BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAHjdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/614-622.pdf · yang selanjutnya disingkat PKK adalah wadah yang dibentuk guna menuju terwujudnya keluarga
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
' &
BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN. DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN. DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta
adanya perubahan pengaturan yang disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan di Desa, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11
Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
perlu diubah; .
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
.Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
• Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
■ 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
: Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11
Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAGANYARdan
BUPATI KARANGANYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara
Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di
Kabupaten Karanganyar.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang
membantu Kepala Desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas
kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan
unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang
bersifat konkrit, individual, dan final yang
ditandatangani oleh Kepala Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah
partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah
Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan serta
meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa
yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
Pemerintah Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT
adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk
untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan
kekeluargaan, serta untuk membantu
meningkatkan kelancaran tugas pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
.17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW
adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk
dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan
kegiatan RT.18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa