BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Nomor 169, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5994);

2

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang

Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56794);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan

Kabupaten Kampar.

3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kampar.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kampar.

3

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Kampar.

8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Kampar.

12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kampar.

14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kampar.

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan

Hidup yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

17. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan tipe A;

(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4

(3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan

hidup; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan

Hidup;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :

a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS; b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan

terdiri dari :

a. Seksi Penanganan Sampah; b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah;

c. Seksi Pertamanan. 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup; b. Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup; c. Seksi Pencemaran dan Limbah B3.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Kerja Sama Lingkungan Hidup.

7. Unit Pelaksana Teknis. 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

5

Eselonisasi Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan

struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan

administrator. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas

Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural

eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup

dan bidang yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi : a. Merumuskan, mengarahkan, merencanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan pertamanan;

b. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, rencana strategis, serta program kerja Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

pencapaian pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan pertamanan yang berkualitas dan

unggul; c. Merumuskan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten; d. Merumuskan/menyusun Kajian Lingkungan

Hidup Strategi (KLHS) untuk Kebijakan Rencana

Program (KRP) Kabupaten; e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

6

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan para

stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

g. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya

masyarakat, dan swasta; h. menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup,

Kebersihan dan Pertamanan dan tugas

pembantuan meliputi manajemen, penelitian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan yang berkualitas;

i. memberikan pertimbangan dan penetapan

perizinan serta rekomendasi teknis bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;

j. membina aparatur dalam penyelenggaraan

urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

k. mengevaluasi penyelenggaraan urusan

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan

pelaksanaan tugas secara komprehensif; l. melaporkan penyelenggaraan urusan Lingkungan

Hidup, Kebersihan dan Pertamanan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk

akuntablitas kinerja; m. pengguna anggaran dinas;

n. pengguna barang dinas; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian,

perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di lingkungan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi:

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;

7

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan lancar dan tertib; c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan

penyelengaraan tugas-tugas bidang secara

terpadu dan tugas pelayanan administratif; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi

perlengkapan; g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program;

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

i. Melaksanakan koordinasi penyusunan,

pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);

j. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang

dan alat kelengkapan kantor; k. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip

dan dokumen lainnya; l. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan

bertanggung jawab atas keamanan kantor;

m. Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;

n. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan Surat Perintah Tugas bagi

Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;

o. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tugas; p. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi

inventaris kantor; q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah-langkah yang perlu

diambil dengan ketentuan yang berlaku; r. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol,

merencanakan kegiatan dan membuat laporan

pelaksanaan tugas; s. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

t. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat

catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan;

u. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

8

Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan dan pelaksanaan advokasi, pengelolaan urusan umum, kepegawaian,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

melaksanakan tugas dan fungsi : a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan

disposisi atasan;

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan lancer dan tertib; c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian;

d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan

mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas dan sub bagian; f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan

membaca disposisi, isi surat masuk dan rencana

kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;

g. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;

h. Menggandakan, menomori dan mendistribusikan

surat masuk dan surat keluar; i. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat

masuk dan surat keluar;

j. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;

k. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;

l. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol

dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas; m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada

atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanan tugas;

n. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut

kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;

9

o. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian dengan mempedomani

data yang ada untuk disampaikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar;

p. Mengumpukan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat

rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada

sebagai bahan laporan pada atasan; q. Melakukan konsultasi dengan atasan atau

instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidentil di bidang kepegawaian, serta membuat konsep surat yang bersifat insidentil

dengan mempedomani masalah yang ada petunjuk atasan untuk mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapatkan

pedoman penyelesaian tugas; r. Mengatur administrasi tugas-tugas yang

berakitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi

kepegawaian; s. Mengumpulkan, mengelola dan mensistematiskan

data Pegawai Negeri Sipil, mengatur pencatatan

segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu induk dan buku induk Pegawai Negeri Sipil;

t. Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dengan cara mempedomani ketentuan yang ada

untuk memproses pensiun pegawai yang bersangkutan;

u. Menginventarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan perjenjangan diklat PIM IV, III, II dan diklat teknis fungsional

serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai bahan persiapan test;

v. Menginventarisasi nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa dengan

cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk

menilai layak atau tidaknya PNS yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dan

tanda jasa; w. Membuat konsep surat usulan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

x. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3 bawahan;

y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

10

Paragraf 2 Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

membantu Sekretaris melaksanakan Penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi,

dokumentasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi :

a. Melakukan pengumpulan, pengelolahan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas;

b. Melakukan study dan survey / identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi

terkait; c. Mengkoordinir / merumuskan program /proyek

pembangunan/ kegiatan dengan institusi terkait;

d. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);

e. Melakukan penyusunan LKjIP, Renstra, Renja,

Penja, dan IKU; f. Mempersiapkan dan mengajukan Daftar Usulan

Proyek (DUP) dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) serta menyelesaikan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK);

g. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan proyek serta

merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun laporan

h. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran

pembiayaan proyek pembangunan; i. Menyiapkan kebijaksanaan teknis di masing-

masing bidang dan institusi kepala bidang terkait;

j. Melaksanakan proses revisi DIP/PO bilamana diperlukan;

k. Menyelesaikan bahan laporan tahunan badan dan dengan intitusi/kepala bidang terkait;

l. Mempersiapkan/mengkoordinir laporan

bulanan/tahunan kegiatan proyek pembangunan; m. Melaksanakan langkah-langkah persiapkan

pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan tersebut;

n. Menyusun dokumen rencanan kerja, rencana

kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

o. Menyusun dokumen program kegiatan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);

p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan

belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas.


pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset

melaksanakan tugas dan fungsi : a. Menyusun rencana kerja sub bagian dan

membagi tugas serta memberi petunjuk dan

arahan kepada bawahan; b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan

membaca disposisi isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas;

c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan

pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diajukan Ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset/Bappeda Kabupaten Kampar; d. Membuat Konsep Surat Pencairan Dana (SPD)

kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar

permintaan dari rutin dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara

Umum Daerah (BUD); e. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat

laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan;

f. Mangajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;

g. Memeriksa (verifikasi) SPP Kegiatan rutin dan

bidang-bidang; h. Meneliti SPPL-LS, SPP-UP, SPP-TU gaji dan

tunjangan PNS lainnya yang disampaikan Bendaharawan Pengeluaran;

i. Meneliti/membuat Surat Perintah Membayar

(SPM) yang akan diterbitkan Pengguna Anggaran; j. Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat laporan bulanan SP2D yang telah diterbitkan;

k. Meneliti, mengawasi dan mengurusi pelaksanaan pembukuan penerima dan pengeluaran belanja OPD;

l. Melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran rutin, meneliti konsep penyusunan anggaran

rutin dan membahas anggaran rutin;

12

m. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan

bendaharawan; n. Meneliti dan menandatangani pengesahan Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ);

o. Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akutansi SKPD serta

membuat jurnal; p. Membuat konsep perhitungan permintaan gaji

pegawai, honorarium dan beban kerja;

q. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji, membuat

permintaan gaji pokok, rapel honorarium; r. Membuat usulan Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji pegawai

untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);

s. Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala;

t. Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; u. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi anggaran OPD;

v. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);

w. Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP;

x. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan tentang keuangan;

y. Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidentil dibidang keuangan untuk mendapatkan

pedoman menyelesaikan tugas; z. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku

catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan;

aa. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh sekretaris; bb. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan

administrasi perlengkapan; dan

cc. Merencanakan kebutuhan barang.

Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan

Pasal 10

(1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang tata lingkungan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan

pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

13

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan melaksanakan

tugas dan fungsi: a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya

alam;

b. Penyusunan dokumen RPPLH; c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH

dalam RPJP dan RPJM; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; e. Penentuan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup; f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis

daya dukung dan daya tampung lingkungan; g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan

hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif

disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); h. Sinkronisasi RLPLH Nasional dan Ekoregion; i. Penyusunan NSDA dan LH;

j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten; n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan KLHS; p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

q. Pemantauan dan evaluasi KLHS; r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan

hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

u. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

v. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; w. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber

daya alam; x. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; y. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim; z. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan

profil emisi GRK; aa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; bb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

cc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati; dd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati; dan

14

ee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Paragraf 1

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Pasal 11

(1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.


pada ayat (1), Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

melaksanakan tugas dan fungsi : a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya

alam;

b. Penyusunan dokumen RPPLH; c. Pelaksanaan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH

dalam RPJP dan RPJM; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; e. Penentuan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup; f. Pelaksanaan penyusunan tata ruang yang

berbasis daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup; g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan

hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h. Sinkronisasi RLPLH Nasional dan Ekoregion;

i. Penyusunan NSDA dan LH; j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang

RPPLH;

m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;

n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan q. Pemantauan dan evaluasi KLHS.

Paragraf 2 Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 12

(1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

15

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan

melaksanakan tugas dan fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup

yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

d. Melakukan evaluasi dan pengawasan, ketaatan dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);

e. Melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh jenis usaha yang telah dikeluarkan dokumen/izin lingkungan; dan

f. Evaluasi terhadap penyampaian pelaporan pelaksanaan izin lingkungan.

Paragraf 3

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

melaksanakan tugas dan fungsi : a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian

kerusakan keanekaragaman hayati; i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati;

j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan

database keanekaragaman hayati.

16

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan

Pasal 14

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan

Sampah dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penanganan pengelolaan

sampah dan penataan taman.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan melaksanakan tugas dan fungsi:

a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undang dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas; b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang

Pengelolaan Sampah dan Pertamanan sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas;

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar cepat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan;

d. Merencanakan pengumpulan dan kebersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks

rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta;

e. Melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengelolaan akhir sampah dan pengangkutan

tinja ke tempat pembuangan akhir tinja; f. Melaksanakan pengumpulan dan kebersihan

sampah pada jalan-jalan umum, kompleks

rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta;

g. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengelolaan sampah dan

pertamanan; h. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

dokumen kerja; i. Menyiapkan bahan serta memberikan layanan

dalam rangka penanganan sampah; j. Membuat data dan menghitung kubikasi

timbunan sampah di lokasi TPA (Tempat

Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) setiap hari sesuai dengan pengolahan sampah;

k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit

kerja terkait untuk pembangunan taman dan

pemeliharaan taman;

l. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan;

17

m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit

kerja terkait pemeliharaan taman;

n. Melaksanakan sistem penampungan dan pemanfaatan sampah;

o. Merencanakan, melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA;

p. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan kebersihan/persampahan;

q. Merencanakan koordinasi dan mengadakan lokasi TPA pada setiap kecamatan yang volume sampahnya banyak;

r. Menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi retribusi persampahan dan tinja sesuai ketentuan berlaku;

s. Menginventarisir kegiatan serta permasalahan yang dihadapi;

t. Merencanakan dan melaksanakan, menginventarisir dan pemilihan jenis sampah yang dihasilkan setiap hari;

u. Merencanakan melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA;

v. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA;

w. Melaksanakan penyimpanan peralatan sarana

dan prasarana dinas; x. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;

y. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Dinas;

z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1 Seksi Penanganan Sampah

Pasal 15

(1) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Sampah melaksanakan tugas dan fungsi :

a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undang dan ketentuan

lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi

Pengelolaan Sampah sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas;

18

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan

agar cepat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan;

d. Melaksanakan pengumpulan dan kebersihan

sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan dan

kompleks perkantoran pemerintah/swasta; e. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan

pembangunan bidang penanganan sampah;

f. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen

kerja; g. Menyiapkan bahan serta memberikan layanan

dalam rangka penanganan sampah;

h. Membuat data dan menghitung kubikasi timbunan sampah di lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu)

setiap hari sesuai dengan pengolahan sampah; i. Menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi

retribusi persampahan sesuai ketentuan berlaku; j. Melaksanakan perawatan sarana dan prasarana

angkutan sampah;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan; dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan

Pertamanan.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan

Sampah dan Pertamanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah melaksanakan tugas dan fungsi :

a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undang dan ketentuan

lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Pengolahan Sampah, Pemanfaatan Sampah dan penyuluhan sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas;

c. Menginventarisir kegiatan serta permasalahan yang dihadapi;

19

d. Merencanakan dan melaksanakan, menginventarisir dan pemilihan jenis sampah yang

dihasilkan setiap hari; e. Melaksanakan sistem penampungan dan

pemanfaatan sampah;

f. Merencanakan melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA;

g. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA;

h. Melaksanakan penyimpanan peralatan sarana dan

prasarana TPA; i. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

pengelolaan dan pemanfaatan persampahan; j. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya

kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan

Pertamanan; dan k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan

Pertamanan.

Paragraf 3

Seksi Pertamanan

Pasal 17

(1) Seksi Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertamanan melaksanakan tugas

dan fungsi : a. Menyusun program kegiatan bidang pertamanan;

b. Melaksanakan dan menyelenggarakan kebijakan

teknis perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,

pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit

kerja terkait untuk pembangunan taman dan

pemeliharaan taman;

d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman;

e. Melaksanakan koordinasi terkait pemeliharaan,

penganggaran dan pembiayaan di bidang

pertamanan dengan instansi dan unit kerja terkait;

f. Memberikan arahan dan bimbingan pekerjaan

kepada bawahan dalam bidang kerjanya;

g. Menilai kinerja bawahan;

h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

i. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku

catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja

pegawai;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

20

Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup Pasal 18

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan fungsi:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan

perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan

pencabutan) di daerah; c. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara

limbah B3 di daerah;

d. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 di daerah;

e. pelaksanaan pelayanan konsultasi perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;

f. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Riau terkait perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;

g. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;

i. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan

rekomendasi dokumen lingkungan; j. pelaksanaan penilaian dan menerbitkan

rekomendasi / izin lingkungan; k. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan

rekomendasi / izin lingkungan;

l. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Riau terkait rekomendasi / izin lingkungan;

m. pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air

Limbah; n. pelaksanaan pelayanan konsultasi permohonan

Izin Pembuangan Air Limbah;

21

o. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Riau terkait Izin Pembuangan Air Limbah;

p. pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kabupaten;

q. pelaksanaan pemantauan / pengujian terhadap kualitas air dan udara (dari sumber emisi tidak

bergerak); r. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang

yang tertuang dalam dokumen perencanaan

strategis; s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. t. Pelaksanaan pemantauan kualitas air; u. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

v. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; w. Penentuan baku mutu lingkungan; x. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan

(laboratorium lingkungan); y. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar

institusi dan non institusi; z. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran

(pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

aa. Pelaksanaan pemulihan pencemaran

(pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non

institusi; bb. Penentuan baku mutu sumber pencemar; cc. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

kepada masyarakat; dd. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap

sumber pencemar institusi dan non institusi;

ee. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

ff. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut

rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

gg. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; hh. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; ii. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian

informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

jj. Pelaksanaan pengendalian pengawasan pencemaran limbah cair bagi industri penerima izin pembuangan air limbah ke sumber air;

kk. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah pada tanah perkebunan sawit (Land Application); dan

ll. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

22

Paragraf 1 Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 19

(1) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.


pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan fungsi : a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; d. Penentuan baku mutu lingkungan;

e. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup.


pada ayat (1), Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan fungsi : a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian

informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23

Paragraf 3 Seksi Pencemaran dan Limbah B3

Pasal 21

(1) Seksi Pencemaran Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.


pada ayat (1), Seksi Pencemaran dan Limbah B3 melaksanakan tugas dan fungsi :

a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran

(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi; c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,

remidiasi, rehabilitas, dan restorasi) sumber

pencemar institusi dan non institusi; d. Penentuan baku mutu sumber pencemar; e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

kepada masyarakat; f. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan

pembuangan limbah dan perizinan aplikasi limbah

cair ke kebun sawit (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah

Kabupaten; g. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap

sumber pencemar institusi dan non institusi;

h. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

i. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi

hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

j. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam

satu daerah Kabupaten; k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara

limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten; l. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan

penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu

daerah Kabupaten; m. Pelaksanaan pengendalian pengawasan

pencemaran limbah cair bagi industri penerima izin

pembuangan air limbah ke sumber air; n. Pelaksanaan pengawasan pengendalian

pencemaran air limbah pada tanah perkebunan sawit (Land Application);

24

o. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

p. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

q. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbag B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan

dalam satu daerah Kabupaten; r. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3

dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

s. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan

t. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Bagian Keenam

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 22

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang

meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas

pengaduan; d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil

verifikasi pengaduan;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

25

g. Sosialisasi tata cara pengaduan; h. Pengembangan sistem informasi penerimaan

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin


k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan; l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;

n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

p. Penanganan barang bukti dan penanganan

hukum pidana secara terpadu; q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA


t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat

hukum adat;

v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

26

x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan

pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH; bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan

Lingkungan Hidup;

cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan

Hidup; ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh

Lingkungan Hidup; ff. Pengembangan kelembagaan kelompok

masyarakat peduli Lingkungan Hidup;

gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

hh. Penyiapan sarana prasarana diklat dan

penyuluhan Lingkungan Hidup; ii. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan

Hidup; jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian

penghargaan Lingkungan Hidup;

kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan

mm. Dukungan program pemberian penghargaan

tingkat Provinsi dan Nasional.

Paragraf 1

Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 23

(1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas LH.


pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melaksanakan

tugas dan fungsi:

27

a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan masyarakat; b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas

pengaduan; d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil

verifikasi pengaduan;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

g. Sosialisasi tata cara pengaduan;

h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap

usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

j. Pelaksanaan pembinaan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

k. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan; l. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin


m. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

n. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring

penegakan hukum; o. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

p. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

q. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 24

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup .

28

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan fungsi : a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA


b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta

penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan

keberadaan MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA


d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

f. Penyusunan data dan informasi profil MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup; g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait PPLH; h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait PPLH; dan k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait PPLH. l. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan

Hidup; m. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian

penghargaan Lingkungan Hidup;

n. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

o. Pembentukan tim penilai penghargaan yang

kompeten; dan p. Dukungan program pemberian penghargaan

tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

29

Paragraf 3 Seksi Pendidikan, Pelatihan ,Penyuluhan dan Kerjasama

Lingkungan Hidup

Pasal 25

(1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyluhan

Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.


pada ayat (1), Seksi Pendidikan, Pelatihan,

Penyuluhan dan Kerjasama Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan fungsi : a. Menyusun rencana kerja Seksi Pendidikan,

Pelatihan, Penyuluhan dan Kerjasama Lingkungan Hidup;

b. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

c. Pengembangan materi, metode diklat dan

penyuluhan Lingkungan Hidup; d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat

teknis pusat, propinsi dan lembaga yang

terakreditasi; e. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh

Lingkungan Hidup; f. Pengembangan kelembagaan kelompok

masyarakat peduli Lingkungan Hidup;

g. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

h. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

i. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan

pihak ke 3 (tiga) dibidang Lingkungan Hidup.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

(1) Setiap Pemimpin satuan Organisasi di lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, efisiensi, efektifitas, pencapaian program dan kegiatan dan sinkronisasi baik di Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta dengan unit pelaksana teknis, di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kementerian serta instansi lainnya di

luar Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas masing-masing.

30

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup :

a. Bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

b. Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan

organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan

memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing

kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan

tugas : a. Wajib berkoordinasi Pemerintah Provinsi dan

Kementerian serta instansi lain yang relevan;

b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada pihak-pihak yang

terkait.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

31

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis,

kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada

ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup di angkat dan berhentikan oleh Bupati setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

pada Dinas Lingkungan Hidup dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kampar serta sumber lain yang sah.

32

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Pada saaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan

melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kampar masih tetap berlaku dan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang Pada Tanggal

BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL Diundangkan di Bangkinang

Pada Tanggal SEKETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

Documents